View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
i
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan
Yang Maha Kuasa atas berkah, rahmat dan
karunia-Nya hingga Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa
Tengah telah menyelesaikan Kajian Fiskal
Regional Triwulan II Tahun 2019.
Surat Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor : SE-61/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian
Fiskal Regional, telah menugaskan agar Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan menyusun Kajian Fiskal Regional setiap triwulan dan
tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Tengah, dengan segala daya upaya, telah berusaha memenuhi tugas
tersebut, hingga tersusunnya Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2019.
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2019 diharapkan dapat digunakan sebagai :
1. Informasi kepada berbagai pihak yang memerlukan informasi fiskal baik APBN
maupun APBD, beserta analisis dan deskripsi serta konsolidasiannya.
2. Bahan pertimbangan dan masukan dalam merumuskan kebijakan fiskal baik
pemerintah pusat maupun daerah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, khususnya
Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah, Kantor Perwakilan BI, BPS Provinsi Jawa
Tengah atas data dan informasi yang telah diberikan. Juga terima kasih kepada staf
kami di Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II yang telah menyelesaikan Kajian
Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2019.
Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2019 ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh
karena itu, kritik dan masukan sangat diharapkan. Akhirnya, semoga buku ini
bermanfaat bagi semua pihak.
Terimakasih.
Semarang, 12 Agustus 2019
Sulaimansyah
ii
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa
Tengah……………………………………………………………………………
1
B. Inflasi Jawa Tengah……………………………………………………............ 2
C. Indikator Kesejahteraan……………………………………………………….. 3
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 6
A. Pendapatan Negara………………………………………….………………… 6
B. Belanja Negara…………………………………………………………….…… 9
C. Prognosis Realisasi APBN ………………………………………..……………. 11
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 12
A. Pendapatan Daerah ………………………………………………….…………. 13
B. Belanja Daerah……………………………………………………………..……. 16
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018………..…… 17
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
18
BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 24
iii
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 APBN Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019 (miliar) 6
Tabel II.2 Realisasi Hibah Triwulan II Tahun 2019 (miliar) 9
Tabel II.3 Pagu Realisasi BLU (miliar) 11
Tabel II.4
Tabel II.5
Penyaluran KUR Semester I 2019 (Rp)
Prognosis APBN 2019
11
11
Tabel III.1 Postur APBD Agregat Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II
Tahun 2018 dan 2019
12
Tabel III.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Jawa Tengah s.d
Triwulan II Tahun 2019
16
Tabel III.3 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Jawa Tengah Sampai
Dengan Triwulan IV Tahun 2019
17
Tabel IV.1
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi
Jawa Tengah s.d Triwulan II 2019 (Miliar Rp)
18
Tabel IV.2
Tabel IV.4
Pertumbuhan Pendapatan dan PDRB Prov. Jateng
Kontribusi Belanja dan Investasi Pemerintah terhadap PDRB Prov.
Jawa Tengah
20
23
iv
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
DAFTAR GRAFIK
Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Indonesia 1
Grafik I.2 Struktur PDRB dan Tingkat Pertumbuhan menurut Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019
1
Grafik I.3 Struktur PDRB dan Tingkat Pertumbuhan menurut Pengeluaran Jawa Tengah Triwulan II 2019
2
Grafik I.4 Inflasi 6 Ibukota Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Triwulan II 2019 2
Grafik I. 5 TPT Nasional dan Provinsi di Pulau Jawa Februari 2019 3
Grafik I.6 Kemiskinan di Jawa Tengah dan Nasional (dalam Juta Orang) 4
Grafik I.7 IPM Jawa Tengah dan Indonesia 4
Grafik I.8 Gini Rasio Jawa Tengah dan Indonesia 5
Grafik II.1 PPh Triwulan II Tahun 2019 (miliar) 7
Grafik II.2 PPN Semester I 2019 (miliar) 7
Grafik II.3 PPnBM Triwulan II Tahun 2019 (miliar) 8
Grafik II.4 Bea dan Cukai Triwulan II 2019 (miliar) 8
Grafik II.5 PNBP Triwulan II Tahun 2019 (miliar) 9
Grafik II.6 Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II tahun 2019 (miliar) 10
Grafik II.7 TKDD Triwulan II tahun 2019 (miliar) 10
Grafik III.1 Realisasi dan Proporsi pagu Pendapatan Daerah Agregat Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
13
Grafik III.2 Realisasi dan Proporsi Pendapatan Asli Daerah Agregat Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
13
Grafik III.3 Efektifitas dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
14
Grafik III.4 Efektifitas dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
14
Grafik III.5 Efektifitas dan Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
15
Grafik III.6
Efektifitas dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
15
Grafik III.7 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Jawa 15
v
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Tengah Triwulan II Tahun 2019
Grafik III.8 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019
16
Grafik III.9 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019
16
Grafik III.10 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (5 Urusan Tertinggi) Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019
17
Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Prov. Jateng s.d. Triwulan II 2019
19
Grafik IV.2 Perbandingan Persentyase Perubahan Pendapatan Konsolidasian Prov. Jateng s.d. Triwulan II Tahun 2018 dan 2018
20
Grafik IV.3 Perbandingan Belanja dan Transfer Pempus dan Pemda terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian Prov. Jateng Triwulan II Tahun 2019
21
Grafik IV.4 Komposisi Belanja Konsolidasian Prov. Jateng Triwulan II Tahun 2019 dan 2018
22
Grafik IV.5 Struktur PDRB menurut Pengeluaran Prov. Jateng Triwulan II 2019 23
1
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Sumber data : BPS, diolah, Agustus 2019
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
A. Produk Domestik Regional dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada Triwulan II
2019 tercatat sebesar
Rp339.791,18 miliar. Dengan
jumlah PDRB sebesar
tersebut diatas, perekonomian
Jawa Tengah mengalami
peningkatan pertumbuhan
sebesar 5,62 persen (yoy),
sedangkan pada triwulan I
2019 hanya mengalami
pertumbuhan sebesar 5,14
persen (yoy). Secara nasional,
angka pertumbuhan ekonomi triwulan II 2019 hanya sebesar 5,05 persen,
artinya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih diatas angka pertumbuhan
ekonomi secara nasional dan
sesuai target RKPD yang
telah ditetapkan yaitu
pertumbuhan ekonomi tahun
2019 adalah sebesar 5,4 – 5,8
persen. Lapangan usaha di
Provinsi Jawa Tengah
yang mengalami pertumbuhan
terbesar adalah sektor
akomodasi dan penyediaan
makan minum yaitu tumbuh
sebesar 19,40 persen (yoy), namun bobot persentase dalam struktur PDRB
sebesar 3,45 persen. Sedangkan pertumbuhan yang terkecil ada pada sektor
jasa keuangan dan asuransi yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,17
persen (yoy) dengan bobot persentase dalam PDRB sebesar 2,81 persen.
Dari grafik struktur PDRB menurut Lapangan Usaha sektor industri memiliki
bobot dalam struktur PDRB sebesar 34,11 persen, pertanian 13,91 persen,
Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi
Jawa Tengah dan Indonesia
Grafik I.2 Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019
Sumber data : BPS, diolah, Agustus 2019
2
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Grafik I.4 Inflasi 6 Ibukota Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Triwulan II 2019
perdagangan 13,71,
konstruksi 10,44 dan sektor
lainnya 27,83 persen.
Dari sisi pengeluaran,
struktur PDRB Provinsi Jawa
Tengah triwulan II 2019
didominasi oleh Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga
(PKRT) sebesar 60,66
persen dan Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,34 persen, sementara struktur PDRB
yang terbentuk dari konsumsi pemerintah hanya sebesar 6,74 persen dan
konsumsi LNPRT hanya sebesar 1,22 persen. Sedangkan Ekspor netto masih
minus sebesar 2,44 persen.
B. Inflasi Jawa Tengah
Tingkat inflasi tahunan Jawa Tengah periode triwulan II 2019 adalah sebesar
2,81 persen. Realisasi Inflasi tahunan periode triwulan II 2019 ini masih lebih
rendah dari target tingkat nasional yang diperkirakan berkisar pada angka 3,5±1
persen. Tekanan inflasi ini terjadi karena adanya penurunan produksi
komoditas pangan dan hortikultura sementara disisi lain terjadi lonjakan
konsumsi masyarakat paska periode hari raya yang berlangsung pada akhir
triwulan II 2019.
Terdapat 5 Kota yang menjadi
barometer tingkat inflasi di Jawa
Tengah yaitu Cilacap,
Purwokerto, Kudus, Surakarta,
Semarang dan Tegal. Periode
triwulan II 2019, Kota Tegal
mengalami tekanan inflasi yang
paling besar yaitu 3,07 persen
(yoy), kemudian disusul Semarang 2,88 persen (yoy), Purwokerto 2,76 persen
(yoy), Cilacap 2,67 persen (yoy), Surakarta 2,65 persen (yoy) dan yang paling
rendah adalah Kudus sebesar 2,63 persen (yoy).
Sumber data : BPS, diolah, Agustus 2019
Grafik I.3 Struktur PDRB dan Tingkat Pertumbuhan menurut Pengeluaran Jawa Tengah Triwulan II 2019
Sumber data : BPS, diolah, Agustus 2019
3
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Grafik I.5. TPT Nasional dan Provinsi di Pulau Jawa, Februari 2019
Sumber data : BPS, diolah, Agustus 2019
Sementara itu, rata-rata inflasi 6 ibukota Provinsi di Pulau Jawa periode triwulan
II 2019 sebesar 3,14 persen (yoy), masih dibawah tingkat inflasi nasional
sebesar 3,32 persen (yoy). Kota Serang mengalami tingkat inflasi tertinggi yaitu
3,48 persen (yoy), selanjutnya tingkat inflasi DKI Jakarta adalah 3,48 persen
(yoy), Bandung 3,32 persen, Semarang 2,88 persen, Surabaya 2,73 persen
(yoy), dan tingkat inflasi terendah terjadi di Yogakarta yaitu 2,59 persen (yoy).
C. Indikator Kesejahteraan
1. Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran
Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah bulan Februari 2019 sebesar 18,59
juta orang meningkat 360 ribu orang bila dibandingkan dengan Februari 2018.
Penduduk yang bekerja juga
meningkat 560 ribu menjadi
17,81 juta orang bila
dibandingkan dengan periode
tahun sebelumnya. Sejalan
dengan itu Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK)
sebesar 70,21 persen. dan
Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,22 persen. TPT Provinsi
Jawa Tengah menurut klasifikasi Kota/Desa menunjukkan bahwa TPT
Perkotaan sebesar 5,43 persen lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan
sebesar 2,99 persen. TPT Provinsi Jawa Tengah menurut Tingkat Pendidikan
menunjukkan bahwa TPT terendah sebesar 2,03 persen berpendidikan SD ke
bawah, sedangkan TPT tertinggi sebesar 8,41 persen dengan jenjang
pendidikan Diploma I/II/III. TPT Jawa Tengah dibandingkan secara nasional
dan Provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa TPT Jawa Tengah sebesar
4,22 persen lebih rendah dibandingkan TPT Nasional sebesar 5,01 persen,
TPT Jawa Barat sebesar 7,68 persen, TPT Banten sebesar 7,58 persen, dan
TPT DKI Jakarta sebesar 5,01 persen. Namun, TPT Jawa Tengah lebih besar
jika dibandingkan dengan TPT Jawa Timur sebesar 3,84 persen, dan TPT
Yogyakarta sebesar 2,86 persen.
4
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Grafik I.6 Kemiskinan di Jawa Tengah dan Nasional ( dalam Juta Orang )
Sumber data : BPS, diolah, Agustus 2019
2. Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan
di bawah garis kemiskinan) di Jawa Tengah per Maret 2019 mencapai 3,74
juta orang (10,8 persen), berkurang sebesar 124,2 ribu orang dibandingkan
dengan kondisi bulan September 2018 yang sebesar 3,87 juta orang (11,19
persen).
Untuk tingkat penurunan
kemiskinan Nasional periode
September 2018 sampai
dengan Maret 2019 Jawa
tengah menjadi penyumbang
penurunan terbesar dari
semua propinsi sebesar 23,4
persen (124,2 ribu dari
531.000 ribu). Penurunan
kemiskinan ini terjadi di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan menurun
sebesar 75,6 ribu orang dari 1,71 juta orang (9,67 persen) menjadi 1,63 juta
orang (9,2 persen) , sedangkan di pedesaan menurun sebesar 48,6 ribu orang
dari 2,16 juta orang (12,8 persen) menjadi 2,11 juta orang (12,48 persen).
Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,66 persen
lebih dominan pengaruhnya dibandingkan dengan komoditi bukan makanan
yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia di
Jawa Tengah tahun 2018
mengalami kemajuan yang
ditandai dengan
meningkatnya Ideks
Pembangunan Manusia
(IPM) yang mencapai angka
sebesar 71,12 meningkat 0,6
poin dibandingkan dengan
tahun 2017 yang besarnya
70,52. Kota semarang menjadi yang paling besar, dengan IPM sebesar 82,01
Grafik I.7 IPM Jawa Tengah dan Indonesia
Sumber data : BPS, diolah, Agustus 2019
5
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
sedangkan kabupaten Brebes yang terkecil dengan IPM sebesar 64,86.
Semenjak tahun 2017 IPM Jawa Tengah masuk kedalam kategori tinggi (IPM
diatas 70) sementara tahun 2010 sampai dengan 2016 masih masuk kedalam
kategori rendah (IPM antara 60 <IPM<70 ). Tingginya IPM ini juga tercermin
dari naiknya empat komponen IPM,yaitu :
1. Kenaikan usia harapan hidup tahun 2018 mencapai 74,18 tahun,
meningkat 0,1 tahun dibandingkan dengan tahun 2017.
2. Kenaikan harapan lama sekolah tahun 2018 tercatat 12,63, meningkat
0,06 tahun dibanding tahun 2017.
3. Kenaikan rata-rata lama sekolah tahun 2018 sebesar 7,35 tahun,
meningkat 0,08 tahun, dibandingkan dengan tahun 2017.
4. Kenaikan pengeluaran perkapita per tahun sebesar 10,78 juta,
meningkat 400.000 ribu, dibandingkan dengan tahun 2017.
Meskipun IPM Jawa Tengah tahun 2018 (71,12) masuk kategori tinggi, namun
angka ini masih dibawah nasional (71,39) dan dibawah target yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019
Sebesar 71.6.
4. Gini Ratio
Indeks Gini Rasio Jawa Tengah
bulan Maret 2019 sebesar 0,361
sedikit meningkat 0,004 poin jika
dibandingkan dengan Gini Rasio
September 2018. Namun demikian
tingkat pengeluaran penduduk
masih berada pada kategori
tingkat ketimpangan rendah
karena distribusi pengeluaran
kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 18,71 persen. Sedangkan tingkat
ketimpangan pengeluaran masyarakat di perkotaan mengalami peningkatan
dengan ditunjukkan naiknya angka gini ratio daerah perkotaan menjadi 0,392
(naik 0,01 poin) dan di perdesaan mengalami penurunan menjadi 0,317 (turun
0,002 poin) dibandingkan dengan bulan September tahun 2018. Indeks gini ratio
sebesar 0,361 masih diatas target yang ditetapkan dalam RKPD (0,3). Hal ini
menandakan bahwa kesenjangan masih menjadi persoalan di Jawa Tengah.
Grafik 1.8 Gini Ratio Jawa Tengah dan Indonesia
Sumber data : BPS, diolah, Agustus 2019
6
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Tabel II. 1 APBN Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019 (miliar)
Sumber Data : OMSPAN, SIMTRADA, LKT ,diolah, Agustus 2019
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A. PENDAPATAN NEGARA
Jawa Tengah sampai dengan triwulan II 2019, APBN mencatat Pendapatan Negara
sebesar Rp34.605 miliar atau tumbuh 8% dibanding triwulan II 2018 yang sebesar
Rp32.143 miliar. Penerimaan Dalam Negeri tumbuh positip didukung oleh perpajakan
dan PNBP yang masing- masing tumbuh 8 persen dan 13 persen menjadi Rp31.570
miliar dan Rp2.984 miliar dari Rp29.274 miliar dan Rp2.629 miliar pada triwulan II
2018. Pertumbuhan perpajakan tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan
perpajakan nasional yang tumbuh 5,42 persen. Hibah tumbuh negatif dari Rp240
miliar di triwulan II tahun 2018 menjadi Rp51 miliar.
Belanja Negara terealisasi 48 persen pagu atau sebesar Rp52.495 miliar dengan
rincian Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 40 persen pagu, Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) 53 persen pagu atau masing - masing Rp16.028 miliar dan
Rp31.674 miliar. Defisit tercatat sebesar (Rp17.890) miliar, masih dibawah target atau
90 persen target defisit yang (Rp19.862) miliar, angka defisit tersebut lebih baik dari
angka defisit triwulan II 2018 yang 154 persen target.
PAGU REAL % PAGU REAL %
A. PENDAPATAN NEGARA 93,599 32,143 34% 90,005 34,605 38%
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 92,982 31,903 34% 89,795 34,554 38%
1. Penerimaan Perpajakan 89,630 29,274 33% 86,111 31,570 37%
2. PNBP 3,352 2,629 78% 3,684 2,984 81%
II. HIBAH 617 240 39% 210 51 24%
B. BELANJA NEGARA 105,243 50,101 48% 109,867 52,495 48%
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 39,782 14,255 36% 40,520 16,028 40%
1. Belanja Pegawai 14,506 6,620 46% 14,063 7,089 50%
2. Belanja Barang 14,277 4,780 33% 16,063 6,761 42%
3. Belanja Modal 10,954 2,842 26% 10,320 2,159 21%
4. Belanja Bantuan Sosial 45 13 29% 74 19 26%
5. Belanja Lain-lain - - 0% - - 0%
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 65,461 35,846 55% 69,347 36,467 53%
1. Transfer ke Daerah 58,726 31,808 54% 61,458 31,674 52%
a. Dana Perimbangan 57,920 31,405 54% 60,089 31,036 52%
1) Dana Alokasi Umum 37,142 21,666 58% 38,656 21,890 57%
2) Dana Bagi Hasil 2,876 1,173 41% 2,532 1,018 40%
3) Dana Alokasi Khusus (Fisik & Non) 17,902 8,566 48% 18,901 8,127 43%
b. Dana Otonomi Khusus - - 0% - - 0%
c. Dana Keistimewaan YogyakartaDID 806 403 50% 1,369 638 47%
d. Dana Transfer Lainnya - - 0% - - 0%
2. Dana Desa 6,735 4,038 60% 7,889 4,793 61%
C. SURPLUS / DEFISIT (11,644) (17,958) 154% (19,862) (17,890) 90%
2019URAIAN
2018
7
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Sumber Data : Kwl Pjk. Jt I dan II, diolah, Agustus 2019
Grafik II. 2 PPN Triwulan II tahun 2019 (miliar)
Sumber Data : Kwl Pjk. Jt I dan II, diolah, Agustus 2019
1. Penerimaan Perpajakan
Triwulan II 2019, penerimaan perpajakan mencapai 37 persen target, senilai
Rp31.570 miliar. Pajak Dalam Negeri sebesar Rp30.504 miliar (97 persen),
didukung Cukai 48 persen , PPh 30 persen dan PPN 21 persen, masing-
masing Rp14.659 miliar, Rp9.291 miliar dan Rp6.309 miliar. dan Pajak
Perdagangan Internasional Rp1.064 miliar (3 persen) terdiri dari Bea Masuk
Rp1.019 miliar dan Pungutan Ekspor Rp47 miliar.
a) Pajak Penghasilan (PPh)
PPh sebesar
Rp9.517 miliar,
tumbuh 14,6 persen atau
Rp1.216 miliar dibanding
triwulan II 2018, antara
lain didorong tumbuhnya
WP triwulan II 2019
dengan tambahan
sebanyak 193.914 orang,
menjadi 3.480.812. Kota
Semarang berkontribusi terbesar dengan Rp3.573 miliar (38 persen ,
disusul Kudus (8 persen. Surakarta (5 persen) dan Cilacap (5 persen) dan
30 Kota/ Kab yang lain secara bersama berkontribusi 44 persen.
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN sebesar Rp7.619
miliar, didominasi kota
Semarang sebesar
Rp4.784 miliar (68
persen). Dibanding
semester I 2018, tumbuh
negatip Rp229 miliar,
karena short fall
penjualan Produk Rokok
Kretek Kab. Kudus yang
masih belum pulih
sepenuhnya.
Grafik II.1 PPh Triwulan II Tahun 2019 (miliar)
8
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Grafik II. 4 Bea dan Cukai Triwulan II 2019 (miliar)
Sumber Data : Kwl .BC. Jateng & DIY, diolah, Agustus 2019
Grafik. II. 3 PPnBM Triwulan II Tahun 2019 (miliar)
Sumber Data : Kwl Pjk. Jt I dan II, diolah, Agustus 2019
c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Triwulan II 2019
PPnBM, tercatat minus (-
Rp3,48 miliar), dengan
adanya pengembalian
PPN atas barang tujuan
ekspor yang sudah
dipungut PPNnya.
(Kepala Seksi Data
Kanwil DJP Jateng I,
Ikhsan, restitusi yang
paling besar ada di sektor
industri pengolahan kayu).
d) Penerimaan Bea dan Cukai
Penerimaan Bea dan
Cukai Jateng Rp15.735
miliar, tumbuh positip 47
persen dibanding
triwulan II 2018 seiring
mulai pulihnya penjualan
produk rokok Kab.
Kudus. KPPBC Kudus
dengan 78 persen
penerimaan atau
Rp12.334 miliar
mendominasi
Penerimaan Bea dan
Cukai Jateng
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PNBP mencapai Rp2.985 miliar dengan aras yang positip, terutama didukung
PNBP BLU yang mencapai Rp1.832 miliar, terlihat dari garis tren PNBP BLU
yang memotong dan diatas garis tren PNBP Lainnya.
9
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Grafik II. 5 PNBP Triwulan II Tahun 2019 (miliar)
Tabel II. 2 Realisasi Hibah Triwulan II Tahun 2019 (miliar)
Sumber Data : OMSPAN, diolah, Agustus 2019
Sumber Data : OMSPAN, diolah, Agustus 2019
a) Penerimaan PNBP BLU
PNBP BLU, triwulan II
2019 sebesar Rp1.832
miliar, dengan aras
yang positip. Turunnya
PNBP BLU pada bulan
Juni 2019 terpengaruh
dengan pendeknya
hari layanan pada saat
libur panjang hari raya
lebaran di bulan Mei
2019.
b) Penerimaan PNBP Lainnya
Penerimaan PNBP Lainnya sampai triwulan II 2019 sebesar Rp1.153 miliar,
meskipun masih dibawah penerimaan PNBP BLU namun mempunyai aras
yang positip seperti pada grafik II.5. Rendahnya penerimaan PNBP Lainnya
dibulan Juni 2019 terpengaruh oleh pendeknya hari layanan saat libur
panjang Idul Fitri di bulan Mei 2019.
3. Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah dengan
pagu Rp210 miliar sampai
dengan triwulan II tahun
2019 terealisasi Rp51
miliar.
B. Belanja Negara
Belanja Negara sampai dengan Triwulan II 2019 sebesar Rp52.680 miliar, belanja
pemerintah pusat sebesar Rp16.028 miliar, Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Rp36.652 miliar, masing- masing 48 persen, 40 persen dan 53 persen pagu.
Hibah (barang) - - -
Hibah langsung (10) 210 51 38,96%
Total Hibah 210 51 38,96%
Uraian Pagu Realisasi %
10
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Grafik II. 6 Belanja Pemerintah Pusat Triwulan II tahun 2019 (miliar)
Sumber Data : OMSPAN, diolah, Agustus 2019
Grafik II. 7 TKDD Triwulan II tahun 2019 (miliar)
Sumber Data : OMSPAN, LKT, diolah, Agustus 2019
1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)
BPP sebesar Rp16.029 miliar, tumbuh 12 persen dibanding periode sama tahun lalu,
belanja pegawai, barang, maupun Bansos tumbuh positip 7 persen, 41 persen dan 46
persen,
terkecuali belanja
modal yang
realisasinya lebih
kecil dibanding
semester I tahun
2018. BP Rp7.089
miliar, BB Rp6.761
miliar, BM
Rp2.159 miliar dan
bansos Rp19
miliar. Tingginya
realisasi belanja pegawai pada bulan Mei 2019 karena pembayaran Tunjangan Hari
Raya untuk ASN. Tingginya realisasi belanja barang dan modal karena percepatan
realisasi yang dilakukan K/L untuk penyelesaian pekerjaan/ kegiatan sebelum libur
lebaran, dan realisasi belanja barang pendukung pelaksanaan pemilu.
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
TKDD sebesar Rp36.467 miliar, terdiri dari DAU Rp21.890 miliar, DAK Rp8.127 miliar,
DD Rp4.793 miliar, dan DBH Rp1.018 miliar, DID Rp638 miliar. Percepatan
penyerapan terlihat dari semua unsur TKDD yang mempunyai aras positip baik DBH,
DAU, DAK maupun
DD, menunjukan
usaha pemerintah
dalam mempercepat
pembangunan di
daerah.
(Catatan : Triwulan II
tahun 2018 tersalur
Rp35.167 miliar
TKDD, data KFR
Smt I 2018).
11
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Tabel II. 4 Penyaluran KUR Semester I 2019 (Rp)
Sumber Data : SIKP, diolah, Agustus 2019
Tabel II. 3 Pagu Realisasi BLU (miliar)
Sumber data : Satker BLU, diolah, Agustus 2019
3. Pengelolaan BLU
Secara keseluruhan 18 satker di Jateng, pendapatan BLU mencapai Rp2.942 miliar
atau 90 persen dari pagu PNBP BLU yang sebesar Rp3.270 miliar. Capaian tersebut
menunjukan efektivitas BLU dalam mengelola sumberdaya sehingga target/Pagu
PNBP BLU bisa ditingkatkan. Dilihat dari capaian realisasi PNBPnya, BLU layanan
Penelitian mempunyai efektivitas tertinggi (107 persen).
4. Manajemen Investasi Pusat
Triwulan II 2019 KUR dan UMi tersalur sebesar Rp9.751 miliar, yang secara jumlah
dibawah penyaluran KUR semester I 2018 yang sebesar Rp11.121 miliar. Dari segi
kualitas penyaluran KUR triwulan II 2019 lebih merata dan lebih berpihak kepada
masyarakat kelas bawah, terlihat dari jumlah debitur yang lebih banyak (563.642
orang) dengan rata rata kredit yang lebih kecil senilai Rp17,300 juta dibanding 512.906
orang debitur dengan rata rata kredit Rp21,687 juta pada triwulan II 2018.
C. Prognosis Realisasi APBN
Tabel II. 5 Prognosis APBN 2019
LAYANAN SATKER TOTAL RM % PNBP % BLU %
(PNBP)
Penelitian 1 35 17 49% 18 51% 19 107%
Pendidikan 10 2,885 1,401 49% 1,484 51% 1,315 89%
Kesehatan 7 2,193 425 19% 1,768 81% 1,607 91%
TOTAL 18 5,113 1,843 36% 3,270 64% 2,942 90%
URAIAN PAGU PENDAPATAN
AKAD DEBITUR % DEBITURRATA-RATA
KREDIT
KECIL 3,180,679,638,387 29,030 5% 109,565,265
MIKRO 6,524,265,481,012 498,948 89% 13,076,043
TKI 46,188,100,490 5,629 1% 8,205,383
U Mi 98,776,500 30,035 5% 3,289
Total 2019 9,751,231,996,389 563,642 100% 17,300,400
Total 2018 11,121,657,215,876 512,906 100% 21,683,617
URAIAN
REALISASI PENYALURAN KUR
Rp % Realisasi
Terhadap Pagu
Rp
% Perkiraan
Realisasi
Terhadap Pagu
Pendapatan Negara 90,005 34,605 38.44% 95,405 105.99%
Belanja Negara 109,867 52,680 47.94% 104,373 95.00%
Surplus/Defisit -19,862 -18,075 97.16% -8,968 97.16%
Uraian Pagu
Realisasi s.d Triwulan IIPerkiraan Realisasi s.d
Triwulan IV
12
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Agregat Pemerintah Daerah
(Pemda) lingkup Jawa Tengah sampai Triwulan II tahun 2019 disandingkan dengan
Triwulan II tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel III.1 Postur APBD Agregat Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019 (miliar rupiah)
Postur APBD agregat Jawa Tengah menunjukkan peningkatan daripada tahun
sebelumnya. Peningkatan tersebut baik pada komponen Pendapatan Daerah maupun
Belanja dan Transfer.
Realisasi Pendapatan maupun Belanja lebih baik daripada periode yang sama tahun
sebelumnya. Realisasi Pendapatan Triwulan II Tahun 2019 telah tercapai sebesar
Rp53.486 milliar (51 persen dari pagu) sementara pada periode sama tahun
sebelumnya baru tercapai 48 persen atau sebesar Rp47.369 milliar. Realisasi Belanja
dan Transfer juga telah terserap sebesar Rp36.064 milliar (34 persen dari pagu) lebih
tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp33.913 milliar (33
persen dari pagu) .
Realisasi pendapatan di Jawa Tengah meningkat dikarenakan adanya berbagai
kebijakan dari Kepala Daerah yang senantiasa mendorong pendapatan dari berbagai
bidang. Meski realisasi belanja pada Triwulan II belum menunjukkan angka yang ideal,
namun beberapa Pemda telah melakukan berbagai kebijakan terkait percepatan
belanja di daerahnya .
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Pagu Real
PENDAPATAN 98,329.64 47,369.19 48% 104,208.44 53,486.42 51% 5.6% 11.4%
PAD 25,198.66 11,784.37 47% 27,399.11 14,921.65 54% 8.0% 21.0%
Pendapatan Transfer 67,891.23 33,891.51 50% 71,540.24 36,570.90 51% 5.1% 7.3%
Lain Lain Pendapatan daerah Yang
Sah 5,239.76 1,693.32 32% 5,269.10 1,993.87 38% 0.6% 15.1%
BELANJA & TRANSFER 103,356.76 33,913.00 33% 106,915.86 36,064.19 34% 3.3% 6.0%
Belanja Operasi 74,507.55 28,285.06 38% 72,834.99 27,889.80 38% -2.3% -1.4%
Belanja Modal 15,937.44 1,665.21 10% 15,617.04 1,668.54 11% -2.1% 0.2%
Belanja Tak Terduga 137.39 12.43 9% 141.74 11.44 8% 3.1% -8.6%
Belanja Transfer 12,774.38 3,950.31 31% 18,322.10 6,494.40 35% 30.3% 39.2%
SURPLUS/DEFISIT (5,027.12) 13,456.19 (2,707.42) 17,422.23 -85.7% 22.8%
PEMBIAYAAN NETTO 4,948.29 4,253.35 86% 4,754.18 3,438.62 72% -4.1% -23.7%
Penerimaan Pembiayaan 5,484.26 4,597.03 84% 5,265.78 3,717.38 71% -4.1% -23.7%
Pengeluaran Pembiayaan 535.97 343.68 64% 511.60 278.76 54% -4.8% -23.3%
SILPA (78.83) 17,709.53 2,046.76 20,860.85 103.9% 15.1%
URAIAN / TAHUN ANGGARANTriwulan II 2018 Triwulan II 2019 % +/-
Sumber Data :BPKAD Pemda se-Jawa Tengah, diolah, Agustus 2019
13
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
A. Pendapatan Daerah
Realisasi agregat Pendapatan Daerah di Jawa Tengah Triwulan II TA.2019 telah
mencapai Rp53.486 milliar atau 51 persen dari Pagu. Realisasi pendapatan
didominasi Pendapatan Transfer Rp.36.571 miliar (68 persen), diikuti Pendapatan
Asli Daerah Rp.14.922 miliar (28 persen) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah Rp.1.994 miliar (4 persen). Sangat menarik bahwa realisasi terhadap pagu
untuk Pendapatan Daerah di Jawa Tengah tertinggi dari Pendapatan Asli Daerah
(54 persen dari pagu ).
Grafik III.1 Realisasi dan Proporsi pagu Pendapatan Daerah Agregat Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi PAD Jawa Tengah Triwulan II TA. 2019 tercapai sebesar Rp14.922
milliar. Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah (54 persen) diikuti Lain-
Lain PAD yang sah (37 persen), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan (6persen) dan Retribusi Daerah (3 persen). Sementara tingkat
ketercapaian realisasi terhadap pagu paling tinggi adalah Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (91 persen).
Grafik III.2 Realisasi dan Proporsi Pendapatan Asli Daerah Agregat Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
Sumber Data : BPKAD Pemda se-Jawa Tengah, diolah, Agustus 2019
Sumber Data : BPKAD Pemda se-Jawa Tengah, diolah, Agustus 2019
14
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
a) Penerimaan Pajak Daerah
Grafik III.3 Efektifitas dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
Realisasi Agregat Pajak Daerah Jawa Tengah Triwulan II TA.2019 sebesar
8.073 milliar, terbesar dari Pemprov Jateng Rp5.747 milliar dan Tingkat
Efektifitas Penerimaan tertinggi adalah Kab. Sukoharjo (78 persen).
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Grafik III.4 Efektifitas dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
Realisasi Retribusi Daerah Jawa Tengah Triwulan II TA.2019 sebesar
Rp.413 milliar. Kontribusi terbesar dari Kota Semarang Rp51 milliar.
Sedangkan Rasio tertinggi tingkat efektifitas adalah Kota Magelang (70
persen).
c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Triwulan II TA.2019
sebesar Rp939 milliar. Realisasi terbesar Prov Jawa Tengah Rp494
milliar. Sementara tingkat efektifitas dari beberapa pemda menunjukkan
angka lebih dari 100 persen. Hal demikian menunjukkan bahwa potensi
jenis penerimaan ini sangat besar, namun belum dianggarkan dengan baik.
Sumber Data : BPKAD Pemda se-Jawa Tengah, diolah, Agustus 2019
Sumber Data : BPKAD Pemda se-Jawa Tengah, diolah, Agustus 2019
15
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Grafik III.5 Efektifitas dan Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
d) Lain-Lain PAD yang Sah
Grafik III.6 Efektifitas Dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
Realisasi pada Triwulan II TA 2019 tercapai sebesar Rp5.496 milliar.
Kontribusi tertinggi Kab. Temanggung sebesar Rp2.545 milliar sekaligus
memiliki Tingkat Efektifitasnya tertinggi (145 persen).
2. Pendapatan Transfer
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Triwulan II TA.2019 di Jawa Tengah
sebesar Rp36.571 milliar. Realisasi dimaksud didominasi dari Transfer
Pemerintah Pusat
/Dana Perimbangan
sebesar Rp30.598
miliar (52 persen) dari
pagu alokasi .
Sedangkan
prosentase realisasi
tertinggi dari pagu alokasi berasal dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya sebesar Rp.3.940 miliar (60 persen dari pagu alokasi)
Sumber Data : BPKAD Pemda se-Jawa Tengah, diolah, Agustus 2019
Sumber Data : BPKAD Pemda se-Jawa Tengah, diolah, Agustus 2019
Grafik III.7 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda
Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019
Sumber Data : BPKAD Pemda se-Jateng, diolah, Agustus 2019
16
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah di
Jawa Tengah s.d
Triwulan II 2019
terealisasi sebesar
Rp.1.994 milliar.
Realisasi tersebut
didominasi dari
Pendapatan Lainnya
sebesar Rp1.277 miliar (44 persen dari pagu) disusul Pendapatan Hibah
sebesar Rp761 milliar.( 30 persen dari Pagu).
B. Belanja Daerah
1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
Realisasi Belanja dan Transfer sampai triwulan II TA. 2019 sebesar Rp29.569
milliar (33 persen dari pagu). Realisasi per jenis belanja terbesar dari jenis
Belanja Hibah 46 persen disusul Belanja Pegawai 42 persen.
Pola realisasi belanja di Jawa Tengah sudah menunjukkan kearah perbaikan.
Mengingat sebelumnya selalu didominasi oleh Belanja Pegawai. Namun
demikian untuk penganggaran , jenis Belanja Pegawai masih dominan tertinggi
dibandingkan jenis belanja lainnya ( 6 persen dari total pagu belanja).
Grafik III.8 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda
Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019
Sumber Data : BPKAD Pemda se-Jateng, diolah, Agustus 2019
Sumber Data : BPKAD Pemda se-Jawa Tengah, diolah, Agustus 2019
Grafik III.9 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019
17
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Grafik III.10 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan ( 5 Urusan Tertinggi) Pemda Lingkup Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019
A
Alokasi pagu untuk urusan Pendidikan di Jawa Tengan mendapatkan porsi
tertinggi. Namun belum diimbangi dengan realisasinya. Realisasi tertinggi justru
dari Administrasi Pemerintah sebesar 32 persen dari pagu alokasi.
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019
Tabel III.3 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Jawa Tengah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019
Berdasarkan kondisi fiskal dan moneter di Jawa Tengah yang semakin baik pada
tahun 2019, diakhir Triwulan II ini diperikirakan bahwa target Pendapatan hampir
tercapai. Sedangkan untuk Belanja dan Transfer masih belum dapat terealisasi
sesuai dengan yang direncanakan.
Sumber Data : BPKAD Pemda se-Jateng, kecuali Prov Jateng dan Kab. Jepara diolah, Agustus 2019
Rp % Rp %
PENDAPATAN 104,208 53,486 51.33% 103,166 99%
BELANJA +TRANSFER 106,916 36,064 33.73% 96,224 90%
SURPLUS/DEFISIT (2,707) 17,422 6,942
U R A I A N Pagu
Realisasi s.d
Triwulan II
Prakiraan
Realisasi s.d
Triwulan IV 2019
18
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
Pemerintah menggunakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka
mewujudkan kondisi kinerja perekonomian yang ideal. Kondisi perekonomian
dikatakan ideal jika tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi, tingkat
pengangguran dan inflasinya rendah (Blanchard dan Johnson, 2013).
Pelaksanaan kebijakan fiskal tersebut diaplikasikan melalui pelaksanaan
belanja yang terencana dan mendukung program-program nasional dengan
sumber pembiayaan yang berasal dari sektor pajak dan non pajak. Provinsi
Jawa Tengah merupakan salah satu bagian wilayah NKRI yang menjadi target
pelaksanaan kebijakan tersebut melalui alokasi anggaran yang tertuang dalam
APBN dan APBD. Data/informasi keuangan APBN dapat dilihat dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sedangkan Data/informasi keuangan
APBD dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Gabungan data/informasi keuangan yang ada dalam LKPP dan LKPD menjadi
satu bentuk laporan baru yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
(LKPK). Berikut ini tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat
Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tabel IV.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Tengah s.d. Triwulan II 2019
(Miliar Rp)
Uraian
2019 2018
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan/ Penurunan
Konsolidasi
A. Pendapatan Negara 34.554,65 55.579,68 53.479,24 30,98 % 40.831,43 Pendapatan Perpajakan 31.569,99 8.072,85 39.642,84 8,18 % 36.643,99 Pendapatan Bukan Pajak 2.984,66 8.126,72 11.111,38 190,13 % 3.829,84 Hibah 0 716,62 716,62 100,39 % 357,61 Transfer 0 38.663,48 2.008,39 0 % 0
B. Bekanja Negara 52.684,30 38.157,45 54.186,66 8,86 % 49.777,52 Belanja Pemerintah 16.029,21 29.569,79 45.599,00 (3,03 %) 47.023,22 Transfer 36.655,09 8.587,66 8.587,66 211,79 % 2.754,31
Surplus (Defisit) (18.129,65) 17.422,23 (707,42) (92,09 %) (8.946,09) C. Pembiayaan 0 3.642,02 3.642,02 (8,92 %) 3.998,68
Penerimaan Pembiayaan Daerah
0 3.717,38 3.717,38 (14,39 %) 4.342,40
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
0 75,36 75,36 (78,07 %) 343,72
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
(18.129,65) 21.064,24 2.934,59 (159,32 %) (4.947,41)
Sumber : LKPK Kanwil DJPb Prov. Jateng, 2019 (diolah)
Berdasarkan LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Tengah sampai
dengan periode Triwulan II 2019, realisasi pendapatan konsolidasian (diluar
19
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
transfer pemerintah) naik sebesar 30,98 persen atau 12.648,25 miliar
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja
konsolidasian (diluar transfer pemerintah) naik sebesar 8,86 persen atau 4.409,14
miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Defisit yang
terjadi pada periode ini mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar -
92,095 persen atau turun sebesar 8.238.67 miliar dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya. Pos pembiayaan turun sebesar -8,92 persen atau
356,66 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 2.934,59 miliar, sementara itu
pada periode yang sama tahun sebelumnya mengalami kekurangan pembiayaan
anggaran sebesar 4.947,41 miliar.
B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Komposisi terbesar penerimaan pendapatan konsolidasian (diluar transfer)
triwulan II 2019 berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp39.642,84
miliar, naik 8,18 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.
Penerimaan pendapatan bukan pajak konsolidasian (diluar transfer) naik secara
signifikan
sebesar 7.821,54
miliar atau
190,13 persen
dibandingkan
tahun
sebelumnya.
Penerimaan
Perpajakan
sebagian besar
berasal dari
pendapatan
perpajakan pemerintah pusat yaitu Rp31.569,99 miliar atau 79,64 persen dari
total penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagian
besar berasal dari pemerintah daerah yaitu Rp8.126,72 miliar atau 73,14
persen dari total penerimaan bukan pajak. Penerimaan hibah seluruhnya
berasal dari Pemda yaitu sebesar Rp.716,62 milar atau 100 persen dari total
penerimaan hibah.
Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasi Prov
Jateng s.d Triwulan II 2019
Sumber data : LKPK Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, diolah, Agustus
2019
20
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
2. Analisis Perubahan
Jika dibandingkan
dengan realisasi
pada triwulan II
tahun 2018,
pendapatan
konsolidasi di Jawa
Tengah triwulan II
tahun 2019 naik
Rp12.647,80 miliar
atau sebesar 30,98
persen. Penerimaan
Negara Bukan Pajak naik cukup signifikan yaitu sebesar Rp7.281,54 miliar atau
190,13 persen. Hibah naik signifikan sebesar Rp.359,01 miliar atau 100,39
persen. Pendapatan Transfer naik sebesar Rp.2.008,39 miliar.
3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian
Tabel IV.2. Pertumbuhan Pendapatan dan PDRB Prov. Jateng
Periode
triwulan II
2019, total
pendapatan
konsolidasian
mengalami
peningkatan sebesar 25,40 persen, demikian juga dengan PDRB Provinsi Jawa
Tengah mengalami kenaikan sebesar 9,38 persen dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa
peningkatan pendapatan konsolidasian diikuti dengan peningkatan PDRB.
Sementara rasio antara pendapatan dan PDRB triwulan II 2019 adalah sebesar
14,94 persen lebih besar dibandingkan periode tahun sebelumnya yang
memiliki rasio 13,03 persen.
Grafik IV.2 Perbandingan Persentase Perubahan Pendapatan
Konsolidasi Prov. Jateng s.d Triwulan II Tahun 2018 dan 2019
Sumber data : LKPK Kanwil DJPb Prov. Jateng , diolah, Agustus 2019
Triwulan II 2018 Triwulan II 2019
(Miliar Rp) (Miliar Rp)
Pendapatan Perpajakan 36,643.99 39,642.84 8.18%
PNBP 3,829.84 11,111.38 190.13%
Total 40,473.83 50,754.23 25.40%PDRB/Pertumbuhan
Ekonomi 310,644.31 339,791.18 9.38%
UraianKenaikan /
Penurunan
Sumber data : LKPK Kanwil DJPb Prov. Jateng , diolah, Agustus 2019
21
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
C. BELANJA KONSOLIDASIAN
Belanja Pemerintah Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
(berelasi). Analisis terhadap Belanja Pemerintah Umum (General Government
Spending) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilakukan atas
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi belanja konsolidasian (diluar transfer Pemerintah) Triwulan II 2019
didominasi oleh belanja pemerintah daerah sebesar Rp.29.569,79 miliar atau
65,85 persen, sedangkan sisanya adalah belanja pemerintah pusat sebesar
Rp16.029,21 miliar atau 34,15 persen. Realisasi belanja pemerintah pusat dan
daerah digunakan untuk membiayai belanja pegawai, barang, modal, bunga
utang, Subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Belanja pegawai
sejumlah Rp24.028,23 miliar terdiri dari belanja pegawai pemerintah pusat
sebesar Rp7.089,55 miliar (29,5 persen) dan belanja pegawai pemerintah
daerah sebesar Rp16.938,68 miliar (70,5 persen). Belanja barang sejumlah
Rp14.325,06 miliar terdiri dari belanja barang pemerintah pusat sebesar
Rp6.761,20 miliar (47,2 persen) dan belanja barang pemerintah daerah sebesar
Rp7.563,86 miliar (52,8 persen). Belanja modal sejumlah Rp3.827,99 miliar
terdiri dari belanja modal pemerintah pusat sebesar Rp2.159,45 miliar (56,4
persen) dan belanja modal pemerintah daerah sebesar Rp1.668,54 miliar (43,6
Grafik IV.3 Perbandingan Belanja dan Transfer Pempus dan Pemda terhadap Belanja
dan Transfer Konsolidasian Prov. Jateng Triwulan II Tahun 2019
Sumber data : LKPK Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, diolah, Agustus 2019
22
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
persen). Belanja bunga utang sebesar Rp10,91 miliar merupakan belanja
pemerintah daerah. Belanja hibah sebesar Rp3.265,20 miliar merupakan
belanja pemerintah daerah. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp129,90 miliar
terdiri dari belanja bantuan sosial pemerintah pusat sebesar Rp19,01 miliar
(14,6 persen) dan belanja bantuan sosial pemerintah daerah sebesar Rp110,89
miliar (85,4 persen). Belanja tak terduga sebesar Rp11,44 miliar merupakan
belanja pemerintah daerah.
2. Analisis Perubahan
S
u
m
b
e
r
:
L
K
P
K
K
Sumber data : LKPK Kanwil DJPb Prov. Jateng, 2019, diolah, Agustus 2019
Secara umum, komposisi belanja konsolidasi (diluar transfer pemerintah) pada
triwulan II tahun 2019 hampir sama dengan periode tahun sebelumnya.
Persentase belanja terbesar pada triwulan II tahun 2019 secara berturut-turut
adalah belanja pegawai (44 persen), belanja barang (27 persen), belanja modal
(7 persen) dan hibah (6 persen).
3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional
Periode triwulan II tahun 2019, perekonomian Jawa Tengah tumbuh sebesar
5,62 persen (yoy), diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada diangka
5,05 persen (yoy). Struktur PDRB Provinsi Jawa Tengah periode triwulan II-
2019 ini ditinjau dari sisi pengeluaran didominasi oleh konsumsi rumah tangga
(60,66 persen), ekspor (40,45 persen), Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) (32,34 persen), konsumsi pemerintah (6,74 persen), Lembaga Non
Grafik IV.4 Komposisi Belanja Konsolidasian Prov. Jateng Triwulan II Tahun 2019 dan 2018
23
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar (1,23 persen) dan impor
sebesar (-42,89 persen).
Grafik IV.5 Struktur PDRB menurut Pengeluaran Prov. Jateng Triwulan II-2019
Sumber data : BPS Prov. Jateng, 2019 (diolah)
D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PDRB
Pemerintah dapat
berkontribusi
terhadap PDRB
melalui belanja dan
investasi
pemerintah. Periode
triwulan II 2019,
kontribusi belanja
pemerintah terhadap
PDRB adalah
sebesar 11,20
persen, sedangkan investasi pemerintah berkontribusi terhadap PDRB hanya
sebesar 2 persen saja. Artinya, dalam kondisi saat ini dimana pertumbuhan
ekonomi Jawa Tengah berada diangka 5,62 persen, belanja pemerintah tetap
memiliki kontribusi yang cukup penting dalam menggerakan perekonomian,
sehingga tingkat pertumbuhannya dapat lebih tinggi lagi, walaupun saat ini masih
diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 5,05 persen.
Tabel IV.4 Kontribusi Belanja dan Investasi
Pemerintah terhadap PDRB Prov. Jateng
UraianTriwulan II 2019
(Miliar Rp)
Kompensasi Pegawai 24.546,25
Penggunaan Barang dan Jasa 13.477,39
Konsumsi Aset Tetap 0
Aset Tetap Non Keuangan Netto 3.734,61
PDRB 339.791,18
Kontribusi belanja Pemerintah
terhadap PDRB 11,20 %
Kontribusi Investasi Pemerintah
terhadap PDRB 2%
Sumber data : BPS, LKPK Kanwil DJPb Prov Jateng, diolah, Agustus 2019
24
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
BAB V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Strategi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 7 persen di Jawa Tengah
Kinerja perekonomian suatu negara dapat diukur dengan menggunakan tiga
variabel yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran.
Kinerja perekonomian suatu negara dikategorikan dalam kondisi sehat apabila tingkat
pertumbuhan ekonominya tinggi, tingkat inflasi dan tingkat penganggurannya rendah
(Blanchard dan Johnson, 2013). Disisi lain, kondisi perekonomian suatu negara juga
sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global. Berdasarkan data statistik Bank
Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia melambat sejak tahun 2012, walaupun sempat
mengalami kenaikan di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi dunia stagnan dari tahun
2012 s.d. 2013 yaitu diangka 3,5 persen, kemudian naik menjadi 3,6 persen tahun
2014 dan melambat turun menjadi 3,5 persen bahkan semakin turun lagi di tahun 2016
menjadi 3,3 persen. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi dunia mengalami lonjakan
menjadi 3,8 namun melambat di tahun 2018 menjadi 3,6 persen dan anjlok di tahun
2019 menjadi 3,2 persen. Pola kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia
ini selaras dengan pola pertumbuhan ekonomi negara berkembang, negara maju dan
pola pertumbuhan volume perdagangan dunia.
Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan penduduk terbesar ke-4 di
Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki peran sumbangan
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,5 persen. PDRB per kapita Provinsi Jawa
Tengah tahun 2018 sebesar Rp36,8juta atau lebih kecil dari nilai rata-rata nasional
sebesar Rp56juta. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka per Pebruari 2019 adalah
sebesar 4,2 persen lebih kecil dari angka nasional sebesar 5,01 persen. Gini ratio
Provinsi Jawa Tengah berada diangka 0,361 lebih kecil dari angka nasional sebesar
0,384. Tingkat kemiskinan berada diangka 10,8 persen lebih besar dari angka
nasional sebesar 9,4 persen per Maret 2019. Tingkat inflasi berada diangka 2,81
persen (yoy) lebih kecil dari angka nasional sebesar 3,32 persen (yoy). Pertumbuhan
ekonomi Provinsi Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir tumbuh di atas rata-rata
nasional, yang mana pada triwulan II 2019 tumbuh sebesar 5,62 persen (yoy) lebih
besar dari angka nasional sebesar 5,05 persen (yoy).
Dalam 3 tahun terakhir, rata-rata konsumsi rumah tangga setiap tahun tumbuh
4,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat semakin meningkat
seiring dengan naiknya pendapatan. Aktivitas investasi setiap tahun tumbuh rata-rata
25
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
sebesar 7,05 persen. Ekspor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang
merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah juga tumbuh
semakin cepat. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis yang
mendorong kondusivitas investasi, meningkatkan infrastruktur, mempermudah
perijinan, menghilangkan inefisiensi biaya tinggi serta mendorong kelancaran pintu
masuk/keluar barang dan jasa baik melalui pelabuhan, terminal, bandara maupun
stasiun kereta api.
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi seperti apakah yang diharapkan terjadi di Provinsi
Jawa Tengah?
Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di Jawa Tengah adalah pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas, bukan semata-mata angka kuantitas 7 persen, melainkan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif serta menyebar dan merata.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen
dan berkualitas dengan cara 1) Mendorong investasi industri strategis dalam hal ini
mewujudkan industri baja Kendal, pengembangan kawasan industri Brebes, serta
mengoptimalkan pengembangan Kawasan Industri Kendal; 2) Investasi infrastruktur
berupa pembangunan jalan jalur lingkar selatan dan jalan akses joglosemar,
pengaktifan kembali jalur kereta api lintas Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang,
pembangunan LRT Kedungsepur; pengaktifan kembali jalur kereta api Semarang-
Ambarawa-Magelang-Borobudur, pembangunan waduk dan Sarana Penyediaan Air
Minum (SPAM); 3) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan dan balai
latihan kerja; 4) Mendorong ekspor melalui restrukturisasi mesin-mesin industri,
menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat industri furniture nasional, penambahan
Container Cold Storage, mendorong percepatan waktu pengiriman serta percepatan
ijin ekspor; 5) Mendorong industri substitusi impor melalui penataan industri gula dan
peningkatan kapasitasnya, mewujudkan industri substitusi impor yang menghasilkan
serat rayon, perisai makanan, serta bahan kimia dasar; 6) Mengembangkan sektor
pariwisata terutama Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Borobudur, Dieng, Sangiran
dan Karimunjawa.
Perkiraan perhitungan besarnya dana investasi yang diperlukan untuk mewujudkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 7persen di Jawa Tengah melalui keenam strategi
tersebut menurut Akhmad Syakir Kurnia, PhD (Regional Economist) Jawa Tengah
adalah Rp774.412 miliar, dan belanja pemerintah yang menjadi tumpuan untuk
mewujudkannya.
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II TAHUN 2019
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. JAWA TENGAH
DAFTAR PUSTAKA
Blanchard, O. dan Johnson, D. R., 2013. Macroeconomics. Pearson Education Inc., Essex, England.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Pebruari 2019.
https://jateng.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20190805124201.pdf diakses pada tanggal 06 Agustus 2019
https://jateng.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20190802073650.pdf diakses pada tanggal 05 Agustus 2019
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Triwulan II-2019
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,
Recommended