PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM SEKTOR PENERIMAAN NEGARA

Jakarta, 10 Juni 2014Sigit Danang Joyo

UKP-PPP

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA“Pengelolaan keuangan negara meliputi

penerimaan dan pengeluaran (penggunaan) keuangan negara”.

“Uang yang menjadi hak negara namun belum masuk ke kas (Penerimaan

Negara) dan uang yang sudah ada di kas negara (APBN) derajatnya sama

sehingga treatment dan penanganannya juga harus seimbang”.

“Pembuktian atas kejahatan terhadap uang negara yang belum masuk ke kas negara lebih sulit dibandingkan dengan

pembuktian atas kejahatan terhadap penggunaan dana APBN”.

“Political Will negara terkait penegakan hukum sektor penerimaan negara masih

jauh dari optimal”.

2

KOMPOSISI PENDAPATAN NEGARA

3

RINGKASAN APBN, 2007–2013TABEL 2

(miliar rupiah)

 2009 2010 2011 2012 2013LKPP LKPP LKPP APBNP APBN

A. Pendapatan Negara dan Hibah 848.763,20 995.271,50 1.210.599,60 1.358.205,00 1.529.673,10 I. Penerimaan Dalam Negeri 847.096,60 992.248,50 1.205.345,70 1.357.380,00 1.525.189,50 1. Penerimaan Perpajakan 619.922,20 723.306,70 873.874,00 1.016.237,30 1.192.994,10 a. Pajak Dalam Negeri 601.251,80 694.392,10 819.752,50 968.293,20 1.134.289,20 b. Pajak Perdagangan Internasional 18.670,40 28.914,50 54.121,50 47.944,10 58.704,90 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 227.174,40 268.941,90 331.471,80 341.142,60 332.195,40 II. Hibah 1.666,60 3.023,00 5.253,90 825,10 4.483,60B. Belanja Negara 937.382,10 1.042.117,20 1.294.999,20 1.548.310,40 1.683.011,10 I. Belanja Pemerintah Pusat 628.812,40 697.406,40 883.722,00 1.069.534,40 1.154.380,90 II. Transfer Ke Daerah 308.585,20 344.727,60 411.324,80 478.775,90 528.630,20 1. Dana Perimbangan 287.251,50 316.711,40 347.246,20 408.352,10 444.798,80 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 21.333,80 28.016,20 64.078,60 70.423,90 83.831,50 III. Suspen -15,6 -16,80 -47,50 0,00 0,00C. Keseimbangan Primer 5.163,20 41.537,50 8.862,40 -72.319,90 -40.094,20D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) -88.618,80 -46.845,70 -84.399,60 -190.105,30 -153.338,00E. Pembiayaan 112.583,20 91.552,00 130.948,90 190.105,30 153.338,00 I. Pembiayaan Dalam Negeri 128.133,00 96.118,50 148.748,00 194.531,00 172.792,10 II. Pembiayaan Luar negeri (neto) -15.549,80 -4.566,50 -17.799,20 -4.425,70 -19.454,20Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 23.964,40 44.706,30 46.549,30 0,00 0,00

Prosentase penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara 73% 73% 72% 75% 78%

Perbandingan Pengelolaan Sektor Penerimaan dan PengeluaranNo Topik Penerimaan Negara Pengeluaran Negara

1 Jenis Pajak dan Beacukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (SDA, Laba BUMN, Hibah dan sebagainya)

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi, fungsi (pelayanan umum, fasilitas, kesehatan dll) dan Belanja Pemerintah (Pegawai, Barang, bunga utang, subsidi, hibah dan operasional lainnya)

2 Audit oleh BPK (Pengawasan) ParsialTidak ada pembanding semisal potensi penerimaan pajak

Basisnya adalah anggaran dan dapat dilakukan secara Komprehensif

3 Penegakan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Polri, KPK dan Kejaksaan Agung

4 Penentuan Target Berdasarkan hitungan makro APBN

Berdasarkan hitungan makro APBN

4

KEBOCORAN PENERIMAAN NEGARA

5

“ Selama 2013, terdapat 1.271 tersangka (dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) dengan potensi kerugian negara 7, 3 T” (Sumber : ICW 2014)

KORUPSI KEUANGAN NEGARA

“Ada 40 juta warga telah mampu membayar pajak tetapi belum membayar. Potensinya diperkirakan minimal Rp 150 triliun” (Sumber : Dirjen Pajak 2014).“Ditjen Pajak minerba pada 2012 data mencapai 228 juta dolar AS, namun data World Coal Association (WCA) mencapai 443 juta dolar AS. Sementara itu, berdasarkan data US Energy Information Administration (EIA), nilainya mencapai 452 juta dolar AS” (Sumber: Rillis KPK 2014).

PENERIMAAN NEGARA

Tahun 2010 penyidikan pajak menangani pidana pajak dengan potensi kerugian negara sebesar 2,6 Triliun, pada tahun yang sama yang telah divonis senilai Rp. 710 M.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2013 mengungkapkan sebanyak 10.996 kasus senilai Rp13,96 triliun.

Tidak Pernah Ada Data yang Pasti

MENGAPA KEBOCORAN CUKUP TINGGI1. Tidak Pernah Ada Penghitungan Potensi Pajak Yang Jelas

Sehingga Gap Antar Potensi dan Penerimaan Sangat Lebar.Hasil Kajian BKF (Inpres PPK No 1 Tahun 2013) mengenai Potensi Penerimaan PPh Nonmigas, dan Potensi Penerimaan PPN, dan Daya Pajak Tahun 2012 (Trilliun Rupiah)

• Potensi PPH OP dan Badan sebesar Rp. 538,71 T dan tergali sebesar Rp. 381,61 T (70%).

• Potensi PPN Rp. 418,89 T dan tergali sebesar Rp. 337,59 (80 %).

• Terdapat sekitar Rp. 238,4 T yang lost (karena keterbatasan sistem atau pelanggaran).

6

MENGAPA KEBOCORAN CUKUP TINGGI2. Tidak Ada Mekanisme Audit Oleh Lembaga Independen.

• BPK tidak memiliki kewenangan meng-audit Wajib Pajak sehingga sangat tergantung pada kertas kerja pemeriksa pajak;

• Tidak ada data pembanding (data potensi penerimaan negara).

3. Lemahnya Penegakan Hukum Sektor Penerimaan Negara• Political Will selama ini meng”anak tiri”kan PPNS• SDM baik integritas maupun kapasitas(Contoh : 90 % PPNS

lulusan STAN yang belum berlatar belakang hukum). • Kriminalisasi PPNS oleh Oknum Penegak Hukum Lain

(contoh : pemidanaan dengan dalih pengambilan dokumen secara tidak sah bersamaan pengungkapan penyimpangan pajak serius).

7

MENGAPA KEBOCORAN CUKUP TINGGI4. SDM yang belum memadai

• Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio jumlah pegawai pajak di Indonesia mencapai 1:7.700. Tahun 2013 jumlah wajib pajak total sebanyak 25.857.390 tang terdiri dari Wajib Pajak Badan 2.218.573, orang pribadi sebanyak 23.082.822 dan Bendahara 555.995.Pada periode 2009 – 2012, tingkat kepatuhan WP justru mengalami penurunan dari 54 persen pada tahun 2009 menjadi 41 persen pada tahun 2012.

Rasio Pegawai Pajak dengan Jumlah Penduduk

8

Negara Pegawai Pajak Penduduk Rasio

Jerman 110 ribu 80 juta 1 : 727

Australia 25 ribu 25 juta 1 : 1.000

Jepang 66 ribu 120 juta 1 : 1.818

Indonesia 31 ribu 240 juta 1 : 7.700

9

DATABASE

Potensi Berbasis Mikro

Pengawasan

Penegakan Hukum

ONE DATABASE

“ Perlunya pusat data dan informasi terkait seluruh potensi pajak dan PNPB secara terperinci ”

LANGKAH INTEGRASI DATA (Inpres PPK 2014)

Pengumpulan potensi yang melibatkan dua unsur utama yaitu : Intelejen di Bidang Keuangan dan K/L/Pemda di masing-masing sektor.

Data tersebut dapat diakses dalam rangka optimalisasi pendapatan negara baik melalui pembinaan maupun penegakan hukum.

10

Contoh Kasus

No Kabupaten Pajak AlatBerat

PBBPertambgn Royalti Iuran Tetap Jumlah

1. Kolaka Utara, Jml menunggak: pjk alat berat 2 perush, PBB 5 perush, royalti 5 perush, landren 5 perush

122.347.468 2.508.173.280

69.671.480.000 274.640.000 72.576.640.748

2.Konawe Selatan, Jml menunggak: pjk alat berat 8 perush, PBB 6 perush, royalti 3 perush, landren 6 perush.

875.757.184 3.000.928.320

26.749.980.000 558.441.600 31.185.107.104

3 Konawe Utara, jml menunggak : pjk alat berat 9 perush, PBB 12 perush, Royalti 12, Landren 13 perush

1.310.286.984 2.477.484.000

68.819.000.000 923.136.000 73.529.906.984

4. Konawe, Jml menunggak: pjk alat berat 1 perush, PBB 1 perush, royalti 1 perush, landren 1 perush

31.861.045 18.720.000 520.000.000 8.000.000 578.581.045

5. Kolaka, Jml menunggak: pjk alat berat 1 perush, landren 4 perush 20.979.980 - - 467.040.000 488.019.980

6 Bombana, Jml menunggak: pjk alat berat 7 perush, PBB 4 perush, royalti 3 perush, landren 3 perush 1.209.419.602 2.710.071.720 25.149.160.000 283.944.000 29.352.595.322

Jumlah 3.570.652.263 10.715.377.320 190.909.620.000 2.515.201.600 207.710.851.183

11

Tabel Potensi Kekurangan Penerimaan Negara di Sulawesi Tenggara akibat Pertambangan Tidak

Sesuai Prosedur

Sumber : Gubernur Sulawesi Tenggara 2013

PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM“Penegakan Hukum Sektor Keuangan bukan hanya milik Kepolisian,

Kejaksaan dan KPK”

12

“Terdapat peran besar di PPNS Pajak, Bea Cukai, dan lain-lain”

PERMASALAHAN :1) Political Will selama ini meng”anak tiri”kan PPNS2) SDM baik integritas maupun kapasitas(Contoh : 90 % PPNS

lulusan STAN yang bukan berlatar belakang hukum) 3) Kriminalisasi PPNS oleh Oknum Penegak Hukum Lain (contoh :

pemidanaan dengan dalih pengambilan dokumen secara tidak sah bersamaan pengungkapan penyimpangan pajak serius)

PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM

Satu koordinasi penanganan financial crime yang terhubung dengan kejahatan sektoral.Contoh: Saat ini sudah ada MOU tanggal 20 Desemeber 2012 dan Peraturan bersama tanggal 20 Mei 2013.

13

UKP4 dan BP REDD+ memfasilitasi Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Kehutanan, Kementerian LH, PPATK, DJP dan Kemehub untuk melakukan investigasi

kejahatan terkait Hutan dan lahan Gambut (terutama terkait kasus prioritas).

New Approach

UU Kehutanan

UU SDAH

UU PPLH

UU Tata Ruang

UU Perkebunan

UU Minerba

UU Perpajakan

UU TPPU

UU Tipikor

Pendekatan Lama

UU Tipikor

SATGAS/UNIT KEJAHATAN KEUANGAN

14

UNIT / SATUAN TUGAS FINANCIAL CRIMES

PAJAK

POLRI KEJAKSAAN PPATK

KPK

OJKBEA CUKAI

FUNGSI :1) Koordinasi Penegakan Hukum2) Optimalisasi Pemulihan Aset

3) Optimalisasi Database

LINGKUP :Uang masuk ke kas negara, perusahaan, pasar modal dan segala kejahatan yang

menyangkut keuangan (Financial Crime).

15

1. Penguatan Data Base Nasional yang berisi data-data terkait potensi penerimaan negara secara menyeluruh;

2. Pembentukan Unit Khusus Untuk Penanganan Financial Crime yang bertugas mengkoordinasikan antar lembaga penegak hukum;

3. Penguatan Penegakan Hukum Sektor Penerimaan Negara (Pajak dan BeaCukai) termasuk perbaikan regulasi untuk menghindari tumpang tindih aturan serta pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara PPNS, Polri, KPK dan Kejaksaan;

4. Penguatan Kerjasama Internasional sektor penerimaan negara (Pajak dan Bea Cukai);

5. Penerapan Whistle Blowing System;6. Audit Penerimaan Negara secara berkala.

Perbaikan Penegakan Hukum Sektor Keuangan Negara

16

TERIMA KASIH