View
222
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana
Kerja Pemerintah (RKP). Bagi daerah, amanat undang-undang tersebut
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengatur tata cara
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan. Pedoman teknis untuk peraturan ini adalah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan sebuah organisasi
untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan
untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber
daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat
digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social,
2
Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic,
Ecological, Regulatory).
Perencanaan strategis (strategic planning) adalah sebuah alat manajemen
yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan
proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah
sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini
untuk mereka bekerja menuju lima tahun ke depan (Kerzner, 2001).
Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan dalam rangka
mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan organisasi
haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses
perencanaan strategis (Brown, 2005). Kemampuan dalam berbagai
bidang harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah
senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan stategis (Skinner, 1969).
Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen
perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli (misalnya
Ansoff, 1965; Anthony, 1965; Lorange, 1980; Steiner, 1979). Lorange
(1980), menuliskan bahwa strategic planning adalah kegiatan yang
mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah organisasi,
sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan
perubahan maka itu adalah kegagalan.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan
merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja
daerah. Renstra memuat visi, misi, arah kebijakan teknis, dan indikasi
rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi
pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap
satuan kerja perangkat daerah.
3
Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun
regional/daerah, mengharuskan birokrasi (pemerintah pusat dan daerah)
untuk mengkaji ulang dasar pendekatan (paradigma) dan sistem
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada
terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang
demokratis, desentralistis, partisipatif, transparan, profesional,
berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan
akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dalam
menghadapi berbagai tantangan tersebut, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, berperan memberikan dukungan melalui kebijakan
perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut serta Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Rencana Strategis
dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan
kelemahan internal dengan mengacu dan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
I.2. Landasan Hukum
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bantul disusun dengan didasarkan
pada:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang
telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4124;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
5
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bantul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2001-2025
Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030;
18. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul.
I.3. Maksud dan Tujuan
Dengan berpedoman pada dokumen RPJM Daerah Tahun 2011-2015
maka Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerahnya
6
menjabarkan dokumen RPJMD ke dalam Renstra SKPD yang berisi
berbagai pilihan program/kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan
selama lima tahun ke depan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah juga
diwajibkan menyusun Renstra SKPD yang isi dan substansinya mencakup
indikasi rencana program dan kegiatan beserta tolok ukurnya.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka Renstra Bappeda ini disusun dengan
maksud sebagai berikut:
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda Kabupaten Bantul dalam
menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan
dibiayai dari APBD setempat dan sumber pembiayaan lainnya;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Bappeda sekarang
sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka
mewujudkan visi dan misi organisasi;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai
tujuan pelaksanaan kerja dengan cara menyusun program dan
kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami dan
menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional
tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
I.4. Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Dokumen Renstra Bappeda disusun dengan mengacu RPJM Daerah
Kabupaten Bantul tahun 2011-2015. Hal ini dimaksudkan agar rencana
besar yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Bantul, dilihat dari
7
fungsi institusi Bappeda dalam melaksanakan kewenangan di bidang
perencanaan, dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Dengan demikian diharapkan hasil akhirnya adalah dokumen
rencana yang sinergis dan terpadu dalam aspek perencanaan
pembangunan daerah dengan harapan agar dalam implementasinya
diperoleh hasil yang tepat dan terarah.
Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen lainnya disajikan
dalam gambar di bawah ini.
Gambar 1
Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
I.5. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bantul ini disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
RRPPJJPP
NNAASS//PPRROOPP
&&
RRTTRR NNAASS
RRPPJJPP
DDAAEERRAAHH
RRPPJJMM
NNAASS//PPRROOPP
&&
RRTTRR PPRROOPP
RRPPJJMM
DDAAEERRAAHH
RREENNSSTTRRAA
SSKKPPDD
RRKKPP
NNAASS//PPRROOPP
RRAAPPBBDD
RRKKAA
SSKKPPDD
AAPPBBDD
RRIINNCCIIAANN
AAPPBBDD
UUUU.. NNoo.. 2255//0044
SSPPPPNN
DDAAEERRAAHH
PPUUSSAATT//
PPRROOPPIINNSSII
RRKKPP
DDAAEERRAAHH
RREENNJJAA
SSKKPPDD
UUUU.. NNoo.. 1177//0033
KKNN
PPeeddoommaann
PPeeddoommaann
PPeeddoommaann
PPeeddoommaann
DDiijjaabbaarrkkaann
DDiijjaabbaarrkkaann
MMeemmppeerrhhaattiikkaann AAccuuaann
DDiiaaccuu
PPeeddoommaann
PPeeddoommaann
RRTTRRWW
KKAABB..
AAccuuaann
8
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan
hukum, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan dengan dokumen
perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
Bab ini menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Bappeda menurut
Perda Pembentukan Bappeda Nomor 40 Tahun 2000 serta prediksi
perjalanan organisasi pada lima tahun yang akan datang yang akan
digunakan sebagai landasan menyusun indikasi rencana
program/kegiatan. Selain itu juga disertakan struktur organisasi dan
sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda.
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini berisi analisis terhadap kondisi Bappeda tahun 2010 dengan
menggunakan instrumen analisis SWOT sehingga diperoleh isu-isu
strategis. Selain itu juga disertakan identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan Bappeda; telaahan visi, misi, dan program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra
Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan
hidup strategis; dan penentuan isu-isu strategis.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini memuat rumusan visi dan misi Bappeda dalam rangka mencapai
visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM dengan sejauh
mungkin menggunakan ungkapan dan pernyataan yang bersifat
matematis dan konkrit sehingga mudah menentukan target kinerja yang
diharapkan. Selanjutnya, visi dan misi dijabarkan ke dalam tujuan,
9
kebijakan, dan strategi. Dalam bab ini juga diuraikan tujuan dan sasaran
jangka menengah Bappeda.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Seluruh rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan
anggaran indikatifnya selama lima tahun ke depan akan diuraikan dalam
bab ini.
BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA
Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
BAB VII. PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan harapan-harapan yang ingin dicapai
Bappeda selama lima tahun ke depan.
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
Di era otonomi daerah, kepentingan daerah dan masyarakat daerah dengan
tujuan utama dicapainya kemandirian daerah dan masyarakat, membutuhkan
lembaga dan aparat pemerintahan yang terfokus kepada keberadaan daerah
dan masyarakat. Dengan perubahan dan tuntutan lingkungan yang demikian
cepat serta kompetisi yang demikian ketat, dibutuhkan lembaga yang tidak
terlalu besar dengan aparatur yang memiliki kompetensi yang tinggi terutama
dalam aspek perencanaan. Hal ini erat berkaitan dengan upaya mencapai
tujuan otonomi, yaitu kemandirian daerah dan masyarakat yang sesuai dengan
potensi dan permasalahan masing-masing.
Organisasi birokrasi pemerintah haruslah dilepaskan dari keterikatan pada pola
kontrol dan perintah serta lebih mengarah kepada memberikan arah,
mendorong kreativitas dan pemberdayaan. Ini berarti bahwa pengaturan
kelembagaan birokrasi pemerintahan di Bantul harus tidak terlalu terikat dan
terbentuk dalam hierarki yang ketat dan kaku serta birokratis.
Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian tujuan otonomi yang dituntut cepat
dan kompetitif, maka dibutuhkan aparatur atau birokrat yang tidak terlalu
terikat kepada peraturan dan kepada kekuasaan atau kewenangan. Dalam
bahasa konsep administrasi publik disebut sebagai “loose and tight principles”
(loose rule and regulation and tight in political commitment not political
authority). Hal ini tidak berarti bahwa aparat atau birokrat demi otonomi atau
demi kewenangan, mengabaikan peraturan atau perundang-undangan tetapi
jangan sampai dalam rangka pelaksaan otonomi, peraturan dan perundang-
undangan sangat kaku dan membelenggu aparat atau birokrat sehingga
mematikan inisiatif dan kreativitas mereka dalam perencanaan maupun
pelaksanaan pembangunan daerah.
11
Otoritas atau kewenangan perlu ada dan berada pada jalur yang benar, tetapi
tidak berarti bahwa penerapannya terlalu kaku atau tidak fleksibel. Yang
menjadi pedoman, pegangan, dan arahan para aparat atau birokrat adalah
political commitment dalam bentuk visi, misi, RPJP, maupun RPJM. Yang
dipentingkan bukanlah semata-mata pada proses tetapi lebih menitikberatkan
kepada output, outcome, result, maupun dampaknya. Dan ini semua
sesungguhnya sudah terungkap di dalam pegangan visi, misi, RPJP maupun
RPJM yang disebut sebagai political commitment.
Era otonomi pada hakekatnya adalah era demokrasi di tingkat lokal, dalam hal
ini seharusnya dan sesungguhnya, pemerintahan dan pembangunan tidak lagi
difokuskan oleh atau kepada penguasa atau pemerintah tetapi lebih bertitik
tekan kepada kebutuhan dan keinginan rakyat atau masyarakat. Meskipun
tuntutan dan keinginan masyarkat sangat bervariasi, pemerintah atau
penguasa harus dapat mengenali untuk mengelolanya. Dalam era otonomi
yang demokratis tidak lagi pemerintah, birokrasi atau birokrat yang menjadi
agen tunggal tetapi “putting the customer’s (community) in the driver seat“.
Tuntutan, kebutuhan, dan keinginan masyarakatlah yang harus diutamakan,
dikarenakan masyarakatlah sebagai pelanggan dari pemerintah, birokrat atau
birokrasi. Untuk itulah diperlukan birokrasi dan birokrat yang cepat dan sensitif
terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Oleh karena itu dalam kebutuhan pengembangan organisasi Bappeda lima
tahun yang akan datang perlu dirumuskan secara seksama dengan
mempertimbangkan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung
tercapainya tujuan besar seperti yang telah dituangkan dalam RPJP dan RPJM
Daerah Kabupaten Bantul.
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 bahwa Bappeda
Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dalam lingkup perencanaan
12
dan pengendalian. Sedangkan tugas, fungsi, dan struktur organisasi
Bappeda termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bantul. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya
mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah;
d. penyelenggaraan urusan statistik;
e. penyiapan dan penyusunan laporan pertangungjawaban Bupati;
f. melaksanakan kesekretariatan Badan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16
Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
Sub Bagian Umum;
Sub Bagian Program; dan
Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
Sub Bidang Data, Statistik dan Pelaporan; dan
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
4. Bidang Perekonomian, terdiri atas:
Sub Bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Kelautan; dan
Sub Bidang Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.
5. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
Sub Bidang Sarana dan Prasarana dan Penataan Ruang; dan
Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
13
6. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan, terdiri atas:
Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
Sub Bidang Kesehatan;
7. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
Sub Bidang Pemerintahan; dan
Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
8. Bidang Pengendalian Program, terdiri atas:
Sub Bidang Penganggaran; dan
Sub Bidang Pengendalian.
9. Unit Pelaksana Teknis; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Sub Bagian
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Masing-masing Sub Bidang
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Unit Pelaksana Teknis
dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Struktur organisasi Bappeda
Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 1.
14
Gambar 1
Struktur Organisasi Bappeda
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Bagian Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
K E P A L A
SEKRETARIS
KA. SUB BAG. PRROGRAM
KA. SUB BAG. KEUANGAN & ASET
KA. SUB BAG. UMUM
KA.BID. DALITBANG
Ka.Sub Bid. Litbang
KA.BID. EKONOMI
Ka.Sub Bid. Data, Statistik
& Pelaporan
Ka.Sub Bid. Pertanian,
Peternakan, Kehutanan &
Kelautan
Ka.Sub Bid. Perindag, Jasa
dan Pariwisata
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KA.BID. SARPRASWIL
Ka.Sub Bid. Sarpras & Penataan
Ruang
KA.BID. PK2
Ka.Sub Bid. SDA dan LH
Ka.Sub Bid. Pendidikan &
Kebudayaan
Ka.Sub Bid. Kesehatanl
KA.BID. DALGRAM
Ka.Sub Bid. Penganggaran
Ka.Sub Bid. Pengendalian
KA.BID. PPM
Ka.Sub Bid. Pemerintahan
Ka.Sub Bid. Pemberdayaan
Masyarakat
15
2.2. Sumberdaya Bappeda
Sumberdaya Manusia
Variabel sumberdaya manusia, merupakan aspek dinamis yang
berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi untuk
menciptakan dokumen rencana, evaluasi, dan laporan implementasi
rencana secara tepat dan cepat sesuai perkembangan waktu. Variabel
sumberdaya manusia dapat dibedakan lagi berdasarkan sifat manusia
sebagai makhluk individu (SDM individual) maupun makhluk sosial
(SDM sosial/SDS). SDM individual adalah manusia yang berkualitas
yang tercermin dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan
pendapatannya; sedangkan SDS merupakan aspek budaya masing-
masing individu termasuk di dalamnya adat istiadat yang tercermin
pada perilaku masing-masing individu.
Mengingat kemudahan dan ketersediaan data yang ada di Bappeda
Bantul sampai saat ini untuk variabel sumberdaya manusia hanya
disajikan dalam konteks SDM individual. SDM Bappeda berdasarkan
golongan dan jenis kelamin (Desember 2010) adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Sumberdaya Manusia Bappeda
Golongan Laki-Laki Perempuan
I a 1 0 b 0 0
c 1 0 d 0 0
II a 1 0
b 1 0 c 1 0
d 3 1 III a 6 13
b 5 2
c 3 0 d 5 9
IV a 4 1 b 2 0
c 1 0 d - -
Sumber: Bappeda, 2010
16
SDM Bappeda berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan
(Desember 2010) adalah sebagai berikut:
Tabel 2
SDM Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan
Tingkat
Pendidikan
Laki-Laki Perempuan
SD 2 0
SLTP 2 0 SLTA 8 2
D-I 0 0 D-II 0 0
D-III 1 2
D-IV 0 0 S-1 11 16
S-2 11 5
Sumber: Bappeda, 2010
SDM Bappeda berdasarkan jabatan dan jenis kelamin (Desember
2010) adalah sebagai berikut:
Tabel 3
SDM Bappeda berdasarkan jabatan
Eselon Laki-Laki Perempuan
IIA - -
IIB 1 0
IIIA 1 0
IIIB 4 2
IVA 8 7
IVB 0 0
VA 0 0
VB 0 0
Sumber: Bappeda, 2010
Aset
Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda (Desember 2010)
pada dasarnya telah memenuhi persyaratan untuk sebuah kantor
pemerintah. Bappeda telah menempati satu gedung tersendiri yang
17
terdiri atas tiga lantai, termasuk di dalamnya adalah satu ruang
pertemuan yang cukup representatif. Dari sisi teknologi IT, seluruh
bidang telah dilengkapi dengan beberapa komputer, baik PC
maupun laptop, yang spesifikasinya telah memadai beserta
asesorinya. Namun meskipun demikian, dari sisi kuantitas mungkin
ada beberapa bidang yang masih memerlukan penambahan
komputer. Selain itu, untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan,
Bappeda memperoleh beberapa kendaraan roda empat dan
belasan kendaraan roda dua. Data seluruh aset yang dimiliki
Bappeda dapat dilihat pada Lampiran A.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.1. Jenis Pelayanan
Jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian
informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang
meliputi:
1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah;
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan
pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat,
Provinsi, dan Kecamatan, maupun horizontal yakni antar
SKPD Kabupaten;
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi,
transparan, dan terkoordinasi;
7. Memberikan informasi potensi pembangunan;
18
8. Memberikan fasilitasi dan perijinan penelitian, pengabdian
masyarakat, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
2.3.1. Kelompok Sasaran
Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda, maka
yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi
yaitu:
Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah)
dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang
perencanaan;
SKPD Kabupaten, dalam hal penyediaan panduan program
dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi
program;
Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan
partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan;
Kementeriaan dan instansi pusat dalam hal fasilitasi kegiatan
dan koordinasi program;
Perguruan tinggi dan mahasiswa dalam hal fasilitasi dan
penerbitan ijin penelitain, pengabdian masyarkat, dan KKN;
Masyarakat umum, dalam hal penyediaan informasi yang
berkaitan dengan potensi daerah dan pembangunan beserta
hasil-hasilnya.
2.3.1. Produk dan Kinerja Pelayanan
Produk dan kinerja pelayanan yang dilaksanakan Bappeda dapat
dilihat pada Tabel 4.
19
Tabel 4
Produk dan Pelayanan Bappeda Tahun 2010
No Produk Jumlah Keterangan
1 RPJPD 1 2 RTRW 1
3 RPJMD 1 4 RKPD 1
5 KUA Murni,
KUA Perubahan
1
1
6 PPAS Murni,
PPAS Perubahan
1
1
7 Izin Penelitian 1671
8 Data Umum 108
10 PDRB 1 11 Database Profil Daerah 1
12 Buku Saku Profil Daerah 1 13 LKPJ 2009 1
14 IPM 1
Sumber: Bappeda, 2010
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
2.3.1. Pengelolaan data/informasi
Pengelolaan data dimaksudkan agar data dan informasi yang
diperlukan segera dapat ditemukan dengan sajian yang informatif-
komunikatif dan sederhana. Pengelolaan data seperti ini bertujuan
agar pengguna data memiliki kemudahan dalam mengakses
data/informasi yang dibutuhkan. Penilaian tentang pengelolaan
adalah sampai dengan tersajinya data/informasi secara cepat,
mudah dan komunikatif berbasis TI. Sebagian besar data di
Bappeda masih belum mencapai taraf memudahkan penyajian
dalam waktu yang singkat.
2.3.2. Penyusunan dokumen rencana
Penyusunan dokumen rencana dimaksudkan untuk menyediakan
acuan kerja pembangunan bagi seluruh dinas/instansi selama
kurun waktu tertentu, dengan menggunakan data/informasi
beserta analisisnya serta melalui proses yang tepat. Tujuan
penyusunan dokumen-dokumen tersebut adalah untuk
20
mengarahkan keseluruhan gerak langkah pembangunan agar
berjalan dengan irama yang sama sesuai tujuan dan sasaran
pembangunan yang telah ditentukan. Tugas penyusunan dokumen
rencana pembangunan adalah merupakan pekerjaan inti dari
ketugasan Bappeda. Penyusunan dokumen rencana terbagi
menjadi dua yaitu rencana spasial dan rencana sektoral yang telah
mengadopsi rencana spasial.
2.3.3. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi rencana
Tugas koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi rencana
dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan yang telah
direncanakan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui
sejauh mana rencana dapat berjalan dan dijalankan di lapangan
serta mengetahui hasil (outcome) dan hambatan-hambatan dalam
pelaksanaannya. Pada tataran paling akhir adalah mengevaluasi
temuan di lapangan untuk mendapatkan umpan balik dalam
penyempurnaan dokumen rencana.
2.3.4. Pelaporan hasil implementasi rencana
Tugas pelaporan hasil implementasi rencana dimaksudkan untuk
dapat menyajikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.
Sedangkan tujuannya adalah untuk mengkaji kemungkinan
terjadinya kekurangan dan kelebihan dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana.
21
BAB III.
ISU-ISU STRATEGIS
Dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
Bappeda Kabupaten Bantul yang realistis, perlu mempertimbangkan isu-isu
strategis. Isu-isu strategis selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam
menyusun strategi yang akan ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran
jangka menengah tersebut.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Peta kondisi eksisting
No Peluang No Ancaman
1 Adanya komitmen pemerintah
Kab. Bantul untuk menjadikan
Bappeda sebagai satu-
satunya institusi pelaksana
koordinasi perencanaan
pembangunan daerah.
1 Masih adanya sisa-sisa
paradigma egoisme sektoral
yang masih dominan.
2 Banyaknya kerjasama yang
ditawarkan dari pihak luar
(antar daerah, investor,
negara donor dan masyarakat
dalam pembangunan daerah.
2 Belum semua stakeholders di
daerah memahami materi dan
esensi RPJP, RPJM, RKPD,
Renstra/Renja SKPD.
3 Adanya komitmen pemerintah
kabupaten Bantul untuk
berpihak kepada rakyat
secara konsisten.
3 Adanya kompetisi yang sangat
ketat antar daerah dalam
pembangunan dan peraihan
dana non APBD masing-masing
22
daerah otonom.
4 Adanya tuntutan dari rakyat,
DPRD, LSM dan pihak
swasta yang sangat dominan
agar birokrasi bekerja lebih
rpofesional.
4 Banyak daerah-daerah otonom
yang mempunyai komunikasi
dan kemampuan lobby tinggi.
5 Pesatnya perkembangan
Teknologi Informasi sangat
membantu dalam olah data,
analisis, peramalan dan
pengambilan keputusan serta
mudahnya akses terhadap
teknologi informasi.
5 Masih belum mantapnya sistem,
mekanisme peluncuran
anggaran dari pemerintah
propinsi dan pemerintah pusat.
6 Adanya komitmen pemerintah
untuk mewujudkan Good
Governance dalam seluruh
siklus manajemen
kepemerintahan.
6 Adanya kecenderungan dampak
negatif reformasi.
No Kekuatan No Kelemahan
1 Keberadaan Bappeda
sebagai perencana
pembangunan daerah yang
memiliki kewenangan
menyusun dan mengevaluasi
pelaksanaan rencana
pembangunan oleh masing-
masing SKPD
1 Belum tersedianya system
informasi perencanaan
pembangunan yang memadai
guna mendukung proses
perencanaan yang efisien dan
efektif
2 Ketersediaan sumber daya
manusia yang professional
2 Terbatasnya sarana prasarana
pendukung yang tersedia
23
dan berkualitas
3 Dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan
dan dokumen produk-produk
kegiatan Bappeda menjadi
acuan penentuan kebijakan
pembangunan daerah
3 Koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dengan (SKPD)
yang belum optimal
4 Penyusunan perencanaan
pembangunan daerah sudah
dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme yang berlaku
4 Ketersediaan data-data
pendukung untuk perencanaan
yang belum optimal
5 Kelembagaan institusi
perencanaan pembangunan
yang sudah optimal
5 Ketersediaan SDM yang masih
kurang
6 Koordinasi antar satuan kerja
dalam lingkup Bappeda yang
sudah cukup baik
6 Adanya kecenderungan dampak
negatif reformasi.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun
2010 – 2015
Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten bantul
Tahun 2011-2015.
Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu “Bantul Projotamansari
Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”.
Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah:
MISI 1: Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola
pemerintahan yang empatik
24
MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul
yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia
dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi
MISI 3: Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis
pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan
masyarakatyang responsif gender
MISI 4: Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan
memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra (Renstra SKPD
terkait di provinsi, Renstra SKPD periode sebelumnya)
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis dimaksud adalah sbb:
1. Kacenderungan semakin meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat
dan stake holder lainya dalam perencanaan pembangunan dan semakin
meningkatnya tuntutan agar aspirasi masyarakat bisa terakomodasi dalam
perencanaan pembangunan,
2. Tuntutan terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan daerah
yang berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat yang
menuntut ketersediaan sarana prasarana dan kesiapan SDM di bidang
perencanaan pembangunan,
25
4. Perkembangan pembangunan wilayah yang sangat pesat baik yang
berdimensi nasional maupun regional sehingga menuntut kesiapan aparat
perencanaan dalam melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
pembangunan yang berbasis wilayah,
5. Meningkatnya pengawasan ekternal baik yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga formal maupun non formal seperti LSM dan Perguruan Tinggi
yang menuntut implementasi dari prinsip-prinsip good goverment,
26
BAB IV.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
Rumusan visi dan misi unit kerja (SKPD) Bappeda Kabupaten Bantul adalah
dalam rangka dan berkaitan dengan dukungan untuk mencapai visi dan misi
daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM Daerah. Untuk memudahkan
penentuan target kinerja yang diharapkan maka digunakan ungkapan dan
pernyataan yang bersifat matematis dan konkrit.
4.1 Visi dan Misi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan
lingkungan strategis yang dihadapi tersebut di atas, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mempunyai visi sebagai berikut:
Sejalan dengan visi di atas, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bantul adalah:
1. Mewujudkan sistem kerja yang profesional, didukung oleh sarana prasarana
dan SDM yang berkualitas.
2. Mewujudkan data/informasi yang akurat berbasis teknologi infomasi,
didukung oleh hasil penelitian yang memadai sebagai dasar perumusan
kebijakan dan perencanaan.
MEWUJUDKAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
YANG BERKUALITAS DAN MAMPU MEMPERCEPAT PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
27
3. Mewujudkan dokumen perencanaan dan proposal teknis dalam upaya
percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang
sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Mewujudkan sinergi implementasi perencanaan pembangunan daerah yang
melibatkan seluruh komponen daerah (stakeholders);
5. Mewujudkan evaluasi, analisis dan pelaporan terhadap implementasi
perencanaan pembangunan yang benar, sistematis dan terstruktur.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.2.1 Tujuan
Sesuai dengan visi, misi diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:
a. Terwujudnya sistem kerja yang profesional, didukung oleh sarana prasarana
dan SDM yang berkualitas.
b. Terwujudnya data/informasi yang akurat berbasis teknologi infomasi,
didukung oleh hasil penelitian yang memadai sebagai dasar perumusan
kebijakan dan perencanaan.
c. Terwujudnya dokumen perencanaan dan proposal teknis dalam upaya
percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang
sesuai dengan aturan yang berlaku;
d. Terwujudnya sinergi implementasi perencanaan pembangunan daerah yang
melibatkan seluruh komponen daerah (stakeholders);
e. Terwujudnya evaluasi, analisis dan pelaporan terhadap implementasi
perencanaan pembangunan yang benar, sistematis dan terstruktur.
4.2.1 Sasaran
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai
berikut:
28
1. Terciptanya sistem kerja yang menganut prinsip-prinsip profesionalisme,
didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan SDM yang berkualitas
tinggi.
2. Tersedianya data/informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3. Tersusunnya dokumen perencanaan dan proposal teknis yang memuat
berbagai alternatif pengelolaan SDA/SDM dalam rangka percepatan
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang sesuai aturan
yang berlaku;
4. Terkoordinasi dan tersinerginya pelaksanaan seluruh program/kegiatan
kabupaten/propinsi/nasional dengan melibatkan seluruh komponen Daerah
(stakeholders);
5. Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang sesuai aturan yang
berlaku, menurut sistem perencanaan dan berjenjang..
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD
4.3.1 Analisis Lingkungan Strategis
Berdasarkan kajian Analisis Lingkungan Internal (ALI) terdapat beberapa hal
yang merupakan unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:
Kekuatan (Strength)
1. Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM yang memadai;
2. Adanya kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal, horisontal
dan diagonal di antara Instansi/Unit Kerja, Dinas, Badan, Kantor dan
Bagian dan semua stakeholders yang terlibat dalam proses
pembangunan;
3. Adanya kewenangan dalam melaksanakan fungsi perencanaan
pembangunan daerah dan fungsi sinkronisasi semua perencanaan
29
yang diajukan oleh Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Unit dan semua
stakeholders yang terlibat dalam proses pembangunan daerah;
4. Telah terjalinnya hubungan yang baik dengan jajaran Pemerintah
Propinsi dan Jajaran Pemerintah Pusat;
5. Tersedianya data, informasi dan dokumen perencanaan pembangunan
yang memadai dan berbagai bentuk teknik perencanaan yang dikuasai;
6. Adanya forum dan mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan
daerah.
Kelemahan (Weakness)
1. Adanya pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang masih cenderung
eksklusif dan kurang responsif;
2. Kurangnya kebersamaan dan kurang dipahaminya visi bersama dari
semua stakeholders Bappeda dalam memenuhi tugas;
3. Kurangnya mentalitas perencana yang handal, antisipatif, responsif
dan akuntabel dalam memandang, mengevaluasi, menganalisis dan
menyajikan rencana secara holistik;
4. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang optimal;
5. Belum meratanya kemampuan berkomunikasi dan lobby dengan pihak
luar;
6. Kurang dimanfaatkannya secara optimal data, informasi dan dokumen-
dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia.
Dilihat dari Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), yang pada hakekatnya unsur
kuncinya terletak pada Peluang dan Ancaman, adalah sebagai berikut :
Peluang (Opportunity)
1. Adanya komitmen Pemerintah Pusat untuk meperkuat Bappeda
sebagai institusi pelaksana koordinasi perencanaan pembangunan
daerah.
30
2. Banyaknya kerjasama yang ditawarkan dari pihak luar (antar daerah,
investor, negara donor dan masyarakat dalam pembangunan daerah.
3. Adanya komitmen pemerintah kabupaten Bantul untuk mempercepat
pembangunan yang berpihak kepada rakyat secara konsisten.
4. Adanya dukungan dari rakyat, DPRD, LSM dan pihak swasta agar
birokrasi bekerja secara profesional.
5. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi sangat membantu dalam
data collecting, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan serta
mudahnya akses terhadap teknologi informasi.
6. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan Empathic
Governance dalam seluruh siklus manajemen kepemerintahan.
Ancaman (Threat)
1. Masih adanya paradigma egoisme sektoral yang masih kuat.
2. Belum semua stakeholders di daerah memahami materi dan esensi
RPJP, RPJM, RKPD, Renstra/Renja SKPD.
3. Adanya kompetisi yang sangat ketat antar daerah dalam pembangunan
dan peraihan dana non APBD masing-masing daerah otonom.
4. Banyaknya daerah otonom yang mempunyai komunikasi dan
kemampuan lobby tinggi.
5. Masih belum mantapnya sistem, mekanisme peluncuran anggaran dari
pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
31
TABEL 1
FAKTOR-FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN (Strengths) KELEMAHAN (Weaknesses)
1) Tersedianya kuantitas dan kualitas
SDM yang memadai;
2) Adanya kewenangan untuk
melakukan koordinasi vertikal,
horisontal dan diagonal di antara
Instansi/Unit Kerja, Dinas, Badan,
Kantor dan Bagian dan semua
stakeholders yang terlibat dalam
proses pembangunan;
3) Adanya kewenangan dalam
melaksanakan fungsi perencanaan
pembangunan daerah dan fungsi
sinkronisasi semua perencanaan
yang diajukan oleh Dinas, Badan,
Kantor, Bagian, Unit dan semua
stakeholders yang terlibat dalam
proses pembangunan daerah;
4) Telah terjalinnya hubungan
komunikasi yang baik dengan
jajaran Pemerintah Propinsi dan
Jajaran Pemerintah Pusat;
5) Tersedianya data, informasi dan
dokumen perencanaan
pembangunan yang memadai dan
berbagai bentuk teknik
perencanaan yang dikuasai;
6) Adanya forum dan mekanisme
koordinasi perencanaan
1) Adanya pola pikir, pola sikap dan
pola tindak yang masih cenderung
eksklusif dan kurang responsif;
2) Kurangnya kebersamaan dan
kurang dipahaminya visi bersama
dari semua stakeholders Bappeda
dalam memenuhi tugas;
3) Kurangnya mentalitas perencana
yang handal, antisipatif, responsif
dan akuntabel dalam memandang,
mengevaluasi, menganalisis dan
menyajikan rencana secara holistik;
4) Kurangnya dukungan sarana dan
prasarana yang optimal;
5) Belum meratanya kemampuan
berkomunikasi dan lobby dengan
pihak luar;
6) Kurang dimanfaatkannya secara
optimal data, informasi dan
dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan yang tersedia.
32
pembangunan daerah.
TABEL 2
FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG (Opportunities) ANCAMAN (Treaths)
1) Adanya komitmen Pemerintah
Pusat untuk memperkuat Bappeda
sebagai institusi pelaksana
koordinasi perencanaan
pembangunan daerah.
2) Banyaknya kerjasama yang
ditawarkan dari pihak luar (antar
daerah, investor, negara donor dan
masyarakat dalam pembangunan
daerah.
3) Adanya komitmen pemerintah
kabupaten Bantul untuk berpihak
kepada rakyat secara konsisten.
4) Adanya dukungan dari rakyat,
DPRD, LSM dan pihak swasta agar
birokrasi bekerja secara
profesional.
5) Pesatnya perkembangan Teknologi
Informasi sangat membantu dalam
data collecting, analisis, peramalan
dan pengambilan keputusan serta
mudahnya akses terhadap
teknologi informasi.
6) Adanya komitmen pemerintah untuk
mewujudkan Empathic Governance
1) Masih adanya paradigma egoisme
sektoral yang masih kuat.
2) Belum semua stakeholders di
daerah memahami materi dan
esensi RPJP, RPJM, RKPD,
Renstra/Renja SKPD.
3) Adanya kompetisi yang sangat
ketat antar daerah dalam
pembangunan dan peraihan dana
non APBD masing-masing daerah
otonom.
4) Banyaknya daerah otonom yang
mempunyai komunikasi dan
kemampuan lobby tinggi.
5) Masih belum mantapnya sistem,
mekanisme peluncuran anggaran
dari pemerintah propinsi dan
pemerintah pusat.
.
33
dalam seluruh siklus manajemen
kepemerintahan.
4.3.2 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, terdapat tiga isu sentral dan bersifat
sangat esensial dan mendasara. Tiga isu itu merupakan keberhasilan
yang harus diperhatikan setiap stakeholders yang terlibat dalam
pelaksanaan otonomi daerah, yaitu : pertama sharing of power
(pembagian kewenangan), kedua distribution of income (pemerataan
pendapatan), dan ketiga empowering (pemberdayaan dan partisipasi).
Dalam kerangka itu, faktor-faktor penentu keberhasilan yang terutama
adalah terletak pada :
1. Terciptanya sistem kerja yang dapat dipahami sebagai upaya
mewujudkan komitmen visi bersama yang ditandai dengan adanya
keseimbangan antara tugas/wewenang dan haknya.
2. Tersedianya SDM yang berkualitas, visioner, mampu dan mau berkerja
secara bermoral dan bermartabat.
3. Tersedianya data yang akurat & mutakhir berbasis teknologi informasi.
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai
kebutuhan pengembangan organisasi.
5. Tingginya peran serta masyarakat dan swasta dalam perencanaan
yang ditandai dengan semakin akomodatifnya produk perencanaan.
6. Peraturan perundangan beserta PP-nya tersedia lengkap, mudah
dipahami dan tidak cepat berubah;
4.3.3 Strategi
Menurut teori pengembangan strategi pada anilisis SWOT, terdapat empat
macam tipe umum strategi menuju keberhasilan organisasi, yaitu :
34
1. Strategi Comparative Advantage (keunggulan komparatif), yang pada
hakekatnya Organisasi memiliki peluang dominan dan juga kekuatan
pada posisi internal yang signifikan. Dua elemen yang paling potensial
dapat berinteraksi. Inilah sesungguhnya keunggulan komparatif yang
harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Persoalan mendasara
yang harus dikembangkan, adalah bagaimana memanfaatkan
kekuatan untuk meningkatkan posisi kempetitifnya.
2. Strategi Mobilization, dalam konteks ini Bappeda harus mampu
memobilisasi semua sumber daya yang merupakan kekuatan
organisasi untuk mengeliminir ancaman dan atau bahkan berusaha
merubahnya menjadi peluang.
3. Strategi Investment/Divesment, dalam kondisi ini Organisasi memang
pada posisi yang harus hati-hati. Sebab peluang sangat meyakinkan
tetapi Organisasi kurang ada kemampuan organisasi untuk
meresponnya. Jika tidak hati-hati akan menimbulkan high cost.
4. Strategi Damage control, pada posisi ini strategi yang akan ditempuh
harus benar-benar lebih hati-hati. Karena sudah terancam dari luar
tetapi juga harus menghadapi sumber daya yang masih lemah. Untuk
itu, harus mengendalikan dan melakukan pembenahan sumber
dayanya. Yang paling utama adalah merubah kelemahan menjadi
kekuatan potensial.
Berdasarkan hasil analisis SWOT, serta dengan mengasumsikan bahwa
inovasi kelembagaan di pemerintahan berjalan lambat, maka strategi yang
akan dipilih oleh Bappeda Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2011 –
2015 adalah pada dua jenis yaitu :
1. Strategi optimalisasi keunggulan komparatif, strategi ini dipilih
mengingat adanya undang-undang yang khusus mengatur
perencanaan pembangunan daerah dengan Bappeda sebagai
pengampu tugas perencanaan, maka Bappeda memiliki kesempatan
yang amat luas dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut
35
dengan curahan kreativitas dan inovasi pemanfaatan teknologi tinggi
dalam penyusunan dokumen rencana, monitoring dan evaluasi
implementasi rencana, serta pelaporannya.
2. Strategi mobilisasi sumberdaya dan peningkatan daya saing, strategi
ini dipilih mengingat kompleksitas permasalahan pembangunan yang
disertai dengan adanya peluang memasuki pasar global.
VISI MISI TUJUAN SASARAN ARAH
KEBIJAKAN
STRATEGI
Mewujudkan
sistem
perencanaa
n
pembangun
an daerah
yang
berkualitas
dan mampu
mempercep
at
peningkatan
kesejahtera
an rakyat
1. Mewujudk
an sistem
kerja
yang
profesion
al,
didukung
oleh
sarana
prasarana
dan SDM
yang
berkualita
s
1. Terwujudn
ya sistem
kerja yang
profesiona
l,
didukung
oleh
sarana
prasarana
dan SDM
yang
berkualita
s
1. Tercipta
nya
sistem
kerja
yang
menganu
t prinsip-
prinsip
profesion
alisme,
didukung
oleh
sarana
prasaran
a yang
memadai
dan SDM
yang
Penguatan
sistem
operasional dan
prosedur
Penyusuna
n dan
implementa
si SOP
kegiatan
Meningkatk
an kualitas
sarana dan
prasarana
dan dalam
rangka
mendukung
peningkatan
kinerja
lembaga
dan
pegawai.
Meningkatk
36
berkualita
s tinggi
an
kompetensi
SDM
perencana
2. Mewujudk
an
data/inform
asi yang
akurat
berbasis
teknologi
infomasi,
didukung
oleh hasil
penelitian
yang
memadai
sebagai
dasar
perumusan
kebijakan
dan
perencana
an.
2. Terwujudn
ya
data/infor
masi yang
akurat
berbasis
teknologi
infomasi,
didukung
oleh hasil
penelitian
yang
memadai
sebagai
dasar
perumusa
n
kebijakan
dan
perencana
an.
2. Tersedi
anya
data/infor
masi dan
hasil
penelitian
yang
akurat,
mutakhir
dan
dapat
dipertang
gungjawa
bkan
secara
ilmiah.
Peningkatan
kualitas data dan
informasi
perencanaan
pembangunan
Meningkatkan
akurasi dan
validitas data
melalui
kerjasama
dengan
lembaga-
lembaga yang
kompeten.
3. Mewujudk
an
dokumen
perencana
an dan
proposal
3. Terwujudn
ya
dokumen
perencana
an dan
proposal
3. Tersusu
nnya
dokumen
perencan
aan dan
proposal
Peningkatan
kualitas
dokumen dan
proposal
teknis .
Meningkatk
an kualitas
SDM
Meningkatk
an
koordinasi
37
teknis
dalam
upaya
percepatan
peningkata
n
kesejahtera
an
masyarakat
melalui
proses
yang
sesuai
dengan
aturan
yang
berlaku
teknis
dalam
upaya
percepata
n
peningkat
an
kesejahter
aan
masyarak
at melalui
proses
yang
sesuai
dengan
aturan
yang
berlaku
teknis
yang
memuat
berbagai
alternatif
pengelola
an
SDA/SD
M dalam
rangka
percepat
an
peningkat
an
kesejahte
raan
masyarak
at melalui
proses
yang
sesuai
aturan
yang
berlaku
dan sinergi
dengan
lembaga
terkait.
4. Mewujudk
an sinergi
implementa
si
perencana
an
pembangu
nan daerah
4. Terwujudn
ya sinergi
implement
asi
perencana
an
pembangu
nan
4. Terkoor
dinasi
dan
tersinergi
nya
pelaksan
aan
seluruh
Peningkatan
kualitas hasil
evaluasi
kebijakan/kajian
sebagai
masukan bagi
perencanaan
pembangunan
Meningkatk
an
Manajemen
Kinerja
Lembaga
Meningkatk
an kualitas
perencanaa
38
yang
melibatkan
seluruh
komponen
daerah
(stakeholde
rs)
daerah
yang
melibatka
n seluruh
komponen
daerah
(stakehold
ers)
program/
kegiatan
kabupate
n/propinsi
/nasional
dengan
melibatka
n seluruh
kompone
n Daerah
(stakehol
ders).
dan perumusan
kebijakan
penyelesaian
permasalahan
pembangunan
n
mengkoordi
nasikan
para pelaku
pembangun
an
mengoptim
alkan
partisipasi
masyarakat
5. Mewujudk
an
evaluasi,
analisis
dan
pelaporan
terhadap
implementa
si
perencana
an
pembangu
nan yang
benar,
sistematis
dan
terstruktur.
5. Terwujudn
ya
evaluasi,
analisis
dan
pelaporan
terhadap
implement
asi
perencana
an
pembangu
nan yang
benar,
sistematis
dan
terstruktur.
5. Terlaksa
nanya
evaluasi,
analisis
dan
pelapora
n yang
sesuai
aturan
yang
berlaku,
menurut
sistem
perencan
aan dan
berjenjan
g.
Peningkatkan
kualitas
koordinasi
kebijakan
pembangunan
Meningkatk
an kualitas
dan
intensitas
pemantaua
n terhadap
pelaksanaa
n rencana
pembangun
an
39
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategis yang dihadapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mempunyai program dan kegiatan:
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Menciptakan sistem
kerja yang
profesional yang
didukung oleh
sarana prasarana
dan SDM yang
berkualitas
Terciptanya sistem kerja yang
lebih baik yang didukung oleh
sarana prasarana dan SDM
yang berkualitas.
Peningkatan
kualitas SDM
Program Pengembangan
organisasi dan pelayanan
internal.
100% 100% 227,475,000 100% 230,000,000 100% 230,000,000 100% 240,000,000 100% 240,000,000 100% 240,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Pelayanan administrasi
perkantoran.
Lancarnya
pelaksanaan tugas
perencanaan
100% 100% 127,475,000 100% 165,000,000 100% 135,000,000 100% 135,000,000 100% 150,000,000 100% 712,475,000 Bappeda Kab. Bantul
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur.
Kelancaran
pelaksanaan tugas
100% 100% 62,650,000 100% 100% 84,000,000 100% 84,000,000 100% 100,000,000 100% 330,650,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Bimbingan Teknis
Pengolahan Data
Meningkatnya
kemmapuan SDM
dalam mengelola
data
0 100% 20,000,000 20 SDM 23,000,000 20 SDM 23,000,000 20 SDM 23,000,000 0 0 60 SDM 89,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Pendampingan dan Penunjang
implementasi Rencana Tindak
Peningkatan Kapasitas SCBD
Peningkatan kualitas
aparatur
100% 511,200,000 100% 600,000,000 100% 600,000,000 - - - - 100% 1,711,200,000 Bappeda Kab. Bantul
Menyediakan
data/informasi dan
hasil penelitian yang
akurat berbasis
teknologi informasi
sebagai dasar
perumusan
kebijakan dan teknis
perencanaan
Tersedianya data / informasi
dan hasil penelitian yang
akurat, mutakhir dan dapat
dipertanggungjawabkan
secara cepat dan tepat.
Tersedianya
data/informa
si yang akurat
Program Penyempurnaan dan
pengembangan akurasi data
dan informasi.
Jaring Informasi Riset
Daerah.
3 volume jurnal riset 100% 100% 35,000,000 100% 40,000,000 100% 45,000,000 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 225,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Penyusunan Profil Daerah
(Data Base Profil Daerah).
Tersedianya data
perencanaan
100% 100% 55,000,000 100% 55,000,000 100% 60,000,000 100% 70,000,000 100% 75,000,000 100% 315,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Progran Penelitian dan
pengembangan yang
mendukung perencanaan dan
pengambilan kebijakan
pembangunan
Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah
Berkelanjutan.
PDRB tahunan,
triwulan, kecamatan,
gini ratio dan tingkat
inflasi
75,105,000 114,360,000 120,000,000 120,000,000 125,000,000 554,465,000 Bappeda Kab. Bantul
Pertumbuhan PDRB
(ekonomi)
5.18 5.42 5.66 5.90 6.14 6.14
PDRB atas dasar
harga konstan
4,09
trilyun
4,25
trilyun
4,42
trilyun
4,60
trilyun
4,78
trilyun
4,78
trilyun
PDRB atas dasar
harga berlaku
10,02
trilyun
11,22
trilyun
12,57
trilyun
14,08
trilyun
15,77
trilyun
15,77
trilyun
Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD BAPPEDA
Kabupaten Bantul
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab LokasiKode
Kondisi Kinerja pada
-4
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab LokasiKode
Kondisi Kinerja pada
-4
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
PDRB perkapita atas
dasar harga konstan
4,35 juta 4,48 juta 4,61 juta 4,75 juta 4,89 juta 4,89 juta
PDRB perkapita atas
dasar harga berlaku
9,55 juta 10,02 juta 10,53 juta 11,05 juta 11,61 juta 11,61 juta
Tingkat Inflasi 5.00 4.85 4.70 4.56 4.42 4.42
Membaiknya indeks
gini
0.2458 0.2507 0.2458 0.2505 0.2454 0.2454
Penyusunan dan Analisis
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM/HDI).
analisis 3 aspek
komponen IPM
kesehatan,
pendidikan &
pendapatan
100% 100% 45,000,000 100% 96,904,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 451,904,000 Bappeda Kab. Bantul
Analisis kebutuhan
pembiayaan jenjang SMP
Dokumen
penghitungan
kebutuhan
pembiayaan
penyelenggaraan
SMP
0% 100% 40,000,000 - - - - - - - - 100% 40,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Studi Rencana
Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman
(RP3KP)
Dokumen rencana
pembangunan &
pengembangan
perum. Dan
kawasan
permukiman di Kab.
Bantul
0% - - 100% 80,000,000 - - - - - - 100% 80,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Studi Kawasan
Kumuh di Kabupaten Bantul
Dokumen rencana
penanganan
kawasan kumuh
0% - - 100% 60,000,000 - - - - - - 100% 60,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Penyusunan Peta
Tematik kerjasama dengan
LAPAN
peta tematik 100% 50,000,000 100% 136,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 150,000,000 100% 136,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Penyusunan Indeks
Pembangunan Gender (IPG)
Dokumen Indek
Pembangunan
Gender (IPG)
Kabupaten Bantul
100% 45,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 465,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Studi Luas Lahan terhadap
Kecukupan Pemenuhan
Pangan di Kabupaten Bantul
Dokumen
penghitungan luas
lahan untuk
kecukupan pangan
0% 100% 49,625,000 - - - - - - - - 100% 40,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Penyusunan Masterplan
Agropolitan
Dokumen
perencanaan
pengembangan
agropolitan
0% 100% 54,625,000 - - - - - - - - 100% 40,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Pengembangan kaw
Agrowst &
Agropltn
3 3 4 4 5 5
Penyusunan Masterplan
Minapolitan
Dokumen
perencanaan
pengembangan
minapolitan
0% 100% 40,750,000 - - - - - - - - 100% 40,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Pemetaan
Kesuburan Lahan
Dokumen peta
kesuburan lahan
0% - - 100% 55,595,000 - - - - - - 100% 55,595,000 Bappeda Kab. Bantul
Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan
Tersusunnya data
base jalan dan
jembatan
0% - - - - 100% 100,000,000 - - - - 100% 100,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Pembuatan Sistem Pelayanan
dan Informasi Desa
Terbangunnya
Sistem Informasi
Pelayanan dan
Informasi desa
0% - - - - 100% 150,000,000 - - - - 100% 150,000,000 Bappeda Kab. Bantul
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab LokasiKode
Kondisi Kinerja pada
-4
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Studi Pengembangan Desa
Wisata
Tersusunnya kajian
ilmiah potensi dan
strategi
pengembangan desa
wisata
0% - - - - 100% 99,000,000 - - - - 100% 99,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Koordinasi penyusunan
masterplan pendidikan
Dokumen
masterplan
pendidikan
0% - - - - 100% 100,000,000 - - - - 100% 100,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Studi Potensi Investasi
Daerah
Dokumen potensi
investasi
0% - - - - 100% 99,000,000 - - - - 100% 99,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kajian Olah Raga
Tradisional
Inventarisasi jenis
dan jumlah olahraga
tradisional
0% - - - - 100% 50,000,000 - - - - 100% 50,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Menyusun
dokumen rencana
dan proposal teknis
dalam mewujudkan
percepatan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat melalui
proses yang mapan
Tersusunnya dokumen
rencana pembangunan yang
tepat sasaran dan akuntabel
serta proposal teknis
berbagai alternatif
pemanfaatan SDA/SDM
dalam rangka percepatan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui proses
yang mapan.
Peningkatan
kualitas
perencanaan
pembanguna
n daerah
Program Peningkatan
kualitas perencanaan
pengembangan wilayah,
potensi daerah, SDA dan
SDM melalui proses dan
metode yang mapan.
Kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Tersusunnya
dokumen RKPD,
usulan ke provinsi,
usulan ke APBN,
SIM perencanaan
100% 164,000,000 100% 320,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 190,000,000 100% 1,034,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Perencanaan umum
pembangunan daerah
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 470,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Penyusunan KUA
dan PPAS
Dokumen KUA dan
PPAS
100% 216,000,000 100% 140,000,000 100% 150,000,000 100% 160,000,000 100% 170,000,000 100% 836,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Penyusunan Review RPJMD
2011-2015
Dokumen evaluasi
RPJMD
- - - - 100% 250,000,000 - - - - 100% 250,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Penyusunan RPJMD 2016-
2020
Dokumen RPJMD - - - - - - - - 100% 300,000,000 100% 300,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Penyusunan rencana strategis
2016-2020
Dokumen rencana
strategis
- - - - - - - - 100% 30,000,000 100% 30,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Pengkajian
Pengembangan Lingkungan
Sehat
Jumlah lokasi
binaan
0 100% 100,722,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 110,000,000 100% 430,722,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Peningkatan
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (WISMP)
Tersusunnya AWP,
KAK dan LK
WISMP
100% 50,000,000 100% 70,000,000 100% 100,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 520,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Koordinasi
Perencanaan Air Minum,
Drainase dan Sanitasi
Perkotaan
Laporan kelompok
kerja sanitasi
Kabupaten
100% 101,300,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 261,300,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Koordinasi
Perencanaan Sarana dan
Prasarana Wilayah
Tersedianya hasil
rencana kegiatan
sarana dan
prasarana wilayah
- - 100% 125,000,000 100% 100,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 475,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Pengembangan
kawasan BKM
2 2 3 3 4 4
Pengembangan kaw
GMT & Kajigelem
2 2 3 3 3 3
Pengembangan kaw
Industri
Sedayu&Piyungan
1 1 2 2 3 3
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab LokasiKode
Kondisi Kinerja pada
-4
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Kegiatan Review
Penyusunan Dokumen
Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD)
Dokumen SPKD - - 100% 50,000,000 - - - - - - 100% 50,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Studi Pemanfaatan
Bekas Pasar Piyungan,
Imogiri dan Pijenan
Dokumen
Rekomendasi
Pemanfaatan Bekas
Pasar
- - 100% 55,575,000 - - - - - - 100% 55,575,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Studi Penyusunan
Kebijakan Pengelolaan
Sampah dengan Pola 3 R
(Reuse, Reduce, Recycle)
Dokumen studi
potensi pengelolaan
sampah dengan pola
3 R
- - 100% 60,000,000 - - - - - - 100% 60,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Dokumen kajian
Lingkungan Hidup
- - - - 100% 100,000,000 - - - - 100% 100,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Review Rencana Zonasi
Kawasan Pesisir Pantai
Selatan
Tersusunnya kajian
ulang zonasi
kawasan pesisir
- - - - 100% 99,000,000 - - - - 100% 99,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Review Rencana Strategis
Kawasan Pesisir Pantai
Selatan
Tersusunnya kajian
ulang rencana
strategis kawasan
pesisir
- - - - 100% 99,000,000 - - - - 100% 99,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Workshop Penyusunan
RPJM Desa dan RKP Desa
Realisasi
perencanaan
pembangunan Desa
- - - - 100% 15,000,000 100% 15,000,000 - - 100% 30,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Workshop Penyusunan Data
Dasar / Profil Desa
Realisasi dokumen
profil desa
- - - - 100% 15,000,000 100% 15,000,000 - - 100% 30,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Mengkoordinasikan
/mensinergikan
implementasi
rencana dengan
mengikutsertakan
seluruh komponen
daerah
(stakeholders)
Terkoordinasinya sinergi
pelaksanaan seluruh
program / kegiatan
kabupaten / propinsi /
nasional dengan
mengikutsertakan seluruh
komponen Daerah
(stakeholders)
Peningkatan
sinergitas
implementasi
perencanaan
Program Koordinasi,
pemantauan dan evaluasi
implementasi rencana.
Kegiatan Fasilitasi dan
Stimulasi Pembangunan
Perumahan Masyarakat
Kurang Mampu
Tersalurnya
Bantuan Stimulan
Pembangunan
Perumahan
Swadaya kepada
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah (MBR)
100% 33,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000 100% 223,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Koord. & Fasilitasi
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang lintas Kab/Kota
Dokumen laporan
pengendalian ruang
dan perkembangan
kawasan perbatasan
100% 30,000,000 100% 40,000,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000 100% 70,000,000 100% 250,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Pengembangan
kawasan KPY
3 4 5 6 7 7
Sosialisasi RTRW Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat tentang
RTRW
100% 47,500,000 - - - - - - - - 100% 47,500,000 Bappeda Kab. Bantul
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab LokasiKode
Kondisi Kinerja pada
-4
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Tingkat ketaatan
terhadap RTRW
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Pengabdian
Masyarakat
Koordinasi
pelaksanaan KKN
100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 40,000,000 100% 140,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Implementasi
Pengembangan Potensi
Ekonomi Daerah
Dokumen
pengembangan
potensi ekonomi
daerah
100% 74,895,000 100% 85,470,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 100,000,000 100% 440,365,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Koordinasi dan
Operasional TKPKD
Sinkronisasi
Program
Penanggulangan
kemiskinan
100% 75,000,000 100% 106,300,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 481,300,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Koordinasi
Program-Program
Pemberdayaan Masyarakat
Sinkronisasi dan
koordinasi program
pemberdayaan
masyarakat
100% 30,000,000 100% 31,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 40,000,000 100% 171,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Koordinasi
Pembangunan Daerah Rawan
Bencana
Laporan koordinasi
daerah rawan
bencana
100% 395,289,000 100% 26,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 511,289,000 Bappeda Kab. Bantul
Terwujudnya
implementasi RPP
kawasan berbasis
mitigasi bencana
30% 50% 55% 60% 65% 65%
Peningkatan
Relokasi lokasi
tanah longsor
5 5 5 5 5 5
Koordinasi kerjasama
pembangunan antar daerah
Meningkatnya
kerjasama
antardaerah
- - - - 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 70,000,000 100% 170,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Meningkatnya sinergitas
pengembangan dan
pemanfaatan IPTEK
Peningkatan
sinergitas
pengembang
an dan
pemanfaatan
IPTEK
Kegiatan Pengembangan
Sistem Iniovasi Daerah
(SIDa)
Meningkatnya
koordinasi dalam
pelaksanaan SIDa
(Jumlah inovasi
yang diterapkan di
Bantul)
100% 108,100,000 100% 70,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 100,000,000 100% 458,100,000 Bappeda Kab. Bantul
Jumlah/jenis
Program
pengembangan
IPTEK
4 5 6 7 8 8
Jumlah/jenis
kelmbagaan
pendukung
pengembangan
IPTEK
3 4 5 6 7 7
Jumlah/jenis infra
struktur pendukung
yang ada di lokasi
1 2 3 4 5 5
Pengembangan kaw
Pantai Selatan
4 4 5 5 5 5
Pengembangan kaw
Gumuk Pasir Prtrts
1 1 1 1 2 2
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Tahun-5
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab LokasiKode
Kondisi Kinerja pada
-4
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Melaksanakan
evaluasi, analisis
dan pelaporan yang
terstruktur,
sistematis dan
benar.
Terlaksananya evaluasi,
analisis dan pelaporan yang
terstruktur, sistematis, dan
benar.
Mewujudkan
analisis,
pelaporan,
dan evaluasi
perencanaan
pembanguna
n
Program Penyusunan laporan
implementasi rencana.
Kegiatan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Tersusunnya
dokumen LKPJ
100% 95,000,000 100% 95,000,000 100% 100,000,000 100% 105,000,000 100% 110,000,000 100% 505,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Dokumen laporan
pelaksanaan dana
dekonsentrasi dan
tugas pembatuan
100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 60,000,000 100% 65,000,000 100% 70,000,000 100% 275,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Pendidikan,
Kebudayaan dan Kesehatan
Dokumen laporan
monitoring
100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 30,000,000 100% 120,000,000 Bappeda Kab. Bantul
Kegiatan Monitoring &
Evaluasi Pelaksanaan
Implementasi Rencana
Tindak Peningkatan
Kapasitas Proyek SCBD
Dokumen laporan
monitoring
0 0 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 - - 100% 150,000,000 Bappeda Kab. Bantul
27
BAB VI. INDIKATIF KINERJA 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategis yang dihadapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mempunyai program dan kegiatan:
28
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BAPPEDA
Provinsi/ Kabupaten Bantul
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan
1
Sasaran
1
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Terbinanya
tatanan
sehat
1. Tatanan
permukim
an, sarana
dan
prasarana
sehat
2. Tatanan
industri
dan
perkantora
n sehat,
3. Tatanan
pariwisata
sehat,
tatanan
masyaraka
t sehat
yang
mandiri.
0 100,722 3 110 4 110 4 110 5 100 Bappeda
Kegiatan Pengkajian
Pengembangan
Lingkungan Sehat
0 100,722 3 110 4 110 4 110 5 100 Bappeda
29
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan
1
Sasaran
2
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
Tersusunnya
rencana
tahunan 2 2 50 2 70 2 70 2 80 2 80 2 80 Bappeda
Kegiatan Peningkatan
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (WISMP)
50 70
Program
Pengembangan
Perumahan
20 180 50 50 60 60 Bappeda
Kegiatan Fasilitasi dan
stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat
kurang mampu
20 40 50 50 60 60
Kegiatan Studi Rencana
Pembangunan
Pengembangan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
0 80 0 0 0 0
Kegiatan Studi
Kawasan Kumuh
0 60 0 0 0 0
Program Perencanaan
Tata Ruang
40 0 0 0 0 0 Bappeda
Kegiatan Sosialisasi
Perda tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah
(RTRW)
40 0 0 0 0 0
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
20 40 50 50 60 60 Bappeda
30
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Kegiatan Koordinasi
dan fasilitasi
pengendalian
pemanfaatan ruang
lintas kabupaten/kota
20 40 50 50 60 60
Program
Pengembangan data
dan Informasi
105 214 214 196 196 205 Bappeda
Kegiatan Penyusunan
Data Base Profil Daerah
55 55 55 60 60 60
Kegiatan Penyusunan
Peta Tematik
Kerjasama dengan
LAPAN (IPTEK)
50 136 136 136 136 145
Kegiatan Bimbingan
Teknis Pengolahan Data
0 23 23 0 0 0
Program Kerjasama
Pembangunan
20 20 20 25 25 25 Bappeda
Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Pengabdian
Masyarakat
20 20 20 25 25 25
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-
Kota Menengah dan
Besar
100 40 40 40 50 50 Bappeda
Kegioatan Koordinasi
Perencanaan Air
Minum, Drainase dan
Sanitasi Perkotaan
100 40 40 40 50 50
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
515 790 670 680 705 715 Bappeda
31
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Kegiatan
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
190 320 200 200 200 210
Kegiatan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
95 95 95 95 100 100
Kegiatan Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
(Penyusunan Evaluasi
RPJPD 2006-2025)
40 0 0 0 0 0
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
0 40 40 50 50 50
Kegiatan Penyusunan
KUA dan PPAS
190 140 140 140 150 150
Kegiatan
Pengembangan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)
40 70 70 70 80 80
Kegiatan Koordinasi
Perencanaan Saran dan
Prasarana Wilayah
0 125 125 125 125 125
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
370 410,405 380 380 390 395 Bappeda
Kegiatan Penyusunan
Indikator Ekonomi
Daerah Berkelanjutan
85 114,360 115 115 125 125
32
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Kegiatan Penyusunan
Masterplan
Penanggulangan
Kemiskinan (Dokumen
SPKD)
0 50 75 75 75 75
Kegiatan Implementasi
Pengembangan
Ekonomi Daerah
65 85,470 85 85 85 90
Kegiatan dan
Operasional TKPKD
75 105 105 105 105 105
Kegiatan Studi Luas
Lahan Terhadap
Kecukupan Pemenuhan
Kebutuhan Pangan
50 0 0 0 0 0
Kegiatan Penyusunan
Masterplan Agropolitan
55 0 0 0 0 0
Kegiatan Penyusunan
Masterplan Minapolitan
40 0 0 0 0 0
Kegiatan Studi
Pemanfaatan Lahan
(Bekas Pasar Piyungan,
Imogiri, Pijenan)
0 55,575 0 0 0 0
Program Perencanaan
Sosial Budaya
75 147,904 155 160 175 175 Bappeda
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Pendidikan,
Kebudayaan dan
Kesehatan
0 20 25 25 30 30
Kegiatan Penyusunan
dan Analisis Indeks
45 96,904 100 100 110 110
33
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Pembangunan Manusia
(IPM/HDI)
Kegiatan Koordinasi
Program-Program
Pemberdayaan
Masyarakat
30 30 30 35 35 35
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
448,289 26 30 40 40 40 Bappeda
Koordinasi
Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
(Penyusunan Rencana
Penataan Permukiman)
448,289 0 0 0 0 0
Kegiatan Koordinasi
Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
0 26 30 40 40 40
Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
0 60 0 0 0 0 Bappeda
Kegiatan Penyusunan
Kebijakan Manajemen
Pengelolaan Sampah (3
R)
0 60 0 0 0 0
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
0 100 0 0 0 0 Bappeda
Kegiatan
Pengembangan Materi
0 100 0 0 0 0
34
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
dan Pelaksanaan
Kesetaraan dan
Keadilan Gender
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
520 50 50 50 0 0 Bappeda
Kegiatan Penunjang
Program, Monev, dan
Pelaporan Program
Prakarsa Pembaharuan
Tata Pemerintahan
Daerah (P2TPD)
30 0 0 0 0 0
Pendampingan dan
Penunjang
Implementasi Rencana
Tindak Peningkatan
Kapasitas Proyek SCBD
490 0 0 0 0 0
Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Rencana
Tindak Peningkatan
Kapasitas Proyek SCBD
0 50 50 50 0 0
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
0 55,595 0 0 0 0 Bappeda
Kegiatan Pemetaan
Kesuburan Lahan
0 55,595 0 0 0 0
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
30 40 50 50 60 60
35
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Kegiatan Jaring
Informasi Riset Daerah
30 40 50 50 60 60
Program Kerjasama
Informasi dengan Mass
Media
10 7,8 8 8 8 8 Bappeda
Kegiatan Sosialisasi
Program Kegiatan SKPD
melalui Media Massa
10 12
kali 7,8
12
kali 8
12
kali 8
12
kali 8
12
kali 8
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
0 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kesesuaian program kerja
SKPD dengan RPJMD 90 90 90 95 100 100 100
2 jumlah/jenis teknologi tepat
guna yang ditemukan 9 9 15 25 35 40 40
3 Jumlah teknologi tepat guna
yang dapat dimanfaatkan
masyarakat9 9 15 25 35 40 40
4 Jumlah/jenis Program
pengembangan IPTEK4 4 5 6 7 8 8
5 Jumlah/jenis kelmbagaan
pendukung pengembangan
IPTEK3 3 4 5 6 7 7
6 Jumlah/jenis infra struktur
pendukung yang ada di lokasi 4 4 5 6 7 8 8
7 Jumlah desa mandiri energi1 1 2 3 4 5 5
8 Jumlah wilayah yang memp.
peta potensi energi
baru/terbarukan3 3 7 10 14 17 17
9 Pengembangan energi listrik
berbasis energi
baru/terbarukan5 5 5 5 5 5 5
10 Membaiknya indeks gini 0.2458 0.2458 0.2507 0.2458 0.2505 0.2454 0.2454
11 Pertumbuhan PDRB
(ekonomi)5.18 5.18 5.42 5.66 5.9 6.14 6.14
12 PDRB atas dasar harga
konstan4,09 trilyun 4,09 trilyun 4,25 trilyun 4,42 trilyun 4,60 trilyun 4,78 trilyun 4,78 trilyun
13 PDRB atas dasar harga
berlaku10,02 trilyun 10,02 trilyun 11,22 trilyun 12,57 trilyun 14,08 trilyun 15,77 trilyun 15,77 trilyun
14 PDRB perkapita atas dasar
harga konstan4,35 juta 4,35 juta 4,48 juta 4,61 juta 4,75 juta 4,89 juta 4,89 juta
15 PDRB perkapita atas dasar
harga berlaku 9,55 juta 9,55 juta 10,02 juta 10,53 juta 11,05 juta 11,61 juta 11,61 juta
16 Tingkat Inflasi 5 5 4.85 4.7 4.56 4.42 4.42
17 Pengembangan kawasan
KPY3 3 4 5 6 7 7
18 Pengembangan kawasan
BKM2 2 2 3 3 4 4
19 Pengembangan kaw Pantai
Selatan4 4 4 5 5 5 5
20 Pengembangan kaw GMT &
Kajigelem2 2 2 3 3 3 3
21 Pengembangan kaw Industri
Sedayu&Piyungan1 1 1 2 2 3 3
Tabel 6
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi Kinerja
pada awal
periode RPJMD
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
0 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
NO Indikator
Kondisi Kinerja
pada awal
periode RPJMD
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
22 Pengembangan kaw Agrowst
& Agropltn3 3 3 4 4 5 5
23 Pengembangan kaw Gumuk
Pasir Prtrts1 1 1 1 1 2 2
24 Terwujudnya implementasi
RPP kawasan berbasis
mitigasi bencana 30 30 50 55 60 65 65
25 Peningkatan Relokasi lokasi
tanah longsor5 5 5 5 5 5 5
26 Tingkat ketaatan terhadap
RTRW100 100 100 100 100 100 100
27 Rasio ruang terbuka hijau per
satuan wilayah25 25 30 35 40 40 40
Recommended