View
98
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. K ebijakan dana dekonsentrasi bidang kesehatan. Banjarmasin, 26 Maret 2010. HIERARKI SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL. VISI-MISI SBY-BOEDIONO. Menteri menyusun Renstra konsisten dengan hirarki. RPJMN 2010 – 2014. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
KEBIJAKAN DANA DEKONSENTRASI
BIDANG KESEHATAN
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARANKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Banjarmasin, 26 Maret 2010
HIERARKI SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2
Sasaran Tingkat 2
Sasaran Tingkat 3
Sasaran Tingkat 4
Program Bidang SektoralProgram 100 Hari
KPI
Renstra Kementerian
KPI
Renstra Kementerian
KPI
Renstra Kementerian
RPJMN 2010 – 2014
Kontrak Kinerja Menteri+
Pakta Integritas
Sasaran Tingkat 1
Menteri menyusun
Renstra konsisten dengan hirarki
Prioritas Nasional
VISI-MISISBY-BOEDIONO
Kontrak Kinerja Menteri+
Pakta Integritas
Kontrak Kinerja Menteri+
Pakta Integritas
RPJM 4(2020-2024)
RPJM 1(2005-2009)Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM 2(2010-2014)Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
RPJM 3(2015-2019)Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025
VISI, MISI, NILAI-NILAI, DAN SASARAN STRATEGIS
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014
V I S IMASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI
DAN BERKEADILAN
M I S I1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dgn menjamin tersedianya upaya kesehatan yg paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
NILAI-NILAI KEMENTERIAN KESEHATANNILAI-NILAI KEMENTERIAN KESEHATAN
1. Pro Rakyat
Mendahulukan kepentingan rakyat & yg terbaik utk rakyat
2. Inklusif
Semua program bangkes hrs melibatkan semua pihak
3. Responsif
Program kesehatan haruslah sesuai dgn kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dlm mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis
4. Efektif
Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien
5. Bersih
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari KKN, transparan, dan akuntabel
SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.
2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.
3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta Gender
4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.
5. Meningkatnya PHBS pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%
6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di DTPK.
7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.
8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan SPM.
PROGRAM GENERIK (DASAR)
A.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Tehnis Lainnya
B.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan
C.Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
D.Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
A. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
B. Program Bina Upaya KesehatanC. Program Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan LingkunganD. Program Bina Kefarmasian dan Alat
KesehatanE. Program Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan
PROGRAM TEKNIS
PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN
DASAR HUKUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes /SK/XII/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1203/Menkes /SK/XII/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/KotaTahun Anggaran 2010.
APBN
APBN TAHUNAN
APBN PERUBAHAN
DANA PERIMBANGAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA
BAGI HASIL
DAU
DAK
PAD
PENDPT LAIN
APBD
KEMKES
K. PUSAT
K. DAERAH
DEKONST
T. PERBANT
DEFISIT
SURPLUS
KEGIATAN DESENTRALISASI
YANKES
Bentuk Kegiatan Pemanfaatan Dana Dekonsentrasi:
Pertemuan (sosialisasi, informasi) Penyusunan Pelatihan Kajian/Studi/Penelitian Dukungan operasional (stimulan/operasional) Pengadaan terbatas Pembinaan (Monev) Pertanggung jawaban
KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L)
GUBERNUR (WKL. PUSAT)
melakukan pemberitahuan awal rencana kegiatan
dalam rangka sinkronisasi kegiatan Dekon dengan kegiatan pembangunan
daerah
SEBELUM MENYUSUN ANGGARAN KEGIATAN
menyiapkan SKPD Prov dan Pejabat yang akan melaksakan kegiatan, serta memberitahukan
kepada K/L
SKPD PROVINSI
PROSES PERENCANAAN KEGIATAN DEKON
Hasil Penyiapan SKPD dan Pejabat dimaksud
PROSES PENGANGGARAN DEKONSENTRASI
KEGIATAN DPR K/L BAPPENAS MENKEU GUBERNUR DPRD
1. Penganggaran dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dituangkan dalam penyusunan RKA-KL.
2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR.
3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional untuk dilakukan penelaahan.
4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
`
5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan kepada kementerian/lembaga.
6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur dan diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan RAPBD.
7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.
: Proses di DJA (Penelaahan RKA KL) : Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA)
PP 39
• SAKIP • INPRES• Meneg PAN• Tahunan• Indikator Output Kegiatan • Manual
• SAI• PMK• KEM KEU• Realisasi Bulanan• Aplikasi & Manual
- Satker DIPA - Terkait Rekon
• Belum memiliki Sistem• PP 39/ 2006• Bappenas• Triwulanan• Indikator Proses• Aplikasi
LAKIP
JENIS EVALUASI
SAI
FORMAT PP 39/2006
Dalam Pelaporan PP 39 Tahun 2006 sebaiknya menggunakan software-nya yang diluncurkan oleh Bappenas dengan Format sbb :
1. Form A • Disampaikan dari PK/ KPA ke PJ Program di Tk. Pusat• Disampaikan dari PK Satker ke KPA/ Kadinkes Prop/ kab/ kota dan Es I
2. Form B1. Form yang disampaikan dari Eselon I/PJ Program kepada Menteri/ Gubernur/
Bupati2. Form yang disampaikan dari Ka SKPD Kab kepada Ka SKPD Propinsi3. Form yang disampaikan dari Ka Dinkes Prop kepada Menteri Kesehatan
3. Form C4. Form yang disampaikan dari Menteri Kesehatan RI kepada Men PPn/ Menkeu/
Men PAN
5. Form yang disampaikan dari Gubernur kepada Menneg PPn/ Menkeu/ Mendagri
PERIODE PELAPORAN
Akhir Triwulan I : 31 Maret
Akhir Triwulan II : 30 Juni
Akhir Triwulan III : 30 September
Akhir Triwulan IV : 31 Desember
Kepala SKPDProvinsi
Kepala SKPDKabupaten/ Kota
PPTK
Bupati/ Walikotau.p. Bappeda
Gubernuru.p. Bappeda Men.PPN
MEKANISME PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PP 39/ 2006
5 hari setelah triwulan berakhir
Presiden RI
Form C
Form CMenteri/ Ka. Lemb
Ka. Unit Kerja K/L
Form A
Form B
10 hari setelah triwulan berakhir
Form C
5 hari setelah triwulan berakhirForm C
5 hari setelah triwulan berakhir
5 hari setelah triwulan berakhir
14 hari setelah triwulan berakhir
Form C Men.DN
Form C
5 hari setelah triwulan berakhir
14 hari setelah triwulan berakhir
Men.Keu
Form C Form C
Ka. Unit Org.
Form A
Form B
Ka. Unit Kerja
10 hari setelahtriwulan berakhir
Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya
PPTK
Form A
Form B
Ka. Unit Kerja5 hari setelah
triwulan berakhir
Dana Dekonsentrasi(Provinsi)
Dana Pembantuan(Kabupaten/Kota)
Men.PAN
Kementerian/Lembaga
MASALAH PENYERAPAN ANGGARANSOLUSINYA
Penentuan Pengelola Satker (KPA, PK, bendahara) secepatnya dibentuk
Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan APBD harus saling mendukung dan sinergis
Tidak ada overlaping dana Penggunaan sesuai dengan menu
dalam Juklak dan Juknis
TERIMA KASIH
Recommended