Upload
latief-akhmad
View
157
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ASPEK – ASPEK PELAYANAN DASAR DALAM IPP DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA
Disampaikan dalam Lokakarya: Kolaborasi Pemerintah dan CSO untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dalam Rangka
Penanggulangan Kemisikan
Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin 29 Juni 2015
Oleh
Direktorat Perkotaan dan Perdesaan
• Kondisi Umum
• Sasaran Pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019 dan RKP 2016 Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
• Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN 2015 – 2019 dan RKP 2016 Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
• Aspek – Aspek dalam Indeks Pembangunan Desa
• Sinergi Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Desa
AGENDA
2
KONDISI UMUM
3
4
KEMISKINAN
Slide - 4
Sumber : Susenas (diolah)
Rata – rata Pengeluaran Per Kapita
Rp.
Tahun
Gap: Rp 397.624
2013: 14,42%
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
4
URBANISASI DESA - KOTA
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
2010 2015 2020 2025 2030 2035
Per
sen
tase
(%)
Perkotaan Perdesaan
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.
Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan 2,18% pertahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 1% pertahun. Pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun.
% t
erh
adap
jum
lah
p
end
ud
uk
nas
ion
al
1. Masih terbatasnya konektivitas antara desa-kota dan persebaran pusat pertumbuhan
yang menyediakan pelayanan ekonomi dan sosial dengan desa-desa di sekitarnya;
2. Masih rendahnya keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir yang dapat menciptakan
diversifikasi kegiatan ekonomi di perdesaan serta memperkuat hubungan ekonomi antara
kota dan desa;
3. Belum optimalnya kerjasama antardaerah yang dapat mendorong terjadinya
peningkatan keterkaitan antara desa-kota dan antar daerah administrasi5
SASARAN PEMBANGUNAN
RPJMN 2015 – 2019 & RKP 2016 BIDANG PEMBANGUNAN DESA & KAWASAN
PERDESAAN
6
HIGHLIGHT RENCANA PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN DALAM RPJMN TAHUN 2015 – 2019
7
Kerangka Kelembagaan
(1) Penguatan kapasitas pemerintah desa; (2) Penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
(BPD); (3) Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa; (4) Penguatan peran Lembaga Ekonomi Desa seperti
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lainnya; serta (5) Peningkatan peran fasilitasi, pelatihan dan
pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dan Desa.
(1) pengaturan mengenai pembangunan Desa;
(2) pengaturan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan;
(3) pengaturan mengenai Penataan Desa;(4) pengaturan mengenai
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,(5) pengaturan mengenai Keuangan Desa
dan Aset Desa.
Kerangka Regulasi
Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan : 1.mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa; dan2.meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemandirian Desa meliputi percepatan pemenuhan kebutuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar, penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi di perdesaan sesuai dengan kearifan lokal, yang dibiayai pemerintah (APBN), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (APBD) serta masyarakat maupun sektor swasta.
HIGHLIGHT RENCANA PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN DALAM RKP TAHUN 2016
8
Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan di tahun 2016 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemandirian Desa melalui sumber pendanaan APBN, APBD, dan, APBDesa sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014, serta kontribusi swasta dan masyarakat
Kerangka Kelembagaan 2016
(1) Penguatan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
(2) Penguatan lembaga kemasyarakatan Desa;
(3) Penguatan peran Lembaga Ekonomi Desa seperti Badan Usaha Milik Desa dan lainnya;
(4) Peningkatan fasilitasi, pelatihan dan pendampingan secara berjenjang
(1) pengaturan mengenai pembangunan Desa;
(2) pengaturan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan;
(3) pengaturan mengenai Penataan Desa;
(4) pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan pengaturan mengenai Keuangan Desa dan Aset Desa.
Kerangka Regulasi 2016
Peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada:
(a) 1000 desa tertinggal, dan (b) 400 desa berkembang menjadi desa mandiri.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
RPJMN 2015 – 2019 (BUKU II) & RKP 2016
BIDANG PEMBANGUNAN DESA & KAWASAN PERDESAAN
9
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENGUATAN PEMERINTAHAN DESA
10
1
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN DESA
11
2
3
4
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
12
5
6
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENGAWALAN IMPLEMENTASI UU DESA
KEBIJAKAN DALAM RKP 2016 BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
14
ASPEK – ASPEK DALAM INDEKS PEMBANGUNAN DESA
15
• Indeks Pembangunan Desa adalah suatu pengukuran dengan unit analisisnya “Desa” yang disusun menurut tingkat perkembangan desa.
• Output dari Indeks Pembangunan Desa adalah terpetakannya Desa dengan tingkat perkembangan “Desa tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Mandiri”.
• Tujuan penyusunan IPD ini untuk (a) suatu alat untuk monitoring dan evaluasi “kinerja pembangunan desa” dan (b) alat untuk menghitung target pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019.
• Pengelompokkan kategori desa/tingkat perkembangan desa dalam IPD yaitu Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Mandiri.
16
INDEKS PEMBANGUNAN DESA
1. Desa Tertinggal. Desa yang belum terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada aspek kebutuhan sosial, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahaan.
2. Desa Berkembang. Desa yang sudah terpenuhi SPM namun secara pengelolaan belum menunjukkan keberlanjutan.
3. Desa Mandiri. Desa yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan.
17
DEFINISI DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA
• Pasal 7 efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa
• Pasal 74 ayat 2 (dan penjelasannya) kebutuhan primer dan pelayanan dasar:
– Kebutuhan primer: sandang, papan, pangan
– Pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar
DASAR PENENTUAN DIMENSI IPD YANG TERDAPAT DALAM UU DESA
Sumber Data:
– Data yang digunakan dalam perhitungan Indeks ini adalah data Sensus Potensi Desa (PODES) Tahun 2014 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini digunakan sebagai rujukan indikator-indikator sosial-ekonomi utama penyusun indeks.
– Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015). Data ini digunakan sebagai rujukan standar untuk jumlah Desa teregistrasi di Indonesia
METODOLOGI
DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF UU DESA
5 Dimensi, 11 Variabel, 42 Indikator Indeks Pembangunan Desa
Sumber: UU 6/2014 tentang Desa
DIMENSI DAN VARIABEL DALAM INDEKS PEMBANGUNAN DESA
Dimensi Variabel
Pelayanan Dasar Pelayanan Pendidikan
Pelayanan Kesehatan
Kondisi Infrastruktur Infrastruktur Ekonomi
Infrastruktur Energi
Infrastruktur Kesehatan dan Sanitasi
Infrastruktur Komunikasi dan Informasi
Aksesibilitas/Transportasi Sarana Transportasi
Aksesibilitas Transportasi
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Kemandirian
Kualitas Sumber Daya Manusia
22
KONDISI DESA – DESA NASIONALPER PROVINSI
NO PROVINSI DESA TERTINGGAL
DESA BERKEMBANG
DESA MANDIRI
1 ACEH 2.030 4.358 86
2 SUMUT 2.025 3.276 88
3 SUMSEL 663 2.127 27
4 SUMBAR 58 737 85
5 JAMBI 200 1.167 31
6 BENGKULU 346 990 5
7 LAMPUNG 359 2.001 75
8 KEP. RIAU 95 176 4
9 KEP. BABEL 12 288 9
10 RIAU 290 1.262 40
11 KALBAR 979 907 22
12 KALTIM 195 617 21
13 KALTENG 592 832 10
14 KALSEL 394 1.453 17
15 KALTARA 320 124 3
16 JAWA BARAT
102 4.617 600
17 BANTEN 158 1.022 58
NO PROVINSI DESA TERTINGGAL
DESA BERKEMBANG
DESA MANDIRI
18 JATENG 123 7.021 665
19 DI YOGYAKARTA 0 266 126
20 JAWA TIMUR 216 6.814 693
21 BALI 6 530 100
22 NTB 36 917 42
23 NTT 1.549 1.399 2
24 SULBAR 215 359 2
25 SULTRA 707 1.111 2
26 SULTENG 531 1.299 9
27 SULSEL 304 1.918 31
28 SULUT 282 1196 12
29 GORONTALO 106 542 9
30 MALUKU 762 415 14
31 MALUKU UTARA 634 425 4
32 PAPUA 4.698 415 5
33 PAPUA BARAT 1.445 182 1
NASIONAL 20.432 50.763 2.898
23
PETA SEBARAN KONDISI KAWASAN PERDESAANTAHUN 2014
Perdesaan Tertinggal
Perdesaan Berkembang
Batas Provinsi
WILAYAH PAPUA:Desa Tertinggal: 91.06%Desa Berkembang: 8.85%Desa Mandiri: 0.09%
WILAYAH MALUKU:Desa Tertinggal: 61.93%Desa Berkembang: 37.27%Desa Mandiri: 0.80%
WILAYAH SULAWESI:Desa Tertinggal: 24.84%Desa Berkembang: 74.41%Desa Mandiri: 0.75%
WILAYAH KALIMANTAN:Desa Tertinggal: 38.24%Desa Berkembang: 60.64%Desa Mandiri: 1.13%
WILAYAH NUSA TENGGARA:Desa Tertinggal: 40.18%Desa Berkembang: 58.70%Desa Mandiri: 1.12%
WILAYAH JAWA-BALI:Desa Tertinggal: 2.62%Desa Berkembang: 87.68%Desa Mandiri: 9.70%
WILAYAH SUMATERA:Desa Tertinggal: 26.53%Desa Berkembang: 71.51%Desa Mandiri: 1.96%
Sumber: Potensi Desa Tahun 2014 (diolah) & Permendagri 39/2014Catatan: jumlah desa
Perdesaan Mandiri
23
Total:•Tertinggal: 20.432 (27,58%)•Berkembang: 50.763 (68,51%)•Mandiri: 2.898 (3,91%)
SINERGI DALAM PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA
24
Untuk mempercepat
pencapaian Target
Pembangunan, pemenuhan
SPM Desa dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat
PERLUNYA SINERGI DALAM PEMENUHAN SPM DESA
SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT, DAERAH, DESA DALAM PEMENUHAN SPM DESA
Sistem berbeda saling berinteraksi secara tepat menghasilkan outcome dan impact yang lebih besar
SINERGI
(+) Anggaran dariNon Pemerintah
SEBARAN DAN POTENSI INTERVENSI
Keterangan:
1. Berdasarkan karakterisitiknya, desa tertinggal terkonsentrasi pada posisi yang disebut layak dalam pemenuhan SPM Desa.
Oleh karena itu Upaya Pengentasan desa Tertinggal perlu difokuskan pada indikator-indikator strategis seperti : -Sekolah dasar dan Menengah; -Puskesmas, Polindes, dst; -Pasar; -Penerangan; -Fasilitas Air Minum; -Perbaikan Kualitas Jalan dan Angkutan Umum; -Penanganan Gizi Buruk; -serta peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
2. Perkembangan Desa tahun 2014 terlihat memusat pada Desa Berkembang. Desa-desa ini baru keluar dari garis ketertinggalannya berdasarkan ketersediaan SPM Desa. Kondisi ini rentan untuk mengembalikan desa-desa pada kategori tertinggal bila terjadi gejolak dari luar. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan adalah upaya agar Desa bisa berdaya secara ekonomi.
Fokus pengurangan desa tertinggal
Fokus peningkatan desa
mandiri
28
KLASIFIKASI PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN SEBAGAI ACUAN SPM (UU 6/2014)
ASPEK PEMBANGUNAN DESA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Lingkup Wilayah Desa/Desa Adat Perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif
Acuan/Diacu Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota Tata ruang Kabupaten/Kota
Cakupan a. Pemenuhan kebutuhan dasar;b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;c. Pengembangan potensi ekonomi lokal;d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
c. Penguatan kapasitas masyarakat;d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; e. Pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk
kemajuan ekonomi; dane. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman
masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
a. Penggunaan dan Pemanfaatan Wilayah Desa Dalam Rangka Penetapan Kawasan Pembangunan Sesuai Dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota;
b. Pelayanan yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan;
c. Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Ekonomi Perdesaan, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dan Kegiatan Ekonomi.
Pelaksana Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa
Prinsip Dasar • Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa• Pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial
Dalam penjelasan UU Pasal 19 b: Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.
DUKUNGAN K/L DAN NON K/L TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN RPJMN TAHUN 2015-2019 DAN SPM DESA
29
DESA
PROGRAM K/L DALAM RPJMN 2015-2019 YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2015-2019 DAN SPM DESA
30
Program/Keg Indikator Target Variabel Sasaran desa2015 2016
Program Pembangunan Desa
Jumlah desa yang dalam melaksanakan Musrenbangdes secara partisipatif 5.000 desa di 33 provinsi
5.000 desa di 33 provinsi
pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam pemanfaatan, pengembangan, masyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna
82 kab/kota 82 kab/kota pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dalam peningkatan pelayanan sarpras permukiman perdesaan
33 provinsi 33 provinsi pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah desa yang dibangun sarana pendukung pemenuhan SPM desa 50 desa 50 desa pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah desa dengan akses transportasi desa dengan pusat pertumbuhan ekonomi
50 desa 50 desa modal ekonomi Seluruh Desa
Jumlah kabupaten/kota yang tercakup dalam peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan
64 kab/kota 64 kab/kota pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) termasuk penguatan kelembagaan Posyandu dalam pelayanan sosial dasar masyarakat
34 provinsi dan 505 kab/kota
34 provinsi dan 505 kab/kota
pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
20 kab/kota 20 kab/kota pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan keberdayaan tenaga kerja perdesaan
50 kab/kota 50 kab/kota pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah kecamatan dan desa yang terfasilitasi pendampingan pelaksanaan UU Desa pada sekitar 74.045 Desa di 6.994 Kecamatan
6.994 Kecamatan74.0
45 Desa
6994 Kecamatan, 74.045 Desa
pemberdayaan desa
Seluruh Desa
(1) Jumlah kecamatan yang tercakup dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat (PKKPM) di kawasan perdesaan dan dukungan sarana dan prasarana, dan
(2) Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan.
183 kecamatan *)157
kecamatan menerima dukungan
sarana prasarana
215 kecamatan pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi
PROGRAM K/L DALAM RPJMN 2015-2019 YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2015-2019
DAN SPM DESA
31
Program/ Keg Indikator Target Variabel Sasaran desa
2015 2016
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pengembangan konsevasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan
70 kab/kota 70 kab/kota pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan desa dalam pemanfaatan sumber daya lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir dan pulau-pulau kecil dan terluar secara terpadu berbasis masyarakat
60 kab/kota 60 kab/kota pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah provinsi yang terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan
34 provinsi 34 provinsi pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penataan dan penguatan BUMDesa
82 kab/kota 82 kab/kota pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pengembangan kapasitas produksi dan pemasaran (hasil usaha ekonomi masyarakat) dalam mendukung peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan
89 kab/kota 89 kab/kota modal ekonomi Seluruh Desa
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan dan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)
60 kab/kota 60 kab/kota pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga
50 kab/kota 50 kab/kota pemberdayaan desa
Seluruh Desa
Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi
32
Program Indikator Target Variabel Sasaran desa2015 2016
Pembinaan Pemerintah Desa
Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa
33 provinsi dan 200 kab/ kota
33 provinsi dan 200 kab/
kota
Kemandirian penyelenggaraan pemerintahan
Seluruh Desa
Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang difasilitasi dalam pemilihan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa
33 provinsi dan 50 kab/ kota
33 provinsi dan 50 kab/
kota
Kemandirian penyelenggaraan pemerintahan
Seluruh Desa
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Desa
33 provinsi dan 50 kabupaten/
kota
33 provinsi dan 50 kab/
kota
Kemandirian penyelenggaraan pemerintahan
Seluruh Desa
Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
33 provinsi dan 150 kab/ kota
33 provinsi dan 150
kabupaten/ kota
Kemandirian penyelenggaraan pemerintahan
Seluruh Desa
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
34 provinsi dan 50 kab/ kota
34 provinsi dan 50 kab/
kota
Pemberdayaan desa Seluruh Desa
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam evaluasi kinerja pemerintahan desa
33 provinsi 33 provinsi Kemandirian penyelenggaraan pemerintahan
Seluruh Desa
Jumlah kabupaten/kota yang diberi Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) termasuk Penguatan Kelembagaan Posyandu dalam Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat
505 kab/ kota 505 kab/ kota Pemberdayaan desa Seluruh Desa
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Pelayanan Pemerintah Desa kepada Masyarakat Di luar Jam Kantor Desa
1.000 desa/ kelurahan
1.000 desa/ kelurahan
Kemandirian penyelenggaraan pemerintahan
Seluruh Desa
PROGRAM K/L DALAM RPJMN 2015-2019 YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2015-2019
DAN SPM DESAKemeterian Dalam Negeri
33
Program/Keg Indikator Target Variabel Sasaran desa2015 2016
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha
2.000 2.000 modal ekonomi berkembang
Dukungan Pelayanan PembiayaanPertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
12 12 modal ekonomi berkembang
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (bank pertanian)
- 75 Infrastruktur Ekonomi
tertinggal
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
Pemberdayaan perdesaan dan pembangunan pertanian (Desa)
30 desa pemberdayaan desa
berkembang
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) (Desa)
3.810 5.500 pemberdayaan desa
berkembang
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
Jumlah Pemberdayaan perdesaan danpembangunan pertanian (Desa)
30 30 pemberdayaan desa
berkembang
Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi dan Keamanan Pangan
Pendampingan PercepatanPenganekaragaman Konsumsi Pangan(P2KP) (Desa)
3.810 5.500 pemberdayaan desa
berkembang
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
Model Kawasan Mandiri Benih Padi, Jagung, dan Kedelai/Pemberdayaan Penangkar
1 - pemberdayaan desa
berkembang
Jumlah Desa Mandiri Benih (Desa) 250 pemberdayaan desa
berkembang
Revitalisasi Tahap Awal Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan dari target 1.000 Desa Mandiri Benih dan Teknologi
1 pemberdayaan desa
berkembang
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
Lembaga Pengembangan Hortikultura:Penggerak Membangun Desa (PMD)/Kelompok Tani pada Area Periurban (kelompok)
240 240 pemberdayaan desa
berkembang
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit
Pengembangan desa sumber bibit ternak (desa) 50 50 pemberdayaan ekonomi
berkembang
PROGRAM K/L DALAM RPJMN 2015-2019 YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2015-2019
DAN SPM DESAKementerian Pertanian
34
K/L Program/Keg Indikator Target Variabel Sasaran desa
2015 2016
Kementerian Kesehatan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
10 20 Pelayanan kesehatan
berkembang
Penyehatan Lingkungan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
25.000 30.000 Infrastruktur Kesehatan dan Sanitasi
tertinggal
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase desa yang memanfaatkandana desa 10 persen untuk UKBM
10 20 Pelayanan Publik tertinggal
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan Layanan Paud Jumlah Lembaga PAUD Terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T
350 400 Pelayanan Pendidikan
tertinggal
Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi
0 68 Pemberdayaan desa
berkembang
Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi
0 68 Pelayanan Pendidikan
tertinggal
Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
Desa Adat yang direvitalisasi 118 118 Pemberdayaan desa
berkembang
Komunitas Budaya yang difasilitasi 173 175 Pemberdayaan desa
berkembang
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata
Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata
561 561 Pemberdayaan desa
berkembang
BNPBPemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana
Jumlah Desa Tangguh bencana 70 80 Pelayanan Publik berkembang
Kementerian Pemuda dan
Olahraga
Pengembangan kepedulian dankepeloporan pemuda
Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Program Pendampingan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3)
2 .500 2 .826 Pemberdayaan desa
berkembang
PROGRAM K/L DALAM RPJMN 2015-2019 YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2015-2019
DAN SPM DESA
35
K/L Program/Keg Indikator Target Variabel Sasaran desa2015 2016
Kementerian Sosial
Bantuan usaha dan pendampingan ekonomi produktif perdesaan
Jumlah Keluarga fakir miskin dan rentan di perdesaan yang menerima bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif Melalui KUBE
111.090 111.090 Modal ekonomi tertinggal
Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan
Jumlah Keluarga fakir miskin dan rentan perdesaan yang Mendapat Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
3.200 3.200 Infrastruktur Kesehatan dan Sanitasi; Infrastruktur Energi
tertinggal
Jumlah sarana prasarana lingkungan keluarga miskin di perdesaan yang dibangun/ diperbaiki
40 40 Infrastruktur Kesehatan dan Sanitasi; Infrastruktur Energi
tertinggal
Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) di perdesaan yang menerima kegiatan penghidupan berkelanjutan kelompok usaha bersama (KUBE-PKH)
100.000 70.000 Pemberdayaan ekonomi
tertinggal
Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat
Jumlah desa yang telah membangun sistem pelayanan sosial terpadu (PUSKESOS)
- 100 Pemberdayaan desa berkembang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis
Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kawasan perdesaan
34 34 Pengembangan kawasan perdesaan
berkembang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
Luas kawasan permukiman perdesaan (Ha) 47.530 7.683 Pengembangan kawasan perdesaan
berkembang
Pembangunan Infrastruktur SPAM Perdesaan
Jumlah Sambungan Rumah (SR) diperdesaan berbasis masyarakat
927.360 1.280.000 Infrastruktur Kesehatan dan Sanitasi
tertinggal
Pengembangan Perumahan Swadaya
Jumlah rumah tangga pedesaan, daerah terpencil, dan daerah tertinggal yang terfasilitasi peningkatan kualitas rumah
65.000 300.000 Infrastruktur Kesehatan dan Sanitasi
tertinggal
Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya
20.000 45.000 Infrastruktur Kesehatan dan Sanitasi
tertinggal
PROGRAM K/L DALAM RPJMN 2015-2019 YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2015-2019
DAN SPM DESA
36
K/L Program/Keg Indikator Target Variabel Sasaran desa2015 2016
Kemen ESDM Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan
Jaringan Distribusi (KMS) 14,75 Infrastruktur Energi tertinggal Gardu Distribusi (MVA) 28.066 Infrastruktur Energi tertinggal Program Instalasi Listrik Gratis untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu (RTS)
93.323 93.333,33 Infrastruktur Energi tertinggal
Penyambungan Listrik Gratis Untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu (RTS)
47 Infrastruktur Energi tertinggal
Rasio Desa Berlistrik (%) 98 99 Infrastruktur Energi tertinggal Pembangunan PLTD Hybrid pada Daerah Terpencil dan Pulau Terluar (APBN-P 2015) (Lokasi) MW
59,35 Infrastruktur Energi tertinggal
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi
Pembangunan Pembangkit Listrik Bioenergi (kW) 3.000 2,000 Infrastruktur Energi tertinggal
Pembangunan dan Implementasi Pemanfaatan Bioenergi Non Pembangkit
2,987 2,080 Infrastruktur Energi tertinggal
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
Penyediaan Infrastruktur & Layanan Telekomunikasi & Penyiaran
Jumlah lokasi desa nelayan dan pertanian yang terlayani akses internet
20 lokasi 20 lokasi Infrastruktur Komunikasi dan Informasi
tertinggal
Pembinaan dan pengembangan TIK Untuk Pemberdayaan masyarakat
Jumlah prototype pangkalan akses masyarakat yang memberdayakan Sistem Informasi Desa atau Sistem Informasi Rusunawa
5 10 Kemandirian penyelenggaraan pemerintahan
berkembang
Jumlah desa yang memberdayakan sistem informasi Desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa yang bersifat One Stop Services berbasis open source
15 12 Kemandirian penyelenggaraan pemerintahan
berkembang
Kemenaker Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja
Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya
70.000 orang
74.000 orang
pemberdayaan ekonomi
tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha baru
2.000 orang 2.000 orang
pemberdayaan ekonomi
berkembang
Jumlah pelaku usaha produktif yang menerapkan TTG
2.500 orang 2.500 orang
pemberdayaan ekonomi
berkembang
Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan dengan aset produktif (APBNP)
5.000 orang pemberdayaan tertinggal
PROGRAM K/L DALAM RPJMN 2015-2019 YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2015-2019
DAN SPM DESA
37
K/L PROGRAM/KEG INDIKATORTARGET VARIABEL SASARAN
DESA2015 2016
KemenkumhamPeningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
Jumlah Desa Sadar hukum dan Kelompok Kadarkum di Setiap Wilayah
275 desa 300 desa pemberdayaan desa berkembang
Jumlah Penyuluhan Hukum Yang dilaksanakan 2 pusat 2 pusat pemberdayaan desa berkembangJumlah Pembinaan dan PengawasanPelaksanaan Bantuan Hukum
33 kanwil 33 kanwil pemberdayaan desa berkembang
Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam
Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 th
77 Desa 77 Desa konservasi lingkungan berkembang
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat danPengembangan generasi Lingkungan Hidup
Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya sebanyak 5.000 orang
600 Orang 1.400 Orang
pemberdayaan desa berkembang
Peningkatan Penyuluhan
Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH
600 Unit 1.700 Unit pemberdayaan desa berkembang
Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sebanyak 5.000 orang
600 Orang 1.400 Orang
pemberdayaan desa berkembang
Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim
Jumlah desa/kelurahan yang menerapkankonsep Program Kampung Iklim (Proklim)sebanyak 2.000 desa/kelurahan
100 Desa 500 Desa pemberdayaan desa berkembang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Peningkatan keterampilan usaha mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usaha
Fasilitasi peningkatan keterampilan usaha di perdesaan (skema, pendampingan, pendataan)
100 Unit 100 Unit pemberdayaan desa berkembang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pembinaan Potensi Keamanan
Penempatan 1 (satu) bhabinkantibmasdi setiap desa/kelurahan secara bertahap
40% dari total desa/kelurahan
50% dari total desa/kelurahan
kemanan desa berkembang
Badan Informasi Geospasial
Pemetaan Batas Wilayah
Jumlah Batas Wilayah kecamatandan/atau Desa/Kelurahan
0 40 Kemandirian penyelenggaraan pemerintahan
berkembang
Adjudikasi pemetaan batas wilayah Desa/Kelurahan menuju desa mandiri
12.500 0 Kemandirian penyelenggaraan
berkembang
PROGRAM K/L DALAM RPJMN 2015-2019 YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2015-2019
DAN SPM DESA
38
K/L PROGRAM RUANG LINGKUP SASARAN DESA
Kementan DAK bidang Pertanian
Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan meliputi:Irigasi Air Tanah, Irigasi Air Permukaan, Embung dan Dam Parit.
tertinggal
Kementerian Perdagangan
DAK Bidang SaranaPerdagangan
1) Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat dan Gudang Non SRG);
2) Sub Bidang Pembangunan Gudang Komoditas Pertanian berikut fasilitas, peralatan dan sarana penunjangnya dalam kerangka penerapan Sistem Resi Gudang; dan
3) Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal
berkembang
Kementerian Dalam Negeri DAK Transportasi
Perdesaan
1) Pembangunan & peningkatan jalan poros wilayah non status (incl. jembatan) dan pembangunan dermaga/tambatan perahu
2) Pengadaan angkutan penumpang & barang sesuai dengan karakteristik & kebutuhan di daerah
tertinggal
Kementerian ESDM
DAK Energi Perdesaan
1) Pembangunan PLTMH Off Grid;
2) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMHOff Grid dan atau PLTS Terpusat Off Grid;
3) Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/atau PLTS Tersebar;
4) Pembangunan PLT Hybrid Surya – Angin
5) Rehabilitasi PLTMH Off Grid dan/atau PLTS Terpusat yang rusak;
6) Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tangga;
7) Rehabilitasi instalasi biogas.
berkembang
PROGRAM K/L DALAM RPJMN 2015-2019 YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2015-2019
DAN SPM DESA
TERIMA KASIH
39