RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN …p3epapua.menlhk.go.id/files/Raker P3E Papua 2015 | Materi...

Jakarta, 2 Desember 2015

RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SE-PAPUA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TUGAS, ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2016

I

5

Tugas Ditjen PHPL : Memastikan hutan produksi seluas 69,24 juta Ha dapat dikelola secara berkelanjutan (sustainable) baik ekonomi, lingkungan dan sosial/kesejahteraan masyarakat.

18%

25%57% Hutan Konservasi = 21,90 jt Ha

Hutan Lindung = 29,64 jt Ha

Hutan Produksi = 69,24 jt Ha

Hutan Produksi 57% dari luas hutan Indonesia

ISU PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

• PHPL/SFM belum terwujud di lapangan, masih di atas kertas/sertifikat.

• Produktifitas hutan alam rendah (AAC berdasarkan IHMB 14 juta m3, RKT 9 juta m3, realisasi 5 juta m3).

• Pertumbuhan HTI dan RE lambat. • Pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK masih rendah. • Daya saing produk rendah, industri pengolahan tidak

berkembang (sunset ) – kecuali pulp/kertas, furniture. • Tekanan sosial dan masalah keamanan masih tinggi,

kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat masih rendah.

• Kontribusi terhadap GNP dan sumbangan devisa relatif rendah.

• Proses pelayanan dan evaluasi pelaksanaan masih menitikberatkan kebenaran administratif, belum menitik beratkan kebenaran substantif

AKAR MASALAH

• Pengelolaan di tingkat tapak belum eksis/operasional. • Praktek pengelolaan hutan belum konsisten dengan prinsip-prinsip

PHPL. • Pengawasan dan pengendalian masih bersifat kebenaran administratif

dan belum bersifat substantif dan belum memaksimalkan penggunaan teknologi geo spasial.

• Ketidak-pastian areal pengelolaan (tumpang tindih, tata batas, klaim tenurial) masih marak.

• Penyertaan masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan hutan masih belum efektif.

• Jasa Lingkungan dan HHBK belum bagian dari mainstream industri kehutanan

• Adopsi teknologi tepat guna tidak terjadi. • Distorsi pasar kayu domestik masih berjalan, harga tertekan. • Ekonomi biaya tinggi masih terjadi. • Godaan industri non-kehutanan (mis: pertambangan ) tetap massive • Tekanan internasional atas kelestarian hutan tropis dan tuntutan pasar

dunia atas produk hutan green dan legal makin tinggi. • Koordinasi lintas sektor dan pusat-daerah belum optimal.

REGULASI/DEREGULASI

DEBIROKRATISASI

REORGANISASI

- REVISI REGULASI

- INOVASI

- TEROBOSAN KEBIJAKAN

- MEMPERPENDEK BIROKRASI,

- SELF ASSESSMENT

- WASDAL HANDAL

- KEWENANGAN PROV. KAB. & KPH

- PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

- PENGGUNAAN TEKNOLOGI DLM

PENGAWASAN

1 • Tata ruang pemanfaatan hutan produksi. • Percepatan pembangunan/pengembangan/operasionalisasi KPHP. • Penciptaan kondisi pemungkin bagi penerapan PHPL/SFM secara

konsisten (insentif/disinsentif). • Penciptaan kondisi pemungkin berkembangnya produk HHBK (energi,

pangan) dan jasa (wisata, karbon). • Penerapan IPTEK untuk peningkatan potensi dan produktifitas, (SILIN,

MSS, agroforestry, sylvopasture, microhydro). • Pemanfaatan IT untuk pengembangan dan pemutakhiran database,

penyederhanaan/percepatan proses perijinan, self assessment penata-usahaan, dan monitoring-evaluasi.

• Penerapan pendekatan “Kemitraan” untuk penyelesaian konflik lahan/tenurial

• Berperan langsung dalam rehabilitasi/penanaman hutan untuk meningkatkan produktifitas di areal HP tertentu.

• Pemetaan kebutuhan bahan baku industri kayu nasional. • Koordinasi lintas sektor untuk perbaikan pasar domestik kayu

bulat. • Mendorong integrasi hulu-hilir. • Mendorong pembangunan industri mendekati sumber bahan

baku. • PUHH yang efektif dan efisien (Self Assessment + Post Audit) • Peningkatan daya saing dan keberterimaan produk2 industri

kehutanan, khususnya di pasar internasional . • Mendukung perkembangan IKM. • Melindungi pasar domestik (MEA, persyaratan impor).

2

PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2016

II

5

Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi

SA

SA

RA

N P

RO

GR

AM

2

01

5-2

01

9

Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara

Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari

Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun

Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun

Jumlah unit pengelolaan hutan meningkat setiap tahun Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun

IND

IKA

TO

R

PROGRAM : PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN

6

PROGRAM DAN KEGIATAN 2015-2019

Unit Organisasi : Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nama Program : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Usaha Kehutanan Nama Kegiatan :

I. Pusat

1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi

2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi

3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK

4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran

Kehutanan

5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan

6. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL

II. Daerah

1. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil

Hutan (18 UPT)

7

KEGIATAN SASARAN RENCANA KINERJA 2016 UNIT KERJA

PELAKSANA

Peningkatan

Perencanaan

Pengelolaan

Hutan Produksi

Areal hutan produksi

tertata dalam KPHP dan

rencana unit-unit usaha

pemanfaatan hutan

produksi

- Perencanaan 80 KPHP beroperasi,

- Perencanaan 69 KPHP baru,

- 3 KPHP menerapkan prinsip pengelolaan

hutan produksi lestari,

- 27 provinsi memiliki peta arahan

pemanfaatan dan investasi,

- 6 unit memenuhi syarat untuk diberikan

IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi ,

- Kapasitas pengelola 149 KPHP

meningkat.

Direktorat Kesatuan

Pengelolaan Hutan

Produksi

Peningkatan

Usaha Hutan

Produksi

1. Meningkatnya kinerja

dan produksi hutan

alam dan hutan

tanaman

2. Seluruh UPHHK HA

dan HT aktif

beroperasi pada tahun

2019

- Produksi kayu bulat hutan alam 5,7 Juta

M3,

- Produksi kayu bulat hutan tanaman 32

Juta M3,

- Hutan tanaman bioenergi 20 ribu Ha,

- Silvikultur Intensif di Kalimantan 2 ribu

Ha,

- 188 Unit IUPHHK HA aktif beroperasi

melaksanakan kegiatan pemanfaatan

hutan produksi,

- 34 Unit IUPHHK HT meningkat kinerja

usaha pemanfaatannya.

Direktorat Usaha

Hutan Produksi

KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA 2016 BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019

(1)

1

2

8

KEGIATAN SASARAN RENCANA KINERJA 2016 UNIT KERJA

PELAKSANA

Peningkatan

Usaha Jasa

Lingkungan

Hutan Produksi

dan HHBK

Meningkatnya produksi

HHBK dan investasi

usaha jasa lingkungan

- 2 unit usaha jasa lingkungan/pemanfaatan

air/jasa wisata di hutan produksi dibentuk

- Produksi HHBK sebesar 243.000 Ton,

- Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

restorasi ekosistem 100 ribu Ha,

Direktorat Usaha

Jasa Lingkungan

dan Hasil Hutan

Bukan Kayu

Hutan Produksi

Peningkatan

Tertib

Penatausahaan

Hasil Hutan

dan Iuran

Kehutanan

Optimalnya ketertiban

penatausahaan hasil

hutan dan iuran

kehutanan sesuai

ketentuan

- PNBP dari investasi pemanfaatan hutan

produksi sebesar Rp 2,719 Trilyun

- 145 unit melaksanakan penatausahaan

hasil hutan dan iuran kehutanan secara

tertib

Direktorat Iuran

dan Peredaran

Hasil Hutan

KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA 2016 BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019

(2)

3

4

9

KEGIATAN SASARAN RENCANA KINERJA 2016 UNIT KERJA

PELAKSANA

Peningkatan

Usaha Industri

Kehutanan

Meningkatnya investasi

dan ekspor produk

industri kehutanan

- Nilai investasi industri kehutanan

meningkat sebesar Rp 540 Miliar,

- 2 unit forest based cluster industry

terbentuk,

- Nilai ekspor produk industri kehutanan

sebesar USD 7,47 Miliar,

- Produk kayu olahan dari IUIPHHK yang

bersertifikat legalitas kayu menjadi 28,4

Juta M3,

- 940 unit IUIPHHK menggunakan sistem

pengendalian bahan baku online

Direktorat

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Hutan

Dukungan

Manajemen

dan Tugas

Teknis Lainnya

Ditjen PHPL

Meningkatnya

akuntabilitas

pelaksanaan tugas

teknis Ditjen PHPL

- SAKIP dengan nilai minimal 72 poin

Sekretariat Ditjen

Pengelolaan

Hutan Produksi

Lestari

KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA 2016 BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019

(3)

6

5

10

KEGIATAN SASARAN RENCANA KINERJA 2016 UNIT KERJA

PELAKSANA

Pembinaan

Pengelolaan

Hutan

Produksi dan

Industri Hasil

Hutan

Meningkatnya

penyelenggaraan

pengelolaan hutan

produksi oleh KPHP dan

unit-unit usaha

pemanfaatan hutan

serta industri kehutanan

- 80 KPHP mulai beroperasi,

- 69 KPHP baru mulai dibangun,

- 18 wilayah memiliki data dan informasi

hutan produksi,

- 18 wilayah meningkat produksi dan kinerja

usaha pemanfaatan hasil hutannya,

- 18 wilayah memiliki data dan informasi

penatausahaan hasil hutan dan iuran

kehutanan,

- 18 wilayah memiliki data dan informasi

industri primer hasil hutan.

18 UPT Ditjen

PHPL

KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA 2016 BERDASARKAN RENSTRA 2015-2019

(4)

7

11

RKA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN ANGGARAN 2016

III

12

PAGU ANGGARAN DITJEN PHPL TA. 2016

PAGU INDIKATIF TA. 2016 (MEI 2015)

Rp 635.400.000.000

PAGU ANGGARAN TA. 2016 (JULI 2015 Sebelum Raker)

Rp 439.100.000.000,-

13

101,94(28,63%)

22,16(6,22%)

11,91(3,28%)

211,09(60,82%)

0

50

100

150

200

250

Per Jenis Belanja

197,10(56,78%)

150,00(43,22%)

0

50

100

150

200

250

RM PNBP

Per Sumber Dana

Dlm Milyar Rp

14

42,0 %

Dlm Milyar Rp

0

20

40

60

80

100

120

140

160

PUSAT (6 Satker) BP2HP (18 Satker) KPHP

92,67(26,70%)

113,39(32,67%)

141,04(40,63%)

15

ALOKASI ANGGARAN PER PROVINSI PER SATKER

No PROVINSI SATKER ANGGARAN

1. NANGROE ACEH DARUSSALAM BPPHP WIL. I B. ACEH 5.060.152.000

2. SUMATERA UTARA BPPHP WIL. II MEDAN 14.477.154.000

3. RIAU BPPHP WIL. III PEKANBARU 22.262.464.000

4. JAMBI BPPHP WIL. IV JAMBI 14.887.146.000

5. SUMATERA SELATAN BPPHP WIL. V PALEMBANG 18.142.511.000

6. LAMPUNG BPPHP WIL. VI B. LAMPUNG 12.294.753.000

7. DKI JAKARTA BPPHP WIL. VII DKI JAKARTA 5.640.522.000

DIT. USAHA HUTAN PRODUKSI 8.842.764.000

DIT. KPHP 7.292.634.000

DIT. USAHA JASA LINGKUNGAN & HHBK HP

5.907.620.000

DIT. IURAN DAN PEREDARAN HH 7.459.226.000

DIT. PENGOLAHAN & PEMASARAN HH 8.323.202.000

SEKRETARIAT DITJEN PHPL 54.846.080.000

19

No PROVINSI SATKER ANGGARAN

8. JAWA TIMUR BPPHP WIL. VII SURABAYA 7.709.611.000

9. BALI BPPHP WIL. IX DENPASAR 12.784.206.000

10. KALIMANTAN BARAT BPPHP WIL. X PONTIANAK 16.025.721.000

11. KALIMANTAN SELATAN BPPHP WIL. XI BANJARBARU 12.385.421.000

12. KALIMANTAN TENGAH BPPHP WIL. XII PALANGKARAYA 21.804.576.000

13. KALIMANTAN TIMUR BPPHP WIL. XIII SAMARINDA 21.159.290.000

14. SULAWESI TENGAH BPPHP WIL. XIV PALU 18.937.592.000

15. SULAWESI SELATAN BPPHP WIL. XV MAKASSAR 16.488.878.000

16. MALUKU BPPHP WIL. XVI AMBON 12.871.784.000

17. PAPUA BPPHP WIL. XVII JAYAPURA 11.700.623.000

18. PAPUA BARAT BPPHP WIL. XVIII MANOKWARI 9.796.070.000

TOTAL 347.100.000.000

20

KABUPATEN NAMA KPHP ANGGARAN

PAPUA

Keerom KPHP Keerom 882.400.000

Waropen KPHP Waropen 1.000.000.000

Sarmi, Mamberamo KPHP Lintas Sarmi dan Mamberamo Raya

1.000.000.000

Kepulauan Yapen KPHP Yapen 974.800.000

Jayapura KPHP Jayapura 1.964.500.000

PAPUA BARAT

Sorong KPHP Sorong 864.834.000

Sorong Selatan KPHP Sorong Selatan 732.292.000

Merauke KPHP Bakaw 2.003.520.000

SEBARAN KPHP PER KABUPATEN

29

Permen LHK Nomor P. 20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan, Pasal 5 menyatakan Biaya Operasional KPH meliputi kegiatan:

a. Tata Hutan dan Perencanaan,

b. Pemanfaatan hutan,

c. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan,

d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam,

e. Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian operasionalisasi KPH,

f. Promosi peluang investasi di KPH.

Kegiatan yang dilaksanakan pada KPHP tahun 2016

No Kegiatan Rincian Kegiatan

1. Penyusunan RPHJP • Penataan blok dan petak

2. Pembangunan Database Sumber Daya Hutan KPH

• Pembuatan database SDH KPH

3. Pengamanan Hutan • Patroli pengamanan kawasan KPHP • Pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan

• Sosialisasi kerjasama dan pemanfaatan/kemitraan

4. Pembangunan persemaian di KPHP

•Pembangunan persemaian di KPHP

5. Dukungan operasional kantor KPHP

• Operasional kegiatan kantor • Koordinasi dan supervisi pelaksanaan

kegiatan

6. Pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi

• Pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi

Kegiatan yang dilaksanakan pada KPHP tahun 2016

No Kegiatan Rincian Kegiatan

7. Penyusunan roadmap jasa lingkungan

• Analisis ekonomi dan kelayakan usaha pengembangan studi lingkungan

8. Fasilitasi sarana dan prasarana • Kendaraan operasional, Perlengkapan kantor dan perlengkapan survey KPHP

31