View
1.793
Download
6
Category
Preview:
Citation preview
Memotret Realitas Pendidikan Indonesia
Oleh: Wardah Nisa1
Pendahuluan
Jika kita berbicara mengenai pendidikan, berarti kita tidak hanya
berbicara mengenai sekolah, Guru, ataupun siswa saja akan tetapi
meliputi kebijakan pendidikan makro yang disebut dengan Sistem
Pendidikan Nasional. Definisi Pendidikan itu sendiri menurut UU Sisdiknas
No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia
serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara, yang nantinya diharapkan pendidikan Nasional dapat tercapai.
Adapun Pendidikan Nasional menurut UU yang serupa adalah pendidikan
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan
nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Dari kedua definsi diatas dapat kita asumsikan bahwa pendidikan di
indonesia sudah memiliki acuan ideal tujuan yang ingin dicapai dalam
pendidikan, sehingga sudah jelas kebijakan apa yang bisa
diimplementasikan yang nantinya akan diterapkan pada setiap satuan
pendidikan. Akan tetapi pada faktanya, masih banyak kebijakan (baik itu
secara perundang-undangan ataupun kebijakan anggaran pendidikan)
yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan konsep dari kedua definisi
pendidikan tersebut.
Dalam kritiknya mengenai sistem pendidikan, Nelson, dkk (1996)
memfokuskan pada tiga komponen utama yakni: landasan pendidikan,
kurikulum pendidikan, dan manajemen pendidikan. Ketiga komponen
itulah yang nantinya akan dibahas secara terperinci untuk dapat melihat
dengan jelas bagaimana potret pendidikan di indonesia saat ini.
1 Staff Divisi PUSGERAK Greenforce BEM UNJ 2010
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 1
IDEOLOGI PENDIDIKAN INDONESIA: KONSERVATISME SOSIAL
REVISIONIS DAN LIBERALISME KOMPROMISTIS
O’Neill memetakan ideologi pendidikan ke dalam dua paradigma
utama pendekatan konservatif dan liberal. Paradigma konservatif, melihat
adanya ketidaksejajaran dalam masyarakat, namun hal itu dianggap wajar
dan merupakan hukum alamiah, tak bisa dihindari karena sudah
digariskan oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagi kaum konservatif, keadaan
sosial bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan. O'neil dalam buku ini,
memerikan ideologi konservatif dalam tiga tradisi utama;
fundamentalisme pendidikan, intelektualisme pendidikan, dan
konservatisme pendidikan. (O’Neill, 2001).
Sama seperti paradigma konservatif, paradigma liberal pun
meyakini bahwa ada masalah dalam masyarakat. Akan tetapi, bagi kaum
liberal, pendidikan tak ada kaitannya dengan persoalan politik dan
ekonomi. Sungguh pun demikian, adanya usaha untuk menyesuaikan
tetaplah dilakukan. Hal itu dicirikhaskan dalam tiga tradisi pokok
paradigma liberal. (O’Neill, 2001).
Berdasarkan interpretasi Elite Pendidikan Indonesia terhadap
komponen landasan pendidikan nasional, kurikulum pendidikan nasional,
dan manajemen pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, berdasarkan perspektif ideologi pendidikan O’Neill dengan
menggunakan pendekatan Nelson, ideologi pendidikan Indonesia bisa
disebut sebagai ideologi pendidikan konservatisme sosial revisionis dan
sekaligus bisa disebut pula ideologi liberalisme kompromistik (Soeharto,
2009)2.
Disebut demikian karena ideologi pendidikan Indonesia dapat
memasuki di kedua rumpun ideologi pendidikan sebagaimana yang
diklasifikasi oleh O’Neill, dengan revisi dan kompromi. Disebut Ideologi
2 Karti suharto. Perdebatan ideologi pendidikan. Cakrawala Pendidikan, Juni 2010, Th. XXIX, No. 2
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 2
Pendidikan Indonesia termasuk konservatisme sosial revisionis, berangkat
dari interpretasi elit pendidikan Indonesia terhadap komponen landasan
pendidikan nasional, kurikulum pendidikan nasional, dan manajemen
pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berdasarkan
perspektif ideologi pendidikan O’Neill, mengandung ciri-ciri ideologi
pendidikan konservatif sosial, dengan melakukan revisi berupa
penambahan ciri-ciri ideologi pendidikan liberal.
Disebut Ideologi Pendidikan Indonesia termasuk liberal
kompromistis, berangkat dari interpretasi Elite Pendidikan Indonesia
terhadap komponen landasan pendidikan nasional, kurikulum pendidikan
nasional, dan manajemen pendidikan nasional, sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, berdasarkan perspektif ideologi pendidikan O’Neill, mengandung
ciri-ciri ideologi pendidikan liberal, dengan melakukan kompromi berupa
penambahan ciri-ciri ideologi pendidikan konservatif, atau pengurangan
“kadar” model liberalisme.
Berikut ini Aspek-Aspek dalam Komponen Pendidikan menurut
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional :
Komponen Landasan Komponen Kurikulum Komponen Manajemen
Dasar-Dasar Pendidikan Nasional dan UUD 1945
Penetapan Standar Nasional Pendidikan oleh Pemerintah
Pengembangan tenaga pendidik diaturdengan undang-undang
Fungsi dan Tujuan PendidikanNasional
Pengembangan Kurikulum MangacuSNP
Penyediaan sarana dan prasaranaoleh satuan pendidikan
Prinsip-Prinsip PendidikanNasional: Pembudayaandan Keteladanan
Diversitas Kurikulum Sesuai JenjangPendidikan
Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat
Prinsip-Prinsip Penyusunan Kurikulum Evaluasi pendidikan
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 3
PendidikanNasional: Demokratis dan Pemberdayaan PartisipasiMasyarakat
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilakukan melalui akreditasi dan sertifikasi
Hak dan Kewajiban: Warga Negara
Muatan Wajib Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah
Badan hukum pendirian satuan Pendidikan
Hak dan Kewajiban:Negara
a. Muatan Wajib Kurikulum Pendidikan Tinggi
b. Penetapan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Pemerintah
c. Diversitas Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Koordinasi dan Supervisi Negara
d. Pengembangan Pendidikan Tinggi Mengacu Standar Nasional Pendidikan
e. Pengembangan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu Standar Nasional Pendidikan
f. Evaluasi Hasil Belajar Dilakukan oleh pendidik
Pengawasan dan penyelenggaraandilakukan dengan prinsip transparansidan akuntabilitas diaturoleh pemerintahSanksi atau ketentuan pidana ataspelanggaran diatur pemerintah
Realita Kebijakan Pendidikan di Indonesia
Seperti yang telah dipaparkan pada pendahuluan, bahwa kebijakan
makro pendidikan di indonesia diatur dalam Undang-undang sistem
pendidikan nasional. Konsep yang ditawarkan dalam undang-undang
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 4
tersebut sudah sesuai dengan ideologi yang dianut oleh pendidikan kita,
sayangnya pada fakta dilapangan masih menimbulkan pro-kontra dalam
implementasinya, sehingga melahirkan sejumlah permasalahan yang
krusial.
Pertama, pada pasal 53 yang mengatur tentang badan hukum
pendidikan menjadi gugur dengan sendirinya setelah mahkamah
konstitusi pada 31 maret 2010 membatalkan UU BHP. Jika dalam UU
Sisdiknas tercantum, akan tetapi pada implementasinya ditolak, ini akan
menjadi masalah tersendiri. Lantas menimbulkan sebuah pertanyaan
besar, kebijakan seperti apa yang memang lebih layak untuk
diimplementasikan?. Pasca ditolaknya BHP, Kemendiknas telah
mengajukan dua opsi. Opsi pertama dengan peraturan pemerintah
pengganti Undang-undang, peraturan pemerintah, Undang-undang yang
baru, peraturan presiden, maupun peraturan menteri. Selain itu, opsi
kedua adalah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahn 2005 yang
merupakan turunan dari UU Sisdiknas3. Hingga saat ini, masih belum ada
kejelasan mana yang akan diimplementasikan sebagai payung hukum
pendidikan di perguruan tinggi.
Kedua, walaupun pada November 2009 MK telah memutuskan
untuk menghapus sistem Ujian Nasional, mekanisme evaluasi pendidikan
yang diterapkan saat ini masih belum mengalami perubaan, yakni melalui
Ujian Nasional (UN), yang nampaknya sudah rutin setiap tahun menjadi
kontroversi. Padahal dalam pasal 57-59 UU sisdiknas, hanya mengatur
tentang evaluasi pendidikan yang implementasinya tidak harus melalui
Ujian nasional, walaupun pemerintah mencantumkan dalam PP Nomor 19
Tahun 2005 yang mengamanatkan Ujian Nasional dari tingkat SD hingga
SMTA.
Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional dapat
ditentukan oleh sistem evaluasi yang dipakai. Jika sistem evaluasi
semacam UN yang digunakan, tidak dapat berdampak besar pada
pencapaian tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hasil penelitian
Benjamin Bloom, hal ini karena tingkah laku belajar peserta didik akan
3 Pengganti UU BHP segera diserahkan. Koran Tempo, 29 April 2010 h.7
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 5
dipengaruhi oleh perkiraan mereka tentang hal apa yang akan diujikan.
Dampak buruk dari hal tersebut ialah peserta didik akan mengabaikan
berbagai kegiatan belajar yang tidak akan diujikan, seperti meneliti,
belajar menulis makalah, belajar mengapresiasikan karya sastra, belajar
berdemokrasi dan berbagai proses belajar lain yang bermakna
transformasi budaya4.
Jika melihat tingkat kelulusan UN 2010 di tingkat SMA yang
mengalami penurunan daripada UN 2009, jika pada tahun 2009 mencapai
95,05% maka pada tahun 2010 hanya mencapai 89,61%. Hal ini
memberikan dampak yang mengejutkan bagi siswa-siswi yang tidak lulus
dalam UN. Tujuan utama dari UN adalah mengadakan evaluasi sejauh
mana siswa mendalami materi yang diberikan selama rentang waktu
masa pendidikan, akantetapi alih-alih memberikan evaluasi UN malah
menjadi momok yang menakutkan bagi para siswa.
Hasil UN memang bisa menjadi malapetaka tersendiri bagi siswa
yang tidak lulus, tercatat ada banyak kasus percobaan bunuh diri karena
malu dan putus asa. Diantaranya Sri wahyuni, siswi SMK III kabupaten
muarojambi,nekat menenggak racun serangga setelah mengetahui
dirinya tidak lulus UN. Sri ditemukan meregang nyawa di kamarnya, ia
sempat dilarikan ke rumah sakit namun sayangnya nyawanya tidak bisa
diselamatkan.
Belum lagi permasalahan pendanaan UN yang pada tahun 2010 saja
mencapai Rp 562 Miliar, yang dialokasikan untuk penyediaan soal, dana
untuk Ujian soal, dan pembiayaan tim pengawas5. Dana UN yang setiap
tahun nya membengkak, alangkah lebih baik jika digunakan untuk
pembiayaan pendidikan lain yang lebih bermanfaat, semisal penyediaan
buku ajar ataupun perbaikan infrastruktur.
4 Fadli Ar-ridjal. Pendidikan Indonesia Nasibnya Kini. Makalah Departemen Pendidikan BEM UNJ dalam
kajian BEM SI
5 http://www.harianglobal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29172:biaya-un-
2010-rp542-m&catid=29:nasional&Itemid=54 diakses : 18 september 2010
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 6
Ketiga, fenomena menjamurnya rintisan sekolah bertaraf
internasional. Persoalan RSBI dan SBI telah menimbulkan masalah sosial
yang baru, karena berhasil menyulap pendidikan menjadi beberapa kasta.
RSBI menutup akses penerimaan pendidikan yang bermutu untuk
masyarakat, kalau tidak benar-benar kaya atau tidak benar-benar miskin,
jangan harap bisa masuk RSBI. Padahal dengan jelas tertulis pada ayat 3
pasal 31 UUD 1945 negara harus mengusahakan dan menyelenggarakan
suatu pendidikan nasional. Keberadaan RSBI merupakan turunan dari
pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas yang mengamanatkan bahwa setiap daerah
menyelenggarakan minimum satu sekolah bertaraf internasional.
Berdasarkan data Kemendiknas sejak tahun 2006-2010 pemerintah
telah mensubsidi sejumlah 1.172 buah RSBI untuk menjadi SBI dengan
total bantuan dana sebesar kurang lebih Rp 11,2 miliar. Yang hingga kini,
evaluasi nya masih belum jelas dan mengundang pro-kontra diberbagai
kalangan.
Prinsip keadilan terhadap kesempatan yang setara mengajarkan
bahwa bila terjadi ketidaksetaraan kesempatan, maka seharusnya yang
didalahulukan adalah kelompok yang paling dirugikan (the most
disadvantages). Program R/SBI ini malah memberi banyak bantuan
kepada the most advantages dalam masyarakat kita. Hal ini akan makin
meningkatkan ketidakberdayaan dari masyarakat yang tidak mampu dan
membuka jurang yang makin dalam di tengah masyarakat. Alih-alih
pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta
tidak diskriminatif, program R/SBI justru mendorong kecemburuan sosial
yang lebih tinggi dan memperparah prasangka antar-kelas sosial6.
Selain masalah-masalah krusial yang ditimbulkan oleh
ketidaksesuaian implementasi undang-undang sisdiknas ada kebijakan
lain yang diterapkan seperti BLU atau BHMN yang diterapkan di
Perguruan Tinggi Negeri memberikan luka yang cukup mendalam pada
pendidikan. Sistem pengelolaan tata keuangan yang malah menyulap
6 Susi Fitri. Sekolah Bertaraf Internasional,Bertarif Internasional, atau Berharap Internasional?.
Disampaikan pada acara diskusi yang diselenggarakan oleh FIDE, Minggu, 18 Juli 2010 di Aula
Perpustakaan UNJ.
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 7
institusi pendidikan menjadi “perusahaan” yang mengedepankan
keuntungan secara materil.
Secara definisi menurut undang-undang No. 1 Tahun 2004,
Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum atau yang biasa disebut PK-
BLU merupakan Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
BLU memiliki sejumlah kriteria, diantaranya dikelola secara otonom
dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. Untuk menjadi
BLU diperlukan beberapa syarat, diantaranya adalah syarat administratrif,
yang mengharuskan untuk membuat Rencana strategis Bisnis. Peluang ini
disediakan untuk satuan kerja Pemerintah yang melaksanakan tugas
operasional Pelayanan Publik. jika dilihat dari konsep dasarnya, sistem ini
lebih cocok diterapkan di institusi pemeritah seperi Rumah sakit, atau Jasa
angkutan Umum. Sejauh ini, ada 42 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia
yang telah bertransformasi menjadi BLU.
Contohnya saja di Universitas Negeri Jakarta yang statusnya kini
menjadi BLU, telah mendapatkan bantuan dana pinjaman dari IDB sebesar
24,9 juta dolar AS untuk membantu pengembangan kurikulum dan renstra
bisnis nya. Dengan adanya dana hutang kurikulum dirubah agar
lulusannya dapat memenuhi standar pasar kapitalistik, bukan memiliki
kompetensi yang akan membangun bangsa Negara. Lagi-lagi peraturan
yang berlawanan dengan Undang-undang dasar 45 kembali dilegalkan.
Kebijakan Anggaran Pendidikan : Parodi Tikus Makan Sabun
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 8
Perdebatan mengenai kebijakan anggaran, telah ada sejak lama,
hingga akhirnya pada masa pemerintahan Abdurrahman wahid membuat
sebuah gebrakan dengan menaikan anggaran APBN untuk pendidikan
hingga 22,5 %, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun-
tahun setelahnya, hingga pada saat amandemen UUD 1945 pada pasal 31
ayat 4 menyatakan bahwa :
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”
Sayangnya anggaran 20% tersebut masih termasuk gaji pendidik
dan kedinasan, padahal telah tiga kali rakyat menuntut kepada
mahkamah konstitusi untuk menggugat anggaran tersebut diluar dana
APBN 20%, walaupun dikabulkan pada tahun 2009 tetap saja terbentur
dengan UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 49 ayat 1.
Pembiayaan pendidikan, sebagaimana diatur dalam PP no. 48 tahun
2008 terbagi menjadi tiga: biaya satuan pendidikan, biaya
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta
didik. Berikut ini adalah rincian pembiayaan pendidikan:
No Jenis Pembiayaan Rincian Anggaran
1 Biaya Satuan Pendidikan - Biaya investasi
- Penyediaan sarana
- Pengembangan SDM
- Maintenance
2 Biaya Penyelenggaraan
dan Pengelolaan
Pendidikan
- biaya personalia
- biaya non-personalia
3 Biaya Pribadi Peserta Didik Dana bantuan pendidikan yang diberikan
kepada peserta didik
Sumber pemasukan untuk pembiayaan pendidikan, berasl dari
APBN,APBD dan dana dari Kemendiknas, yang pada 2010 saja mencapai
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 9
221,40 triliun. Asumsinya dengan kucuran dana yang mencapai 20% dari
APBN saja seharusnya sudah mampu menopang perbaikan mutu
pendidikan di indonesia, baik itu dari perbaikan mutu secara
kurikulum,pemerataan, sampai ke sarana dan pra-sarana.
Namun pada implementasinya, masih banyak pelanggaran yang
dilakukan oleh pemegang kebijakan, hingga berimbas pada stagnan nya
kondisi pendidikan kita, bahkan semakin mengalami kemunduran. Pada
rentang tahun 2004-2009 saja ICW mencatat telah terjadi ada 142 kasus
yang menyebabkan kerugian negara hingga 240,3 Miliar. Belum lagi
tingkat anak putus sekolah pada tahun 2009 menurut BKKBN mencapai
11,7 juta jiwa dan buta aksara yang mencapai 8,3 juta jiwa789. Sebelum
membahas lebih lanjut mengenai kebocoran anggaran pendidikan yang
terlihat seperti parodi tikus makan sabun, ada baiknya kita mengetahui
alur pemberian dana pendidikan dari Pemerintah.
Mekanisme pembiayaan pendidikan di sekolah negeri di Indonesia
mengalami perubahan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah. Saat ini aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan
melalui mekanisme dana perimbangan, khususnya melalui dana alokasi
umum (DAU) yang bersifat block grant. Sesuai dengan UU no.25 tahun
1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan
daerah selain DAU dalah Dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil.
Di sektor pendidikan pelimpahan kewenangan dan anggaran yang
terkait dengan dekonsentrasi dilakukan oleh Depdiknas kepada gubernur
yang pelaksanaanya diserahkan kepada dinas pendidikan tingkat provinsi.
Sementara pelimpahan kewenangan dan anggaran tugas pembantuan
dilakukan oleh kemendiknas langsung ke tingkat provinsi. Ada empat jenis
model penyaluran anggaran :
7
8
9 http://www1.kompas.com/read/xml/2010/08/03/18062452/anak.putus.sekolah.semakin.bertambah diakses :
18 September 2010
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 10
1. Model dekonsentrasi yang pengelolaannya dipercayakan kepada
pemerintah daerah
2. Model Desentralisasi bidang pendidikan ke tingkat kota atau
kabupaten dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar
dan wajib belajar 9 tahun
3. Model Block Grant yaitu langsung diserahkan kepada pemerintah
daerah dan atau langsung ke sekolah yang bentuknya terdiri dari
berbagai program.
4. Model kontingensi diberikan ke daerah yang mengalami konflik
sosial
Kebijakan Desentralisasi dana pendidikan yang pada awalnya untuk efisiensi pendistribusian
alokasi dana alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan malah membuka lahan baru untuk korupsi
bagi para pemegang kebijakan pada tingkat daerah, berikut ini pemetaan korupsi menurut institusi
yang telah dikaji oleh ICW :
No Institusi tempat korupsi Jumlah Kasus Kerugian
Negara
(Rp Miliar)
1 Dinas Pendidikan (Provinsi, Kabupaten dan Kota)
70 204.3
2 Sekolah/Madrasah 3 46 4.1
3 Perguruan Tinggi 7 12.1
4 Sekretariat Daerah5 6 8.0
5 Kanwil Depag 5 1.8
6 Badan Negara 1 2.6
7 DPRD 1 1.6
8 LSM 1 1.0
9 Organisasi Guru 1 1.0
10 Ormas 1 0.5
11 Perpustakaan Daerah 1 0.0
12 Depdiknas 2 6.3
612 Total 142 243.3
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 11
Korupsi pendidikan yang terjadi ditenggarai sebagai faktor dominan yang menghambat
perkembangan pendidikan Indonesia saat ini. Berikut ini data korupsi di sektor pendidikan menurut
hasil kajian ICW:
Tahun Kasus Kerugian Negara (Rp Miliar)
2005 6 1.8
2006 7 6.4
2007 15 21.5
2008 69 142.9
2009 45 67.7
Jumlah 142 240.3
Berdasarkan perhitungan lama waktu penindakan diperoleh bahwa
dibutuhkan waktu rata-rata 1,5 tahun bagi penegak hukum untuk
menindak sebuah kasus korupsi disektor kesehatan. Hal ini relatif lama
dibandingkan dengan cepatnya keluarnya hasil audit oleh BPK. Audit BPK
hanya membutuhkan waktu 6 bulan setelah tahun anggaran selesai.
Artinya, penindakan kasus korupsi seharusnya paling tidak membutuhkan
waktu minimal 6 bulan setelah tindakan korup dilakukan.
Salah satu implementasi dari kebijakan program penyaluran dana
pendidikan langsung untuk siswa dalah dengan digulirkan nya program
BOS. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan
sebagian biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksanaan program wajib belajar. Secara umum, program ini ditujukan
untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.
Secara khusus BOS bertujuan untuk :
a. Membebaskan siswa SD dan SMP negeri dari biaya operasional,
kecuali untuk siswa R/SBI
b. Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan
apapun, baik di sekolah negeri ataupun swasta
c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 12
Jenjang Kota Kabupaten
SD Rp
400.000/siswa/tahun
Rp
397.000/siswa/tahun
SLTP Rp
575.000/siswa/tahun
Rp
570.000/siswa/tahun
Alokasi dana bos. Sumber : Kementrian Pendidikan Nasional
Untuk RAPBN 2011, Kemendiknas mendapatkan alokasi dana sekitar
16,6 triliun untuk Dana BOS yang disalurkan langsung ke daerah melalui
Dana Alokasi Khusus. Menurut ICW, pelimpahan dana langsung ke daerah
rawan akan korupsi, terutama antara dinas pendidikan dengan sekolah10.
Modus dugaan korupsi di pihak sekolah antara lain berupa penggelapan
dan anggaran dana.
Bank Dunia mengevaluasi pengeluaran dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) selama dua tahun terakhir, mulai 2008 hingga 2009.
Mereka menemukan adanya biaya pengeluaran yang tidak semestinya.
Hasil audit bank dunia tercatat kurang dari tiga persen SMP mengelola
dana BOS diluar aturan yang ditetapkan. Pada 2009 tercatat sebanyak 2,3
persen SMP swasta melakukan penyelewengan dana BOS. Sementara
hanya 0,7 persen SMP negeri yang berani menyelewengkannya11.
Persentase penyelewengan dana BOS 2009 di SD dinilai menurun
dibanding 2008. Pada 2008 penyelewengan BOS di SD swasta mencapai
2,1 persen turun menjadi 1,2 persen.
Contoh kecilnya di DKI Jakarta misalnya, di sekolah Johar Baru
berdasarkan perhitungan jumlah siswa mestinya TKBM menerima Rp364
juta, sementara dana yang diterima oleh TKBM hanya Rp10 juta. Inilah
yang dianggap ada ketidakjujuran dalam pengelolaan dana BOS/BOP di
TKBM.
Walaupun Kebijakan anggaran di sektor pendidikan telah
diupayakan sedemikian rupa untuk meminimalisir inefisiensi anggaran
10 Menjalankan dan Memusyawarahkan Dana BOS. Media Indonesia, 25 Agustus 2010
11 http://www.batampos.co.id/berita-utama/nasional/14026-smp-paling-banyak-penyelewengan.html
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 13
atau kebocoran anggaran masih banyak terjadi. Dari data-data diatas
dapat terlihat bahwa korupsi pada sektor pendidikan masih banyak
terjadi, yang akhirnya menyebabkan berkurangnya anggaran dan dana
pendidikan, merusak mental birokrasi pendidikan, meningkatkan beban
biaya yang harus ditanggung masyarakat dan turunnya kualitas layanan
pendidikan. Bahkan dalam beberapa kasus, korupsi pendidikan telah
membahayakan nyawa peserta didik dalam bentuk ambruknya gedung
sekolah.
Dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, tidak hanya dari
pemerintah sebagai pemegang kebijakan, akan tetapi dari masyarakat
sebagai kontrol untuk mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.
Minimal masyarakat dapar berpartisipasi untuk pengawasan di tingkat
satuan terkecil, yakni tingkat satuan pendidikan (sekolah).
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 14
Penutup
Pendidikan adalah hak bagi semua warga Indonesia tidak
memandang apakah dia miskin, kaya, atau dari suku manapun.
Pendidikan yag ideal dan merata adalah impian bagi seluruh rakyat
indonesia, namun pada faktanya masih banyak kebijakan yang belum
mendukung ataupun penyelewengan kebijakan yang akhirnya merugikan
banyak pihak. Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :
1. Perlu adanya revisi UU Sisdiknas yang menjadi acuan kebijakan
pendidikan nasional. Ternyata masih banyak pasal yang merugikan
pendidikan, pasal yang mudah diselewengkan karena
ambiguitasnya, serta ada beberapa pasal yang menciptakan
kastanisasi pendidkan.
2. Perketat pengawasan untuk penggunaan pendidikan, karena dana
pada sektor pendidikan sangat rawan untuk disalahgunakan.
Terbuki dari banyaknya kasus korupsi yang semakin meningkat tiap
tahun nya, namun belum banyak ditindaklanjuti ke ranah hukum.
3. Kembalikan pendidikan Indonesia agar sesuai dengan fitrahnya,
yang mengacu pada ideologi yang dianut, UUD 1945, dan tidak
merugikan rakyat, karena pendidikan adalah pilar yang paling
penting dalam membangun bangsa.
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 15
Memang perlu partisipasi dan kesadaran dari banyak pihak untuk
mewujudkan pendidikan yang ideal bagi rakyat indonesia, ditengah arus
globalisasi yang menimbulkan pergeseran paradigma mengenai
pendidikan. Semoga para pemegang kebijakan segera tersadar dari
mentalitas korupsinya, agar pendidikan indonesia terus maju, dan
menciptakan tunas-tunas bangsa yang berkompeten.
Sumber :
- http://intl.feedfury.com/content/16330924-sistem-pendidikan-
nasional.html diakses 17 september 2010
- Perdebatan ideologi pendidikan. Cakrawala Pendidikan, Juni 2010, Th.
XXIX, No. 2
- Depdiknas. 2003. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasannya.
Bandung: Citra Umbara
- O’Neill, William. 2001. ideologi-Ideologi Pendidikan.Yogyakarta : Pustaka
Pelajar
- Darmaningtyas. 2005. Pendidikan Rusak-Rusakan.Yogyakarta : PT. LKIS
Printing Cemerlang
- Yamin, Moh. 2009. Menggugat Pendidikan Indonesia. Yogyakarta : Ar-Ruzz
Media
- Darmaningtyas. Mendesak Revisi UU Sisdiknas. Kompas, 16 Agustus 2010
h.6
- Fadli Ar-ridjal. Pendidikan Indonesia Nasibnya Kini. Makalah Departemen
Pendidikan BEM UNJ dalam kajian BEM SI.
- Dana RSBI akan dievaluasi. Kompas, 30 April 2010 h.1
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 16
- “Dana RSBI dan SBI Rawan Korupsi”. http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/17438/dana-rsbi-dan-sbi-rawan-korupsi. Diakses 18 September 2010
- Susi Fitri. Sekolah Bertaraf Internasional,Bertarif Internasional, atau
Berharap Internasional?. Disampaikan pada acara diskusi yang
diselenggarakan oleh FIDE, Minggu, 18 Juli 2010 di Aula Perpustakaan UNJ.
- http://www.harianglobal.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=29172:biaya-un-2010-rp542-
m&catid=29:nasional&Itemid=54 diakses : 18 september 2010
- Pengganti UU BHP segera diserahkan. Koran Tempo, 29 April 2010 h.7
- http://www1.kompas.com/read/xml/2010/08/03/18062452/
anak.putus.sekolah.semakin.bertambah diakses : 18 September 2010
- Peta korupsi pendidikan di indonesia. ICW, 2009
- Alokasi Anggaran Pendidikan di era otonomi daerah : Implikasinya
terhadap pelayanan pengelolaan pendidikan dasar. Hasil Penelitian
lembaga penelitian SMERU, Juni 2004
- Menjalankan dan Memusyawarahkan Dana BOS. Media Indonesia, 25
Agustus 2010
- http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/12527-dugaan-penyelewengan-
dana-bos diakses 20 September 2010
- http://toentas.com/?p=1225 diakses 20 September 2010
Makalah Kajian Pendidikan Oleh Pusat Studi Kajian dan Gerakan GreenForce BEM UNJ 2010Page 17
Recommended