Upload
kpp-pratama-kepanjen
View
3.325
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dasar hukum
UU 28 TAHUN
2009
Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah(PDRD)
Disahkan padatanggal 15 September
2009, Berlakumulai 1
Januari 2010
PENGGANTIUU NO 34
TAHUN 2000 TTG PDRD,
Tidak berlaku
No. TUJUAN UU 28/2009
I. Memperbaiki Sistem
Pemungutan
1. Mengubah sistem pemungutan
pajak dan retribusi daerah.
II. Meningkatkan Local
Taxing Power
2. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi
daerah
3. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi
daerah (termasuk pengalihan PBB dan BPHTB
menjadi Pajak Daerah)
4. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak
daerah
5. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak
kepada daerah
III. Meningkatkan Efektifitas
Sistem Pengawasan
6. Mengubah sistem pengawasan
7. Mengenakan sanksi bagi yang melanggar
ketentuan PDRD
(PMK 11/PMK.07/2010 tgl 25 Januari 2010)
IV. Meningkatkan Sistem
Pengelolaan
8. Bagi Hasil Pajak Provinsi
9. Earmarking
10. Insentif Pemungutan
PENAMBAHAN JENIS PAJAK KAB/KOTA
UU 34/2000 UU 28/2009
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian
Gol. C
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (perubahan nomenklatur)
8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari
Prov)
9. Pajak Sarang Burung Walet (baru)
10. PBB Pedesaan & Perkotaan (baru)
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (baru)
INTI UU 28 TAHUN 2009 (UU PDRD)
Pengenaan pajak yang close list
Pengawasan: represive preventif & korektif
Sanksi bagi daerah apabila melanggar
Memperkenalkan earmarking system
Pengalihan hak pemungutan daripemerintah pusat ke pemerintah daerah
100 %
1 • PENGERTIAN
2 • SAAT BERLAKUNYA BPHTB MENJADI PD
3 • OBJEK BPHTB
• OBJEK TIDAK DIKENAKAN BPHTB
5 • SUBJEK PAJAK BPHTB
6 • WAJIB PAJAK BPHTB
7 • TARIF BPHTB
8 • DASAR PENGENAAN BPHTB
9 • NPOP TKP
10 • BPHTB TERUTANG
11 • SAAT, TEMPAT DAN CARA BAYAR BPHTB TERUTANG
12 • KEWAJIBAN PPAT/NOTARIS DAN PEJABAT LAINNYA
PENGERTIAN
BPHTB : Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atastanah dan/atau bangunan.
Perolehan Hak :
Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkandiperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan olehorang pribadi atau badan.
Hak atas tanah dan/atau bangunan:
Hak atas Tanah termasuk hak pengelolaan, besertabangunan di atasnya(sebagaimana dimaksud dlm UU di bid pertanahan dan bangunan)
SAAT BERLAKUNYA BPHTB MENJADI PAJAK DAERAH
BPHTB sepenuhnyadialihkan ke
Kabupaten mulaitanggal
1 Januari 2011
OBJEK BPHTB
Hak atas tanah: Hak Milik, HGB, HGU, Hak Pakai, Hak Milik atas SARUSUN, dan Hak Pengelolaan.
Perolehan hak atastanah dan/atau
bangunan
PemindahanHak
Pemberian HakBaru
• Jual Beli,• Tukar-Menukar, • Hibah, • Hibah Wasiat, • Waris, • Pemasukan dlm
perseroan/badanhuku lain,
• pemisahan hak yang mengakibatkanperalihan,
• penunjukan pembelidalam lelang,
• pelaksanaan putusanhakim yg mempunyaikekuatan hk tetap,
• penggabungan usaha, • peleburan usaha, • pemekaran usaha, • Hadiah
Kelanjutan pelepasan hak, ataudi luar pelepasan hak
OBJEK TIDAK DIKENAKAN BPHTBYang diperoleh oleh:
• Perwakilan Diplomatik dan Konsulat.
• Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atauuntuk pembangunan guna kepentingan umum.
• Badan/Perwakilan LI yg ditetapkan dg PERMENKEU, dengan
syarat tdk menjalankan usaha/melakukan kegiatan lain diluar tugas dan fungsibadan/perwakilan tersebut.
• Orang pribadi/badan karena konversi hak/ perbuatan hukumlain dengan tidak adanya perubahan nama.
• Orang pribadi/badan karena wakaf.
• Orang pribadi/badan yang digunakan kepentingan ibadah.
SUBJEK PAJAK BPHTB
Orang Pribadi atau Badan yang Memperoleh Hak atas tanah
dan/atau bangunan.
WAJIB PAJAK BPHTB
Wajib Pajak = Subjek Pajak
TARIF BPHTB
Tarif BPHTB ditetapkan dengan PERDA
paling tinggi 5% (lima persen).
DASAR PENGENAAN (DANA) BPHTBKegiatan NPOP
Jual beli Harga transaksi
Penunjukan Pembelidalam Lelang
Harga transaksi dalamRisalah Lelang
selain kedua di atas Nilai Pasar
Jika NPOP tidakdiketahui atau lebihrendah dari NJOP PBB
NJOP PBB
NPOP: Nilai Perolehan Objek Pajak NJOP: Nilai Jual Objek Pajak
NPOPTKP
NPOPTKP ditetapkan
paling rendah Rp60 jtuntuk setiap WP.
Waris atau Hibah Wasiat yang diterima orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluargasedarah, segaris Keturunan Lurus
Satu Derajat Ke atas atau KeBawah dengan Pemberi HibahWasiat, termasuk suami-istri
NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp300jt.
NPOPTKP ditetapkandengan PERDA.
SAAT BPHTB TERUTANGKegiatan Saat
Jual Beli, Tukar-menukar, Hibah, Hibah Wasiat, Pemasukan dlm Perseroan/Badan HukumLainnya, Pemisahan Hak yg mengakibatanperalihan, Penggabungan Usaha, PeleburanUsaha, Pemekaran Usaha, dan Hadia
sejak tanggal ditandatanganinyaakta
Warissejak didaftarkan peralihan haknyake Kantor Pertanahan
Putusan Hakimsejak tanggal putusan pengadilanyg mempunyai kekuatan hukumtetap
Pemberian Hak Baru sebagai KelanjutanPelepasan Hak
sejak tanggal diterbitkan SK Pemberian Hak
Pemberian Hak Baru diluar Pelepasan Hak sejak tanggal ditandatangani danditerbitkan SK Pemberian Hak
Lelang sejak tanggal penunjukanpemenang lelang
TEMPAT DAN CARA BAYAR BPHTB TERUTANG
• Tempat Terutang BPHTB: di Kabupaten/Kota dimana tanah dan/atau bangunan berada.
• BPHTB Terutang harus dilunasi pada saatterjadinya perolehan hak, denganmenggunakan SSPD (Surat Setoran PajakDaerah).
PEJABAT PPAT/NOTARIS DAN PEJABAT LAINNYA
Pejabat
• PPAT/Notaris
• Kepala Kantor PelayananLelang
• Kepala Kantor Pertanahan
Dapatmenandatangani
• Akta pemindahanhak
• Risalah Lelang
• Dapat melakukanPendaftaran hakatas tanah atauPendaftaranperalihan hakatas tanah
Setelah WP
• Menyerahkanbuktipembayaran(SSPD)
PEJABAT PPAT/NOTARIS DAN PEJABAT LAINNYA
• PPAT/Notaris dan Kepala Kantor Lelangmelaporkan pembuatan Akta atau RisalahLelang kepada Bupati paling lambat tgl 10 Bulan Berikutnya, dan tata cara pelaporannyadiatur dengan PERDA.
Pejabat
PPAT/Notarisdan Kepala
Kantor Lelang
PPAT/Notarisdan Kepala
Kantor Lelang
Kegiatan
PenandatangananAkta atau RisalahLelang sebelum
WP menyerahkanSSPD
Laporan Bulananpembuatan akta
risalah lelangtidak/terlambatdikirim ke Bupati
Sanksi
Rp 7,5 Juta/ Akta
Rp 250rb / Laporan
SANKSI PEJABAT PPAT/NOTARIS DAN PEJABAT LAINNYA
SANKSI PEJABAT PPAT/NOTARIS DAN PEJABAT LAINNYA
• Kepala Kantor bidang Pertanahan yang tetapMendaftarkan Hak atas Tanah atauMendaftarkan Peralihan Hak atas Tanah dariWP yang belum menyerahkan SSPD, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
PPAT….HATI-HATI YA!!! DATA DALAM AKTA TIDAK LENGKAP
MERUGIKAN WAJIB PAJAK
– Harus membetulkan SSB/SSP, atau
– Harus membayar kurang bayar pajak termasuk sanksi denda
– Data di SPPT bisa salah
– Bisa kena sanksi pidana perpajakan
MERUGIKAN NEGARA
– Penerimaan negara hilang PERCUMA
– Administrasi perpajakan tidak valid
– Pelayanan kepada WP terganggu
MERUGIKAN DIRI SENDIRI
– Bisa kena sanksi denda administrasi, khusus PPAT berstatus PNS bisakena sanksi kepegawaian PP Disiplin PNS
– Bisa dicabut jabatannya
– Data administrasi perpajakan di wilayahnya rusak
FAKTA di Lapangan
1. DATA AJB = TIDAK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 2. HARGA TRANSAKSI LEBIH RENDAH DRPD KWITANSI
1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 1
1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 2
1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 3
1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 4
1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 5
1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 6
LOKASI FOTO BANGUNAN
1 DATA AJB= TDK LENGKAP, HARGA TRANSAKSI MERAGUKAN 7
2 HARGA TRANSAKSI LEBIH RENDAH DRPD KWITANSI 1
2 HARGA TRANSAKSI LEBIH RENDAH DRPD KWITANSI 2
2 HARGA TRANSAKSI LEBIH RENDAH DRPD KWITANSI 2
EVALUASI LAPORAN PPAT• Sebagian besar tidak pernah mengirim laporan
• Sebagian kecil melapor tetapi terlambat
• Format laporan tidak sesuai SKB Kepala BPN-Dirjen Pajak No: 2 tahun 1998:
1. Tidak ditulis tanggal peralihan
2. Nama pihak ditulis “Nama Panggilan”
3. Alamat WP tidak jelas/tidak lengkap/tdk sesuai KTP/Bukti identitas diri
4. Alamat OP tidak jelas/tidak lengkap
5. Nomor Hak dikosongkan
6. Sebab peralihan:
• Dibuat Waris padahal merupakan Hibah
• Dibuat Hibah dengan mendapat pengurangan padahal jual beli
• Harga transaksi ditulis tidak dalam satuan ribuan rupiah
• NOP/No SPPT: hanya ditulis tahun SPPT, diisi tidak lengkap, diisi No
SPPT tahun sebelumnya
• Luas Tanah/Bgn: tidak sesuai SSB
• SSP/SSB: tidak diisi padahal WP sudah membayar, diisi jumlah rupiah
padahal WP belum membayar
M O N I T O R I N G L A P O R A N P PAT p e r 1 9 S e p t e m b e r 2 0 1 0
Monitoring Laporan Bulanan
Lapor (Tepat Waktu) 22
Tidak lapor 149
Terlambat Lapor 18
167 Kali
Denda @ Rp. 250.000,- x 167 kali
Rp 41.750.000,00
Monitoring Laporan Bulanan
NO KABUPATEN/NAMA PPATS
2010 Total
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep X L T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tidak Lapor Lapor Terlambat
KABUPATEN MALANG
1 Camat Ampelgading x x x x x x x x x 9 - -
2 Camat Bantur x x x x x x x x x 9 - -
3 Camat Bululawang x x x T T x x x x 7 - 2
4 Camat Dampit x x x x x x x x x 9 - -
5 Camat Donomulyo x x x x x x x x x 9 - -
6 Camat Gedangan x x x x x x x x x 9 - -
7 Camat Gondanglegi T T x T x L L x x 4 2 3
8 Camat Kalipare x L L L L L L x x 3 6 -
9 Camat Kepanjen T T T T L x x x x 4 1 4
10 Camat Kromengan L L L L T x x x x 4 4 1
11 Camat Ngajum x x x L T L x x x 6 2 1
12 Camat Pagak T T L L T L L x x 2 4 3
13 Camat Pagelaran x x x x x x x x x 9 - -
14 Camat Pakisaji x x x x x x x x x 9 - -
15 Camat Sumbermanjing Wetan x x x x x x x x x 9 - -
16 Camat Sumberpucung T T x x x x x x x 7 - 2
17 Camat Tirtoyudo L L x x x x x x x 7 2 -
18 Camat Turen x x x x x x x x x 9 - -
19 Camat Wagir x x x x x x x x x 9 - -
20 Camat Wajak T T L x x x x x x 6 1 2
21 Camat Wonosari x x x x x x x x x 9 - -
149 22 18
KESALAHAN WP DALAM MENGISI SSB 1
NOP / No SPPT
• Kosong
• diisi tidaklengkap
• No SPPT tahunsebelumnya.
Nama
• Ditulis bukanWP nyamelainkan“jurubayarnya”
• diisi tidaksesuai KTP
Alamat
• Tidak sesuaiKTP dan tidaklengkap
KESALAHAN WP DALAM MENGISI SSB 2
Luas Tanah/ Bangunan
• Tidak sesuaiukuran lapangan
• Disamakandengan SPPT PBB
NJOP
• Tidak sesuaidengan data basis data SISMIOP.
Menghitungdengan
pengurangan
• WP tidakmengajukanpengurangan.
SSB yang dibuat tanggal hari ini: tidak memperhitungkansanksi denda administrasi
UU BPHTB UU PDRD
SubjekOrang pribadi atau badan yang memperoleh hak
atas tanah dan atau bangunan
(Pasal 4 ayat 1)
Sama
(Pasal 86 Ayat 1)
WajibSubjek pajak yang dikenakan kewajiban
membayar pajak
(Pasal 4 ayat 2)
Sama dengan Subjek Pajak
(Pasal 86 Ayat 2)
ObjekPerolehan hak atas tanah dan atau bangunan
(Pasal 2 Ayat 1)
Sama
(Pasal 85 ayat 1)
TarifSebesar 5%
(Pasal 5)
Paling Tinggi 5%
(Pasal 88 ayat 1)
NPOPTKP
Paling banyak Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah
Wasiat
(Pasal 7 ayat 1)
Paling rendah Rp300 Juta untuk Waris
dan Hibah Wasiat
(Pasal 87 Ayat 5)
Paling banyak Rp60 Juta untuk Selain Waris dan
Hibah Wasiat
(Pasal 7 Ayat 1)
Paling rendah Rp60 Juta untuk Selain
Waris dan Hibah Wasiat
(Pasal 87 Ayat 4)
BPHTB
Terutang
5% x (NPOP – NPOPTKP)
(Pasal 8)
5% (Maksimal) x (NPOP-NPOPTKP)
(Pasal 89)
DJP masih melaksanakan BPHTB untuk TA 2010, selanjutnya mulai tahun 2011
BPHTB menjadi tanggung jawab Kab/Kota. (Pasal 182 Ayat 2, UU nomor 28/2009)
Kesiapan Pemda
Sumber DayaManusia
StandarOperating
Procedure / SOP
PeraturanDaerah
PeraturanBupati
Pelatihan SDM DPPKA