View
255
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
PERAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN KEUANGAN DESA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENDAGRI 2016
BAB XIV BINWAS (UU Ps. 112 - 115)
PEM., PEMPROV., DAN PEMKAB/KOTA MEMBINA & MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEM-AN DESA, (PS. 112 AYAT (1) )
2
RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 113)
BINWAS PEM
a. memberikan pedoman standar pelaks. penyelenggaraan Pem-an Desa;
b. memberikan pedoman ttg dukungan pendanaan dari Pem., Pemprov., & Pemkab/Kota kepada Desa;
c. memberikan penghargaan, pembimbingan, & pembinaan kpd lembaga masy. Desa;
d. memberikan pedoman penyusunan perenc. Pemb. partisipatif; e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa; f. memberikan bimbingan, supervisi, & konsultasi penyelenggaraan
Pem-an Desa, BPD, dan lembaga kemasy. g. memberikan penghargaan atas prestasi yg dilaks. dlm
penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, & lembaga kemasy. Desa; h. menetapkan bantuan keuangan langsung kpd Desa; i. melakukan diklat tertentu kpd aparatur Pem-an Desa & BPD; j. melakukan penelitian ttg penyelenggaraan Pem-an Desa di Desa
tertentu; k. mendorong percepatan pemb. perdesaan; l. memfasilitasi & melakukan penelitian dlm rangka penentuan
kesatuan masy. hukum adat sbg Desa; dan m. menyusun & memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa &
lembaga kerja sama Desa 3
RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 114)
BINWAS PEMPROV.
a. melakukan pembinaan terhdp Kab./Kota dlm rangka penyusunan Perda Kab./Kota yg mengatur Desa;
b. melakukan pembinaan Kab./Kota dlm rangka pemberian ADD;
c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kades & perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasy.;
d. melakukan pembinaan manajemen Pem-an Desa; e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pemb. Desa
melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, & bantuan teknis;
f. melakukan bimtek bidang tertentu yg tidak mungkin dilakukan oleh Pemkab./Kota;
g. melakukan inventarisasi kewenangan Prov. yg dilaks. oleh Desa;
h. melakukan binwas atas penetapan Ranc. Pendapatan dan Belanja Daerah Kab./Kota dlm pembiayaan Desa;
i. melakukan pembinaan terhdp Kab./Kota dlm rangka penataan wilayah Desa;
j. membantu Pem. dlm rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sbg Desa; dan
k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kab./Kota & lembaga kerja sama antar-Desa. 4
RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 115)
BINWAS PEMKAB/KOTA.
a. memberikan pedoman pelaks. penugasan urusan Kab./Kota yg dilaks. oleh Desa;
b. memberikan pedoman penyusunan Perdes & Perat. Kades.; c. memberikan pedoman penyusunan perenc. Pemb. partisipatif; d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pem-an Desa; e. melakukan evaluasi & pengawasan Perdes; f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa; g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa & pendayagunaan Aset
Desa; h. melakukan binwas penyelenggaraan Pem-an Desa; i. menyelenggarakan diklat bagi Pemdes, BPD, lembaga kemasy.,
dan lembaga adat; j. memberikan penghargaan atas prestasi yg dilaks. dlm
penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, lembaga kemasy., & lembaga adat;
k. melakukan upaya percepatan pemb. perdesaan; l. melakukan upaya percepatan Pemb. Desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, & bantuan teknis; m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa & lembaga kerja
sama antar-Desa; dan n. memberikan sanksi atas penyimpangan yg dilakukan oleh Kades
sesuai dgn ketentuan peraturan per-UU-an 5
BAB XIV BINWAS (UU Ps. 112 - 115)
PEM., PEMPROV., & PEMKAB/KOTA DPT MENDELEGASIKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KPD PERANGKAT DAERAH (PS. 112 AYAT (2) )
6
BINWAS OLEH CAMAT (PP Ps. 154)
Camat/ sebutan lain melakukan tugas binwas desa, (ayat (1) )
1. Fasilitasi Penyusunan Perdes & Perkades 2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa 3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa 4. Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kades & perangkat desa 6. Fasilitasi pelaksanaan pilkades 7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD 8. Rekomendasi pengangkatan & pemberhentian perangkat desa 9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pemb. Daerah dgn pembangunan desa 10. Fasilitasi penetapan lokasi PKP 11. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum 12. Fasi l i tasi pelaksanaan tugas, fungsi & kewajiban lembaga
kemasyarakatan 13. Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif 14. Fasilitasi kerjasama antar-desa & KSD dgn pihak ketiga 15. Fasilitasi penataan, pemanfaatan & pendayagunaan ruang desa serta
penetapan & penagasan batas desa 16. Fasilitasi penyusunan program & pelaks. Pemberdy. Masy. 17. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya 18. Koordinasi pelaksanaan PKP di wilayahnya, ( ayat (2) ) 7
melalui
DASAR HUKUM
8
UU NO. 6 TAHUN 2014
PP 43/2014 (Ps. 90 – 114) → PP
47/2015
PERMENDAGRI 113/2014
(46 Psl)
PASAL 71 S.D. 75 (5 PSL)
PP 60/2014 & PP 22/2015
1. PENGERTIAN 2. SUMBER2 PENDAPATAN
DESA 3. S T R U K T U R D A S A R
APBDesa 4. M A K A N I S M E U M U M
PENGESAHAN APBDesa
DANA DESA (APBN KE DESA)
1. AZAS PENGELOLAAN 2. K E K U A S A N
PENGELOLAAN DESA 3. STRUKTUR APBDesa 4. PENGELOLAAN
1. P e m b a g i a n p e m b i a y a a n kewenangan
2. Rulink pengelolaan keuangan desa
3. Pengalokasian ADD & BHP&RD
4. Ketentuan 70 : 30 5. P e l a p o r a n d a n
pertanggungjawaban
PENGERTIAN & AZAS KEUANGAN DESA (UU 6/2014 BAB VIII PS. 71 - 75)
PENGERTIAN,
Pengelolaan Keuangan Desa: Keseluruhan kegiatan yg meliputi perenc, pelaks, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban keuangan desa (Permendagri Ps. 1)
Hak & Kewajiban Desa ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, & pengelolaan Keuangan Desa
9
AZAS PENGELOLAAN (Permendagri Ps 2 (1))
TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF SERTA DILAKUKAN DGN TERTIB & DISIPLIN ANGGARAN
semua hak & kewajiban Desa yg dapat dinilai dgn uang serta segala sesuatu berupa uang & barang yg berhubungan dgn pelaksanaan hak & kewajiban Desa, (UU Ps. 71)
RULING LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PP Ps. 93-94)
PERENCANAAN
PELAPORAN
PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Kekuasaan Pengelolaannya Dipegang Oleh
Kades
Sebagian dikuasakan kepada Perangkat Desa
Dilaksanakan dlm masa 1 tahun anggaran tmt 1 Jan – 31 Des (Ps. 94) & Permendagri 113 Ps. 2 (1) 10
MEKANISME UMUM PENYUSUNAN RANC. PERDES TTG APBDes (PP 43/2014 Ps. 101-102)
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
Susun Ranc. APBDes
KADES
Pengajuan Ranc. Perdes u/ dievaluasi (paling lama 3 hari sejak
disepakati)
1
CAMAT/ SEBUTAN
LAIN
11
Info Renc Bantuan Keuangan dr APBD Prov.
Info Renc ADD, BDHPRD & bantuan keuangan dari APBD Kab/ Kota
Sebagai dasar
BPD
Musyawarah (paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan harus sudah disepakati)
Ajukan Ranc.
Perdes ttg
APBDes
Dapat mendelegasikan evaluasi Ranc. Perdes ttg APB
Desa
2
4
3
5
Catatan : Penetapan Perdes ttg APB Desa dilakukan paling lambat tgl 1 Desember T.A. berjalan.
PENYUSUNAN PERENCANAAN APBDes (UU PS. 73 & Permendagri Ps. 20 - 22)
BAHAS & SEPAKATI BERSAMA
(paling lambat Oktober)
KADES BPD
1
BUPATI/ WALIKOTA
SEK DES
Susun Perdes ttg Ranc. APBDes dgn mengacu
RKPDesa tahun ybs
Sampaikan Ranc. APBDes
Sampai-kan
Ranc. Perdes
CAMAT
Sampaikan Ranc. Perdes ttg APBDes (paling lama 3 hari sejak diSepakati)
Evaluasi & tetapkan hasil evaluasi (max 20 hari kerja sejak diterima
Tidak memberikan
hasil Evaluasi dlm 20 hari
kerja
Ranc. Perdes berlaku dgn sendirinya
Menyatakan Perdes
bertentangan dg kepentingan
umum & per-UU-an yg lebih tinggi
2
4
3
5
6
Kades tidak indahkan &
tetap menetapkan
Ranc. Perdes ttg APBDes menjadi
Perdes
7B u p a t i / w a l i k o t a membatalkan Perdes sekaligus menyatakan b e r l a k u n y a p a g u APBDes T.A. tahun sebelumnya dg Kep. Bupati/ Walikota
1. Kades hanya dapat melakukan p e n g e l u a r a n o p e r a s i o n a l penyelenggaraan pem-an desa
2. Kades menghentikan pelaks./ Perdes paling lama 7 hari setel2ah dibatalkan lanjut kades bersama BPD mencabut perdes dimaksud
8
konsekwensinya
Kades lakukan penyempurna-an (max 7 hari
kerja sejak diterimanya
hasil evaluasi)
12
Ps. 21
EVALUASI RANC. PERDES TTG APBDes MELALUI CAMAT (Permendagri Ps. 22 - 23)
BAHAS & SEPAKATI BERSAMA
(paling lambat Oktober)
KADES BPD
1
BUPATI/ WALIKOTA
SEKDES
Susun Perdes ttg Ranc. APBDes dgn mengacu RKPDesa tahun ybs
Sampaikan Ranc. APBDes
Sampai-kan
Ranc. Perdes
CAMAT
Sampaikan Ranc. Perdes ttg APBDes (paling lama 3 hari sejak diSepakati)
Evaluasi & tetapkan hasil evaluasi (max 20 hari kerja sejak diterima
Tidak memberikan
hasil Evaluasi
Ranc. Perdes berlaku dgn sendirinya
Menyatakan Perdes bertentangan dg
kepentingan umum & per-UU-an yg lebih
tinggi
2
4
3
5
8
Kades tidak indahkan & tetap
menetapkan Ranc. Perdes ttg APBDes
menjadi Perdes
7
Kades lakukan penyempurna-an (max 7 hari kerja sejak diterimanya
hasil evaluasi)
Bupati dapat delegasikan
evaluasi Ranc. Perdes ttg APBDes
(Ps. 23) 6
9
C a m a t usul kpd B u p a t i / walikota u n t u k batalkan Perdes
10
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Ranc.
Perdes ttg APBDes kpd camat diatur dlm Peraturan Bupati/ Walikota
(Ps. 23 (6)) 13
PELAKSANAAN APBDes (Permendagri Ps. 24 – 27 & 32)
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Ranc. Perdes ttg APBDes ditetapkan, kecuali untuk pengeluaran belanja pegawai yg bersifat mengikat & operasional perkantoran yg ditetapkan dlm Perkades.
14
Khusus bagi desa yg belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya ditetapkan oleh pemda kab/ kota
semua penerimaan & pengeluaran desa dlm rangka pelaks. kewenangan desa dilaks. melalui rekening kas desa, & harus disertai dgn bukti yang lengkap & sah
UMUM
Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yg ditetapkan dlm perdes.
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kades
Bendahara dpt menyimpan uang dlm kas desa pd jmlh tertentu dlm rangka memenuhi kebutuhan operasional pemdes Pengaturan lebih lanjut jumlah uang dlm kas desa diatur dgn Perbup/Walikota
Pelaksana Anggaran bertanggungjawab thd tindakan pengeluaran yg menyebabkan beban atas belanja kegiatan dg mempergunakan buku pembantu kas sbg pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa, (Ps. 27 (3)
Pengadaan barang dan/jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps. 32)
6
Wajib: 1. Teliti kelengkapan pembayaran 2. Menguji kebenaran perhitungan
tagihan atas beban APBDes yg t e r c a n t u m d l m p e r m i n t a a n pembayaran
3. Menguji ketersediaan dana 4. Menolak pengajuan permintaan
pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan
verifikasi
Berdasarkan RAB, dan setelah barang/ jasa diterima, ajukan SPP yang terdiri dari: 1. SPP, 2. Pernyataan tanggung jawab belanja, & lampiran bukti transaksi
1Kades
Ajukan pendanaan u/ melaksanakan kegiatan dilampiri
dgn dokumen seperti RAB
Pelaksana Anggaran Sekdes
2
4
3
5
Bendahara melakukan pembayaran./
Bendahara wajib: 1. Pungut PPH & pajak
lainnya 2. S e t o r s e l u r u h
p e n e r i m a a n potongan pajak & pajak yg dipungut ke kas negara (Ps. 31)
7
PELAKSANAAN APBDes (Permendagri Ps. 27 - 31)
MEKANISME PENCAIRAN
Sahkan
15
Menyetujui Permintaan Pembayaran
WAJIB
PENATAUSAHAAN APBDes (Permendagri Ps. 35 – 36)
Bendahara desa
1. Buku kas umum 2. Buku kas pembantu pajak 3. Buku bank
Melakukan pencatatan setiap penerimaan & pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
16
INSTRUMEN/ ALAT
PELAKU/ PELAKSANA
BENTUK
Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kades paling lambat tgl 10 setiap bulan
Mempertanggungjawabkan uang, dlm bentuk:
PELAPORAN PELAKSANAAN APBDesa (PP Ps. 103 & Permendagri Ps. 37, 40 & 41)
17
K A D E S
BUPATI/ WALIKOTA
Laporan Semesteran
Realisasi pelaks. APB
Desa
Semester I (PP & Permendagri) :
PL : akhir Juli tahun berjalan
Semester II (PP) & semester akhir (Permendagri) :
PL : akhir Januari tahun berikutnya
sampaikan CAMAT
Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis & dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, & media informasi lainnya, (Permen Ps. 40)
sampaikan
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes (PP Ps. 104 & Permendagri Ps. 38 - 42)
18
K A D E S
BUPATI/ WALIKOTA
Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang
mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio
komunitas, dan media informasi lainnya, (Permendagri Ps. 40)
Laporan Penyelenggaraan Pem-an Desa setiap akhir T.A.
Dilampiri: 1. Format laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa 2. Format laporan kekayaan milik desa per 31
Desember T.A. berkenaan 3. Format laporan program pemerintah,
pemda yang masuk ke desa
Ditetapkan dengan Perdes
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaks. APB Desa setiap
akhir T.A yg terdiri dari: Pendapatan, Belanja & Pembiayaan
CAMAT
Format ranc. Perdes, Buku pembantu Kas Kegiatan, RAB & SPP serta pernyataan
tanggungjawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester I & semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes, mengacu pada lampiran Permendagri (Permendagri Ps. 42)
PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa (PP Ps. 104 & Permendagri Ps. 38 - 41)
19
K A D E S
BUPATI/ WALIKOTA
Laporan Semesteran
Realisasi pelaks. APB
Desa
Semester I : PL : akhir Juli tahun berjalan
Semester II : PL : akhir Januari tahun berikutnya
Laporan Penyelenggaraan Pem-an Desa setiap akhir T.A. (Ps. 39)
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaks. APB Desa
setiap akhir T.A (Ditetapkan dg Perdes, &
disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir T.A.
berkenaan)
Catatan : 1. Pengadaan Barang/ Jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn berpedoman pd ketentuan peraturan per-UU-an, (PP Ps. 105)
2. Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Peraturan Menteri (Permendagri No. 113/ 2015 ttg Pengelolaan Keuangan Desa), (PP Ps. 106))
3. Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Perbup/ Walikota, (Permendagri 113 Ps. 43)
CAMAT (Ps. 41)
BINWAS PELAKSANAAN APBDesa, KONSEKWENSI, TMT BERLAKUNYA PERMENDAGRI (Permendagri Ps. 44 - 46 )
20
Wajib membina & mengawasi pemberian & penyaluran dana desa, ADD & BHPDRD dari kab/kota kepada desa (Ps. 44 (1))
Dengan diundangkannya Permendagri ini pada tanggal 31 Desember 2014, maka TMT 31 Desember 2014 Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dicabut & dinyatakan tidak berlaku (Ps. 45 & 46)
PEMPROV
KONSEKWENSI
PELAKU/ PELAKSANA
PEMKAB/ KOTA
Wajib membina & mengawasi pe laksanaan pengelo laan keuangan desa (Ps. 44 (2))
KESIMPULAN DAN SARAN
21
PERLU KESIAPAN CAMAT BERIKUT PERANGKATNYA DA L A M M E N G E M B A N T U G A S P E M B I N A A N PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: 1. JUMLAH & KAPASITAS SDM YANG MENGUASAI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; 2. ANGGARAN
Peran camat sangat vita/ strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku skpd yang paling dekat dengan desa, maupun selaku skpd yang secara khusus ditugaskan oleh pp dan pe r mendar g i un tuk melaksanakan binwas p e n y e l e n g g a r a a n pemdes/ keuangan desa
SARAN KESIMPULAN
Gunakan media: rapat rutin, rakor, workshop, bimtek, FGD, monev
Perlu penegasan regulasi di tingkat kabupaten/kota tentang pendelegasian tugas kepada camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa
A R A H B I N W A S : Transparan, Akuntabel, P a r t i s i p a t i f S e r t a Dilakukan Dgn Tertib & Disiplin Anggaran
22
Recommended