View
135
Download
9
Category
Preview:
DESCRIPTION
SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO. 09 DAN 08 TAHUN 2006 Palembang, 6 - 9 JUNI 2011. PBM MENAG DAN MENDAGRI NO. 09-08 TAHUN 2008. DASAR HUKUM : UU. NO. 1 TH 1965 TTG PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA; UU. NO. 8 TH 1985 TTG ORGANISASI KEMASYARAKATAN - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
SOSIALISASI SOSIALISASI PERATURAN PERATURAN
BERSAMA MENAG BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI DAN MENDAGRI NO. NO. 09 DAN 08 TAHUN 200609 DAN 08 TAHUN 2006
Palembang, 6 - 9 JUNI 2011Palembang, 6 - 9 JUNI 2011
PBM MENAG DAN MENDAGRI NO. PBM MENAG DAN MENDAGRI NO. 09-08 TAHUN 200809-08 TAHUN 2008
DASAR HUKUM :DASAR HUKUM : UU. NO. 1 TH 1965 TTG PENCEGAHAN DAN UU. NO. 1 TH 1965 TTG PENCEGAHAN DAN
PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA;PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA; UU. NO. 8 TH 1985 TTG ORGANISASI KEMASYARAKATANUU. NO. 8 TH 1985 TTG ORGANISASI KEMASYARAKATAN UU. NO 39 TH 1999 TTG HAK AZAZI MANUSIAUU. NO 39 TH 1999 TTG HAK AZAZI MANUSIA UU. NO 28 TH 2002 TTG BANGUNAN GEDUNGUU. NO 28 TH 2002 TTG BANGUNAN GEDUNG UU. NO 10 TH 2004 TTG PEMBENTUKAN PERATURAN UU. NO 10 TH 2004 TTG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGANPERUNDANG-UNDANGAN UU. NO 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAHUU. NO 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH PP. NO 18 TH 1986 TTG PELAKSANAAN UU NO 8 TH 1985PP. NO 18 TH 1986 TTG PELAKSANAAN UU NO 8 TH 1985 PP. NO 7 TH 2005 RENCN PEMBANGUNAN JANGKA PP. NO 7 TH 2005 RENCN PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TH 2004-2009MENENGAH NASIONAL TH 2004-2009
PP. NO 9 TH 2005 TTG KEDUDUKAN, TUGAS, PP. NO 9 TH 2005 TTG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASIFUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA DAN TATA KERJA KEMENTRIAN NEGARA RIKERJA KEMENTRIAN NEGARA RI
PP. NO 10 TH 2005 TTG UNIT ORGA DAN TUGAS PP. NO 10 TH 2005 TTG UNIT ORGA DAN TUGAS KEMENTERIAN NEGARA RIKEMENTERIAN NEGARA RI
KEPBER MENAG DAN MENDAGRI TH 1969KEPBER MENAG DAN MENDAGRI TH 1969 KEPBER MENAG DAN MENDAGRI TH 1979KEPBER MENAG DAN MENDAGRI TH 1979 KEPBER MENAG DAN MENDAGRI TH 2002KEPBER MENAG DAN MENDAGRI TH 2002 KEPMENDAGRI NO 130 TH 2003 TTG STRUKTUR KEPMENDAGRI NO 130 TH 2003 TTG STRUKTUR
ORGA DN TATA KERJA DEPDAGRIORGA DN TATA KERJA DEPDAGRI PERMENAG NO 3 TH 2006 TTG ORGA PERMENAG NO 3 TH 2006 TTG ORGA
TATALAKSANA KERJA DEPAGTATALAKSANA KERJA DEPAG
KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM
FKUB YAITU SINGKATAN FORUM KERUKUNAN UMAT FKUB YAITU SINGKATAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMABERAGAMA
RUMAH IBADAT YAITU BANGUNAN YG MEMILIKI CIRI-CIRI RUMAH IBADAT YAITU BANGUNAN YG MEMILIKI CIRI-CIRI KHAS TERTENTU YG KHUSUS DIGUNAKAN UTK BERIBADATKHAS TERTENTU YG KHUSUS DIGUNAKAN UTK BERIBADAT
ORMAS YAITU ORGA NON-PEMERINTAH BERVISI ORMAS YAITU ORGA NON-PEMERINTAH BERVISI KEBANGSAANKEBANGSAAN
PEMUKA AGAMA YAITU TOKOH KOMUNITAS UMAT PEMUKA AGAMA YAITU TOKOH KOMUNITAS UMAT BERAGAMA BAIK YANG MEMIMPIN ORMAS KEAGMA BERAGAMA BAIK YANG MEMIMPIN ORMAS KEAGMA MAUPUN YANG TIDAKMAUPUN YANG TIDAK
IMB SINGKATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH IMB SINGKATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH IBADATIBADAT
PEMELIHARAAN KUBPEMELIHARAAN KUB
DI PROVINSI MENJADI TUGAS DI PROVINSI MENJADI TUGAS GUBERNUR DIBANTU KAKANWIL GUBERNUR DIBANTU KAKANWIL DEPAGDEPAG
DI KABUPATEN/KOTA MENJADI DI KABUPATEN/KOTA MENJADI TUGAS BUPATI/WALIKOTA DIBANTU TUGAS BUPATI/WALIKOTA DIBANTU KAKANDEPAG KAB/KOTAKAKANDEPAG KAB/KOTA
FORUM KERUKUNAN UMAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMABERAGAMA
FKUB DIBENTUK DI PROV DAN FKUB DIBENTUK DI PROV DAN KAB/KOTAKAB/KOTA
FKUB DIBENTUK OLEH MASY DAN FKUB DIBENTUK OLEH MASY DAN DIFASILITASI OLEH PEMERINTAHDIFASILITASI OLEH PEMERINTAH
FKUB MEMILIKI HUBUNGAN YANG FKUB MEMILIKI HUBUNGAN YANG KONSULTATIF TERHADAP KONSULTATIF TERHADAP PEMERINTAHPEMERINTAH
TUGAS-TUGAS FKUBTUGAS-TUGAS FKUB
MELAKUKAN DIALOG DGN PEMUKA AGAMA DAN MELAKUKAN DIALOG DGN PEMUKA AGAMA DAN TOKOH MASYATOKOH MASYA
MENAMPUNG ASPIRASI ORMAS KEAGAMAAN MENAMPUNG ASPIRASI ORMAS KEAGAMAAN DAN ASPIRASI MASYARAKATDAN ASPIRASI MASYARAKAT
MENYALURKAN ASPIRASI ORMAS KEAGAMAAN MENYALURKAN ASPIRASI ORMAS KEAGAMAAN DAN MASYARA DLM BENTUK REKOM BAHAN DAN MASYARA DLM BENTUK REKOM BAHAN KEBIJAKAN GUBERNURKEBIJAKAN GUBERNUR
MELAKUKAN SOSIALISASI PERATURAN MELAKUKAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN DI PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN DI BID KEAGAMAANBID KEAGAMAAN
TUGAS FKUB KAB/KOTATUGAS FKUB KAB/KOTA
MELAKUKAN DIALOG DGN PEMUKA AGAMA DAN TOKOH MELAKUKAN DIALOG DGN PEMUKA AGAMA DAN TOKOH MASYAMASYA
MENAMPUNG ASPIRASI ORMAS KEAGAMAAN DAN ASPIRASI MENAMPUNG ASPIRASI ORMAS KEAGAMAAN DAN ASPIRASI MASYARAKATMASYARAKAT
MENYALURKAN ASPIRASI ORMAS KEAGAMAAN DAN MENYALURKAN ASPIRASI ORMAS KEAGAMAAN DAN MASYARA DLM BENTUK REKOM BAHAN KEBIJAKAN MASYARA DLM BENTUK REKOM BAHAN KEBIJAKAN BUPATI/WALIKOTABUPATI/WALIKOTA
MELAKUKAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-MELAKUKAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN DI BID KEAGAMAANUNDANGAN DAN KEBIJAKAN DI BID KEAGAMAAN
MEMBERIKAN REKOMENDASI TERTULIS ATAS MEMBERIKAN REKOMENDASI TERTULIS ATAS PERMOHONAN PENDIRIAN RUMAH IBADATPERMOHONAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
PENGURUS/ANGGOTA FKUBPENGURUS/ANGGOTA FKUB
PENGURUS/ANGGOTA FKUB TERDIRI ATAS PENGURUS/ANGGOTA FKUB TERDIRI ATAS PEMUKA-PEMUKA AGAMAPEMUKA-PEMUKA AGAMA
JUMLAH PENGURUS/ANGGOTA FKUB JUMLAH PENGURUS/ANGGOTA FKUB PROVINSI SEBANYAK 21 ORGPROVINSI SEBANYAK 21 ORG
JUMLAH PENGURUS/ANGGOTA FKUB JUMLAH PENGURUS/ANGGOTA FKUB KAB/KOTA SEBANYAK 17 ORGKAB/KOTA SEBANYAK 17 ORG
FKUB DIPIMPIN OLEH 1 ORG KETUA, 2 ORG FKUB DIPIMPIN OLEH 1 ORG KETUA, 2 ORG WAKIL KETUA, 1 ORG SEKRETARIS, 1 ORG WAKIL KETUA, 1 ORG SEKRETARIS, 1 ORG WAKIL SEKRETARIS YG DIPILIH SECARA WAKIL SEKRETARIS YG DIPILIH SECARA MUSYA OLEH ANGGOTAMUSYA OLEH ANGGOTA
DEWAN PENASEHAT FKUB PROVINSI
• KETUA : WAKIL GUBERNUR• WAKIL KETUA : KAKANWIL DEPAG• SEKRETARIS : KABAN KESBANGPOL
• ANGGOTA : PIMPINAN INSTANSI
TERKAIT
DEWAN PENASEHAT FKUB KAB/KOTA
• KETUA : WAKIL BUPATI/WAWAKO• WAKIL KETUA : KAKANDEPAG KAB/KOTA
• SEKRETARIS : KABAN KESBANGPOL• ANGGOTA : PIMPINAN INSTANSI TERKAIT
RUMAH IBADAT
• PENDIRIAN RUMAH IBADAT DIDASRKAN PADA KEPERLUAN NYATA DI WILAYAH KEL/DESA DAN SUNGGUH-SUNGGUH BERDASARKAN KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK BAGI PELAYANAN UMAT BERAGAMA YANG BERSANGKUTAN
SYARAT-SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT
• DAFTAR DAN KTP PENGGUNA RUMAH IBADAT PALING SEDIKIT 90 ORG YG DISAHKAN OLEH PEJABAT SETEMPAT
• DUKUNGAN MASYA SETEMPAT PALING SEDIKIT 60 ORG YANG DISAHKAN OLEH LURAH/KADES
• REKOMENDASI TERTULIS KAKANDEPAG• REKOMENDASI TERTULIS FKUB KAB/KOTA
PERMOHONAN PENDIRIAN RUMAH
IBADAT
• DIAJUKAN OLEH PANITIA PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT KEPADA BUPATI/WALIKOTA UNTUK MEMPEROLEH IMB
• BUPATI/WALIKOTA MEMBERIKAN KEPUTUSAN PALING LAMBAT 90 HARI SEJAK PERMOHONAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DIAJUKAN
IZIN SEMENTARA PEMNAFAATAN BANGUNANGEDUNG
• PEMANFAATAN GEDUNG YG BUKAN RMH IBADAT SBG RUMAH IBADAT SEMENTARA HRS MENDAPAT IZIB SEMENTARA DARI BUPATI/WALIKOTA DGN SYARAT LAIK FUNGSI DAN TTP MEMELIHARA KUB
• PEMELIHARAAN KUB SERTA KETENTERAMAN MASYA MELIPUTI :
• IZIN TERTULIS PEMILIK BANGUNAN• REKOM TERTULIS LURAH/KADES• PELAPORAN TERTULIS KPD FKUB KAB/KOTA• PELAPORAN TERTULIS KPD KAKANDEPAG KAB/KOTA
PENYELESAIAN PERSELISIAN
• PERSELISIHAN AKIBAT PENDIRIAN RMH IBADAT DISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH OLEH MASYA SETEMPAT
• APABILA TIDAK TERCAPAI, DILAKUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA MELALUI MUSYA DAN DILAKUKAN SECARA ADIL DAN TDK MEMIHAK
• APABILA TIDAK TERCAPAI DILAKUKAN MELALUI PENGADILAN
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PENGAWASAN : GUBERNUR DIBANTU OLEH KAKANWIL
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BUPATI/WALIKOTA DAN INSTANSI TERKAIT DI DAERAH ATAS PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KUB, PEMBERDAYAAN FKUB DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
BUPATI/WALIKOTA DIBANTU OLEH KAKANDEPAG MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP CAMAT , LURAH/KADES DAN INSTANSI TERKAIT DI DAERAH ATAS PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KUB, PEMBERDAYAAN FKUB DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
PELAPORAN GUBERNUR MELAPORKAN PELAKSANAAN
PEMELIHARAAN KUB, PEMBERDAYAAN FKUB DAN PENGATURAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT KEPADA MENDAGRI DAN MENAG DITEMBUSKAN KE MENKOHUKAM DAN MENKOKESRA
BUPATI/WALIKOTA MELAPORKAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KUB, PEMBERDAYAAN FKUB DAN PENGATURAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT KEPADA GEBERNUR DITEMBUSKAN KE MENDAGRI DAN MENAG
BELANJABELANJA
BELANJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BELANJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMELIHARAAN KUB SERTA TERHADAP PEMELIHARAAN KUB SERTA PEMBERDAYAAN FKUB SECARA NASIONAL PEMBERDAYAAN FKUB SECARA NASIONAL DIDANAI DARI DAN ATAS BEBAN APBNDIDANAI DARI DAN ATAS BEBAN APBN
BELANJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BELANJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMELIHARAAN KUB SERTA TERHADAP PEMELIHARAAN KUB SERTA PEMBERDAYAAN FKUB PROVINSI DIDANAI PEMBERDAYAAN FKUB PROVINSI DIDANAI DARI DAN ATAS BEBAN APBD PROVINSIDARI DAN ATAS BEBAN APBD PROVINSI
BELANJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BELANJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMELIHARAAN KUB SERTA TERHADAP PEMELIHARAAN KUB SERTA PEMBERDAYAAN FKUB KAB/KOTA DIDANAI PEMBERDAYAAN FKUB KAB/KOTA DIDANAI DARI DAN ATAS BEBAN APBD KAB/KOTADARI DAN ATAS BEBAN APBD KAB/KOTA
KETENTUAN PERALIANKETENTUAN PERALIAN
• FKUB DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DI FKUB DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DI PROVINSI DAN KAB/KOTA DIBENTUK PROVINSI DAN KAB/KOTA DIBENTUK PALING LAMBAT 1 (SATU) TAHUN SEJAK PALING LAMBAT 1 (SATU) TAHUN SEJAK PBM INI DITETAPKAN;PBM INI DITETAPKAN;
• FKUB ATAU FORUM SEJENIS YG SDH FKUB ATAU FORUM SEJENIS YG SDH DIBENTUK DI PROVINSI DAN KAB/KOTA DIBENTUK DI PROVINSI DAN KAB/KOTA DISESUAIKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) DISESUAIKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) TAHUN SEJAK PBM INI DITETAPKANTAHUN SEJAK PBM INI DITETAPKAN
KETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP
• PADA SAAT BERLAKUNYA PBM INI, PADA SAAT BERLAKUNYA PBM INI, KETENTUAN YANG MENGATUR PENDIRIAN KETENTUAN YANG MENGATUR PENDIRIAN RUMAH IBADAT DALAM KEPUTUSAN RUMAH IBADAT DALAM KEPUTUSAN BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO. BERSAMA MENAG DAN MENDAGRI NO. 01/BER/MDN-MAG/1969 TTG PELAKSANAAN 01/BER/MDN-MAG/1969 TTG PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA OLEH PEMELUK-2NYA IBADAT AGAMA OLEH PEMELUK-2NYA DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI LAGI
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
WALLAHUL MUWAFIQWALLAHUL MUWAFIQ
WASSALAMU’ALAIKUMWASSALAMU’ALAIKUM
MA’AL LIQO’MA’AL LIQO’
Recommended