===================================================================MATA UJIAN : TATA NEGARATINGKAT : SARJANA/DIPLOMAHARI/TANGGAL : LOKASI WAKTU : 60 MENIT

===================================================================PETUNJUK :Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 50, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara pilihan yang tersedia

1. Pertimbangan dikeluarkannya POLRI dari institusi ABRI adalaha. Dapat menegakkan hukum lebih konsekuen dalam masyarakatb. Meningkatkan profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugasc. Memperbaiki dan meningkatkan citra POLRI dalam masyarakatd. Memperoleh keleluasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya

2. Paradigma baru tentang peran politik TNI pada hakikatnya menunjukkana. Peningkatan peran sosial politik TNIb. Pemantapan peran sosial politik TNIc. Pengurangan peran sosial politik TNId. Pembalasan peran sosial politik TNI

3. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah ....a. Pendidikanb. Agamac. Sosiald. Pertahan

4. susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari:a. Kepala Daerah dan DPRDb. Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derahc. Kepala Derah dan dinas-dinasd. Kepala Deerah dan Tripida/Muspida

5. Dalam kehidupan bernegara,Pancasila berperan sebagai:a. Dasar Negarab. Dasar Kenegaraanc. Dasar Beragamad. Dasar Ketatanegaraan

6. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam:a. Pasal 14b. Pasal 25c. Pasal 24d. Pasal 27

7. Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan ;a. Sentralisasib. Desentralisasic. Presidensiel

d. Perlementer

8. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, adalah :a. Presidenb. Mahkamah Konstitusic. Mahkamah Agungd. DepKumHam

9. Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah:a. UUD 1945b. Pancasilac. Mahkamah Agungd. TAP MPR

10. Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR, kecuali...a. Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandatarisb. Mengubah UUD 1945c. Memberhentikan Presidend. Menetapkan GBHN

11. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalaha. Konvensib. Hukum dasar tertulisc. Hukum adatd. Hukum tidak tertulis

12. Menurut UUD 1945 pasal 10, Kekuasaan Presiden selaku Kepala negara adalah:a. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AUb. Menyatakan negara dalam keadaan bahayac. Memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasid. Memberikan gelas, tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan

13. Propenas adalah singkatan dari :a. Perancanaan Pembangunan Nasionalb. Proyek Pembangunan Nasionalc. Program Pembangunan Nasionald. Prosedur Pembangunan Nasional

14. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung berugas sebagai pemikir,perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah:a. TNIb. Ahli-ahli ekonomic. Masyarakat umumd. Pegawai Negeri

15. Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui:a. Wakil Gubernurb. Sekretaris Daerahc. Unit Pelaksana Teknis

d. Kepala Dinas

16. Peraturan Pemerinah tentang pengelolaan dan pertanggung-jawaban leuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam :a. PP Nomor 105b. PP Nomor 106c. PP Nomor 107d. PP Nomor 15117. Peraturan pemerintah tenang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada:a. 25 Agustus 2000b. 25 September 2000c. 25 Oktober 2000d. 25 November 2000

18. UUD 1945 telah mengalami amandemen yang kea. Satub. Duac. Tigad. Empat

19. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah:a. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR dan MAb. Presiden dan Wakil Presiden,Menteric. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, TNId. Presiden dan WakilPresiden, MA, POLRI

20. PerekonomianNasiona diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip sebagai berikut, KECUALI:a. Efisiensib. Kebangsaanc. Berwawasan lingkungand. Kemandirian

21. Berikut ini asas-asas dalam penyelenggaraan Pemerintah bernegara, KECUALI:a. Negara Indonesai berdasar atas Hukum dan tidak berdasar aas kekuasaanb. Kekuasaan Tertinggi ditangan rakyac. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatasd. Pemerintah berdasarkan musyawarah mufakat penyelenggara negara

22. Penyelenggara Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (good govermance) tercantum dalam :a. TAP MPRb. UUD 1945 yang telah di amandemenc. UU No.28tahun 1999d. Propenas (GBHN)

23. Pembentukan KPKPN meupakanamanat dan TAP MPR No.XI/MPR/1998, tujuan pembentukan tersebut adalah:a. Mengetahui kekayaan pejabat negarab. Mengetahui kebocoran anggaran keuangan negara

c. Melakukan pemantauan dan klasifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negarad. Membantu tugas kepolisian untuk menyelidiki indikasi penyalahgunaan anggaran oleh penyelenggara negara

24. Tujuan dibentuk PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah:a. Penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negara akibat kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negarab. Memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang beselisih dengan pemerintahc. Memberikan sangsi dan denda kepada para penyelenggara negara yang terlibat konflik dengan warga negarad. Sebagai lembaga peradilan dimana KPKPN menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran penyelenggara negara

25. Penyelenggara Pemerintahan yang baik perlu melibatkan semua pihak yang terkait yaitu:a. Pemerintah, LSM dan Swastab. Swasta, LSM dan Masyarakatc. Pemerintah, Masyarakat dan Swastad. Pemerintah, LSM dan Masyarakat

26. Berikut adalahsumber hukum dan perundang undangan sesuai TAP MPR No.111/MPR/2002, KECUALIa. Inpresb. Perdac. Keppresd. Perpu

27. Yang merupakan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah pusat adalaha. DPRb. MPRc. Departemend. KPKPN

28. Berikut lembaga-lembaga negara yang dimaksud dalam UU 1945, KECUALIa. Presidenb. MPRc. DPRd. KPKPN

29. MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan :a. DPRb. Mahkamah Konstitusic. Mahkamah Agungd. Partai Politik

30. Asas-asas tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah a. Asas kemerdekaan berpendapatb. Asas mendapatkan hak sebagai warga negarac. Asas kepastian hukumd. Asas kebebasan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat

31. Berdasarkan keppres No. 102 tahun 2001,fungsi dari departemen adalaha. Membantu tugas presidenb. Menyusun rencana nasional secara makro dibidangnyac. Membina dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi departemend. Mewakili presiden dalam rapat-rapat dengan DPR

32. Susunan suatu departemen terdiri dari unsur berikut, KECUALI:a. Menterib. Sekjendc. Dirjendd. Pejabat Eselon

33. Sesuai Keppres No.100 tahun 2001 terdapat Menko (menteri koordinator) yaitu:a. Menko bidang Kesejahteraan Nasionalb. Menko bidang politik dan ekonomi sosialc. Menko bidang Perekonomiand. Menko bidang Sosial, Politik dan Keamanan Rakyat

34. Yang bukan termasuk lembaga pemerintahan non departemen adalah:a. LAPANb. Arsip Nasional Republik Indonesiac. Badan Otorita Batamd. Badan Standarisasi Nasional

35. Berikut adalah BUMN-bumn dibawah koordinasi teknis DESDM, kecuali:a. PT.PLNb. PT.Pertaminac. PT.Konebad. PT.Freeport Indonesia

36. Unsur-unsur pembentuk suatu negara adalah:a. Rakyat, Wilayah yang permanen, Pemerintah yang berdaulatb. Rakyat, Wilayah yang permanen, Aturan perundang-undanganc. Pemerintahan yang berdaulat, Rakyat, Sumber kekayaan alamd. Wilayah yang permanen, Rakyat, Pemimpin

37. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk negara menurut teori-teori modern tentang negaraa. Negara Kerajaan, Negara Demokrasi, Ngara Republikb. Negara Republik, Negara Kesatuan, Negara Kerajaanc. Negara Kesatuan, Negara Federasid. Negara Federasi, Negara Republik, Negara Sosialis

38. Yang bukan pencetus definisi bangsa adalah:a. Emest Penantb. Otto Bauerc. F. Ratzeld. Jens Hans

39. Indonesia sebagai negara kesatuan mendapat pengakuan pertama kali dari Inggris pada:a. 29 Maret 1948b. 30 Maret 1949

c. 31 Maret 1947d. 1 Mei 1907

40. Pergerakan Budi Utomo sebagai tonggak awal sejarah perjuangan nasional didirikan pada :a. 21 Mei 1908b. 20 Mei 1908c. 18 Mei 1908d. 17 Mei 1907

41. Integritas Nasional sebagai upaya atas proses pembauran harus dapat jaminan terwujudnya hal-hal berikut, KECUALI:a. Keselarasanb. Keserasianc. Kemaslahatand. Keseimbangan

42. Penanaman Integralistik oleh Mr. Soepomo yang merupakan salah satu aliran dalam teori pembentukan negara disampaikan dalam sidang:a. BPUPKIb. PPKIc. Konferensi Meja Bundard. Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia

43. Undang-undang yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerahadalah:a. UU No.24 tahun 1999b. UU No.25 tahun 1999c. UU No.22 tahun 1999d. UU No.23 tahun 1999

44. DPD dipilih melalui pemilu dan ditentukan setiap propinsi diwakili anggota terpilih berjumlah:a. 2b. 4c. 3d. 5

45. BI mendapat status sebagai lembaga independen menuruta. UU no.25 tahun 1999b. UU no.24 tahun 1999c. UU no.26 tahun 1999d. UU no.23 tahun 1999

46. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan memaksa adalah:a. Dekritb. Keppresc. PPd. Perpu

47. Untuk menjadi panglima TNI menurut undang-undang TNI yang baru seseorang dapat diangkat menjadi panglima jika:a. Telah menjabat kepala staf angkatanb. Masa keja lebih dari 25 tahun

c. Berpangkat minimal Letjendd. Disetujui DPR

48. Polri berada dibawah:a. DPRb. Depdagric. Dephand. Presiden

49. Badan ekstra struktural yang dibentuk oleh pemerintahan sekarang adalah, KECUALI:a. Dewan Ekonomi Nasionalb. Dewan Pertahanan Nasionalc. Dewan Rakyat Nasionald. Dewan pemulihan Usaha Nasional

50. nama kabinet sekarang adalah:a. Kabinet gotong royongb. Kabinet Indonesia bersatuc. Kabinet Pembangunan Nasionald. Kabinet Reformasi