Upload
kamen-ride
View
1.741
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
PRESENTASI MENGENAI SISTIM PEMERINTAHAN RI dan PENJELASAN TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI WILAYAH PROVINSI sesuai PP 19/2010 Pasal 3, jo PP 23/2011 : 1. Melaksanakan DEKONSENTRASI dari Kementerian /LN (Tugas Delegatif). 2. Melaksanakan TUGAS-TUGAS PUM (Tugas Atributif)
Citation preview
DASAR HUKUM
1. Pasal 38 UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah;
2. PP No. 38 Tahun 2007 ttg Pembagian UrusanPemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
3. PP No 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan
4. PP No. 19 Tahun 2010 ttg Tata Cara Pelaksanaan Tugasdan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernursebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
5. PP No. 23 Tahun 2011 (Perubahan atas PP No. 19 Tahun2011)
PROVINSI KAB KOTA KEC KEL DESA Luas Wilayah (km2)
Jumlah Penduduk
33 Provinsi
399 98 6.694 8.216 69.249 1.910.931,32 259.940.857
4
M P R D P R PRESIDEN
DAERAHOTONOM
DESENTRALISASI
SISTEM PEMERINTAHAN NKRI
GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL
DEKONSENTRASI
BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL
DELEGASI(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
LEMBAGA NEGARA LAINNYA
B P K M A M K
TUGAS PEMBANTUAN
Pemerintahan daerah/pemerin
tahan desa
D P D
MENTERI 2
5
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI LUAR 6 URUSAN (UU SEKTOR)
6 URUSAN (ABSOLUT)1.Politik Luar Negeri2.Pertahanan3.Keamanan4.Agama5.Yustisi6.Moneter dan Fiskal
Nasional
• URUSAN WAJIB PROV DAN KAB/KOTA
• URUSAN PILIHAN PROV DAN KAB/KOTA
URSPEM
Pemerintah
PEMDA
Sebagian Bersifat
Concurrent
DESENTRALISASI
PP 38/2007
1. DILAKSANAKAN SENDIRI (KP/KD)
2. DEKON
3. TP
1. DILAKSANAKAN
SENDIRI (KP/KD)
2. DEKON
TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSATDI WILAYAH PROVINSI (PP 19/2010 Pasal 3, jo PP 23/2011
1. Melaksanakan DEKONSENTRASI dari Kementerian /LN (Tugas Delegatif).
2. Melaksanakan TUGAS-TUGAS PUM (Tugas Atributif)
PERAN DAN WEWENANG GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH
KOR
BIN
WAS
6
GUB
WKL PEM
KOORDINASI
PEMBINAAN
PENYE L PEM UMUM
PENGAWASAN
Pem Kab/Kota dan instansi
vertikal
Sinergitaspemb &
penyel pem
Pemerintah Kabupaten/
Kota
Memprcpat peningkatan
kapasitas PemKab/Kota
Pemerintah Kabupaten/
Kota
•PnyelenggaranPem sesuaiNSPK
•PeningkatanAkuntabilitas
•Menjaga kehidupan berbangsa danbernegara serta keutuhan NKRI
•Menjaga & mengamalkan ideologiPancasila & memb kehidupan demokrasi
•Memelihara stblts pol yg dinamis•Menjaga etika dan normapenyelenggaraan pemerintahan
PERANAN GUBERNUR SBG WAKIL PEMERINTAH PUSAT
7
URUSAN PEMERINTAHAN YANG D ISERAHKAN
PILIHAN
1. kelautan danperikanan;
2. pariwisata;3. pertanian;4. kehutanan;5. energi dan
sumberdayamineral;
6. perdagangan; 7. perindustrian;
dan8. transmigrasi.
WAJIB
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 22
1. penataan ruang;2. pertanahan; 3. pembangunan
daerah;4. koperasi, usaha
kecil, danmenengah;
5. penanaman modal;6. kepemudaan dan
olah raga;7. pemberdayaan
masyarakat;8. pemberdayaan
perempuan; 9. statistik;10. persandian;11. kebudayaan;12. Perpustakaan;13. kearsipan; dan14. Kawasan
Perbatasan AntarNegara
15. komunikasi daninformatika
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
berkaitan dengan pelayanan dasar
1. Pendidikan;2. kesehatan;3. lingkungan
hidup;4. Pekerjaan
umum;5. ketahanan
pangan;6. kependudukan
dan pencatatansipil;
7. keluargaberencana;
8. sosial;9. tenaga kerja;10. ketentraman
dan ketertibanumum sertaperlindunganmasyarakat; dan
11. perlindungananak;
12.perumahan
13.Perhubungan
Tugas, Wewenang dan Kewajiban AtributifGubernur (Pasal 38 UU No 32 Tahun 2004)
8
Membina dan mengawasiPenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dalam
wilayah jabatannya
MengkoordinasikanPenyelenggaraan UrusanPemerintahan Di Daerah
provinsi dankabupaten/kota dalam
wilayah jabatannya
MengkoordinasikanPembinaan Dan
PengawasanPenyelenggaraan TugasPembantuan di daerah
provinsi dankabupaten/kota dalam
wilayah jabatannya
9
REVITALISASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
DI DAERAH.
PROGRAM DAN KEGIATAN DIORIENTASIKAN
KEMENDAGRI
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
1. KOORDINASI 2. PEMBINAAN 3. PENGAWASAN 4. PENGENDALIAN 5. SUPERVISI 6. ADVOKASI
PENYELESAIAN BATAS NEGARA/DAERAH
MENUNJANG
SKEMA PENGEMBANGAN ALUR FIKIR
IPM/HDI/MDG’s MENINGKAT
KABUPATEN/KOTA
INSTANSI VERTIKAL
KETENTRAMAN, KETERTIBAN
MASYARAKAT. (FORKOMPIMDA)
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN SECARA OPTIMAL,
KHUSUSNYA URUSAN-URUSAN TERKAIT DENGAN PENINGKATAN
IPM/HDI/MDG’s
PELAYANAN DASAR DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MENINGKAT
APA YG TERJADI KALAU PEMBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN TIDAK JELAS
1. TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM
2. KELEMBAGAAN TIDAK JELAS
3. PEMBIAYAAN TIDAK JELAS
4. KEPEGAWAIAN TIDAK JELAS
5. BINWAS TIDAK JELAS
6. PELAYANAN PUBLIK TIDAK JELAS
10
WHAT NEXT
1. APA BENAR URUSAN YG DILAKUKAN
2. APA PEMBAGIANNYA SUDAH BENAR
3. APA SUDAH ADA NSPK NYA DAN SPM BAGI URUSAN
WAJIB
4. APA UU SEKTOR SUDAH HARMONIS DGN UU OTDA
5. APA KELEMBAGAANNYA SUDAH JELAS
6. APA PERSONIL SUDAH JELAS
7. APA ANGGARAN SUDAH CUKUP
8. APA PELAYANAN PUBLIK YG DIHASILKAN SUDAH
JELAS
9. APA BINWAS SUDAH JELAS
11
PERMASALAHAN
12
Koordinasi antaraKementerian/Lembaga
dengan Pemerintahprovinsi dan gubernur
sebagai wakilpemerintah pusat tidak
berjalan optimal
Sinergitas antara pusatdan daerah dalam hal
penyelenggaraanpemerintahan dan
pembangunan daerahbelum berjalan dengan
semestinya
Koordinasi perencanaanpembangunan antara
perencanaanpembangunan nasional
dan daerah belumterwujud dengan baiksehingga memerlukanupaya khusus untukmemecahkan isu-isu
penting ini
Dengan adanya Surat Edaran Bersama antara Kemendagri, KemenKeu dan Bappenasdiharapkan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menyelenggarakan
korbinwas lebih terarah dan efektif
KETIMPANGAN INVESTASI ANTAR PULAU
13
15,7%
55,3%
14,6%
0,05%
3,74%
2,53%Sumatera
Jawa
Kalimantan
Bali dan Nusa Tenggara
SulawesiMaluku
Sumber: BKPM, 2011
Ketimpangan transfer daerah menyebabkan ketimpangan pembangunan infrastruktur yang diindikasikan
ketimpangan investasi antar pulau
8,2 %
Papua
OTDA DLM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
1. Pemda dan pengusaha harus selalu sinergi dalammerencanakan dan mengusahakan bagaimana ekonomidaerah akan menjadi lebih baik.
2. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untukmembuat berbagai peraturan, menyediakan berbagaisarana dan prasarana untuk memajukan pertumbuhanekonomi daerah.
3. Pengusaha mempunyai kemampuan untuk mengenalikebutuhan dengan berbagai inisiatif untuk membuatroda perekonomian daerah agar menjadi lebihbaik, memberikan gaji dan upah kepada pekerja sesuaidengan UMR dan membayar pajak kepada pemerintah.
14
Lanjutan
4. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mendorongpertumbuhan ekonomi daerah , antara lain:
a. PERDA yg mendorong iklim usaha & peningkataninvestasi.
b. Sarana dan prasarana/infrastruktur.
c. SDM/tenaga kerja yg kompetitif.
d. Kemudahan dlm memperoleh pelayanan publik sepertiperijinan.
e. Pemberian jaminan kepastian usaha dan insentif bagiinvestor.
15
Daerah Tujuan Migrasi (%)
16
PAPUA
JAWA
SULAWESI
SUMATERA
KALIMANTAN
Kepulauan
Riau
3,9
Riau
5,6
Sumatera
Barat
2,4
Banten
8,8
Jawa
Barat
19,7Jawa
Tengah
5,4
DI
Yogyakarta
4,2
Kalimantan
Timur
4,0
DKI
Jakart
a
12,1
Jawa
Timur
4,1
Sumber : Media Indonesia, 28 Agustus 2012
Angkatan Kerja Indonesia
17
Tahun Jumlah (juta) Tingkat Partisipasi kerja(%)
2004 103,97 67,55
2005 105,85 66,79
2006 106,38 66,16
2007 109,94 66,99
2008 111,94 67,18
2009 113,83 67,23
2010 116,52 67,72
2011 117,37 68,34
Sumber : Media Indonesia, 28 Agustus 2012
Sinergi
KonsistenKualitas
Dokumen
Harmonisasi
Kapasitas Aparatur PemdaKelembagaan/Institusi
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Sinergi
Peraturan perundang-undangan
Harmonisasi
Keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD),
dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan daerah (RPJMD) dan dokumen
perencanaan pembangunan jangka panjang atau 20 (dua puluh) tahunan (RPJPD).
Sinergitas
Keterkaitan antara RKPD, RPJMD, dan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RTRW serta dokumen penganggaran KUA-PPAS dan APBD
Konsistensi
Keterkaitan antara rencana pembangunan yang telah termuat dalam RKPD, RPJMD, RPJPD, RTRW
dengan implementasinya, serta keterkaitan rencana pembangunan
antar tahunnya
Kualitas Dokumen
Indikator-indikator yang disusun dalam rencana pembangunan
tersebut.
Tantangan Gubernur dalammelakukan Korbinwas
Hingga Akhir April 2012
• 44% Kab/Kota belum menetapkan RPJPD
• 35% kab/Kota belum menetapkan RPJMD
• 73% Kab/Kota belum Menetapkan Perda RTRW
• 70% Kab/Kota Tidak Tepat Waktu dalammenetapkan RKPD 2012
• 9 Kabupaten belum menetapkan Perda APBD 2012(Sumber data BAPPENAS)
19
20
DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN
ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN
Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan :
1. Externalitas (Spill-over)
Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus
2. Akuntabilitas
Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang
paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)
3. Efisiensi
Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang
efisien dan mencegah High Cost Economy
Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale)
pelayanan publik
Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan
(catchment area) yang optimal
Misi Utama Penguatan GubernurSWP dalam PP 23 Tahun 2011
• Penekanan pada koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaandan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasiRPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten dan Kota agar mengacukepada RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsi serta RPJN, RPJMN, dan RKP dan Kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan Pemerintahan;
• Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertuliskepada Bupati/Walikota yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta hak Gubernurmengusulkan kepada K/L untuk tidak mengalokasikan danaTP kepada Kab/Kota bersangkutan pada tahun anggaranselanjutnya
21
Tujuan SPM
• Utk meningkatkan pelayanan dasar dari Pemda
• Utk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan
• Utk menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja
• Utk menentukan lokasi anggaran tujuannya masyarakat lebhterukur
• Utk meningkatkan akuntabilitas pemda terhadap masyarakat
• Utk menjadi Argumen bagi peningkatan pajak & retribusi daerah
• Utk menentukan rasioalisasi kelembagaan pemda
• Utk Merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan
22
23
Reformasi Birokrasi
DemokratisasiDesentralisasi
Good Goverment
Otonomi Daerah
Mendorong terjadinya Hubungan:-Pem. Pusat dan Pem. Daerah-Pemerintah = Masyarakat =Dunia Usaha
PenyusunanProgram Kegiatan
Memerlukan :1. Pengaturan2. Kelembagaan3. Pembiayaan4. Partisipasi Masyarakat5. Komitmen Daerah
1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dandaerah serta antar daerah.
2. Mendukung prioritas pembangunan Nasionalyang menjadi urusan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan penerimaan daerah.
5. Memperluas pembangunan infrastruktur daerah.
6. Penetapan besaran anggaran transfer ke daearahadalah dalam kerangka pengendalian defisitAPBN.
24
KEBIJAKAN KE DAERAH :
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DKTP 2011
25
TW II13,93%
TW I0,96%
TW III41,67%
TW IV100%Mencapai ?
58,33%
- TERTIB ADMINISTRASI- SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN- EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN- OPTIMALISASI NILAI MANFAAT
26
SEB 3 MENTERI: - 0442/M.PPN/11/2010- SE-696/MK/2010- 120/4693/SJ.TGL 18 NOVEMBER 2010
1. Evaluasi penyelenggaraan Prog/keg Dekon & TP mulaidari tahap perencanaan sd tahap pertnggungjawaban.
2. Mengidentifikasi berbagai prog/keg K/L di daerah yangmasih mendanai urusan daerah menjadi bagian DAK(dana alokasi khusus) dengan menggunakan tahapandan indikator yg sesuai dgn peraturan per-UU-an.
3. Penguatan peran Gub SWP dalam mengkoordinasikanpenyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya
1. Kondisi dilema dimana struktur APBD yg belum sehat(belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja publik)
2. Keberanian Gub SWP terhadap K/L utk menyatakanbeberapa program DK dan TP sudah merupakan urusandaerah.
3. Kekompakan 3 Kementerian dlm mengidentifikasiprogram/kegiatan K/L yg membiayai urusan daerah.
4. Kerelaan K/L utk menertibkan program/kegiatan agarmenghindari pembiayaan terhadap urusan daerah.
27
TANTANGAN BAGI SEKRETARIATSEB 3 MENTERI :
28Sekian dan Terima Kasih