Click here to load reader

Biro jasa urus Ijin mendiriikan perusahaan Asing

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Biro jasa urus Ijin mendiriikan perusahaan Asing

  1. 1. Gedung Agnesia Lt 4, Jl. Pemuda Raya No. 73BKel. Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur 13220Telp. , 021-33092820, Fax. 021-33092820Mobile : 0812 -1942 042 ; 0812 8841 - 6332A. PROFIL PT. JEKLINDO CONSUTINGPT.Jeklindo Consulting adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultanperijinan yang bergerak dibidang layanan pemberian jasa pengurusan perijinan usaha diIndonesia. Disini kami mengundang anda untuk mengetahui lebih banyak tentang kami sertajasa layanan kami. Dengan pengalaman kami dalam mengurus Perijinan usaha dan dokumenPerusahaan maupun Pribadi maka kami menjamin dapat mengurus perijinan dengan cepatdan harga yang terjangkau atas ijin usaha anda .Ijin Usaha ataupun Jasa-jasa Pengurusan yang dapat kami berikan antara lain :1. URUS IZIN SURAT KETERANGAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASAINDONESIA ( SKPLBI) - (PERATURAN TERBARU DARI DIREKTORAT JENDERALSTANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN )2. SKT MIGAS ( SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MINYAK DAN GAS BUMI)3. PENGURUSAN PMA ( PENANAMAN MODAL ASING )4. PENDIRIAN PT ( PERSEROAN TERBATAS )5. JUAL PT6. API ( ANGKA PENGENAL IMPORTIR )7. SURAT REGISTRASI PABEAN ( SRP ) / NOMER INDUK KEPABEANAN ( NIK )8. IMPORTIR TERDAFTAR PRODUCT TERTENTU9. SERTIFIKAT TANAH10. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP )11. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP )12. SERTIFIKASI BADAN USAHA ( SBU )13. SERTIFIKASI14. KEAGENAN15. MEREK PATENT16. NOMER PENGENAL IMPORTIR KHUSUS ( NPIK )17. DAN PERIJINAN LAINNYA.Dengan tenaga profesional yang berpengalaman menjadikan kami sebagai mitra bagiPengusaha dan investor untuk berinvestasi di Indonesia.B. LAYANAN KAMI :Pengurusan DokumenDOKUMEN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
  2. 2. - URUS IZIN SURAT KETERANGAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASAINDONESIA ( SKPLBI) - (PERATURAN TERBARU DARI DIREKTORAT JENDERALSTANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN )- URUS PENDIRIAN PMA - PERUSAHAAN MODAL ASING- URUS PENDIRIAN PT - PERSEROAN TERBATAS- URUS PENDIRIAN CV- URUS PENDIRIAN UD - USAHA DAGANG- URUS SIUP SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN- URUS TDP TANDA DAFTAR PERUSAHAANDOKUMEN IMPOR- URUS APIU DAN APIP- URUS NIK (Nomor Identitas Kepabeanan)- URUS NPIK ELEKTRONIK- URUS NPIK SEPATU- URUS NPIK TEKSTIL- URUS NPIK SEPATU- URUS NPIK MAINAN ANAK- URUS NPIK GULA- URUS NPIK KEDELAI- URUS NPIK BERAS- URUS IT - BESI BAJA- URUS IT KOSMETIK- URUS IT OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL- URUS IT MAKANAN DAN MINUMAN- URUS IT ALAS KAKI- URUS IT MAINAN ANAK- URUS IT PAKAIAN JADI- URUS IT ELEKTRONIKA- URUS IT BPO BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON- URUS IT MESIN FOTO COPY DAN MULTIFUNGSI- URUS IT INTAN KASAR- URUS IT MINUMAN BERALKOHOL- URUS IT SAKARIN DAN GARAMNYA- URUS IT PREKURSOR NON FARMASI- URUS IT NITROCELLULOSE (LC)- URUS IT BAHAN BERBAHAYA (B2)- URUS IT GULA KRISTAL PUTIH- URUS IT GARAM- URUS IT BAHAN PELEDAK INDUSTRI- URUS IT CAKRAM OPTIK- URUS IP TEKSTIL- URUS IP PREKURSOR NON PHARMASI- URUS IP GULA KRISTAL RAFINASI- URUS IP PLASTIK- URUS IP GARAM- URUS IP PELUMAS- URUS IP BESI BAJA- URUS IP CENGKEH- URUS IMPOR TANPA API- URUS IMPOR TANPA API DAN NPIK- URUS IMPOR TANPA API BARANG SEMENTARA- URUS IMPOR TANPA API BARANG HIBAH
  3. 3. - URUS IMPOR TANPA API BARANG PERBAIKANDOKUMEN TENAGA KERJA ASING- URUS KITAS TENAGA KERJA ASING- URUS SKLD TENAGA KERJA ASING- URUS RPTKA TENAGA KERJA ASINGDOKUMEN PMA- URUS IZIN PRINSIP DAN PERUBAHAN PMA- URUS IZIN PRINSIP DAN PERLUASAN PMA- URUS IZIN INDUSTRI-TDI/IUI- URUS IUTDOKUMEN PERDAGANGAN- URUS IZIN LABEL BERBAHASA INDONESIA ( Peraturan Direktorat JenderalStandardisasi Dan Perlindungan Konsumen )- URUS SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING(SIUP3A)- URUS SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW)- URUS KARTU JAMINAN PURNA JUAL BHS INDONESIA BARANG DALAM NEGERI- URUS SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGANPROPERTY (SPSIU-P4)- URUS PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR (PGAPT)- URUS SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU ( SPPGAP)- URUS SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA RAFINASI ANTAR PULAU(SPPGRAP)- URUS PEDAGANG KAYU ANTAR PULAU TERDAFTAR (PKAPT)- URUS SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)- URUS SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMANBERALKOHOL (SIUP-MB)- URUS SURAT KETERANGAN PEMBEBASAN LABELDOKUMEN LAIN-LAIN- URUS SIUPP/SIUPAL/SIOPSUS- URUS SALVAGE PEKERJAAN BAWAH AIR- URUS BUJP KEAMANAN- URUS BPW BIRO PERJALANAN WISATA/TRAVEL- URUS KEAGENAN/DISTRIBUTOR- URUS UUG/HO UNDANG-UNDANG GANGGUAN- IUJK/SIUJK- URUS MERK DAGANG,HAK PATEN,HAK CIPTA- URUS IZIN POSTEL- URUS PINDAH ALAMAT SRP/NIK BEACUKAI- URUS REKOMENDASI ILMTA PERINDUSTRIAN- URUS IZIN USAHA PERFILMAN/IUP/PH- URUS SERTIFIKAT TANAH- URUS PERDAGANGAN BESRA FARMASI (PBF)- URUS EKSPORTIR TERTENTU- URUS SIUJP IJIN JASA PERTAMBANGAN- URUS UKL UPL/AMDAL- URUS PENYALUR ALAT KESEHATAN
  4. 4. - URUS SKT MIGAS- URUS SKT PERTAMBANGAN- URUS ETPIK- URUS SURAT NIKAH/ASING/CATPILPembuatan Ijin PMAPenanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayahnegara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakanmodal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.Dokumen yang diurus:1. SP BKPM (Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanam Modal).2. Akte Notaris Pendirian Perusahaan.3. Domisili Perusahaan.4. NPWP (Nomor Pengenal Wajib Pajak)5. SK Kehakiman6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)7. PKP ( Pengukuhan Kena Pajak)8. Berita negaraPersyaratannya :1. Copy Paspor Khusus orang asing / KTP Orang Indonesia apabila ikut pemegang saham.2. Copy KK / Direktur bila penanggung jawab WNI.3. Copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri.4. Copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak.5. Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung, apabila berada di Gedung.6. Kantor berada di wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, dan tidak berada di wilayahpemukiman.7. Nama PT .8. Kedudukan dan bidang usaha.9. Komposisi Saham .10. Susunan Direksi dan Komisaris.11. Apabila atas nama perusahaan Asing (Group) pemegang saham:- Semua dokumen asingnya dilegalisasi oleh KBRI dan DEPLU- List of Share holder direktur- Resolution of BOD (RUPS) yang isinya persetujuan dan penunjukan salah seorang DirekturPMA.- Surat kuasa dari direktur yang ditunjuk untuk menghadap kenotaris( Proses Pengurusan : 40 Hari Kerja )Angka Pengenal Importir (API)Angka Pengenal Impor atau API adalah tanda pengenal sebagai Importir yang harusdimiliki perusahaan yang dalam kegiatan usahanya melakukan impor sesuai denganKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 50/MPP/Kep10/1999 Tahun 1999tentang ANGKA PENGENAL IMPOR (API).Silahkan pilih jasa layanan yang anda perlukan :1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U)2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)3. Angka Pengenal Importir Terbatas ( API-T)
  5. 5. Syarat Pengurusan API-U :1. Foto copy SIUP2. Foto copy TDP3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan4. Foto copy NPWP Perusahaan.5. Foto copy NPWP Pribadi Penanggung Jawab.6. Foto copy KTP + Paspor Penanggung Jawab.7. Foto copy SK Kehakiman.8. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.9. Foto copy PBB/Surat Sewa-Menyewa ( min 2 tahun ).10. Pas Foto 3X4 = 3 lembar bewarna11. Refernsi Bank (Asli)12. Lokasi Kantor siap survey ( Proses Pengurusan : 20 Hari Kerja )Syarat Pengurusan API Produsen (API-P) :Persyaratannya :1. Foto copy KTP Penanggung Jawab.2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan4. Foto copy NPWP Perusahaan.5. Foto copy NPWP Pribadi Penanggung Jawab.6. Foto Copy Izin Industri7. Foto copy SK Kehakiman.8. Foto copy TDP.9. Foto copy PBB/Surat Sewa-Menyewa ( min 2 tahun ).10. Pas Foto 3X4 = 3 lembar bewarna11. Foto Copy UUG/HO bagi perusahaan untuk API-P12. Foto copy paspor yg masih berlaku13. Surat Kuasa dalam Kop Surat14. Lokasi kantor siap disurvey ( Proses Pengurusan : 20 Hari Kerja )Syarat Pengurusan API Terbatas ( API-T)Persyaratannya:1. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor danstempel Perusahaan. Bagi penandatanganan dokumen bukan direksi perlu surat kuasa direksidiatas materai.2. Foto copy Akte Perusahaan3. Penandatanganan aplikasi APIT yang bukan direksi,harus dengan surat kuasa dari direksidiatas materai.4. Foto copy NPWP5. Foto copy IMTA bagi TKA penandatangana dokumen impor6. Bagi penandatanganan yang bukan pengurus perusahaan harus melampirkan Surat Kuasa daridireksi7. Foto copy SP PMDN atau SP PMA8. Foto copy domisili perusahaan
  6. 6. 9. LKPM periode terakhir10.Foto copy KTP dan pasport11.Pas photo 3x4=4 lembar (warna) ( Proses Pengurusan : 14 Hari Kerja )Urus NIK Beacukai/Kepabeanan/NIK baru/NIK Penyesuaian/buka blokir NIKPeraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011Persyaratannya :1. Copy Akta Pendirian dan Akta Perubahan dan SK Kehakiman2. Copy Domisili yang masih berlaku3. Copy kartu NPWP4. Copy PKP (Khusus Import)5. Copy SIUP (Swasta Nasional) / IUT/Izin Prinsip ( PMA )6. Copy TDP7. Copy API (Khusus import)8. Copy KTP, NPWP Semua Direksi dan Penanda tangan APIWaktu Proses:Very Expres = 5 Hari Kerja ( Syarat dan Ketentuan berlaku )Expres = 14 Hari KerjaNormal = 21 Hari KerjaIT ElektronikaDokumen yang diurus :1. Importir Terdaftar Produk Tertentu ElektronikaPersyaratannya :1. Surat Permohonan (Asli), distempel dan ditandatangani pimpinan perusahaan dengan menyebutnama produk IT.2. Nomor Pokok Wajib Pajak.3. Nomor Pengenal Importir Khusus Elektronika dan Komponennya4. Tanda Daftar Perusahaan5. Rencana impor produk tertentu (jumlah, jenis barang, HS 10 digit dan pelabuhan tujuan) untuk1 (satu) tahun (Asli).6. Nomor Identitas Kepabeanan7. API-U / API-P / APITIT Pakaian JadiDokumen yang diurus :1. Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian JadiPersyaratannya :1. Surat Permohonan (Asli), distempel dan ditandatangani pimpinan perusahaan dengan menyebutnama produk IT.2. Nomor Pokok Wajib Pajak3. Tanda Daftar Perusahaan4. Rencana impor produk tertentu (jumlah, jenis barang, HS 10 digit dan pelabuhan tujuan) untuk1 (satu) tahun (Asli).
  7. 7. 5. Nomor Identitas Kepabeanan6. API-U / API-P / APIT ( Lama Pengurusan : 7 Hari Kerja )IT Alas KakiDokumen yang diurus :1. Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian JadiPersyaratannya :1. Surat Permohonan (Asli), distempel dan ditandatangani pimpinan perusahaan dengan menyebutnamaproduk IT.2. Nomor Pokok Wajib Pajak3. Tanda Daftar Perusahaan4. Rencana impor produk tertentu (jumlah, jenis barang, HS 10 digit dan pelabuhan tujuan) untuk1 (satu)tahun (Asli).5. Nomor Identitas Kepabeanan6. API-U / API-P / APIT7. NPIK Sepatu ( Lama Pengurusan : 7 Hari Kerja )Sertifikasi TanahKami melayani pengurusan pembuatan sertifikat atas tanah, berdasarkan kategori dibawah ini :Pendaftaran Pertama Kali:1. Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Yang Belum Terdaftar2. Pendaftaran Pertama Kali Konversi - Sistematik3. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi - Sporadik4. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Dan Penegasan Hak - SporadikTanah Terdaftar:1. Penggabungan Sertifikat2. Pemisahan3. Pemecahan Sertifikat4. Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Tanpa Ganti Blanko5. Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Dengan Ganti Blanko6. Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Tanpa Ganti Blanko7. Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Dengan Ganti Blanko8. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun9. Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Terdaftar Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Yang Belum TerdaftarDasar Hukum:1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
  8. 8. 4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.Persyaratan:1. Surat Permohonan2. Identitas diri Wakif (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir olehPejabat yang berwenang)3. Identitas diri Nadzir (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir olehPejabat yang berwenang)4. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan5. Bukti perolehan kepemilikan tanah disertai:1. pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 tahun terusmenerus2. keterangan Kepala Desa/Lurah dengan saksi 2 orang tetua adat/penduduk setempatyang membenarkan penguasaan tanah tersebut.6. Akta Ikrar Wakaf7. Surat Pengesahan Nadzir8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan Pendaftaran Pertama Kali Konversi - SistematikDasar Hukum:1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.Persyaratan:1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dandilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:o Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yangbersangkutan, atauo sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atauo surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelumataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkanhak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya,atauo petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelumberlakunya PP No. 10/1961, atauo akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian olehKepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
  9. 9. o akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belumdibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atauo akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakanPP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauo risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belumdibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atauo surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil olehPemerintah Daerah, atauo Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan PajakBumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atauo lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimanadimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.o Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum berlakunyaUUPA4. Surat Pernyataan Tdk Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua adat/ penduduk setempat.5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi - SporadikDasar Hukum:1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.Persyaratan:1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan2. Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang) danatau kuasanya (untuk Perorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku atau untukBadan Hukum: fotocopy Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya, sertadilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:1. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yangbersangkutan, atau2. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau3. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelumataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkanhak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya,atau4. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelumberlakunya PP No. 10/1961, atau5. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksianoleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau6. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belumdibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
  10. 10. 7. akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelumatau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yangdiwakafkan, atau8. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belumdibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau9. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil olehPemerintah Daerah, atau10. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan PajakBumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir olehPejabat yang berwenang), atau11. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimanadimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau12. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunyaUUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan Penguasaanfisik lebih dari 20 thn secara terus -menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikanoleh 2 org tetua adat / penduduk setempat.5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan7. Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha:1. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang100 cm dan bergaris tengah 5 cm2. Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaristengah 7.5 cm, atau3. Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau4. Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok ataupagar besi / beton / kayu. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Dan Penegasan Hak - SporadikDasar Hukum:1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.Persyaratan:1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan2. Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang) danatau kuasanya (untuk perseorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku atauuntuk Badan Hukum: fotocopy Akte Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya,serta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:1. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yangbersangkutan, atau
  11. 11. 2. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau3. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelumataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkanhak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya,atau4. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelumberlakunya PP No. 10/1961, atau5. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian olehKepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PeraturanPemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau6. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belumdibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau7. akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelumatau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yangdiwakafkan, atau8. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belumdibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau9. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil olehPemerintah Daerah, atau10. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumidan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabatyang berwenang), atau11. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimanadimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau12. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunyaUUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan Penguasaanfisik lebih dari 20 thn secara terus -menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikanoleh 2 org tetua adat / penduduk setempat.5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan7. Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha:1. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang100 cm dan bergaris tengah 5 cm2. Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaristengah 7.5 cm, atau3. Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau4. Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok ataupagar besi / beton / kayu. Penggabungan SertifikatDasar Hukum:1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
  12. 12. 5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.Persyaratan:1. Permohonan yang disertai alasan Penggabungan tersebut.2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yangberwenang).3. Sertifikat Hak Atas Tanah asli, dengan catatan :1. Jika semua Sertifikat yang digabung sudah menggunakan SU maka tidakdiperlukan pengukuran (harus ada pernyataan dari pemohon bahwa bidang tanahyang akan digabung tidak ada perubahan fisik)2. Jika salah satu atau semua Sertifikat yang digabung masih menggunakan GambarSituasi, maka perlu dilaksanakan pengukuran3. Jika SU pada salah satu atau semua Sertifikat tidak memenuhi syarat teknis atauada perubahan bentuk dan ukuran, maka perlu dilakukan pengukuran PemisahanDasar Hukum:1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.Persyaratan: Permohonan yang disertai alasan Pemisahan tersebut. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP). Sertipikat Hak Atas Tanah asli. Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan Pemecahan SertifikatDasar Hukum:1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.Persyaratan:1. Permohonan yang disertai alasan Pemecahan tersebut.2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP).3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli.
  13. 13. 4. Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan) Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Tanpa Ganti BlankoDasar Hukum:1. Undang-Undang No 5 Tahun 19602. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19973. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 19974. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 19975. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20026. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003Persyaratan:1. Surat Permohonan perubahan hak2. Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeteraicukup3. Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :1. Perorangan : KTP yang masih berlaku *)2. Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan*)4. sertifikat Hak Atas Tanah (aslinya)5. Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)7. Bukti pelunasan BPHTB Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Dengan Ganti BlankoDasar Hukum:1. Undang-Undang No 5 Tahun 19602. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19973. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 19974. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 19975. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20026. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003Persyaratan:1. Surat Permohonan perubahan hak2. Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeteraicukup3. Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :1. Perorangan : KTP yang masih berlaku *)2. Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan*)4. Sertipikat Hak Atas Tanah (aslinya)5. Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)7. Bukti pelunasan BPHTB
  14. 14. Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Tanpa Ganti BlankoDasar Hukum:1. Undang-Undang No 5 Tahun 19602. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19973. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 19974. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 19975. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 19976. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 19987. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20028. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003Persyaratan:1. Surat Permohonan perubahan hak2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku) *)3. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan4. Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebihdari 400 m2 untuk luar perkotaan5. Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)7. Membayar uang pemasukan kepada Negara. Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Dengan Ganti BlankoDasar Hukum:1. Undang-Undang No 5 Tahun 19602. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19973. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 19974. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 19975. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 19976. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 19987. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20028. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003Persyaratan:1. Surat Permohonan perubahan hak2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku) *)3. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan4. Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebihdari 400 m2 untuk luar perkotaan5. Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)7. Membayar uang pemasukan kepada Negara. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah SusunDasar Hukum:
  15. 15. 1. Undang-undang No 5 Tahun 19602. Undang-undang No 16 Tahun 19863. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1988 tentang Rumah Susun4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19975. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 19976. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20027. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 20038. Perda tentang Rumah Susun (Belum semua daerah punya Perda)Persyaratan:1. Permohonan yang disertai proposal pembangunan rumah susun2. Identitas pemohon (Perorangan/Badan Hukum)3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli4. Ijin layak huni5. Advis Planinng6. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan Rumah Susun, denganlampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilaiperbandingan proposionalnya. Sertifikat Wakaf Untuk Tanah TerdaftarDasar Hukum:1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. UU Tentang Perwakafan Tanah Milik.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977.6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.7. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.Persyaratan:1. Surat Permohonan.2. Akta Ikrar Wakaf.3. Sertipikat Hak Milik asli.4. Surat Pengesahan Nadzir.5. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan.6. Identitas Wakif (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).7. Identitas Nadzir (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)Penanam modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badanusaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modaldiwilayah negara Republik Indonesia.Dokumen pendukung permohonan:1. Bukti diri pemohon :
  16. 16. 1. Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/ BUMD,CV, Fa; atau2. Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; atau3. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan olehpemohon sendiri.3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.4. Uraian Rencana Kegiatan :1. Uraian Proses Produksi yang dilengkapi dengan alir proses (Flow Chart), sertamencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau2. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.5.1. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah,seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis PelaksanaanPenanaman Modal.2. Khusus sektor pertambangan yang merupakan ke giatan ekstraksi, sektor energi, sektorperkebunan kelapa sawit dan sektor perikanan harus dapat rekomendasi dari instansiyang bersangkutan.3. Khusus untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yangbahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminanbahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kotasetempat.6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :1. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra denganUsaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, polakemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentukpembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.2. Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan UsahaKecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.7. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yangbersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.Note : Untuk persyaratan No. 5 a, b, c akan di koordinasikan oleh BKPM dengan instansiterkaitProses pengurusan:1. Pemeriksaan dan persiapan permohonan MODEL I / PMDN2. Pengajuan dan monitor permohonan3. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)4. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan6. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak7. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia8. SPPKP Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak9. TDP Tanda Daftar Perusahaan
  17. 17. CV Kelas KecilDokumen yang diurus:1. Akta Notaris2. Legalisir Pengadilan3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Persyaratannya :1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, f oto copy SuratKontrak, apabila status kantor kontrak4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayahpemukiman khusus Jakarta6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna> CV Kelas MenengahDokumen yang diurus:1. Akta Notaris2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)4. Legalisir Pengadilan5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)Persyaratannya :1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, f oto copy SuratKontrak, apabila status kantor kontrak4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayahpemukiman khusus Jakarta6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna CV Kelas BesarDokumen yang diurus:1. Akta Notaris2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)4. Legalisir Pengadilan5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)Persyaratannya :1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur
  18. 18. 3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, f oto copySurat Kontrak, apabila status kantor kontrak4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada diwilayahpemukiman khusus Jakarta6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna> Undang-Undang Gangguan / HODokumen yang diurus :1. Izin Undang-Undang Gangguan / HOPersyaratannya :1.Foto copy surat izin lokasi (bagi usaha kawasan)2.Foto copy KTP pemohon3.Foto copy akta pendirian perusahaan4.Foto copy PBB terakhir5.Foto copy sertifikat tanah dan IMB6.Persetujuan tetangga yg ditandatangani RT/RWProses Pengurusan : 30 Hari kerja Biaya Pengurusan : Tergantung luas usaha NPIK- ElektronikaDokumen yang diurus :1. NPIK Elektronika dan KomponennyaPersyaratannya :1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop SuratPerusahaan.2. Nomor Pokok Wajib Pajak.3. Foto Berwarna Penanggung Jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam APIukuran3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).4. API-U / API-P / APIT Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak (NPIK- MAINAN ANAK)Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak (NPIK- MAINAN ANAK)Dokumen yang diurus :1. Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak - AnakPersyaratannya :1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop SuratPerusahaan2. Nomor Pokok Wajib Pajak3. Foto Berwarna Penanggung Jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam APIukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).4. API-U / API-P / APIT
  19. 19. NPIK SepatuSyarat NPIK- Nomor Pengenal Importir Khusus Sepatu :1. Foto Copy NPWP2. Foto Copy SIUP atau SP BKPM Khusus PMA3. Foto Copy TDP4. Foto Copy API-U atau APIP untuk industri5. Foto Copy APIT Khusus PMA6. Pas Photo 3x4 = 2 lembar Background Merah7. Foto Copy KTP direktur8. Sales kontrak / Purchase Order (Bisa dibantu)9. Surat Kuasa di kop surat. NPIK TekstilDokumen yang diurus :1. Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk TekstilPersyaratannya :1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop SuratPerusahaan.2. Nomor Pokok Wajib Pajak.3. Foto Berwarna Penanggung Jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam APIukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).4. API-U / API-P / APIT Keagenan / DistributorBerkas yang diurus :1. Keagenan / DistributorPersyaratannya :1. Surat permohonan dari perusahaan yg berbentuk Badan Hukum, ditandatanganipenanggungjawab perusahaan, di tujukan kepada Direktur Bina Usaha dan PendaftaranPerusahaan, Departemen Perdagangan, Jl. M.I.Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat.2. Daftar Isian Permohonan.3. Foto copy SIUP.4. Foto copy NPWP.5. Foto copy API Umum,Khusus untuk distributor tunggal barang produksi luar negeri.6. Foto copy Akta Pendirian dan Perubahannya.7. Foto copy TDP.8. Foto copy SK Kehakiman dan Perubahan9. Izin Industri bagi prinsipal produsen dalam negeri atau dari BKPM bagi prinsipalprodusenPMA/PMDN10. Surat Perjanjian (Agreement) yg sudah dilegalisasi oleh notaris (untuk produksi dalamnegeri)dan Notary Public dan Atase Perdagangan/Kantor Perwakilan RI yg ada di negaraprincipal(untuk produksi luar negeri). * Surat Asli dilampirkan selama proses11. Leaflet / Brosur / Katalog asli dari negara Prinsipal untuk jenis barang
  20. 20. 12. Surat Perjanjian atau Penunjukan dari Prinsipal Produsen kepada Prinsipal Supplierapabilasurat perjanjian bukan dari prinsipal produsen. Urus NIK Beacukai/Kepabeanan/NIK baru/NIK Penyesuaian/buka blokir NIKPeraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011Persyaratannya :1. Copy Akta Pendirian dan Akta Perubahan dan SK Kehakiman2. Copy Domisili yang masih berlaku3. Copy kartu NPWP4. Copy PKP (Khusus Import)5. Copy SIUP (Swasta Nasional) / IUT/Izin Prinsip ( PMA )6. Copy TDP7. Copy API (Khusus import)8. Copy KTP, NPWP Semua Direksi dan Penanda tangan API Izin Penyalur Alat Kesehatan ( PAK )Berkas yang diurus :1. Izin Penyalur Alat KesehatanPersyaratannya :1. Surat Permohonan dari direktur ditujukan kpd Menkes RI Cq Kepala DinasKesehatan Propinsi DKI Jakarta beserta lampirannya 1 rangkap diatas materai 6000,-2. Akte Pendirian dan Perubahannya serta SK.Kehakimannya3. Peta lokasi kantor dan gudang4. Denah ruangan kantor dan gudang beserta ukurannya sesuai skala5. Foto copy KTP Penaggungjawab perusahaan6. Foto copy NPWP7. Foto copy SIUP8. Foto copy Domisili usaha9. Foto copy API apabila alkes impor10. Foto copy Izin Gangguan/HO11. Foto copy Ijazah dan sertifikat keahlian penaggungjawab teknis12. Surat Perjanjian kerja sama penaggungjawab teknis dan direktur perusahaan13. Surat penunjukan sebagai Agen Tunggal dari prinsipal luar negeri yg di sahkan olehKBRI setempat atau bila penunjukan dari pabrik dalam negeri melampirkan fotocopy Izin Produksi Alkes14. Foto copy ijazah teknisi untuk alkes elektromedik15. Daftar brosur / katalog alkes yg disalurkan16. Daftar peralatan bengkel khusus alkes elektromedik17. Surat Pernyataan Garansi Purna Jual dari perusahaan tersebut18. Status Gedung dgn melampirkan sertifikat/IMB/akta jual-beli
  21. 21. Surat Permohonan Label Bagi ImportirPersyaratan permohonan Label bagi importir :1. Surat Permohonan2. Daftar Barang3. Contoh Label4. Fotokopi Angka Pengenal Impor (API) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakankegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupunperusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajibmemperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.Syarat Pengurusan SIUP - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN :1. Foto Copy KTP Direktur Utama2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kehakiman.3. Asli Izin Domisili Perusahaan4. Foto Copy NPWP5. Pass Foto Direktur Utama 3 x 4= 3 Pcs berwarna6. Asli Surat Keterangan dari Gedung apabila kantor di Gedung dan apabila di RukoSewa Menyewa Kantor.PT . JEKLINDO CONSULTINGCorporate Legal ServicesGEDUNG AGNESIA Lt.4JL. Pemuda Raya No. 73 B RawamangunJakarta Timur Indonesia 13220 [email protected] 08121942042 , 081288416332| (62-21) 33092820 | (62-21) 33442219www.izinusahaindonesia.com