Disampaikan pada Rapat Koordinasi NasionalKementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Jakarta, 31 Maret 2015

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP(Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

PENJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN

TRANSMIGRASINOMOR 1,2,3,4 dan 5 TAHUN 2015

DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU DESA

PRODUK HUKUM PERMEN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015PENDAMPINGAN DESA

PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015PENDAMPINGAN DESA

PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN

PEMBUBARAN BUM DESA

PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN

PEMBUBARAN BUM DESA

PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN

2015

PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN

2015

2

PERMENDESA NO 1 TAHUN 2015PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL

USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

3

SUBSTANSI PENGATURAN PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN

2015

1. KETENTUAN UMUM

2. KEWENANGAN BERDASARKAN HAK

ASAL-USUL

3. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

4. TAHAP DAN TATACARA

5. PUNGUTAN DESA

6. PENETAPAN KEWENANGAN DESA

7. KETENTUAN PENUTUP

4

1. Sistem organisasi perangkat Desa;2. Sistem organisasi masyarakat adat; 3. Pembinaan kelembagaan masyarakat; 4. Pembinaan lembaga dan hukum adat; 5. Pengelolaan tanah kas Desa;6. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang

menggunakan sebutan setempat;7. Pengelolaan tanah bengkok; 8. Pengelolaan tanah pecatu;9. Pengelolaan tanah titisara; dan 10.Pengembangan peran masyarakat Desa

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

RUANG LINGKUP

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak

asal usul.

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak

asal usul.

5

1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;

2. Pranata hukum adat; 3. Pemilikan hak tradisional; 4. Pengelolaan tanah kas Desa adat; 5. Pengelolaan tanah ulayat; 6. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa

adat; 7. Pengisian jabatan kepala Desa adat dan

perangkat Desa adat; dan 8. Masa jabatan kepala Desa adat.

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA ADAT MELIPUTI :

6

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA MELIPUTI:

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA MELIPUTI:

BIDANG PEMERINTAHAN

DESA

BIDANG PEMERINTAHAN

DESA

PEMBANGUNAN DESA

KEMASYARAKATAN DESA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

7

Bupati/walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan cara :a)Inventarisasi daftar kegiatan yang ditangani oleh SKPDb)Identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerinatahn dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh desac)Membentuk tim pengkajian dan inventarisasi

TAHAP DAN TATACARA

8

PUNGUTAN DESA

Desa dialarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa, yang meliputi :

1. Surat pengantar

2. Surat rekomendasi

3. Surat keterangan

Desa berwenang melalukan pungutan atas jasa usaha seperti:

1. Pemandian umum

2. Wisata desa

3. Pasar desa

4. Tambahan perahu

5. Keramba ikan

6. Pelelangan ikan 9