Upload
ahmad-abdul-haq
View
144
Download
6
Tags:
Embed Size (px)
Citation preview
TOPIK STRATEGISDIREKTORAT PENGELOLAAN KAS
NEGARA
Subdit Rekening Kas NegaraDirektorat PKN
Direktorat Jenderal PerbendaharaanKementerian Keuangan Republik Indonesia
Jakarta, 28 Mei 2015
IMPLEMENTASI SPAN = SP2D VOID
IMPLEMENTASI SPAN = SP2D REJECT
PENYELESAIAN RETUR SP2D SEBELUM IMPLEMENTASI SPAN
outline:
II
IIIIII
2
IIII
Data transaksi unreconciled
SEBAB : Kekurangpatuhan para pihak yaitu dari Satuan Kerja maupun KPPN dalam penyelesaian transaksi melalui SPAN
AKIBAT : Seluruh data transaksi unreconciled atas transaksi pengeluaran SP2D menjadi tidak tercatat sebagai realisasi anggaran
16
II
NO PENYEBAB UNRECONCILED DATA
SOLUSI
1. KESALAHAN PEMILIHAN PAYGROUP
- DIBUATKAN TABEL PEMILIHAN PAYGROUP SEBAGAI PEDOMAN YANG DITEMPEL DI DEKAT PETUGAS PEMILIH PAYGROUP
2. KESALAHAN PEMBERIAN TANGGAL SP2D
- MEMPERHATIKAN BATAS WAKTU APPROVAL PADA PK.13.30 WIB UNTUK PEMBERIAN TANGGAL HARI BERKENAAN
- LEWAT DARI BATAS WAKTU TERSEBUT DIBERI TANGGAL HARI BERIKUTNYA
3. PENERBITAN 2 SP2D UNTUK PEMBAYARAN 1 TAGIHAN YANG SAMA
MEMBUAT PENGAWASAN TAGIHAN RUTIN BULANAN
4. KESALAHAN SATKER MENGINPUT JENIS SPM
MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA SATKER ATAS KETEPATAN INPUT SPM DAN KETELITIAN PETUGAS KPPN DALAM MEMVERIFIKASI
5. SP2D DENGAN REKENING TERLAMPIR TERSALUR PADA 2 TANGGAL YANG BERBEDA
KOORDINASI ANTAR SEKSI DALAM MEMPROSES SPM DENGAN REKENING TERLAMPIR DILAKUKAN PADA PAGI HARI ATAU SORE HARI SETELAH BATAS WAKTU APPROVAL ( 13.30 WIB)
18
1. Meminta kepada satker untuk mengajukan SPM dengan penerima terlampir dalam jumlah banyak sebelum pukul 09.00 atau setelah pukul 12.00 WIB.
2. Percepatan scheduler penyaluran dana SP2D oleh BO I Pusat (dari per satu jam menjadi per 30 menit)
3. Perpanjangan cut off time RTGS-BI menjadi pukul 18.00 WIB.
19
Mengurangi terjadinya data UNRECONCILED akibat adanya perbedaan jumlah digit dalam
validasi B/S
SEBAB : Penyediaan dana kurang
Cut off time BI-RTGS pk. 16.30 Gangguan Sistem pada BO I Pusat/SPAN
16
II
SP2D REJECT
TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINALJANUARI 5 82.424.222.564 18 4.570.134.121 3 602.535.000 6 1.207.632.578FEBRUARI 9.282 132.000.704.433 162 49.683.340.878 36 3.174.924.499 44 388.840.874MARET 1.619 643.927.340.617 5.038 245.151.633.422 34 1.030.796.548 1.054 5.980.111.361.093APRIL 4.702 46.154.684.158 141 3.228.334.316 122 21.935.921.728 243 69.452.583.400MEI 2.554 25.021.332.278 8 199.288.151 263 11.657.766.485 1 2.286.250TOTAL 18.162 929.528.284.050 5.367 302.832.730.888 458 38.401.944.260 1.348 6.051.162.704.195
BRI MANDIRI BNI BTNBULAN
DROPPING TAMBAHAN SORE
TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINALJANUARI 0 0 2 198.209.697 5 12.206.740.229 2 13.718.928.401FEBRUARI 0 0 3 2.979.640.577 42 4.576.135.478 1 357.087.797MARET 2 36.436.174.961 4 15.749.738.432 18 63.839.689.522 4 29.358.296.929APRIL 0 0 2 2.333.031.405 6 19.484.733.935 2 2.403.028.234.154MEI 0 0 2 15.479.477.416 2 10.009.998.183 1 3.614.014.352TOTAL 2 36.436.174.961 13 36.740.097.527 73 110.117.297.347 10 2.450.076.561.633
BULANBRI MANDIRI BNI BTN
Menghindari Reject
Menerbitkan SP2D tepat waktu sesuai surat Dir. TP nomor : S-808/PB.8/2014:
a. Semua SPPT yang di-approve Kepala Seksi Pencairan Dana pada hari kerja:
1)Sebelum/sampai pukul 13.30 WIB/14.30 WITA/ 15.30 WIT, PPR/Penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari kerja berkenaan
2)Sesudah pukul pukul 13.30 WIB/14.30 WITA/ 15.30 WIT, PPR/Penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari kerja berikutnya
Menghindari Reject
b. Semua SPPT yang di-approve oleh Kepala Seksi Pencairan Dana pada hari libur/diliburkan, PPR/Penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari berikutnya;
c. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka:
1) KPPN WIB: approval PPR/Penerbitan SP2D oleh Kepala Seksi Bank atas SPPT yang di-approve Kepala Seksi PD setelah pk. 13.30 WIB hari sebelumnya, dilakukan sebelum pukul 07.30 WIB
Menghindari Reject
2) KPPN WITA: approval PPR/Penerbitan SP2D oleh Kepala Seksi Bank atas SPPT yang di-approve Kepala Seksi PD setelah pk. 14.30 WIB hari sebelumnya, dilakukan sebelum pukul 08.30 WITA;
3) KPPN WIT: approval PPR/Penerbitan SP2D oleh Kepala Seksi Bank atas SPPT yang di-approve Kepala Seksi PD setelah pk. 15.30 WIB hari sebelumnya, dilakukan sebelum pukul 09.30 WITA
Menghindari Reject
Kepala Seksi Bank melakukan approval PPR/Penerbitan SP2D tertanggal hari ini (H+0) paling lambat pukul 15.00 WIB/16.00 WITA/17.00 WIT
SEBAB : Backdate Double SP2D
XML tidak terkirim ke bank Salah pembebanan/tanggal Kesalahan sistem
16
IIII
KPPN Total KPPN Total KPPN Total KPPN Total003 5 049 17 101 3 138 4005 6 057 2 107 1 142 6008 5 058 5 109 1 144 13009 1 059 2 110 2 148 1012 4 061 88 113 51 151 2014 1 067 24 116 3 154 2016 6 071 9 117 1 155 5019 19 073 1 118 7 158 3022 65 076 4 121 17 159 4027 1 077 5 122 4 160 1031 20 078 4 123 6 161 5032 2 084 1 124 6 164 1035 2 089 2 129 2 167 1039 1 090 3 132 24 175 12044 2 093 26 133 1 177 1045 39 095 9 136 2 178 2047 10 097 8 137 1 182 33
KPPN PENYUMBANG SP2D VOID
MENGHINDARI VOID
Perlu kehati-hatian dalam : pemilihan paygroup dengan dibuatkan tabel
paygroup yang perlu diliat setiap kali memilih paygroup
tanggal pembayaran SP2D adalah tanggal hari ini dan tanggal yang akan datang (hindari tanggal hari sebelumnya)
penerbitan SP2D gaji induk, adalah tanggal hari kerja bulan berikutnya dan paygroup RPKBUN-P Gaji/ BO II.
Hindari pemilihan tanggal SP2D pada injury time antara jam 13.30 setempat
Mekanisme Void
Jika salah Paygroup/tanggal Backdate/SP2D double :
KPPN mengirimkan surat permintaan void ke Dit TP. Dit TP melakukan konfirmasi ke Bank agar tidak
memproses pembayaran SP2D tsb. Dit TP melakukan pembatalan / void SP2D KPPN membuat PPR ulang atau membatalkan invoice
untuk kasus SP2D double.
Retur SP2D yang diterbitkan KPPN selalu bertambah setiap tahun
Permasalahan Retur SP2D selalu menjadi catatan pada LKPP
Dalam hasil pemeriksaan BPK, masalah retur menjadi temuan karena adanya selisih saldo dan data yang tidak lengkap
Retur yang sudah disetor ke Kas Negara masih tercatat di neraca dan tidak ada data pendukung
Belum ada pengaturan yang efektif menyelesaikan permasalahan retur SP2D
Latar Belakang
IIIIII
Melakukan pengaturan lebih lanjut tentang kebijakan penatausahaan retur dengan implementasi SPAN meliputi:Retur yang telah disetor ke Kas Negara namun masih tercatat dalam neraca KPPNRetur yang belum mendapat tindak lanjut dari satuan kerja
Rencana Aksi Hasil Temuan BPK
Retur Yang Belum Diselesaikan
Data penerima sudah diidentifikasi / lengkap
Data tidak teridentifikasi / tidak lengkap
Sudah disetor ke Kas Negara dan data penerima lengkap
Sudah disetor ke Kas Negara dan data penerima tidak ada/lengkap
Sudah disetor ke Kas Negara atas permohonan KPA namun masih tercatat pada Neraca KPPN
Permasalahan Penyelesaian Retur
Data tidak lengkap/tidak adaSatker/KPA tidak merasa
berkewajiban menyelesaikan retur karena tidak tercatat pada Laporan Keuangannya sehingga tidak segera melakukan ralat/perbaikan SPM/SP2D
Belum ada pengaturan kadaluwarsa atas hak tagih retur kepada pemerintah
Rekonsiliasi Retur
KPPN mengadakan rekonsiliasi data retur SP2D dengan satker mitra kerjanya
Retur yang diakui satker akan dicatat/dibukukan pada laporan keuangan satker
Retur yang tidak diakui satker akan disetorkan ke Kas Negara berdasarkan hasil rekapitulasi final atas rekonsiliasi data retur dengan satuan kerja
Usulan Penyelesaian Retur
Menyusun pengaturan terkait masa kadaluwarsa penagihan atas retur SP2D
Rekonsiliasi data retur SP2D antara KPPN/DJPB dengan Satker/Kementerian/Lembaga
Mewajibkan Kementerian / Lembaga untuk membukukan dan menyajikan data retur pada instansinya dalam Laporan Keuangan
Melakukan reklasifikasi atas retur yang telah disetor ke kas negara dan masih tercatat di neraca dalam rangka pemutihan retur
KEMITRAAN KEMENKEU C.Q. DJPB DENGAN BANK UMUM
Bank Umum Pusat
Cabang/Capem Bank di Daerah
Dapat menjadi BO II Mitra Kuasa BUN Daerah /KPPN
DJPB
Surat Perjanjian Kerjasama
PERMOHONAN SEBAGAI BO II MITRA KPPN
Verifikasi persyaratan di KPPN
Penelitian kelengkapan persyaratan di Kanwil DJPB
Permohonan
Penerusan Permohonan
Surat Persetujuan
Penerusan
Persetujuan
Cabang Bank di Daerah
Rek. BO IIrr BO II
Satker
PembukaanRek. Gaji PNS
PENELITIAN PERSYARATAN BO II YANG DILAKUKAN DI KANWIL DJPB
Kantor Pusat Bank Umum telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dirjen Perbendaharaan.
Tidak terdapat kantor cabang/cabang pembantu bank yang sama, yang menjadi mitra kerja KPPN terkait.
Rekam Jejak Cabang/Capem Bank Pemohon, antara lain: Kepatuhan melakukan pelimpahan dan penihilan
tepat waktu Kinerja penyaluran dana SP2D kepada penerima Kepatuhan menyampaikan laporan tepat waktu Kepatuhan memberikan remunerasi