View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh Badan Usaha dan proposal yang diajukan oleh Badan Usaha harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial, serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai.
KPBU UNSOLICITED DEFINISI
PERBEDAAN KPBU DENGAN SKEMA BtoB
KPBU Memerlukan dukungan Pemerintah Dukungan fiskal, sebagian konstruksi (hanya untuk proyek solicited), penjaminan, availability payment, dll.
BtoB Tidak memerlukan dukungan Pemerintah. Baik dukungan fiskal maupun dukungan nonfiskal, dan para pihak sepakat bahwa keseluruhan pembiayaan serta segala risiko kerjasama SPAM hanya menjadi beban para pihak yang melakukan kerjasama (tidak membebankan risiko kepada pihak lain)
3
PIHAK TERLIBAT
RISIKO LAHAN
RISIKO KONSTRUKSI
RISIKO OPERASIONAL
RISIKO PASAR
RISIKO SUKU
BUNGA
RISIKO REGULASI
RISIKO POLITIK
PEMERINTAH
BADAN USAHA
SHARED (BERSAMA)
PEMBAGIAN RISIKO PADA KPBU CONTOH ALOKASI RISIKO
Pemrakarsa proyek
mengajukan proposal
dan dokumen pra-studi
kelayakan (FS) ke
M/KL/D
Evaluasi dokumen Pra-FS
untuk mendapat persetujuan. Badan Usaha Pemrakarsa
menyerahkan FS
Evaluasi FS
(Termasuk Konsultasi
Publik dan Market
Sounding)
Pengadaan BUP
Penandatanganan
Perjanjian KPBU
c .
Financial Close
Penyiapan
Pengadaan Lahan
PJPK Konsultasi
dengan BUPI
2 tahap 60 hari kerja dan dapat
diperpanjang
disertai alasan
c
30 hari kerja dan dapat
diperpanjang
disertai alasan
Penerbitan Surat
Persetujuan hak
eksklusif
60 hari kerja dan dapat diperpanjang disertai alasan
Evaluasi Dokumen (Termasuk Konsultasi
Publik dan Market Sounding)
Konsultasi
dengan BUPI
Penerbitan Surat
Persetujuan/Perbaikan/
Penolakan Pemrakarsa
dan kompensasi
Pengadaan
Penandatanganan
Perjanjian KPBU
Financial Close Badan Usaha Pemrakarsa
mengerjakan dan
menyerahkan FS
6
7 9
1 Tahap Permen PPN 2/2020
Badan Usaha dimungkinkan untuk
langsung menyusun dokumen Studi Kelayakan, dan dokumen tersebut
diserahkan kepada M/KL/D untuk
dievaluasi
Syarat KPBU Unsolicited:
1. Terintegrasi secara teknis dengan
rencana induk pada sektor yang
bersangkutan
2. Layak secara ekonomi dan finansial
3. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan
keuangan yang memadai
ATAU
Konsultasi
Publik
Penerbitan Surat
Persetujuan Final
Apabila membutuhkan
jaminan pemerintah
PROSES KPBU UNTUK UNSOLICITED PROJECT
1 2
EVALUASI PROPOSAL DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH
PROPOSAL dari Badan Usaha
SURAT PERSETUJUAN untuk membuat dokumen Studi
Kelayakan
LAYAK secara ekonomi dan
keuangan
STOP
YA
TIDAK
Penilaian Kelayakan : 1. EIRR : Tinggi 2. FIRR : Tinggi (diatas suku bunga pinjaman Bank untuk proyek – proyek pelayanan publik) 3. Pembagian risiko 4. Kemampuan Keuangan dari Badan Usaha Pengusul 5. Sertifikasi yang dimiliki oleh Badan Usaha Pengusul
1
EVALUASI STUDI KELAYAKAN (FS) DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH
2
DOKUMEN FS dari Badan Usaha
SURAT PERSETUJUAN FINAL untuk menjadi Pemrakarsa
Kelayakan Teknis, Ekonomi,
Financial, dll.
YA
TIDAK
Kelengkapan Dokumen
Pendukung
YA
TIDAK
Penilaian Kelayakan : 1. Kajian Kebutuhan 2. Kelayakan Teknis 3. Kelayakan Ekonomi & Finansial 4. Kelayakan Lingkungan & Sosial 5. Kajian Regulasi & Kelembagaan 6. Analisa Risiko 7. Kajian Skema Bisnis untuk KPBU 8. Dukungan Pemerintah 9. Jadwal Pelaksanaan
Dokumen Pendukung : 1. AMDAL 2. Dokumen Lelang (RfQ dan RfP) 3. Draft Kontrak Perjanjian KPBU 4. Draft Perjanjian Regres dan Penjaminan
Dalam Melakukan Evaluasi :
• Gubernur dapat menerbitkan hasil reviu kepada Calon BU Pemrakarsa
• Gubernur dapat melibatkan tenaga ahli
• Gubernur dapat melibatkan LKPP/Biro PBJ atau membentuk Sekretariat/Panitia Pengadaan
SPAM REGIONAL SINUMBRA
Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Sinumbra direncanakan untuk melayani Wilayah Bandung Raya. Sistem ini dirancang dengan kapasitas 1200 lps yang akan mengalir melalui 4 Kota/Kabupaten. Badan usaha diharapkan dapat membantu investasi, pengembangan dan manajemen proyek. Pengembalian investasi diperoleh dari penjualan air curah ke PDAM di 4 kota/Kabupaten.
Kelayakan Finansial
IDR 800 Miliar (Capex)
IDR 1.418 /m3 (Opex)
EIRR : 22,02% FIRR : 12,94% NPV : IDR 190,9 M Payback Period : 11 Tahun Bentuk Kerjasama : DBFOMT Skema Investasi
KPBU Unsolicited Masa Konsesi 30 Tahun
Lingkup Proyek
Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi
1200 liter/detik
intake, transmisi, PLTM, IPA, JDU (meter offtake)
DETAIL
INFORMATION
Timeline SPAM Sinumbra
Surat Minat WKI & Penyampaian
Proposal/Pra-FS 29 Juni 2020
Srt. No. 166/WKI/DIR/2020 Kajian Kelayakan /FS
Sep.’20 – Feb.’21
Surat Sekda Pemprov Jabar Pemberian Ijin Untuk
Penyusunan FS 27 Juli 2020
Srt. No. 690/3303/RFX
Surat Penyampaian FS & Permohonan Pembahasan
5 Feb. 2021 Srt. No. 18/WKI/DIR/2021
Evaluasi FS & FGD 15-19 Maret 2021
Surat Tim KPBU Pemprov Jabar Hasil Evaluasi terhadap Studi
Kelayakan 5 April 2021
Srt. No. 640/61/ND/Asda Ekbang
Surat Usulan Bentuk Kompensasi bagi Pemrakarsa
9 Maret 2021 Srt. No. 35/WKI/DIR/2021
Surat Penyampaian Hasil Revisi FS 4 Mei 2021
Srt. No. 79/WKI/DIR/2021
Penyampaian Review Revisi FS oleh Tim KPBU
11 Mei 2021
Penyampaian Dokumen Kelengkapan FS
(dok PQ, RFP. Amdal, dan LARAP) 4 Juni2021
Srt. No. 87/WKI/DIR/2021
2020 2021
SURAT PERSETUJUAN
FINAL
FGD PDAM Off-taker 2-6 Agustus 2021
Proses Review
SMART STREET LIGHTING
Latar belakang dari diadakannya Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited Penerangan Jalan Umum (PJU) Provinsi Jawa Barat adalah masih rendahnya ketercapaian kebutuhan penerangan jalan di Provinsi Jawa Barat. Dari data yang berhasil dihimpun, Provinsi Jawa Barat memiliki kebutuhan PJU sebanyak 36.433 unit, sedangkan ketersediaannya baru mencapai 13.262 unit. Dengan demikian, angka ketercapaian pemenuhan kebutuhan PJU untuk masyarakat berada pada kisaran 36.40%. Berdasarkan data-data tersebut maka diperlukan peningkatan layanan publik khususnya untuk penerangan jalan.
Perkiraan Investasi
IDR 550 Miliar (Capex)
IDR 43 Miliar (Opex 15 Tahun)
Lokasi Proyek
1. Kabupaten Sukabumi
2. Kabupaten Bandung
3. Kabupaten Bandung Barat
4. Kabupaten Garut
5. Kabupaten Tasikmalaya
Skema Investasi
KPBU Unsolicited 6. Kabupaten Pangandaran
7. Kabupaten Cirebon
8. Kabupaten Majalengka
9. Kabupaten Subang
Lingkup Proyek
Jalan Provinsi di 9 kabupaten di Jawa Barat
8.540 Unit PJU-TS
DETAIL
INFORMATION
Timeline Proyek PJU (Smart Street Lighting)
Surat Minat dari PT. Brantas Abipraya
3 November 2020 Srt. No. 273/PBG/UM/XI/2020
Surat Minat dan Pengajuan Proposal dari PT. Brantas
dan PT. Fokus Indo Lighting 10 Juni 2021
Srt. No. 198/PBG/UM/VI/2021
2020 2021
Pembahasan I Internal antar OPD
25 Juni 2021
Pembahasan II Internal antar OPD
2 Juli 2021
Surat Permohonan Klarifikasi 14 Juli 2021
Rapat Pembahasan dan Klarifikasi dari Calon
Pemrakarsa 20 Agustus 2021
SURAT PERSETUJUAN PENYUSUNAN FS
Recommended