Upload
raflis-ssi
View
5.509
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Oleh: Raflishttp://raflis.wordpress.com/ Forest Governance Integrity
Transparency International Indonesia
Perencanaan Kehutanan dan Rencana Tata Ruang Di Provinsi Riau
Pada Acara Forum Komunikasi Penataan Ruang dengan Tema "Peran Stakeholder Pasca Penetapan Perda RTRWP” Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum di Tirta Werdhapura Village Center (Sanur-Bali) pada tanggal 30 November 2010
Hubungan Antara Perencanaan Kehutanan dengan Rencana Tata Ruang
Peta Fungsi Kawasan Hutan
KriteriaKawasan
PP No 26/2008Tahapan Perencanaan
KehutananPeta Pola Ruang Wilayah Nasional
Peta Pola Ruang Wilayah Pulau
Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi
Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten
Penyimpangan (Perencanaan Kehutanan)
Belum dilaksanakan
•Masih Menggunakan Kepmen 173/1986 sebagai dasar hukum•Bisa berubah setiap saat sesuai kepentingan (TGHK update)
Inventarisasi Kawasan Hutan Tingkat Wilayah dan DAS
Penunjukan Fungsi Kawasan Hutan
Penetapan Fungsi Kawasan Hutan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Dibentuk Tim Terpadu Departemen Kehutanan Untuk melakukan paduserasi RTRWP dengan TGHK
Belum dilaksanakan
(Penyusunan Rencana Tata Ruang)
Pembahasan di DPRD
Pembahasandi BKPRD
Penyusunan Draft oleh Konsultan
Tidak Ada Perubahan Substansi Peta
1. Data Pendukung Tidak Lengkap2. Tidak ada buku data dan analisis3. Disusun Berdasarkan Perizinan Eksisting4. Kriteria kawasan banyak yang tidak sesuai dengan PP 47 tahun
19975. PP 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta tidak dipatuhi
Muncul Skenario Hijau 20501. Kriteria disesuaikan dengan PP 47 tahun 19972. Kawasan lindung yang sudah terlanjur diberikan izin akan
dihijaukan kembali pada tahun 2050
Tim Tepadu Departemen Kehutanan
Persetujuan DPR Terhadap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Intervensi Departemen Kehutanan
Situasi Penyusunan Draft RTRWP Riau
Lampiran VII PP 26 Tahun 2008
Peta TGHK/ Penunjukan/Penetapan Fungsi Kawasan Hutan
Perda No 10 Tahun 1994
Draft RTRWP Riau
Gap
Gap
Gap
Intervensi ?
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
607,900 Ha(6.80%)
138,700 Ha(1.55%)
Hutan Produksi Terbatas
917,800 (10.26%)
1,126,000 Ha(12.59%)
Kawasan Budidaya
1,943,000 Ha(21.73%)
4,124,000 Ha(46.12%)
RTRWN
TGHK
Sesuai53%
Gap24%
Gap HPT23%
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
1,150,000 Ha(12.79%)
641,000 Ha (7.13%)
Kawasan Budidaya
770,000 Ha (8.56%)
6,266,000 Ha (69.69%)
Draft RTRWPPe
rda
No
10/1
994
Sesuai82%
Gap18%
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
1,477,000 ha (22.68%)
397,800 ha(4.44%)
Kawasan Budidaya
2,030,000 ha(16.50%)
5,047,000 Ha(56.38%)
RTRWN
Draft RTRWP
Sesuai79%
Gap21%
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
66,510 Ha (5.36%)
64,200 Ha (5.17%)
Kawasan Budidaya
179,900 Ha (14.50%)
930,300 Ha (74.97%)
Sesuai80%
Gap20%
Fungsi
RTRWP
RTRW
K
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
89,956 Ha (6.95%)
576,800(44.54%)
Kawasan Budidaya
44,650(3.45%)
583,500 Ha(45.06%
Sesuai48%Gap
52%
RTRWNRT
RWK
Pertimbangan pemberian izin IUPHHK-HT oleh Departemen Kehutanan
Studi Kasus : Kepmen 327/Menhut-II/2009• Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Riau skala 1:250.000• 5 Buah peta kerja pada perizinan sebelumnya skala 1: 250.000• Peta TGHK Provinsi Riau skala 1:500.000 (lampiran Keputusan Menhut No 173/Kpts-
II/1986• Peta Kawasan Hutan Produksi Tetap (Perubahan Fungsi) Kelompok Hutan S Kampar
Kanan-S Kampar Kiri Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menhut No 129/Kpts-II/1993
• Peta Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan S Olak, S Siak, Bt Nilo, S Tesso, S Nagodang, S Bt Pantai dan S Denako (Perubahan Fungsi) kab Bengkalis, Kab Indragiri Hulu dan Kab Kampar Provinsi Riau Luas 48680 Ha Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Menhut No 148/Menhut-VIII/2001
• Peta Lampiran surat Gubernur Riau No 522/Ekbang/33.10 tgl 2 Juli 2004 skala 1:250000
• 4 Buah Peta Rekomendasi Bupati dari 4 kabupaten skala 1:250.000• Peta Penafsiran Citra Landsat Liputan Agustus 2005 dan Februari 2007 skala 1:100.000
Terima kasih
www.ti.or.id / www.transparency.org
Asia Pasific- Forestry Governance Integrity Programme