UPAYA PENEGAKKAN HAMIsya Ferischa Himawan 10/ X MIA-2Marcellia Claresta , Tjoa 16/ X MIA-2Novita Raharja 20/ X MIA-2Nur Indah Meyrianawati 21/ X MIA-2Taneke Kusuma Putri S 25/X MIA-2

Hambatan dan tantangan dalam Penegakkan HAM

• Kondisi sosial budaya yang berbeda• Kesulitan penyampaian informasi dalam

komunikasi• Kebijakan yang menimbulkan pro-kontra

masyarakat• Rendahnya pemahaman masyarakat tentang

HAM

• Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia

• Lemahnya instrumen penegakkan HAM• Banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi,

kolusi, dan nepotisme yang melanggar hak orang lain

Tujuan dan Tugas Komnas HAM

Tujuan :Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM.Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

Tugas :• Melindungi masyarakat indonesia• Melindungi atas segala hak seseorang untuk

berpendapat; agar tak ada yang saling adu mulut

• Menjadikan indonesia menjadi negara yang lebih baik

• Upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap orang dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran

• mengumpulkan data dan informasi serta menerima pengaduan masyarakat

Lembaga yang Mengawasi Pelaksanaan HAM di Indonesia

• Komnas HAMLembaga ini membantu warga Negara Indonesia mendapatkan hak asasi mereka sesuai dengan asas Pancasila, UUD 1945 dan hak secara dunia melalui Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Komisi juga menjadi jembatan antara hukum Indonesia dengan warga Negara Indonesia yang memperjuangkan hak nya sebagai manusia.

• Komnas Perlindungan AnakFungsi Komisi untuk juga untuk memantau, mengawasi kebijakan negara yang dapat memberatkan anak dalam haknya sebagai warga Negara Indonensia. Komisi ini juga berfungsi sebagai mediator dalam kasus-kasus hukum yang menimpa anak-anak baik sebagai korban atau pelanggar hukum.

• . Komnas Perlindungan PerempuanFungsi Komnas perlindungan perempuan yang melindungi perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan. Komisi ini sebagai mediator atau negosiator antara pemerintah dengan warga Negara perempuan dalam memperjuangkan hak warga negara mereka.

• YLBHIYLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) merupakan lembaga di Indonesia yang menyediakan payung bantuan hukum bagi mereka yang terkena kasus hukum. Dalam membantu kasus-kasus hukum, klien juga ikut terlibat sehingga dapat menyelesaikan masalah hukum mereka secara mandiri tanpa bantuan pengacara.

• LBHLembaga Bantuan Hukum ini merupakan lembaga yang tersebar di seluruh kota di Indonesia, posisinya hampir sama dengan YLBHI dan merupakan payung bantuan hukum untuk warga Negara Indonesia. LBH lebih memfokuskan bantuan mereka ke warga yang tidak mampu secara ekonomi, yang mengalami penggusuran lahan, kasus pekerja yang di PHK, serta pelanggaran Hak asasi manusia lainnya secara umum.

Lembaga Internasional yang Mengawasi Pelaksanaan HAM

• International Criminal Tribunal for Yogoslavia (ICTY) pada tahun 1993 dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat perang.

• International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) pada tahun 1994 dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat perang antar suku di Rwanda.

Human Rights Watch Freedom HouseAnti-Slavery InternationalSave Children

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Korban Pelanggaran HAM

Memberikan KompensasiMemberikan RestitusiMemberikan Rehabilitasi

Sangsi Internasional terhadap Negara yang Melanggar HAM 1. Diberlakukan travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya. Ini akan berakibat langsung seperti wisatawan menjadi sepi dan juga terjadi penundaan berbagai transaksi dagang, dan hal ini akan merugikannya.

2. Pengalihan Investasi atau penanaman modal asingHal ini akan menghambat pembangunan ekonomi dan perdagangan di negara tersebut. Stabilitas keamanan yang baik akan menjadikan rasa aman penanam modal di suatu negara.

3. Pemutusan hubungan diplomatik Lazimnya hal itu dimulai dari pengurangan jumlah korps diplomatik dan disusul pengurangan berbagai aktivitas kedutaan, maka akan sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik secara total. Pelaksanaan proses pemutusan hubungan diplomatik ini berlaku asas resiprositas, yakni asas timbal balik.

4. Pengurangan bantuan ekonomiDapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh suatu negara atau mengajak negara-negara dalam suatu komunitas atau organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi untuk mengurangi bantuan terhadap negar tersebut.

5. Pengurangan tingkat kerjasama Pengurangan kerja sama antar negara sering menjadi indikasi adanya ketidakcocokan dalam hubungan antar negara. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas dan variasi kerja sama antar negara dapat menjadi indikasi akrabnya hubungan dan kerjasama antar negara.

6. Pemboikotan Produk Ekspor Ketidaksenangan pemerintah suatu negara dapat dimanifestasikan dalam bentuk penolakan terhadap produk industri atau barang perdagangan dari negara tertentu. Secara teknis dapat dilakukan tindakan proteksi dengan cara legal formal menaikkan tarif pajak masuk bagi barang dagangan dari negara lain.

7. Embargo ekonomi Embargo ekonomi adalah suatu upaya untuk menekan suatu negara yang dianggap menentang keputusan atau kebijakan bersama. Yakni, dengan cara melarang masuknya berbagai barang yang dianggap perlu, agar negara yang diembargo mengubah kebijakan nasionalnya sesuai dengan keinginan negara pengembargo.