View
1.698
Download
3
Category
Preview:
Citation preview
Problematik Sektor Kehutanan-Perkebunan di Provinsi Riau
Terhadap Rencana Tata Ruang
OlehRaflis
Local Unit ManagerForest Governance Integrity
Transparecy International Indonesia
Disampaikan Pada:Forum Diskusi “Menjalin Peran Para Pelaku Penataan Ruang”
Batam , 29-30 Juli 2010
HIRARKHI PENGURUSAN HUTAN MENURUT UU 41/1999
1. PENGURUSAN HUTAN
1.1. Perencanaan Kehutanan1.2. Pengelolaan hutan
1.3. Litbang, diklat, & Penyuluhan1.4. Pengawasan
1.1. PERENCANAAN KEHUTANAN
1.1.1. Inventarisasi hutan,Inventarisasi hutan,1.1.2. Pengukuhan kawasan hutan,1.1.2. Pengukuhan kawasan hutan,
1.1.3. Penatagunaan kawasan hutan,1.1.3. Penatagunaan kawasan hutan,1.1.4. Pembentukan wil. pengelolaan hutan, 1.1.4. Pembentukan wil. pengelolaan hutan,
1.1.5. Penyusunan rencana kehutanan.1.1.5. Penyusunan rencana kehutanan.
1.1.2. PENGUKUHAN KWS HTN
Penunjukan kws hutanPenunjukan kws hutanPenataan batas kws hutanPenataan batas kws hutan
Pemetaan kws hutan, Pemetaan kws hutan, Penetapan kws hutanPenetapan kws hutan
1.1.1. INV HUTAN
Inv. hutan tingkat nasional,Inv. hutan tingkat nasional,Inv. hutan tingkat wilayah,Inv. hutan tingkat wilayah,Inv. hutan tingkat DAS, Inv. hutan tingkat DAS,
Inv. hutan tingkat UPInv. hutan tingkat UP
1.2. PENGELOLAAN HUTAN
1.2.1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,1.2.2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
1.2.3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, 1.2.4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
1.1.3. PENATAGUNAAN KWS HTN
Penetapan Fungsi Kws HutanPenetapan Penggunaan Kws Hutan
1.1.4. PEM WIL PH
Tingkat NasionalTingkat Provinsi
Tingkat Kab/Kota
HUTAN DAN ISINYA DIKUASAI NEGARA – DIURUS OLEH PEMERINTAH
Pengaturan Pola Ruang• Kepmen 137 tahun 1986 tentang TGHK
– Kategori kawasan yang ditetapkan: 1) Hutan Lindung, 2)Hutan Produksi terbatas, 3)Hutan Produksi, 4)Hutan Produksi Konversi
• Kepres 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung– Kategori yang ditambahkan adalah kawasan bergambut– Idealnya setelah kepres 32 keluar TGHK direvisi
• Perda No 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau– Kategori kawasan yang ditetapkan: 1)APK Kehutanan, 2)APK Perkebunan,
Kawasan Lindung– Sebagian kawasan bergambut ditetapkan sebagai kawasan Lindung– Sampai Saat ini Dephut tidak mengakui Perda No 10 tahun 1994, tetapi tidak
ada peraturan yang membatalkan perda ini.• PP No 47 tahun 1997 dan PP 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional
– Kriteria dalam TGHK dan Kepres 32 tahun 1990 dimasukkan sebagai kriteria kawasan
– Lampiran VII PP 26 tahun 2008 menjelaskan kawasan lindung dan budidaya dalam RTRWN
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kepmen 137 tahun 1986
TGHKTGHK Update
TGHK Kepmen 137 tahun 1986A . Hutan Tetap
1. HutanLindung 228.793,82 ha2. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 531.852,65 ha3. HutanProduksiTerbatas 1.605.762,78 ha4. HutanProduksiTetap 1.815.949,74 ha5. HutanMangrove /Bakau 138.433,62 ha
LuasHutanTetap 4.320.792,61 haB. Hutan Produksi Konversi dan Areal Penggunaan lain
4.277.964,39 haTotal 8.598.757,00Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2006
Perda No 10 Tahun 1994
1. Arahan Pengembangan Kawasan Hutan 2.872.491 33,41 ha2. Hutan Lindung 161.823 1,88 ha3. Kawasan Lindung Gambut 830.235 9,66 ha4. Cagar Alam/SA/SM 570.412 6,63 ha5. Kawasan Sekitar Waduk /Danau 20.024 0,23 ha6. Kawasan Pengembangan Perkebunan, Transmigrasi,
Pemukiman, dan Penggunaan lain (nonKehutanan) 4.143.772 48,19 ha
Jumlah 8.598.757 100Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2006
Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHKKehutanan : Izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT)
No Fungsi Luas ha
1 Area Penggunaan Lain (APL) 3568
2 Hutan Lindung 4635
3 Hutan Produksi Terbatas 651633
4 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata
12264
Jumlah 1022563
Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHK (Perkebunan)
No Peruntukan Luas (ha)
1 Hutan Lindung (HL) 12,033
2 Hutan Produksi (HP) 102,958
3 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 114,346
4 Hutan Produksi Yang Dapat Di Konvesi (HPK) 1,010,229
5 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 4,058.
Jumlah 233397
perizinan pada HPK harus mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari mentri kehutanan
Pelanggaran HTI/IUPHHK-HT Terhadap Perda 10 1994
• AP Lainnya 22,173.41 • APK Perkebunan 186,709.62 • APK Pertanian 1,296.11 • APK Transmigrasi 11,063.89 • APK yang Diprioritaskan
2,344.28 • Kawasan Lindung 368,417.43 • Jumlah 592,004.74
Pelanggaran Perizinan PerkebunanTerhadap Perda 10 1994
AP Lainnya 22,173.41 haAPK Pertanian 1,296.11 haAPK Transmigrasi 11,063.89 haAPK yang Diprioritaskan 2,344.28 haKawasan Lindung 368,417.43 haJumlah 405,295.12
Pelanggaran Perkebunan dan HTI/IUPHHK_HT terhadap Kawasan Bergambut
Perizinan yang berada pada kawasan gambut dalam (Lebih dari 4m)
• Perkebunan seluas 96 645 ha• HTI/ IUPHHK-HT seluas 614 150 ha
Peta Pelanggaran Total Perkebunan
TGHK Perda 10
Gambut Seluruh Pelanggaran
TGHK Perda 10
Gambut Seluruh Pelanggaran
Peta Pelanggaran Total HTI
Mandat Penertiban Pola Ruang dalam UU No 26 Tahun 2007
• Pasal 77– Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
– Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
– Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.
Izin Perkebunan dan HTI yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam PP 26 Tahun 2008
• Lampiran 7 PP 26 Tahun 2008 Menetapkan sebagian besar wilayah provinsi riau sebagai kawasan lindung
• Hasil Overlay analisis terhadap Peta pola ruang wilayah nasional terhadap perizinan HTI dan Perkebunan didapatkan:– 860 367 ha berada pada perizinan HTI– 224 692 ha berada pada perizinan perkebunan
Mandat Penertiban UU 26 tahun 2007Mekanisme batal demi hukum
– Akibat perubahan RTRWN dan ada penyimpangan dalam proses pemberian izin (Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994, Kawasan bergambut)
– Hasil overlay analisis pelanggaran perizinan terhadap RTRWN ditemukan perizinan yang harus ditertibkan seluas:
• 801,743 ha izin HTI/IUPHHK-HT berada dalam kawasan lindung• 151,205.00 ha izin perkebunan dalam kawasan lindung
• Mekanisme dapat dibatalkan dan pemilik izin mendapat penggantian yang layak– Izin didapatkan melalui prosedur yang benar tetapi ditetapkan sebagai
kawasan lindung dalam RTRWN– Tidak melanggar TGHK, Perda 10 maupun kawasan bergambut tetapi
ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam RTRWN ditemukan seluas:• HTI/IUPHHK-HT seluas 57,995 ha• Perkebunan seluas 1021 ha
Upaya Perlawanan secara konstitusi terhadap UU 26 tahun 2007
Pemutihan Pelanggaran dalam draft RTRWP– Kehutanan (Perizinan HTI/IUPHHK-HT)
• Pelanggaran TGHK, perda 10 tahun 1994 dan kawasan Bergambut tetapi diusulkan sebagai kawasan HTI/ Pencadangan HTI dalam draft RTRWP
• Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional tetapi diusulkan sebagai kawasan budidaya kehutanan dalam draft RTRWP
– Perkebunan (Perizinan Perkebunan)• Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994 dan kawasan bergambut
tetapi diusulkan sebagai kawasan Budidaya perkebunan dalam draft RTRWP
• Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional tetapi diusulkan sebagai kawasan budidaya perkebunan dalam draft RTRWP
Tabel dan peta Pemutihan Pelanggaran
Pemutihan Perizinan sektor Kehutanan- Ditetapkan sebagai kawasan Lindung dalam
PP 26 tahun 2008, diusulkan sebagai kawasan hutan produksi dalam draft RTRWP Riau
- UU 26 tahun 2007 mengamanatkan untuk penertiban
Upaya Perlawanan secara konstitusi terhadap UU 26 tahun 2007
• Pembentukan Tim terpadu departemen kehutanan– Dalam melakukan riset/ analisis parameter pertama yang dilihat adalah legalitas perizinan ini
sangat bertentangan dengan mandat penertiban izin dalam UU no 26 tahun 2007
Skenario Hijau 2050
Studi Kasus I (Hutan Desa)Hutan Desa• Desa Teluk Binjai Mengajukan permohonan rekomendasi hutan desa
kepada Bupati pelalawan dengan surat No. 140/PMD-TB/TB/2009/43 tertanggal 8 Juni 2009.
• Tidak adanya tanggapan dari Bupati, • Masyarakat mengirimkan surat langsung kepada Menteri Kehutanan No.
140/PMD-TB/2009/70 tertanggal 1 Agustus 2009. • Pada 27 Juli 2009 YMI mengirimkan surat Permohonan Tanggapan
terhadap Pengajuan Hutan Desa. • Pada 19 Agustus 2009 berkenaan dengan surat balasan Bupati No.
522.11/PEM/2009/475 yang menyatakan bahwa “Bupati tidak dapat memenuhi permohonan masyarakat akibat telah adanya izin konsesi perusahaan di areal yang sama.”
Studi Kasus II (Pelanggaran HAM)
• PT Arara Abadi (HTI) Pembakaran rumah penduduk oleh brimob, masyarakat ditangkap dengan tuduhan memasuki kawasan hutan secara tidak syah
• PT Sumatra Silva Lestari (HTI) konflik berdarah • PT Torganda (Perkebunan) konflik berdarah• PT Tribakti Sari Mas (Perkebunan) konflik
berdarah
Studi Kasus III Pelanggaran RTRWNSK 327/Menhut-II/2009
SK…. PT RAPP
Kesimpulan• Data dan informasi yang dimiliki lembaga negara tidak terbuka, Antar
lembaga negara memiliki data yang berbeda Untuk itu perlu didorong UU Kebebasan memperoleh informasi
• Selama ini tata ruang hanya sebagai dokumen yang tidak bisa diakses oleh publik sehingga masyarakat tidak bisa memberikan masukan / melakukan pengawalan terhadap rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.
• Dalam pemberian izin banyak terjadi pelanggaran dan tidak baik terhadap TGHK, RTRWP maupun kawasan bergambut.
• Pelanggaran tata ruang dilakukan secara bersama sama mulai dari tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.
• Penyusunan Rencana tata ruang lebih memikirkan investasi dibandingkan dengan keselamatan warga
• Dampak langsung dari pemberian izin skala besar mengakibatkan tingginya konflik tenurial serta bencana banjir sebagai akibat dampak dari
Saran
• Seluruh stakehoder harus menyadari dan mengakui kesalahan masa lalu untuk dilakukan perbaikan.
• Perlu dilakukan transparansi data yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang sehingga masing masing stakeholder bisa mempelajari dan memberikan masukan
• Terhadap perizinan yang diduga melanggar aturan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
• Perlu dilakukan moratorium penebangan hutan alam pada perizinan yang sudah dikeluarkan dan ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam RTRWN
Recommended