Upload
pusren-gun-sdm-kes
View
556
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TENAGA
KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
DI INDONESIA
RIAU, 1 OKTOBER 2014
LATAR BELAKANG
• Globalisasi masuknya Tenaga Kesehatan Warga
Negara Asing
• Pelayanan kesehatan unsur perdagangan jasa
diatur di tingkat bilateral & regional
• Berpotensi:
1. Alih iptek & peningkatan daya saing nakes
2. “Mengurangi” peluang kerja nakes Indonesia.
3. Mengancam patient safety jika tidak sesuai standar pelayanan
• Perlu penguatan domestic regulation termasuk
binwas yang terpadu terhadap TK WNA
ISU STRATEGISPENDAYAGUNAAN TK-WNA
1. Kegiatan melalui beberapa jalur perizinan:
a) Kemkumham
b) Kemnakertrans,
c) Pemerintah Daerah
d) Jalur instansi pemerintah pusat lainnya.
2. Belum terintegrasinya sistem informasi pendayagunaan
TKWNA
3. Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan
4. Kuatnya desakan masuknya TKWNA ke Indonesia
5. Perlunya penguatan implementasi regulasi domestik
REGULASI
Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang- Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996 tentangTenaga Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No 2052 tahun 2013 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
Peraturan Menteri Kesehatan No 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA).
Pendayagunaan TK-WNA
Permenkes No. 67
tahun 2013
PRINSIP-PRINSIPPENDAYAGUNAAN TK WNA
Memiliki hubungan bilateral
Melalui Pengguna atauPenyelenggara
Pengaturan oleh PemerintahPusat bekerjasama dgn
Pemda & Institusi/Lembagayg mengatur perizinan, kompetensi & registrasi
TKWNA
RUANG LINGKUP PENDAYAGUNAAN TK-WNA
Pelayanan Kesehatan
Diklat Kesehatan
Baksos Bidang
Kesehatan
Penelitian Kesehatan
MEKANISME PERIZINAN DAN REKOMENDASI
Tim Koordinasi Perizinan TK-WNA
Menteri melalui Kepala Badan menugaskan Tim Koordinasi
untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan
persyaratan rekomendasi yang diajukan Pengguna.
Tim terdiri atas unsur:
Unit teknis terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
KKI;
MTKI; dan
KFN.
Tim Koordinasi menerbitkan rekomendasi atau suratpenolakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerjasejak berkas permohonan diterima lengkap.
Rekomendasi selanjutnya diteruskan kepadaKementerian/Lembaga terkait sesuai jenis kegiatan yangakan dilaksanakan.
Yankes langsung/tdk langsung padapasien di fasyankes pengguna
Menggunakan pendamping untuk alihIPTEK
Kompetensi TKWNA belum dimilikioleh nakes Ind/dlm jmlh sedikit
1. Pelayanan Kesehatan
Kualifikasi TK-WNA
Pengguna TK-WNA
Medis : dr Sp atau drg Sp
Nakes lain : S-1 /setara
Serkom; STRA Khusus/STRS & SIP/SIK
RS kelas A & B terakreditasi
Fasyankes tertentu yg ditetapkan Menteri
Cek List Persyaratan Pendayagunaan TK-WNA Dalam Kegiatan Pelayanan Kesehatan
No Dokumen Cheklist Keterangan
PERSYARATAN PENGGUNA
1 Akte badan hukum
2 Sertifikat akreditasi bagi rumah sakit3 Surat izin operasional tetap rumah sakit minimal
telah berjalan 2 tahun bagi fasilitas pelayanan
kesehatan tertentu
4 Surat keterangan domisili
5 Bagan struktur organisasi6 Surat bukti wajib lapor ketenagakerjaaan yang
masih berlaku
7 Surat keterangan memenuhi kesehatan lingkungan
sesuai peraturan perundang-undangan
LANJUTAN........
PERSYARATAN UMUM Cheklist Keterangan1 Daftar Riwayat Hidup
2 Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh institusi pendidikan tenaga
kesehatan yang menerbitkan di negara asal
3 Fotokopi sertifikat kompetensi maupun kualifikasi tambahan lain yang telah
dilegalisir oleh organisasi profesi dan instansi atau badan hukum yang diakui
oleh pemerintah di negara asal
4 Surat Tanda Regristrasi sebagai tenaga kesehatan yang masih berlaku dari
negara asal
5 Surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 tahun terakhir berturut-turut
sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya
6 Surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan
praktik untuk dokter/dokter ggig, atau kegiatan dibidang kesehatan untuk
tenaga kesehatan lain serta mengikuti pendidikan/pelatihan profesi
berkelanjutan (CPD)
7 Letter of goodstandingdari organisasi profesi negara asal; (atau negara
tempat kerja terakhir)8 Surat keterangan sehat fisik dan mental dari negara asal
9 Surat pernyataan yang berisi tujuan pendayagunaan TK WNA
10 Surat pernyataan besedia mematuhi peraturan perundangan-undangan,
sumpah profesi kesehatan, dan kode etik profesi kesehatan yang berlaku di
Indonesia
11 Surat pernyataan besedia melakukan alih ilmu pengetahuan teknologi dan
ilmu pengetahuan kepada tenaga pendamping
12 Fotokopi paspor calon TK WNA
13 Sertifikat dari Pusat Bahasa Indonesia
14 Surat pernyataan akan bekerja sesuai keahlian dan uraian penjabaran
kompetensinya
LANJUTAN.......
PERSYARATAN TAMBAHAN
Surat pernyataan kesanggupan menanggung
biaya hidup TK WNA dari Pengguna, dengan
menunjukkan bukti kemampuan menanggung
biaya hidup minimal untuk jangka waktu 2 tahun di
Indonesia
PESYARATAN TEKNIS
1 Sertifikat kompetensi
2 STRA Khusus/STR Sementara
3 SIP/SIK
2. Pendidikan & Pelatihan Kesehatan
Meliputi :
a. TK-WNA yang memberikan dan
mengikuti pendidikan formal
b. TK-WNA yang memberikan dan
mengikuti pelatihan
Pendidikan Kesehatan
Pengguna Kegiatan Pendidikan Formal
Tenaga pendidik pd satuan pendidikan formal bidang kesehatan
Minimal dr.Sp/drg.Sp dgn kualifikasi tambahan /setara atau nakes lain dgn gelar akademik Magister/setara
- Pendidik Klinis Serkom dan STRS
- Pendidik Non klinis sesuai peraturan bidang pendidikan
Institusi pendidikan tenaga kesehatan yangmemiliki izin dan program studi yang terakreditasi
Merupakan peserta didik pada satuanpendidikan formal bid kes yg kontak langsungpasien untuk memperoleh ijazah dan/atauserkom
Kualifikasi
Tenaga medis : dokter/dokter gigi
Tenaga kesehatan lain : D3 atau setara
Sertifikat kompetensi, STR bersyarat, SIP/SIK
TKWNA yang mengikuti pendidikan
Penyelenggara : Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan; Rumah Sakit Pendidikan; Dan Organisasi Profesi Yang Diakui
Pemerintah Hanya dapat mendayagunakan TKWNA
paling lama 60 (enam puluh) hari dantidak dapat diperpanjang
Harus memiliki izin penyelenggaraansetelah memenuhi persyaratan umumserta persyaratan tambahan
PERSYARATAN TEKNIS
1 Sertifikat Kompetensi
2 STRA Khusus/STR Sementara
3 STR Bersyarat
4 SIP/SIK
PERSYARATAN TAMBAHAN
1 Dokumen bukti pengakuan komptensi dan kualifikasi
tambahan dari kolegium bidang ilmu yang sama atau
kolegium pengampu di Indonesia
2 Daftar publikasi ilmiah yang sesuai dengan pendidikan dan
pelatihan
3 Surat pernyataan Pengguna untuk menyediakan fasilitas,
sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan
alih ilmu pengetahuan dan teknologi
4 Izin dari kementrian yang menyelenggarakan urusan
bidang pendidikan bagi pemberi pendidikan
3. Bakti Sosial Bidang Kesehatan
• Berupa pelayanan kesehatan langsung kpd pasien/klien
• Di bawah tanggungjawab nakes Ind yg memiliki STR & SIP/SIK dg kompetensi yg setara & memperoleh izin dr Kadinkes kab/kota setempat
• Penyelenggaraan harus memiliki surat persetujuan TK-WNA dari KKI/MTKI/KFN dan Izin penyelenggaraan
Tenaga medis, dokter spesialis/dokter gigi spesialis; dan
Tenaga kesehatan lain, minimal S1 atau yang setara.
Kualifikasi TK-WNA Bakti Sosial:
Penyelenggara Bakti Sosial TK-WNA
a) Rumah sakit dengan minimal kelas C;b) Organisasi profesi bidang kesehatan;c) Institusi pendidikan bidang kesehatan; dand) Instansi pemerintah pusat termasuk TNI/POLRI
Penyelenggara bakti sosial harus melakukan kerja samadengan organisasi profesi bidang kesehatan terkait
Persyaratan Tambahan
a) Proposal kegiatan (maksud, tujuan, jenis danpenatalaksanaannya)
b) Rekomendasi dari Kadinkes Kab/Kota danDinas Kesbangpol setempat
c) Pernyataan bertanggung jawab dari fasyankesdi Ind terhadap pelaksanaan pendayagunaanTK-WNA pasca bakti sosial;
d) Pernyataan kesediaan sbg penanggung jawabkegiatan dr nakes Ind yg memiliki spesialisasiatau keilmuan yang sama dengan TK-WNA;
Persyaratan Tambahan ... (2)
e) Fotokopi STR & SIP/SIK tenaga kesehatanpenanggung jawab pelayanan medis;
f) Daftar obat & alkes yg tlh teregistrasi & izinedar di Indonesia;
g) Surat kesediaan mendanai pelaksanaan baktisosial hingga pasca bakti sosial;
h) Surat kesediaan bertanggung jawab secarahukum untuk keseluruhan penyelenggaraan
i) Memiliki kamar operasi & fasilitas tindakanmedis lain sesuai dengan standar biladiperlukan tindakan operatif.
4. Penelitian Kesehatan
• Kegiatan penelitian kesehatan harusmemiliki: kejelasan maksud, tujuan, objek penelitian, dan
metodologi yang dipergunakan; dan
manfaat penelitian yang dilakukan bagipelayanan kesehatan di Indonesia.
• TK-WNA dilarang melakukan penelitian denganmenggunakan metode uji klinik (clinical trial).
• Pengajuan permohonan rekomendasi dilakukansetelah memenuhi persyaratan Pengguna disertaikelengkapan persyaratan umum dan persyaratantambahan
Kualifikasi TK-WNA
Doktor, memiliki pengalaman sebagaipeneliti utama paling sedikit 2 (dua)penelitian yang telah dipublikasikan diinternasional
Persyaratan teknis TK-WNA
Sertifikat kompetensi dari negara asal
yang diakui kolegium;
STR sementara/STRA khusus; dan
SIP/SIK
Pengguna Dalam Kegiatan Penelitian Kesehatan
Institusi pendidikan tenaga kesehatan
yang terakreditasi;
Rumah sakit pendidikan;
Institusi/badan/lembaga penelitian
kesehatan pemerintah/swasta; dan
Lembaga penelitian kesehatan
internasional yang diakui pemerintah.
Cek List Persyaratan Pendayagunaan TK-WNA Dalam Kegiatan Penelitian Kesehatan
PERSYARATAN TEKNIS
1 Sertifikat Kompetensi
2 STRA Khusus/STR Sementara
3 SIP/SIK sebagai peserta pelatihan
PERSYARATAN TAMBAHAN
1 Dokumen bukti kerjasama dengan organisasi profesi
terkait
2 Sertifikat kualifikasi tambahan TK WNA dari negara asal
3 Daftar publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang alih ilmu
pengetahuan dan teknologi
4 Izin dari kementrian yang menyelenggarakan urusan
bidang pendidikan bagi pemberi pendidikan
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA
Hak:
• Mendayagunakan TK WNA sesuai izin
• Memutuskan hubungan kerja dengan TK-WNA yangtidak memenuhi tugas dan fungsinya.
Kewajiban:
• Mendayagunakan TK WNA sesuai izin
• Membuat laporan kpd Menteri melalui Kepala BadanPPSDMK dengan tembusan KKI/MTKI/KFN danKadinkes Kab/Kota
• Bertanggung jawab kepada pihak ketiga yangdirugikan oleh TK-WNA
• Memenuhi seluruh kewajiban terkait denganketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian.
HAK DAN KEWAJIBAN TK-WNA
Hak:
memperoleh hak sesuai perjanjian atau kontrak
mendapatkan perlindungan hukum
Kewajiban:
• menaati dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
• melaksanakan kegiatan sesuai izin;
• menaati standar profesi, standar pelayanan, dan etikaprofesi
• membuat laporan hasil kegiatan kepada Pengguna ditembuskan kepada Menteri melalui Kepala Badan, KKI/MTKI/KFN & Kadinkes Kab/Kota setiap 2 bulansekali.
LARANGAN
• Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang
tidak sesuai dengan kompetensi, jabatan,
fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat
atau wilayah kerja yang telah ditentukan
dalam IMTA atau izin penyelenggaraan
• Melakukan praktik mandiri
• Menduduki jabatan personalia dan jabatan
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
TUGAS DAN TANGGUNG JAWABPEMERINTAH
• Pemberian rekomendasi untuk memperoleh pengesahanRPTKA dan IMTA bagi pengguna;
• Pemberian izin penyelenggaraan pendayagunaan TK-WNAdalam kegiatan pelatihan, bakti sosial dan penelitian bidangkesehatan;
• Bersama dengan kementerian yang menyelenggakan urusanpemerintahan di bidang pendidikan menentukan kuotapeserta didik; dan
• Melakukan pembinaan dan pengawasan pendayagunaanTK-WNA skala nasional dan antar provinsi.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWABPROVINSI
• Melakukan pemantauan pendayagunaan TK-WNAskala provinsi;
• Melaporkan hasil pemantauan pendayagunaan TK-WNA kepada Menteri dengan tembusan kepada KKI,MTKI & KFN;
• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkatdaerah yang bertanggung jawab di bidangketenagakerj
• Menilai kelayakan fasilitas pelayanan kesehatanpengguna
TUGAS DAN TANGGUNG JAWABKABUPATEN/KOTA
• Melakukan pemantauan pendayagunaan TK-WNAskala kabupaten/kota;
• Melaporkan hasil pemantauan pendayagunaan TK-WNA skala kabupaten/kota kepada pemerintahdaerah provinsi;
• Memberikan izin praktik atau izin kerja bagi TK-WNAyang akan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• Menilai kelayakan fasilitas pelayanan kesehatanpengguna
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• Oleh Menteri, Pemda dgn melibatkan KKI,
KFN, MTKI, dan organisasi profesi, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
• Pelanggaran dikenai tindakan administratif
dari Menteri dan Pemda
TUJUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
a. Melindungi masyarakat atas tindakan yang
dilakukan TK-WNA (patient safety)
b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
yang diberikan TK-WNA
c. Memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat dan TK-WNA
d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan pendayagunaan
TK-WNA agar menjalankan fungsinya sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.
TINDAKAN ADMINISTRATIF PELANGGARAN
TERHADAP PENGGUNA:
1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pencabutan Izin Penyelenggaraan Kegiatan
4. Pencabutan Rekomendasi Pengesahan RPTKA
dan IMTA atau
5. Pencabutan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
TINDAKAN ADMINISTRATIF PELANGGARAN
TERHADAP TKWNA:
1. Rekomendasi pencabutan STR
2. Rekomendasi Pencabutan Izin Persetujuan
3. Pencabutan SIP/SIK
TERIMA KASIH