View
219
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
105
PENDATAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA
Deskripsi Singkat Topik :
Pokok Bahasan : PENDATAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Waktu : 2 (dua) kali tatap muka pelatihan (selama 200 menit).
Tujuan : Membangun pemahaman dan skill praja mengenai
Pendataan Program Pembangunan Desa
Metode : Praktek (mempraktekkan, diskusi, dan tugas
terstruktur)
7.1. PENGERTIAN
Pendataan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi
mengenai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan
masyarakat. Pendataan program pembangunan desa/kelurahan bertujuan untuk
mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki desa/kelurahan dan kegiatan-
kegiatan yang menyeluruh lengkap dan akurat.
Sedangkan yang dimaksud dengan Program Pembangunan adalah
instrumen kebijakan pembangunan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh
desa/kelurahan.
7
106
7.2. TUJUAN
Tujuan dari pendataan adalah untuk memperoleh data yang akurat
mengenai program pembangunan desa/kelurahan. Data program pembangunan
desa/kelurahan digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota untuk :
a. Mensinergikan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan sesuai dengan
kebutuhan desa/kelurahan;
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan berupa
pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam mengelola program
pembangunan desa/kelurahan;
c. Bahan kebijakan pengelolaan program pembangunan desa/kelurahan.
7.3. PELAKSANA
(1) Pelaksanaan pendataan program pembangunan desa/kelurahan dilakukan
oleh Tim Pelaksana Pendataan.
(2) Tim Pelaksana Pendataan terdiri atas unsur Dinas/Badan/Kantor
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan perangkat daerah
Kabupaten/Kota terkait.
(3) Tim Pelaksana Pendataan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.
(4) Tim Pelaksana Pendataan bertugas dalam melaksanakan pendataan
program pembangunan desa/kelurahan.
(5) Hasil pendataan program pembangunan desa/kelurahan disampaikan
kepada Bupati/Walikota.
107
7.4. KEGIATAN PENDATAAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Pendataan rencana program pembangunan desa/kelurahan meliputi :
a. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa, berupa :
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan;
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan
masyarakat;
Penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat desa; dan
Kegiatan lainnya.
b. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, berupa :
Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman;
Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa;
Pelatihan keterampilan usaha industry kerajinan;
Pelatihan keterampilan usaha pertanian dan peternakan;
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil menengah di pedesaan;
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil menengah di
pedesaan;
Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
Kegiatan lainnya.
c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, berupa:
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
Pemberian stimulant pembangunan desa;
108
Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
Kegiatan lainnya.
d. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, berupa :
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan
kawasan pedesaan;
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
desa;
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa;
Pelatihan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
Kegiatan lainnya.
e. Peningkatan peran perempuan di pedesaan, berupa :
Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi
produktif; dan
Kegiatan lainnya.
f. Program lainnya yang dilaksanakan desa/kelurahan, berupa kegiatan-
kegiatan yang telah dilaksanakan di desa dan daerah.
Pendataan rencana program pembangunan desa/kelurahan dilaksanakan
pada awal tahun (format terlampir).
109
7.5. KEGIATAN PENDATAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Kegiatan pendataan program pembangunan desa/kelurahan di tingkat
desa/kelurahan dilakukan oleh Tim Pelaksana Pendataan di tingkat desa/kelurahan.
Susunan Tim Pelaksana Pendataan di tingkat desa/kelurahan, terdiri dari :
Penanggungjawab adalah Kepala Desa/Lurah;
Ketua adalah Sekretaris Desa/Kelurahan;
Anggota terdiri atas :
- Perangkat Desa/Kelurahan;
- Kepala Dusun/Lingkungan;
- Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- Para kader pemberdayaan masyarakat; dan
- Aparat perangkat daerah yang ada di desa/kelurahan.
Tim Pelaksana Pendataan Program Pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan
ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota.
Kegiatan pendataan program pembangunan desa/kelurahan (meliputi
pengumpulan, rekapitulasi dan publikasi data program pembangunan
desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Pendataan di
tingkat Kecamatan. Susunan Tim Pelaksana Pendataan di tingkat Kecamatan :
Penanggungjawab adalah Camat;
Ketua adalah Sekretaris Camat;
Sekretaris adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
Anggota terdiri atas unsur perangkat daerah yang ada di kecamatan.
110
Kegiatan pendataan program pembangunan desa/kelurahan (meliputi
pengumpulan, rekapitulasi dan publikasi data program pembangunan
desa/kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Pelaksana Pendataan
di tingkat Kabupaten/Kota. Susunan Tim Pelaksana Pendataan di tingkat
Kabupaten/Kota :
Penanggungjawab adalah Kepala Kantor/Dinas/Badan PMD Kabupaten/ Kota;
Ketua adalah Kepala Bidang yang menangani pembangunan partisipatif
desa/kelurahan;
Anggota terdiri atas SKPD Kabupaten/Kota.
Tim Pelaksana Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Kegiatan pendataan program pembangunan desa/kelurahan (meliputi
pengumpulan, rekapitulasi dan publikasi data program pembangunan
desa/kelurahan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pelaksana Pendataan di
tingkat Provinsi. Susunan Tim Pelaksana Pendataan di tingkat Provinsi :
Penanggungjawab adalah Kepala Kantor/Dinas/Badan PMD Provinsi;
Ketua adalah Kepala Bidang setingkat eselon III pada Kantor/Dinas/Badan
PMD Provinsi;
Anggota terdiri atas SKPD Provinsi.
Tim Pelaksana Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan di tingkat
Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
Pendataan pelaksanaan program pembangunan desa/kelurahan, meliputi
pengumpulan, rekapitulasi dan publikasi data program pembangunan
desa/kelurahan. Pelaksanaan pendataan program pembangunan desa/kelurahan
111
dilakukan secara berjenjang pada akhir tahun. Pendataan pelaksanaan program
pembangunan desa/kelurahan, berupa :
a. Penyiapan instrumen atau format pengumpulan data (instrumen terlampir);
b. Penyiapan Tim Pendataan Desa/Kelurahan;
c. Pelaksanaan pengumpulan data;
d. Publikasi data program pembangunan desa/kelurahan.
7.6. PENDAYAGUNAAN DATA
Pendayagunaan data program pembangunan desa/kelurahan diarahkan
pada pemanfaatan data untuk pembangunan di desa/kelurahan dalam rangka
mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi
dan pelestarian kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat,
pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa, kelurahan dan lembaga masyarakat.
Pendayagunaan data program pembangunan desa dimanfaatkan untuk :
a. Mengetahui karakteristik model program pembangunan desa/ kelurahan dan
permasalahan pembangunan di setiap desa/kelurahan;
b. Bahan masukan strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan
partisipatif berbasis masyarakat yang menjadi pedoman dalam penentuan
arah program pembangunan desa/ kelurahan;
c. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kebijakan dan program
pembangunan desa/kelurahan;
d. Menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju pembangunan
desa/kelurahan;
112
e. Penyediaan bahan penilaian dan pengukuran kinerja pembangunan
desa/kelurahan;
f. Lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
7.7. PELAPORAN
Pelaporan kerja Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan
desa/kelurahan sebagai berikut :
Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan pendataan program
pembangunan desa/kelurahan kepada Camat;
Camat melaporkan pelaksanaan pendataan program pembangunan
desa/kelurahan di Kecamatan kepada Bupati/Walikota;
Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pendataan program pembangunan
desa/kelurahan tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur;
Gubernur melaporkan pelaksanaan pendataan program pembangunan
desa/kelurahan di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
7.8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pendataan dan
pendayagunaan data program pembangunan desa/ kelurahan, meliputi :
a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pendataan, publikasi dan
pendayagunaan data program pembangunan desa/kelurahan;
113
b. Memberikan bimbingan, supervise, monitoring, evaluasi dan koordinasi
pelaksanaan pendataan dan pendayagunaan data program pembangunan
desa/kelurahan;
c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengelola program
pembangunan desa/kelurahan di daerah dan desa/ kelurahan;
d. Memberikan pedoman pelatihan penyusunan dan pendayagunaan
pendataan program pembangunan desa/kelurahan; dan
e. Pembinaan lainnya yang diperlukan.
Pembinaan Pemerintah Provinsi juga meliputi :
a. Menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk penyusunan
dan pendayagunaan pendataan program pembangunan desa/kelurahan;
b. Menfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data pendataan program
pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten/Kota;
c. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan dan
pendayagunaan pendataan program pembangunan desa/kelurahan skala
provinsi;
d. Melakukan upaya percepatan penyediaan data program pembangunan
desa/kelurahan tingkat provinsi; dan
e. Melaksanakan orientasi dan pelatihan bagi pengelola program
pembangunan desa/kelurahan di tingkat propinsi.
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat melakukan pembinaan dan
pengawasan teknis pelaksanaan pendataan, publikasi dan pendayagunaan data
desa/kelurahan, meliputi :
114
a. Menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota untuk
penyusunan dan pendayagunaan pendataan program pembangunan
desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
b. Menfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data program pembangunan
desa/kelurahan di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
c. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan dan
pendayagunaan data program pembangunan desa/kelurahan skala
kabupaten/kota;
d. Melakukan upaya percepatan penyediaan data program pembangunan
desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota;
e. Melaksanakan orientasi dan pelatihan bagi kelompok kerja pengelola
program pembangunan desa/kelurahan di tingkat kabupaten/kota,
kecamatan dan desa/kelurahan.
Pembinaan teknis dan pengawasan Camat, meliputi :
a. Menfasilitasi dukungan pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja
desa serta anggaran kelurahan untuk penyusunan dan pendayagunaan
pendataan program pembangunan desa/kelurahan;
b. Menfasilitasi pembentukan tim pendataan program pembangunan
desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan;
c. Menfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data pendataan program
pembangunan desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
d. Melakukan upaya percepatan penyediaan data program pembangunan
desa/kelurahan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
115
e. Menfasilitasi koordinasi SKPD dalam pendayagunaan data program
pembangunan desa/kelurahan di tingkat kecamatan.
7.9. PENDANAAN
Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendataan,
rekapitulasi, publikasi dan pendayagunaan data program pembangunan
desa/kelurahan dibebankan kepada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
e. Bantuan luar negeri;
f. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
116
I.1. Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa/Kelurahan yang Dibiayai APBN, Tahun …….
No. Prov./Kab./Kota/ Kec./Desa/Kel
Jenis Kegiatan/ Program
Penanggungjawab
Sumber Pembiayaan Jumlah
(Rp.) Dekonsentrasi Tugas
Pembantuan BLN
1 2 3 4 5 6 7 8
a.n. Menteri Dalam Negeri
( ……………………………. )
117
I.2. Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa/Kelurahan yang Dibiayai APBD Provinsi, Tahun …….
No. Desa/Kelurahan Jenis Kegiatan/
Program Penanggungjawab
Sumber Pembiayaan Jumlah
(Rp.) APBD Prov. APBD
Kab/Kota
1 2 3 4 5 6 7
a.n. Gubernur ……….
( ……………………………. )
118
I.3. Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa/Kelurahan yang Dibiayai APBDes, Anggaran Kelurahan, Swadaya dan Pihak Ketiga, Tahun …….
No. Prov./Kab./Kota/
Kec./Desa/Kel Jenis Kegiatan/
Program Penanggungjawab
Sumber Pembiayaan Jumlah
(Rp.) APBDes Anggaran Kelurahan
Swadaya Pihak ke III
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Keterangan : Form ini diisi dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat
a.n. Menteri Dalam Negeri
( ……………………………. )
119
II. 1. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun ………
Desa/Kelurahan : ……………………………… Kecamatan : ……………………………… Kabupaten/Kota : ……………………………… Provinsi : ………………………………
Untuk Desa/Kelurahan
No. Lokasi
Kegiatan Nama
Kegiatan
Sasaran/ Kegiatan
Pokok
Sumber Pembiayaan
Jumlah Biaya
Instansi/Lembaga Penanggungjawab/Pelaksana
Ket Pusat Prov.
Kab/Kota
Kec. Desa/ Kel.
Dusun/ Lingk/ RT/RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…………………., ………………
Kepala Desa/Kelurahan
( ……………………………. )
120
PETUNJUK PENGISIAN
II.1. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
a. Lampiran II.1 adalah kode untuk format (daftar isian) Desa atau Kelurahan. Format ini
dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari hasil pendataan program
pembangunan Desa/Kelurahan di tiap Desa/Kelurahan menurut lokasi, nama
program/kegiatan, sasaran kegiatan pokok, sumber pembiayaan, jumlah biaya dan
instansi/lembaga yang bertanggung jawab.
b. Kolom (1) cukup jelas.
c. Kolom (2) diisi dengan lokasi kegiatan (Dusun, Kampung, RW/RT yang bersangkutan.
d. Kolom (3) diisi nama program/kegiatan, misalnya Program pembangunan jalan desa
dan lain-lain.
e. Kolom (4) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan, misalnya penyuluhan
kelompok tani, kursus/latihan PKK dan lain-lain.
f. Kolom (5) diisi sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan, misalnya APBN,
APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, APBDes, Kerjasama pihak ketiga, Bantuan pihak luar
negeri dan lain-lain.
g. Kolom (6) diisi jumlah seluruh biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut,
merupakan gabungan berbagai sumber biaya.
h. Kolom (7) s.d. (12) diisi nama instansi (SKPD/lembaga) penanggung jawab/pelaksana
di setiap tingkat pemerintahan sampai tingkat Dusun, Kampung, RW/RT dan lain-lain.
i. Kolom (13) diisi dengan keterangan, seperti tanggal dan bulan kegiatan mulai
dilaksanakan dan lain-lain.
121
II. 2. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun ………
Kecamatan : ……………………………… Kabupaten/Kota : ……………………………… Provinsi : ………………………………
Untuk Kecamatan
No. Lokasi
Kegiatan Nama Kegiatan
Sasaran/ Kegiatan
Pokok
Sumber Pembiayaan
Jumlah Biaya
Instansi/Lembaga Penanggungjawab/ Pelaksana
Ket
Pusat Prov. Kab/ Kota
Kec. Desa/ Kel.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…………………., ………………
Camat ……………
( ……………………………. )
122
PETUNJUK PENGISIAN
II.2. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
a. Lampiran II.2 diisi oleh Kecamatan. Format ini dimaksudkan sebagai daftar
inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan
menurut Desa/Kelurahan, nama program/kegiatan, sasaran kegiatan pokok, sumber
pembiayaan, jumlah biaya dan instansi (SKPD)/lembaga yang bertanggung jawab.
b. Kolom (1) cukup jelas.
c. Kolom (2) diisi dengan lokasi Desa/Kelurahan.
d. Kolom (3) diisi nama program/kegiatan, antar Desa/Kelurahan satu sama lainnya
program/kegiatan bisa lebih dari satu sesuai dengan kenyataan.
e. Kolom (4) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan, misalnya peningkatan
keterampilan bagi 10 orang kelompok Dasa Wisma dalam rangka penanggulangan
demam berdarah, pembangunan 3 unit ruang SD dan lain-lain.
f. Kolom (5) diisi sumber pembiayaan, misalnya APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota,
APBDes, Kerjasama pihak ketiga, Bantuan pihak luar negeri, Swadaya masyarakat
dan lain-lain.
g. Kolom (6) diisi total jumlah seluruh biaya dari kolom (5) dan dalam satu kegiatan
pembiayaannya bisa berasal dari berbagai sumber supaya dijumlahkan.
h. Kolom (7) s.d. (11) diisi nama instansi (SKPD/lembaga) penanggung jawab/pelaksana
di semua tingkatan pemerintahan.
i. Kolom (12) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau
memperjelas data/informasi yang disajikan.
123
II. 3. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBN Tahun ………
Kabupaten/Kota : ……………………………… Provinsi : ………………………………
Untuk Kabupaten/Kota
No. Kegiatan Kode
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
(Kecamatan)
Sasaran/ Kegiatan
Pokok
Sumber Biaya Penanggungjawab
Ket APBN BLN
Jumlah (Rp.)
Prov. Kab/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…………………., ………………
a.n. Bupati/Walikota …………… Ka. BPMD/PMD
( ……………………………. )
124
PETUNJUK PENGISIAN
II.3. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
a. Lampiran II.3 diisi oleh Kabupaten/Kota. Format ini dimaksudkan sebagai daftar
inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang dananya
bersumber dari APBN, APBN Provinsi/Kabupaten/Kota memuat kegiatan-kegiatan
dari bagian SKPD, program/kegiatan/kode kegiatan, lokasi kegiatan di Kecamatan,
Desa, Kelurahan, sasaran pokok kegiatan, sumber biaya dan instansi (SKPD)/
lembaga yang bertanggung jawab.
b. Kolom (1) cukup jelas.
c. Kolom (2) diisi dengan kegiatan-kegiatn SKPD.
d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan sesuai Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK/
DIPA) Kabupaten/Kota.
e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan/program di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
f. Kolom (5) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan tersebut, misalnya melatih
dan memberikan bantuan modal kepada anggota kelompok masyarakat
Desa/Kelurahan 20 orang untuk membudidayakan rumput laut dalam rangka
peningkatan pendapatan masyarakat Desa/Kelurahan dan lain-lain.
g. Kolom (6) s.d. (8) diisi jumlah biaya menurut sumber pembiayaan dan jumlah
keseluruhannya.
h. Kolom (9) s.d. (10) diisi dengan nama instansi (SKPD/lembaga) penanggung
jawab/pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
i. Kolom (11) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau
memperjelas data/informasi yang disajikan.
Catatan :
Dalam inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di pusat (APBN)
didasarkan pada DIPA/Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK) yang bersangkutan.
125
II. 4. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBD Kabupaten/Kota Tahun ………
Kabupaten/Kota : ……………………………… Provinsi : ……………………………… Untuk Kabupaten/Kota
No. Kegiatan Kode
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
(Kecamatan)
Sasaran/ Kegiatan
Pokok
Sumber Biaya Penanggungjawab
Ket APBN BLN
Jumlah (Rp.)
Prov. Kab/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…………………., ………………
a.n. Bupati/Walikota ……………
( ……………………………. )
126
PETUNJUK PENGISIAN
II.4. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
a. Lampiran II.4 diisi oleh Kabupaten/Kota. Format ini dimaksudkan sebagai daftar
inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang dananya
bersumber dari APBN, APBN Kabupaten/Kota menurut SKPD, program/kegiatan
lokasi kegiatan, sumber pembiayaan dan instansi (SKPD)/lembaga yang bertanggung
jawab.
b. Kolom (1) cukup jelas.
c. Kolom (2) diisi dengan nama SKPD, bagian SKPD, program dan kegiatannya
Misalnya : SKPD Koperasi
Sub SKPD Usaha Kecil dan Menengah
a.1) Program lembaga ekonomi pedesaan
b.2) dan lain-lain
d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan sesuai Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK)/
DIPA-nya.
e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan/program di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
f. Kolom (5) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan tersebut, misalnya
penyediaan bibit cengkeh/sawit 10.000 pohon untuk 10 orang petani cengkeh/sawit,
dan lain-lain.
g. Kolom (6) s.d. (8) diisi jumlah biaya menurut sumber pembiayaan dan jumlah
keseluruhannya.
h. Kolom (9) s.d. (10) diisi dengan nama instansi (SKPD/lembaga) penanggung
jawab/pelaksana di Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
i. Kolom (11) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau
memperjelas data/informasi yang disajikan.
Catatan :
Dalam inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang bersumber
dari APBN Kabupaten/Kota didasarkan pada DASK/DIPA Kabupaten/Kota dan PO
kegiatan yang bersangkutan.
127
II. 5. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBD Provinsi Tahun ………
Kabupaten/Kota : ……………………………… Provinsi : ……………………………… Untuk Kabupaten/Kota
No. Kegiatan Kode
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
(Kec/ Des/Kel)
Sasaran/ Kegiatan
Pokok
Sumber Biaya Penanggungjawab
Ket APBN BLN
Jumlah (Rp.)
Prov. Kab/ Kota
Kec.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…………………., ………………
a.n. Bupati/Walikota ……………
( ……………………………. )
128
PETUNJUK PENGISIAN
II.5. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
Berdasarkan APBD Provinsi
a. Lampiran II.5 diisi oleh Kabupaten/Kota. Format ini dimaksudkan sebagai daftar
inventarisasi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang dananya
bersumber dari APBD/DASK Provinsi menurut urusan wajib, program/kegiatan, kode
kegiatan, lokasi kegiatan di Kecamatan (Desa/Kelurahan), sasaran kegiatn pokok,
sumber pembiayaan dan instansi (SKPD)/lembaga yang bertanggung jawab.
b. Kolom (1) cukup jelas.
c. Kolom (2) diisi dengan nama program dan kegiatan SKPD.
Misalnya : Urusan Wajib di sektor pembangunan daerah, desa dan kota
Sub Sektor pembangunan daerah dan kota
a. Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
1) kegiatan irigasi pertanian
2) dan lain-lain
d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan.
e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan/program di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
f. Kolom (5) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan tersebut, misalnya
pembangunan jalan sepanjang 5 km dalam rangka membuka isolasi di Desa-Desa
terpencil yang meliputi Desa ….., Desa …… dan Desa …… dan lain-lain.
g. Kolom (6) s.d. (8) diisi jumlah biaya menurut sumber pembiayaan dan jumlah
keseluruhannya.
h. Kolom (9) s.d. (11) diisi dengan nama instansi (SKPD/lembaga) penanggung
jawab/pelaksana sesuai tingkatan pemerintahan yang diminta.
i. Kolom (12) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau
memperjelas data/informasi yang disajikan.
129
II. 6. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan APBN Provinsi Tahun ………
Provinsi : ……………………………… Untuk Provinsi
No. Kegiatan Kode
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
(Kab/Kota)
Sasaran/ Kegiatan
Pokok
Sumber Biaya Penanggungjawab
Ket APBN BLN
Jumlah (Rp.)
Pusat Prov. Kab/ Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…………………., ………………
a.n. Gubernur ……………
( ……………………………. )
130
PETUNJUK PENGISIAN
II.6. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
Berdasarkan APBN Provinsi
a. Lampiran II.6 diisi oleh Provinsi. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi
pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang dananya bersumber dari
APBN (SKP Pusat dan Program-Program Khusus) di masing-masing Provinsi
menurut SKPD Provinsi yang berupa urusan wajib maupun pilihan, program/kegiatan
pokok, sumber pembiayaan dan instansi (SKP Pusat atau SKPD)/lembaga yang
bertanggung jawab.
b. Kolom (1) cukup jelas.
c. Kolom (2) diisi dengan nama SKP-Pusat/SKPD (sektor), program dan kegiatan sesuai
DIPA Daerah/DASK, dan PO.
d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan sesuai Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK)/
DIPA daerah, PO.
e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan/program di Kabupaten/Kota.
f. Kolom (5) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan tersebut secara singkat dan
jelas.
g. Kolom (6) s.d. (8) diisi jumlah biaya menurut sumber pembiayaan dan jumlah
keseluruhannya sepanjang yang mengenai APBN (supaya dibedakan antara APBN
rupiah murni baik dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan) dan APBN
Bantuan Luar Negeri baik pinjaman maupun hibah.
h. Kolom (9) s.d. (11) diisi dengan nama instansi (SKP Pusat/SKPD/lembaga)
penanggung jawab/pelaksana di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
i. Kolom (12) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau
memperjelas data/informasi yang disajikan.
Catatan :
Dalam mengisi format II.6 ini supaya didasarkan DIPA atau DIPDA/DASK Provinsi,
Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan kriteria Pendataan
Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
131
II. 7. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Berdasarkan Tahun ……… Provinsi : ……………………………… Untuk Provinsi
No. Kegiatan Urusan
Wajib/Pilihan Kode
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
(Kab/Kota)
Sasaran/ Kegiatan
Pokok
Sumber Biaya Penanggungjawab
Ket APBN BLN
Jumlah (Rp.)
Prov. Kab/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…………………., ………………
a.n. Gubernur ……………
( ……………………………. )
132
PETUNJUK PENGISIAN
II.7. Inventarisasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
a. Lampiran II.7 diisi oleh Provinsi. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi
pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang dananya bersumber dari
APBD/DASK Provinsi di tiap Provinsi menurut SKPD Provinsi dan uraian
program/kegiatan wajib/pilihan, kode program/kegiatan, lokasi kegiatan di
Kabupaten/Kota, sasaran kegiatan pokok, sumber pembiayaan dan instansi (SKPD
Provinsi)/lembaga yang bertanggung jawab.
b. Kolom (1) cukup jelas.
c. Kolom (2) diisi dengan nama SKPD Provinsi dan uraian sesuai DIPDA/DASK Provinsi.
d. Kolom (3) diisi kode program/kegiatan sesuai DIPDA/DASK/PO Provinsi.
e. Kolom (4) diisi lokasi kegiatan/program di Kabupaten/Kota.
f. Kolom (5) diisi sasaran kegiatan pokok program/kegiatan tersebut secara singkat dan
jelas.
g. Kolom (6) s.d. (8) diisi jumlah biaya menurut sumber pembiayaan dan jumlah
keseluruhannya.
h. Kolom (9) s.d. (10) diisi dengan nama instansi (SKPD) sebagai penanggung jawab.
i. Kolom (11) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau
memperjelas data/informasi yang disajikan.
133
III. 1. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan, Tahun ……… Desa/Kelurahan : ……………………………… Kecamatan : ……………………………… Kabupaten/Kota : ……………………………… Provinsi : ……………………………… Untuk Desa/Kelurahan
No. Lokasi
Program/ Kegiatan
Kegiatan
Sumber Biaya (dalam Rp. 000,-)
Ket APBN
APBN Prov
APBN Kab/ Kota
APB Desa
BLN
Kerjasama
pihak ketiga
Swadaya Masya-rakat
Lain-lain Bantuan
Jumlah Dana
Keselu-ruhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…………………., ………………
Kepala Desa/Kelurahan ……………
( ……………………………. )
134
PETUNJUK PENGISIAN
III.1. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
a. Lampiran III.1. diisi oleh Desa/Kelurahan. Format merupakan daftar rekapitulsi
pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan bagi masing-masing Desa/
Kelurahan menurut lokasi program/kegiatan, sumber pembiayaan dan jumlah
keseluruhan biaya program/kegiatan.
b. Kolom (1) cukup jelas.
c. Kolom (2) diisi dengan lokasi kegiatan/program, seperti Dusun, Lingkungan, RW/RT di
lingungan Desa/Kelurahan tersebut.
d. Kolom (3) diisi jumlah program/kegiatan dengan menjumlahkan program/kegiatan
yang terdapat di masing-masing lokasi program/kegiatan.
e. Kolom (4) s.d. (12) diisi dengan sumber/jumlah biaya untuk melaksanakan semua
kegiatan di masing-masing lokasi kegiatan menurut sumbernya. Jika berasal dari
berbagai macam sumber, cantumkan sumbernya. Selanjutnya jumlah
keseluruhannya.
f. Kolom (13) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau
memperjelas data/informasi yang disajikan.
Catatan :
Rekapitulasi (Lampiran III.1) ini dilaporkan ke Kecamatan.
135
III. 2. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan, Tahun ……… Kecamatan : ……………………………… Kabupaten/Kota : ……………………………… Provinsi : ……………………………… Untuk Kecamatan
No. Lokasi
Desa/Kel.
Jumlah Program/Kegiatan
Sumber Biaya (dalam Rp. 000,-)
Ket APBN
APBN Prov
APBN Kab/ Kota
APB Desa
BLN
Kerja sama pihak ketiga
Swadaya Masya-rakat
Lain-lain Bantuan
Jumlah Dana
Keselu-ruhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…………………., ………………
Camat ……………
( ……………………………. )
136
PETUNJUK PENGISIAN
III.2. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
a. Lampiran III.2. diisi oleh Kecamatan. Format ini dimaksudkan sebagai daftar
rekapitulsi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan
menurut lokasi program/kegiatan, jumlah program/kegiatan, sumber pembiayaan dan
jumlah keseluruhan biaya.
b. Kolom (1) cukup jelas.
c. Kolom (2) diisi dengan lokasi Desa/Kelurahan.
d. Kolom (3) diisi jumlah program/kegiatan, sumber pembiayaan dan jumlah biaya
keseluruhannya.
e. Kolom (4) s.d. (11) diisi dengan jumlah biaya menurut sumber biaya untuk
melaksanakan semua kegiatan di masing-masing Desa atau keseluruhan yang
bersangkutan.
f. Kolom (12) diisi dengan penjumlahan seluruh biaya dari kolom (4) s.d. (11).
g. Kolom (13) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau
memperjelas data/informasi yang disajikan.
Catatan :
Rekapitulasi (Lampiran III.2) ini dikirimkan ke Kabupaten.
137
III. 3. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan menurut Satuan Kerja Tahun ……… Kabupaten/Kota : ……………………………… Provinsi : ……………………………… Untuk Kabupaten/Kota
No. Satuan Kerja
(Sektor) Jumlah Program/
Kegiatan
Sumber Biaya (dalam Rp. 000,-)
APBN APBN Prov APBN Kab/
Kota BLN
Total Jumlah
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
…………………., ………………
a.n. Bupati/Walikota ……………
( ……………………………. )
138
PETUNJUK PENGISIAN
III.3. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
menurut Satuan Kerja
a. Lampiran III.3. diisi oleh Kabupaten/Kota. Format ini dimaksudkan sebagai daftar
rekapitulsi pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan yang bersumber dari
APBN, APBD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Bantuan Luar Negeri (BLN) yang
diperkirakan masuk Desa/Kelurahan di tiap Kabupaten/Kota menurut satuan kerja
(sector).
b. Kolom (1) cukup jelas.
c. Kolom (2) diisi dengan nama sektor (satker), misalnya satker pertanian dan
pengairan. Nomenklatur untuk APBN disebut satker, untuk APBD (Provinsi/Kab/Kota)
disebut Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD).
d. Kolom (3) diisi jumlah program/kegiatan dengan menjumlahkan total kegiatan sesuai
satker dan SKPD masing-masing.
e. Kolom (4) s.d. (8) diisi dengan jumlah biaya menurut sumber biaya untuk
melaksanakan semua kegiatan di masing-masing Desa atau keseluruhan yang
bersangkutan.
f. Kolom (9) diisi dengan penjumlahan seluruh biaya dari kolom (4) s.d. (11).
g. Kolom (13) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau
memperjelas data/informasi yang disajikan.
Catatan :
Rekapitulasi (Lampiran III.3) ini dikirimkan ke Provinsi.
139
III. 4. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan yang Diperkiranan Masuk Ke Desa/Kelurahan Tahun ……… Provinsi : ……………………………… Untuk Provinsi
No. Kegiatan SKPD Jumlah Program/
Kegiatan
Sumber Biaya (dalam Rp. 000,-)
APBN APBN Prov APBN Kab/
Kota BLN
Jumlah Dana
Keseluruhan Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Keterangan : Form ini diisi oleh Provinsi dan disahkan oleh Gubernur c.q. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD dan dilaporkan ke Departemen Dalam Negeri c.q. Ditjen PMD
…………………., ………………
a.n. Gubernur …………… Kepala BPMD
( ……………………………. )
140
PETUNJUK PENGISIAN
III.4. Laporan Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/
Kelurahan yang Diperkiranan Masuk Ke Desa/Kelurahan
a. Lampiran III.4. diisi oleh Provinsi. Format ini dimaksudkan sebagai daftar rekapitulsi
pendataan program pembangunan yang diperkirakan masuk Desa/Kelurahan
(Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan) untuk tiap Provinsi menurut
kegiatan SKPD/sektor jumlah kegiatan, dan sumber pembiayaan tiap tahun anggaran.
b. Kolom (1) cukup jelas.
c. Kolom (2) diisi dengan nama program/kegiatan SKPD (sektor).
d. Kolom (3) diisi jumlah program/kegiatan dari masing-masing SKP Pusat dan SKPD
(sektor di Provinsi).
e. Kolom (4) s.d. (7) diisi dengan jumlah biaya menurut sumber biaya dan jumlah dana
keseluruhannya.
f. Kolom (8) diisi dengan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau
memperjelas data/informasi yang disajikan.
141
7.10. LATIHAN
1. Peserta pelatihan secara berkelompok mempraktekkan Pengisian Form
Pendataan Rencana Program Pembangunan Desa/Kelurahan dan Form Laporan
Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
2. Peserta pelatihan secara individu mempraktekkan Pengisian Form Pendataan
Rencana Program Pembangunan Desa/Kelurahan dan Form Laporan
Rekapitulasi Pendataan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
Recommended