Cloud Computing Security & Regulatory Compliance

Jakarta, 21 Januari 2015

Disampaikan dalam acara seminar “Datacomm Cloud Business”

Oleh : Aidil ChendramataDirektur Keamanan Informasi, Kementerian Kominfo

Cloud Computing

• Suatu model untuk memberikan kenyamanan dalam akses jaringan dari manapun sesuai kebutuhan ke dalam wadah bersama sumber daya komputasi (seperti; jaringan, server, penyimpanan, aplikasi dan layanan) yang dapat dikonfigurasi dan di rilis secara cepat dengan upaya manajemen yang minimal atau minimal interaksi dengan penyedia jasa manajemen (NIST, Special Publication 800-145, 2011).

• Sarana menyimpan, mengakses dan sharing data melalui internet- suatu model teknologi komputasi online- dibangun oleh penyedia jasa- setiap layanan digunakan/disewakan sesuai kebutuhan pengguna yang ditetapkan melalui SLA (service Level Agreement)

Kebutuhan Cloud Computing

• Terbentuk dan tumbuh akibat maraknya kebutuhan infrastruktur jaringan, server, penyimpanan dan aplikasi

• Sejalan dengan perkembangan TI dan program pemerintah mengelektronisasikan layanan melalui program eGov berdampak meningkatnya kebutuhan Infrastruktur Sistem konvensional membutuh:- biaya tinggi, jaringan, listrik, tempat, server, dll- pemeliharaan- SDM bidang TI yang kompeten

• Memberikan dampak ekonomis dengan sistem yang upto date• Sistem fleksibel, memudahkan memberikan layanan,

meningkatkan efektifitas dan kinerja pemerintah.

Penggunaan Cloud di EU

Peraturan dan perundangan terkait

1. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

2. Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

4. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU no 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

05/24/11

Disadur dari: Saiful Hidayat, 2010

E-Signature

1.Hardware2.Software3.Expert

4.Manajemen5.Certification of

Reliability

Lingkup PP PSTE No. 82/2012

Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE)

• Pengaturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana diatur dalam PP PSTE, secara ringkas dapat dikelompokan sbb.,:1.    Kewajiban Pendaftaran bagi PSE Pelayanan Publik (Pasal 5)2.    Kewajiban Sertifikasi Kelaikan Hardware (Pasal 6)3.    Persyaratan Software bagi PSE Pelayanan Publik(Pasal 7)4.    Ketentuan tentang Penggunaan Tenaga Ahli (Pasal 10)5.    Penerapan manajemen risiko penyelenggaraan SE (Pasal 13)6.    Kewajiban memiliki kebijakan tata kelola dan SOP (Pasal 14)7.    Kewajiban dan ketentuan tentang pengelolaan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi (Pasal 15)8. Penempatan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana serta mitigasi atas rencana keberlangsungan kegiatan PSE (Pasal 17)9. Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Pasal 18 s.d. Pasal 29)10.Kewajiban Sertifikasi Kelaikan Sistem bagi PSE Pelayanan Publik (Pasal 30 s.d. Pasal 32)

05/24/11

Peraturan Menteri

• Peraturan Menteri (PM) No. 28 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain GO.ID

• PM No. 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain• PM No. 7 Tahun 2013 Tentang Interoperability Dokumen

Perkantoran• PM No. 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran

Penyelenggaraan Sistem Elektronik• PM No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Negatif• PM No.5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi

Penyelenggara Negara• PM No. 24 Tahun 2015 tentang Penerapan SKKNI bidang

Komunikasi dan Informatika

Standard Kompetensi Kerja Nasional

Tantangan Cloud Computing

• Tanpa internet pengguna tidak bisa melakukan apapun• Garis batas kewenangan terhadap sistem tidak jelas, harus pastikan penyedia

yang di percaya• Data security, data lokasi dan storage harus compliance dengan peraturan

dan perundangan• Audit dan compliance harus benar2 diterapkan• Kesiapan incident respon• Ketergantungan pada penyedia layanan:

- Keamanan informasi, kualitas sistem informasi- backup recovery dan pemulihan dari bencana- keberlangsungan penyewaan layanan jangka panjang tergantung dari kesehatan keuangan penyedia layanan

Permasalahan Implementasi eGov

• Ketidak sesuai sistem/aplikasi yang dikembangkan dengan yang dibutuhkan• Sistem/aplikasi susah untuk diterapkan• Sistem membutuhkan biaya besar untuk operasional• Ketidak sinambungan antara pengembang sistem, apalagi pengembangan sistem

bukan merupakan proyek multi year• Ketidak mampuan sistem bertukar data• Rendahnya kinerja pembangunan sistem akibat tidak adanya tahapan uji coba yang

baku- struktur pengembangan yg kurang aman- kesalahan coding- sistem tidak bisa di akses dengan request yang besar

• Kurangnya dukungan organisasi• Beragamnya SIM dan pengerjaan

Komputasi Awan sebagai Solusi

• Konsolidasi lebih mudah/lebih efisien menaikan utilitas

• Mempercepat waktu pengembangan aplikasi• Membuat sistem lebih aman sistem siap pakai• Membuat reliabilitas lebih tinggi (down time rendah),

mengurangi resiko pada infrastruktur• Mengurangi biaya operasi

Terima kasih