SOSIALISASI DAN PEMDAMPINGAN SISTEM PELAPORAN … · •Mutasi/promosi •Pensiun •Per 2 tahun...

SOSIALISASI DAN PEMDAMPINGAN

SISTEM PELAPORAN LHKPN

SECARA ELEKTRONIK (E-LHKPN)

Direk tora t PP LHKPNDe put i B idang Pencegahan

Komis i Pemberantas an Kor ups i

Yogyakar ta, 21 Febr uari 2019

GAMBARAN INDONESIA

GAMBARAN INDONESIAP

OT

EN

SI

IND

ON

ES

IA

KE

ND

AL

A

DIH

AD

AP

I

• K E M I S K I NA N t i n g g i

• P E N D I D I K A N r e n d a h

• K R I M I NA L I TA S t i n g g i

• P E N G A N G G U R A N t i n g g i

• L u a s N e g a r a ± 5 . 1 9 3 . 2 5 0 k m ²

• 2 2 0 0 0 J e n i s F a u n a

• 3 0 . 0 0 0 K e r a g a m a n H a y a t i

• R p 7 , 2 0 0 T r i l i u n P o t e n s i M a r i t i m

• 4 , 3 M i l i a r B a r r e l M i n y a k

• 7 , 2 T C F G a s A l a m

• 2 , 3 % C a d a n g a n E m a s D u n i a

• P e n d u d u k k e - 4 Te r b a n y a k d i D u n i a

“Salah satu penyebabnya adalah KORUPSI”

STATISTIK PERINGKAT

NEGARA BEBAS KORUPSI

https://www.transparency.org/cpi2018

2018

INDONESIA“Menduduki Peringkat

ke-89/168 Negara Bebas Korupsi

di Dunia”

N e w

Z e a l a n d

D e n m a r k

F i n l a n d

89

2628 28

3032 32

3436 37 37 38

C P I I n d o n e s i a

38

CEGAH

KORUPSI!

KELAPARAN

KEMISKINAN

FASILITAS TIDAK LAYAK

PENGANGGURAN

DAMPAK KORUPSI

“MARI CEGAH KORUPSI

MULAI DARI DIRI SENDIRI dan KELUARGA”

8

STRUKTUR ORGANISASI KPK

SEKJENP E N C E G A H A N

P I M P I N A N

PIPM PENINDAKAN INDA

PP LHKPN GRATIFIKASI SEKRETARIATDIKYANMAS LITBANG

9

adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta harta

yang dimiliki oleh isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan),

yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara

10

Sejarah LHKPN

(Umar bin Khatab)

11

Periode Wajib Lapor Dasar HukumPengelola/ Pemeriksa

Keterangan

ORDE LAMA

ORDE BARU

ORDE REFORMASI

TNI AD

Menteri, Direksi BUMN,

Pejabat PNS/ ABRI &

Gol IV C keatas.

Ditambah PNS & ABRI Gol

III a/ Setara Keatas

Keppres 52 Th.1970, ttg

Pendaftaran Kekayaan Pribadi

Pejabat Neg./PNS/ ABRI

Keppres 52 Th. 1971 Ttg

Laporan Pajak 2 Pribadi

Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda

Dirampas & Disita

Tim Khusus Presiden

Atasan/ InspektoratLP2P

Form Harta Kekayaan

PKPK 07/2016, tentang Tatacara

Pendaftaran, Pengumuman dan

Pemeriksaan LHKPN

Sejarah LHKPN

PN berdasarkanPasal 2 UU 28/99

12

Ada + 147 Negara yang telah menerapkan Laporan Harta Kekayaan antara lain :

AMERIKA INGGRISINDIA AUSTRALIA

ARGENTINA KOREA

SELATAN

AFRIKA

SELATANTHAILAND

VIETNAM MALAYSIA HONGKONG FILIPINA

JEPANG

BULGARIA

ESTONIA

MEXICO

Pelaporan LHKPN

13

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dasar Hukum LHKPN

PER KPK No. 07 Tahun 2016Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman

dan Pemeriksaan LHKPN

14

Pejabat Negara

pada Lembaga

Tertinggi Negara

Pejabat Negara

pada Lembaga

Tinggi Negara

Menteri

Gubernur

Hakim

Pejabat Negara

Lain yang Sesuai

dengan Peraturan

Per-UU-an

Pejabat Lain

yang memiliki

Fungsi Strategis

Penyelenggara Negara

UU 28 Tahun 1999 Pasal 2

16

Awal Menjabat

Instrumen Transparansi

dan Manajemen SDM.

Kewajiban UU

Mewujudkan Penyelenggara

Negara yang Bersih.

Selama Menjabat

Instrumen Pengawasan

Akhir Menjabat

Instrumen Akuntabilitas

Tujuan dan Manfaat LHKPN

17

Peran Serta Masyarakat

WL/PN

Masyarakat

PegawaiLHKPN

P e n g u m u m a n

https://acch.kpk.go.id/id/

19

Informasi LHKPN

Pemprov Jawa Tengah

REGULASI

21

PER KPK Nomor 07

Tahun 2016tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pengumuman dan

Pemeriksaan LHKPN

Tata Cara Pendaftaran

Waktu Penyampaian

Media PengumumanKEP. KPK Nomor 07

Tahun 2005

Perubahan Regulasi

22

Tata Cara Pendaftaran

elhkpn.kpk.go.id

23

• Pertama kali menjabat

• Mutasi/promosi

• Pensiun

• Per 2 tahun dalam jabatan yang sama

• Sewaktu-waktu utk kepentingan pemeriksaan

• Pertama kali menjabat

• Berakhir masa jabatan/pensiun

• Pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhir masa jabatan / pensiun

• Periodik setahun sekali

KEP. KPK 07/2005 PER. KPK 07/2016

WaktuPenyampaian

24

Periodik:Bagi Wajib

LHKPN

yang sudah

pernah

melaporkan

setiap

tahunnya.

Khusus:Bagi Wajib

LHKPN yang

Baru Diangkat/

Pensiun/

Belum Pernah

Melapor

Posisi HartaPosisi Harta

Harta yang dimiliki

per Tanggal Laporan

Harta yang dimiliki

per tanggal 31

Desember

Batas Akhir Penyerahan Batas Akhir Penyerahan3 Bulan sejak diangkat / pensiun

SE KPK No. 08/01/10/2016

PENYAMPAIAN LHKPN PADA MASA TRANSISI

Setiap tanggal 15 Maret

Waktu Penyampaian

25

Fotokopi:1. KTP / KK2. NPWP3. SK Jabatan4. Pasfoto Keluarga5. Sertifikat Tanah dan

SPPT PBB6. BPKB atau STNK7. Dokumen kepemilikan

usaha8. Dokumen kepemilikan

rekening bank

9. Dokumen kepemilikan asuransi

10. Dokumen kepemilikan surat berharga

11. Dokumen hutang 12. Dokumen piutang13. Fotokopi Slip

Penghasilan

[Dokumen lainnya]

KEP. KPK 07/2005 : PER. KPK 07 / 2016

1. Surat Kuasa2. Upload: Dokumen kepemilikan

harta pada Lembaga Keuangan(Surat berharga, Asuransi, Perbankan)

Dokumen Pendukung

13Jenis

dokumen

2Jenis

dokumen

26

BARULAMAKEP. KPK 07/2005 PER. KPK 07/2016

BN/TBN RI Website KPK Papan Pengumuman

Instansi Koran Harian Nasional

Media Pengumuman KPK; Media Pengumuman Resmi

Instansi, dan/atau; Surat Kabar yang memiliki

peredaran nasional.

Media Pengumuman

SIMULASI

Username yang didapatkan dari e-maildan telah di aktivasi. Username merupakan nomor KTP

Password yang didapatkan dari

e-mail

Captcha

Isikan denganpassword lama yang diberikan

dari e-mailIsikan denganpassword baru

konfirmasipassword baru

Tampilan saat tombol konfirmasi di klik

Klik untuk mulaimasuk ke menu

e-filing

Menu utama

e-filing saat belum diisi

Menu utama

e-filing sudah pernah lapor

Rekapitulasi Hartamembentuk Grafik

Menu utama

e-filing sudah pernah mengisi dan belum terkirim

Klik “EDIT” untukmelanjutkan pengisian

Pilih jenis pelaporan LHKPN:- Periodik : Merupakan

pelaporan yang diisi secaraberkala setiap satu tahunsekali

- Khusus: Merupakanpelaporan yang diisi ketika

- Calon PN- Awal mejabat- Akhir menjabat

Data Pribadi

Upload FOTO PRIBADI

Jika ingin LOGOUT, Klik simpan agar data tersimpan

Klik untukmenambah

jabatanKLIK Jika memiliki

RANGKAP JABATAN

KLIK SIMPAN

KLIK untukmenambahkan DATA

KLIK SIMPAN

KLIK SIMPAN

• Harta yang dilaporkan adalah harta milik PN/WL, pasangan dan anak yang masih menjaditanggunga

• Bukti kepemilikan harta tidak harus atas nama PN, pasangan, atau anak yang menjaditanggungan (secara defacto milik PN, pasangan, atau anak)

• Bukti-bukti pendukung yang dilampirkan adalah dokumen pendukung harta di lembagakeuangan, surat berharga, kas setara kas, dan harta lainnya

• Bukti pendukung langsung dilampirkan ke aplikasi atau dikirimkan langsung ke KPK

• SK dikirimkan asli saat pertama kali melaporkan

WAJIB DIPERHATIKAN !!!

-Tanah & Bangunan-Mesin/Alat transportasi-Harta Bergerak-Surat Berharga-Kas Setara Kas-Harta Lainnya-Hutang

Harta

1. Hasil sendiri

2. Warisan

3. Hibah dengan akta

4. Hibah tanpa akta

5. Hadiah

6. Lainnya

Asal UsulHarta

KLIK untuk melakukanLOAD DATA di Pelaporan

Sebelumnya

KLIK untukmenambahkan DATA

KLIK untukmenambahkan DATA

KLIK SIMPAN

KLIK untukmenambahkan DATA

KLIK SIMPAN

KLIK SIMPAN

KLIK SIMPAN

KLIK untukmenambahkan DATA

KLIK SIMPAN

KLIK untukmenambahkan DATA

KLIK SIMPAN

KLIK SIMPAN

KLIK untukmenambahkan DATA

KLIK SIMPAN

KLIK SIMPAN

KLIK untukmenambahkan DATA

KLIK SIMPAN

Tombol Aksi

PELEPASAN

EDIT

TETAP

KLIK SIMPAN

KLIK SIMPAN

TAMPILANHARTA LAMA

Penerimaan

Isi pada kolom

Isi pada kolom

PERIODE: TAHUNAN

Isi pada kolom

PERIODE: TAHUNAN

Isi pada kolom

PERIODE: TAHUNAN

Pengeluaran

Isi pada kolom

PERIODE: TAHUNAN

Isi pada kolom

PERIODE: TAHUNAN

Isi pada kolom

PERIODE: TAHUNAN

LampiranPenjualan/Pelepasan

Lampiran Fasilitas

KLIK untukmenambahkan DATA

KLIK SIMPAN

KLIK SIMPAN

Edit Jenis Pelaporan

EDIT JENIS LAPORAN

Review Harta

Cetak Ikhtisar Harta

Kirim LHKPN

LAMPIRAN 4 – SURAT KUASA

(Selanjutnya disebut sebagai /”Pemberi kuasa”

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), beralamat di gedung Merah Putih KPK – Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta, 12950, Indonesia yang bertinfak baik secara

bersama-sama maupun sendiri sendiri (selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”

--KHUSUS--

Token PengirimanLHKPN

via e-mail

Cetak Surat Kuasa

KLIK MAILBOX

KLIK UNTUK MENDOWNLOAD SURAT KUASA

Tahap Akhir

01

0203

04

Cetak Surat Kuasa (cek

Mailbox e-lhkpn)

yang tersedia, ditandatangani

dan dikirimkan ke KPK

dalam bentuk hardcopy

Notifikasi di SMS dan

email bahwa sudah

mengirimkan LHKPN

PENGUMUMAN

https://acch.kpk.go.id

Verifikasi oleh tim LHKPN

KPK, hasil verifikasi akan

disampaikan melalui email

dan SMS

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan 12920Telp. (021) 2557 8300

Website : www.kpk.go.id

117

Gedung Merah Putih KPK

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan 12920

Telp. (021) 2557 8300 | Call Center 198

Website : www.kpk.go.id

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Telp. (021) 2557 8396

Faks. (021) 2557 8413

Email: Informasi.lhkpn@kpk.go.id /

Website : elhkpn@kpk.go.id