Standar penilaian permendikbud 23 2016

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Oleh: M Ikhwan Romadhan

PASCASARJANA PENDIDIKAN FISIKA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2016

PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2016

Tugas Mata KuliahIsu-isu Pendidikan FIsika(Dr. Ir. VIna Serevina, MM)

KI – KD Fisika SMA

PERMENDIKBUD NOMOR 24 TAHUN 2016 Lampiran 08

Permendikbud No.66 tahun 2013 : STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

-Penilaian otentik

-Ulangan, Ulangan Harian, UTS, UAS, US, UN, UTK, UMTK

Permendikbud No. 104 tahun 2014: PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH

PENDIDIK PADA DIKMEN

- Penilaian autentik

- Teknis Penilaian Pengetahuan, Sikap, Keterampilan

-Teknis/Panduan Raport Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 revisi 2016

Pergantian Menteri - > Kurikulum 2013 revisi 2016 Perombakan??

(http://www.jpnn.com/read/2016/09/15/467450/Menteri-Baru-Rombak-Kurikulum-SMK-) 15 Sep 2016

Sumber: -Permendikbud 68/2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Kurikulum 2013-Permendikbud 104/2014 Tentang Penilaian Kurikulum 2013-Permendikbud 23/2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Kurikulum 2013 Revisi

Pasal 1

1. Standar Penilaian Pendidikankriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didikpada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

2. Penilaianproses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukurpencapaian hasil belajar peserta didik.

3. Pembelajaranproses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik denganpendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Sumber: -Permendikbud 23/2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Kurikulum 2013 Revisi

Pasal 1

4. Ulanganadalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaianKompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam prosesPembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasilbelajar Peserta Didik.

5. Ujian sekolah/madrasahadalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaiankompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajardan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

6. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikanyang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, denganmempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik matapelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.


Pasal 2

Penilaian pendidikan pada dikdasmena. penilaian hasil belajar oleh pendidik;

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan;

c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Pasal 3

(1) Aspek Penilaian hasil belajar : a. sikap;

b. pengetahuan; dan

c. keterampilan.

(2) Penilaian sikap : kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptifmengenai perilaku peserta didik.

(3) Penilaian pengetahuan : kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuanpeserta didik.

(4) Penilaian keterampilan : kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didikmenerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.

(5) Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan oleh

pendidik, satuan pendidikan, dan/atau Pemerintah.


Pasal 4

(1) Tujuan PHB oleh Pendidik : untuk memantau danmengevaluasi proses, kemajuan belajar, danperbaikan hasil belajar peserta didik secaraberkesinambungan.

(2) Tujuan PHB oleh Satuan Pendidikan : untukmenilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusanuntuk semua mata pelajaran.

(3) Tujuan PHB oleh Pemerintah : untuk menilaipencapaian kompetensi lulusan secara nasional padamata pelajaran tertentu.


Pasal 5 Prinsip penilaian hasil belajar: a. sahih : penilaian didasarkan pada data yang

mencerminkan kemampuan yang diukur; b. objektif : penilaian didasarkan pada prosedur dan

kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitaspenilai;

c. adil : penilaian tidak menguntungkan atau merugikanpeserta didik karena berkebutuhan khusus sertaperbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adatistiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

d. terpadu : penilaian merupakan salah satu komponenyang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;


Pasal 5 Prinsip penilaian hasil belajar: e. terbuka : prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;

f. menyeluruh dan berkesinambungan : penilaian mencakupsemua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagaiteknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilaiperkembangan kemampuan peserta didik;

g. sistematis : penilaian dilakukan secara berencana danbertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;

h. beracuan kriteria : penilaian didasarkan pada ukuranpencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan

i. akuntabel : penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baikdari segimekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.


Pasal 6

PHB oleh pendidik dilakukan, dalam bentuk : ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain

yang diperlukan. digunakan untuk: a. mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi

Peserta Didik; b. memperbaiki proses pembelajaran; danc. menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengahsemester, akhir semester, akhir tahun. dan/atau kenaikankelas.

pemanfaatan hasil : diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait.

Pasal 7

PHB oleh satuan pendidikan dilakukan, dalam bentuk : ujian sekolah/madrasah. digunakan untuk: penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. pemanfaatan hasil : - untuk melakukan perbaikan dan/atau penjaminan mutu

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.- untuk menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta

kriteria dan/atau kenaikan kelas peserta didikSumber: -Permendikbud 23/2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Kurikulum 2013 Revisi

Pasal 8

PHB oleh pemerintah dilakukan, dalam bentuk :

Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan.

digunakan sebagai dasar untuk: a. pemetaan mutu program dan/atau satuan

pendidikan; b. pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan

berikutnya; danc. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan

pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkanmutu pendidikan


Pasal 9

Mekanisme PHB oleh pendidik : a. perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan

RPP berdasarkan silabus;

b. penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknikpenilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelasatau guru kelas;

c. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, danpenugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;

d. penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;

e. peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikutipembelajaran remedi; dan

f. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didikdisampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi


Pasal 10 Mekanisme PHB oleh satuan pendidikan :

a. penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melaluirapat dewan pendidik;

b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua matapelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

c. penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujiansekolah/madrasah;

d. laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhirtahun ditetapkan dalam rapat dewan pendidik berdasar hasilpenilaian oleh Satuan Pendidikan dan hasil penilaian oleh Pendidik; dan

e. kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikanditetapkan melalui rapat dewan pendidik.


Pasal 11 Mekanisme PHB oleh pemerintah : a. dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) dan/atau bentuk lain dalam

rangka pengendalian mutu pendidikan;

b. penyelenggaraan UN oleh BSNP bekerjasama dengan instansi terkait untukmengukur pencapaian kompetensi lulusan.

c. hasil UN disampaikan kepada

peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN;

satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan prosespembelajaran;

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk: pemetaan mutuprogram dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan seleksi masuk jenjangpendidikan berikutnya; serta pembinaan dan pemberian bantuan kepadasatuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan;

d. bentuk lain PHB oleh Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk surveidan/atau sensus; dan

e. bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah diatur dengan PeraturanMenteri.


Pasal 12

(1) Tahapan Penilaian aspek sikapa. mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran; b. mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan; c. menindaklanjuti hasil pengamatan; dand. mendeskripsikan perilaku peserta didik

(2) Tahapan Penilaian aspek pengetahuana. menyusun perencanaan penilaian; b. mengembangkan instrumen penilaian; c. melaksanakan penilaian; d. memanfaatkan hasil penilaian; dane. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi

(3) Tahapan Penilaian aspek keterampilana. menyusun perencanaan penilaian; b. mengembangkan instrumen penilaian; c. melaksanakan penilaian; d. memanfaatkan hasil penilaian; dane. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi


Pasal 13

(1) Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidika. menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun; b. menyusun kisi-kisi penilaian; c. membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian; d. melakukan analisis kualitas instrumen; e. melakukan penilaian; f. mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian; g. melaporkan hasil penilaian; dan h. memanfaatkan laporan hasil penilaian.

(2) Prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikana. menetapkan KKM; b. menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran; c. menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya; d. melakukan analisis kualitas instrumen; e. melakukan penilaian; f. mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian; g. melaporkan hasil penilaian; danh. memanfaatkan laporan hasil penilaian


Pasal 13

(3) Prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintaha. menyusun kisi-kisi penilaian;

b. menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya;

c. melakukan analisis kualitas instrumen;

d. melakukan penilaian;

e. mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasilpenilaian;

f. melaporkan hasil penilaian; dan

g. memanfaatkan laporan hasil penilaian


Pasal 14

(1) Bentuk Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik

tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuklain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkatperkembangan peserta didik

(2) Bentuk Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan

penilaian akhir dan/atau ujian sekolah/madrasah, memenuhi persyaratansubstansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik

(3) Bentuk Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemeritnah

UN, memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memilikibukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapatdiperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun


Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini,

Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang StandarPenilaian Pendidikan danPermendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian HasilBelajar oleh Pendidik Dikdasmen,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan


Sumber: -Permendikbud 68/2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Kurikulum 2013-Permendikbud 104/2014 Tentang Penilaian Kurikulum 2013-Permendikbud 23/2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Kurikulum 2013 Revisi

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PELAJARAN PADA KURIKULUM 2013

PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Oleh: M Ikhwan Romadhan

PASCASARJANA PENDIDIKAN FISIKA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2016

PERMENDIKBUD NOMOR 24 TAHUN 2016

Pasal 1 1. Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah

mencakup SD/MI, SMP/MTs), SMA/MA, SMK/MAK

2. Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kerangka dasar kurikulum; dan

b. struktur kurikulum.

3. Pelaksanaan pembelajaran pada SD/MI dilakukan denganpendekatan pembelajaran tematik-terpadu, kecuali untuk matapelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga danKesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiriuntuk kelas IV, V, dan VI.

4. Pelaksanaan pembelajaran pada SMP/MTs, SMA/MA, danSMK/MAK dilakukan dengan pendekatan pembelajaran sebagaimata pelajaran yang berdiri sendiri.

Sumber: -Permendikbud 24/2016 Tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Pasal 2

1. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untukmencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didikpada setiap tingkat kelas.

2. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masingsatuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.

3. Kompetensi inti terdiri atas:

a. kompetensi inti sikap spiritual;

b. kompetensi inti sikap sosial;

c. kompetensi inti pengetahuan; dan

d. kompetensi inti keterampilan.

4. Kompetensi dasar berisi: kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatumata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu padakompetensi inti.

5. Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk perubahanbuku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah


Pasal 3

Dokumen yang memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini


Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, MuatanPembelajaran dalam Struktur Kurikulum, Silabus, Pedoman Mata Pelajaran, dan Pembelajaran Tematik Terpadu sebagaimana diaturdalam

Permendikbud No. 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SD/MI,

Permendikbud No. 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs,

Permendikbud No. 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA, dan

Permendikbud No. 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK/MAK,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





TERIMA KASIH

Education

Standar penilaian permendikbud 23 2016