Upload
ahmad-abdul-haq
View
51
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN INVESTASI PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Direktorat SMI, 2015
KKPE
KPEN-RP
KUPS
Peningkatan Sinergi Kanwil DJPBN – Dit. SMI Menuju Pengelolaan Investasi yang Optimal
1
Layout penyajian
1. Latar belakang pentingnya SLA
2. Evaluasi SLA
3. Latar belakang dan Evaluasi Kredit Program
4. Sekilas Dit SMI
5. Reviu pelaksanaan tugas manajemen investasi oleh Kanwil
6. Perkembangan transformasi kelembagaan investasi (Special Mission)
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
2
ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
Konvensional (SLA)
Alternatif sumber pembiayaaninfrastruktur sesuai tusi Dit SMI
PPP
Keterbatasan SLA: 1. Blm dpt memenuhi gap
sebesar Rp2.834 T2. Pemerintah menanggung
risiko (kurs dan default)3. Mekanisme keputusan yang
lama dan birokrasi yang panjang
4. Menambah beban utang negara:
Peluang PPP: 1. Banyaknya kantung2 investasi
yg dikuasai Pemr. dan BUMN namun blm dimaksimalkan manfaatnya (e.g. PIP: 5.2T, PT. SMI: 5.4T, PT. PII: 2.1T, LPEI: 6.5T, dll)
2. Sharing risiko dengan pihak swasta
3. Governance tanpa melalui birokrasi yg rumit
4. Market interest rate5. Prosedur relatif lebih pendek6. Persiapan proyek lebih
pendek7. Proyek pd BUMN dgn nilai
relatif kecil
TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2015-2019
6-8%per tahun
PRASYARAT
TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2015-2019:
Rp5.452 T(naik 183% dibandingkan periode 2009-2014 Rp1.923,7 T)
SUMBER PEMBIAYAAN
PPPRp1.090 T
(20%)
APBN+APBDRp1.178 T
(22%)
BUMNRp350 T (6%)
52% ...???Rp2.834 T
Total Utang Pemerintah Pusat telahmencapai Rp2.531 T
Rp5.452 T
Realisasi penerimaan pajak Q1-2015: Rp198,23 T (15,32% daritarget Rp1.294,26 T)
Total Utang LN
Pressure APBN:
Rasio Utang vs PDB
60%Batas hutang
Pemr.
PP 23 th 2003
22%Target
Pemr. KMK-37/2013
26%Realisasi
(DJPU Q1/2015)
KONDISI PEMERINTAH
Alternatif Lain:• DIRECT LENDING?• MUNICIPAL DEVELOPMENT FUND?
GAP
3
Kendala Solusi
Mekanisme Keputusan
1. Panjangnya birokrasi• Kement. Teknis• Bappenas• Kemenkeu (DJPU, BKF, DJPB,
DJA, DJPK)• DPR, DPRD• Kemendagri dan Kemenneg
BUMN sbg pembina Pemda/BUMN
2. Blm ada aturan norma waktu yang komprehensif
3. Biaya tinggi dr sisi manajemen/bisnis
• Efisiensi mekanisme• Menetapkan norma waktu
• Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit terkait
• Membuat komitmen dengan seluruh stakeholder
• Penetapan RPMK Penerusan Pinjaman
KesiapanProject/Kegiatan
Realisasi yang lambat• Pembebasan tanah• Mekanisme pengadaan dan
kontraktor• Persetujuan lender
• Evaluasi usulan/rencana penarikan dana• Penerapan aturan• Kesiapan dan progress project• Pengurangan pagu DIPA PP 2014
Manajemen Resiko
1. Risiko politik2. Risiko operasi / manajemen3. Risiko gagal bayar4. Risiko gagal kegiatan/ proyek5. Risiko kurs
• Review dari independent consultant/BPKP• Kesiapan dan progress project• Mekanisme peringatan dini u/ repayment
(early warning) melalui monitoring• Enforcement pemotongan DAU/DBH u/
pinjaman Pemda
RestrukturisasiUtang
Proses restrukturisasi yang berjalan lambat
• MoU dengan Kementerian BUMN• KPI manajemen• Monev unit terkait• Kerjasama dgn Kejaksaan dan BPKP
• Peningkatan kerja sama antar kementerian (Kemendagri, KemenPU, BPP-SPAM)
• Mekanisme pengurusan piutang oleh PUPN
Keuntungan SLA
Bagi debitur:1. Persyaratan mudah
• Tanpa jaminan• Tdk ada dana
pendamping2. Jangka waktu lama dan
tingkat bunga rendah3. Default risk ditanggung
Pemerintah4. Potensi alih teknologi dan
pengetahuan
Bagi pemerintah:Monitoring outcome project oleh berbagai pihak termasuk lender
EVALUASI SLA
Draft Temuan BPK dalam audit kinerja SLA (Des 2013) a.l.:1. Pemerintah belum memiliki
kerangka hukum yang mengatur mengenai tujuan dan lingkup penerusan pinjaman
2. Wewewang BUN dalam rangka manajemen risiko atas penerusan pinjaman belum diatur secara memadai
3. Tidak ada kerangka hukum yang mengatur secara lengkap dan jelas pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan dan monev pengelolaan penerusan pinjaman
4
1
2
3
4
Kredit Program Skema Subsidi Bunga
MANFAAT SUBSIDI BUNGA
• Bagi Debitur:• Memperoleh akses pembiayaan usaha melalui kredit
perbankan
• Menikmati bunga yang ringan untuk meningkatkankemampuan usaha
• Bagi Pemerintah:• Proses penyaluran kredit dilakukan oleh perbankan
sehingga governancenya terjaga
• Risiko gagal bayar ditanggung oleh perbankansehingga risiko fiskal di sisi pemerintah rendah
• Mendorong terwujudnya financial inclusion (keuangan inklusif)
• Mendorong terwujudnya sasaran pemerintah misalnya ketahanan pangan
• Bagi perbankan:• Memperoleh keuntungan dari dana yang disalurkan
• Menjaga reputasi karena ikut mendukung program pemerintah
JENIS SKEMA
1. KKP-E• Komoditas Tebu• Komoditas Non Tebu
2. KPEN-RP• Komoditas Sawit• Komoditas Karet &
Kakao
3. KPP NAD-NIAS4. KUPS5. S-SRG
STAKEHOLDERS
1. Kement. Teknis• Pertanian• Kelautan & Perikanan• Perdagangan
2. Pemda3. Kemenko Ekon.4. Kemenkeu5. Bank Pelaksana6. Bank Indonesia7. BPKP
SKEMA SUBSIDI BUNGA
Kendala Usulan
MekanismePenyaluran
Bagi debitur:1. Proses rekomendasi dr dinas memerlukan
waktu yg lama dan berbiaya.2. Proses sertifikasi lahan/tanah biayanya mahal
dan prosesnya lama.
Bagi bank:• Kurang menarik bagi bank pelaksana dr sisi tk.
bunga dan risiko kredit• Proses rekomendasi dr dinas tidak dapat
dipastikan waktu penyelesaiannya
Bagi Pemerintah:1. Terjadi overlapping antar skema2. Penetapan tk.bunga oleh Pemerintah (ranah
kebijakan moneter)3. Peran Kementerian Teknis blm maksimal misal
dlm penyiapan calon debitur danpendampingan debitur.
• Mendorong SOP penerbitanrekomendasi.
• Meningkatkan koordinasi antarkementerian, BPN dan Pemda.
• Perlu dikaji skema yg lbh menarik u/ perbankan namun lebih tepat sasaran
• Mendorong SOP penerbitanrekomendasi.
• Simplifikasi skema• Mendudukkan kembali kpd konsepsi
dasar keuangan negara• Peningkatan peran Kement. Teknis
Manajemen Resiko
Bagi debitur:• Debitur tetap menanggung hutang walaupun
terjadi gagal panen
Bagi bank:1. Risiko gagal bayar sektor pertanian tinggi.2. Proses pembayaran subsidi bunga
memerlukan waktu yang lama
Bagi Pemerintah:• Risiko subsidi dibayarkan pada debitur diluar
sasaran kredit program
• Mendorong asuransi pertanian
• Mendorong asuransi pertanian• Mengembangkan aplikasi Sistem
Informasi Kredit Program (SIKP)
• Memasukkan daftar calon debitur ygdirekomendasikan dinas/kementteknis ke dalam SIKP untuk direkon
Monitoring & Evaluasi
Bagi debitur:• Kurangnya pendampingan dr dinas teknis
Bagi bank:• Petugas bank tidak semuanya memahami
monitoring kemajuan usaha debitur
Bagi Pemerintah:• Tidak adanya database debitur dan penyaluran
sebagai data awal monitoring dan evaluasi.• Kementerian Teknis tidak memiliki indikator
pengukuran keberhasilan kredit program.• Tidak ada instansi Pemerintah yang
mengkoordinir implementasi dan evaluasi KP
• Peningkatan peran Kement. Teknis
• Pendampingan monitoring dr kement. Teknis
• Menyusun database debitur kreditprogram melalui SIKP
• Mendorong Kement. Teknis menetapkan output/outcome yg terukur sebagai indikator keberhasilanprogram
5
SEKILAS DIT SMI DAN KELOLAAN DANA
Profil Piutang Penerusan Pinjaman(dalam triliun Rp) per 31 Desember 2014
KATEGORI DEBITURJUMLAH
SLA/Debitur HAK TAGIH
PEMERINTAH TOTAL
TUNGGAKAN %NPL
BUMN/PERBANKAN 362/88 64,7 15,4 23.8%
BUMD 385/185 4,8 4.1 85.4%
PEMDA 222/130 1,2 0.6 50.0%
KOPERASI/PROYEK 32/19 0.1 0.1 100.00%
Grand Total 1001/422 70.8 20,2 28.53%
Profil Kredit Program
• Pemberian pinjaman (dana APBN dlm triliun)
SkemaJml
perj/debiturHAK TAGIH
PEMERINTAH TUNGGAKAN %NPL
KUMK 22/22 2.65 - -
• Subsidi Bunga dan Penjaminan (dana perbankan dlm triliun)Skema Jml debitur Realisasi DIPA
SubsidiPenyaluran Outs.
Subsidi Bunga 108rb 1.2 12.2 7.6
Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui: Perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma dan standar
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
dlm bidang: Pinjaman dan penerusan
pinjaman kpd BUMN, BUMD/Pemda
Dana investasi kpd BIP Kredit program
Tugas Utama
Penguatan Sinergi dengan Kanwil DJPBN
Sebagian dilaksanakan oleh Kanwil
6
Evaluasi pelaksanaan tusi Kanwil terkait manajemen investasiNo. Tugas &
Fungsi yang didelegasikan
Evalu-asi
SOP Progress Kendala Solusi
Rekonsiliasikewajiban debituratas pinjamanRDI/PRD
√ ada Jumlah pinjaman yang telah direkonsiliasi Kanwil telah mendekati 100%
Telah menjadi IKU kanwil Telah dianggarkan di DIPA Kanwil
Ketersediaan anggaran di Kanwil msh kurang
Msh kurangnya bimtek perhitungan pinjaman
Pelaksanaan kegiatan hanya 2x setahun
Koordinasi antara Dit. SMI, Kanwil dan Setditjen terkait pendanaan
Penyusunan/penyempurnaan juknis
Peningkatan pelaksanaan bimtek manajemen investasi
Pemanfaatan SIKP u/ perhitungan subsidi bunga
Desain ulang kegiatan bimtek penerusan pinjaman dan kredit program oleh Kanwil
Monitoring pinjamanPemda/BUMD
√ ada Untuk Tahun 2013-2014, yang didelegasikan adalahmonitoring pencapaian target Business plan PDAM yg telahmengikuti restrukturisasi
Seluruh Kanwil yg mndptkan penugasan monev PDAM ditargetkan mengirimkan laporan tgl 10 Oktober 2014
Masih perlu penyempurnaan juknis
Perlu ditingkatkan u/ monev lain spt debt swap dan usulan penjaminan / subsidi bunga PDAM
Monitoring PinjamanBUMN/PT
√ ada Tahun 2012 monitoring pada PT Semen Baturaja danPT.Pertani
Tahun 2013 dilakukan monitoring pada 4 BUMN (PTPN VI, PT.PIM, Perum PPS & PT LEN)
Tahun 2014 monitoring pada 5 BUMN (PTPN VI, PT Mega Eltra, PT Sang Hyang Seri, PT Semen Baturaja, PG Rajawali II) di 4 Kanwil (Jambi, DKI Jkt, Sumsel, Jabar)
Tahun 2015 akan dilakukan monev pasca restruk pada 7 BUMN, mulai Mei 2015 (PTPN I, PTPN VI, PTPN VIII, PT. LEN, PT Semen Baturaja, Perum Perindo, dan PT Mega Eltra)
Dlm rangka percepatan realisasi DIPA Penerusan Pinjaman, tahun ini juga akan diadakan monev masa pembangunan pada proyek-proyek PT. PLN di wilayah Kanwil Sumut, Jabar, DKI Jakarta, NAD, Sumsel, Jateng, Jatim, Kalbar dan Maluku
Blm adanya juknis yg memadai
Verifikasiperhitungansubsidi bungaKredit Program
ada Tahun 2011 melakukan verifikasi tagihan subsidi bunga dariBPD, namun selanjutnya tdk berjalan karena blm adanya perangkat dukungan yang memadai
Saat ini tugas verifikasi subsidi telah dialihkan ke KPPN Investasi dan sedang dikembangkan aplikasi penghitungan subsidi
Blm adanya tools/aplikasi perhitungan subsidi
Blm dilakukan sosialisasi kepada BPD terkait agar menagihkan subsidi melalui Kanwil
Bimbingan teknispenerusanpinjaman dankredit program
ada Tahun 2012, kajian efektifitas KP skema subsidi bunga di 5 Kanwil
Tahun 2013, kajian efektifitas dan hasil dari KUR di 7 Kanwil
Perumusan program/kegiatan msh blm komprehensif dan sistematis
Dasar hukum: PMK 169/2012 dan Perdirjen 8/2011
1
2
3
4
5
7
Pendelegasian Sebagian Tusi SMI pada Kanwil DJPBN terkait Pinjaman PDAM
8
• Penyempurnaan tata kerja monev restrukturisasi utang PDAM • Penyempurnaan data kinerja pembayaran kembali (kewajiban rekonsiliasi bagi PDAM
lunas cukup via email atau sarana pengiriman lainnya)• Perlunya web Dit. SMI yang dapat menampilkan informasi terbaru tentang profil PDAM
sebagai panduan bagi Kanwil dalam melaksanakan monev restrukturisasi utang PDAM• Bimtek penerusan pinjaman, restrukturisasi dan kredit program
Action Plan
Monev Restrukturisasi Utang PDAM 2014 oleh 22 Kanwil.
Rekonsiliasi outstanding pinjaman Pemda dan BUMD per 31 Desember 2014 dilaksanakan oleh 33 Kanwil
13 Kanwil tepat waktu 9 Kanwil lainnya terlambat.
31 Kanwil telah melaksanakan rekonsiliasi dengan kehadiran sebesar 100%
2 Kanwil belum menyampaikan laporan pelaksanaan rekonsiliasi (kanwil papua dan maluku)
9
1. Penguatan tusi kanwil sebagai pembinaan kepada BUMD dalam rangka peningkatan kinerja manajemenPDAM. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk forum komunikasi dengan melibatkanPemda selaku pemilik PDAM, BPKP Perwakilan dan SKPD Teknis terkait kepada seluruh PDAM di wilayahkerja Kanwil masing-masing. (Penilaian PDAM berdasarkan audit kinerja BPKP dan BPPSPAM
2. Pemeringkatan kualitas laporan pendelegasian wewenang yang telah disusun Kanwil (ketepatan waktu,kelengkapan data, kontinuitas dan validitas data)
3. Peningkatan koordinasi antara Kanwil DJPbn dengan Kanwil DJKN dalam rangka monev terhadap 28 PDAMyang pengurusan utangnya telah diserahkan ke PUPN
4. Peningkatan peran kanwil dalam penyampaian informasi ke PDAM dan pihak terkait tentangperkembangan proses penyelesaian restrukturisasi atas permohonan 62 PDAM
5. Bimtek yang akan dilaksanakan oleh Kanwil DJPB sebagai konseling pendampingan dalam hal stake holdermengalami permasalahan terkait penerusan pinjaman, proses restrukturisasi dan kredit program
6. Upaya penyelesaian utang PDAM dengan pelaksanaan opsi pertukaran utang menjadi penyertaan modalpemerintah kepada PDAM (Debt Swap to Equity) yang tidak mampu membayar utang pokok. Kanwil DJPBndapat berperan sebagai perwakilan pemerintah selaku salah satu pemilik modal PDAM (sedang dalamproses kajian)
UMPAN Balik / Tindak Lanjut
LATAR BELAKANG TRANSFORMASI KELEMBAGAAN INVESTASI
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Overview Fungsi Treasuri
FUNGSI
2
4
3
1
Disbursment and
Receipt (DR)
4 FUNGSIINISIATIF STRATEGIS
Special Mission (SM)
Liquidity
Management (LM)
Accounting and
Reporting (AR)
Berdasarkan KMK No.36/KMK.01/2014
tentang Cetak Biru Program Transformasi
Kelembagaan Kemenkeu Tahun 2014-
2025, DJPB berperan aktif untuk
mendorong 4 dari 7 Fungsi Treasury
Additional developmental tasks taken on by the
Ministry of Finance
Evaluasi Mckinsey:
“Fragmented. Small investment management units
spread across different directorate-generals; no clear
overall vision.”
Tujuan penataan kelembagaan special mission:
Memperluas tujuan, aspirasi dan strategi
perangkat special mission
Menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan
dan struktur hukum yang jelas
Menempatkan proses special mission yang tepat
10
TERIMA KASIH
11