TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)/MANAGEMENT MUTU TERPADU (MMT)

oleh: Herman S. Wattimena --- 1007139

A. Pendahuluan

Menurut Sallis (2006), mutu merupakan agenda utama bagi setiap institusi, se-

hingga hal penting yang diharapkan dalam mewujudkan institusi yang baik adalah

bagaimana meningkatkan mutu dari institusi tersebut. Berkaitan dengan pendapat di atas

maka dapat disebutkan bahwa, dalam mewujudkan sebuah institusi yang baik, diperlukan

suatu usaha pengembangan sebagai tugas utama dari institusi tersebut; dimana usaha-

usaha itu berkaitan dengan program-program yang telah atau akan digariskan. Dalam

menyusun berbagai program pada suatu institusi, dibutuhkan pengkajian yang berkaitan

dengan kebutuhan; dimana kebutuhan itu berkembang sesuai dengan tuntutan mutu

penggunanya.

Total Quality Management (TQM) atau disebut Manajemen Mutu Terpadu (MMT)

hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mutu tersebut. Suatu produk atau jasa dibuat

sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Titik

temu antara harapan dan kebutuhan pelanggan dengan produk atau jasa itulah yang

disebut bermutu. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa, ukuran bermutu tidaknya

suatu produk atau jasa adalah pada konsep terpenuhi tidaknya harapan dan kebutuhan

pengguna atau pelanggan. Dalam kondisi ini, semakin tinggi tuntutan pengguna maka

semakin tinggi kualitas mutu tersebut. Kualitas mutu dapat diketahui ketika adanya

kontrol mutu sebagai suatu proses penjamin bahwa hanya produk yang memenuhi

spesifikasi yang dapat dipasarkan.

Beberapa tokoh penting seperti Deming (mengemukakan 14 prinsip dalam TQM),

Juran (mengemukakan 10 langkah dalam TQM) dan Crosby (mengemukakan 14 langkah

menuju TQM) telah melakukan banyak sumbangan terhadap jaminan mutu yang

dikembangkan sejak tahun 1930-an. Kontribusi mereka terhadap jaminan mutu memberi

makna bahwa, jaminan mutu adalah sebuah cara untuk menghasilkan produk yang bebas

dari cacat dan kesalahan. Pengembangan dan perluasan jaminan mutu memunculkan

TQM/MMT; yang berperan sebagai usaha untuk menciptakan suatu kultur mutu,

sehingga dapat mendorong semua anggota misalnya sebuah institusi dalam memuaskan

para pelanggannya. Konsep ini harus disesuaikan dengan perubahan harapan dan gaya

pelanggan dengan cara mendesain hasil produk.

Mengarah pada penerapan TQM/MMT dalam suatu institusi, diperlukan strategi-

strategi khusus, dengan tujuan untuk meraih hasil yang kompetitif. Hal ini tidak terlepas

dari usaha-usaha yang harus dilakukan oleh institusi tersebut melalui program-program

tertentu; sehingga dapat mewujudkan suatu institusi yang efektif. Dalam rangka

mewujudkan suatu institusi yang efektif, diperlukan proses untuk mengembangkan

strategi mutunya. Menurut Sallis (2006), disebutkan bahwa, strategi-strategi yang

digunakan dalam pengembangan tersebut meliputi: 1) misi yang jelas dan distingtif; 2)

fokus pelanggan yang jelas; 3) strategi untuk mencapai misi; 4) keterlibatan seluruh

pelanggan baik internal maupun eksternal dalam mengembangkan strategi; 5)

pemberdayaan staf; 6) penilaian dan evaluasi efektivitas institusi dengan pelanggan.

Selain strategi-strategi tersebut, diperlukan juga langkah-langkah untuk mengatasi

adanya suatu kelumpuhan terhadap mutu. Menurut Sallis (2006) disebutkan bahwa,

langkah-langkah tersebut meliputi: 1) kepemimpinan dan komitmen terhadap mutu harus

datang dari atas; 2) menggembirakan pelanggan adalah tujuan TQM/MMT; 3) menunjuk

fasilitator mutu; 4) membentuk kelompok pengendali mutu; 5) menunjuk koordinator

mutu; 6) mengadakan seminar manajemen senior untuk mengawasi program; 7)

menganalisa dan mendiagnosa situasi yang ada; 8) menggunakan contoh-contoh yang

sudah berkembang di tempat lain; 9) mempekerjakan konsultan eksternal; 10)

memprakarsai pelatihan mutu bagi para staf; 11) mengkomunikasikan pesan mutu; 12)

mengukur biaya mutu; 13) mengaplikasikan alat dan teknik mutu melalui pengembangan

kelompok kerja yang efektif; 14) mengevaluasi program dalam interval yang teratur.

Tinjauan dalam bidang pendidikan, TQM/MMT sangatlah diperlukan. Hal ini

berkaitan dengan konsep mutu pendidikan, yang memberi penekanan pada mutu siswa itu

sendiri. Setiap siswa melakukan proses belajar sesuai dengan model yang cocok dengan

kebutuhan dan kecenderungan mereka masing-masing. Untuk membuat pelajar sadar

terhadap variasi metode pembelajaran yang mereka terima, maka institusi pendidikan

mempunyai kewajiban dalam melakukan hal tersebut. Institusi pendidikan harus memberi

kesempatan kepada siswa untuk mencontohi pembelajaran dalam variasi model dan gaya

belajar yang berbeda secara fleksibel. Esensi sebuah pendidikan persekolahan adalah

proses pembelajaran. Tidak ada kualitas pendidikan persekolahan tanpa kualitas

pembelajaran. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan persekolahan dapat

dianggap kurang berguna bilamana belum menyentuh perbaikan proses pembelajaran.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan persekolahan, pemerintah

dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional, mengembangkan berbagai program yang

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Di antara keseluruhan komponen

dalam pembelajaran tersebut, guru merupakan komponen organik yang sangat

menentukan. Hal ini berarti bahwa, tidak ada kualitas pembelajaran tanpa kualitas guru.

Guru adalah unsur pendidikan yang sangat dekat hubungannya dengan anak didik

dalam upaya pendidikan sehari-hari di sekolah, dan banyak menentukan keberhasilan

anak didik dalam mencapai tujuan. Begitu sangat strategisnya kedudukan guru sebagai

tenaga profesional, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

Bab III Pasal 7 tentang Guru dan Dosen, diamanatkan bahwa profesi guru merupakan

bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 1)

memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 2) memiliki komitmen untuk

meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; 3) memiliki

kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 4)

memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 5) memiliki tanggung

jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 6) memperoleh penghasilan yang

ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 8) memiliki

jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; 9) memiliki

organisasi profesi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan

dengan tugas keprofesionalan guru.

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa, diperlukan pengkajian secara baik

dalam menerapkan TQM/MMT di dalam ruang kelas, sehingga dapat memberi jaminan

dalam pengembangan TQM/MMT guna mewujudkan kondisi pendidikan yang efektif

sebagai institusi yang berpengaruh pada kualitas siswa sesuai dengan konsep

TQM/MMT; sehingga memberi peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri

sebagai suatu budaya yang wajib dilakukan, bukan sebagai suatu beban. Sebuah langkah

awal dapat dimulai melalui kerja sama antara guru dan siswa di kelas; dengan sistem

pengawasan secara mendetail oleh semua pihak yang bertanggung jawab di bidang

pendidikan.

B. Konsep TQM/MMT

Pemahaman tentang TQM/MMT mengacu pada pengertian tentang kualitas

(quality), kualitas terpadu (Total Quality) dan manajemen kualitas terpadu (Total Quality

Management). Istilah kualitas menjadi menderita karena sering digunakan untuk

menggambarkan lambang-lambang seperti; kecantikan, kebaikan, kemahalan, kesegaran

dan di atas semua itu, kemewahan. Karena itu, kualitas menjadi konsep yang sulit

dimengerti dan hampir tidak mungkin ditangani. Bagaimana mungkin menangani sesuatu

yang tidak jelas dan mempunyai arti yang kompleks. Kualitas sering diartikan sama

dengan mutu.

Kualitas sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut

Sallis (2006), kualitas itu memang sesuatu yang tarik menarik antara sebagai konsep yang

absolut dan relatif. Pada prinsipnya, tiga guru kualitas, yaitu Philip Crosby, Edward

Deming dan Joseph Juran menyatakan bahwa: komitmen yang harus dibangun dalam

setiap diri terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa: 1) kualitas merupakan kunci ke

arah program yang berhasil, dimana apabila kurang adanya perhatian terhadap kualitas,

akan mengakibatkan kegagalan dalam jangka panjang; 2) perbaikan-perbaikan kualitas

menuntut komitmen manajemen sepenuhnya untuk dapat berhasil yang mana komitmen

kepada kualitas ini harus terus-menerus dilakukan; 3) perbaikan kualitas adalah kerja

keras yaitu tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat; 4) perbaikan kualitas menuntut

banyak pelatihan; 5) perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua karyawan secara

aktif, dan komitmen mutlak dari manajemen senior.

Tidak berbeda dengan definisi kualitas, bahwa definisi kualitas terpadu (total) juga

memiliki pengertian yang bermacam-macam. Menurut Departemen Pertahanan Amerika,

kualitas terpadu itu mencakup aktivitas perbaikan secara terus menerus yang melibatkan

semua orang di dalam organisasi, baik manajer maupun semua stafnya dalam berusaha

secara terintegrasi mencapai kinerja yang terus meningkat pada setiap tingkatan. Jadi,

kualitas terpadu pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk melakukan sesuatu yang

berusaha untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif organisasi melalui perbaikan

terus menerus dalam hal produk, service, orang, proses dan lingkungannya. Secara

sistematis, kualitas total memiliki karakteristik berikut sebagai berikut: 1) dasar-dasar

yang strategis; 2) fokus pada pelanggan (internal dan eksternal); 3) obsesi dengan

kualitas; 4) pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah;

5) komitmen jangka panjang; 6) kerja tim; 7) perbaikan proses secara kontinyu; 8)

pendidikan dan pelatihan; 9) kebebasan yang terkontrol; 10) kesatuan tujuan; dan 11)

penglibatan dan pemberdayaan tenaga.

Pengertian kualitas terpadu seperti di atas, memberikan kerangka yang jelas bahwa

hakekat TQM atau MMT sebenarnya adalah filosofi dan budaya (kerja) organisasi

(philosophy of management) yang berorientasi pada kualitas. Tujuan (goal) yang akan

dicapai dalam organisasi dengan budaya TQM adalah memenuhi atau bahkan melebihi

apa yang dibutuhkan (needs) dan yang diharapkan atau diinginkan (desire) oleh

pelanggan.

Konsep “total” dalam TQM adalah penglibatan semua komponen organisasi yang

berlangsung secara terus-menerus; sedangkan “manajemen” dalam TQM berarti

pengelolaan setiap orang yang berada di dalam organisasi, apapun status, posisi atau

perannya. Mereka semua adalah manajer dari tanggung jawab yang dimilikinya. Senada

dengan pengertian ini, maka semua fungsionaris organisasi tanpa kecuali, dituntut

memiliki tiga kemampuan, yaitu: 1) mengerjakan hal-hal yang benar. Hal ini berarti

bahwa hanya kegiatan yang menunjang bisnis demi memuaskan kebutuhan pelanggan

yang dapat diterima. Kegiatan yang tidak perlu jangan dilanjutkan lagi; 2) mengerjakan

hal-hal dengan benar. Hal ini dilandasi dengan dasar pemikiran untuk mencegah

kesalahan yang timbul. Ini berarti bahwa semua kegiatan harus dijalankan dengan benar,

sehingga hasil kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan; 3) mengerjakan hal-

hal dengan benar sejak pertama kali setiap waktu. Prinsipnya ini merupakan suatu

pendekatan sistematis terhadap perencanaan dan manajemen aktivitas, yang memiliki

motto: Do the right think, first time, every time; yaitu “kerjakan sesuatu yang benar

dengan benar, sejak pertama kali, setiap waktu”.

Dengan demikian, TQM atau MMT dapat diartikan sebagai pengelolaan kualitas

semua komponen (stakeholder) yang berkepentingan dengan visi dan misi organisasi.

Jadi, pada dasarnya TQM itu bukanlah pembebanan atau pemeriksaan; tetapi TQM

adalah lebih dari usaha untuk melakukan sesuatu yang benar setiap waktu, daripada

melakukan pemeriksaan (checking) pada waktu tertentu ketika terjadi kesalahan. TQM

bukan bekerja untuk agenda orang lain, walaupun agenda itu dikhususkan untuk

pelanggan (customer). Demikian juga, TQM bukan sesuatu yang diperuntukkan bagi

manajer senior dan kemudian melewatkan tujuan yang telah dirumuskan.

Setiap institusi perlu memahami konsep utama tentang mutu dan manfaatnya,

sebelum institusi tersebut mulai menjalankan keputusan dalam melaksanakan suatu

sistem mutu. Beberapa pendapat telah mendefinisikan mutu dengan cakupan sebagai

berikut:

1. Mutu adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan

kepuasan pelanggan (J. M. Juran).

2. Mutu adalah kesesuaian dengan persyaratan atau spesifikasi (Crosby).

3. Mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar (Deming).

4. Mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (Feignbaun).

5. Mutu adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga

kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan

konsumen (Garvin).

6. Mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam persyaratan

(ISO 9000:2000).

Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, mutu

mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; mutu mencakup produk,

jasa manusia, proses dan lingkungan; serta mutu merupakan kondisi yang selalu berubah

(misalnya apa yang dianggap sudah memenuhi mutu sekarang mungkin menjadi kurang

bermutu di masa mendatang).

Mutu mempunyai sembilan dimensi yang berbeda, dimana dimensi-dimensi

tersebut agak independen; karena itu, sebuah produk bisa saja unggul pada satu dimensi

dan kurang pada dimensi yang lain. Sangat jarang terjadi bahwa, suatu produk dapat

menjadi unggul di sembilan dimensi tersebut.

Dimensi performance atau kinerja mengandung arti sebagai karakteristik utama

produk, contohnya gambar; dimensi features atau kelebihan mengandung arti sebagai

karakteristik sekunder, contohnya seperti remote control; dimensi conformance atau

kesesuaian mengandung arti sebagai pemenuhan spesifikasi atau standar industri,

contohnya seperti kecakapan kerja; dimensi reliability atau keandalan berarti konsistensi

kinerja terhadap waktu, contohnya waktu rata-rata kegagalan unit; dimensi durability

atau ketahanan mengandung arti sebagai ketahanan yang berguna termasuk repair;

dimensi serviceability atau mampu rawat yang berarti pemecahan masalah dan komplain,

contohnya kemudahan perbaikan; dimensi response atau respons yang berarti hubungan

manusia ke manusia, contohnya seperti keramahan penjual; dimensi aesthetics atau

keindahan mengandung arti sebagai karakteristik sensorik, contohnya seperti cat

eksterior; dan dimensi reputation atau reputasi adalah meliputi kinerja dan intangible lain

di masa lalu, contohnya seperti mendapat peringkat satu.

Menurut Salis (2006) TQM adalah sebagai suatu filosofi dan suatu metodologi

untuk membantu mengelola perubahan, yang mewujudkan perubahan budaya dari

pelakunya. TQM juga merupakan suatu prosedur dimana setiap orang berusaha keras

secara terus menerus memperbaiki jalan menuju sukses. TQM bukanlah seperangkat

peraturan dan ketentuan yang kaku, tetapi merupakan proses-proses dan prosedur-

prosedur untuk memperbaiki kinerja. TQM menyelaraskan usaha orang banyak

sedemikian rupa, sehingga mereka menghadapi tugasnya dengan penuh semangat dan

berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan.

Tujuan utama TQM adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produk-

tivitas dan efisiensi. TQM sebagai suatu prosedur untuk mencapai kesuksesan, dinilai

berhasil jika mutu dari suatu pekerjaan meningkat lebih baik kualitasnya dari

sebelumnya, produktivitasnya tinggi, serta menghasilkan produk yang lebih banyak dan

efisien dari sebelumnya. Terdapat lima unsur utama dalam penerapan TQM, yaitu: 1)

berfokus pada pelanggan; 2) perbaikan pada proses secara sistematik; 3) pemikiran

jangka panjang; 4) pengembangan sumberdaya manusia; dan 5) komitmen pada mutu.

Secara klasik, pengertian mutu atau quality menunjukkan kepada sifat yang

menggambarkan derajat “baik” nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok

oleh suatu lembaga kriteria tertentu (Sallis 2006). Konsep semacam ini bersifat absolut.

Sebagai lawan dari konsep yang absolut adalah konsep mutu yang bersifat relatif. Pada

konsep mutu absolut, derajat baiknya produk, barang atau jasa, mencerminkan tingginya

harga barang atau jasa itu dan tingginya standar atau penilaian dari lembaga yang

memproduksi barang itu. Sedangkan dalam konsep mutu yang bersifat relatif, derajat

mutu bergantung pada penilaian konsumen yang memanfaatkan barang.

Pandangan klasik tentang mutu yang bersifat absolut ini membawa implikasi,

bahwa dalam memproduksi barang atau jasa digunakan kriteria untuk menilai mutu dan

kriteria itu ditentukan oleh produsen atau pemasok barang. Dasar kriteria ini mengacu

pada produsen yang menentukan kualitas barang atau jasa yang diproduksinya. Oleh

karena itu, dalam rangka manajemen produksi agar menghasilkan produk yang bermutu

di lembaga yang bersangkutan biasanya yang menjalankan fungsi pengendalian mutu

(quality control).

C. Nilai Dasar, Konsep dan Tujuan TQM/MMT Sebagai Investasi Pendidikan

Pendidikan dapat dipandang sebagai proses investasi pengembangan mutu sum-

berdaya manusia dalam bentuk “manusia terdidik” (educated people). Jika suatu bangsa

tidak mampu mengembangkan sumber-sumber manusianya, maka bangsa tersebut tidak

akan dapat mengembangkan apapun; apakah sistem politik modern, aparat pemerintahan

yang cakap dan bersih, angkatan perang yang tangguh, atau perekonomian yang makmur

untuk membawa keadilan bagi seluruh penduduknya. Dalam literatur klasik telah lama

diakui bahwa, manusia terdidik digambarkan lebih bernilai dari sekedar sebuah mesin

canggih. Nilai tambah yang diperoleh dari investasi pendidikan yang berhasil diwujudkan

dalam bentuk private benefit dan social benefit. Private benefit merupakan kemampuan

yang memungkinkan seseorang dapat menghidupi dirinya sendiri secara bermartabat,

seperti memiliki pekerjaan yang layak dan hidup sehat; sedangkan social benefit

berwujud nilai tambah yang disumbangkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang

ditunjukkan memiliki produktivitas berkarya. Dalam konteks investasi, analisis pilar

pembelajaran meliputi: 1) learning to know; 2) learning to do; 3) learning to be; dan 4)

learning to live together.

Konstruksi kognitif yang berkaitan dengan hand-on experiences sangat penting

untuk mengarahkan orientasi perbuatan yang diperlukan, sehingga makna penting dari

learning to know merupakan dasar yang memberikan pemahaman wawasan pemetaan

pemahaman kognitif. Learning to do diarahkan pada kemampuan pemecahan masalah

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kepemilikan kedua kemampuan itu diperlukan

individu untuk mengayomi dirinya sebagai manusia dalam menghidupi dirinya sendiri

(learning to be self-help). Hal ini berarti bahwa, tugas seseorang bukan saja pada self-

help, namun kebermaknaannya dilihat dari sisi nilai tambah dalam mengsejahterakan

lingkungannya (learning to live together). Makna learning to live together bukan sekedar

menciptakan kehidupan yang damai tanpa permusuhan, namun lebih dari itu adalah,

bagaimana menjadikan sosok manusia yang memiliki kemampuan (sebagai hasil belajar)

untuk memakmurkan kehidupan umat manusia. Konsep ini berarti bahwa, sesama

manusia saling memberi nilai tambah, sehingga manusia yang terdidik dapat memelihara

dan memanfaatkan semua ekosistem kehidupan dengan baik.

Investasi pendidikan terjadi pada proses pembelajaran dalam kondisi atau situasi

sosial. Dalam konteks investasi, pembelajaran harus mampu mengkondisikan

kepemilikan nilai-nilai, sikap, pengetahuan, dan kecakapan (keterampilan) yang

dikehendaki sesuai dengan tujuan investasi. Pembelajaran sebagai esensi pendidikan

merupakan proses pengkondisian agar tujuan investasi dapat tercapai. Meskipun

pengakuan terhadap proses investasi pendidikan terjadi di rumah dan di masyarakat,

namun diyakini bahwa kelembagaan pendidikan formal merupakan tempat untuk

terjadinya proses pembelajaran yang lebih baik (better learning).

Akuntabilitas sekolah selalu harus didukung oleh komponen-komponen sistem yang

disiapkan secara khusus seperti kurikulum, pendidik, dan tenaga kependidikan; serta

dikendalikan dalam bentuk berbagai instrumen penjaminan seperti ujian dan akreditasi

sekolah. Kontekstual pemikiran berdasarkan uraian di atas, dapat diilustrasikan sesuai

gambar berikut.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa, penyelenggaraan pendidikan yang

berlangsung dengan sebaik-baiknya di lingkungan persekolahan; adalah untuk memenuhi

akuntabilitas publik sebagai investasi sumberdaya manusia yang strategis melalui proses

pembelajaran yang baik.

D. Penjaminan Mutu dalam Pendidikan

Istilah penjaminan mutu (quality assurance) pada awalnya digunakan di lingkungan

dunia bisnis barang dan jasa, dengan maksud untuk menumbuhkan budaya peduli mutu.

Jaminan mutu perlu dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada

customer pemakai produk. Dalam perkembangan selanjutnya, penerapan konsep jaminan

mutu ini ternyata tidak hanya terbatas di lingkungan bisnis dan industri, tetapi juga dalam

bidang pelayanan jasa pendidikan sejalan dengan munculnya gerakan akuntabilitas

pendidikan.

Dalam lingkungan sistem pendidikan; khususnya persekolahan, tuntutan akan

penjaminan mutu merupakan gejala yang wajar, karena penyelenggaraan pendidikan

yang bermutu merupakan akuntabilitas publik. Setiap komponen pemangku kepentingan

dalam pendidikan (orang tua, masyarakat, dunia kerja, pemerintah) selalu mempunyai

peran dan kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Mutu dalam

pengertian memenuhi spesifikasi sering disebut sebagai kesesuaian untuk tujuan atau

penggunaan, atau disebut pula sebagai definisi kualitas menurut produsen. Kualitas

menurut produsen ini dicapai bilamana produk atau jasa memenuhi spesifikasi yang telah

ditetapkan sebelumnya dalam suatu prosedur yang konsisten. Kualitas didemonstrasikan

oleh produsen dalam sebuah sistem yang dikenal sebagai sistem jaminan kualitas; yang

memungkinkan produksi secara konsisten dari produk dan jasa untuk memenuhi standar

atau spesifikasi tertentu. Bilamana produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi

spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan, maka produk atau jasa itu berkualitas. Hal

ini dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Ilustrasi di atas memberi gambaran bahwa, kualitas dipertimbangkan dari sisi

memenuhi persyaratan yang dituntut kastemer. Pandangan ini didasarkan oleh alasan

sederhana bahwa penilai akhir dari mutu adalah kastemer, sehingga tanpa mereka

lembaga tidak ada. Dalam kajian TQM/MMT, produk yang hanya memenuhi standar

sesuai ketetapan produsen, tidak menjamin dalam penjualan. Oleh karena itu, lembaga

harus menggunakan berbagai cara untuk menyelidiki atau mempelajari persyaratan-

persyaratan kastemer, kemudian menterjemahkannya ke dalam produk atau layanan baru

yang inovatif.

Seiring dengan semakin tingginya tingkat persaingan, maka manajemen sebuah

perusahaan mulai mengidentifikasi kekuatan sumber daya dan tata kerja inovatif. Artinya

penanganan mutu secara menyeluruh dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang

terkait mulai dari hulu sampai hilir, mencakup semua proses yang dilakukan sesuai

standar mutu (quality control), penjaminan mutu (quality assurance), yang mengarah

pada peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement). Apabila

pemikiran tersebut dikaitkan dengan konteks manajemen mutu pendidikan di Indonesia,

maka keterkaitan antara standar dengan proses pentahapannya dapat diilustrasikan

sebagai berikut.

Ilustrasi di atas memberi makna bahwa, penjaminan mutu dan peningkatan mutu

pendidikan memerlukan standar mutu, dilakukan dalam satu prosedur tata kerja yang

jelas, strategi, kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan; serta dilakukan

secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan pendidikan dewasa ini

menunjukkan adanya modal kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi acuan untuk mengkaji pencapaian

pendidikan, mutu pendidikan serta bidang yang membutuhkan peningkatan mutu

pendidikan. Pengkajian tersebut telah digariskan meliputi: 1) standar isi; 2) standar

proses; 3) standar kompetensi lulusan; 3) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5)

standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; dan 8)

standar penilaian pendidikan. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

E. Penjaminan & Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan me-

nengah di Indonesia terkait dengan: 1) pengkajian mutu pendidikan; 2) analisis dan

pelaporan mutu pendidikan; 3) peningkatan mutu pendidikan; dan 4) penumbuhan

budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Penelitian internasional mengindikasikan bahwa, para guru dan sekolah adalah

pihak-pihak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap hasil mutu pendidikan peserta

didik. Untuk alasan ini, maka cakupan sistem penjaminan dan peningkatan mutu

pendidikan perlu diarahkan pada penjaminan dan meningkatkan mutu untuk guru, kepala

sekolah, sekolah, dan tenaga inti lainnya di sekolah serta sistem yang mendukung

pekerjaan mereka. Definisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan

menengah dirumuskan sebagai: serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk

mengumpulkan, menganalisa dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu tenaga

pendidik dan kependidikan, program dan lembaga.

Proses penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas pening-

katan, menyediakan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta

membantu membangun budaya peningkatan yang berkelanjutan. Pencapaian mutu

pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah juga dikaji berdasarkan delapan SNP.

Hal ini berarti bahwa, penjaminan mutu akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu.

Delapan SNP menyediakan acuan untuk mengkaji pencapaian pendidikan, mutu

pendidikan serta bidang yang membutuhkan peningkatan mutu pendidikan.

Untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, hal ini dilakukan dalam suatu

konteks manajemen dan pemerintahan yang mendelegasikan sebagian besar tanggung

jawab implementasinya kepada propinsi, kabupaten dan sekolah.

Agar hal ini dapat berjalan dengan efektif dalam konteks kebijakan dan manajemen,

maka sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan perlu menyediakan

fleksibilitas secara memadai yang akan memungkinkan kabupaten dan sekolah untuk

mengkaji dan meningkatkan mutu di wilayah prioritas yang mencerminkan faktor

kontekstual lokal dan spesial. Hubungan antara berbagai elemen inti dalam sistem

penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dapat diilustrasikan sebagai

berikut:

Menurut Satori (2010), satu model yang dikembangkan secara rinci, ditawarkan

dengan tahapan siklus sebagai berikut: 1) perencanaan program; 2) rancangan pelak-

sanaan penjaminan mutu dan monitoring program; 3) pengembangan instrumen pe-

ngumpulan data; 4) pengumpulan dan pencatatan data; 5) verifikasi dan analisis data; 6)

laporan temuan; 7) identifikasi pencapaian dan aspek pengembangan; 8) pengembangan

dan implementasi pengembangan mutu; 9) monitor dan kajian hasil pelaksanaan program

peningkatan. Setelah dilakukan hingga tahap ke 9, maka selanjutnya proses tersebut

kembali ke tahap awal lagi yaitu perencanaan program.

F. Strategi Penjaminan dan Peningkatan Mutu

Diperlukan berbagai strategi dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu.

Apabila hal ini diimplementasikan dengan tepat, akan memberikan data kualitatif dan

kuantitatif terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan utama dari pengumpulan

data mutu, analisa data mutu, dan fase pelaporannya adalah untuk 1) memperoleh data

yang valid dan dapat diandalkan tentang kinerja lembaga pendidikan dan tenaga

kependidikan berdasarkan SNP untuk pengguna pada semua tingkatan; serta 2) men-

dukung inisiatif dan program peningkatan mutu pada tingkatan sekolah, kabupaten,

propinsi dan nasional. Strategi pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam sistem

penjaminan dan peningkatan mutu diupayakan untuk mengurangi kompleksitas, biaya,

dan sumber daya. Saat ini banyak data tentang pendidikan yang telah dikumpulkan,

namun sayangnya validitas dan keandalan dari data tersebut masih diragukan dan

penggunaannya juga belum efektif. Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, maka

dua prinsip utama yang mendorong perlunya pengembangan sistem penjaminan dan

peningkatan mutu adalah untuk: 1) meningkatkan strategi pengumpulan data sehingga

data yang terkumpulkan menjadi relevan, valid, dan handal; 2) menjamin bahwa data

dipergunakan lebih efektif untuk tujuan perencanaan, pengambilan keputusan dalam

perencanaan serta alokasi sumber daya untuk peningkatan mutu pendidikan.

Metode pengumpulan data dan sumber data yang dikumpulkan dalam sistem ini

memiliki potensi untuk memberikan informasi penjaminan mutu yang berharga, tentang

kinerja lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan jika dibandingkan dengan beberapa

atau semua standar dari delapan SNP. Metode pengumpulan data yang berbeda-beda

dapat menjadi lebih tepat dipergunakan untuk pengumpulan data tentang SNP yang

berbeda dibandingkan dengan metode penilaian lainnya. Sebagian metode pengumpulan

data dipandang tidak terlalu cocok untuk mengumpulkan data pendidikan untuk beberapa

SNP. Misalnya, untuk Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dimana merupakan proses

penjaminan dan peningkatan mutu yang didorong dari dalam sekolah, sehingga sekolah

tertentu akan mengumpulkan data mengenai bagian SNP tersebut yang secara khusus

terkait dengan dampak yang diberikan oleh sekolah, dalam meningkatkan hasil

pendidikan bagi peserta didik dan hal-hal terkait dengan peningkatan mutu di sekolah.

Informasi tambahan mengenai pencapaian sekolah dibandingkan dengan delapan

SNP akan dikumpulkan dari sekolah melalui strategi pengumpulan data sekolah lainnya

seperti Program Monitoring Sekolah, Guru dan Kepala Sekolah (Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota) dan pengumpulan data oleh Pusat Data dan Informasi (Padati-Balitbang

Diknas). Target sekolah kajian dipilih dan ditetapkan atas dasar kinerja sekolah, hasil

evaluasi diri, dan monitoring oleh Dinas Pendidikan Kab./Kota. Hal itu dapat

digambarkan sebagai berikut:

Program sertifikasi guru untuk sementara ini diyakini mendukung peningkatan

profesionalisme dan mutu kinerja guru. Bahkan jika disertai dengan program peningkatan

profesionalisme yang berkelanjutan akan memperkuat dampaknya terhadap penjaminan

dan peningkatan mutu pendidikan. Program akreditasi sekolah dilaksanakan oleh Badan

Akreditasi Propinsi secara bertahap mendorong sekolah untuk melengkapi tuntutan dan

mutu kinerja sesuai dengan delapan SNP. Pengembangan Sekolah Rintisan Mandiri,

Sekolah Standar Nasional, dan Sekolah Bertaraf Internasional menunjukkan orientasi

pada penguatan program penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Sejumlah

sekolah swasta yang dikelola dengan baik oleh badan hukum penyelenggaranya, juga

memperkuat upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pengumpulan data penjaminan mutu itu sendiri tidak akan membawa pada pe-

ningkatan dalam mutu pendidikan. Agar hal ini dapat berguna untuk tujuan peningkatan

mutu, maka data dan informasi tentang penjaminan mutu tersebut harus: 1) dikelola

dengan baik; 2) dianalisa dengan seksama; 3) dapat diakses; 4) dipergunakan untuk

mendorong perencanaan, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya dan program

peningkatan; serta 4) dipergunakan untuk membangun budaya peningkatan mutu yang

berkelanjutan di sekolah dan unit pendidikan lainnya.

Masing-masing dari kegiatan penjaminan mutu yang diilustrasikan dalam diagram

di atas akan memiliki relevansi untuk SNP tertentu. Strategi Pejaminan Mutu yang

ditunjukkan dalam diagram di atas merupakan upaya integratif, bilamana mungkin,

dilakukan dengan cara menyempurnakan dan mengembangkan strategi pengumpulan data

yang ada, tidak menciptakan strategi pengumpulan data yang baru. Proses ini dilakukan

dengan cara: 1) mendapatkan kesepakatan mengenai tujuan; 2) cakupan dan cara

implementasi dari masing-masing strategi penjaminan mutu; 3) mengaitkan proses

pengumpulan data dengan SNP; 4) membangun fleksibilitas proses untuk membantu

propinsi, kabupaten/kota dan sekolah; 5) mengumpulkan informasi yang terkait dengan

konteks lokal dengan tetap merujuk pada delapan SNP; 9) mengembangkan dan melatih

personil dalam penggunaan instrumen pengumpul data yang dapat diterapkan secara

nasional dengan sistem pelaporan yang standar; 10) mengembangkan kapasitas Lembaga

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan LPMP untuk mengelola dan menganalisa data;

serta 11) mengembangkan proses yang konsisten secara nasional dan menyediakan

pelatihan untuk memasukkan data, analisis, akses dan penggunaan data.

Masing-masing strategi penilaian mutu dikembangkan secara lebih terperinci

selama fase program pengembangan. Segera setelah program pengembangan disele-

saikan, akan dibuat manual teknis untuk masing-masing strategi, jika dibutuhkan.

Manual-manual ini akan memberikan keterangan terperinci mengenai proses imple-

mentasi dan tanggung jawab kelompok dan individu tertentu untuk penerapan strategi

penjaminan mutu. Kesemua strategi peningkatan mutu tersebut perlu dilakukan secara

sinergi yang melibatkan kelembagaan sekolah, pengawas, Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dan propinsi, Badan Akreditasi Sekolah, Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan (LPMP), Lembaga Peningkatan, Pengembangan, dan Pembinaan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan (LP4TK), dan Perguruan Tinggi LPTK.

Dalam rangka melakukan perubahan dari quality control ke quality assurance and

development maka diperlukan strategi manajemen perubahan. Pemahaman terhadap

kondisi saat ini melahirkan gagasan perlunya perubahan tata kerja dari kepatuhan

sekedar melaksanakan peraturan-peraturan ke kesadaran kepatuhan profesional; dimana

pendidik dan tenaga kependidikan melakukan perbaikan dan peningkatan atas dasar self-

professional management. Pada tingkat sekolah misalnya, perlu dikembangkan tata kerja

yang memungkinkan sekolah memperoleh dukungan dan memiliki alat untuk mencapai

kinerja yang diharapkan. Sekolah diberi peluang mengelaborasi standar nasional

pendidikan dalam konteks kebutuhannya untuk maju, sementara itu para pengawas,

aparat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyediakan dukungan yang memungkinkan

sekolah melakukan program perbaikan kinerjanya. Penelitian menunjukkan bahwa

prestasi siswa tidak semata-mata berkaitan dengan fasilitas dan kualifikasi guru, namun

lebih berkaitan dengan dilakukannya perencanaan pengajaran yang serius; melakukan

pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, serta

dilakukannya assessment dengan berbagai teknik.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa, pengembangan sistem penjaminan dan

peningkatan mutu dalam kerangka sistem pendidikan nasional memerlukan investasi

institusi (capacity building) yang terfokus pada perubahan pola pemahaman (mind set)

dan perubahan budaya kerja di antara orang-orang, terutama yang menduduki posisi

managerial. Dalam konteks ini, strategi perubahan dimulai dari membangun apa, untuk

apa, mengapa, dan bagaimana dengan sensitivity training, simulation, dan case analyses.

G. Refleksi dan Arah Pengembangan

Indonesia sejak tahun 1998 merupakan era transisi dengan tumbuhnya proses

demokrasi. Sejalan dengan hal ini, maka demokrasi juga telah memasuki dunia pen-

didikan nasional antara lain dengan lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini, bidang pendidikan bukan lagi merupakan

tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah

daerah, hanya beberapa fungsi saja yang tetap berada di tangan pemerintah pusat

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah. Perubahan dari sistem yang sentralisasi ke desentralisasi membawa konsekuensi-

konsekuensi yang jauh di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Selain perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang membawa banyak pe-

rubahan juga bagaimana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam

menghadapi persaingan bebas abad ke-21. Kebutuhan ini ditampung dalam Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta pentingnya tenaga guru dan

dosen sebagai ujung tombak dari reformasi pendidikan nasional. Sistem Pendidikan

Nasional era reformasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 diuraikan

dalam indikator-indikator akan keberhasilan atau kegagalannya, maka lahirlah Peraturan

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian

dijelaskan dalam Permendiknas RI.

Dalam situasi masyarakat Indonesia sekarang ini, muncul banyak kritikan baik dari

praktisi pendidikan maupun dari kalangan pengamat pendidikan mengenai pendidikan

nasional yang tidak mempunyai arah yang jelas. Dunia pendidikan sekarang ini bukan

merupakan pemersatu bangsa tetapi merupakan suatu ajang pertikaian dan persemaian

manusia-manusia yang berdiri sendiri dalam arti yang sempit serta mementingkan diri

dan kelompok. Hal tersebut disebabkan adanya dua kekuatan besar yaitu kekuatan politik

dan kekuatan ekonomi.

Dalam kenyataannya, bidang pendidikan masuk dalam subordinasi dari kekuatan-

kekuatan politik praktis, yang berarti pendidikan telah dimasukkan ke dalam perebutan

kekuasaan partai-partai politik; untuk kepentingan kekuatan golongannya. Pandangan

politik ditentukan oleh dua paradigma yaitu paradigma teknologi dan paradigma

ekonomi. Paradigma teknologi mengedepankan pembangunan fisik yang menjamin

kenyamanan hidup manusia. Paradigma ekonomi lebih mengedepankan pencapaian

kehidupan modern dalam arti pemenuhan-pemenuhan kehidupan material dan

mengesampingkan kebutuhan non material.

Manusia Indonesia tidak terlepas dari modernisasi seperti teknologi informasi dan

teknologi komunikasi. Neoliberalisme pendidikan membawa dampak positif dan negatif.

Positifnya yaitu pendidikan menunjang perbaikan hidup dan nilai negatifnya yaitu

mempersempit tujuan pendidikan atas pertimbangan efisiensi, produksi, dan

menghasilkan manusia-manusia yang dapat bersaing, yaitu mencari keuntungan sebesar-

besarnya terhadap investasi yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan.

Demi mencapai efisiensi dan kualitas pendidikan maka disusunlah beberapa upaya

standarisasi, sehingga muncul konsep-konsep seperti ujian nasional.

Dalam kondisi ini maka, sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan

harus dibangun dan dikembangkan secara nasional dalam upaya meningkatkan daya

saing, pencitraan, dan akuntabilitas publik. Penjaminan mutu merupakan serangkaian

proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data

mengenai kinerja dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, program dan lembaga.

Proses penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan,

menyediakan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta

membantu membangun budaya peningkatan berkelanjutan.

Pencapaian mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia

dikaji berdasarkan delapan SNP. Dalam perspektif implementasi, sistem penjaminan dan

peningkatan mutu akan mengungkapkan keandalan SNP sebagai rujukan mutu

pendidikan dan kinerja pengelola pendidikan. Dengan demikian akan terjadi upaya atau

proses validasi empiris SNP yang mencakup: 1) pemetaan semua standar untuk

mengidentifikasi apakah terjadi tumpang tindih dan kesenjangan, yang selanjutnya

dilakukan perbaikan sehingga SNP dapat diakses, dipahami, dan digunakan dengan

mudah; 2) mengembangkan sejumlah indikator pencapaian yang terkait dan dapat diukur

untuk semua standar, sehingga dapat dipergunakan untuk membantu tenaga kependidikan

untuk melihat apakah suatu standar tertentu telah tercapai.

Indikator pencapaian adalah hal atau bukti untuk memandu keputusan apakah

standar tertentu, atau aspek dari satu standar telah tercapai. Indikator pencapaian harus

dipergunakan untuk memandu pengembangan instrumen penilaian dan penjaminan mutu.

Pengembangan patok duga untuk setiap standar yang menunjukkan tingkat kinerja sesuai

kebutuhan untuk satu standar atau aspek dari standar tertentu yang harus dicapai. Upaya-

upaya yang dilakukan itu dipublikasikan dalam bentuk Kerangka Kerja Indikator untuk

Laporan Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Nasional atas pencapaian SNP. Kerangka kerja

ini akan menjadi dokumen inti untuk mengarahkan pengumpulan data pencapaian SNP

oleh tenaga kependidikan dan unit pendidikan.

Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan tidak

lain adalah merupakan usaha “jasa” yang memberikan pelayanan kepada pelanggannya,

yaitu mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan tersebut. Mereka yang belajar bisa

merupakan mahasiswa/pelajar/siswa/peserta belajar yang biasa disebut pelanggan utama

(primary external customers). Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan

pendidikan dari lembaga tersebut.

Para pelanggan terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga pendidikan,

yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan mereka ini disebut

sebagai pelanggan sekunder (secondary external customers).

Pelanggan lainnya yang bersifat tersier adalah lapangan kerja, baik pemerintah

maupun masyarakat pengguna output pendidikan (tertiary external customers). Selain itu,

dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya yang berasal dari intern

lembaga; mereka itu adalah para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi lembaga

pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan (internal customers).

Walaupun para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi, serta pimpinan lembaga

pendidikan tersebut terlibat dalam proses pelayanan jasa, tetapi mereka termasuk juga

pelanggan jika dilihat dari hubungan manajemen.

Mereka berkepentingan dengan lembaga tersebut untuk maju, karena semakin maju

dan berkualitas maka mereka diuntungkan. Seperti disebut di atas bahwa, program

peningkatan mutu harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan

pendidikan suatu lembaga haruslah memperhatikan kebutuhan masing-masing pelanggan.

Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan

harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan.

Mendasarkan pada hal-hal di atas, tampak bahwa sebenarnya mutu pendidikan

adalah merupakan akumulasi dari semua mutu jasa pelayanan di lembaga pendidikan

yang diterima oleh para pelanggannya. Layanan pendidikan adalah suatu proses yang

panjang, dan kegiatannya saling dipengaruhi oleh kegiatan yang lain. Bila semua

kegiatan dilakukan dengan baik, maka hasil akhir layanan pendidikan tersebut akan

mencapai hasil yang baik, berupa “mutu terpadu”.

H. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dipaparkan beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. TQM/MMT adalah suatu pendekatan yang sistematis, praktis, dan strategis dalam

menyelenggarakan roda aktivitas suatu organisasi, yang mengutamakan kepentingan

pelanggan; dimana pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengendalikan

mutu.

2. TQM/MMT dapat diartikan sebagai pengelolaan kualitas semua komponen (stake-

holder) yang berkepentingan dengan visi dan misi organisasi; sehingga TQM

bukanlah merupakan suatu pembebanan atau pemeriksaan; tetapi sebagai usaha untuk

melakukan sesuatu yang benar setiap waktu, daripada melakukan pemeriksaan

(checking) pada waktu tertentu ketika terjadi kesalahan.

3. Dalam bidang pendidikan, TQM/MMT merupakan suatu cara untuk mengelola

lembaga pendidikan berdasarkan filosofi bahwa, meningkatkan mutu harus diadakan

dan dilakukan oleh semua unsur lembaga sejak dini; dimana hal ini harus berlangsung

secara terpadu dan berkesinambungan, sehingga pendidikan sebagai jasa berupa

proses budaya dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan.

4. Diperlukan pengkajian secara baik dalam menerapkan TQM/MMT dalam ruang

kelas, sehingga dapat memberi jaminan dalam pengembangan TQM/MMT guna

mewujudkan kondisi pendidikan yang efektif sebagai institusi yang berpengaruh pada

kualitas siswa.

5. Penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam ling-

kungan persekolahan untuk memenuhi akuntabilitas publik sebagai investasi

sumberdaya manusia yang strategis melalui proses pembelajaran yang baik; dimana

diperlukan standar mutu yang dilakukan dalam satu prosedur tata kerja yang jelas,

strategi, kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan; serta berlangsung

secara berkesinambungan.

6. Kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia dewasa ini harus mengacu pada

delapan SNP; yang berfungsi untuk mengkaji pencapaian pendidikan, mutu pen-

didikan serta bidang yang membutuhkan peningkatan mutu pendidikan.

7. Dalam rangka melakukan perubahan dari quality control ke quality assurance and

development di bidang pendidikan, maka diperlukan strategi manajemen perubahan

yang dapat melahirkan gagasan perlunya perubahan tata kerja.

8. Sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan harus dibangun dan dikem-

bangkan secara nasional dalam upaya meningkatkan daya saing, pencitraan, dan

akuntabilitas publik.

9. Mutu pendidikan adalah merupakan akumulasi dari semua mutu jasa pelayanan di

lembaga pendidikan yang diterima oleh para pelanggannya sebagai suatu proses yang

panjang, dan kegiatannya saling dipengaruhi oleh kegiatan yang lain; sehingga

layanan pendidikan tersebut akan mencapai hasil akhir yang baik, berupa “mutu

terpadu”.

DAFTAR PUSTAKA

Morgan, C. dan Murgatroyd, S. (1994). Total Quality Management and School.

Philadelphia: Open University Press. Buckingham.

Mukhopadhyay, M. (2005). Total Quality Management in Education, Second Ed.

London: Sage Publication.

Sallis, E. (2006). Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pen-

didikan) terjemahan Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurozi, cetakan II, Yogyakarta:

IRCiSod.

Satori Djam’an (2010). Sistem Penjaminan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Forum komunikasi, interaksi dan kolaborasi pendidik. Diakses 1 Oktober 2010. http://www.info@gurupembaharu.com