demakkab.go.id · Belanja Dae1Hh yang ditetapkan dalam Peratutan Bupati ini dituangkan lebih lanjut...

Preview:

Click to see full reader

Citation preview

Recommended

demakkab.go.id · melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
Documents
SALINAN - demakkab.go.id · Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Documents
demakkab.go.id · 17. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. 18. Analisis Dampak
Documents
SALINAN - demakkab.go.id · 2020. 3. 20. · Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 2014 setiap sektor rata-rata mempunyai tingkat laju pertumbuhan
Documents
demakkab.go.id · 2020. 3. 16. · Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi se+lai dengan peraturan perundang-undangan ... darl bangunan gedung tersebut
Documents
PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINpalembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/07/Perda-No.5-Tahun... · kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak
Documents
Peratutan Pembebanan Indonesia
Documents
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BADAN PENGELOLAAN …demakkab.go.id/DPA_PPKD/PengumumanLelang.pdf · 1. Pemenang lelang adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi. 2. Peserta
Documents
demakkab.go.id · kendaraan bus antar kota antar propinsi dan kendaraari angkutan umum lainnya diberikan surat ijin penempatan. (3) Bagi penjual jasa di terminal penumpang diberikan
Documents
PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN...PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI
Documents
BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4048/narasi.pdf · Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Documents
PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN€¦ · penyitaan dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai ketentuan peraturan
Documents
SALINAN - demakkab.go.id · 2020. 3. 19. · b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah ... Keuangan
Documents
PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
Documents
PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN · 2013-02-13 · PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
Documents
SALINAN - demakkab.go.id · Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditrasfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
Documents
demakkab.go.id · memanraatkan 'asa petayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran , Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang setanjutnya disingkat SPdORD ada surat yang oleh waiib
Documents
palembang.bpk.go.id · 2017-03-27 · Anggaran 2017 dan Rancangan Peratutan Bupati Lahat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) ... tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Documents
Lampiran B2 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 KAEDAH ... Information/Peratutan Univerisi… · PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH SARJANA
Documents
demakkab.go.id · 2020. 3. 11. · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Documents