Upload
mellianae-merkusi
View
1.103
Download
13
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya
Citation preview
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYAKOTA PALANGKA RAYA
DESEMBER 2012DESEMBER 2012
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
EDISI 07/TAHUN IV/2012
P uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan
bimbingan-Nya sehingga kegiatan Penerbitan dan
Publikasi Buletin Litbang dalam tahun 2012 dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana hingga pada edisi
ketujuh ini.
Beberapa kegiatan kajian selama tahun 2012 berhasil dihimpun oleh Tim
Penyusun Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya, khususnya yang
diselenggarakan pasca Triwulan II Tahun Anggaran 2012. Empat dari enam
kegiatan yang disajikan dalam edisi ini merupakan kegiatan yang pelaksanaannya
dimotori oleh Bappeda Kota Palangka Raya. Bidang kajian yang ditampilkan dalam
edisi ini cukup beragam, yaitu bidang tata ruang, pendidikan, perencanaan
pembangunan, pelayanan publik, dan bidang peternakan.
Kegiatan-kegiatan yang bersifat evaluasi dan pengkajian sebagaimana
dipaparkan dalam edisi ini dengan jelas memperlihatkan tingkat capaian kinerja
dan sekaligus menunjukkan cara yang lebih baik yang dapat ditempuh demi
memaksimalkan manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Harapan kami
kiranya hasil-hasil yang diperoleh dalam proses evaluasi dan kajian tersebut dapat
benar-benar dicermati demi peningkatan kualitas kinerja pada masa yang akan
datang.
Tim Penyusun Buletin Litbang Bapeda Kota Palangka Raya sangat
mengharapkan masukan dan saran bagi pengembangan Buletin Litbang
Pemerintah Kota Palangka Raya, termasuk partisipasi dalam menyumbangkan
materi sebagai bahan publikasi.
Palangka Raya, Desember 2012
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
Ir. MUHLADUN Pembina Utama Muda
NIP. 19570803 198710 1 001
11
Penanggung Jawab
Ir. Muhladun
Redaktur
Martina, SH, M.Si
Penyunting/Editor
Drs. Sernus Kristhine Agustine, SE Roysart Alfons, ST, MT, MSc Desain Grafis Nensianie, SP, MSi Vallery Budianto, ST Fotografer
Immanuel Yuwana Yakti, ST Sekretariat
Edy Oktora Hanyi, ST
Alamat Redaksi Bappeda Kota Palangka Raya
Jl. Tjilik Riwut No. 98 Telp/Fax. 0536-3231542, 3231539
email: [email protected]
Kata Pengantar
Daftar Isi
Mewujudkan Rencana Tata Ruang
Yang Berwawasan Lingkungan
Kajian Peningkatan Kinerja dan
Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru
di Kota Palangka Raya
Evaluasi RPJM Kota Palangka Raya 2008 -
2013
Kajian Penerapan SPM
oleh Pemerintah Kota Palangka Raya
Pengkajian Fungsi Koordinasi
di Lingkungan Pemerintah
Kota Palangka Raya
Kerjasama Penelitian UNPAR-Jepang
Mendukung Pembangunan Perikanan
Kota Palangka Raya
1
2
3
16
27
40
46
50
11 22
Cover : Perencanaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di
Sepanjang Jalan Lingkar Dalam Kota Palangka Raya
Latar Belakang Pembangunan pada hakikatnya ialah
mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap memperhatikan permasalahan yang ada serta sistem pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam yang menjadi sarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi kesejahteraan hidup di masa depan. Perkembangan suatu kota pada hakekatnya disebabkan oleh dua variabel determinan, yaitu : pertama karena adanya pertambahan penduduk baik secara alamiah maupun migrasi. Kedua karena adanya perubahan dan perkembangan kegiatan usahanya yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pola sosial ekonomi penduduk sebagai masyarakat kota.
Pertambahan penduduk dan perubahan serta perkembangan kegiatan usaha inilah yang
pada gilirannya menuntut kebutuhan ruang. Hal ini merupakan suatu konsekuensi langsung dari berbagai perubahan dan perkembangan tersebut. Namun, ruang yang tersedia relatif tetap dan dikarenakan sifatnya yang fisik yang beraneka ragam membuat tidak semua ruang bisa digunakan sesuai dengan kegiatan masyarakat yang bersifat spesifik. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan terjadinya persaingan pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan-kawasan yang telah berkembang di mana kesediaan lahan relatif sudah sangat terbatas dan mengakibatkan terjadinya
Paparan yang disampaikan oleh Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT pada acara Seminar HUT Kota Palangka Raya ke-55 dan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangka Raya ke-47
pada tanggal 19 Juli 2012 di Balroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya
Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT. Pakar perencanaan wilayah serta staf pengajar pada Jurusan Planologi di Institut Teknologi
Nasional Malang.
33
misalokasi pemanfaatan ruang yang merugikan kepentingan lingkungan hidup.
Pesatnya aktivitas perekonomian semakin berat pula tekanan terhadap lingkungan. Perkembangan kota yang pesat ditandai dengan meningkatnya aktivitas manusia seperti pemanfaatan lahan, permukiman, perindustrian dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan kualitas lingkungan hidup di perkotaan cenderung menurun.
Ketersediaan sumber daya alam dan standar hidup akan semakin menurun sejalan dengan perkembangan kota dan berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah penduduk dan polusi terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan yang muncul antara lain polusi udara, banjir, kesulitan air bersih, kebisingan, global warming, dan penurunan kualitas lingkungan lainnya.
Perkembangan suatu kota perlu diiringi dengan kemampuan untuk mengelola kota dalam hal ini merencanakan, menata, mengatur serta mengendalikan pembangunan kota. Konsep membangun tidak terlepas dengan keinginan / harapan suatu daerah terhadap wujud kota di masa mendatang. Kota Palangka Raya merupakan kota yang memiliki luasan yang sangat besar serta terencana pada akhir-akhir ini menunjukan tingkat perkembangan yang cukup tinggi. Tentunya dengan perkem-bangan tersebut diperlukan suatu perangkat (tools) untuk mengelola perkembangan tersebut, salah satunya yaitu tekad untuk mewujudkan Kota Palangka Raya yang tertata dan berwawasan lingkungan sesuai dengan visi dan misi Kota Palangka Raya. Kota tertata yaitu kota yang memiliki kualitas lingkungan fisik yang rapi, teratur, memiliki nilai estetika, dan terkendali sehingga dengan suasana kota yang tertata dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warga kotanya (City fit to live in); sedangkan kota yang berwawasan lingkungan adalah kota yang dalam melaksanakan
pembangunan selalu memperhatikan keles-tarian daya dukung lingkungan. Dengan begitu maka diperlukan suatu kerja keras serta tindakan nyata bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Untuk menjadikan Kota Palangka Raya sebagai kota yang tertata dan berwawasan lingkungan diperlukan sinergisitas dan blue print (pedoman) secara menyeluruh. Pemba-ngunan berkelanjutan berwawasan lingkungan merupakan fenomena tersendiri untuk menjawab tantangan terwujudnya kawasan perkotaan ideal di masa depan. Ini sekaligus bisa menjadi solusi terbaik bagi pengembangan kawasan perkotaan karena dapat memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.
Ruang dan Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 lebih sarat dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan kebijakan lingkungan hidup.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Tata ruang wujud struktural dari pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik itu direncanakan maupun tidak. Dari uraian tersebut, tata ruang memberikan dua gambaran sekaligus, yaitu wujud struktural pemanfaatan ruang dan alokasi kegiatan pemanfaatan ruang (pola pemanfaatan ruang). Tata ruang yang direncanakan ialah tata ruang buatan, sedang yang tidak direncanakan ialah terbentuk secara alamiah dengan unsur-unsur alam.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus memperhatikan : 1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya
44
manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, meliputi tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya. Dengan demikian tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang agar dapat terus berlangsung.
Pemanfaatan ruang harus memperhatikan aspek lingkungan, organisasi, kelembagaan, pengelolaan dan pembiayaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna serta dapat memelihara kemampuan lingkungan. Peman-faatan ruang harus dikembangkan pola pengelolaan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang dan perangkat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara. Pola pengelolaan tata guna sama dengan “penatagunaan” dengan maksud antara lain penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan, berwujud konsolidasi pemanfaatan melalui pengaturan kelembagaan sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
Semua itu dituangkan dalam suatu rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang
wilayah yang berisi norma, kriteria yang menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.
Asas penataan ruang antara lain keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdaya-gunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Dan tujuannya adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: Terwujudnya keharmonisan antara
lingkungan alam dan lingkungan buatan; Terwujudnya keterpaduan dalam
penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menggantikan Undang-
55
Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumnya.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, alam non hayati, buatan dan sosial. Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan, Undang-Undang ini, memberikan batasan ruang lingkup lingkungan hidup sebagai berikut, yaitu : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Batasan tersebut meliputi ruang sebagai pokok permasalahannya.
Asas pengelolaan lingkungan hidup antara lain tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah. Dan tujuannya antara lain : 1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global. Dengan demikian, kebijaksanaan meman-
faatkan sumber daya perlu memperhatikan aspek - aspek sebagai berikut, yaitu kehematan, daya guna, hasil guna dan daur ulang karena setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan bersamaan dengan itu berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.
Hubungan Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penataan ruang memiliki makna tentang ruang lebih luas daripada pengelolaan lingkungan hidup karena lingkungan hidup merupakan salah satu tampilan ruang. Namun lingkungan hidup merupakan faktor utama penentu kehidupan manusia sehingga pengelolaannya perlu dijadikan asas penataan ruang.
Semua ungkapan mengenai lingkungan hidup dalam Undang-Undang tentang penataan ruang tidak jelas seberapa kuat komponen lingkungan diperhatikan dalam penataan ruang dan seberapa konsistennya komponen lingkungan disertakan pada setiap kegiatan penataan ruang. Pengelolaan lingkungan yang benar, perlakuan konservasi dan produksi harus selalu bergandengan sehingga muncul istilah ekoteknologi, suatu teknologi yang memperantarai keadaan ekologi dengan sistem ekonomi suatu masyarakat (Carlstein, 1982). Undang - Undang ini terlalu menekankan pencapaian hasil yang berdaya guna dan berhasil guna, suatu ungkapan yang berkonotasi mendahulukan keuntungan ekonomi (economic advantage). Sebenarnya keuntungan ekonomi hanyalah salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Namun yang terjadi kebalikannya, keuntungan ekonomi menimbul-kan sifat yang tidak mengacuhkan kebutuhan hidup yang lain.
Asas keterpaduan dan keberlanjutan hanya dapat diperoleh dengan memelihara mutu sumber daya sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, ekologi, pendidikan, kesehatan, estetika, rekreasi, kemudahan, ketenangan, keamanan dan kepastian hidup, serta psikologi. Lingkungan hidup bukanlah benda berbentuk ruang yang dapat dikotak-
66
kotakkan dengan batas-batas geografi (kawasan lindung atau budidaya), administrasi (provinsi, kabupaten, kota), demografi (perkotaan, pedesaan), atau politik. Lingkungan hidup adalah suatu konsep yang terbentuk dari cerapan tentang segala hal yang mempengaruhi, menentukan dan atau mengendalikan hidup dan kehidupan manusia. Hal-hal itu mencakup udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ruang, bahan tambang, organisasi kemasyarakatan (pemerintahan), kepercayaan/tradisi, kaedah, dan lain sebagainya. Lingkungan hidup dapat diubah atau diperkaya oleh rekayasa manusia, misalnya jalan, gedung, waduk, pabrik, dan lain-lain.
Arti penting penataan ruang bagi pengelolaan lingkungan hidup adalah bukan sekedar penataan ruang terbuka dengan kemungkinan mengelola lingkungan hidup, melainkan lebih kepada penegasan kriteria mutu lingkungan hidup dapat disertakan pada penataan ruang. Penataan ruang berwawasan lingkungan harus diartikan sebagai penataan ruang yang menggunakan kriteria mutu lingkungan hidup. Kebijakan Penataan Ruang dalam Pengelolaan Kawasan Ramah Lingkungan
Penataan ruang merupakan sarana untuk mewujudkan salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai yaitu mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ruang kehidupan yang nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartiku-lasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia.
Produktif mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Berkelanjutan mengandung pengertian dimana kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Dengan demikian keseluruhan tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera; mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Upaya menciptakan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan dirasakan masih menghadapi tantangan yang berat. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya permasalahan yang mencerminkan bahwa kualitas ruang kehidupan kita masih jauh dari cita-cita tersebut. Semakin menurunnya kualitas lingkungan harus dipandang sebagai suatu permasalahan yang serius dan untuk itu sangat diperlukan reposisi perilaku manusia dalam mengelola lingkungan hidupnya. Upaya reposisi perilaku manusia tersebut selanjutnya perlu diletakkan pada sebuah kerangka pikir atau pendekatan yang memungkinkan seluruh pihak untuk saling bersinergi dalam merevitalisasi ruang kehidupannya agar dapat mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Untuk mengarahkan reposisi perilaku manusia dalam mengelola lingkungan hidupnya, diperlukan seperangkat kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan berbagai kepentingan sektoral secara seimbang, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan pelestarian lingkungan hidup.
Prinsip-prinsip keberlangsungan ling-kungan hidup secara garis besar harus dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya karena selain berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Palangka Raya, kebijakan tersebut adalah memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang dijabarkan dalam strategi sebagai berikut : 1. Mempertahankan luas kawasan berfungsi
lindung dalam satu wilayah pulau pada tingkat sekurang - kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
2. Mewujudkan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup melalui perlindungan kawasan - kawasan di darat, laut, dan udara secara serasi dan selaras;
3. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
77
Penataan ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, rencana tata ruang memiliki fungsi yang sangat vital dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Rencana tata ruang harus disusun dengan mempertimbang-kan aspek lingkungan hidup secara proporsional, di samping mempertimbangkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan.
Penataan ruang merupakan serangkaian kebijakan yang saling terkait yang terdiri dari :
1. Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan tata ruang harus memperhatikan hal-hal berikut ini : a. Unit analisis yang merupakan satu
kesatuan eco-region. b. Perhitungan neraca lingkungan sebagai
dasar alokasi pemanfaatan sumberdaya. c. Perhatian terhadap daya dukung dan daya
tampung lingkungan. d. Alokasi ruang yang sesuai antara jenis
kegiatan dan karakteristik ruang/lokasi. e. Penyusunan rencana detail tata ruang
untuk operasionalisasi rencana umum. f. Konsistensi antar-tingkatan rencana. g. Keterlibatan pemangku kepentingan
dalam penyusunan rencana tata ruang. 2. Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan ruang juga harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Antara lain : a. Peningkatan kepatuhan terhadap rencana
tata ruang yang telah ditetapkan. b. Penerapan pola pengelolaan kegiatan
yang berwawasan lingkungan. c. Rehabilitasi lingkungan hidup.
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pengendalian berkisar pada upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang harus dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat berupa ketentuan tentang bangunan, penyediaan sarana dan prasarana, permukiman, dan ketentuan lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Perizinan merupakan suatu proses memberi atau menolak permohonan pemanfaatan
ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Izin pemanfaatan ruang hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemantauan dan evaluasi adalah proses untuk mengamati dan memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan secara terus menerus. Dalam hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya pelanggaran rencana tata ruang, maka pemerintah harus mengambil langkah penyelesaian berupa tindakan memeriksa kebenaran indikasi tersebut dan, apabila indikasi tersebut terbukti benar, mengambil langkah penertiban yang diperlukan. Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi.
Impian/ Harapan Kota Palangka Raya dalam Rangka Mewujudkan Rencana Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan
Mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Berwawasan Lingkungan merupakan suatu harapan/impian Kota Palangka Raya, hal ini tertuang dalam Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028 melalui visi dan misi, terjemahan terhadap visi dan misi tersebut bila dikaitkan dengan kacamata Tata Ruang yaitu sebagai berikut : 1. Misi pertama : Mewujudkan Kota Palangka
Raya sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berorientasi global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumberdaya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil; misi tersebut menurut pandangan tata ruang yaitu pengembangan PAUD – SMP di wilayah pinggiran kota, Pengembangan Sekolah unggulan pada pusat perkotaan dan kawasan perguruan tinggi serta promosi Lembaga Pendidikan di jalan
88
utama kota. Di bidang kesehatan yaitu tersedianya tempat pelatihan di Balai kelurahan/puskesmas, pengembangan fasilitas kesehatan pada pusat pelayanan perkotaan serta pendidikan akademi kesehatan dan pengembangan pusat pelayanan kesehatan di pusat pelayanan (klinik center, lab terpadu, praktek dokter bersama)
2. Misi kedua : Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan; hubungan dengan tata ruang yaitu pengembangan kawasan wisata serta kawasan wisata unggulan melalui penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, atraksi wisata khusus pada pariwisata alam dan pariwisata buatan.
3. Misi ketiga : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri; hubungan dengan tata ruang
yaitu pelestarian kawasan-kawasan cagar budaya, kawasan lindung serta pemanfaatan kawasan budidaya secara optimal melalui peningkatan sumberdaya manusia dalam mengelola lingkungan.
Dengan memperhatikan penjabaran dari misi Kota Palangka Raya maka diterjemahkan seperti apa impian dan harapan Kota Palangka Raya ke depannya.
Adanya wacana pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kota Palangka Raya merupakan suatu hal yang wajar mengingat semakin kompleks permasalahan di Jakarta seperti halnya kelangkaan atau keterbatasan lahan, kemacetan, banjir, serta masalah-masalah sosial dan lingkungan
Diagram Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
99
sehingga memunculkan wacana akan pemindahan ibukota Negara ke Kota Palangka Raya yang kondisinya memungkinkan dari sisi kapasitas lahan, faktor-faktor bencana yang minim, serta masalah sosial dan lingkungan yang tergolong minim. Perlu disadari pula dalam konteks tata ruang, pemindahan ibukota Negara menuntut adanya kebutuhan akan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf tinggi. Bila dikaitkan dengan visi dan misi Kota Palangka Raya saat ini maka selain sebagai ibukota Negara, Kota Palangka Raya juga sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan dan swasta, karena sebagai kota jasa pemerintahan dan swasta maka dalam tata ruang, perlu diakomodir kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan jasa tersebut sebagai contoh perlu direncanakan kawasan jasa seperti halnya fasilitas akomodasi, pusat bisnis, bandara bertaraf internasional dan lain sebagainya
Selain sebagai kota Jasa, kota Palangka Raya juga sebagai kota Pendidikan. Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan maupun melalui wacana pemindahan ibukota Negara maka, pada saat ini Kota Palangka Raya harus mempersiapkan bentuk/ konsep rencana maupun sarana dan prasarana pendidikan seperti halnya penyediaan universitas maupun perguruan tinggi bertaraf internasional, perpustakaan, pusat-pusat penelitian ataupun jenis-jenis fasilitas pendudukung dari kegiatan pendidikan.
Seperti apapun harapan maupun impian yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya maupun masyarakat maka selayaknya suatu kota harus memiliki strategi dalam memasarkan daerahnya masing-masing melalui potensi-potensi yang dimiliki. Bila memperhati-kan potensi alam dan geografis di Kota Palangka
Raya maka teringat pada suatu kota tepatnya di Venice di Italy, Clarke-Quay di Singapore, salah satu upaya yang dilakukan oleh Negaranya yaitu memasarkan atraksi wisata sungai, melalui penataan kawasan sungai, sehingga kawasan sungai memiliki nilai jual yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
Untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang berwawasan Lingkungan maka sejak saat ini pemerintah harus menyusun suatu rencana tata ruang yang berjati diri sesuai dengan kebudayaan daerah setempat. Hal ini mengingat bahwa kebanyakan kota-kota besar di Indonesia kehilangan jati diri sebagai contoh gaya-gaya bangunan di kota besar, yaitu bangunan dengan gaya-gaya arsitektur modern, post modern dan sebagainya yang lebih banyak mengadopsi bangunan-bangunan di bagian Eropa. Sementara bangunan-bangunan tradisonal lebih dominan berada
pada daerah-daerah terpencil. Sehingga dapat dikatakan daerah tersebut kehilangan jati dari. Kota Palangka Raya memiliki bangunan rumah betang atau huma betang beserta bentuk-bentuk seni rupanya. Kekhasan daerah ini perlu dipertahankan dan dijaga karena kekhasan suatu daerah dapat dipasarkan ke manca-negara dan menjadi salah satu
brand bagi daerah. Selain berjati diri, Kota Palangka Raya
dimungkinkan untuk direncanakan taman-taman tematik, taman remaja, taman teknoekologis. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan sebagai tempat sosialisasi masyarakat, karena pada umumnya
Impian/ Harapan Sebagai Kota Pendidikan
Impian/ Harapan Sebagai Kota Pariwisata
1010
kota-kota besar dengan tingkat kesibukan yang tinggi kehilangan sosialisasi dengan lingkungannya. Pada saat ini kota besar di Indonesia baru menyadari pentingnya taman-taman kota. Salah satu contoh Kota Surabaya yang saat ini mejadi pilot project pengembangan kota Kota Hijau atau Green City. Dengan memperhatikan hal tersebut sudah selayaknya dalam rencana tata ruang wilayah Kota Palangka Raya mengakomodir kepentingan dalam pengalokasian taman-taman tematik, maupun taman-taman lainnya, hal ini mengingat kondisi Kota Palangka Raya yang masih dalam tahap perkembangan.
Selain hal-hal tersebut di atas maka yang
perlu diperhatikan melihat pertumbuhan dan perkembangan suatu kota yaitu utilitas kota seperti jaringan drainase, sistem pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dan utilitas lainnya serta sistem transportasi kota. Bagian ini yang biasanya terabaikan di dalam penyusunan suatu rencana tata ruang kota. Selayaknya dalam suatu produk rencana tata ruang kota menjabarkan rencana-rencana utilitas kota seperti halnya metoda, pembiayaan sampai dengan waktu pelaksanaannya sehingga produk rencana tata ruang tidak hanya dipandang sebagai rencana pola ruang dan struktur ruang, akan tetapi rencana tata ruang yaitu suatu rencana yang terintegrasi, saling berkaitan antara faktor-faktor lainnya.
Selain hal tersebut perlu direncanakan beberapa unsur perancangan kota dan pengembangan elemen khusus kota seperti
halnya urban gate, urban CBD, identitas kota atau landmark, serta pengembangan elemen khusus kota seperti car free day, festival budaya, pasar wisata dan lain sebagainya. Semua kegiatan-kegiatan tersebut dapat dialokasikan dalam produk rencana tata ruang Kota Palangka Raya baik produk rencana yang sifatnya universal seperti rencana tata ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai pada rencana terperinci seperti master plan (rencana induk). Untuk menyelaraskan rencana-rencana tersebut maka idealnya suatu kota memiliki produk rencana detail tata ruang kota (RDTR). Hal ini mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) memiliki skala yang lebih besar sehingga tidak memungkinkan untuk melihat secara detail atau persil. RDTR merupakan alat kontrol bagi pemerintah untuk melihat trend perkembangan suatu kota atau wilayah sehingga keadaan perkembangan tersebut dapat dikendali-kan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Bagian terpenting dari RDTR yaitu pada pengaturan zonasinya atau lebih dikenal dengan zona regulasi / zoning regulation. Dalam mewujudkan kuali-tas ruang berkelanjutan
yang sesuai dengan rencana tata ruang, diperlukan instrumen pengendalian yang mencakup seluruh aspek penataan ruang. Dalam hal ini, instrumen tersebut dapat digunakan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah/daerah untuk mengarahkan pemanfaatan zona, terutama terkait erat dengan aktivitas kota yang berkembang yang seringkali memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum. Pasca diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebabkan terjadinya perubahan dalam hal penataan ruang, dimana daerah mempunyai hak penuh untuk melaksanakan penataan ruang di daerahnya. Pergantian sistem pemerintahan tersebut berdampak positif terhadap penataan ruang di antaranya adalah Pemerintah Daerah dapat mengawasi pembangunan di daerahnya secara bertanggung jawab penuh sehingga pembangunan sesuai dengan aspirasi
Kota Hijau (Green City)
1111
masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui pengaturan zona (zoning regulation). Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan. Suatu zona mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, intensitas, massa bangunan), namun satu zona dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan aturan.
Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Sistem Perencanaan
Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2007 antara lain dilaksanakan melalui penerapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan berdasarkan : a. Peraturan Pemerintah untuk arahan
peraturan zonasi sistem nasional; b. Peraturan Daerah Provinsi untuk arahan
peraturan zonasi sistem provinsi; dan c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk
peraturan zonasi sistem kabupaten/kota. Penyusunan peraturan zonasi didasarkan
pada rencana rinci tata ruang. Dalam UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan terbagi atas : a. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan
rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
b. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK) dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten / Kota
Rencana rinci tata ruang perlu disusun apabila: a. Rencana umum tata ruang belum dapat
dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
b. Rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.
Berpijak pada undang-undang tersebut di atas, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan
ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang pembagian zonanya ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang. Peraturan Zonasi Provinsi merupakan penjabaran detail dari indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sedangkan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota merupakan penjabaran detail dari ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten/kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan penyusunan peraturan zonasi dan kedudukannya dalam sistem perencanaan, dapat dilihat pada gambar berikut ini :
Dalam penyusunan peraturan zonasi, definisi dan klasifikasi penggunaan lahan yang jelas secara hukum sangat diperlukan untuk menjadi landasan utama dan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu permohonan pemanfaatan akan sesuai dengan rencana atau tidak. Klasifikasi penggunaan lahan yang jelas menentukan ijin dapat diberikan atau ditolak (Winarso, 1995). Selain menentukan klasifikasi pemanfaatan ruang, harus pula ditentukan klasifikasi perubahan pemanfaatan ruang, baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan. Pengklasifikasian pemanfaatan ruang harus jelas, seragam, dan sederhana (tetapi tidak terlalu sederhana) dan harus berlaku umum di seluruh Indonesia sehingga rencana pemanfaatan ruang dapat ditetapkan secara seragam untuk memudahkan proses pengendalian pemanfaatan.
Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui
RTRW
Kab/Kota
Zoning
Regulation
RDTR
Salah satu jenjang rencana
tata ruang kota dengan
skala 1:5000
Perangkat pengendalian
pemanfaatan ruang yang lazim
digunakan di Negara maju
Kedudukan Penyusunan Peraturan Zonasi
1212
prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Perencanaan Ruang Di Indonesia
Terdapat dua sistem pemanfaatan ruang, yaitu pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kepastian hukum yang berupa peraturan Zoning (Regulatory System) dan pemanfaatan ruang yang proses pengambilan keputusannya didasarkan pada pertimbangan lembaga perencanaan yang berwenang untuk masing-masing proposal pembangunan yang diajukan (discretionary system).
Sistem perencanaan di Indonesia terdiri atas perencanaan sektoral dan spasial yang dilaksanakan di tiap tingkatan wilayah (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota). Setiap rencana tata ruang tersebut memiliki kekuatan hukum masing-masing. Dokumen rencana yang disahkan sebagai peraturan perundangan yang mengikat masyarakat dan juga aparat pemerintah tersebut berlaku sebagai landasan utama dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Namun demikian, rencana tata ruang di Indonesia tidak diterapkan di lapangan dengan tingkat kedisiplinan yang sama dengan dokumen zoning pada sistem regulatory.
Adanya pertimbangan - pertimbangan khusus pemerintah daerah yang berwenang, tidak jarang dituangkan menjadi peraturan perundangan (surat keputusan, instruksi, dan
sebagainya) yang turut berpengaruh dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Proses pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan rencana tata ruang yang sah tersebut. Penataan ruang di Indonesia telah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang masih perlu dilengkapi dengan berbagai aturan dan peraturan pelaksanaan lain yang mendukungnya. Selama ini penataan ruang tidak mudah untuk dilaksanakan. Salah satunya karena sangat sulit untuk dibuat dan dilaksanakan dalam konteks dimana penghormatan terhadap hukum, profe-sionalisme, dan daya tanggap (responsiveness) terhadap masyarakat sangat rendah. Masyarakat belum ditempatkan pada posisi yang kuat dan partisipatif dalam menciptakan penataan ruang yang adil dan setara (equity).
Tantangan Operasionalisasi Pengaturan Zonasi
Kendala yang dihadapi daerah terutama pada tataran Pemerintah Kabupaten atau Kota di Indonesia, dengan adanya rencana tata ruang berjenjang adalah: a. keterbatasan kemampuan di dalam
menyusun semua jenjang rencana, b. tidak fleksibelnya rencana tata ruang
kawasan (rencana rinci / detil) di dalam menghadapi perkembangan yang terjadi; dan
c. tidak terjembataninya rencana-rencana tata ruang tersebut ke dalam langkah operasional pelaksanaan pembangunan.
Untuk itu diperlukan program tindak pelaksanaan dan pengendaliannya agar sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti tekanan perkem-bangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam kaitannya dengan perencanaan di tingkat
PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN
Undang-Undang Manajemen
Lahan
Peraturan, Perijinan,
Pengawasan,
Penertiban, Kelembagaan
Zoning Regulation
Manajemen Lahan
(Kawasan)
Land Development
Jaringan kegiatan kepadatan
intensitas
Kedudukan Zoning Regulation dalam Sistem Perencanaan Kota
1313
kabupaten/ kota, Ibrahim (1991) menyebutkan bahwa ada tiga jenis pelanggaran/perubahan terhadap dokumen rencana tata ruang, yaitu : 1. Perubahan fungsi, yaitu perubahan yang
tidak sesuai dengan fungsi lahan yang telah ditetapkan dalam rencana, yaitu fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang.
2. Perubahan blok peruntukan, yaitu pemanfaatan yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan yang telah ditetapkan, yaitu perubahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tiap blok yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang.
3. Perubahan persyaratan teknis, yaitu pemanfaatan sesuai fungsi dan peruntukan, tetapi persyaratan teknis bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana dan peraturan bangunan setempat, yaitu persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rencana tapak kawasan dan perpetakan yang menyangkut tata letak dan tata bangunan beserta sarana lingkungan dan utilitas umum. Menghadapi tantangan atas pelang-garan/perubahan yang seringkali terjadi sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam peraturan zonasi seyogyanya memuat : a. ketentuan yang harus, boleh dan tidak
boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang.
b. amplop ruang (koefisien dasar hijau/KDH, koefisien dasar bangunan/KDB, koefisien lantai bangunan/KLB, dan garis sempadan bangunan/GSB).
c. Penyediaan sarana dan prasarana. d. Ketentuan lain yang dibutuhkan untuk
mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan antara lain : ketentuan kawasan keselamatan operasi-onal penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pem-bangunan jaringan listrik tegangan tinggi.
Kewajiban Dan Kewenangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keadilan, mengurangi konflik, dan dampak negatif pemanfaatan ruang serta menjamin berlangsungnya pembangunan kota yang efisien, efektif, serta sesuai dengan fungsi dan konsisten dengan rencana tata ruang. Oleh karenanya, pemerintah wajib menjalankan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang.
Kewenangan pengendalian pemanfaatan tata ruang berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berada di pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Dalam proses dan pelaksanaannya, pemerintah menjalankan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini. Dalam menjalankan kewajiban ini, pemerintah mempunyai beberapa kewenangan dengan azas-azas sebagai berikut : a. Hak atas lahan (Bundles of Right).
Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan dan perbuatan hukum mengenai lahan
b. Kewenangan pengaturan dan pengendalian (Policy Power). Policy power merupakan kewenangan dalam menerapkan peraturan hukum untuk meningkatkan kesehatan umum, keselamatan moral, dan kesejahteraan. Kewenangan ini juga meliputi kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pemba-ngunan di atas lahan maupun kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya.
c. Penguasaan tertinggi atas lahan (Eminent Domain). Penguasaan tertinggi atas lahan dimungkinkan untuk diberlakukan apabila masyarakat menghendaki dan dengan alasan untuk kepentingan umum, pemanfaatan lahan yang telah ada dapat dilakukan tindakan pengambilalihan atau pencabutan hak atas tanah.
d. Pajak dan Retribusi (Taxation). Pajak merupakan beban/pungutan/pengenaan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan/kelompok, namun pengenaan tersebut hanya untuk masyarakat dan digunakan untuk kepentingan umum, tidak dinikmati langsung, bersifat paksaan, dan tidak diskriminasi.
e. Kewenangan Belanja / investasi publik (Spending Power). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa wewenang pemerintah terkait dengan peraturan zonasi yakni: 1. Pemerintah Pusat : menyebarluaskan
informasi yang berkaitan dengan arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota : menyebarluaskan infomasi yang berkaitan dengan arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi dan kabupaten/kota yang disusun dalam
1414
rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
Fungsi Utama Peraturan Zonasi Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Peraturan Zonasi daerah disusun sesuai dengan kewenangan dan kepentingan setiap jenjang wilayah administratif sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing dan bersifat saling melengkapi. Terdapat beberapa fungsi utama dari peraturan zonasi, yakni: 1. Sebagai instrumen pengendalian
pembangunan. Peraturan zoning yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya.
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional. Ketentuan zoning dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci.
3. Sebagai panduan teknis pengembangan/pemanfaatan lahan. Ketentuan zoning mencakup tata guna lahan, intensitas pembangunan, tata bangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan.
Tujuan akhir dari peraturan zonasi di antaranya adalah : 1. Menjamin bahwa pembangunan yang akan
dilaksanakan dapat mencapai standar kualitas lokal minimum (health, safety, and welfare);
2. Melindungi atau menjamin agar pemba-ngunan baru tidak mengganggu penghuni atau pemanfaat ruang yang telah ada;
3. Memelihara nilai properti; 4. Memelihara/memantapkan lingkungan dan
melestarikan kualitasnya; 5. Menyediakan aturan yang seragam di setiap
zona; 6. Mengurangi kemacetan lalu lintas, menjamin
keselamatan dari kebakaran, kepanikan, dan bahaya lain; mendorong kesehatan dan kesejahteraan umum, menyediakan cahaya dan udara yang cukup; mencegah terlalu padat, menghindarkan konsentrasi penduduk berlebihan, menyediakan fasilitas transportasi, air bersih, saluran buangan, sekolah, taman dan kebutuhan publik lainnya”
Catatan: zoning harus dibuat sesuai dengan RTRW dan pertimbangan yang beralasan/masuk akal (misal: karakter kawasan, kesesuaian dengan guna lahan tertentu, konservasi nilai bangunan, dan mendorong guna lahan yang paling tepat). Penutup
Kebutuhan ruang untuk menampung berbagai aktivitas masyarakat yang terus berkembang memerlukan efisiensi pemanfaatan ruang melalui pengaturan alokasi berdasarkan rencana tata ruang. Rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas.
Dalam upaya mengefektifkan penyeleng-garaan penataan ruang yang berwawasan lingkungan, diperlukan sinkronisasi dan keterkaitan yang lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai aspek-aspek lingkungan hidup dalam penataan ruang. Rencana tata ruang dan proses penataan ruang merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan. Hal ini lebih pada upaya untuk mewujudkan ruang wilayah yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan, konversi pemanfaatan ruang yang tidak terkendali dan inefisiensi pengaturan fungsi ruang.
RTRW merupakan pedoman spasial pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, Rencana Tata Ruang Wilayah harus memuat kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan yang ramah lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan pedoman yang harus dipatuhi. Rencana tata ruang dan wilayah yang sudah ditetapkan harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata dari segenap pemangku kepentingan.
* * *
1515
Dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, maka dalam Tahun Anggaran 2012 Bappeda Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan Kajian Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru. Kegiatan ini melibatkan Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya, yang diketuai oleh Prof. Dr. Joni Bungai, M.Pd, dengan anggota Drs. Tonich Uda, M.Si, Berkat A.P., SP, M.Si, dan Indra Perdana, S.Pd, M.Pd.
Kajian peningkatan kinerja dan profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja dan profesionalisme tenaga guru, sehingga dapat dirancang upaya-upaya nyata untuk perbaikan dan peningkatan kualitas guru pada masa-masa yang akan datang khususnya di Kota Palangka Raya. Untuk itu
secara khusus, tujuan kajian ini adalah: 1) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan
kondisi existing mengenai peran dan fungsi tenaga pendidik/guru dalam meningkatan mutu pendidikan di Kota Palangka Raya.
2) Mengevaluasi kinerja dan profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang diwujudkan melalui kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.
3) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan mendasar baik dari lingkungan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya dalam melaksanakan pembelajaran.
4) Merumuskan program aksi dan arahan
1616
kegiatan-kegiatan peningkatan kinerja dan profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi peserta didik.
Pengumpulan data kinerja tenaga pendidik/guru dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, yaitu: 1. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disusun dan dirancang untuk mampu mengungkapkan kinerja dan profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya dalam menjalankan kompetensinya. Kuesioner tersebut diisi oleh berbagai pihak, baik di lingkup Dinas Pendidikan, di lingkup sekolah yaitu oleh kepala sekolah dan guru, dan oleh pengawas sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Observasi Melakukan peninjauan secara langsung di sekolah dengan mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa orang guru di sekolah.
3. Studi Banding Melakukan kegiatan studi banding ke luar daerah atau dinas pendidikan di luar daerah yang dianggap representatif untuk mendapatkan gambaran atau upaya-upaya pembinaan dan pengembangan kinerja dan profesionalisme guru yang lebih baik. Hasilnya akan menjadi bahan masukan untuk penyusunan rencana aksi atau program.
Metode Analisis Data
Hasil pengumpulan data lapangan selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dan komprehensif dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 1. Analisis deskriptif kuantitatif, dimaksudkan
untuk menyajikan data berupa ukuran sentral dan ukuran penyebaran dari masing-masing indikator secara tunggal. Penyajian data berupa ukuran sentral yang terdiri dari: mean (rata-rata); median (nilai tengah); modus (nilai yang sering muncul); skor minimum dan skor maksimum, rentang skor dan total skor. Ukuran penyebaran berupa varians dan simpangan baku (standard deviasi).
2. Analisis statistik kuantitatif a. Tingkat kinerja dan profesionelisme
tenaga pendidik/guru Perhitungan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan interval kelas
dengan formulasi sebagai berikut: NR = NST – NSR PI = NR : JIK Keterangan: NR = Nilai Range NST = Nilai Skor Tertinggi NSR = Nilai Skor Terendah JIK = Jarak Interval Kelas PI = Panjang Interval Kelas Hasil perhitungan interval kelas tersebut, selanjutnya disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, seperti tabel berikut:
b. Perbedaan kinerja guru yang sudah
bersertifikasi pendidik dengan guru yang belum bersertifikasi pendidikan. Dilakukan untuk mengetahui perbedaan nyata/tidak nyata antara kinerja guru yang belum bersertifikasi pendidikan dengan guru yang sudah bersetifikasi pendidik. Dilakukan dengan Uji T (Independent Sample T Test) pada taraf signifikansi 95%.
3. Analisis deskriptif kualitatif Dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan aktual mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan kinerja dan profesionalismenya, serta merumuskan program-program aksi secara konkrit untuk memperbaiki kinerja guru di Kota Palangka Raya.
Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi atau penelitian terhadap kinerja dan profesionalisme pendidik/guru di Kota Palangka Raya sebagaimana tecermin dalam pembahasan terhadap empat kompetensi sebagaimana yang disajikan dan diuraikan berikut ini.
No Kategori Interval
Kelas Frekuensi
1 Sangat baik/ sangat tinggi
[........... sd .............]
[.........] %
2 Baik/tinggi [........... sd .............]
[.........] %
3 Biasa/cukup [........... sd .............]
[.........] %
4 Tidak baik/rendah [........... sd .............]
[.........] %
5 Sangat tidak baik/sangat rendah
[........... sd .............]
[.........] %
1717
Kompetensi Pedagogik Guru Kompetensi pedagogik adalah
kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Untuk penelitian ini, beberapa indikator penilaian yang dilakukan terhadap kompetensi pedagogik guru di Kota Palangka Raya, meliputi: a. Kemampuan mengenal siswa yang mengikuti
pelajarannya b. Kemampuan memperlakukan siswa sesuai
dengan ciri-cirinya c. Kesiapan memberikan pelajaran dan/atau
praktek/praktikum d. Keteraturan dan ketertiban menyeleng-
garakan pembelajaran e. Kemampuan menghidupkan suasana kelas f. Pemanfaatan media dan teknologi
pembelajaran g. Keanekaragaman cara penilaian hasil belajar
siswa h. Memberikan umpan balik terhadap tugas i. Kesesuaian materi ujian dan/tugas dengan
tujuan mata pelajaran Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara keseluruhan kompetensi pedagogik guru di Kota Palangka Raya sebagian besar sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa terdapat sekitar 19,38% kompetensi pedagogik guru tergolong sangat baik, 73,43% tergolong baik, 6,98% tergolong cukup baik, terdapat 0,23% yang rendah atau kurang baik, sementara yang sangat rendah tidak ada.
Secara khusus aspek dari kompetensi pedagogik guru di Kota Palangka Raya yang tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata adalah; a) kemampuan mengenal siswa yang mengikuti pelajarannya; b) kemampuan memperlakukan siswa sesuai dengan ciri-cirinya,
dan c) keragaman cara menilaian hasil belajar siswa. Kemampuan mengenal dan memperlakukan siswa sesuai ciri-cirinya merupakan hal yang penting diperhatikan guru, agar guru dapat membuat strategi dan standar belajar yang dapat diikuti oleh semua siswanya. Keanekaragaman cara penilaian hasil belajar juga penting diperhatikan, karena dengan beragamnya cara penilaian maka semua potensi siswa akan semakin optimal digali oleh guru, dan selanjutnya guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang beragaman.
Jika dilihat tingkat kompetensi guru antara yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru yang bersertifikasi memiliki kompetensi pedagogik yang sedikit lebih baik dari yang belum bersertifikasi. Kompetensi pedagogik pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum sertifikasi mulai dari rendah hingga sangat baik. Guru yang kompetensi pedagogiknya tergolong sangat baik, yaitu 33,78% pada guru bersertifikasi dan 4,95% pada guru belum bersertifikasi.
Kompetensi Profesional Guru Kompetensi profesional adalah kemam-
puan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Untuk penelitian ini, beberapa indikator penilaian yang dilakukan terhadap kompetensi profesional guru di Kota Palangka Raya, meliputi: a. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/
topik secara tepat b. Kemampuan menjawab pertanyan siswa
dengan jelas dan sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan
c. Kemampuan memberikan contoh yang relevan dengan materi yang diajarkan
d. Kemampuan menjelaskan keterkaitan
1818
bidang/ topik yang diajarkan dengan bidang/topik lain
e. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/ topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan
f. Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan
g. Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kompetensi profesional guru di Kota Palangka Raya sebagian besar sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa terdapat sekitar 22,07% kompetensi profesional guru tergolong sangat baik, 73,87% tergolong baik, 4,05% tergolong cukup baik, sementara itu yang rendah atau kurang baik, dan sangat rendah tidak ada.
Secara khusus aspek dari kompetensi
profesional guru di Kota Palangka Raya yang tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata adalah; a) penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan; dan b) kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi. Penguasaan isu-isu mutakhir terkait bidang yang diajarkan oleh guru merupakan hal yang penting, mengingat ilmu pengetahuan sekarang ini sangat berkembang pesat, sehingga dibutuhkan ketekunan guru untuk mengikuti perkembangan tersebut. Jika guru kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diajarkannya, maka tentunya kualitas kontens dari materi yang diajarkan juga menjadi kurang baik. Sementara itu penguasaan teknologi komunikasi dalam mengajar sekarang ini menjadi penting, sebagai bentuk dari era keterbukaan yang semakin berkembang pesat dalam berbagai bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan. Guru harus selalu dibekali dengan penguasaan TIK agar kualitas pembelajaran
semakin baik. Tidak hanya itu tentunya perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas TIK itu sendiri.
Jika dilihat tingkat kompetensi guru antara yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru yang bersertifikasi memiliki kompetensi profesional yang sedikit lebih baik dari yang belum bersertifikasi. Kompetensi profesional pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat baik. Guru yang kompetensi profesionalnya tergolong sangat baik, yaitu 26,13% pada guru bersertifikasi dan 4,95% pada guru belum bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik, terdiri dari 73,87% pada guru bersertifikasi dan 86,94% pada guru belum bersertifikasi. Untuk golongan sedang atau cukup baik hanya terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu sebesar 8,11%.
Kompetensi Kepribadian Guru
Kompetensi kepribadian adalah kemam-puan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Untuk penelitian ini, beberapa indikator penilaian yang dilakukan terhadap kompetensi profe-sional guru di Kota Palangka Raya, meliputi: a. Kemampuan mengendalikan diri dalam
berbagai situasi dan kondisi b. Satu kata dan tindakan c. Kewibawaan sebagai pribadi guru d. Kearifan dalam mengambil keputusan e. Menjadi contoh dalam bersikap dan
berperilaku f. Adil dalam memperlakukan siswa
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kompetensi kepribadian guru di Kota Palangka Raya sebagian besar sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa terdapat sekitar 28,60%
1919
kompetensi kepribadian guru tergolong sangat baik, 66,22% tergolong baik, 5,18% tergolong cukup baik, sementara itu yang rendah atau kurang baik, dan sangat rendah tidak ada. Kompetensi kepribadian guru sangat dominan pada aspek adil dalam memperlakukan siswa, dan menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku.
Secara khusus aspek dari kompetensi profesional guru di Kota Palangka Raya yang tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata adalah: a) kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi; b) satu kata dan tindakan; dan c) kearifan dalam mengambil keputusan. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi merupakan kontrol diri dalam menjalankan tugas sebagai guru khususnya menghadapi perilaku siswa yang cenderung negatif. Hal ini perlu bagi guru karena siswa perlu didekati secara sosial agar siswa merasa dirinya dihargai oleh guru. Satu kata dan tindakan merupakan wujud komitmen guru agar apa yang diucapkan selalu diwujudkan dalam tindakan yang tepat. Sedangkan kearifan dalam mengambil keputusan merupakan suatu sikap kehati-hatian dalam bertindak atau membuat keputusan, sehingga tidak ada siswa yang merasa dirugikan dari suatu keputusan.
Jika dilihat tingkat kompetensi guru antara yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru yang bersertifikasi memiliki kompotensi kepribadian yang juga lebih baik dari yang belum bersertifikasi. Kompetensi kepribadian pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat baik. Guru yang kompetensi kepribadiannya tergolong sangat baik, yaitu 45,95% pada guru bersertifikasi dan 11,26% pada guru belum bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik,
terdiri dari 54,05% pada guru bersertifikasi dan 78,38% pada guru belum bersertifikasi. Untuk golongan sedang atau cukup baik hanya terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu sebesar 10,36%.
Kompetensi Sosial Guru
Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Untuk penelitian ini, beberapa indikator penilaian yang dilakukan terhadap kompetensi profesional guru di Kota Palangka Raya, meliputi: a. Kemampuan menyampaikan pendapat b. Kemampuan menerima kritik, saran, dan
pendapat orang lain c. Kemampuan bergaul dengan siswa maupun
teman sejawat d. Toleransi terhadap keberagaman siswa
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kompetensi sosial guru di Kota Palangka Raya sebagian besar sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa terdapat sekitar 32,88% kompetensi sosial guru tergolong sangat baik, 64,64% tergolong baik, 2,48% tergolong cukup baik, sementara itu yang rendah atau kurang baik, dan sangat rendah tidak ada. Kompetensi sosial guru sangat dominan pada aspek toleransi
2020
terhadap keberagaman siswa, dan kemampuan bergaul dengan siswa maupun teman sejawat.
Secara khusus aspek dari kompetensi sosial guru di Kota Palangka Raya yang tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata adalah: a) kemampuan menyampaikan pendapat; dan b) kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain. Kemampuan menyampaikan pendapat merupakan suatu kemampuan untuk mengungkapkan pendapat kepada orang lain secara logis dan tepat. Kemampuan berpendapat tidak hanya ditunjukkan dari cara berpendapat tetapi bagaimana pendapat tersebut dapat diterima oleh orang lain atau dalam hal ini siswa secara benar tanpa ada persepsi yang berbeda. Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain merupakan hal yang sering menjadi sulit jika guru selalu menganggap dirinya benar atau mempunyai pandangan negatif terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Dalam hal ini siswa yang berpendapat dalam kelas semestinya didengar oleh guru sebagai wujud perhatian kepada siswanya.
Jika dilihat tingkat kompetensi guru antara yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru yang bersertifikasi memiliki kompetensi sosial yang juga lebih baik dari yang belum bersertifikasi. Kompetensi kepribadian pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat baik. Guru yang kompetensi sosialnya tergolong sangat baik, yaitu 46,40% pada guru bersertifikasi dan 19,37% pada guru belum bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik, terdiri dari 53,60% pada guru bersertifikasi dan 75,68% pada guru belum bersertifikasi. Untuk golongan sedang atau cukup baik hanya terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu sebesar 4,95%.
Tingkat Kinerja dan Profesionalisme Guru Sebagaimana yang telah diungkapkan
mengenai hasil evaluasi terhadap berbagai kompetensi guru di atas, maka semua kompetensi guru baik pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial menunjukkan hasil yang dominan baik. Sehubungan dengan itu maka kinerja guru di Kota Palangka Raya sudah dapat dipastikan rata-rata pada tingkat yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan sebagaimana tabel berikut ini.
Sebagaimana hasil evaluasi yang dituangkan tersebut di atas, terlihat bahwa kinerja dan profesionalisme guru di Kota Palangka Raya sebagian besar atau sekitar 72,97% sudah tergolong “baik”. Namun yang juga cukup mengembirakan jumlah guru yang tergolong “sangat baik” relatif banyak yaitu 24,32%. Sementara itu yang tergolong “cukup baik” hanya 2,70% bahkan tidak ada yang tergolong “rendah” dan “sangat rendah”. Jadi sesungguhnya kinerja dan profesionalisme guru-guru di Kota Palangka Raya dapat menjadi jaminan bagi peningkatan kualitas pendidikan sehingga apa yang menjadi visi dan misi Pemerintah Kota untuk menjadi Kota Pendidikan akan semakin terbuka lebar.
Tingkat kinerja dan profesionalisme guru yang tergolong baik di Kota Palangka Raya tersebut merupakan kontribusi atau dibentuk oleh keempat kompetensi guru, yaitu: a) pedagogik sebesar 24%; b) profesional
No Kategori Interval Frek(%)
Rata-rata
1 Sangat baik 109,2 – 130,0 24,32 115,94
2 Baik 88,4 – 109,1 72,97 101,39
3 Cukup baik 67,6 – 88,3 2,70 83,92
4 Rendah 46,8 – 67,5 - -
5 Sangat rendah
26,0 – 46,7 - -
2121
sebesar 25%; c) kepribadian sebesar 25%; dan d) sosial sebesar 26%. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa keempat kompetensi tersebut memberikan kontribusi yang hampir seimbang dalam membentuk kinerja guru di Kota Palangka Raya. Oleh sebab itu peningkatan kinerja guru di Kota Palangka Raya tidak dapat hanya memperhatikan salah satu aspek kompetensi saja, namun harus memperhatikan semua aspek kompetensi guru secara berimbang dan proporsional.
Jika dikaji lebih jauh mengenai kinerja dan
profesionalisme antara guru yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang bersertifikasi lebih baik dari guru yang belum bersertifikasi. Secara kuantitatif nilai rata-rata untuk kinerja guru yang bersertifikasi sebesar 16,77 dan untuk guru yang belum bersertifikasi sebesar 15,56. Secara statistik dengan Uji T (Independent Sample T Test), terdapat perbedaan yang nyata antara kinerja guru yang bersertifikasi dengan yang belum bersertifikasi. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai thitung > ttabel (4,885 > 2,262) dan P value (0,001 < 0,05). Artinya bahwa nilai kuantitatif bahwa kinerja guru yang bersertifikasi lebih tinggi dari yang belum bersertifikasi adalah benar.
Namun yang juga menarik dari hasil evaluasi kinerja dan profesionalisme guru baik yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi adalah tidak adanya kompetensi yang dominan atau tidak dominan dalam membentuk kinerja guru. Keempat kompetensi yang dievaluasi baik untuk guru yang bersertifikasi dan belum bersertifikasi hampir sama besar berkontribusi terhadap pemben-tukan kinerja dan profesionalisme guru di Kota Palangka Raya.
Hal ini tentunya akan menjadi hal yang baik bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mengembangkan kinerja dan profesionalisme gurunya. Dengan kondisi seperti yang disebutkan di atas, program-program dapat menjadi efisien dan efektif karena dapat relatif homogen antara berbagai kualifikasi guru tersebut.
Permasalahan yang ditemukenali
Berbagai permasalahan yang berhasil diidentifikasi dan dapat berdampak terhadap peningkatan kinerja dan profesionalisme guru di Kota Palangka Raya sebagai berikut: Data guru di Kota Palangka Raya dapat
dikatakan lebih dari cukup, namun yang menjadi kendala adalah penyebarannya yang belum merata. Guru sebagian besar masih bertumpuk di kota, sementara di daerah pedalaman/kelurahan luar kota masih kurang. Dalam hal ini tentunya bagi guru yang di luar kota untuk meningkatkan kinerjanya pada berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk itu.
Selain penyebaran jumlah guru yang belum merata, juga belum meratanya penyebaran guru bidang studi. Pada sekolah-sekolah di luar kota masih banyak kekurangan guru bidang studi, sehingga guru-guru di luar kota merangkap mengajar bidang studi yang di luar keilmuannya. Hal ini tentunya akan mengurangi kualitas pembelajaran mata pelajaran yang diberikan untuk siswa. Tertumpuknya guru-guru di kota juga
menjadi masalah tersendiri, dimana banyak guru di kota yang terbatas kesempatannya untuk mengembangkan kinerja dan profesionalismenya. Ini tentunya akibat terjadinya persaingan yang sangat ketat, sehingga guru-guru yang kurang berkualitas akan sulit bersaing dan dampaknya guru tersebut akan berkembang lebih lambat dari guru yang lain yang sudah berkualitas.
No Kompetensi
Guru Bersertifikasi
Guru belum bersertifikasi
Rerata % Rerata %
1 Pedagogik 4,07 24 3,78 24
2 Profesional 4,14 25 3,83 25
3 Kepribadian 4,28 26 3,95 25
4 Sosial 4,28 25 4,00 26
Jumlah 16,77 100 15,56 100
Kontribusi Kompetensi Guru terhadap Pembentukan Kinerja dan Profesionalisme Guru di Kota Palangka Raya
2222
Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi langsung terhadap pelaksanan tugas guru di sekolah, diperoleh hal-hal sebagai berikut: a. Pada umumnya guru belum menggunakan
media dan teknologi pembelajaran dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
b. Metode pembelajaran yang digunakan masih dominan pada metode ceramah dan tanya jawab.
c. Kemampuan pengayaan materi masih relatif kurang terutama penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan.
d. Media dan sarana belajar masih relatif kurang terutama pada jenjang sekolah dasar yang berada di daerah pedesaan/luar kota, sehingga guru tidak dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pengajaran
Program Peningkatan Kinerja Guru a) Beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kota palangka Raya dalam rangka meningkatkan Kinerja Guru/Kepala Sekolah di Kota Palangka Raya: 1. Pemetaan Kompetensi Guru
Pemetaan Kompetensi guru ini dilakukan
terhadap Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah baik guru SD, SMP, SMA dan SMK, bekerja sama dengan pihak LPMP Provinsi Jawa Timur. Pemetaan kompetensi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana keadaan kompetensi guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah. Dengan adanya data dari pemetaan tersebut akan diketahui dimana letak kelemahan/kompetensi yang perlu ditingkatkan baik terhadap Guru, Kepala Sekolah maupun terhadap pengawas Sekolah. Sehingga memudah-kan pihak Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
2. Melakukan Supervisi dan Pengawasan Ke Sekolah Supervisi dan pengawasan dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap pelaksanaan tugas guru secara berkala dan terus menerus. Tujuan dari supervisi dan pengawasan ini bertujuan melakukan pembinaan terhadap guru serta melihat bagaimana persiapan dan kesiapan guru dalam memberikan pelajaran (Perangkat dan alat pembelajaran, RPP, LKS)
3. Menggiatkan Pembinaaan Kegiatan MKKS, MGMP, LKG Pihak Dinas Pendidikan terus menggiatkan pembinaan terhadap kegiatan MKKS, MGMP dan LKG. Kegiatan MKKS ini dimaksudkan agar kepala sekolah dapat meningkatkan kinerjanya serta dapat melakukan pembinaan terhadap guru dan dapat mengelola sekolah dengan baik. Sedangkan kegiatan MGMP (Guru SLTA/SLTP) dan LKG (Guru SD) ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kemampuan/kompetensi guru sehingga mampu mempersiapkan alat dan perangkat pembelajaran serta
2323
mampu melaksanakan pembelajaran yang berkualitas.
4. Penghargaan dan Promosi Bagi guru yang berprestasi Pemerintah Kota Palangka Raya dapat memberikan penghargaan yaitu dipromosi atau diangkat jadi Kepala Sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi bagi guru agar terus meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas lulusannya.
5. Kepala Sekolah Untuk diangkat menjadi seorang Kepala Sekolah, harus menunjukan prestasi yang tinggi serta telah mengikuti beberapa Pelatihan / Seminar / Lokakarya dan kegiatan Lomba Guru berprestasi. Seleksi kepala sekolah tersebut dilaksanakan secara ketat oleh pihak Dinas Pendidikan. Dengan adanya persyaratan dan seleksi tersebut diharapkan kepala sekolah yang terpilih benar-benar kepala sekolah yang mempunyai kemampuan manajerial yang tinggi, mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi serta kemampuan akademik yang baik, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas lulusan sekolah di mana dia bertugas.
b) Pembinaan Yang dilakukan Oleh Sekolah terhadap Guru: 1. Guru diwajibkan setiap minggu
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, termasuk alat dan perangkat pembelajaran (RPP, Media, Soal Ulangan harian/ujian serta hasil penilaian) Apabila guru yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka guru tersebut diberi pembinaan dan bimbingan baik oleh kepala sekolah/wakil kepala sekolah atau guru senior yang lebih berpengalaman.
2. Untuk mengembangkan potensi diri guru, pihak sekolah dapat juga menjalin
hubungan kerjasama dengan pihak Pemerintah Kota Palangka Raya, terutama untuk mendatangkan narasumber ke sekolah mereka. Di samping itu pula pihak sekolah juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan dan perusahaan terutama dalam hal pengadaan alat bantu praktik, promosi produk dan penyerapan tenaga kerja alumni sekolah tersebut.
3. Melaksanakan seminar bagi guru-guru baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kota dan kalau memungkinkan mengikuti seminar di tingkat nasional.
4. Melaksanakan pertemuan guru bidang studi untuk membahas materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa serta tukar pengalaman dan ilmu dengan guru-guru lainnya. Pertemuan ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan.
5. Bagi guru yang kurang jam mengajarnya dapat mengajar di sekolah lain dengan mendapat ijin dari kepala sekolah dan dinas pendidian setempat. Hal ini dilakukan untuk membantu guru sudah sertifikasi yang kekurangan jam mengajar.
2424
Kesimpulan Berdasarkan hasil kajian sebagaimana
yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dunia pendidikan di Kota Palangka Raya
telah didukung oleh kebijakan Pemerintah Kota yang sangat jelas dan baik, sebagaimana visi Kota Palangka Raya yang telah dituangkan dalam RPJMD 2008-2013, yaitu “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, menuju masyarakat sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang”.
2. Secara operasional visi dan misi Pembangunan Kota Palangka Raya tersebut telah dijabarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya melalui visinya “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebaga Kota Pendidikan”, dan berbagai arah kebijakannya.
3. Fasilitas pendidikan terutama sekolah di Kota Palangka Raya mulai dari tingkat Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) sudah tersedia di seluruh wilayah kecamatan, sehingga memungkinkan setiap anak untuk bersekolah. Hal ini tentu sangat baik bagi upaya menuntaskan wajib belajar, minimal sekolah dasar di Kota Palangka Raya.
4. Ketersediaan tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas sudah cukup memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Palangka Raya. Namun yang tampak masih menjadi kendala adalah penyebaran guru antara di wilayah kota dengan di luar kota masih belum merata. Hal ini akan dapat berdampak terhadap ketidak- seimbangan kualitas siswa antar kedua wilayah dimaksud.
5. Guru-guru di Kota Palangka Raya memiliki tingkat senioritas yang sudah relatif baik, hal ini sebagaimana terlihat dengan sebagian besar guru di Kota Palangka Raya memiliki jenjang kepangkatan yang sebagian besar golongan IV dan golongan III. Dalam hal ini berarti guru di Kota Palangka Raya mempunyai pengalaman yang sudah cukup dalam mengajar.
6. Guru-guru di Kota Palangka Raya mempunyai jenjang pendidikan yang sudah relatif baik, dimana sebagian besar (65,47%) berpendidikan Sarjana (S1). Hal ini merupakan potensi yang menjadi kekuatan bagi Kota Palangka Raya untuk meningkatan kualitas pendidikan. Namun demikian jenjang pendidikan ini masih perlu ditingkatkan terutama bagi guru yang belum berpendidikan S1.
7. Guru-guru di Kota Palangka Raya yang sudah tersertifikasi masih relatif sedikit yaitu 27,86%. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota untuk meningkatkan kuota peserta sertifikasi, serta mempersiapkan dengan sebaik-baiknya guru-guru yang belum tersertifikasi agar nantinya layak untuk disertifikasi.
8. Guru-guru di Kota Palangka Raya rata-rata memiliki kompetensi yang tergolong baik (pedagogik, profesional, kepribadian, dan
2525
sosial). Meskipun demikian masih ada sebagian kecil yang tergolong sedang, terutama pada guru yang belum tersertifikasi. Kompetensi guru di Kota Palangka Raya yang bersertifikasi relatif masih lebih baik dari kompetensi guru yang belum bersertifikasi.
8. Tingkat kinerja dan profesionalisme guru-guru di Kota Palangka Raya secara umum tergolong baik. Tingkat kinerja dan profesionalisme guru di Kota Palangka Raya yang bersertifikasi juga relatif lebih baik dari guru yang belum bersertifikasi.
9. Kinerja dan profesionalisme guru-guru di Kota Palangka Raya merupakan kontribusi yang relatif merata dari semua kompetensi yang dimiliki guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Hal ini juga terjadi baik untuk guru yang sudah dan belum bersertifikasi.
Saran-saran 1. Program Pemerintah Kota Palangka Raya
melalui Guru Silang merupakan program yang perlu mendapatkan dukungan berbagai pihak. Program ini memang cukup strategis sebagai upaya untuk memeratakan kualitas
pembelajaran guru di kelas, khususnya bagi sekolah yang berada di luar kota dan masih kekurangan guru-guru bidang studi tertentu. Program ini juga dapat meningkatkan kinerja guru di kota yang mungkin kekurangan jam mengajar.
2. Peningkatan kinerja dan profesionalisme guru sebaiknya tidak hanya memperhatikan sisi peningkatan kemampuan mengajar guru, tetapi harus dilakukan secara seimbang dengan program lain seperti peningkatan kepribadian guru, dan peningkatan sosial guru. Hal ini penting karena kinerja dan profesionalisme guru yang baik terjadi karena guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang baik secara simultan.
3. Perlu peran aktif dari Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan secara periodik dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru.
4. Perlu peran aktif dari sekolah masing-masing secara periodik dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru di sekolah tersebut.
* * *
2626
Seminar Akhir kegiatan Kajian Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palangka Raya 2008 – 2013 merupakan RPJM periode pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya 2008 – 2028. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan Evaluasi RPJM 2008-2013 yang dianggarkan dalam DPA Bappeda Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012. Dalam kegiatan ini, Bappeda Kota Palangka Raya melibatkan tenaga ahli dari Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya, yaitu Dr. Muses Embang, M.S., Dr. Akhmad Sajarwan, M.P., dan Dr. Darma Nasir, M.Sc.
Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah : (a) melakukan identifikasi dan inventarisasi indikator kinerja pembangunan berbasis urusan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya; (b) melakukan analisis tingkat pencapaian indikator kinerja urusan pemerin-tahan untuk tahun terakhir 2009-2011, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2008– 2013; dan (c) menginventarisir faktor pendorong untuk capaian yang tinggi, faktor penghambat dan saran/upaya yang dilakukan
oleh setiap SKPD terutama bagi capaian yang dikategorikan masih rendah. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari kegiatan ini, adalah : (a) tersedianya data dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009-2011 dari setiap SKPD berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tahun 2008 – 2013; (b) tersedianya hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2009-2011, yang menunjukkan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan yang telah disusun dalam RPJMD Kota Tahun 2008 – 2013 sesuai dengan kondisi daerah dan indikator yang yang ada; dan (c) tersedianya hasil evaluasi terhadap faktor pendorong untuk capaian yang tinggi, faktor penghambat dan saran/upaya yang dilakukan oleh setiap SKPD Kota Palangka Raya, khususnya untuk indikator program/kegiatan yang capaiannya dikategorikan masih rendah.
Analisis yang digunakan adalah: (1) Analisis Persentase Capaian Kinerja Urusan, berdasarkan capaian kinerja setiap indikator kinerja urusan untuk 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2009-2011 (dilihat dari Target dan Realisasi), dan (2) Analisis Persentase Realisasi Capaian Kinerja Urusan, berdasarkan ketersediaan anggaran dan realisasi capaian kinerja setiap program/kegiatan untuk 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2009 - 2011, yang dilanjutkan menginventarisir faktor pendorong,
2727
penghambat dan saran/upaya terhadap capaian/realisasi anggaran dilihat dari 4 (empat) kategori, yaitu : (a) Kategori Sangat Tinggi atau Sangat Baik untuk nilai persentase 100 % ke atas, (b) Kategori Tinggi atau Baik untuk nilai persentase 81% ke atas, (c) Kategori Cukup atau cukup baik untuk nilai persentase antara 60% hingga 80%, dan (d) Kategori Rendah untuk nilai persentase 59% ke bawah.
Berkenaan dengan pembangunan daerah, telah digariskan bahwa apa yang menjadi Visi-Misi kota mesti selaras dengan visi-misi pembangunan nasional dan pembangunan provinsi. Dalam pada itu pandangan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah bahwa visi dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kapasitas daerah yang maju dengan masyarakat yang mandiri. Sedangkan misi pembangunan daerah adalah: (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; (2) mempercepat pengembang-an wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; (3) pemerataan antardaerah; (4) pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan; (5) meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk pengembangan diri; serta (6) mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah.
Memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas, Kota Palangka Raya secara umum memiliki kesamaan dengan tiga titik berat pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah arah pembangunan daerah yang digariskan oleh pemerintah pusat, dan bila dijabarkan lebih rinci sesuai karakteristik daerah akan ditekankan pada aspek-aspek: (1) peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif provinsi; (2) pemba-ngunan dan pengembangan infrastruktur untuk
menjangkau daerah-daerah yang masih terisolir; (3) pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional; (4) perbaikan lingkungan hidup; dan (5) penanganan kemiskinan dengan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM.
Strategi pembangunan Tahun 2008-2013 difokuskan pada 5 (lima) bidang pembangunan dengan arah kebijakan umum sebagai berikut : 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pembangunan Sumber Daya Manusia diorientasikan pada peningkatan kualitas SDM masyarakat secara keseluruhan dan kualitas SDM aparatur pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian masyarakat serta profesi-onalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.
2. Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi diorientasikan
pada pengembangan ekonomi kerakyatan (lokal) yang berbasis sektor jasa dengan tetap mempertahankan pengembangan bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.
3. Pembangunan Penataan Wilayah Pembangunan Penataan Wilayah
diorientasikan pada perencanaan, pening-katan sarana dan prasarana, peningkatan aksesibilitas, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mencipta-kan ruang dan lingkungan kehidupan yang lebih layak.
4. Pembangunan Sosial Budaya Pembangunan Sosial Budaya
2828
diorientasikan pada penciptaan tatanan masyarakat yang bermoral, beretika, dinamis, tertib dan berbudaya, serta membangun kekuatan dan kemandirian lokal menuju kehidupan masyarakat madani yang memiliki kesadaran politik, hukum, dan menciptakan rasa aman masyarakat.
5. Pembangunan Pemerintahan Pembangunan Pemerintahan
diorientasikan pada upaya mewujukan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel dengan mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten dan kota), perwujudan supremasi hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat.
Indikator yang dijadikan basis evaluasi oleh Tim Evaluasi RPJM Kota Palangka Raya 2008 – 2013 untuk masing-masing prioritas pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Indikator yang diukur meliputi urusan: a. Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga b. Kesehatan
2. Pembangunan Ekonomi Indikator yang diukur meliputi
urusan: a. Perencanaan Pembangunan Daerah b. Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM c. Pertanian, perikanan dan
peternakan d. Kehutanan dan perkebunan e. Pertambangan dan energi f. Tenaga kerja dan transmigrasi. g. Ketahanan pangan h. Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika i. Kebudayaan dan Pariwisata
3. Pembangunan Penataan Wilayah Indikator yang diukur meliputi urusan:
a. Pekerjaan umum b. Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan c. Lingkungan Hidup d. Pasar dan Kebersihan
4. Pembangunan Sosial Budaya Indikator yang diukur meliputi urusan: a. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat b. Pamong Praja c. Sosial d. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana e. Pemberdayaan Masyarakat f. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pembangunan Pemerintahan Indikator yang diukur meliputi urusan: a. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan b. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Inspektorat d. Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya e. Perpustakaan dan Dokumentasi f. Pelayanan Perizinan Terpadu
Tingkat capaian pada seluruh indikator yang terdistribusi dalam 27 urusan ditunjukkan pada tabel I.
2929
A.
Pe
mb
an
gu
na
n S
um
be
r D
ay
a M
an
usi
a
1.
Pen
did
ikan
An
ak U
sia
Din
i (P
AU
D)
2.
Pro
gram
Pen
ingk
atan
Mu
tu P
end
idik
an W
ajib
B
elaj
ar 9
dan
12
Tah
un
3
. P
rogr
am P
emu
da
dan
Ola
h R
aga
4
. P
rogr
am S
aran
a d
an P
rasa
ran
a P
end
idik
an
5.
Pro
gram
Bid
ang
Kes
ehat
an
B.
Pe
mb
an
gu
na
n E
ko
no
mi
1.
Ter
sed
ian
ya D
ata
Len
gkap
, Ak
ura
t d
an M
ud
ah
Dia
kse
s
2.
Men
ing
kat
nya
Par
tisi
pas
i M
asy
arak
at D
alam
Pro
ses
Per
enca
naa
n d
an E
val
uas
i P
emb
angu
nan
3
. M
emp
erk
uat
Ik
lim
In
ves
tasi
dan
Rea
lisa
si I
nv
esta
si
4.
Ter
ben
tuk
nya
DR
D K
ota
Pal
ang
ka
Ray
a Se
rta
Fo
rum
Ko
mu
nik
asi L
itb
ang
5
. P
emb
angu
nan
Man
gac
u P
ada
Tat
a R
uan
g D
aera
h
6.
Ter
sed
ian
ya P
rod
uk
So
uve
nir
dan
Mak
anan
Ola
han
U
ngg
ula
n B
erci
rik
an K
has
Dae
rah
Ko
ta P
. Ray
a
7.
Pen
gelo
laan
SD
A d
alam
Ran
gka
Pen
ingk
atan
Nil
ai
Tam
bah
Sec
ara
Ber
kel
anju
tan
dan
Ber
waw
asan
L
ingk
un
gan
8
. U
MK
M d
an K
op
eras
i Se
bag
ai P
engg
erak
Lo
ko
mo
tif
Per
eko
no
mia
n D
aera
h
9.
Lu
as T
anam
Pad
i 1
0.
Lu
as P
anen
Pad
i 1
1.
Pro
du
ksi
Pad
i 1
2.
Lu
as T
anam
Pal
awij
a
13
. L
uas
Pan
en P
alaw
ija
1
4.
Pro
du
ksi
Pal
aw
ija
1
5.
Lu
as T
anam
Say
ura
n
16
. L
uas
Pan
en S
ayu
ran
1
7.
Pro
du
ksi
Say
ura
n
18
. P
rod
uk
tiv
itas
Say
ura
n
19
. P
rod
uk
si I
kan
Ha
sil B
ud
iday
a
20
. P
rod
uk
si I
kan
Per
aira
n U
mu
m
21
. P
op
ula
si T
ern
ak S
api
22
. P
op
ula
si T
ern
ak B
abi
23
. P
op
ula
si A
yam
Bro
iler
2
4.
Mel
esta
rik
an h
uta
n s
ebag
ai s
um
ber
day
a al
am
25
. M
enye
dia
kan
hu
tan
seb
agai
ob
jek
pen
elit
ian
, p
end
idik
an d
an h
uta
n k
emas
yar
akat
an
26
. T
erw
uju
dn
ya p
erk
ebu
nan
rak
yat
yan
g d
apat
m
enu
nja
ng
kes
ejah
tera
an m
asya
rak
at
27
. T
erw
uju
dn
ya p
erk
ebu
nan
bes
ar s
was
ta d
eng
an
mem
per
hat
ikan
kel
esta
rian
lin
gk
un
gan
dan
k
eari
fan
lok
al
28
. P
rogr
am J
arin
gan
Lis
trik
dan
Day
a L
istr
ik D
apat
M
enja
ng
kau
Sel
uru
h K
ebu
tuh
an S
erta
Mem
enu
hi
Ko
ta P
alan
gk
a R
aya
2
9.
Pro
gram
Pen
gelo
laan
Po
ten
si P
erta
mb
anga
n U
ntu
k
Men
ing
kat
kan
Kes
eja
hte
raan
Mas
yar
akat
3
0.
Pro
gram
Men
gem
ban
gk
an E
ner
gi A
lter
nat
if
Pen
ggan
ti B
BM
3
1.
Pro
gram
Pem
bin
aan
dan
Pen
gaw
asan
P
erta
mb
ang
an d
i sek
itar
Kaw
asan
Par
iwis
ata
3
2.
Pro
gram
Men
gem
ban
gk
an S
iste
m P
enge
lola
an
Per
tam
ban
gan
yg
Mat
ang
yg D
iser
tai P
en
guat
an
Kel
emb
agaa
n, P
em
anfa
atan
Tek
no
logi
, Yan
g R
amah
L
ingk
un
gan
Pen
gak
uan
Hak
Asa
si M
asya
rak
at A
dat
&
Lo
kal
Ser
ta P
erlu
asan
Par
tisp
asi M
asy
arak
at d
lm
Pen
gelo
laan
Po
ten
si P
erta
mb
anga
n Y
ang
Ses
uai
D
enga
n P
erat
ura
n P
eru
nd
ang
an Y
ang
Ber
lak
u
33
. T
erw
uju
dn
ya
SDM
Yan
g Si
ap P
akai
3
4.
Ter
cap
ain
ya
Stan
dar
isas
i Up
ah S
esu
ai D
enga
n
Keb
utu
han
Hid
up
3
5.
Per
lin
du
ng
an d
an P
enge
mb
ang
an L
emb
aga
Ket
enag
aker
jaan
3
6.
Pem
bin
aan
Tra
nsm
igra
si Y
ang
Pro
du
kti
f 3
7.
Men
ing
kat
nya
Pem
aham
an H
ak d
an K
ewaj
iban
T
enag
a K
erja
3
8.
Men
jaga
dan
mem
enu
hi
ket
erse
dia
an p
anga
n s
erta
k
etah
anan
pan
gan
ru
mah
tan
gga
dan
wil
ayah
3
9.
Ter
lak
san
anya
Pen
yu
luh
an P
erta
nia
n, P
erik
anan
d
an K
ehu
tan
an Y
ang
Ha
nd
al
40
. Ju
mla
h A
ngk
uan
Dar
at D
iba
nd
ing
Jum
lah
P
enu
mp
ang
4
1.
Jum
lah
Aru
s A
ngk
uta
n U
mu
m
42
. R
asio
Izi
n T
ray
ek
43
. Ju
mla
h U
ji K
IR A
ngk
uta
n U
mu
m
44
. Ju
mla
h D
erm
aga/
Ter
min
al
45
. A
kti
fny
a W
eb S
ite
Pem
erin
tah
Ko
ta
46
. Ju
mla
h P
amer
an /
Exp
o
47
. Ju
mla
h J
arin
gan
Ko
mu
nik
asi /
Tel
epo
n G
engg
am /
St
asio
ner
4
8.
Ras
io W
arte
l /
War
net
4
9.
Jum
lah
Su
rat
Kab
ar N
asio
nal
/ L
ok
al
50
. Ju
mla
h P
enyi
aran
Rad
io /
TV
Lo
kal
5
1.
Jum
lah
Ku
nju
nga
n W
isat
a
52
. K
on
trib
usi
Sek
tor
Par
iwis
ata
Ter
had
ap P
DR
B
53
. Ju
mla
h P
enye
len
ggar
aan
Fes
tiva
l Sen
i dan
Bu
day
a
54
. Ju
mla
h S
aran
a P
eny
elen
ggar
aan
Sen
i dan
Bu
day
a
55
. Ju
mla
h B
end
a, S
itu
s d
an K
awa
san
Cag
ar B
ud
aya
Yan
g D
iles
tari
kan
5
6.
Ob
yek
Wis
ata
Yan
g D
iles
tari
kan
C
. P
em
ba
ng
un
an
Pe
na
taa
n W
ila
ya
h
1.
Sem
ua
Kel
ura
han
ter
jan
gk
au o
leh
jari
ng
an
tran
spo
rtas
i, ja
lan
man
tap
dan
op
tim
al
2.
Dri
nas
e b
erfu
ngs
i op
tim
al d
an d
apat
men
jan
gk
au
dae
rah
raw
an
ter
gen
ang
air
di s
elu
ruh
Ko
ta P
. Ray
a
3.
Jan
gkau
an p
elay
anan
air
ber
sih
men
cap
ai s
elu
ruh
p
end
ud
uk
mas
yara
kat
Ko
ta P
alan
gka
Ray
a
4.
Ter
sed
ian
ya
Kaw
asa
n T
erb
uk
a H
ijau
dan
Kaw
asa
Pu
bli
k T
erb
uk
a L
ain
ny
a
5.
Sem
akin
Ter
tata
ny
a K
ota
Pal
angk
a R
aya
Bai
k
Ku
alit
as P
eren
can
aan
Pe
man
faat
an R
uan
g Se
rta
Kes
esu
aian
Ren
can
a P
em
anfa
atan
Ru
ang
6
. T
erse
dia
ny
a T
aman
Ko
ta Y
ang
Men
du
ku
ng
Kei
nd
ahan
dan
Lin
gk
un
gan
Hid
up
Yan
g Se
hat
7
. P
emb
angu
nan
yan
g b
erw
awas
an li
ng
ku
nga
n
8.
Pen
gelo
laan
su
mb
er d
aya
alam
sec
ara
ber
kel
anju
tan
(Su
stai
nab
le)
9.
Pen
gen
dal
ian
pen
cem
aran
ud
ara,
air
dan
tan
ah
10
. P
enge
lola
an s
amp
ah y
ang
ber
waw
asa
n li
ngk
un
gan
d
an b
erm
anfa
at g
un
a
11
. T
erse
dia
nya
sar
ana
dan
pra
sara
na
pas
ar s
esu
ai
keb
utu
han
mas
yara
kat
dan
per
kem
ban
gan
ko
ta
12
. T
erse
dia
nya
In
stan
si P
en
gola
han
Lim
bah
(IP
L)
yan
g m
emen
uh
i sya
rat
ram
ah li
ngk
un
gan
D
. P
em
ba
ng
un
an
So
sia
l B
ud
ay
a
1.
Ter
wu
jud
nya
to
lera
nsi
dal
am k
ehid
up
an
ber
mas
yar
akat
2
. P
emb
inaa
n o
rgan
isas
i par
tai p
oli
tik
bid
ang
adm
inis
tras
i keu
ang
an o
rmas
3
. M
enin
gk
atk
an t
uga
s d
an f
un
gsi
kel
emb
agaa
n
swad
aya
mas
yara
kat
4
. T
erw
uju
dn
ya s
tab
ilit
as s
osi
al d
an p
oli
tik
di s
elu
ruh
K
ota
Pal
ang
ka
Ray
a
5.
Men
ing
kat
nya
waw
asan
keb
angs
aan
dan
cin
ta
tan
ah a
ir
6.
Ter
wu
jud
nya
ket
erti
ban
um
um
dan
ket
entr
aman
m
asy
arak
at
7.
Ter
wu
jud
nya
an
ggo
ta S
atp
ol P
P y
ang
han
dal
dan
p
rofe
ssio
nal
8
. P
edag
ang
Kak
i Lim
a (P
KL
) te
rtat
a d
an t
erti
b
9.
Ten
aga
Pen
yid
ik P
NS
yan
g p
rofe
ssio
nal
1
0.
Pen
ingk
atan
sar
ana
sosi
al s
eper
ti p
anti
asu
han
, p
anti
jom
po
, dan
pan
ti r
ehab
ilit
asi
11
. P
rese
nta
si p
enan
gan
an p
eny
and
ang
mas
alah
kes
os
12
. P
rese
nta
si p
enya
nd
ang
mas
alah
kes
ejah
tera
an
sosi
al y
ang
mem
per
ole
h b
antu
an s
oci
al
13
. B
erk
ura
ng
nya
jum
lah
pen
du
du
k m
isk
in
14
. P
enin
gkat
an K
ual
itas
Hid
up
dan
Per
lin
du
nga
n A
nak
d
an P
erem
pu
an S
erta
Pen
gura
stam
aan
Gen
der
1
5.
Ter
ken
dal
inya
Per
tum
bu
han
Pen
du
du
k d
an
Pem
bin
aan
Kel
uar
ga K
ecil
Bah
agia
dan
Sej
ahte
ra
16
. P
enu
run
an T
ingk
at K
emis
kin
an d
an P
enin
gkat
an
Kes
ejah
tera
an M
asy
arak
at
17
. P
eman
tap
an K
elem
bag
aan
, Pen
gem
ban
gan
P
arti
sip
asi d
an K
esw
ad
ayaa
n M
asy
arak
at
18
. P
eman
tap
an K
ehid
up
an S
osi
al B
ud
aya
Mas
yar
akat
1
9.
Pen
gem
ban
gan
Usa
ha
Ek
on
om
i Mas
yar
akat
2
0.
Pem
anta
pan
Pen
yel
engg
araa
n P
emer
inta
han
K
elu
rah
an
21
. P
enin
gkat
an P
eman
faat
an S
um
ber
Day
a A
lam
dan
T
TG
Yan
g B
erw
awas
an L
ing
ku
ng
an
22
. R
atio
pen
du
du
k b
er K
TP
per
sat
uan
pen
du
du
k
23
. R
asio
ju
mla
h b
ayi
yan
g m
emil
ki a
kte
lah
ir
24
. R
atio
pas
anga
n b
erak
te n
ikah
/per
kaw
inan
2
5.
Pen
erap
an K
TP
Nas
ion
al b
erb
asis
NIK
(S
IAK
) 2
6.
Ket
erse
dia
an i
nfr
astr
uk
tur,
per
angk
at d
an J
arin
gan
SI
AK
2
7.
Ket
erse
dia
an s
aran
a o
per
asio
nal
pen
un
jan
g d
an
per
angk
at S
IAK
2
8.
Rat
io p
end
ud
uk
yan
g te
rcan
tum
dal
am d
ok
um
en
kar
tu k
elu
arga
2
9.
Ket
erse
dia
an S
DM
op
erat
or
SIA
K
30
. K
eter
sed
iaan
dat
abas
e p
er k
ecam
atan
& k
elu
rah
an
31
. K
eter
sed
iaan
pen
atau
sah
aan
ad
min
kep
end
ud
uk
an
32
. T
erp
anta
un
ya
dan
ter
eval
uas
iny
a p
elap
ora
n
pen
yele
ngg
araa
n p
end
afta
ran
pen
du
du
k
33
. K
eter
sed
iaan
pen
day
aan
gun
aan
in
form
asi a
tas
ind
ikat
or
kep
end
ud
uk
an d
an a
nal
isis
dam
pak
k
epen
du
du
kan
un
tuk
per
enca
naa
n p
emb
angu
nan
E
. P
em
ba
ng
un
an
Pe
me
rin
tah
an
1
. T
erla
ksa
nan
ya D
ikla
t T
ekn
is, F
un
gsi d
an S
tru
ktu
ral
Sesu
ai D
enga
n B
idan
gnya
2
. P
enem
pat
an T
enag
a T
ekn
is S
esu
ai d
gn K
ual
ifik
asi
3.
Pem
bu
atan
dan
Pen
erap
an P
erat
ura
n T
enta
ng
Kre
ativ
itas
dan
Dis
pli
n P
egaw
ai
4.
Ter
lak
san
anya
Pen
erap
an D
isp
lin
, Eti
k d
an M
ora
l A
par
atu
r G
un
a M
emb
angu
n S
ikap
Men
tal A
par
atu
r 5
. R
eali
sasi
Pen
ghar
gaan
Kep
ada
Peg
awai
Ber
pre
stas
i 6
. P
emb
eria
n S
ank
si K
epad
a P
egaw
ai y
g T
idak
Dis
pli
n
7.
Ter
susu
nn
ya
Po
la H
ub
un
gan
Tat
a K
erja
Yan
g Je
las
8.
Ter
sed
ian
ya S
iste
m d
an P
rose
du
r P
elay
anan
9
. Se
mak
in B
aik
nya
Ker
ja D
alam
Ran
gk
a M
enin
gk
atk
an P
rod
uk
ivit
as S
erta
Mem
per
bai
ki
10
. P
erse
psi
, Po
la P
ikir
, Per
ila
ku
, Eti
k &
Mo
ral A
par
atu
r 1
1.
Pen
ingk
atan
PA
D
12
. P
enyu
sun
an P
rod
uk
Hu
ku
m d
alam
Pen
gen
dal
ian
p
ener
imaa
n d
an p
enge
luar
an K
euan
gan
Dae
rah
1
3.
Men
erap
kan
sis
tem
po
la t
erb
uk
a
14
. T
erw
uju
dn
ya t
erti
b a
dm
inis
rasi
di K
ota
P. R
aya
1
5.
Ter
wu
jud
nya
Pem
erin
tah
Ko
ta P
alan
gka
Ray
a ya
ng
ber
sih
dan
ber
wib
awa
sert
a b
ebas
dar
i KK
N
16
. T
erca
pai
ny
a k
ual
itas
pel
ayan
an t
erti
b a
dm
inis
tras
i d
an k
euan
gan
1
7.
Ter
cap
ain
ya
ku
alit
as p
enge
mb
anga
n s
um
ber
day
a m
anu
sia
di S
ekre
tari
at D
PR
D K
ota
Pal
angk
a R
aya
1
8.
Ter
cap
ain
ya
sara
na
dan
pra
sara
na
dan
du
ku
nga
n
adm
inis
tras
i dan
ten
aga
ker
ja p
rofe
sio
nal
1
9.
Ter
sed
ian
ya A
par
atu
r P
enge
lola
Per
pu
stak
aan
, K
ears
ipan
& D
ok
um
enta
si y
g h
and
al m
elal
ui p
rose
s p
emb
elaj
aran
tek
nis
& e
du
kat
if y
ang
ber
bas
is
kin
erja
gu
na
pel
ayan
an p
ada
mas
yar
akat
yan
g b
erta
ngg
un
g ja
wab
2
0.
Per
pu
sata
kaa
n y
ang
mam
pu
mem
ber
ikan
p
elay
anan
pri
ma
dal
am r
angk
a m
ence
rdas
kan
b
angs
a (p
engu
nju
ng)
2
1.
Pel
ayan
anan
Per
pu
stak
aan
kep
ada
mas
yar
akat
di
dae
rah
ter
pen
cil,
teri
soli
r at
au t
erb
elak
ang
2
2.
Ter
tata
nya
ars
ip &
do
ku
men
tasi
SK
PD
jaja
ran
P
emk
o P
.Ra
ya y
g A
ku
nta
bel
ses
uai
dn
gn
tat
a k
ears
ipan
, keb
utu
han
,ber
day
a gu
na
& b
erh
asil
gu
na
seb
agai
med
ia f
akta
-fak
ta y
ang
lega
l dan
ote
nti
k
23
. P
emb
uat
an D
ata
Bas
e P
eriz
inan
Mel
alu
i Si
stem
A
pli
kas
i T
ekn
olo
gi I
nfo
rmas
i 2
4.
Mel
anju
tkan
Pro
gram
Pen
ggu
naa
n T
ekn
olo
gi
Info
rmas
i Un
tuk
Sel
uru
h M
ekan
is M
ula
i D
ari
Pen
daf
tara
n I
zin
, Pen
erb
itan
Izi
n, P
enet
apan
P
erh
itu
nga
n P
ajak
/Ret
rib
usi
Pem
bu
ku
an d
an
Pel
apo
ran
(A
ku
nti
ng)
Un
tuk
Sel
uru
h P
ener
imaa
n
25
. P
enin
gkat
an K
emam
pu
an S
um
ber
Day
a M
anu
sia
Men
ggu
nak
an T
ekn
olo
gi I
nfo
rmas
i.
Pen
gelo
mp
ok
an
In
dik
ato
r -
In
dik
ato
r b
erd
asa
rk
an
Prio
rit
as
Pem
ba
ngu
na
n
3030
TA
BE
L I
. IN
DIK
AT
OR
KIN
ER
JA
KU
NC
I (I
KK
) D
ALA
M R
AN
GK
A E
KP
D R
PJM
D T
AH
UN
20
08
-20
13
KO
TA
PA
LA
NG
KA
RA
YA
A
SP
EK
TIN
GK
AT
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
PE
NY
ELE
NG
GA
RA
AN
UR
US
AN
WA
JIB
DA
N U
RU
SA
N P
ILIH
AN
3131
3232
3333
3434
3535
3636
3737
3838
Kesimpulan Dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2009 – 2011, diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 1. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan
Sumber Daya Manusia dapat dikategorikan SUDAH BAIK, karena besaran persentase capaian Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia ini sebagian besar telah mencapai target, walaupun ada yang masih di bawah target akan tetapi capaian secara rata-rata masih berada pada keadaan cukup.
2. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Ekonomi dapat dikategorikan SUDAH BAIK, karena besaran persentase capaian Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Ekonomi ini sebagian besar telah mencapai target, dan melampaui target walaupun ada yang masih di bawah target akan tetapi capaian secara rata-rata masih berada pada keadaan cukup.
3. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Penataan Wilayah dapat dikategorikan SUDAH BAIK, persentase capaian Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Penataan Wilayah ini sebagian besar telah mencapai target, dan melampaui target walaupun ada yang masih di bawah target akan tetapi capaian secara rata-rata masih berada pada keadaan cukup.
4. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Sosial Budaya dapat dikategorikan SUDAH BAIK karena besaran persentase capaian Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Sosial Budaya ini sebagian besar telah mencapai target, dan melampaui target walaupun ada yang masih di bawah target akan tetapi capaian secara rata-rata masih berada pada keadaan cukup.
5. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Pemerintahan dapat dikategorikan SUDAH BAIK karena karena besaran presentase capaian Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Pemerintahan ini sebagian besar telah mencapai target, dan melampaui target walaupun ada yang masih di bawah target akan tetapi capaian secara rata-rata masih berada pada keadaan cukup.
Saran-Saran
Dari hasil Evaluasi RPJM Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya selama tahun 2009-2011 Tim Evaluasi, memberikan beberapa saran antara lain, yaitu:
1. Pelaksanaan RPJM Daerah Kota merupakan realisasi dari Visi dan Misi Walikota terpilih yang merupakan janji yang harus dilaksanakan sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memilihnya, maka hendaknya Program Kerja yang dilakukan selama masa jabatan yang bersangkutan dapat mengacu kepada RPJM yang telah disusun agar pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, terencana, dan terukur sehingga pertanggungjawabannya dapat dilakukan secara mudah dan transparan karena pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan ini tidak hanya kepada masyarakat saja akan tetapi juga sebagai tanggung jawab amanah yang telah diberikan dan nanti juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Keberadaan RPJM Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu wujud dari rencana pelaksanaan pembangunan, memang tidak sesuatu yang pasti sempurna sebagai wujud dari visi, misi kepala daerah sudah tentu ada kekurangan-kekurangannya untuk itu hendaknya pada pelaksanaan pembangunan telah berjalan 1 tahun, maka RPJM yang ada perlu di review agar dapat disesuaikan dengan kondisi riil yang ada, agar ini dapat dipakai sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bagi struktur pemerintahan yang berikutnya dari berbagai periode pemerintahan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, terarah, lestari, tidak tumpang tindih tetapi menggambarkan pembangunan yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat dan dalam rangka mensejahterakan rakyat.
* * *
3939
Pada tahun 2011 Bappeda Kota Palangka Raya telah melaksanakan Kajian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 3 (tiga) bidang pelayanan publik, yaitu Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan Dasar, dan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Di samping SPM pada bidang tersebut di atas, masih terdapat 10 SPM yang telah dikeluarkan oleh masing-masing kementerian, yaitu : 1. Bidang Lingkungan Hidup 2. Bidang Ketenagakerjaan 3. Bidang Sosial 4. Bidang Kesenian 5. Bidang Komunikasi dan Informatika 6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera 7. Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan
8. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. Bidang Perumahan Rakyat 10. Bidang Ketahanan Pangan
Dalam Tahun Anggaran 2012 Bappeda Kota Palangka Raya melaksanakan kajian terhadap bidang-bidang tersebut di atas dengan melibatkan bantuan Peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya, yaitu Drs. Yoga Manurung, M.Si dan Drs. Bambang Mantikei, M.Si.
Penelitian dilaksanakan dengan metode in-depth-study dengan maksud menggali infor-masi secara mendalam mengenai permasalahan dan kendala-kendala dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Hal ini dilaksanakan dengan melakukan tinjauan kasus per kasus dari setiap jenis standar pelayanan yang dijadikan tolok
4040
ukur. Untuk itu, dilakukan tinjauan tentang sejauh mana SKPD telah berhasil memenuhi standar pelayanan minimal. Analisa yang dilaksanakan dalam proses selanjutnya melibatkan pertimbangan terhadap aspek-aspek utama seperti: kemampuan keuangan daerah, luas dan pembagian wilayah administrasi, faktor-faktor kependudukan, potensi daerah, dan aspek-aspek lain yang berpengaruh, termasuk aspek eksternal.
Berdasarkan hasil analisis pada masing-masing bidang dapat disimpulkan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai berikut :
Bidang Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya telah mengimplementasikan SPM Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 dan Nomor 20 Tahun 2008.
Capaian kinerja pelayanan pencegahan pencemaran air dengan indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pence-maran air. Tahun 2010 adalah 40%, tahun 2011 adalah 60%, 2012 terdapat sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan yang diawasi karena berpotensi mencemari air, dan baru 9 (sembilan) di antaranya yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, sebesar 53%,.
Capaian pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak yang menunjukkan persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara untuk tahun 2010 dan 2011 mencapai 40% dan 60%. Pada tahun 2012 terdapat sebanyak 6 usaha dan/
atau kegiatan sumber tidak bergerak yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara, dan baru 2 (dua) di antaranya yang telah menaati persyaratan administratif dan teknis.
Capaian kinerja pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya untuk tahun 2010 dan 2011 diperkirakan sudah mencapai 40% dan 60%. Tahun 2011 terdapat 2.297 Ha luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa di Kota Palangka Raya.
Capaian kinerja pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. tahun 2010 mencapai 40%, dan tahun 2011 mencapai 70%, tahun 2012 mencapai 80%. Dalam kaitan ini juga diperoleh data primer yang menyebutkan bahwa untuk Tahun 2011 terdapat 11 (sebelas) kasus banyaknya pengaduan masyarakat mengenai akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, dimana baru 5 (lima) di antaranya yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan capaian 45,45%.
Bidang Ketenagakerjaan
Capaian SPM pelayanan pelatihan tenaga kerja yang terdiri dari pelayanan pelatihan kerja berbasis kompetensi, tidak ada pelatihan berbasis kompetensi.
Capaian indikator pelayanan pelatihan kerja berbasis masyarakat, tahun 2009 mencapai 67% (394 orang tenaga kerja yang berminat atau mendaftar pelatihan). Tahun 2010 capaian 91% (412 orang tenaga kerja yang berminat) tahun 2011 capaian 77% tenaga kerja yang berminat atau mendaftar pelatihan.
4141
Capaian pelayanan pelatihan kewira-usahaan dengan tenaga terlatih dengan capaian 100% untuk tiga tahun 2009-2011, dengan jumlah tenaga kerja yang berminat atau mendaftar sangat sedikit yaitu 10 (sepuluh) orang kemudian bertambah menjadi 12 (dua belas) orang.
Capaian SPM pelayanan penempatan tenaga kerja adalah sangat rendah, yaitu tahun 2009 sebanyak 22% dari jumlah pencari kerja yang terdaftar 7.135 Orang. Tahun 2010 capaian 29% dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 6.742 Orang. Tahun 2011 capaiannya 20% dengan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 1.142 Orang.
Capaian SPM pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tahun 2009 yaitu 100% dari jumlah 2 kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan di luar pengadilan tetapi melalui perjanjian bersama. Tahun 2010 capaian 100% dengan 4 kasus dan 2011 capaian 100% dengan 5 kasus.
Capaian SPM pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh tahun 2009 mencapai 97%, dari sebanyak 4.876 orang pekerja/buruh di perusahaan. Tahun 2010 capaian 98% dari 5.012 orang, tahun 2011 capaian 100% dari 5.418 Orang.
Capaian SPM bidang pelayanan pengawasan ketenagakerjaan. Tahun 2009 capaian indikator pelayanan pemeriksanaan perusahaan sebesar 24,78% dari 339 perusahaan. Tahun 2010 capaian 24,35% dari 345 perusahaan. Tahun 2011 capaian 23,86% dari 352 perusahaan.
Capaian indikator pelayanan pengujian peralatan perusahaan tahun 2010 adalah 100% dari 2 perusahaan perusahaan yang terdaftar peralatannya. Tahun 2011 mencapai 100% dari 3 perusahaan. Jika diasumsikan bahwa semua perusahaan yang diawasi tersebut di atas memiliki peralatan yang harus diuji, maka capaian pengujian ini hanya merupakan bagian yang sangat kecil yaitu kurang dari 1% (tepatnya 0,58% dan 0,85%) dari seluruh perusahaan yang diawasi untuk tahun 2010-2011, atau sekitar 2,3% dan 3,57% dari jumlah perusahaan yang diperiksa pada tahun 2010 dan 2011.
Bidang Sosial
Sub bidang pelaksanaan program atau kegiatan sosial tahun 2009 dengan capaian indikator pemberian bantuan sosial bagi PMKS 87,69% meliputi 650 orang penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang seharusnya mendapat bantuan sosial untuk kebutuhan dasar panti sosial. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial. Tahun 2010 capaian 91,64% dari 550 orang PMKS. Tahun 2011 dengan capaian 35,57% dari 655 orang PMKS. Capaian indikator pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial yaitu Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Capaian Tahun 2009 yaitu 100% bantuan sosial untuk 400 orang PMKS (40 Kelompok PMKS). Tahun 2010 capaian adalah 0% terealisasinya bantuan sosial untuk 50 Kelompok (ekwivalen 500 Orang) PMKS. Tahun 2011 adalah 0% untuk 20 Kelompok (ekivalen 200 Orang) PMKS. Juga tidak diperoleh data atau keterangan penyebab mengapa belum terealisasi program bantuan sosial bagi PMKS pada Tahun 2010 dan 2011.
Sub bidang penyediaan sarana-prasarana dengan indikator melalui pelayanan panti sosial tahun 2009 capaian Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 0% atau belum ada, padahal tersedia 16 panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Tahun 2010, capaian 27,28% dari 18 panti sosial. Tahun 2011 capaian 29,41% dari 17 panti sosial.
Pelayanan penyediaan sarana-prasarana sosial di luar panti sosial yaitu biasanya disebut sebagai wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Tahun 2009-2011 belum ada atau 0% dari sebanyak 4 (empat) WKSBM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
Sub bidang Penanggulangan korban bencana tahap tanggap darurat. Tahun 2009 – 2011 capaian pelayanan bantuan sosial selama
4242
masa tanggap darurat bagi korban bencana mencapai 100%.
Tahun 2009 - 2011 evakuasi korban bencana dengan menggunakan sarana-prasarana tanggap darurat lengkap, tidak ditemukan adanya korban bencana yang harus dievakuasi dengan menggunakan sarana-prasarana tanggap darurat lengkap.
Sub bidang pelaksanaan dan pengem-bangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu. Capaian tahun 2009 adalah 0% dari 25 orang penyandang cacat fisik dan mental yang seharusnya menerima jaminan sosial. Tahun 2010 capaian 0% dari 19 orang Tahun 2011 adalah 37% dari 19 Orang penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial,
Capaian indikator SPM pelayanan bagi penyandang lanjut usia tidak potensial Tahun 2009 sebesar 21,72% dari 290 orang penyandang lanjut usia tidak potensial terlantar yang seharusnya menerima jaminan sosial. Tahun 2010 capaian 21% dari 300 orang dan tahun 2011 capaian 19,87% dari 317 Orang.
Bidang Kesenian
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengelola bidang ini belum mengimplemen-tasikan SPM dan belum memiliki standar dalam pelayanan di bidang kesenian.
Sub bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian. Indikator cakupan kajian seni meliputi 15 jenis kegiatan (seminar, sarasehan, diskusi, bengkel seni, penyerapan narasumber, studi kepustakaan, penggalian, kegiatan eksperimentasi, rekon-struksi, revitalisasi, konservasi, studi banding, inventarisasi, kegiatan dokumentasi, dan pengemasan bahan kajian)
Capaian indikator SPM baru terlaksana 2 kali kegiatan yaitu 1 (satu) kegiatan eksperi-mentasi dan 1 (satu) kegiatan dokumentasi yang dilaksanakan pada Tahun 2009. Sedangkan untuk Tahun 2010-2011 tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di antara 15 kegiatan dimaksud.
Indikator cakupan fasilitas seni yaitu banyaknya jenis fasilitasi yang dilaksanakan penyuluhan substansial/teknikal, pemberian bantuan, pemberian bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan pendokumentasian, dan kritik seni. Jenis fasilitasi yang sudah pernah dilaksanakan 6
kali kegiatan pada tahun 2009, sedangkan untuk tahun 2010 dan 2011 tidak ada dilaksanakan fasilitasi seni.
Indikator cakupan gelar seni, yaitu banyaknya wujud Gelar Seni yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Cakupan gelar seni ternyata dilaksanakan tahun 2009 pergelaran dan lomba masing-masing 1 (satu) kali, dan festival dilaksanakan 2 (dua) kali. Tahun 2010 pergelaran 1 kali, festival 2 kali, dan lomba 3 kali. Tahun 2011 pergelaran 1 kali, pameran 1 kali, festival 2 kali, dan lomba 3 kali.
Indikator cakupan missi kesenian, yaitu banyaknya penyelenggaraan misi kesenian antar daerah oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian ke luar daerah. Tahun 2009-2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya belum menyelenggarakan misi kesenian antar daerah, baik dalam rangka pertukaran budaya, maupun dalam rangka diplomasi dan promosi kesenian ke luar daerah.
Sub bidang sarana dan prasarana. Capaian indikator cakupan sumberdaya manusia kesenian yang tersedia untuk berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni yang terdiri atas kualifikasi SDM Kesenian yang relevan, meliputi sarjana seni, pakar seni, pamong budaya, seniman/budayawan, kritikus, insan media massa, pengusaha, dan penyandang dana. Tahun 2009-2010, Sarjana Seni sebanyak 2 orang dan tahun 2011 sebanyak 3 orang
Indikator cakupan tempat, yaitu banyaknya penyediaan tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain di Kota Palangka Raya, yang memungkinkan digunakan untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran karya seni maupun untuk tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. Terdapat 1 gedung sebagai fasilitas tempat yang memungkinkan digunakan untuk menggelar seni pertunjukan maupun untuk pameran karya seni dan untuk tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.
Indikator cakupan organisasi, yaitu banyaknya organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menangani perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian dalam bentuk Lembaga/Dewan Kesenian atau sejenisnya. Di Kota Palangka Raya belum ada organisasi yang
4343
dibentuk oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menangani perlindungan, pengem-bangan, dan pemanfaatan kesenian.
Bidang Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional melalui media massa : Majalah, Radio, dan Televisi tahun 2009, 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 3 kali per bulan. Website (media online) di-updating, tahun 2010 dan 2011 dilaksanakan 1 kali per bulan. Media tradisional : pertunjukan rakyat pada tahun 2009 dan 2010 tidak pernah dilaksanakan, tahun 2011 dilaksanakan 1 kali. Media interpersonal : Sarasehan, Ceramah/ Diskusi, dan Lokakarya pada tahun 2009 dilaksanakan 1 kali dan tahun 2010 dan 2011 belum pernah dilaksanakan.
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (PP-KIM) di Tingkat Kecamatan tahun 2009, 2010 dan 2011 belum pernah dilaksanakan.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pelayanan KIE-KBKS (Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera), penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan penyediaan informasi/data mikro.
Sub Bidang Pelayanan KIE-KBKS meliputi cakupan pasangan usia subur (PUS) isteri usia < 20 tahun dengan capaian 2,6% untuk tahun 2009, tahun 2010-2011 capaian 2,70% dan 2,93%. PUS yang isterinya < 20 tahun tersebut ternyata menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi yaitu dengan rata-rata 9,57% per tahun; sementara untuk periode tiga tahun tersebut jumlah PUS yang usia isterinya 15 sampai 45 tahun hanya meningkat 5,78% atau rata-rata 2,89% per tahun.
Cakupan sasaran PUS peserta keluarga berencana (KB) aktif untuk tahun 2009 sebesar 76,46%, tahun 2010 dan 2011 menjadi 77,80% dan 79,54%; atau meningkat rata-rata 1,54% per tahun selama tiga tahun kajian.
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (unmet need) capaian cenderung menurun dengan rata-rata 2,42% per tahun selama tahun 2009-2011. Capaian tahun 2009 sebesar 31,4%, tahun 2010 sebesar 27,53% tahun 2011 sebesar 26,56%
Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan kontrasepsi atau tidak ber-KB mengalami penurunan 11,53% selama periode 2009-2010
atau dengan rata-rata 5,61% per tahun. Jumlah PUS peserta KB aktif yang usia
istrinya adalah 15 sampai 45 tahun mengalami kenaikan dengan pertumbuhan 4,96% selama periode 2009-2010 atau dengan rata-rata 2,48% per tahun.
Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB, capaian cenderung sedikit meningkat rata-rata 0,05% per tahun selama tahun 2009-2011. Capaian tahun 2009 sebesar 4,73%, tahun 2010 menjadi 4,76% dan tahun 2011 menjadi 4,83%.
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber-KB dengan capaian 100% untuk tahun 2009-2011. Jumlah anggota UPPKS ber-KB yang sama dengan jumlah seluruh anggota UPPKS ber-KB mengalami sedikit peningkatan yaitu rata-rata 0,4% per tahun selama Tahun 2009-2011.
Ratio Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dengan capaian sebesar 90%, yang berarti bahwa jumlah penyuluh KB dan/atau petugas lapangan KB masih lebih sedikit atau kurang dari jumlah kelurahan/desa yang dilayani di dalam wilayah Kota Palangka Raya untuk Tahun 2009-2011.
Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (PPPKBDes/Kel) dengan capaian sebesar 100% atau satu berbanding satu, atau setiap 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) Petugas PPKBDes/Kelurahan untuk sejumlah 30 (tiga puluh) Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2009-2011.
Sub bidang penyediaan alat dan obat kontrasepsi dengan cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Capaian 100% permintaan kontrasepsi yang dibutuhkan masyarakat dapat dipenuhi untuk Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I).
Sub bidang penyediaan informasi data mikro dengan cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa dan Kelurahan di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2011.
Capaian sebesar 100%, dari 30 Desa dan Kelurahan selama 3 tahun terakhir telah memiliki Rekap Data Mikro Keluarga setiap Desa dan Kelurahan.
4444
Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Unit kerja yang mengelola bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya menyatakan Tidak Menerapkan SPM sehingga SKPD yang bersangkutan tidak mengisi kuesioner yang mencakup 8 indikator dan indikator penunjang.
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Palangka Raya yang bertanggungjawab mengimplementasikan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tatakota, Bangunan dan Pertamanan. Data awal yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan tidak sepenuhnya sesuai dengan instrumen kajian mengenai pengukuran capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
SPM Pelayanan Sumberdaya air. Indikator SPM ketersediaan air baku
untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari diperoleh indeks yang sangat baik karena jumlah yang tersedia sangat jauh melebihi jumlah yang dibutuhkan berdasarkan target MDGs di Kota Palangka Raya, ialah sampai 425,35 kali lipat di tahun 2009, kemudian untuk dua tahun terakhir sedikit menurun menjadi 390 dan 370 kali lipat.
Indikator SPM Akses Air Minum yang Aman yang mencakup sistem penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan, tidak dapat diukur karena sementara ini tidak ada data.
Indikator SPM ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sisitem irigasi yang sudah ada tidak dapat diukur karena sementara ini tidak ada data.
Capaian kinerja indikator SPM untuk pelayanan jaringan jalan, pelayanan ruas jalan, pelayanan akses air minum yang aman, pelayanan tersedianya sistem air limbah pemukiman yang aman untuk setempat/lokal maupun meliputi kawasan tertentu, tidak dapat diukur sementara ini karena tidak ada data yang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan sesuai dengan kuesioner/instrumen kajian.
Luasan daerah tergenang (terendam <30cm dan < 2 jam dan maksimal terjadi 2 kali setahun) dan Luasan daerah rawan/berpotensi tergenang (sering kali terendam > 30 cm dan tergenang > 2 jam dan terjadi > 2 kali/tahun)
pada akhir tahun pencapaian SPM di dalam wilayah Kota Palangka Raya, tidak dapat dianalisis karena tidak diperoleh data yang lengkap dari SKPD yang bersangkutan sesuai dengan instrumen kajian ini.
Bidang Perumahan Rakyat
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bahwa Nilai SPM bidang perumahan rakyat terdiri dari indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 % (seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluh persen). Nilai SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar 100 % (seratus persen).
Untuk implementasi lebih lanjut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Sayangnya bahwa capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tidak dapat dianalisis karena tidak diperoleh data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya. Kuesioner yang disampaikan dikembalikan dalam keadaan kosong.
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, direkomendasikan : 1. Dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, penguatan aspek perencanaan, pelaksanaan dan transparansi pelayanan. Kiranya Walikota Palangka Raya dapat menerbitkan peraturan Walikota tentang implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh semua jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan bidang layanan sudah memiliki peraturan pelaksanaannya.
2. Agar dialokasikan dukungan anggaran dan fasilitas untuk menerapkan SPM pada jajaran SKPD terkait.
3. Agar SKPD mendekatkan atau mengadopsi indikator-indikator SPM dalam rencana capaian kegiatan-kegiatan operasional tahun 2013 yang belum sempat dialokasikan anggarannya.
4545
Pemerintahan Kota Palangka Raya sampai dengan tahun 2011 memiliki sumberdaya manusia aparatur (pegawai) berjumlah 7.051 orang pegawai, terdiri dari 6.685 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 366 pegawai honorer/PTT (148 pegawai kategori I : APBD/APBN dan 118 pegawai kategori II : Non APBD/APBN). Dari 6.685 PNS tersebut 2.659 PNS adalah PNS yang berada pada 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan 4.026 PNS adalah guru (TK, SD, SMP dan SMA). Untuk memaksimalkan kerja sumberdaya manusia aparatur (PNS) dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan sesuai harapan masyarakat (Good Goverment) sebagai tujuan dari organisasi pemerintahan, maka Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mencapai tujuan tersebut senantiasa melakukan koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan program masing-masing SKPD di lingkungannya. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Mengetahui sejauh mana fungsi koordinasi di
lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi SKPD dalam setiap pelaksanaan pelayanan sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan prima.
2. Mengetahui sejauh mana fungsi koordinasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
dapat menciptakan iklim yang saling responsif dan antisipatif di kalangan SKPD serta mencegah konflik akibat terjadinya miskoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di masing-masing SKPD.
3. Mengetahui sejauh mana fungsi koordinasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat menjawab setiap kebutuhan serta dapat memenuhi harapan pelanggan dalam hal ini masyarakat Kota Palangka Raya.
Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan secara teoritis adalah sebagai berikut: 1. Bagi kepentingan penelitian, diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa suatu masalah dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai fungsi koordinasi dalam organisasi pemerintahan.
2. Bagi kepentingan akademik, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan.
Kegunaan praktis adalah sebagai berikut: 1. Bagi kepentingan SKPD di lingkungan
pemerintahan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi untuk tercapainya efektivitas
4646
kerja pegawai serta mengurangi negatifisme pandangan masyarakat mengenai patologi birokrasi yang terdapat pada birokrasi pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi pada umumnya serta Kota Palangka Raya pada khususnya.
2. Bagi kepentingan Pemerintah kota Palangka Raya, diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kota Palangka Raya.
Metodologi Penelitian Ruang lingkup pengkajian fungsi
koordinasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya meliputi : (1) Melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi yang dapat menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi SKPD dalam setiap pelaksanaan pelayanan sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan prima, (2) Melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang dapat menciptakan iklim yang saling responsif dan antisipatif di kalangan SKPD serta mencegah konflik akibat terjadinya miskoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kantor dalam dan antar masing-masing SKPD, (3) Melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang dapat menjawab setiap kebutuhan serta dapat memenuhi harapan pelanggan dalam hal ini masyarakat Kota Palangka Raya. Untuk itu ruang lingkup dalam kegiatan pengkajian ini meliputi pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan penulisan laporan.
Penelitian dalam rangka pengkajian fungsi koordinasi dilakukan pada SKPD dan PNS di masing-masing SKPD di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilaksanakan atas kerjasama Kantor Inspektorat Kota Palangka Raya dengan Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya
Pengertian metode menurut Ndraha (2003 : 595) adalah bahwa metode sebagai suatu jalan atau pengaturan, pemeriksaan sesuatu ataupun susunan yang teratur. Dalam penelitian ini peneliti lebih banyak menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto terutama mengenai penggunaan metode penelitian yang lebih terfokus pada penggunaan metode penelitian deskriftif yang bersifat eksplorasi. Sehingga sepadan dengan metode perhitungan tabulasi sederhana untuk
mendapatkan presentasi tingkat koordinasi di lokasi penelitian.
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan SKPD dan pegawai negeri sipil (di luar PNS guru baik guru TK, SMP/sederajat, SMA/sederajat di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Propvinsi Kalimantan Tengah. Ada 34 SKPD di lingkugan Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan jumlah pegawai negeri berdasarkan golongan kepangkatan sesuai SKPD adalah 2.659 orang.
Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Menurut Pabundu (2006 : 57) mengemukakan bahwa data primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : Teknik Observasi, Wawancara (Interview), dan Kuisioner (Angket).
Hasil Pembahasan
Untuk mengetahui masalah koordinasi yang terdapat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut indikator-indikator dari variabel tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana koordinasi dalam dan antar SKPD di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya pada setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik adalah sebagai berikut :
Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Kantor Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
No Kategori Jawaban
Fre-kuensi
(F) %
1. Ada, dan selalu dilakukan 80 80
2. Ada, tetapi tidak selalu dilakukan
20 20
3 Tidak Pernah 0 0
J u m l a h 100 100
4747
Koordinasi Yang Dilaksanakan Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja PNS Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
Kesepakatan/Komitmen Yang Disepakati Dalam dan Antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
Miskoordinasi Dalam dan Antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
Program Pelayanan Publik Pada SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
Pemberian Layanan Sesuai Kebutuhan Masyarakat Kota Palangka Raya
Koordinasi merupakan bagian yang
penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi baik itu antara pimpinan dan bawahan dalam satu SKPD maupun antara pimpinan dengan pimpinan satu SKPD dengan SKPD lainnya. Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini membawahi 34 SKPD yakni 15 Dinas, 9 Badan/Kantor, 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 2 LTD, 21 UPTD, serta 6 Kecamatan dan 30 Kelurahan koordinasi se kota Palangka Raya. Dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kota Palangka Raya merasa penting adanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk menghasilkan kesepahaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kantor, maka dapat digambarkan bahwa koordinasi yang berada pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah cukup berjalan dengan baik.
Pada hakekatnya pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan layanan kepada masyarakat, yang merupakan perwujudan dari tugas dan tanggung jawab bukan hanya setiap aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, tetapi juga tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Dalam memberikan pelayanan publik yang prima aparatur pemerintah perlu untuk mengetahui terlebih dahulu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta bagaimana menjawab kebutuhan tersebut. Kesimpulan
Berdasarkan penyajian dan analisis data sebagaimana yang telah diuraikan pada bab hasil dan pembahasan serta oleh karena Xh2 > Xt2 , maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya jika koordinasi ada, efektifitas kerja meningkat adalah benar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
No Kategori Jawaban
Fre-kuensi
(F) %
1 Ya, banyak meningkat-kan efektifitas kerja 60 60
2 Ya, sedikit meningkatkan efektifitas kerja
40 40
3 Tidak Meningkatkan efektifitas kerja
0 0
J u m l a h 100 100
No Kategori Jawaban
Fre-kuensi
(F) %
1 Sudah Sering Diadakan 50 50
2 Jarang Diadakan 30 30
3 Tidak Pernah Diadakan 20 20
J u m l a h 100 100
No Kategori Jawaban Frekuensi (F)
%
1 Sangat Banyak 7 7
2 Cukup Banyak 20 20
3 Tidak Banyak 73 73
J u m l a h 100 100
No. Kategori Jawaban
Fre-kuensi
(F) %
1 Ada Dan Sudah Lama Diprogramkan 100 100
2 Belum Ada Dan Baru Diprogramkan
0 0
3 Tidak Ada 0 0
J u m l a h 100 100
No Kategori Jawaban
Fre-kuensi
(F) %
1 Sesuai dan direspon positif 83 83
2 Sesuai dan biasa saja 17 17
3 Tidak Ada Yang sesuai/direspon
0 0
J u m l a h 100 100
4848
1. Dalam rangka mengupayakan pelaksanaan pelayanan publik pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, penyelenggaraan koordinasi cukup berjalan dengan baik. Sehingga harapan melancarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menyamakan persepsi dalam dan antar SKPD yang terkait cukup tercapai. Menekan terjadinya kesalahpahaman dalam menyelenggarakan kegiatan kantor dengan kata lain menekan miss koordinasi cukup dapat terlaksana, akibatnya ada koordinasi yang baik antar pimpinan dan staf. Hal ini menyebabkan meningkatnya efektifitas kerja dan selanjutnya masih dimungkinkan terus meningkat.
2. Dalam berkoordinasi terdapat apa yang disebut kesepakatan dan komitmen kerja agar menekan terjadinya miskoordinasi. Pada SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Palangka Raya cukup sering terdapat adanya kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam setiap penyelenggaraan tugas kantor sehingga sudah jarang terjadi miss koordinasi dalam dan antar SKPD yang terkait. Dan hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan cukup sering adanya sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi yang harus diselenggarakan dalam dan antar SKPD akibat dari cukup sering adanya koordinasi dan motivasi dari pimpinan terhadap bawahan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Dalam memelihara dan menciptakan iklim yang saling responsif dan antisipatif di kalangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, serta agar keberhasilan SKPD yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan SKPD yang lainnya di lingkungan pemerintah kota Palangka Raya, masing-masing SKPD, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta
saling mendukung dan tidak mengintervensi kinerja dari SKPD yang lain.
4. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang maksimal, SKPD di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya melakukan kegiatan yang telah diprogramkan sesuai kebutuhan dan memenuhi keinginan / harapan masyarakat.
Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1. Untuk lebih meningkatkan efektifitas kerja
pegawai perlu ditetapkan sangsi yang mengikat serta lebih banyak melakukan koordinasi sebelum melaksanakan setiap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor, sehingga terdapat adanya kesepahaman antara atasan dan bawahan atau antar pimpinan SKPD agar dampak terjadinya praktek-praktek patologi birokrasi dapat dikurangi.
2. Untuk dapat menekan seringnya terjadi miss koordinasi dalam dan antar SKPD di lingkungan pemerintahan Kota Palangka Raya, maka hendaknya pemerintah Kota Palangka Raya lebih sering mengadakan sosialisasi (baik formal maupun non formal) mengenai tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, sehingga seluruh pegawai negeri sipil lebih dapat memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai.
3. Untuk lebih meningkatkan, memelihara dan menciptakan iklim yang saling responsif dan antisipatif di kalangan SKPD, dan agar keberhasilan SKPD yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, serta agar terdapat kesepahaman mengenai tugas pokok dan fungsi masingmasing dalam dan antar SKPD yang berkoordinasi, maka hendaknya selalu menjaga hubungan yang baik, baik secara individu maupun kelompok.
4. Untuk mengurangi atau menghilangkan ego sektor antar bagian dalam SKPD dan atau antar SKPD, serta untuk lebih memudahkan dan mempercepat tercapainya tujuan dalam kegiatan tertentu pada suatu organisasi, dalam hal ini organisasi pemerintahan Kota Palangka Raya, perlu dibentuk Tim Koordinasi.
* * *
4949
Kegiatan evaluasi terhadap dinamika kualitas air di Kota Palangka Raya untuk pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya (CBF) dan budidaya perikanan di perairan dan lahan yang didominasi oleh air gambut di Kota Palangka Raya didukung oleh kegiatan kerjasama Universitas Palangka Raya dengan beberapa Universitas dan Institusi dari Jepang. Salah satu kerjasama riset yang dilakukan dengan para peneliti dari Jepang (Prof. Harakuni Tachibana dan Prof. Akio Komai) yang didanai oleh Risona Foundation (Japan) terkait Konservasi Hutan Kota Palangka Raya dengan judul kegiatan Conservation of the Palangka Raya City Forest, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia dimulai sejak tahun 2011.
Latar belakang pengusulan kegiatan tersebut adalah belajar dari masa lalu tentang pengelolaan hutan gambut yang tidak tepat, tetapi sebaliknya berakibat pada bencana dan pemiskinan masyarakat di Kalimantan Tengah, dengan adanya Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar di masa lalu. Bahwa pemerintah
Indonesia pada tahun 1995 telah menginisiasi Proyek Pengembangan Lahan di Kalimantan Tengah yang lebih dikenal dengan Proyek Pertanian Lahan Gambut Satu Juta Hektar atau PLG. Proyek ini merubah lahan gambut dengan luasan sekitar satu juta hektar menjadi lahan pertanian, dengan membangun secara besar-besaran, ratusan kilometer kanal. Tetapi dengan pembangunan kanal tersebut menyebabkan degradasi dan penebangan hutan gambut secara besar-besaran yang menyebabkan pengeringan lahan gambut dan kebakaran hutan yang parah pada saat musim kemarau.
Lahan gambut yang digunakan ternyata tidak sesuai/cocok untuk sawah dan sekitar 15.594 petani transmigran dipindahkan di lokasi tidak ada yang bertahan dengan kondisi tersebut. Masyarakat lokal mengalami kemiskinan akibat kerusakan lahan alam gambut tersebut dan perubahan tata air (hidrologi). Seiring waktu dampak negatif dari kegiatan tersebut jelas terlihat, setelah pemerintah Indonesia mengirim tim ahli untuk meninjau kembali proyek tersebut antara tahun 1998 sampai 2002. Setelah kegagalan Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar (Mega Rice Project, MRP) tersebut di Kalimantan Tengah, bencana kebakaran hutan gambut dan kabut asap hampir terjadi setiap tahun terutama pada saat musim kemarau karena terjadi perubahan iklim seperti EL-NINO (ENSO).
Sejak 1997 ketika sebagian besar eks proyek lahan gambut (PLG) satu juta hektar mengalami kebakaran yang sangat parah, penelitian mengenai lahan gambut dan lahan basah dimulai dengan proyek penelitian yang
Kerjasama Penelitian Universitas Palangka Raya – Jepang mendukung pengembangan perikanan Kota Palangka Raya
(Sumber: Laporan Akhir Kerjasama Peningkatan Kualitas SDM dan Pemanfaatan Iptek Bidang Perikanan dengan Universitas Palangka Raya. Kegiatan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kota Palangka Raya, 2012)
5050
didanai oleh Japan Society for Promotion of Science (JSPS), Japan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan nama JSPS-LIPI Core University Program selama kurang lebih 10 tahun berakhir tahun 2006. Bersamaan dengan program rehabilitasi eks PLG oleh Pemerintah Indonesia melalui Inpres No. 2/2007 Tahun 2007, Proyek Wild Fire and Carbon Management in Peat-Forest in Indonesia yang disponsori oleh Japan International Corporation Agency (JICA) dan Japan Science and Technology (JST), Japan atau JICA-JST Project diinisiasi sejah tahun 2008 sampai 2013. Cukup banyak proyek dan peneli-tian yang dilakukan oleh banyak stakeholder baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka mengurangi dan mengatasi emisi gas rumah kaca (GHGs) dan karbon yang lepas ke atmosfer bumi dari akibat kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah.
Menurut Page et al. (2002) Indonesia adalah negara ketiga penyumbang gas rumah kaca (GHGs) dan karbon ke atmosfer (2-3 Gt
ekivalen CO2 pertahun), dan 80% dari emisi tersebut adalah akibat pembalakan hutan dan kebakaran lahan gambut. Kebakaran gambut bagian bawah permukaan melepaskan karbon sebesar hampir 2,6 Gt di tahun 1997, ekivalen dengan 40% emisi global dari pembakaran bahan bakar fosil dan besaran emisi ini terjadi setelah 40 tahun sebelumnya. Hampir 20 % emisi gas rumah kaca di dunia berasal dari penebangan/perambahan hutan untuk kayu dan ekspansi kebun (di antara terbesar kelapa sawit), khususnya di negara-negara tropis.
Lebih lanjut harapan muncul dari kerjasama dan kesepahaman Internasional terhadap sistem pengurangan terhadap degradasi dan deforestasi hutan dan meningkatkan kembali stok karbon yang sering disebut Reduced Emissions from Deforestation and Degradation (REDD). Untuk hal tersebut satuan tugas REDDES dan REDD+ dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan Peraturan Presiden Indonesia No. 19/2010 tanggal 20 September 2010.
Gambar 1. Wilayah Hutan Kota Palangka Raya yang awalnya berprospek dijadikan model penelitian termasuk wilayah ekologi Danau Rangas dan Danau Hanjalutung di DAS Rungan, wilayah administratif Kelurahan Petuk Ketimpun (Sumber: Foto Google. Earth, 2010)
5151
Kenyataanya bahwa lanskap dari lahan gambut itu sendiri di Kalimantan Tengah sebagian besar berada di wilayah yang basah berupa rawa yang sering disebut rawa gambut dan di daerah limpasan banjir dari sungai-sungai besar yang ada. Sehinga air menjadi sangat penting bagi konservasi lahan gambut dan ekosistem akuatik merupakan faktor penting dalam sistem pengelolaan lahan gambut.
Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas diusulkan penelitian untuk sebuah model pengelolaan hutan dan ekosistem akuatik pada daerah terbatas Hutan Kota Palangka Raya di Daerah Aliran Sungai Rungan, Sub DAS Kahayan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuat lingkungan hidup yang nyaman di ekosistem hutan gambut tropis. Secara khusus tujuan studi model ini adalah (1) mempelajari karakteristik fisik-kimia tanah gambut dan air gambut serta, (2) menginventarisasi organisme akuatik dan vegetasi/hutan riparian (hutan rawang) di Wilayah Hutan Kota Palangka Raya.
Ketiga kegiatan penelitian tersebut sangat berhubungan dengan konservasi hutan secara umum. Namun demikian pada kenyataannya keberhasilan pengelolaan hutan yang lestari adalah dengan upaya menciptakan peluang usaha (income) lain selain sumbedaya kayu dan non kayu bagi masyarakat yang memanfaatkan hutan dari sumberdaya alam terbaharui lainnnya seperti perikanan (ikan). Dengan kata lain untuk menyelamatkan hutan adalah dengan membuat dan mengubah usaha masyarakat dari memanfaatkan hasil hutan ke sektor perikanan.
Lokasi kegiatan pada Gambar 1 meliputi areal Hutan Kota Palangka Raya yang
merupakan hutan rawa gambut dan daerah limpasan banjir dari Sungai Rungan dan Sungai Kahayan. Wilayah penelitian termasuk Danau Rangas dan Danau Hanjalutung terkait rencana Model Silvofishery untuk pengembangan perikanan tangkap perairan daratan.
Dalam perjalanannya kegiatan penelitian yang didanai oleh Risona Foundation (Japan) tersebut sedikit terjadi perubahan fokus kegiatan dari tersebut di atas. Kajian konservasi meliputi (1) hutan gambut dan riparian forest dan beberapa aspek hidrologi, (2) aspek perikanan dan ekosistem danau serta (3) pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan limbah dan sampah.
Pemantauan dan Evaluasi Lingkungan Perairan
Implementasi dari kegiatan kerjasama penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, khususnya staf pengajar dan peneliti dari Jurusan Perikanan dengan peneliti dari Jepang secara langsung dapat mendukung kegiatan pengembangan perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui leading sektor yaitu Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan sejak tahun 2011.
Pengembangan Perikanan yang dimaksud tentunya kegiatan proyek Instalasi dan Laboratorium Lapangan untuk Pembenihan dan Aklimatisasi-adaptasi Ikan Lokal di Danau Hanjalutung, Desa Petuk Ketimpun. Tujuan utama pengembangan laboratorium tersebut adalah pemberdayaan masyarakat dan institusi perguruan tinggi untuk meningkatkan produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya
Foto Laboratorium Lapangan untuk Pembenihan dan Aklimatisasi-adaptasi Ikan Lokal di Danau Hanjalutung, Desa Petuk Ketimpun;
5252
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan yang diyakini sangat sustainable dan ramah lingkungan.
Fokus kegiatan pemantauan lingkungan itu sendiri salah satunya di tahun 2012 adalah pemantaau kondisi lingkungan perairan di Danau Hanjalutung dan Sungai Rungan. Aspek penelitian meliputi :
a) Pengumpulan data dan observasi berupa sampling rutin setiap bulan kualitas air dan biota perairan meliputi plankton, organisme benthos dan inventarisasi ikan.
b) Inventarisasi tumbuhan air dilakukan bersamaan dengan identifikasi hutan rawang (riparian forest) di sekitar Danau Hanjalutung dan Danau Rangas.
c) Observasi rutin terhadap logam berat khususnya merkuri dilakukan baik di air, sedimen dan ikan dilakukan untuk evaluasi mengingat sumberdaya ikan sangat rentan dengan masalah merkuri.
Kegiatan pemantauan kualitas air dan biota perairan serta aspek sosial ekonomi perikanan di Kelurahan Petuk Ketimpun merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan selama paling tidak satu tahun. Sampling dan observasi dilakukan secara intensif dimulai pada bulan Juni 2012. Symposium on Forest and Water Environment Conservation for Higher Education in Palangka Raya
Kegiatan Symposium on Forest and Water Environment Conservation for Higher Education in Palangka Raya dilaksanakan di Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya pada tanggal 19 September 2012 yang terdiri dari mahasiswa Unpar (FP, FKIP, FE, FT, FH dan FISIF, Program Pascasarjana Unpar), mahasiwa
Universitas Negeri dan Swasta di Kota Palangka Raya (STAIN, Univ. PGRI Batang Garing, UNKRIP, UNMUH, STAHKN, STIMIK, STIH Tambun Bungai).
Kegiatan simposium tersebut secara umum membahas aktivitas konservasi hutan rawa gambut tropis Kalimantan Tengah yang telah dilakukan secara intensif sejak tahun 1997 hingga sekarang ini. Salah satu aspeknya menekankan bahwa kegiatan perikanan di Kalimantan Tengah adalah sektor yang sangat penting dalam sumberdaya alam karena penyedia protein hewani berupa ikan baik dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya ikan.
Permasalahan yang mengemuka dalam perikanan tangkap adalah menurunnya stok ikan di perairan umum karena terjadinya kelebihan tangkap (over fishing) dan terjadinya degdradasi atau kerusakan pada habitat ikan dan polusi yang terjadi di perairan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pengelolaan habitat dan lingkungan perairan. Perlindungan habitat kritis
Perlindungan vegetasi riparian dan hutan rawang
Pemeliharaan alur penghubung antara sungai dan danau
Penetapan jalur hijau sekitar Danau/Sungai (500 m dari tepian danau) dalam kaitannya dengan aktivitas lain seperti: tambang, kebun, pertanian dll.
Upaya pencegahan dan pengendalian ekosistem akuatik: Pencegahan pencemaran fisik, kimiawi
dan biologis (gulma air, ikan introduksi). Pencemaran perairan dari kandungan logam berat terutama Hg yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan pertambangan emas tanpa ijin (PETI)
Kegiatan sampling rutin pemantauan kualitas air dan biota perairan
5353
Implementasi model pengelolaan sumber-daya ikan perairan umum dapat dilakukan dengan berbasis ekosistem yaitu dengan menetapkan wilayah pengelolaan perairairan umum yaitu: (1) Ekosistem base, inventarisasi karakteristik
perairan geomorfologi (termasuk dimensi batimetri), fisika-kimia, biologi perairan, exsisting spesies dan stok ikan, rivarian forest dan lainnya.
(2) Ko-manajemen, pelibatan stakeholder dalam perencanaan, pembentukan kelompok nelayan-petani ikan dan penggalian kearifan lokal.
Environmental Education for Elementry School Students and Local People
Kegiatan Environmental Education for Elementry School Students and Local People dilaksanakan di Kelurahan Petuk Ketimpun
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada tanggal 20 September 2012 yang dihadiri oleh murid SDN Kelurahan Petuk Ketimpun dan Masyarakat Desa Petuk Ketimpun. Kegiatan yang berlangsung dari jam 8.30 WIB diikuti langsung oleh Walikota Palangka Raya Bapak Dr. H. Riban Satia, M.Si.
Walikota Palangka Raya dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini untuk mengembangkan dan mengelola lingkungan perairan khususnya di Desa Petuk Ketimpun agar dapat dijadikan contoh bagi masyarakat Palangka Raya secara umum karena aktivitas di perairan sungai dan danau adalah bagian dari keseharian masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan di Petuk Ketimpun ini menekankan pada pendidikan lingkungan pada anak-anak dan masyarakat desa dengan memberikan teknik pengukuran kualitas air secara sederhana.
5454