Upload
kurniawan-saputra
View
346
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Reformasi Birokrasi
Citation preview
Pertemuan Puncak Reformasi Birokrasi Nasional
Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Partisipasi Masyarakat
Yenny Sucipto!Sekjen FITRA!Jakarta, 09 September 2014
negara
masyarakat
Pemenuhan tanggungjaw
ab
Otoritas mengatur
Ketaatan Hak-hak perlindungan (sipil- politik, ekonomi,
sosial, budaya)
KONSTITUSI
ALUR BELANJA APBN KE DAERAH
PEMERINTAH PUSAT DAERAH
Belanja Pusat
Melalui Anggaran K/L
Melalui Anggaran Non K/L
Mendanai Kewenangan di luar 6 Urusan
Mendanai Kewenangan 6 Urusan
Mendanai Program Nasional Kewenangan Bersama
Anggaran Non K/L --! Anggaran yang dikelola Menkeu sebagai Bendara Umum yang kegiatan nya dilakukan oleh K/L
Penyelenggaraan Azas
Dekon dan Tugas Pembantuan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Kantor Vertikal di Daerah
Bantuan:
PNPM, BOS, Jamkesmas, BOK dll
Subsidi: Pupuk, Benih, MigorBelanja APBN
Belanja Daerah
Dana Perimbangan
Dana Otsus
Dana Penyesuaian
DAU, DBH, DAK
Pajak
SDA
Penyelenggaraan Desentralisasi (Masuk APBD)
kerangka kebijakan yang melandasi prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pada perencanaan penganggaran:
87
No Landasan Yuridis Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Keterangan
1 UUD 1945 Anggaran ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Kemakmuran rakyat dapat tercapai dengan keterlibatan rakyat dalam proses penganggaran karena rakyat lebih mengetahui kebutuhannya
2 UU. 17/2003 Tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Keuangan Negara dikelola secara transparan
Pasal 30 dan 31 mengisaratkan bahwa Akuntabilitas keuangan negara berorientasi pada hasil
Pengelolaan keuangan negara yang transparan membuka ruang terdistribusinya anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
3 UU 10/2004 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 5 huruf g bahwa Pembentukan Undang-Undang menganut asas keterbukaan
Pasal 53 bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang.
Pasal 22 ayat 1 dan 2 mengisaratkan adanya uji publik terhadap RUU
Asas keterbukaan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembentukan undang-undang sehingga dapat melahirkan produk undang-undang yang berpihak pada masyarakat.
4 UU 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah
•Pasal 23 ayat (2) bahwa keuangan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel •Pasal 137 butir g bahwa pembentukan Perda menganut asas keterbukaan •Pasal 178 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa pengelolaan barang daerah dilaksanakan secara transparan
Pasal 139 ayat (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda
Pasal 184 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan daerah berorientasi pada hasil
Kebutuhan dasar masyarakat didaerah dapat terpenuhi melalui perencanaan dan penganggaran yang melibatkan masyarakat
5 UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pasal 2 ayat (4) huruf d, pasal 5 ayat 3, pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 2, Pasal 11 ayat (1), pasal 16 ayat (2), pasal 22 mengisaratkan bahwa Penyusunan rencana kerja pembangunan mengikutsertakan masyarakat.
Perencanaan pembagunan yang tepat sasaran dapat tercapai dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pembangunan
6PP No. 68 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraa Negara Yang Bersih dari KKN
Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa masyarakat memiliki Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara
Prinsip pemerintahan yang bersih dapat tercapai dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan
7
PP 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4 bahwa Keuangan daerah dikelola secara transparan
No
Landasan Yuridis Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Keterangan
No
Landasan Yuridis Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Keterangan
8PP 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pasal 18 ayat 1 dan dan 2 mengisaratkan bahwa Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah baik lansung maupun tidak lansung.
9 Permendagri 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4 ayat 7 Keuangan Daerah dikelola secara Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
Pasal 4 ayat 8 Keuangan Daerah dikelola secara bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
GOAL
Substansi/ Cakupan
Gambar. Komponen-komponen Demokratisasi Anggaran
Prosedur!& Kelembagaan
Aktor
Penanggulang
an!
Kemiskinan
Keadilan
Jender
Keberlanjutan
Pertumbuhan
Pemerataan & !Kesempatan Kerja
Kelembagaan dan Proses-proses Demokrasi Anggaran! (Perluasan dan Pendalaman Praktek Demokrasi)
Aktor Politik Birokrasi Kelompok Fungsional
Media Massa
Kesejahteraan & Keadilan
Skema Politik Anggaran
Masyarakat dinegasikan dalam proses penganggaran
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran
TAHAPAN ANGGARAN
PENYUSUNAN
ANGGARAN
PENETAPAN
ANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARANAUDITING ANGGARAN
Dilakukan oleh eksekutif dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan melalui proses Musrenbang
Anggaran ditetapkan oleh DPR/D. Prosesnya dilakukan dengan melalui serangkaian pembahasan dengan pihak eksekutif
Eksekutif merupakan pengguna anggaran yang telah ditetapkan. Kepala daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran
Auditing dilakukan oleh beberapa pihak antara lain adalah Bawasda, BPKP,dan BPK
Peluang Korupsi Dalam Perencanaan-Penganggaran
LBI 2011
Peluang Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Penganggaran
Peluang keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam pengelolaan anggaran lebih terbuka pada musrenbang, dan
kurang terbuka pada wahana lainnya.
wah
ana
part
isip
asi
Konsultasi Publik PTJ APBD (DPRD)Konsultasi Publik PTJ APBD (Pemda)Konsultasi Publik Kua-PPAS (DPRD)
Forum SKPD PendidikanKonsultasi Publik Kua-PPAS (pemda)
Forum SKPD KesehatanForum SKPD PU
Konsultasi Publik RAPBD (Pemda)Konsultasi Publik RAPBD (DPRD)
Musrenbang Kab/ kota
jumlah daerah
0 5 9 14 18
189
777
66
54
3
LBI 2011
Peta Wahana PartisipasiPerencanaan Penganggaran Pertanggungjawaban
NO DAERAH PENELITIANForum SKPD
Pendidikan
Forum SKPD
Kesehatan
Forum SKPD PU
Musrenbang Kab/ kota
Konsultasi Publik Kua-
PPAS (pemda)
Konsultasi Publik Kua-PPAS (DPRD)
Konsultasi Publik RAPBD
(Pemda)
Konsultasi Publik RAPBD (DPRD)
Konsultasi Publik PTJ
APBD (Pemda)
Konsultasi Publik PTJ
APBD (DPRD)
Tanggapan LKPD
1 Kota Makassar V V V
2 Kab. Barru V V
3 Kab. Bulukumba V V V V
4 Kab. Luwu Utara V V V
5 Kab. Luwu V
6 Kab. Bondowoso V V V V V V V V
7 Kab. Jember
8 Kab. Probolinggo V
9 Kota Probolinggo V
10 Kab. Tulungagung V
11 Kota Singkawang V V V V V V V V V
12 Kab. Sambas V V V
13 Kab. Bengkayang V V V V
14 Kab. Sekadau V V V V V V V
15 Kab. Melawi V V V V V
16 Kota Banda Aceh V V V V V V V V V
17 Kab. Bener Meriah V V V V V V V V
18 Kab. Aceh Tenggara V V V V V
19 Kab. Simeulue V
20 Kab. Singkil V
Jumlah 6 7 7 18 6 5 7 9 4 3 4
Wahana partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan pengelolaan anggaran relatif lebih tersedia pada tahap perencanaan dibandingkan dengan tahap penganggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
Assesment Data
MITRA
Analisis Situasi/ Data
Memilih isu strategis
Mengemas Isu
Membangun gerakan komunitas
(Adv. Komuitas)
Menggalang Sekutu
Pengorganisasian
Pendidikan Politik
Mempengaruhi Pendapat Umum
Melakukan tekanan publikPelatihan Teknis
Pengaruhi Pembuat dan
Pelaksana Kebijakan
Advokasi Legislasi
Perubahan Kebijakan
Pola Relasi dengan Pemerintahan
Pola Relasi dengan Basis, elemen CSO,
dan Media
Counter Draft Legal Drafting
Judicial Review
Lobby Negosiasi
Technical Asistensi Kolaborasi
Mediasi
Kampanye Policy Brief Media Brief Rilis/Opini
Pamflet
Aksi Publik Hearing
Konsultasi Publik
SHARING PENGALAMAN - MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN
Rekomendasi (1)• Mendorong kebijakan pelayanan publik secara
transparan, perlu adanya model pelayanan satu atap • Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap siklus
budget, terutama peningkatan kontrol masyarakat dalam pemanfaatan anggaran. --! meminimalisisr kebocoran dalam pelaksanaan proyek pemmerintah yang dibiayai dari APBN/D sekitar 30%.
• Perlunya mendorong transparansi elit pejabat dan aparat pemerintah pada harta kekayaan
• Optimalisasi fungsi budgeting dan kontrol parlemen • Pemerintah pusat perlu mengkaji kembali berbagai
peraturan yang tidak dilaksanakan di daerah dan mencoba menyederhanakan berbagai peraturan yang ada
Rekomendasi (2)• Pemerintah Daerah segera menyiapkan perangkat pelayanan informasi
serta mekanisme yang efektif guna mengantisipasi permintaan akan dokumen publik (termasuk dokumen anggaran) di masa mendatang sebagaimana amanat UU 14/2008. Studi FITRA, menunjukkan bahwa penunjukan PPID dan SOP layanan informasi dibutuhkan (necessary), tetapi tidak cukup (sufficient)!
• Pemerintah Daerah/DPRD diharapkan membuka serta menjamin ruang konsultasi publik yang substantif di luar Musrenbang dan tahap perencanaan!
• Hasil penelitian FITRA, menunjukkan bahwa pagu indikatif kecamatan dapat mendorong partisipasi publik. Pemda diharapkan dapat memberikan informasi ini pada proses perencanaan.!
• Pemda dan DPRD perlu lebih disiplin dalam waku pembahasan dan pengesahan berbagai dokumen anggaran. Penggunaan e-procurement dalam proses pengadaan pemda perlu didorong untuk membuatnya lebih transparan.!
• Penting mengawasi proses pembahasan RAPBD dan RAPBD-P dan mulai memantau proses pengadaan barang/jasa pemda