PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN

NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT

PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM

MENERAPKAN PPK-BLUD

Disampaikan pada acara Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Samarinda, 18 Juni 2014

Oleh:

MENTERI DALAM NEGERI

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Latar Belakang

UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Program Jaminan Kesehatan Nasional

Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah

diubah dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Perpres Nomor 12 Tahun 2013

ditindaklanjuti

3Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana

telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres

12/2013

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya

berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP

Lanjutan.....

Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi

JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah

Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan

Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah

SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta

Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah

Daerah

ditindaklanjuti

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1

Percepatan implementasi pengelolaan dan pemanfaatandana kapitasi JKN sesuai Perpres 32/2014, Permenkes19/2014 dan SE Mendagri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5Mei 2014

Perhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sertatertib administrasi dalam melakukan percepatanpengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN gunamenghindari timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari

Untuk TA 2014, lakukan percepatan perubahan Perkadatentang Penjabaran APBD TA 2014 mendahuluipenetapan Perda tentang Perubahan APBD TA 2014dengan memberitahukan kepada DPRD paling lambat 1bulan setelah dilakukan perubahan

1

2

3

Lanjutan.....

1

Tetapkan segera bendahara dana kapitasi JKN danrekening dana kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaibagian dari Rekening Kas Umum Daerah, khususnya bagidaerah yang sampai saat ini belum menetapkan

Lakukan monitoring dan evaluasi perkembanganimplementasi pengelolaan dan pemanfaatan danakapitasi JKN di masing-masing FKTP

Khusus untuk para Gubernur selaku Wakil Pemerintah diDaerah agar mengambil langkah supervisi danmonitoring di Kabupaten/Kota masing-masing

4

5

6

Terima Kasih