View
228
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
Surat Keputusan MENAKERTRAN RI No. 81
Tahun 2012
Sektor : Jasa Kemasyarakatan
Jabatan : Fasilitatator Pemberdayaan Masyarakat
Merupakan Arah/ acuan / pembanding untuk
penilaian kompetensi kerja dari fasilitator
Pemberdayaan Masyarakat
Memberikan gambaran prosedur kerja, sikap
yang dibutuhkan, pengetahuan yang harus
dimiliki serta ketrampilan / keahlian yang harus
dikuasai
STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG
KERJA
UTAMA
FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
PE
MB
ER
DA
YAA
N M
ASY
AR
AK
AT
1. PENYADARAN
1.1 Mengembangkan
komunikasi dialogis
1.1.1Membangun relasi sosial
1.1.2Membangun jejaring dan kemitraan
1.1.3Membangun solidaritas sosial
1.2 Memberikan motivasi
1.2.1 Mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju
kehidupan yang lebih baik
1.2.2 Merancang perubahan kehidupan masyarakat
1.2.3 Mengembangkan kemandirian masyarakat
2. PEMBELAJARAN
2.1 Mengembangkan proses
pembelajaran
2.1.1 Mengelola Pembelajaran di masyarakat
2.1.2 Menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat
2.2 Mengembangkan
profesionalitas fasilitator 2.2.1 Mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator
3. PELEMBAGAAN/
PENGORGANISASIA
N
3.1 Pengorganisasian
masyarakat
3.1.1 Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan
pemerintahan
3.1.2 Memperkuat posisi tawar
3.2 Melakukan mediasi 3.2.1 Meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan
3.2.2 Mengelola konflik di dalam masyarakat
3.3 Mendinamisasikan sistem
sosial
3.3.1 Membangun visi dan kepemimpinan masyarakat
3.3.2 Mengembangkan sistem kontrol sosial
3.3.3 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat
4. PENGEMBANGAN
KEMANDIRIAN
/OTONOMI/
KEDAULATAN
4.1 Memfasilitasi pembaruan di
masyarakat
4.1.1 Mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat
4.1.2 Memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di
bidang/sektor kegiatan tertentu
UNIT KOMPETENSI UMUM
SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial
SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat
SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik
SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator
SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan
SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
UNIT KOMPETENSI INTI
SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan
SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial
SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal
SJK.PM02.004.01 Memperkuat PosisiTawar Masyarakat
SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat
SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat
SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat
SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat
SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat
SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial
UNIT KOMPETENSI KHUSUS (PILIHAN)
SJK.PM03.001.01 Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
SJK.PM03.002.01 Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu
Untuk LSP FPM; dengan mengacu kepada SK MENAKERTRANS No. 81
Tahun 2012 Tentang SKKNI FPM; maka dikembangkanlah SKEMA
SERTIFIKASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
Skema Sertifikasi Fasilitator
Pemberdayaan Masyarakat; meliputi
:. 18 Unit Kompetensi (UK)
74 Elemen Kompetensi (EK)
289 Kriteria Unjuk Kerja (KUK)
Skema ini termasuk dalam Jenis
Skema Kualifikasi Okupasi
Menjadi acuan untuk pendekatan
pelaksanaan sertifikasi kompetensi
FPM
Dalam Dokumen Skema Sertifikasi FPM ; memuat ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan proses sertifikasi kompetensi kerja fasilitator
pemberdayaan masyarakat; antara lain :
Persyaratan dasar mengikuti asesmen kompetensi kerja FPM
Berpendidikan SMA /sederajat ; harus memiliki
pengalaman kerja di bidang pemberdayaan minimal 7
tahun
Berpendidikan S1; harus memiliki
pengalaman kerja di bidang pemberdayaan
minimal 3 tahun
Berpendidikan Dilpoma 3 / D3 ; harus memiliki
pengalaman kerja di bidang pemberdayaan minimal
5 tahun
Berpendidikan S2 /S3; harus
memiliki pengalaman kerja di
bidang pemberdayaan minimal
3 tahun
PROSEDUR ASESMEN KOMPETENSI KERJA FPM
Permohonan Persyaratan Pendaftaran Keputusan Menjadi Peserta Asesmen Kompetensi Pemberitahuan mengikuti sertifikasi / asesmen
kompetensi Biaya Sertifikasi
Evaluasi Pelaksanaan Proses Sertifikasi Metoda Asesmen Kompetensi Keputusan Sertifikasi Asesor KOmpetensi Tempat Uji KOmpetensi
Penerbitan dan Penggunaan Sertifikat KOmpetensi
Penerbitan Sertifikat Kompetensi
Penggunaan sertifikat
Surveilen Pelaksanaan Surveilen Metodologi Surveilen
Sertifikasi Ulang
DAFTAR & PERMOHONAN ASESMEN MELALUI WEB LSP FPM I
Memilih rencana waktu asesmen Memilih tempat uji kompetensi Mengunduh SKKNI FPM; Form APL-01;
serta Form AOL-02.
Mengisi dan melengkapi Form APL-01 dan Form
APL-02 disertai kelengkapan portofolio.
Meng-emailkan form APL-01 dan APL-02 beserta
kelengkapan bukti kompetensi; ke info@lsp-fpm.or.id
dengan di CC ke :
Araubun@lsp-fpm.or.id
nathanielbassa@lsp-fpm.or.id
Alamat email TUK yang dipilih
PENGKONDISIAN ASESMEN KOMPETENSI 2
Verifikasi
Dokumen
Pemberitahuan penyetoran
biaya sertifikasi
Undangan
Mengikuti
Asesmen di
TUK
Dokumen
Calon Asesi
Kirim
Ya
Tidak
Tolak
Lengkapi
Penetapan Asesor
Kompetensi
Analisis Portofolio
berkas calon asesi
Pelaksanaan Asesmen 3
Asesor
KOmpetensi
TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)
KONSULTASI PRA ASESMEN
Calon
Asesi
Supervisor
LSP FPM
PELAKSANAAN ASESMEN
UMPAN BALIK ASESMEN
KEPUTUSAN & REKOMENDASI
ASESMEN
MENINGGALKAN T U K
Penjelasan proses yg akan dijalani
Klarifikasi bukti portofolio
Kesepakatan asesmen
Dengan metoda tes tertulis, lisan
dan/atau praktek
Untuk lisan atau praktek; dilakukan
oleh 2 asesor
Refleksi dan feedback terhadap proses
Saran-saran pengembangan kompetensi
Penyampaian hasil asesmen
Penandatangan berita acara asesmen
C B 1 2 3 4 5 6 T
Untuk Diperhatikan !!!!
Pada waktu ke tempat uji kompetensi ( TUK ) sudah
membawa berkas “printout” kelengkapan asesmen yang telah ditandatangani; yang meliputi :
Berkas tersebut dimasukkan ke dalam map otner
berwarna “biru”
Berkas tersebut diserahkan kepada asesor penguji saat
dilakukannya konsultasi pra asesmen
Lampiran bukti kompetensi yang dibawa hanyalah
bukti-bukti yang tertulis pada form Asesmen Mandiri
( Form APL-02 )
Pelaporan Pelaksanaan Asesmen 4
Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Asesmen Kompetensi
Dilengkapi dengan :
Hasil Analisa Portofolio Asesi
Lembar hasil penggunaan perangkat asesmen
Dokumen ASC-01 hingga ASC-03
Laporan Proses Pelaksanaan Asesmen di TUK
Dilengkapi dengan :
Berita Acara Proses Pelaksanaan Asesmen*
Daftar Hadir Pelaksanaan Asesmen
Dokumentasi Proses Asesmen
Laporan supervisi Pelaksanaan Asesmen di TUK
Dilengkapi dengan :
Dokumentasi Proses Asesmen
Pleno Komite Teknis LSP FPM 5
Mereview rekomendasi hasil asesmen
Membuat tindaklanjut bila ada banding dari asesi
Membuat keputusan untuk pemberian sertifikat kompetensi
Membuat laporan hasil keputusan Pleno Komite Teknis
C B 1 2 3 4 5 6 T
Penerbitan Sertifikat Kompetensi 6
Direktur Eksekutif LSP FPM membuat surat keputusan untuk
penerbitan sertifikat kompetensi kepada asesi yang kompeten untuk
disampaikan kepada BNSP
Penerbitan sertifikat akan dilakukan oleh BNSP, dengan pemberian
nomor seri sertifikat yang terdaftar/teregistrasi pada BNSP
Sertifikat kompetensi ditandatangani oleh Direktur Eksekutif LSP
FPM dan Manajer Sertifikasi LSP FPM
Pemberian Sertifikat Kompetensi 7
Pemberian sertifikat kompetensi dilakukan dengan menandatangani
TANDA TERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI dan Pakta Integritas
Penggunaan Sertifikat kompetensi oleh fasilitator pemegang
sertifikat
Juga diserahkan Logbook Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat; untuk
diisi oleh pemegang sertifikat kompetensi dan menjadi salah satu
bukti surveilen kompetensi
Sertifikat kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat berlaku
selama 3 tahun
Asesmen Ulang 8
Untuk peserta asesmen kompetensi; yang keputusan dan rekomendasi
hasil asesmennya dinyatakan “BELUM KOMPETEN “ diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk mengajukan asesmen ulang; dengan cara :
Surveilen Kompetensi Kerja 9
Pemegang sertifikat kompetensi; wajib mengikuti surveilen yang dilakukan
oleh LSP FPM; untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja
fasilitator pemberdayaan masyarakat.
Surveilen dilakukan minimal 1 kali setahun terhitung sejak diterimanya
sertifikat kompetensi kerja
Surveilen dilakukan dengan penelusuran dokumentasi aktivitas kerja
pemegang sertifikat melalui pencatatan pada logbook dan lampirannya;
dan atau proses uji profisiensi
Perpanjangan sertifikat kompetensi 10
Pemegang sertifikat kompetensi; wajib melakukan perpanjangan sertifikat
kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat menjelang masa berlaku
sertifikat akan habis
Pengajuan permohonan perpanjangan sertifikat kompetensi; dapat
dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada LSP FPM 3 bulan
sebelum berkahirnya masa berlaku sertifikat
Uji Portofolio dan Uji Tertulis bersifat
Wajib.
Uji Wawancara dan Simulasi
menyesuaikan hasil uji portofolio dan
uji tertulis
Bukti:
suatu bahan yang dikumpulkan dalam rangka
membuktikan pencapaian kompetensi asesi
sebagaimana dipersyaratkan unit/sejumlah unit
standar kompetensi
Jenis-Jenis Bukti:
• Bukti Langsung – pengamatan Langsung di
tempat kerja
• Bukti Tidak Langsung – Lap/Ket. Pihak ke-3
• Bukti Tambahan – Foto, rekaman, dll.
Bukti Tidak Langsung
1. Keterangan Pihak 3
2. Menerangkan pekerjaan/kegiatan asesi, dan
menyebutkan nama asesi.
Yang Bisa digunakan sebagai Bukti:
1. Keterangan dari Atasan Langsung
2. Keterangan dari Penerima Manfaat
3. Sertifikat Pelatihan, Workshop, seminar, dll
4. SPT, SPK, EVKIN, BA, dan sebagainya
sahih/valid, sebagai contoh: • memperhatikan elemen dan kriteria unjuk kerja
• merefleksikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagaimana
dikemukakan oleh unit kompetensi terkait
• memperlihatkan penggunaan sebagaimana dikemukakan pada batasan
variabel
• mendemonstrasikan kinerja keterampilan dan pengetahuan yang digunakan,
baik pada kondisi kerja real ataupun simulasi
terkini, sebagai contoh: • mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi
• memenuhi standar keterkinian
memadai, sebagai contoh: • mendemonstrasikan kompetensi setiap saat
• mendemonstrasikan kompetensi secara berulang
• tidak berkurang kemampuan/persyaratan bahasa, literasi, numerasi
Otentik/Asli, sebagai contoh: • asesi pernah mengerjakan pekerjaan dimaksud
• dapat diakui/diverifikasi
CATATAN LAIN :
Biaya pendaftaran : Rp. 100.000,-
Biaya asesmen : Rp. 1.500.000,-
Biaya Surveilen : Rp. 400.000,-
Biaya Sertifikat : Rp. 100.000,-
Kompeten VS Belum Kompeten
Asesmen ulang tersebut hanya
untuk unit-unit kompetensi
yang dinilai belum kompeten
MANFAAT SERTIFIKASI
1. Amanat Perpres 70 thn 2012,
bahwa setiap konsultan yang
Direkrut oleh pemerintah harus
bersertifikasi.
2. Menjamin hak rakyat untuk
memperoleh pendampingan dari
orang-orang yang benar-benar
berkompeten sebagai seorang
fasilitator pemberdaya masyarakat.
3. Menjamin keberadaan dari profesi
fasilitator pemberdayaan
masyarakat yang sejajar dengan
profesi-profesi lainnya dan dapat
memenuhi kebutuhan daerah,
nasional maupun internasional.
1. Memberikan kepastian standar
kualitas dan jenjang karier kepada
fasilitator pemberdayaan
masyarakat.
2. Tersedianya acuan baku terhadap
program pelatihan yang
dilaksanakan untuk para
fasilitator.
3. Justifikasi terhadap jumlah
remunerasi yang diterima oleh
fasilitator.
4. Mengurangi persoalan fasilitator
bermasalah (tdk kompeten, tdk
jujur, dll).
1. Ada jaminan di fasilitasi oleh
fasilitator yang kompeten.
2. Manfaat program dapat lebih
optimal.
Bagi Anggota/ Fasilitator
Bagi
Pemerintah
Bagi Masyarakat
Untuk Informasi Lebih Lanjut :
Website : www.lsp-fpm.or.id
: LSP FPM
: @lspfpm
Untuk menyampaikan saran dan informasi :
info@lsp-fpm.or.id
Recommended