View
32
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Dr. dr. Yout Savithri, MARSKasubdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS
Direktorat Pelayanan Kesehatan RujukanKementerian Kesehatan
Yogyakarta, 24 November 2018
PENGARUH DAN STRATEGIIMPLEMENTASI RUJUKAN ONLINE
MENUJU UHC 2019
ISSUE PELAYANAN KESEHATAN
Universal Health Coverage
3 Dimensi UHC:1. Seberapa besar prosentase penduduk yang
dijamin2. Seberapa lengkap pelayanan yang dijamin3. Seberapa besar proporsi cost sharing oleh
penduduk
Universal health coverage merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga
dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. ( WHO)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
Regulator
BPJS Kesehatan
Peserta
Jaminan Kes
Fasilitas
KesehatanMencari Pelayanan
Memberi Pelayanan
Regulasi Sistem Pelayanan
Kesehatan (rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi) Kualitas
Yankes, Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan
Kesehatan
Ken
dali
Bia
ya &
kua
litas
Yan
kes
Pemerintah
Sistem Rujukan
Perpres No 12Tahun 2013
Perpres No 111Tahun 2013
Perpres No 19Tahun 2016
Perpres 28 Tahun 2016
PERINTAH
1. Pasal 13 ayat (2), Pasal 21ayat (4), Pasal 22 ayat (3),Pasal 23 ayat (5), Pasal 26,Pasal 27 ayat (5), danPasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2004tentang Sistem JaminanSosial Nasional,
2. Pasal 15 ayat (3) dan Pasal19 ayat (5) huruf aUndang-Undang No 24Tahun 2011 tentangBadan PenyelenggaraJaminan Sosial;
Menjaminkesinambungan
program JaminanKesehatan Nasional
secara maksimalkhususnya untuk
mendukung upayapengendalian defisitdana jaminan sosial
kesehatan;
DICABUT
Ditetapkan Menteri Kesehatan
Dikaji Kemenkes
Diusulkan BPJS
PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
SISTEM PELAYANAN PERPRES 82/2018
PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN
Sebaran Distribusi Tenaga Kesehatan yang TidakMerata
Kelas RS tidak menggambarkan kompetensiyang sebenarnya
Kesesuaian Rumah Sakit dengan kriteraKlasifikasi.
Perlu Ada Penataan Sistem Rujukan
Maldistribusikompetensi fasilitas kesehatan
Belum optimal pemanfaatankompetensi fasilitas kesehatan
1
2
3
4
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
PENINGKATAN MUTU• AKREDITASI PKM• AKREDITASI RS
PENINGKATAN AKSES• SARANA• PRASARANA• ALAT KESEHATAN
FARMASI• SISTEM RUJUKAN• TELEMEDICINE
SUMBER DAYA KESEHATAN
Terwujudnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas Bagi
Masyarakat
KOMPETENSI
RUMAH SAKIT
Sarana
PELAYANAN KESEHATAN
UHC 2019
Prasarana Alat Kesehatan
Farmasi
Sumber Daya Kesehatan
Mutu melalui
akreditasi RS
KOMPETENSI KLINIS KOMPETENSI
MANAJERIAL
KEPEMIMPINAN
KLINIS
KEMAMPUAN
TEKNIS MEDIS
DISTRIBUSI
AKSES DAN MUTU
KOMPETENSI
INTERPROFESIONAL
Sistem Pelayanan
dan sistem
rujukan
KOMPETENSI FASKES
IMPLEMENTASI RUJUKAN ONLINE DALAM PROGRAM JKN
• Rujukan online menyebabkan Rujukan terkuncipada RS kelas C dan RS Kelas D, sehinggaberakibat pada kasus-kasus tertentu yang cukupberat/darurat tidak dapat langsung dirujuk ke kelasB atau Kelas A, sehingga proses rujukan tidaksesuai kebutuhan penyakit pasien;
• Rujukan online belum mendukung programnasional/global, seperti HIV, TB karena memerlukanrujukan ke RS kelas B dan Kelas C dari FKTP;
• Karena diberlakukan langsung (tidak bertahap),diperkirakan ada RS yang akan segera collaps,seperti kelas B dan RS Khusus;
• Jika sosialisasi tidak intensif, maka peserta akangaduh karena sistem rujukan yang berubah akibatrujukan online.
BEBERAPA INFORMASI PERMASALAHAN DARI RUMAH SAKIT TERKAIT RUJUKAN ONLINE
Seharusnya Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga Terkait
Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Rujukan Berjenjang
Berbasis Kompetensi Melalui Integrasi Sistem Informasi
• Rujukan terkunci hanya pada RS kelas D dan RS Kelas C sehingga berakibat pada kasus -
kasus tertentu yang cukup berat tidak dapat langsung dirujuk ke kelas B.
• Rumah Sakit Kelas D dan Kelas C akan tetap mempertahankan kelas tersebut namun
memperluas jenis pelayanan spesialisasi tanpa diimbangi dengan ketersediaan sarana,
prasarana, alat kesehatan dan obat sehingga rumah sakit kelas C dan kelas D hanya fokus
pada pelayanan rawat jalan dan tidak memaksimalkan kualitas pelayanan.
• Kunjungan pasien di RS Kelas B dan Kelas A menjadi menurun.
• Rumah Sakit berkeinginan turun kelas
• Pasien sulit mengakses sesuai kebutuhan medis
• Mutu Pelayanan kesehatan menurun
PERMASALAHAN DARI RUJUKAN ONLINE
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN(Permenkes 001 Tahun 2012)
Pelayanankesehatan
dilaksanakan secaraberjenjang
AksesbilitasEfektifitasPelayananKesehatan
Fasilitas PelayananKesehatan Terdekat
Kebutuhan Medis
Keselamatanpasien
Rujukan Vertikaldan
RujukanHorizontal
Penerima Rujukanbertanggungjawab sejak
menerima rujukan
Informasi dan Komunikasi
Pembinaan dan Pengawasan
Tindakan Administrasi : teguran, pencabutan ijin
(praktek/operasional)
Penetapan Klasifikasi berdasarkan Pelayanan, SDM, Peralatan, Bangunan dan Prasarana
Penetapankelas RS mengacu
pada standardan kriteria
sesuaiPermenkes
No 56 Tahun2014
RUMAH SAKIT
• Perijinan rumahsakit
• Jenis dan jumlah SDM
• Kewenangan SDM
• Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan
• Proporsi tempat tidur
• Ijin khusus penyelenggaraan
• Kewenangan Faskes
• Reviuw kelas rumahsakit
• Pendelegasian
Arah perubahanUU no 44 /2009 tentang RS• Pelayanan berjenjang fungsi rujukan• Kelas RS
Kewenangan KlinisPPK IPPK IIPPK III
Bukan HanyaKetersediaan Dokter
Spesialis
BERBASIS KOMPETENSI FASKES
Rujukan Berbasis Kompetensi
Penanganan Penyakit
ORGANISASI PROFESI
SISRUTE
FKTP
FKRTL
Permenkes 56 Tahun 2014
• SDM
• Sarana Prasarana danAlat Kesehatan
• Penunjang Diagnosa
• Obat-Obat
Tidak dikunci dengan- radius 15 km, 30
km, 45 km- Urutan kelas RS
Keberhasilan Rujukan banyakfaktor yang dipertimbangkan dansangat tergantung pada :a. Pemenuhan Kebutuhan Medis
pasien yang sangat terkaitdengan
b. Kemudahan Akses (Waktu,Biaya dan KeterlambatanLayanan Kesehatan)
c. Portabilitas.d. Pengendalian Biaya
STRATEGI PERUBAHAN
POLA RUJUKAN DAN PEMBAYARAN ERA JKN
Tersier
Sekunder
Primer
Rujukan berjenjang
Koordinasi timbal balik
Dukungan IT, Regulasi
FOKUS PELAYANAN PRIMERpromotif dan preventif
PNPK, CP DAN PPK
Pelayanan Kesehatan Dasar oleh FaskesTingkat pertama (Puskesmas, RS Kelas DPratama)
Pelayanan Kesehatan Spesialistik oleh dokter spesialis diFaskes Tingkat lanjutan (RS Kelas C dan D, Klinik Utama)
Pelayanan Kesehatan Sub Spesialistik oleh dokter subspesialis di Faskes Tingkat lanjutan (RS Kelas A dan kelas B)
DIPERLUKAN TATA KELOLA YANG BAIK
INA CBGs
KAPITASI
Pengecualian :Gawat darurat, bencana, geografis, kekhususan masalah kes pasien
16
Sistem Informasi dan Rujukan Yankes Berbasis IT
Terintegrasinya sistem informasi rujukan pasienpada seluruh RS Regional, RS Klas B dan RS KlasKhusus se Indonesia
Terwujudnya percepatanpelayanan rujukan di RS
Terbitnya regulasi dariKementerian Kesehatan RI terkait Rujukan di Era Digital
Sekarang :
1. Informasi Medis Pasien Secara cepat dan lengkap dapat diketahui sebelumpasien datang
2. Perujuk bisa mengetahui tujuan RS sesuai kebutuhan pasien
3. Perujuk bisa dapat kepastian terhadap pasien yang akan dirujuk
4. Perencanaan Alat Medis
5. Perencanaan SDM
6. Perencanaan Pengembangan RS
7. Tracking ambulance sebagai monitoring pasien yang akan datang
8. Tracking Ambulance sebagai bahan monitoring posisi ambulance
9. History Tracking ambulance sebagai data dasar klaim ambulance
Kedepannya sangat diharapkan :
1. Konsultasi Online dan Telemedicine untuk membantu penegakan diagnosa
2. Resume Medis sebagai lampiran rujukan pasien dan bisa digunakan sebagailampiran klaim elektronik
MENU DAN BENEFIT SISRUTE
MENU
SISRUTEBENEFIT
Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)Rencana Pengembangan Lanjutan
6
PENGEMBANGAN LANJUTAN1. Integrasi dengan Dukcapil2. Informasi Data Sarana, Prasarana dan SDM Rumah Sakit3. Standarisasi Alasan Rujukan, ICD 10, ICD 9 CM dan lain – lain4. Upload Dokumen Laboratorium, Radiologi dan EKG5. Video komunikasi di Ambulance6. GPS Tracking Ambulance
GPS TrackingVideo ConferenceStandarisasi Format Aplikasi
18
MANFAAT SISTEM TERINTEGRASI
1. Lalulintas layanan termonitor secara jejaring mulai dari PPK 1 - PPK 3
2. Pengawasan peserta JKN termonitor melalu single ID (NIK)
3. Pelayanan kesehatan diharapkan sesuai dgn kewenangan dan tugas sesuaiklasifikasi faskes nya
4. Monitor farmasi terintegrasi
5. Rujukan akan berkisambungan dengan tidak terdapat duplikasi pendanaan
6. Kendali mutu dan biaya tercapai
7. Upaya pencegahan dilakukan secara terintegrasi pada semua tingkat fasyankes
8. Data kesehatan valid dan tidak terduplikasi
9. Klasifikasi rumah sakit dapat dievaluasi secara sistematis
10.Sebagai upaya pencegahan tindakan fraud semua pihak
11.Tansparansi, akuntabel dan responsibilitas sesuai kewenangan dan kewajibannyadisetiap fasyankes
12.Pelayanan kesehatan berkesinambungan
13.Sistem adminstratif dengan paper less
• Surat DirjenPelayanankesehatan RI sehubungandenganImplementasisistemrujukanterintegrasi
Membangun Sistem lnformasi Rujukan melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE KEMENKES), dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya untuk pelayanan publik lebih baik;
SURAT EDARAN
CONTOH KEWENANGAN PENYAKIT
MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN PADA TIAP LEVEL FASKES PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER
• Standar fasilitas medik
• Standar fas non medik
• Standar SDM
• HTA
• Tarif
• MUTU (Akreditasi)
• PNPK
• PPK
• CP
• Angka kematian
• Keadaan pasien
pulang
• Komplain
Input OutputProses
EFISIENSI COST EFFECTIVENESS INDIKATOR MUTU PELAYANAN
HTA
MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN
Sistem Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB) dalam Pelayanan JKN
Standar Pelayanan(PPK, PNPK, Clinical
Pathway)
Review Utilisasi
Credentialing
Health Technology Assessment (HTA)
KMKB
Pencegahan Fraud
Audit Medik
Efisiensi Pelayanan
SMART HOSPITAL
GREEN HOSPITAL
Pemanfaatan IT
Leadership
Efektif Efisiensi
Inovatif
Produktifitas
•SMART HOSPITAL
TERIMA KASIH
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2018
Recommended