View
229
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
P U T U S A NNomor : 33 / PDT / 2015 / PT- MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
SONI HUSNI GINTING, Umur 36 Tahun pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Desa Tiga Binanga Jalan Pekan Lama Desa
Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga Kabupaten
Karo Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya RIVALINO BUKIT, SH- Advokat
berkantor di Kantor Advokat Rivalino Bukit, SH
alamat JLn. Veteran No.148 Berastagi Sumatera
Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kabanjahe No.10/2012 tertanggal 30
Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
L A W A N :
1.dr.SRI ALEMINA BR.GINTING Sp.A, pekerjaan Dokter, beralamat di
Rumah Sakit Umum Kabanjahe Jl.Kapten
Selamat Ketaren Kabanjahe, Kab. Karo
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2.RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE beralamat tinggal di Jalan kapten
Selamat Ketaren Kabanjahe Kabupaten
Karo- Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING II semula
TERGUGAT II ;3.RUMAH SAKIT UMUM SERASI, beralamat di Jalan Letnan Rata
Perangin-angin Kabanjahe Kabupaten Karo-
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III semula TERGUGAT III ;Pemerintah .............
2
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
Jl.Rasuna Said Blok X – 5, Kav.4-9 Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Membaca, gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
30 Januari 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kabanjahe pada tanggal 30 Januari 2012 dibawah register perkara
Nomor : 02 / Pdt. G / 2012 / PN. Kbj, telah mengajukan gugatan terhadap
Para Tergugat atas hal - hal sebagai berikut :
1. Bahwa RISKI GINTING seorang anak laki-laki berumur 3 bulan
adalah anak kandung dari PENGGUGAT berdasarkan Surat
Keterangan Lahir dari RSU Kabanjahe tertanggal 28 Juli 2011
dengan Nomor Daftar : 08/skl/2011 yang selanjutnya dalam gugatan
ini disebut sebagai KORBAN ;
2. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 PENGGUGAT membawa
KORBAN berobat ke tempat TERGUGAT III ;
3. Bahwa di tempat TERGUGAT III, KORBAN dan PENGGUGAT
diterima oleh petugas IGD sekitar pukul 14.00 Wib dengan keluhan
KORBAN panas hingga suhu tubuh 39˚ C, mulut bercak putih
/sariawan dan sulit makan ;
4. Bahwa dokter jaga yang ada di IGD di tempat TERGUGAT III
langsung memasang Oxygen ke hidung KORBAN dan setelah
menanyakan keluhan KORBAN maka dokter yang bertugas di IGD
tempat TERGUGAT III menyarankan agar KORBAN dibawa
ketempat TERGUGAT II ;
5. Bahwa setelah sampai di IGD tempat TERGUGAT II maka KORBAN
diterima oleh Petugas kesehatan yang jaga di ruangan IGD di
tempat ..............
3
tempat TERGUGAT II dan di ruangan IGD tersebut KORBAN tidak ada
dilakukan tindakan apa-apa hanya menanya identitas PENGGUGAT
dan KORBAN kemudian membawa korban ke ruangan perawatan ;
6. Bahwa setelah sampai di ruang perawatan maka dilakukan tindakan
pemasangan infus dan pemasangan NGT ;
7. Bahwa setelah selesai pemasangan infus dan NGT barulah
KORBAN diantar ke bangsal atau tempat tidur. Seterusnya dokter
mengatakan KORBAN mengalami GIZI BURUK dan menyuruh
PENGGUGAT membeli obat-obatan sesuai dengan resep yang telah
ditulis oleh TERGUGAT I ;
8. Bahwa terhadap KORBAN ada dilakukan pemeriksaan Foto
Roentgen namun dari hasil keterangan Roentgen hingga sampai
KORBAN meninggal dunia TERGUGAT I tidak ada menyampaikan
hasilnya kepada PENGGUGAT ;
9. Bahwa terhadap KORBAN ada dilakukan pemeriksaan Laboratorium
dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium tersebut dikatakan oleh
TERGUGAT I kepada PENGGUGAT kalau KORBAN harus di
Transfusi darah PRC ;
10. Bahwa dalam hal Transfusi tersebut TERGUGAT I tidak ada
menjelaskan mengenai transfusi terhadap PENGGUGAT maupun
keluarga yang lain bahwa dalam hal ini sudah bertentangan
dengan :
a. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 Tentang Tenaga
Kesehatan Pasal 22 ayat 1 c ;
b. Permenkes No.585/89 Pasal 5 ayat (1) ;
c. UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yakni pasien
berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata
cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan,
risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis
terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya
pengobatan ;
d. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
juga merupakan Undang - Undang yang bertujuan untuk
memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur
dalam ...............
4
dalam pasal 52 UU No.29/2004 adalah mendapatkan penjelasan
secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud
dalam pasal 45 ayat (3) ;
11. Bahwa dalam hal tindakan Transfusi darah tersebut baik
TERGUGAT I tidak ada meminta persetujuan dari PENGGUGAT
maupun keluarganya sehingga dalam hal ini sangat bertentangan
dengan apa yang telah diatur dalam ;
a. Peraturan pemerintah No.32 Tahun 1996 Pasal 22 ayat 1 d :
meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan ;
b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.585/Men.Kes/PER/XI/1989 Pasal 12 ayat (1) Dokter
bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan tentang
persetujuan tindakan medis, (2) Pemberian persetujuan tindakan
medis yang dilaksanakan di rumah sakit/klinik, maka rumah sakit/
klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab ;
12. Bahwa berhubung karena di tempat TERGUGAT II tidak ada alat
pengolahan bahan darah PRC maka dibuat rujukan ke Rumah
Sakit Umum ADAM MALIK Medan ;
13. Bahwa PENGGUGAT sempat mengatakan kepada Perawat di
tempat TERGUGAT II “kalau urusan mengambil darah ke RSU Adam
Malik bukannya pihak RS yang mengupayakan ?, karena tidak
mungkin ditenteng gitu aja kantung darah “. Namun perawat dari
TERGUGAT II mengatakan “seperti itu biasanya”, pihak keluarga
pasien yang ambil darah kesana. Bahwa menurut PP No.7 Tahun
2011 hal tersebut sudah bertentangan karena plasma darah yang
dibawa oleh keluarga pasien tidak sesuai dengan standar yang
sudah ditetapkan baik suhu maupun tempat untuk membawa yang
dibutuhkan beberapa jam ;
14. Bahwa pada tanggal 25-11-2011 pukul 14.00 Wib dijemputlah
darah ke RSU Adam Malik oleh PENGGUGAT ;
15. Bahwa pada pukul 19.00 Wib PENGGUGAT sampai di tempat
TERGUGAT II membawa darah dan menyerahkan kepada perawat
jaga dan perawat jaga menyarankan agar PENGGUGAT dekap darah
tersebut agar tidak terjadi pembekuan, lalu karena merasa beresiko
setelah kurang lebih 2 jam PENGGUGAT dekap maka
PENGGUGAT serahkan kembali darah tersebut pukul 07.00 wib ;
Bahwa ..............
5
16. Bahwa pada tanggal 26-11-2011 sekitar pukul 07.00 wib perawat
melakukan Transfusi darah sebanyak 20 cc dengan menggunakan
alat suntik (spuit) terhadap KORBAN, bahwa dalam hal ini sangat
bertentangan dengan teori-teori medis yang mana dalam pemberian
darah harus dilakukan dengan secara lambat dan hati-hati apalagi
KORBAN yang masih berumur tiga bulanan yang mana kapasitas
jantung dan pembuluh darah untuk menerima darah masih sangat
minim sekali.
Dimana dalam pemberian Transfusi darah harus benar-benar
dipantau bagaimana tanda-tanda vital seorang pasien anak baik
frikuensi nadi dan frikuensi pernafasan pasien, Menurut A.Aziz
Alimul Hidayat, S.Kp, “Buku Saku Praktikum Kebutuhan Dasar
Manusia” Penulis A.Aziz Alimul Hidayat, S.Kp, Musrifatul Uliyah,
S.Kp, Editor : Monica Ester – Jakarta : EGC : 2004 Prosedur KerjaTransfusi Darah adalah sebagai berikut :
1. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan ;
2. Cuci tangan ;
3. Gunakan larutan NaCi 0.9% dalam botol untuk dugunakan
setelah transfusi darah ;
4. Gunakan slang infus yang mempunyai filter (slang ‘Y’ atau
tunggal) ;
5. Lakukan pemberian infus NaCi 0,9% (baca : Prosedure
pemasangan infus) terlebih dahulu sebelum pemberian transfusi
darah ;
6. Lakukan terlebih dahulu tarnsfusi darah dengan memeriksa
identifikasi kebenran produk darah : periksa kompatibilitas dalam
kantong darah, periksa kesesuaian dengan identifikasi pasien,
periksa kadaluwarsanya, dan periksa adanya bekuan ;
7. Buka set pemberian darah ;
1. Untuk slang ‘Y’ atur ketiga klem ;
2. Untuk slang tunggal, klem pengatur pada posisi off;
8. Cara transfusi darah dengan slang ‘Y’ :
1. Tusuk kantong NaCi 0,9% ;
2. Isi slang dengan NaCi 0,9% ;
Buku ..............
6
3. Buku klem pengatur pada slang ‘Y’ dan hubungkan ke
kantong NaCi 0.9% ;
4. Tutup/Klem pada slang yang tidak digunakan ;
5. Tekan sisi balik dengan ibu jari dan jari telunjuk ( biarkan
ruang filter terisi sebagian) ;
6. Buka klem pengatur bagian bawah dan biarkan slang terisi
NaCI 0,9% ;
7. Kantong darah perlahan di balik-balik 1-2 kali agar sel-selnya
tercampur.
Kemudian tusuk kantong darah pada tempat penusukan
yang tersedia dan buka klem pada slang dan filter terisi darah ;
9. Cara transfusi darah dengan slang tunggal :
1. Tusuk kantong darah ;
2. Tekan sisi balik dengan ibu jari dan jari telunjuk sehingga
filter terisi sebagian ;
3. Buku klem pengatur, biarkan slang infus terisi darah ;
10. Hubungkan slang transfusi ke kateter IV dengan membuka
klem pengatur bawah ;
11. Setelah darah masuk, pantau tanda vital tiap 5 menit selama
15 menit pertama, dan tiap menit selama 1 jam berikutnya ;
12. Setelah darah di infuskan, bersihkan slang dengan NaCI 0,9% ;
13. Catat type, jumlah dan komponen darah yang diberikan ;
14. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan ;
17. Bahwa setengah jam setelah Transfusi dilakukan terhadap
KORBAN maka KORBAN tampak gelisah, nafas sesak, cepat dan
merengek ;
18. Bahwa pada pukul 19.00 wib pada hari dan tanggal yang sama
perawat kembali melakukan Transfusi lagi sebanyak 10 cc dengan
menggunakan spuit (alat suntik) ke tubuh KORBAN yang mana
seharusnya jika Haemoglobin masih tetap rendah maka jangan
diulangi dalam empat hari ;
Bahwa ...............
7
19. Bahwa satu jam setelah dilakukan Transfusi darah yang kedua
maka KORBAN mengalami muntah darah. Dalam hal pemberian
Transfusi darah tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan
teori atau standar dalam pemberian Transfusi darah yang mana
akibatnya Korban terjadi pendarahan yang menyebabkan meningal
dunia ;
20. Bahwa PENGGUGAT memanggil perawat dan bertanya “kenapa
ini? “ namun perawat mengatakan itu proses dari Transfusi darah,
lalu PENGGUGAT suruh panggil dokter, perawat mengatakan
dokter visite hanya satu kali dalam sehari ;
21. Bahwa Perawatpun kembali ke ruangan perawatan sementara
kondisi KORBAN semakin mengkhawatirkan ;
22. Bahwa dua jam kemudian KORBAN kembali muntah lagi dan
bersamaan berak darah ;
23. Bahwa PENGGUGAT kembali mendatangi ruangan perawatan agar
segera menghubungi dokter, namun karena dokter tidak datang,
maka PENGGUGAT konfirmasi ke bagian Humas di tempat
TERGUGAT II melalui SMS soal KORBAN, lalu Humaspun
membalas SMS PENGGUGAT yang isinya “ia saya segera datang”
kata Humas ;
24. Bahwa ketika Humas datang ke ruang 4 (tempat korban dirawat)
baru kemudian datang dokter jaga dan melihat kondisi KORBAN,
lalu menyuruh perawat membuat resep obat yang harus saya beli
ke apotik ;
25. Bahwa setelah saya serahkan obat yang dimaksud dokter jaga
tersebut, dokter jaga tersebut memberikan obat tersebut dan dokter
jagapun pergi sementara kondisi anak saya tidak ada perobahan ;
26. Bahwa setengah jam kemudian kondisi KORBAN kejang-kejang,
PENGGUGAT panggil perawat jaga malam, namun tidak ada yang
menyauhtin karena tidur. Kemudian PENGGUGAT mengedor-ngedor
namun tetap tidak ada perawat yang bangun sampai akhirnya
PENGGUGAT mendengar istrinya menangis histeris, PENGGUGAT
dalam keadaan panik dan pandangan berkunang-kunang
PENGGUGAT lari ke tempat KORBAN dan sempat menabrak kaca,
PENGGUGAT lihat KORBAN sudah tidak ber nafas lagi ;
Bahwa ..............
8
27. Bahwa PENGGUGAT lari ke ruang perawat ingin memanggil
perawat jaga, namun yang PENGGUGAT lihat hanyalah mahasiswa
yang sedang praktik ;
28. Bahwa sekitar dua puluh menit kemudian datang dokter jaga melihat
anak saya dan mengatakan anak saya benar sudah meninggal,
dokterpun pergi ;
29. Bahwa tidak ada perawat yang mengurus jenazah KORBAN, hingga
akhirnya PENGGUGAT sendiri yang cabut semua selang infus dari
gantungannya dan PENGGUGAT beres-beres dibantu beberapa
mahasiswa yang sedang praktek dan melihat kondisi tersebut
mahasiswa yang pada saat itu praktek di tempat TERGUGAT II
juga menangis melihat keadaan PENGGUGAT dan keluarga pada
saat itu ;
30. Bahwa akhirnya PENGGUGAT pada hari Minggu tanggal 27
Nopember 2011 pukul 04.00 wib membawa KORBAN pulang untuk
dikebumikan ;
31. Bahwa hingga gugatan ini diajukan pihak dari PARA TERGUGAT
tidak ada sama sekali menghiraukan atas kematian korban ;
32. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka sudah jelas dan nyata
bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
pada saat pasca rawat inap dan pengobatan terhadap KORBAN
dimana dari tindakan medik yang dilakukan telah mengakibatkan
KORBAN mengalami pendarahan yang menyebabkan KORBAN
akhirnya meninggal dunia ;
33. Bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan : “Tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian itu” ;
34. Bahwa yang menjadi dasar pertanggung-jawaban hukum dari aspek
hukum perdata seorang petugas kesehatan dapat berupa :
A. Pertanggung-jawaban yang didasarkan atas tiga prinsip sebagai
berikut :
Setiap .............
9
1) Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri
orang lain menyebabkan orang yang melakukan harus
membayar kompensasi sebagai pertanggung-jawaban
kerugian ;
2) Seseorang harus bertanggung-jawab tidak hanya karena
kerugian yang dilakukan dengan sengaja tapi juga karena
kelalaian dan kurang hati-hati ;
3) Seseorang harus memberikan pertanggung-jawaban tidak
hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, tapi juga
karena tindakan orang lain yang berada dibawah
pengawasannya ;
Ketiga prinsip tersebut terkandung dalam rumusan pasal
1365, 1366, 1367 KUHPerdata ;
B. Pertanggung-jawaban karena resiko sebagai kebalikan dari
pertanggung-jawaban karena kesalahan dalam pertanggung-
jawaban ini biasanya dihubungkan dengan produk tertentu,
misalkan obat, peralatan medik atau alat-alat lain ( peranan
informal sesaat dalam transaksi terpenting oleh Dokter Veronika
Komalawati, SH,MH. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002, halaman 97) ;
35. Bahwa didalam hal melihat aspek hukum malpraktik, maka
pedoman yang harus diperhatikan adalah adanya :
-- Penyimpangan dari standar profesi medis ;
-- Kesalahan yang dilakukan, baik berupa kesengajaan ataupun
kelalaian ;
-- Akibat yang terjadi disebabkan oleh tindakan medis yang
menimbulkan kerugian baik materiil/immateriil atau fisik (luka,
kematian, atau mental) ;
(Hukum Kedokteran oleh Dr.Danny Eiradharma, SH.MS,Jm,
Penerbit Binarupa Aksara 1996, hal 92) ;
36. Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa seseorang dan/atau
badan hukum bisa dikatakan melanggar pasal 1365 KUHPerdata
karena memenuhi unsur-unsur seperti dibawah ini :
- Harus ada perbuatan yang salah / bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku ;
Harus ..............
10
- Harus ada peraturan/perundang-undangan yang dilanggar/
melanggar hukum subjektif orang lain ;
- Harus ada menimbulkan kerugian yang nyata dapat dibuktikan
secara rinci / melanggar kaidah tata susila ;
- Harus melanggar PATIHA, yakni melanggar kepatutan, norma-
norma, kehati-hatian dalam masyarakat bertentangan dengan
asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya
dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga
masyarakat/terhadap harta benda orang lain ;
37. Bahwa dalam hal ini PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur-
unsur yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPerdata yakni ;
- TERGUGAT I telah melakukan kesalahan dalam menangani
perawatan medis anak PENGGUGAT ;
- TERGUGAT I tidak menjalankan seluruh peraturan yang ada
mengenai Standar Profesi Medis ;
- Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT I
dalam menangani perawatan KORBAN mengakibatkan
KORBAN mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa TERGUGAT I telah melanggar PATIHA, yakni : tidak
hati-hati dan tidak teliti dalam melakukan tindakan perawatan
terhadap KORBAN yang mengakibatkan KORBAN mengalami
perdarahan menyebabkan KORBAN meninggal dunia ;
38. Bahwa suatu rumah sakit mempunyai aspek fungsi sosial sebagai
suatu lembaga yang memberikan pelayanan perawatan dan
pengobatan, bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi
didalamnya, serta bertanggung jawab atas pengendalian mutu
secara keseluruhan dari pelayanan yang diberikan ;
39. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang
Kesehatan Pasal 58 ayat 1 tertulis :”Setiap orang berhak menuntut
ganti rugi terhadap seseorang, dan/atau penyelenggara kesehatan
yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam
pelayanan kesehatan yang diterimanya ;
Bahwa ...............
11
40. Bahwa hubungan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut adalah
hubungan antara seseorang tenaga kesehatan yang berpraktek di
rumah sakit (negeri/swasta) dimana TERGUGAT I telah melakukan
tindakan medis terhadap KORBAN di tempat TERGUGAT II yang
berakibat KORBAN mengalami pendarahan dan menyebabkan
KORBAN meninggal dunia ;
41. Bahwa dengan melihat bentuk hubungan hukum antara
TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat dipandang sebagai
hubungan hukum antara majikan dengan karyawan, maka doktrin
Vicarious liability let the master answer, in casu dapat diterapkan
dalam hubungan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
42. Bahwa pasal 1367 KUHPerdata, mengatur tentang pertanggung-
jawaban majikan atas perbuatan yang merugikan yang dilakukan
oleh karyawannya. Bahwa majikan turut bertanggung jawab atas
perbuatan yang merugikan yang dilakukan oleh karyawannya ;
43. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
terhadap KORBAN dalam menangani perawatan kesehatan
KORBAN dimana TERGUGAT I telah melakukan tindakan yang
bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku penyelenggara
kesehatan. Yang mana akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh
TERGUGAT I sehingga KORBAN mengalami pendarahan yang
menyebabkan KORBAN meninggal dunia ;
44. Bahwa kedatangan KORBAN yang dibawa PENGGUGAT ke tempat
TERGUGAT III dan ke tempat TERGUGAT II dikarenakan
TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan tempat pengobatan
( rumah sakit ) yang keberadaannya resmi (legal) sebagai tempat
berobat yang resmi izin operasionalnya dikeluarkan oleh
TERGUGAT IV dan diawasi oleh TERGUGAT IV ;
45. Bahwa PENGGUGAT mempunyai dasar hukum untuk menggugat
TERGUGAT IV sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia
tercantum pada Bab IV mengenai Tanggung Jawab Pemerintah
antara lain pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan
pasal 19 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. Dimana TERGUGAT IV sebagai pemegang dan
penyelenggara otoritas dan kebijakan kesehatan untuk masyarakat
Indonesia ...............
12
Indonesia sehingga mempunyai tanggung jawab dalam menjaga
dan sekali gus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di
seluruh wilayah Republik Indonesia , serta TERGUGAT IV
berkewajiban melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, dan
berwenang mengambil tindakan administratif terhadap lembaga
kesehatan dan atau sarana kesehatan yang melakukan
pelanggaran. TERGUGAT IV adalah pemberi izin resmi kepada
rumah sakit - rumah sakit di wilayah hukum Indonesia, khususnya
pada saat TERGUGAT II dan TERGUGAT III memperoleh izin
operasional, oleh karenanya sangat beralasan bagi PENGGUGAT
untuk menuntut ganti rugi dan mohon kepada Majelis Hakim agar
memerintahkan TERGUGAT IV mencabut izin operasional yang
pernah diberikan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;
46. Bahwa pada dasarnya setiap orang termasuk badan hukum harus
bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan apabila
perbuatan yang dilakukannya tersebut merugikan orang lain atau
badan hukum, maka orang atau badan hukum yang karena
perbuatannya tersebut telah merugikan orang lain harus
bertanggung jawab secara hukum dan membayar ganti rugi atas
perbuatannya tersebut. Hal ini jelas diatur dalam pasal 1365
KUHPerdata yang lazim disebut Perbuatan Melawan Hukum
(onrechtmatige daad) ;
47. Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT, maka
PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut :
KERUGIAN MATERIIL ;
Hilangnya sejumlah uang untuk pengobatan anah PENGGUGAT ;
Biaya Perawatan dan Pemakaian Obat ;
Tanggal 23 November 2011 ;
- R/Obat-obatan Rp.48.000.00
- R/Obat-obatan Rp.20.000.00
- R/Obat-obatan Rp.26.000.00
Tanggal 26 November 2011
- R/Obat-obatan Rp.135.000.00
- R/Obat-obatan Rp.18.000.00
Bahwa .............
13
Bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk
permbelian obat-obatan, peralatan dan pembelian kantung darah
sejumlah Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah ) ;
KERUGIAN IMMATERIIL ;
Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT berupa trauma psikis
yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan
Hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT menyebabkan
dibenarkan secara hukum bagi PENGGUGAT untuk menuntut ganti
kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000.00 ( lima milyar rupiah)
yang harus dibayar tunai secara tanggung renteng terhitung sejak
gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe sampai
ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
Sehingga total kerugian yang diderita PENGGUGAT yang
diakibatkan oleh PARA PENGGUGAT yaitu sebesar
Rp.5.001.200.000.00 ( lima milyar satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
48. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti yang
kuat maka PARA TERGUGAT agar dihukum untuk membayar
uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)
perharinya dan/atau setiap 1 (satu) hari PARA TERGUGAT lalai
memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga
sampai dilaksanakan ;
49. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT cukup beralasan maka untuk
menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari maka sangat
beralasan pula apabila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan
Negeri Kabanjahe terlebih dahulu menetapkan dan meletakkan sita
jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya serta
barang bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT I yang
diajukan tersendiri ;
50. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT cukup beralasan maka untuk
menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari maka sangat
beralasan pula apabila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri
Kabanjahe terlebih dahulu menetapkan dan meletakkan sita
jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya serta
barang bergerak dan tidak bergerak milik dari TERGUGAT II yang
terletak di Jl.Kapten Selamat Ketaren yang lazim disebut rumah
Sakit Umum Kabanjahe ;
Bahwa ...............
14
51. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT cukup beralasan maka untuk
menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari maka sangatlah
beralasan pula apabila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan
Negeri Kabanjahe terlebih dahulu menetapkan dan meletakkan sita
jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya serta
barang bergerak dan tidak bergerak milik dari TERGUGAT III yang
terletak di Jl.Letnan Rata Perangin-angin Kabanjahe, Kabupaten
Karo, Sumatera Utara yang lazim disebut dengan Rumah Sakit
Umum Serasi ;
52. Bahwa mengingat dalil - dalil dan bukti - bukti yang tidak
dapat diragukan kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar
diputuskan secara serta merta (uitvorbaar bijvoorraad) walau ada
verzet, banding maupun kasasi ;
Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut
diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri
Kabanjahe berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini
sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk
seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telaha melakukan
perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan
oleh PENGGUGAT dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh
PENGGUGAT dalam perkara ini ;
5. Menyatakan bahwa akibat dari PARA TERGUGAT telah
menimbulkan kerugian secara materiil sejumlah Rp.1.200.000.00
( satu juta dua ratus ribu rupiah) dan immateriil sejumlah
Rp.5.000.000.000.00 ( lima milyar rupiah), dan memerintahkan
PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita
oleh PENGGUGAT ;
6. Menyatakan agar dihukum untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.00 ( lima juta rupiah )
perharinya ............
15
perharinya dan/atau 1 (satu) hari PARA TERGUGAT lalai
memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan
hingga sampai dilaksanakan ;
7. Memerintahkan agar TERGUGAT IV untuk mencabut izin
operasional dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;
8. Memerintahkan agar TERGUGAT IV untuk mencabut izin
praktek dari TERGUGAT I ;
9. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk
meminta maaf kepada PENGGUGAT melalui dua Harian
Nasional dan tiga Televisi Nasional dengan format yang akan
ditentukan oleh pihak PENGGUGAT ;
10.Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan terlebih dahulu
( uitvoerbaar bij voorraad) walau ada verzet, banding atau kasasi
dari PARA TERGUGAT ;
11.Menetapkan agar PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh
terhadap putusan dalam perkara ini ;
12.Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini ;
SUBSIDAIRApabila Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain :
Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono) ;
Membaca jawaban TERGUGAT I dan II tertanggal 26 April 2012 ,
yang isinya sebagai berikut :
1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II terlebih dahulu menyatakan
dengan tegas membantah semua pendapat dalil-dalil tuntutan dan
segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat
gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas
oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2011 PENGGUGAT
datang kepada TERGUGAT II dengan membawa pasien atas nama
RISKI GINTING berumur 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dengan
kondisi tidak sadar, badan sangat kurus, demam, apnoe (tidak
bernafas), nadi cepat dan halus, biru pada wajah dan bibir (sianosis),
badan tidak bergerak ;
3.Pada .............
16
3. Pada point 5 PENGGUGAT menyatakan bahwa setelah sampai di
IGD tempat TERGUGAT II dan diruangan IGD tersebut KORBAN
tidak ada dilakukan tindakan apa-apa hanya menanya identitas
PENGGUGAT dan KORBAN kemudian dibawa keruangan
perawatan. Untuk itu TERGUGAT II membantah bahwa di IGD
tempat TERGUGAT II setelah diperiksa oleh dokter maka langsung
dilakukan pemasangan oksigen, mengingat pasien adalah seorang
bayi yang memerlukan penanganan dengan ketrampilan yang
khusus maka oleh TERGUGAT II pasien langsung dibawa ke ruang
anak untuk dilakukan tindakan medis dan perawatan kepada pasien;
Bahwa pada waktu TERGUGAT I memeriksa pasien diperoleh
informasi dan data sebagai berikut :
a. Keterangan yang diperoleh dari ibu pasien yang menyatakan
bahwa :
1. Sesak nafas sejak 3 hari yang lalu, tidak berhubungan
dengan aktifitas ;
2. Demam sejak 3 hari yang lalu ;
3. Putih-putih dibibir, lidah dan rongga mulut sejak satu (satu)
bulan yang lalu, sejak itu pasien tidak mau minum susu,
karena putih-putih dimulut, orangtua membawa pasien berobat
ke dukun, dan dukun menganjurkan supaya jangan memberi
apapun melalui mulut, karena anjuran dukun, maka selama 10
hari pasien sama sekali tidak mendapat susu atau makanan
apapun ;
4. Sejak lahir pasien tidak mendapat ASI (air susu ibu), hanya
mendapat susu botol atau susu formula ;
5. Pasien merupakan anak ke 6 dari 6 bersaudara. Dikeluarga
pasien ada saudara yang mempunyai penyakit yang sama
dengan pasien, dan dirawat disalah satu Rumah Sakit Pusat
rujukan di Medan, dan akhirnya meninggal ( anak ke 5 ) ;
6. Badan anak sangat kurus terutama dikeluhkan sejak pasien
menderita sakit putih di mulut ;
b. Data pemeriksaan ditempat TERGUGAT II oleh TERGUGAT I
diperoleh data medis ;
1. Anak tidak aktif (apatis), berat badan lahir 2,9 Kg, Berat badan
sekarang 3 Kg, temperature 38,5 ̊ c
Pemeriksaan ..............
17
2. Pemeriksaan Fisik
Wajah : muka seperti orangtua, tulang pipi menonjol ;
Mulut : putih-putih diseluruh bibir, lidah dan rongga mulut ;
Hidung : kembang kempis (pernapasan cuping hidung) ;
Leher : kulit kering, bersisik ;
Dada : sela iga jelas, setiap menarik nafas ada tarikan otot
kedalam sela iga ( retraksi interkostal), tarikan otot
didaerah tulang dada bagian atas (retraksi
suprasternal ), tarikan otot didaerah batas dada dan
perut (retraksi epigastrial), Frekwensi pernafasan 52
kali permenit, teratur tidak ada suara tambahan,
Frekwensi jantung 98 kali permenit, tidak ada desah ;
Perut : Buncit, hati / limpa tidak teraba, peristaltic (+), kesan
normal ;
Kaki dan tangan : kaki dan tangan lemah (hipotoni), kecil
(hipotropi), sewaktu ditarik kulit terasa longgar karena tidak
ada lemak dibawah lapisan kulit. Pada bokong tampak kulit
longgar. Seluruh kulit pada kaki dan tangan kering, kasar dan
bersisik berwarna kehitaman. Tidak ada tumpukan cairan
dibawah kulit (oedem) pada kaki ;
3. Hasil Analisa ;
Gizi buruk + infeksi akut jaringan paru ( bronkopneumoni) +
jamur pada mulut ( kandidiasis) ;
Selanjutnya atas hasil analisis tersebut diatas, TERGUGAT I
menulis resep dan membuat surat pengantar untuk dilakukan
pemeriksaan foto roengent dan mengkonsulkan pasien
tersebut ke bagian gizi. Hanya saja tindakan pemenuhan resep
tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PENGGUGAT sehigga
pasien tidak mengkonsumsi obat selama kurang lebih 4
(empat) hari ;
Adapun alasan PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti resep yang
diberikan karena ada permintaan dari keluarga pasien
bahwa pasien sedang melakukan upaya pengobatan melalui
dukun ;
Bahwa .............
18
4. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada point 8, PENGGUGAT
menyatakan bahwa terhadap korban ada dilakukan pemeriksaan
foto roengent hingga sampai korban meninggal dunia TERGUGAT I
tidak ada menyampaikan hasil kepada PENGGUGAT, untuk ini
TERGUGAT I dapat menjelaskan bahwa TERGUGAT I tidak wajib
memberitahukan setiap hasil pemeriksaan kepada PENGGUGAT
( kecuali ditanyakan) karena foto tersebut digunakan oleh
TERGUGAT I untuk alat bantu diagnose atau mencari penyakit
penyerta dari pasien ;
5. Bahwa pada point 9, 10 dan 11 PENGGUGAT menyatakan terhadap
korban ada dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil
pemeriksaan laboratorium tersebut dikatakan oleh TERGUGAT I
kepada PENGGUGAT kalau korban harus ditransfusi darah PRC,
dalam hal transfusi tersebut TERGUGAT I tidak ada meminta
persetujuan dan memberikan penjelasan mengenai transfusi kepada
PENGGUGAT maupun keluarga yang lain karenanya hal ini
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor 585/89, Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
TERGUGAT I membantah dalil ini dengan alasan bahwa sebelum
dilakukan tindakan di Rumah Sakit maka sebelumnya sudah
diminta persetujuan untuk perawatan pasien dan tindakan medis
terhadap pasien dari keluarga pasien dan persetujuan tersebut
sudah ditanda tangani ibu pasien. Dan mengenai penjelasan
transfusi juga telah disampaikan kepada PENGGUGAT. Setelah
dijelaskan PENGGUGAT menyetujuinya serta mengatakan akan
berunding dulu dengan keluarga. 2 hari kemudian baru
PENGGUGAT dan Nenek pasien mengatakan bahwa pasien
sebaiknya segera di transfusi. Dengan demikian maka pelaksanaan
transfusi sudah sesuai dengan ketentuan peratura perundang-
undangan ;
Selanjutnya TERGUGAT I sampaikan bahwa jelas PENGGUGAT
tidak memiliki pengetahuan terkait dengan peraturan dibidang
kesehatan dimana Permenkes Nomor 585/89 tentang persetujuan
Tindakan Medis (Informed Consent) telah dicabut dengan Peraturan
Menteri .............
19
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008
tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran sejak tanggal 26 Maret
2008 sehingga layak dan pantas Gugatan Penggugat harus ditolak
dan dikesampingkan ;
6. Bahwa pada point 12 dan 13 PENGGUGAT menyatakan bahwa di
tempat TERGUGAT II tidak ada alat pengobatan bahan darah PRC
(Sel darah Merah) maka dibuat rujukan ke Rumah Sakit Adam Malik
Medan, dalam hal ini PENGGUGAT sempat menyatakan kepada
TERGUGAT II menyatakan bahwa hal ini pihak Penggugatlah yang
mengambilnya. Dan hal ini menurut PENGGUGAT telah bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Darah. TERGUGAT II membantah dalil PENGGUGAT
dengan alasan bahwa penerbitan rujukan ke Rumah Sakit Adam
Malik Medan untuk pengambilan darah tidak bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan
Darah ;
7. Bahwa pada point 13, 15 dan 16 PENGGUGAT menyatakan pada
tanggal 25 Nopember 2011 pukul 11.00 wib PENGGUGAT
menjeput darah ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, pukul 19.00
wib PENGGUGAT sampai di TERGUGAT II dan PENGGUGAT
menyerahkan darah kepada TERGUGAT II dan pada tanggal 26
Nopember 2011 pukul 07.00 wib dilakukan transfusi darah terhadap
RISKI GINTING sebanyak 20 cc dengan menggunakan alat suntik
(spuit). Hal ini menurut PENGGUGAT sangat bertentangan dengan
teori-teori medis yang mana dalam pemberian darah harus
dilakukan dengan secara lambat dan hati-hati apalagi korban yang
masih berumur tiga bulanan yang mana kapasitas jantung dan
pembuluh darah untuk menerima darah masih sangat minim sekali.
Dimana dalam pemberian transfusi harus benar-benar dipantau
bagaimana tanda-tanda vital seorang pasien anak frekwensi nadi
dan frekwensi pernapasan pasien. Dari pernyataan PENGGUGAT
pada point 13, 15 dan 16 ini jelas bertentangan dengan
pernyataannya pada point 9, 10 dan 11 terdahulu bahwa TERGUGAT
tidak minta persetujuan transfusi. Kalau memang PENGGUGAT
tidak setuju kenapa PENGGUGAT bersedia mengambil darah ke RS
Adam ............
20
Adam Malik Medan. TERGUGAT I juga membantah dalil pada point
13, 15 dan 16 ini dengan alasan bahwa setelah dilakukan
perhitungan jumlah darah yang dibutuhkan oleh pasien sebanyak
40 cc dan ini akan diberikan secara bertahap. Pada tahap pertama
akan diberikan sebanyak 20 cc kalau darah itu ditransfusikan secara
langsung dari kantung darah seperti yang diuraikan oleh
PENGGUGAT pada butir 16. Dan pemberian transfusi sebanyak
20cc ini TERGUGAT I berikan dalam waktu satu setengah jam dan
ini sesuai dengan perhitungan kecepatan pemberian transfusi pada
bayi (3-5 ml/Kg BB/jam), Transfusi Darah Komponen, Buku Ajar
Neonatalogi edisi pertama), Semua cara-cara yang diuraikan
PENGGUGAT pada butir 16 sudah dilakukan oleh TERGUGAT I
perbedaannya hanya terdapat pada penggunaan kantong dan spuit.
Alasan lain dilakukan dengan spuit karena pemberian dengan spuit
kecepatannya lebih lambat dan dapat disesuaikan dengan
kecepatan transfusi pada bayi serta dapat dihitung jumlah darah
yang ditransfusi pada bayi serta dapat dihitung jumlah darah yang
ditransfusikan dengan cepat ;
8. Bahwa pada point 17, 18 dan 19, 22 PENGGUGAT menyebutkan
setengah jam setelah selesai transfusi dilakukan terhadap RISKI
GINTING maka RISKI GINTING tampak gelisah, nafas sesak, dan
merengek dan pukul 19.00 wib pada hari dan tanggal yang sama
kembali dilakukan transfusi sebanyak 10 cc dengan alt suntik (spuit).
Yang mana seharusnya jika hemoglobin masih tetap rendah maka
jangan diulangi dalam empat hari. Dan satu jam setelah dilakukan
transfusi darah yang kedua RISKI GINTING mengalami muntah
darah. Dalam hal ini pemberian transfusi tersebut sudah sangat
jelas bertentangan dengan teori atau standar dalam pemberian
transfusi darah yang mana akibatnya RISKI GINTING terjadi
pendarahan dan menyebabkan meninggal dunia. Dua jam kemudian
RISKI GINTING kembali muntah dan berak darah. Untuk itu
TERGUGAT I dapat menjelaskan bahwa sebelum transfusi
dilakukan kondisi pasien sudah sangat jelek, hal ini jelas terlihat
pada waktu pemeriksaan pertama pada waktu masuk ke tempat
TERGUGAT II. Dan rencana transfusi juga baru terpenuhi 3 hari
setelah transfusi dianjurkan. Sepuluh jam kemudian pada pukul
19.00 wib .............
21
19.00 wib diberikan lagi transfusi sebanyak 10 cc karena menurut
perhitungan masih dibutuhkan untuk pencapaian kadar haemoglobin
yang diinginkan ( pemberian dapat diulang dengan interval 6-12
jam. Darah dan tumbuh Kembang Aspek Transfusi. Naskah
lengkap pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak
XLI halaman 55 ).
Bahwa pasien ada muntah warna kecoklatan dan berak warna
kecoklatan bukan karena kesalahan transfuse muntah dan diare
lazim dialami oleh pasien Gizi Buruk.
9. Bahwa pada point 32 PENGGUGAT menyatakan bahwa berdasarkan
hal-hal diatas , maka sudah jelas dan nyata bahwa Para tergugat
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada saat pasca
rawat inap dan pengobatan terhadap RISKI GINTING dimana dari
tindakan medik yang dilakukan telah mengakibatkan RISKI
GINTING dimana dari tindakan medik yang dilakukan telah
mengakibatkan RISKI GINTING mengalami pendarahan yang
menyebabkan RISKI GINTING meninggal dunia. TERGUGAT I
membantah dalil PENGGUGAT tersebut dengan alasan bahwa
kematian RISKI GINTING bukan merupakan akibat kesalahan
tindakan medis, melainkan karena kondisi pasien ketika ditangani
oleh TERGUGAT I sudah sangat buruk. Penyebab kematian pasien
adalah karena gizi buruk ditambahi infeksi pada paru
(Brokopneumoni). Kemungkinan penyebab gizi buruk pada pasien
ini adalah karena sejak lahir pasien tidak pernah mendapat ASI
(Air Susu Ibu), hanya mendapat susu botol atau susu formula dan
kemungkinan besar pemberian susu botol atau susu formula juga
tidak benar. Hal ini merupakan kesalahan dari orang tua terutama
ibu yang tidak memberikan ASI dan PENGGUGAT yang tidak
mendorong si istri untuk memberikan ASI kepada pasien sejak lahir.
Diperkirakan lebih dari 1 juta anak meninggal tiap tahun akibat
diare, penyakit saluran napas, dan infeksi lainnya karena tidak
disusui secara memadai. ( Pelatihan Konseling Menyusul, Panduan
Peserta Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat Tahun
2007, 7 ) ;
Diseluruh ..............
22
Diseluruh dunia gizi buruk merupakan penyebab kematian utama
pada anak berusia kurang dari 5 tahun. (Nelson Esensi Pediatri,
edisi 4 EGC hal.80) Mentri Kesehatan Republik Indonesia
mengatakan bahwa angka kematian bayi karena gizi buruk 59 % (
Sambutan Menteri Kesehatan RI, Endang Sedyaningsih pada
peresmian Rumah Pemulihan Gizi Balita di Yogyakarta, pada 12
Maret 2010 ) Gizi buruk merupakan masalah kesehatan utama di
Negara berkembang dan melatar belakangi lebih dari 50 % kematian
BALITA ;
Mortalitas Gizi Buruk berat, dimana-mana dilaporkan tinggi. Hasil
penyelidikan yang dilakukan Poey, menunjukan angka kematian 55
% dan 35 % meninggal dalam perawatan minggu pertama. 20 %
sesudahnya (Ilmu Gizi Klinis pada Anak Edisi kedua,
Prof.DR.Dr.Solihin Pudjiadi, DSAK). Bahwa pasien masuk dengan
tanda-tanda bahaya pada penderita gizi buruk seperti frekwensi nafas
52 x/menit.
Keadaan ini dikatakan bahwa pasien terkena infeksi akut jaringan
paru ( pneumonia) ( Anak Gizi Buruk Buku II Departemen Kesehatan
Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat,
Direktorat Gizi Masyarakat 2005 ) Penyakit yang dapat mematikan
anak-anak ketika asupan gizinya berkurang antara lain penyakit
saluran napas (pneumonia) diare, campak (Busung lapar : Potret
Buram anak Indonesia di Era Otonomi daerah oleh Irianto
Aritonang, Endah Priharsiwi). WHO melaporkan bahwa penyebab
kematian bayi dan balita karena (pneumonia) adalah 19 %
(Tetapkan mendiagnosis pneumonia berdasarkan pemeriksaan
radiologi semata. Manajemen kasus respiratorik anak dalam praktek
sehar-hari, Hal 83.
Bahwa selain hal-hal diatas tanda bahaya lain yang dialami oleh
pasien adalah demam yang menandakan adanya infeksi.
Kehilangan nafsu makan, perubahan kondisi mental menjadi tidak
sadar, biru pada bibir, hidung kembang kempis (pernafasan cuping
hidung), tarikan dinding dada dan bagian atas tulang dada
sewaktu bernafas. ( Anak Gizi Buruk. Buku II Departemen Kesehatan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Direktorat Gizi Masyarakat, 2005). Keadaan ini menambah beratnya
penyakit ..............
23
penyakit yang diderita oleh pasien. Bahwa melihat beratnya keadaan
penyakit pasien secara teori medis dan tingginya angka kematian
yang disebabkan oleh keadaan tersebut, maka usaha pengobatan
dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah maksimal ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I dan II
menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur
pasal 1365 KUHPerdata ;
Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang disampaikan
TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jawaban, mohon kiranya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya
berbunyi :
MENGADILI :
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak
merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini ;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya ( ex aquo et bono ) ;
Membaca jawaban dari Tergugat III tertanggal 21 Mei 2012 yang
isinya sebagai berikut :
1. Bahwa sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya
halaman kesatu angka 2,3 dan 4 yang menyatakan bahwa :
Angka 2 :Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 PENGGUGAT membawa
korban (anak Penggugat yang bernama RISKI GINTING) berobat ke
tempat TERGUGAT III ;
Angka 3 :Bahwa ditempat TERGUGAT III, korban dan PENGGUGAT diterima
oleh petugas IGD sekitar pukul 14.00 wib dengan keluhan panas
hingga suhu 39ºC, mulut bercak putih/sariawan dan sulit makan ;
Angka 4 :
Bahwa Dokter jaga yang ada di IGD di tempat TERGUGAT III langsung
memasang oxygen ke hidung korban dan setelah menanyakan
keluhan .............
24
keluhan korban, maka dokter yang bertugas di IGD tempat TERGUGAT
III menyarankan agar korban dibawa ke tempat TERGUGAT II (RSU
Kabanjahe ) ;
Terhadap tersebut diatas, dapat TERGUGAT III tanggapi bahwa dugaan
Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT III
dalam penanganan anak kandung PENGGUGAT adalah tidak tepat, dan
karenanya harus ditolak dan dikesampingkan, sebab pemberian
pelayanan kesehatan yang diberikan TERGUGAT III kepada anak
kandung PENGGUGAT telah sesuai dengan pelayanan kesehatan
di tempat TERGUGAT III ;
Untuk itu, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe
berkenan menyatakan untuk menolak seluruh dalil gugatan
PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT
tidak dapat diterima ;
2. Bahwa di dalam Gugatan PENGGUGAT jelas terkesan dipaksakan
dengan menarik-narik TERGUGAT III dalam perkara ini. Hal ini dapat
dilihat dari gugatan PENGGUGAT yang tidak jelas baik bukti maupun
alasan hukum anak kandung PENGGUGAT dilakukan di tempat
TERGUGAT III telah tepat dan benar ;
3. Terhadap hal-hal lebih lanjut terkait pelayanan kesehatan terhadap
anak kandung PENGGUGAT pasti TERGUGAT II akan menjelaskan
sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku dalam
berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan tepat
untuk anak kandung PENGGUGAT ;
4. Karena tidak ada bukti TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan
Hukum sebagaimana dituduhkan PENGGUGAT, maka adalah tidak
beralasan menurut hukum permohonan PENGGUGAT untuk menuntut
ganti rugi dari TERGUGAT III, karena sama sekali tidak ada bukti
TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh sebab
itu juga tidak ada alasan menuntut uang paksa sebagaimana diajukan
PENGGUGAT, melainkan sebaliknya gugatan tersebut harus ditolak
dan dikesampingkan seluruhnya;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan yang ditujukan
kepada TERGUGAT III harus ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya
harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Untuk ................
25
Untuk itu TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dana mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan
menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :
- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan tidak benar TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan
Hukum ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini ;
Membaca jawaban dari TERGUGAT IV tertanggal 24 april 2012
yang isinya sebagai berikut :
I.DALAM EKSEPSI1. Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili gugatan
terhadap TERGUGAT IV ;
-- Sebagaimana dikemukakan Penggugat didalam gugatannya bahwa
alasan PENGGUGAT menggugat TERGUGAT IV karena TERGUGAT
IV adalah sebagai pemegang dan penyelenggara Otoritas dan
kebijakan kesehatan masyarakat Indonesia sehingga mempunyai
tanggung jawab dalam menjaga sekaligus meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Serta
dimana TERGUGAT IV berkewajiban melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan upaya kesehatan, dan berwenang mengambil
tindakan administratif terhadap lembaga kesehatan dan/atau sarana
kesehatan yang melakukan pelanggaran ;
-- Bahwa berdasarkan alasan/dasar gugatan seperti dikemukakan
diatas yaitu atas dasar TERGUGAT IV (Pemerintah RI Cq.Menteri
Kesehatan RI ) selaku pemegang dan penyelenggara otoritas dan
kebijakan kesehatan untuk seluruh wilayah hukum Republik
Indonesia, maka tugas dan kewenangan tersebut adalah merupakan
sebagian tugas penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik yang
bukan merupakan tugas dan tanggung jawab yang bersifat
keperdataan, sehingga tidak memiliki tanggung jawab dalam lingkup
hukum perdata (privatatechtelijke veraantwoordelijkheid), melainkan
tugas dan tanggung jawab tersebut adalah bersifat tugas dan
tanggung ..............
26
tanggung jawab publik sehingga pertanggung jawabannya adalah
bersifat tanggung jawab dalam lingkup hukum publik ( publiek
rechtelijke eraantwoordelijkheid) ;
Dengan demikian, apabila ada bukti yang sah menurut hukum, Menteri
Kesehatan RI melakukan kesalahan atau kelalaian atau tidak melakukan
tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban menurut jabatan,
misalnya diberhentikan dari jabatannya (pertanggungjawaban dalam
jabatan publik) dan sama sekali tidak memiliki tanggung jawab dalam
lingkup hukum keperdataan. apalagi, dalam perkara ini tidak jelas
kesalahan atau kelalaian apa yang dilakukan TERGUGAT IV yang dapat
diminta pertanggung jawaban perdata ;
Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan
PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai Pengadilan yang
berwenang mengadili perkara perdata adalah keliru, karena Menteri
Kesehatan dalam menjalankan tugas penyelenggarakan kebijakan dan
otoritas kesehatan adalah tugas dan kewenangan Publik di bidang
penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Negara yaitu di bidang
Kesehatan ;
Untuk itu TERGUGAT IV, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang mengadili
perkara perdata untuk berkenan menyatakan dirinya tidak berwenang
mengadili gugatan dalam perkara ini sepanjang gugatan yang diajukan
kepada TERGUGAT IV, selanjutnya menyatakan menolak gugatan
PENGGUGAT ;
Karena eksepsi ini adalah eksepsi terhadap kewenangan Absolut
(Absolute Competentie), TERGUGAT IV mohon pula agar eksepsi ini
diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara ;
2. Gugatan terhadap TERGUGAT IV Salah AlamatSebagaimana tertuang dalam gugatan PENGGUGAT angka 45, yang
berbunyi :
“ Bahwa PENGGUGAT mempunyai dasar hukum untuk menggugat
TERGUGAT IV sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia
tercantum .............
27
tercantum pada bab IV mengenai Tanggung Jawab Pemerintah antara
lain pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 Undang-
Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana TERGUGAT IV
sebagai pemegang dan penyelenggara otoritas dan kebijakan kesehatan
untuk masyarakat Indonesia sehingga mempunyai tanggung jawab
dalam menjaga dan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta TERGUGAT IV
berkewajiban melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang
berkaitan dengan penyenggaraan upaya kesehatan, dan berwenang
mengambil tindakan administratif terhadap lembaga kesehatan dan atau
sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran. TERGUGAT IV adalah
pemberi izin resmi kepada Rumah Sakit-Rumah Sakit di wilayah hukum
Indonesia, khususnya pada saat TERGUGAT II dan TERGUGAT III
memperoleh izin operasional, oleh karenanya sangat beralasan bagi
PENGGUGAT untuk menuntut ganti rugi dan mohon kepada Majelis Hakim
agar memerintahkan TERGUGAT IV mencabut izin operasional yang
pernah diberikan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;
Berdasarkan uraian diatas, maka jelas dalil yang disangkakan dalam
gugatan yang diajukan PENGGUGAT salah alamat ( error in persona).
Hal ini disebutkan demikian mengingat terhitung sejak disahkannya
Undang-Undang tentang Rumah Sakit pada tanggal 28 Oktober 2009,
maka ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang
perumahsakitan selayaknya mengacu pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
Bahwa sejak diberitahukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072) dinyatakan bahwa pemegang, penyelenggara
otoritas dan kebijakan kesehatan dalam hal penerbitan izin operasional
Rumah sakit dibagi menurut kepemilikan dan kelas rumah sakit. Sehingga
sebagaimana tertuang dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa :
Ayat (1) :
“ Izin Rumah sakit Kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing
atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri s etelah
mendapat ..............
28
mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan
pada Pemerintahan daerah Provinsi “
Ayat (2) :
“Izin Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal
dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
mendapat rekomendasi dari instansi yang melaksanakan urusan
penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri “ ;
Ayat (3) :
“Izin Rumah Sakit Kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang
kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” ;
Ayat (4) :
“Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D diberikan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat
yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota” ;
Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) dan Bab
IV tentang Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 16 dan 17) Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/I/2010 tentang
Perizinan Rumah Sakit, maka kewenangan pencabutan izin operasional
tersebut bukan menjadi kewenangan TERGUGAT IV ;
Berhubung terbukti bahwa gugatan yang diajukan kepada TERGUGAT IV
adalah salah alamat, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe
untuk menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
II. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon
dianggap merupakan bagian dari dan karenanya mohon dianggap
telah pula diulangi Dalam Pokok Perkara ;
Bahwa ..............
29
2. Bahwa TERGUGAT IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan
PENGGUGAT , kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui
demi keuntungan TERGUGAT IV ;
3. Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT dalam gugatan angka 45
dan dalam petitum angka 7 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk
memerintahkan kepada TERGUGAT IV agar mencabut izin operasional
TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka dapat TERGUGAT IV jelaskan :
a. Bahwa berdasarkan dalam pasal 27 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang
menyebutkan bahwa :
“Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika :
-- Habis masa berlakunya ;
-- Tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar ;
-- Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan dan/atau ;
-- Atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum ;
b. Disebutkan pula dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia
tentang Rumah Sakit yang berbunyi :
“Rumah Sakit yang tak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal
12, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 tidak
diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin
operasional Rumah Sakit ;
Bahwa dalam pasal 7 s/d 16 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah mengatur
tentang persyaratan penyelenggaraan Ruamh Sakit yang terdiri dari
persyaratan lokasi, bangunan prasarana, sumber daya manusia,
kefarmasian dan peralatan ;
c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka pencabutan
izin operasional suatu Rumah Sakit hanya dapat dilakukan apabila
memenuhi ketentuan pasal 17 dan 7 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
d. Adapun dalam perkara a quo , permohonan pencabutan izin adalah
dengan alasan pihak Rumah Sakit diduga telah melakukan tindakan
malpraktik kepada seorang pasien. Terhadap hal ini maka dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Berdasarkan ............
30
1. Berdasarkan aspek hukum, maka permohonan pencabutan izin
Rumah Sakit yang didasarkan pada dugaan malpraktik adalah
tidak tepat karena tidak ada satu peraturan pun yang mengatur
hal tersebut. Yang ada adalah pencabutan izin yang memenuhi
ketentuan dalam pasal 17 dan 27 Undang-Undang Republik
Indonesia tentang Rumah Sakit ;
2. Berdasarkan aspek sosiologis, maka pencabutan izin Rumah
Sakit yang hanya didasarkan pada dugaan malpraktik terhadap
satu orang pasien adalah alasan yang tidak rasional karena
pencabutan izin tersebut akan berdampak pada masyarakat
luas, dimana masyarakat akan kehilangan salah satu fasilitas
pelayanan kesehatan yang menunjang kehidupan dan kesehatan
mereka. Hal ini telah diatur sebagaimana dalam :
Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa :
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses
terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk meningkatkan dan memlihara derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya “ ;
Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan disebutkan :
“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala
bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan
terjangkau” ;
Sehingga sebuah tindakan yang sangat merugikan hidup orang
banyak apabila pencabutan izin rumah sakit hanya didasarkan
pada dugaan malpraktik kepada satu orang pasien dan bukan
merupakan ukuran yang layak jika kematian seorang pasien,
menjadi ukuran sebuah Rumah Sakit yang dinyatakan layak
untuk dicabut izinnya, padahal ada ratusan pasien lainnya dan
ribuan masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan
kesehatan dari Rumah Sakit tersebut ;
4. Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT dalam petitum angka 8
yang memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan
TERGUGAT IV untuk mencabut izin praktik dari TERGUGAT I adalah
tidak tepat dan menyesatkan, karena sesuai dengan :
Pasal 36 ................
31
a. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa :
“setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di
Indonesia wajib memiliki surat izin praktik” ;
Pasal 37 ayat (1) :
“Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 tersebut
diatas dikeluarkan oleh Pejabat Kesehatan yang berwenang di
Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dan kedokteran gigi
dilaksanakan ;
b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.
2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran ;
Pasal 1 ayat (4) ;
Yang dimaksud dengan :
Surat Izin Praktik, selanjutnya ditingkat SIP adalah bukti tertulis yang
diberikan dinas kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter
gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi
persyaratan :
Pasal 2 :
(1) Setiap dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran
wajib memiliki SIP ;
(2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ;
Pasal 31 :
(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif
terhadap pelanggaran Peraturan Menteri ini ;
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP ;
Pasal 32 :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIP
Dokter dan Dokter Gigi dalam hal :
a. Atas dasar rekomendasi MKDKI ;
b. STR Dokter dan Dokter Gigi dicabut oleh KKI ;
c. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPnya dan/atau ;
dicabut ...............
32
d. Dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang
yang dilakukan khusus untuk itu ;
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa pencabutan
Surat Izin Praktik Dokter adalah bukan merupakan kewenangan
TERGUGAT IV, sehingga layak gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak ;
5. Bahwa sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatan
angka 45, alasan yang dijadikan PENGGUGAT sebagai dasar hukum
mengajukan gugatan kepada TERGUGAT IV semata-mata hanya karena
sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Tergugat IV adalah sebagai pemegang dan penyelenggara otoritas
dan kebijakan kesehatan untuk masyarakat Indonesia sehingga
mempunyai tanggung jawab dalam menjaga dan sekali gus
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Republik
Indonesia, serta TERGUGAT IV berkewajiban melakukan pengawasan
terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
upaya kesehatan, dan berwenang mengambil tindakan administratif
terhadap lembaga kesehatan dan/atau sarana kesehatan yang
melakukan pelanggaran ;
6. Karena tidak ada bukti TERGUGAT IV melakukan adalah sebagai
perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat,
maka adalah tidak beralasan menurut hukum permohonan Penggugat
untuk menuntut ganti rugi dari Tergugat IV karena sama sekali tidak
ada bukti Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh
sebab itu juga tidak ada alasan menuntut uang paksa (dwangsoom)
sebagaimana diajukan Penggugat dalam petitum gugatan butir 6,
melainkan sebaliknya gugatan tersebut harus ditolak dan
dikesampingkan seluruhnya ;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan yang
ditujukan kepada Tergugat IV harus ditolak seluruhnya atau setidak-
tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Untuk itu Tergugat IV kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi :
MENGADILI ...............
33
MENGADILI
I. DALAM EKSEPSI
- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
II. DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan tidak benar Tergugat IV melakukan perbuatan melawan
hukum ;
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini ;
Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe
tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Kbj, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( niet
ontvankelijke verklaard ) ;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan tidak benar Tergugat IV melakukan perbuatan melawan
hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah ) ;
Membaca Akta Banding Nomor : 26/Pdt.Bdg/2012/PN.Kbj yang
dibuat oleh JASMIN GINTING, SH Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe
yang menerangkan bahwa Penggugat / Pembanding pada tanggal 23
Oktober 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09 Oktober 2012 Nomor :
02/Pdt.G/2011/PN.Kbj ;
34
Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
02/Pdt.G/2011/PN.Kbj, akta No.26 / 2012 : bahwa permohonan banding
dari Penggugat / Pembanding telah diberitahukan kepada :
1.- Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 21 Nopember 2014 ;
2.- Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 21 Nopember 2014 ;
3.- Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 27 Nopember 2014 ;
4.- Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 30 Nopember 2013 ;
Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /
Pembanding tertanggal 05 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 Mei 2013 dan memori banding
tersebut telah diberitahukan kepada :
1.- Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 21 Nopember 2014 ;
2.- Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 21 Nopember 2014 -
3.- Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 27 Nopember 2014 ;
4.- Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 23 Oktober 2014 ;
Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat IV /
Terbanding IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe
tertanggal 31 Oktober 2013 dan kontra memori banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 21
Nopember 2014 ;
Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara
Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.Kbj, kepada :
- Tergugat IV / Terbanding IV Pembanding tanggal 25 Oktober 2014.
- Tergugat I / Terbanding I tanggal 21 Nopember 2014.
- Pembanding / Penggugat tanggal 21 Nopember 2014.
- Tergugat III / Terbanding III tanggal 27 Nopember 2014.
yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak
berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
35
berkas perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Kbj, sebelum berkas perkara
tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa alasan banding dari Pembanding semula
Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :
-- bahwa pada persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim tidak
memanggil siswi praktek yang jaga pada saat korban dalam keadaan
kritis sampai akhirnya meninggal dunia guna dimintai keterangannya
sebagai saksi ;
-- bahwa pada persidangan tingkat pertama Majelis Hakim tidak
memanggil saksi ahli dari dokter kehakiman guna dimintai
keterangannya;
-- bahwa Pembanding/Penggugat menolak / tidak sependapat terhadap
putusan Yudex factie yang tidak memberikan pertimbangan hukum
dan kurang memahami hukum kesehatan dalam pokok perkara ;
-- bahwa dalam pemberian pelayanan kesehatan pada anak
Pembanding/Penggugat oleh Terbanding I/Tergugat I,II dan III harus
sesuai dengan standar pelayanan yang telah di atur oleh Terbanding
IV/Tergugat IV dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741
Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota pasal 2 ayat 1, dan ayat 2 huruf a poin 10 yang bunyi
ayatnya ;
(1) Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan
sesuai dengan SPM Kesehatan ;
(2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan
dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta
indicator kinerja dan target Tahun 2010-2015 ; a. Pelayanan
Kesehatan dasar : 10 cukupan pelayanan bayi gizi buruk mendapat
perawatan 100% pada tahun 2010 ;
Bahwa ..............
36
-- Bahwa guna mempermudah pemeriksaan dimuka persidangan agar
Terbanding IV/Tergugat IV memperlihatkan semua yang didalilkan
Penggugat / Pembanding sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam
memberi perlindungan kepada masyarakat, baik berupa Undang-
Undang , Peraturan, Buku, Petunjuk teknis dan pedoman pelayanan
kesehatan yang diuraikan oleh Pembanding / Penggugat pada poin 5
di atas ;
-- Bahwa Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II pada saat
persidangan di Pengadilan tingkat pertama tidak ada memberikan alat
bukti Rekam Medis si Unit Gawat Darurat, Rawat Inap dan Rekam
Medis Transfusi darah anak Pengugat/Pembanding ;
-- Bahwa dalam pemberian darah PRC sebanyak 20cc dengan alat
suntik kepada anak Pembanding / Penggugat yang dilakukan oleh
perawat yang bernama MAGDALENA, dan sebanyak 10cc dengan
alat suntik oleh perawat br Saragih tidak sesuai dengan petunjuk
teknis tata laksana transfusi darah pada anak gizi buruk di rumah sakit;
- Bahwa dalam pemberian darah PRC yang dilakukan oleh perawat
terbukti Terbanding I /Tergugat I telah melakukan PELANGGARAN
DISPLIN KEDOKTERAN karena telah mendelegasikan pekerjaan
kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi
untuk melaksanakan tranfusi darah kepada anak Pembanding /
Penggugat Dasar PERMENKES Nomor. 1419/Menkes/Per/X/2005
tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan dokter gigi Pasal 22 ayat
(1) dan ayat (3) serta PP No.7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Data
pasal 16 ayat (3) yang bunyinya : Tindakan medis pemberian darah
dan/atau komponennya kepada pasien sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilaksanakan oleh dokter yang memiliki kompetensi
dan kewenangan di fasilitasi pelayanan kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ;
Bahwa ..............
37
-- Bahwa setelah anak Pembanding/Penggugat meninggal dunia
Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding I / Tergugat I tidak ada
melakukan perawatan terhadap jenazah, tidak memberi surat
keterangan kematian, dan tidak menyediakan fasilitas ambul;ance
kepada jenazah anak Pembanding/Penggugat. Dalam hal jenazah
pasien di terlantarkan tersebut diatas telah terbukti Terbanding I/
Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II melanggar Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT BAB III yang
bunyinya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam pedoman ini
meliputi jenis-jenis pelayanan indikator dan standar pencapaian
kinerja pelayanan rumah sakit Huruf : A Jenis- jenis pelayanan rumah
sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit meliputi angka
17 Pelayanan ambulans/kereta jenazah dan angka 18 Pelayanan
pemulasaraan jenazah ;
-- bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas mohon agar Pengadilan Tinggi
menolak eksepsi Tergugat IV dan mengabulkan gugatan Pembanding /
Penggugat untuk seluruhnya ;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding
IV semula Tergugat IV, telah mengajukan kontra memori banding yang
pada pokoknya sebagai berikut :
-- bahwa memori banding Pembanding / Penggugat halaman 3 angka 6
yang mengatakan bahwa guna mempermudah pemeriksaan dimuka
persidangan agar Terbanding IV / Tergugat IV memperlihatkan semua
yang didalilkan Pembanding / Penggugat, menunjukan bahwa
Pembanding / Penggugat tidak mampu membuktikan adanya perbuatan
melawan hukum yang merugikan Pembanding / Penggugat, karena
Pembanding/Penggugatlah yang harus dalil-dalil gugatannya bukan
berharap dari pembuktian Terbanding IV / Tergugat IV ;
-- bahwa memori banding Pembanding hal 9 angka 47, pada pokoknya
Terbanding IV / Tergugat IV telah melakukan cidera janji (wanprestasi )
karena terbukti melanggar Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang
Kesehatan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan pasal
19 adalah tidak benar karena Terbanding IV / Tergugat IV tidak
melakukan perbuatan apapun dengan Pembanding/Penggugat ;
bahwa ...............
38
-- bahwa memori banding Pembanding hal 10 angka 48 menyatakan
bahwa pada saat dipersidangan Terbanding IV/Tergugat IV tidak ada
mengajukan saksi karena antara Pembanding/Penggugat dengan
Terbanding IV / Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum
sehingga tidak tepat mendudukan Terbanding IV / Tergugat IV sebagai
pihak dalam perkara ini ;
-- bahwa dalam memori banding halaman 10 angka 50 bahwa Para
Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, argumentasi
tersebut tidak benar karena Terbanding IV / Tergugat IV, sudah
menyampaikan bukti-bukti surat yang telah di nizegelen di Kantor Pos ;
-- bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam
memori bandingnya ternyata seluruhnya tidak ada yang mengandung
kebenaran sehingga harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya
dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara No.02/Pdt.G/2012/PN.Kbj dan salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09 Oktober 2012
No.02/Pdt.G/2012/PN.Kbj, memori banding dari Pembanding semula
Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding IV semula
Tergugat IV berpendapat sebagai berikut :
Dalam Eksepsi
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terbanding IV semula
Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yaitu :
1. Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara ini
2. Gugatan terhadap Tergugat IV salah alamat ( eror in persona ) ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan
Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi ke 1 dari
Terbanding IV semula Tergugat IV , dan menyatakan Pengadilan Negeri
Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
sebagaimana dalam putusan Sela tanggal 5 Juni 2012
No.2/Pdt.G/2012/PN.Kbj dan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan
Pertimbangan ............
39
pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah
mengabulkan eksepsi dari Terbanding IV semula Tergugat IV bahwa
gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding IV semula
Tergugat IV salah alamat / Eror in persona karena dalam posita dan petitum
gugatan Pembanding semula Penggugat meminta agar Terbanding IV
mencabut ijin operasional Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III,
padahal berdasarkan pasal 26 ayat (4) UU. No.44 Tahun 2009,
kewenangan tersebut tidak berada pada Menteri Kesehatan Terbanding IV
/ Tergugat IV. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih
pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi
menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam
mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan tentang eksepsi
Terbanding IV semula Tergugat IV dikabulkan dapat dipertahankan ;
DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis
Hakim tingkat pertama bahwa dengan dikabulkan eksepsi dari Terbanding
IV semula Tergugat IV, maka konsekwensi hukumnya adalah gugatan
Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk
verklaard), sehingga Pokok Perkara dalam perkara ini tidak perlu
dipertimbangkan oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding semula
Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak
mempunyai alasan hukum yang tepat ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas pada dasarnya putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe
tanggal 09 Oktober 2012 No.02/Pdt.G/2011/PN.Kbj dapat dikuatkan, akan
tetapi karena pernyataan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet
ontvankelijke verklaard ) dicantumkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama
dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, menurut Pengadilan Tinggi
berlebihan, maka amar putusan tentang eksepsi perlu diperbaiki
sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat
tetap berada dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam
kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya akan tetapi
berdasarkan .............
40
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
No.1/Pdt/Prodeo/2013/PT.Medan, tanggal 1 Mei 2013 Pembanding semula
Penggugat, telah diberi izin berperkara secara Prodeo pada tingkat
banding, maka biaya perkara dalam tingkat banding Nihil ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan –
peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09
Oktober 2012 Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Kbj, tentang eksepsi
sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
Dalam Eksepsi- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV ;
Dalam Pokok Perkara- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet
onvankelijk verklaard );
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Nihil ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim
majelis pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 oleh kami : Hj.WAGIAHASTUTI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua
Majelis, YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH, SH.MH sebagai
Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Medan Nomor : 33/PDT/2015/PT-MDN tanggal 04 Pebruari 2015 dan
putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Senin tanggal 06 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi
Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ROSELINA, SH
Panitera .............
41
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan ,tanpa dihadiri kedua
belah pihak berperkara atau Kuasa Hukumnya .
HAKIM-HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS
TTD TTD
YANSEN PASARIBU, SH Hj.WAGIAH ASTUTI, SH
TTD
ABDUL FATTAH, SH.MH
PANITERA PENGGANTI
TTD
ROSELINA, SH .
Perincian Biaya :1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
NIP. 19630517 199103 1 003.
Recommended