Embed Size (px)
Citation preview
11
ASSALAMUALAIKUM.WR.WBASSALAMUALAIKUM.WR.WB BAHAN PERKULIAHANBAHAN PERKULIAHAN
MANAJEMEN KEPEGAWAIANOLEH :
M. FIKRI CAHYADIPRAJA IPDN ANGKATAN XXIV
22
44
A. POKOK-POKOK KEPEGAWAIANA. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
1. PENGERTIAN PNS1. PENGERTIAN PNS2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PNS2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PNS3. HAK DAN KEWAJIBAN PNS3. HAK DAN KEWAJIBAN PNS4. PERATURAN DISIPLIN PNS4. PERATURAN DISIPLIN PNS5. KEDUDUKAN PNS SBG ANGGOTA KORPRI5. KEDUDUKAN PNS SBG ANGGOTA KORPRI6. SUSUNAN ANGGOTA KORPRI6. SUSUNAN ANGGOTA KORPRI7. PANCA PRASETYA KORPRI7. PANCA PRASETYA KORPRI8. KEANGGOTAAN PNS DLM PARTAI POLITIK8. KEANGGOTAAN PNS DLM PARTAI POLITIK
A. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
55
1. PENGERTIAN 1. PENGERTIAN
Pegawai NegeriPegawai Negeri adalah setiap adalah setiap WNRI yg telah memenuhi syarat WNRI yg telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yg berwenang dan pejabat yg berwenang dan diserahi tugas dalam suatu diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakuperundang-undangan yang berlaku
66
PEGAWAI NEGERIPEGAWAI NEGERI
terdiri dari :terdiri dari :
• PNS Pusat dan • PNS Pusat dan DaerahDaerah•• Anggota TNI•• Anggota TNI••• Anggota Kepolisian ••• Anggota Kepolisian RIRI
77
PEGAWAI NEGERI SIPILPEGAWAI NEGERI SIPIL
PNS PUSAT :PNS PUSAT :
- Digaji APBN- Digaji APBN- Bekerja pada - Bekerja pada Depart, LND, Depart, LND, Kesekretariatan Kesekretariatan Lemb.Tertinggi/TinggLemb.Tertinggi/Tinggi Negara, i Negara, Inst.Vertikal di Inst.Vertikal di Daerah, Kepanitera Daerah, Kepanitera an Pengadilan, an Pengadilan, Perjan, Dpb/ Dpk pd Perjan, Dpb/ Dpk pd Daerah Otonom, Hakim Daerah Otonom, Hakim pd PT/PN.pd PT/PN.
PNS DAERAH :PNS DAERAH :
- Digaji APBD- Digaji APBD- Bekerja pada Bekerja pada Pemda atau Dpk Pemda atau Dpk pd Pemda atau pd Pemda atau Dpk pd diluar Dpk pd diluar Inst.Induknya.Inst.Induknya.
88
2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN 2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PNSFUNGSI PNS
☻☻KEDUDUKANKEDUDUKAN > UNSUR APARATUR NEGARA > UNSUR APARATUR NEGARA
☻☻BERTUGAS BERTUGAS > PELAYANAN MASYARAKAT > PELAYANAN MASYARAKAT
☻☻BERFUNGSIBERFUNGSI > PROFESIONAL, JUJUR, ADIL > PROFESIONAL, JUJUR, ADIL DAN MERATA DAN MERATA
– TGS NEGARA– TGS NEGARA
PEMERINTAHAN DAN PEMB.PEMERINTAHAN DAN PEMB.
TUGAS POKOK PEMERINTAH
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN
MASYARAKAT
TUJUAN NEGARA (ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945 :1.Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2.Memajukan kesejahteraan umum.3.Mencerdaskan kehidupan bangsa4.Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
SDM APARATUR YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL
GOOD GOVERNMENT CLEAN GOVERMENTMASYARAKAT
ADIL & MAKMUR
1010
TUJUAN NASIONAL dalam konteks pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 1999 :utk mewujudkan masy. Madani yang taat hukum,
berperadaban modern, demokratis,
makmur, adil, dan bermoral tinggi
Diperlukan
PNS(UNSUR APARATURNEGARA)
abdi
pelayan
Contoh/teladan
Menjaga persatuan/kesatuan
MASY
1111
☻☻UU No.43 Thn 1999 jo UU No.8 Thn UU No.43 Thn 1999 jo UU No.8 Thn 19741974PP No 37/2004.☻PP No 37/2004.☻
NETRALITAS PNSNETRALITAS PNS
• PNS > Netral : • PNS > Netral : •• Golongan dan •• Golongan dan ParpolParpol •• Tidak •• Tidak diskriminatif dalamdiskriminatif dalam pelayanan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat
1212
HAK-HAK PNSHAK-HAK PNS
• • GAJI ;GAJI ;•• •• CUTI ;CUTI ;••• ••• PERAWATAN ; PERAWATAN ; •••• •••• TUNJANGAN CACAT ;TUNJANGAN CACAT ;••••• ••••• UANG DUKA ;UANG DUKA ;•••••• •••••• PENSIUN ;PENSIUN ;••••••• ••••••• PESERTA TASPEN ;PESERTA TASPEN ;•••••••• •••••••• PESERTA ASKES ;PESERTA ASKES ;••••••••• ••••••••• PESERTA TAPERUM.PESERTA TAPERUM.
1313
PENGGAJIAN PNSPENGGAJIAN PNS( Psl.7 ayat 1 UU No.43/1999 dan PP No.66/2005 )( Psl.7 ayat 1 UU No.43/1999 dan PP No.66/2005 )
- Gaji Gaji adalah Balas Jasa dan Penghargaan atas prestasi kerja PNS yang adalah Balas Jasa dan Penghargaan atas prestasi kerja PNS yang diperolehnya.diperolehnya.
- Gaji Adil dan LayakGaji Adil dan Layak : Mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya : Mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga PNS ybs dapat sehingga PNS ybs dapat
memusatkan perhatian,memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya untuk pikiran, dan tenaganya untuk
melaksanakan tugasmelaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.yang diserahkan kepadanya.- Gaji yang Adil : Mencegah kesenjangan kesejahteraan antar PNS maupun Gaji yang Adil : Mencegah kesenjangan kesejahteraan antar PNS maupun
antarantar PNS dengan swasta.PNS dengan swasta.- Gaji yang Layak : Menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok – mendorongGaji yang Layak : Menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok – mendorong produktivitas dan kreativitas.produktivitas dan kreativitas.- Sistem PenggajianSistem Penggajian : : - Skala Tunggal : Pangkat sama – sifat pekerjaan – tanggung - Skala Tunggal : Pangkat sama – sifat pekerjaan – tanggung
jawabjawab - Skala Ganda : Pangkat sama –sifat pekerjaan –prestasi kerja - Skala Ganda : Pangkat sama –sifat pekerjaan –prestasi kerja
–tanggung jawab.–tanggung jawab. - Skala Gabungan : Pangkat – sifat pekerjaan – prestasi kerja – - Skala Gabungan : Pangkat – sifat pekerjaan – prestasi kerja –
tanggungtanggung jawab – tunjangan. jawab – tunjangan.
1414
CUTI PNSCUTI PNS( Psl.8 UU No.8/1974 dan PP No.24/1976 )( Psl.8 UU No.8/1974 dan PP No.24/1976 )
Cuti PNS : Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan Cuti PNS : Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalamdalam
jangka waktu tertentu dan jangka waktu tertentu dan dikeluarkan ataudikeluarkan atau
diberikan oleh Pejabat yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.berwenang.
Diberikan berupa :Diberikan berupa :1. Cuti Tahunan ;1. Cuti Tahunan ;2. Cuti Besar ;2. Cuti Besar ;3. Cuti Sakit ;3. Cuti Sakit ;4. Cuti Bersalin ;4. Cuti Bersalin ;5. Cuti Karena Alasan Penting ;5. Cuti Karena Alasan Penting ;6. Cuti Diluar Tanggungan Negara.6. Cuti Diluar Tanggungan Negara.
1515
CUTI TAHUNAN PNSCUTI TAHUNAN PNS( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977)( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977)
1. Pegawai Negeri Sipil1. Pegawai Negeri Sipil2. Bekerja terus menerus selama 1 tahun2. Bekerja terus menerus selama 1 tahun3. Cuti selama 12 hari kerja dan dapat 3. Cuti selama 12 hari kerja dan dapat
diberikan 14 hari apabila tempat diberikan 14 hari apabila tempat tinggal ybs sulit perhubungannya.tinggal ybs sulit perhubungannya.
4. Persyaratan :4. Persyaratan : - Permohonan ybs ;- Permohonan ybs ; - Mendapat persetujuan Pimpinan ;- Mendapat persetujuan Pimpinan ; - Melampirkan fotokopi DP-3 dan SK - Melampirkan fotokopi DP-3 dan SK
PangkatPangkat terakhir. terakhir.
1616
CUTI BESAR PNSCUTI BESAR PNS( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )
1. Pegawai Negeri Sipil1. Pegawai Negeri Sipil2. Bekerja berturut-turut selama 6 tahun 2. Bekerja berturut-turut selama 6 tahun 3. Mendapat cuti selama 3 bulan3. Mendapat cuti selama 3 bulan4. Tidak berhak mendapat cuti tahunan 4. Tidak berhak mendapat cuti tahunan
dalam tahun yangdalam tahun yang bersangkutan.bersangkutan.5. Persyaratan :5. Persyaratan : - Permohonan- Permohonan - Mendapat persetujuan dari Pimpinan- Mendapat persetujuan dari Pimpinan - Melampirkan fotokopi DP-3 dan - Melampirkan fotokopi DP-3 dan
SK.PangkatSK.Pangkat terakhir.terakhir.
1717
CUTI SAKIT PNSCUTI SAKIT PNS( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )
1. PNS yang sakit selama 1-2 hari, dengan 1. PNS yang sakit selama 1-2 hari, dengan memberitahumemberitahu
kan kepada atasan yang bersangkutankan kepada atasan yang bersangkutan2. PNS yang sakit lebih 2-14 hari, mengajukan 2. PNS yang sakit lebih 2-14 hari, mengajukan
perminta an secara tertulis kepada pejabat yg perminta an secara tertulis kepada pejabat yg berwenang dengan melampirkan SK.Dokter.berwenang dengan melampirkan SK.Dokter.
3. PNS yang sakit lebih dari 14 hari, dapat 3. PNS yang sakit lebih dari 14 hari, dapat diberikan cuti palin lama 1 tahun dengan diberikan cuti palin lama 1 tahun dengan mengajukan scr tertulis kpd pjb yg berwenang mengajukan scr tertulis kpd pjb yg berwenang dilampiri SK.Dokter dan dpt ditambah 6 bulan dilampiri SK.Dokter dan dpt ditambah 6 bulan dimana PNS hrs diuji kesehatan oleh Dokter dan dimana PNS hrs diuji kesehatan oleh Dokter dan apabila penyakitnya belum sembuh maka ybs apabila penyakitnya belum sembuh maka ybs diberhentikan dengan hormat dr jabatannya diberhentikan dengan hormat dr jabatannya karena sakit dengan mendpt uang tunggu karena sakit dengan mendpt uang tunggu berdasarkan ketentuan per UU yang berlaku.berdasarkan ketentuan per UU yang berlaku.
1818
CUTI BERSALIN PNSCUTI BERSALIN PNS( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )
1. Cuti bersalin untuk anak pertama dan 1. Cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua sedang kan untuk cuti anak ketiga kedua sedang kan untuk cuti anak ketiga dan seterusnya diberikan cuti diluar dan seterusnya diberikan cuti diluar tanggungan negara.tanggungan negara.
2. Cuti diberikan selama 3 bulan yakni 1 2. Cuti diberikan selama 3 bulan yakni 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan.setelah melahirkan.
3. Persyaratan :3. Persyaratan : - Permohonan ybs.- Permohonan ybs. - Mendapat persetujuan dari Pimpinan.- Mendapat persetujuan dari Pimpinan. - Lampirkan SK.Dokter.- Lampirkan SK.Dokter. - Dan lain-lain.- Dan lain-lain.
1919
CUTI KARENA ALASAN PENTINGCUTI KARENA ALASAN PENTING( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )
1. Cuti dikarenakan :1. Cuti dikarenakan : - Ibu/Bapak/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau - Ibu/Bapak/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau
Menantu SakitMenantu Sakit Keras atau meninggal dunia.Keras atau meninggal dunia. - Salah satu anggota keluarga tsb diatas meninggal - Salah satu anggota keluarga tsb diatas meninggal
dunia dimanadunia dimana PNS ybs mengurus hak-hak anggota keluarga yang PNS ybs mengurus hak-hak anggota keluarga yang
meninggalmeninggal dunia.dunia. - Melangsungkan perkawinan yang pertama.- Melangsungkan perkawinan yang pertama. - Alasan penting lainnya yg ditetapkan kemudian oleh - Alasan penting lainnya yg ditetapkan kemudian oleh
Presiden.Presiden.2. Diberikan cuti paling lama 2 bulan.2. Diberikan cuti paling lama 2 bulan.3. Persyaratan :3. Persyaratan : - Mengajukan permohonan secara tertulis.- Mengajukan permohonan secara tertulis. - Mendapat persetujuan dari Pimpinan.- Mendapat persetujuan dari Pimpinan. - Melampirkan keterangan lainnya yang meyakinkan - Melampirkan keterangan lainnya yang meyakinkan
alasan.alasan.
2020
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARACUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )
1. PNS yg bekerja minimal 5 tahun secara terus 1. PNS yg bekerja minimal 5 tahun secara terus menerus.menerus.
2. Karena alasan penting dan mendesak.2. Karena alasan penting dan mendesak.3. Cuti paling lama 1 tahun dan dapat 3. Cuti paling lama 1 tahun dan dapat
diperpanjang apabila ada alasan yang diperpanjang apabila ada alasan yang meyakinkan.meyakinkan.
4. Cuti ini diberikan dan tidak berhak 4. Cuti ini diberikan dan tidak berhak menerima penghasilan dari negara.menerima penghasilan dari negara.
5. Apabila PNS ybs tidak melaporkan setelah 5. Apabila PNS ybs tidak melaporkan setelah habis masa cutinya maka diberhentikan dengan habis masa cutinya maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.hormat sebagai PNS.
6. Persyaratan : Membuat permohonan tertulis 6. Persyaratan : Membuat permohonan tertulis disertai dengan alasan-alasan, mendapat disertai dengan alasan-alasan, mendapat persetujuan dari pejabat yg berwenang dan persetujuan dari pejabat yg berwenang dan dilampiri keterangan lainnya yang meyakinkan.dilampiri keterangan lainnya yang meyakinkan.
2121
PERAWATAN PNSPERAWATAN PNS PNS berhak memperoleh Perawatan bagi yang PNS berhak memperoleh Perawatan bagi yang tertimpa kecelakaan dalam dan karena menjalankan tertimpa kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya (Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 8 tugas kewajibannya (Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1974).Tahun 1974).
Dalam PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama Dalam PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama Menkes dan Kep.BKN Nomor 368/Menkes/VII/1981 dan Menkes dan Kep.BKN Nomor 368/Menkes/VII/1981 dan Nomor 09/SE/1981 Tahun 1981 dijelaskan bahwa :Nomor 09/SE/1981 Tahun 1981 dijelaskan bahwa :
PNS berhak memperoleh perawatan, pengobatan PNS berhak memperoleh perawatan, pengobatan dan rehabilitasi yang ditetapkan Pejabat yg dan rehabilitasi yang ditetapkan Pejabat yg berwenang berdsrkan pertimbangan Dokter berwenang berdsrkan pertimbangan Dokter Pemerintah setempat kecuali Pemerintah setempat kecuali perawatan/pengobatan/rehabiltasinya ke Luar perawatan/pengobatan/rehabiltasinya ke Luar Negeri ditetapkan dengan surat keputusan Menkes.Negeri ditetapkan dengan surat keputusan Menkes.
2222
TUNJANGAN CACAT PNSTUNJANGAN CACAT PNS PNS berhak untuk memperoleh Tunjangan bagi PNS berhak untuk memperoleh Tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas dan rohani dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkannya tidak kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga (Psl 9 ayat 2 UU No.8 Tahun 1974).(Psl 9 ayat 2 UU No.8 Tahun 1974).
Dalam PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama Dalam PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama Menkes dan Kep.BKN Nomor 368/Menkes/VII/81 Menkes dan Kep.BKN Nomor 368/Menkes/VII/81 dan No.09/SE/ 1981 Tahun 1981, PNS diberikan dan No.09/SE/ 1981 Tahun 1981, PNS diberikan tunjangan cacat diatas pensiun yang berhak tunjangan cacat diatas pensiun yang berhak diterimanya dengan keputusan Pejabat yg diterimanya dengan keputusan Pejabat yg berwenang setelah mendapat persetujuan atau berwenang setelah mendapat persetujuan atau pertimbangan teknis dari Kepala BKN. pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
2323
Perhitungan Tunjangan Cacat per-bulanPerhitungan Tunjangan Cacat per-bulan
a. a. 70% x Gaji Pokok70% x Gaji Pokok : - Penglihatan kedua belah mata ; - : - Penglihatan kedua belah mata ; - Pendengaran kedua belah telinga ; - Kedua belah kaki Pendengaran kedua belah telinga ; - Kedua belah kaki dari pangkal paha/dari lutut kebawah.dari pangkal paha/dari lutut kebawah.
b. b. 50% x Gaji Pokok50% x Gaji Pokok : - Lengan dari sendi bahu kebawah ; : - Lengan dari sendi bahu kebawah ; - Kedua belah kaki dari mata kaki kebawah.- Kedua belah kaki dari mata kaki kebawah.
c. c. 40% x Gaji Pokok40% x Gaji Pokok : - Lengan dari atas siku kebawah ; : - Lengan dari atas siku kebawah ; - Sebelah kaki dari pangkal paha.- Sebelah kaki dari pangkal paha.
d. d. 30% x Gaji Pokok30% x Gaji Pokok : - Penglihatan dari sebelah mata ; : - Penglihatan dari sebelah mata ; - Pendengaran dari sebelah telinga ; - Tangan dari - Pendengaran dari sebelah telinga ; - Tangan dari atas pergelangan kebawah ; - Sebelah kaki dari mata atas pergelangan kebawah ; - Sebelah kaki dari mata kaki kebawah.kaki kebawah.
e. e. 30%-70% x Gaji Pokok30%-70% x Gaji Pokok : - Pertimbangan Tim Penguji : - Pertimbangan Tim Penguji Kesehatan apabila kehilangan fungsi atas sebagian atau Kesehatan apabila kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk dalam seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan d.huruf a sampai dengan d.
f. f. Paling Tinggi 100% x Gaji Pokok.Paling Tinggi 100% x Gaji Pokok. Ketentuan tunjangan cacat ditetapkan dgn Ketentuan tunjangan cacat ditetapkan dgn
menjumlahkan persentasi dari tiap cacat. menjumlahkan persentasi dari tiap cacat.
2424
UANG DUKA PNSUANG DUKA PNS PNS berhak memperoleh Uang Duka bagi keluarga PNS berhak memperoleh Uang Duka bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil yang tewas (Pasal 9 ayat 3 Pegawai Negeri Sipil yang tewas (Pasal 9 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1974).UU Nomor 8 Tahun 1974).
Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama Menkes dan Kep.Kepala BKN Nomor Bersama Menkes dan Kep.Kepala BKN Nomor 368/Menkes/VII/81 dan Nomor 09/SE/1981 Tahun 368/Menkes/VII/81 dan Nomor 09/SE/1981 Tahun 1981, Keluarga PNS berhak untuk mendapatkan Uang 1981, Keluarga PNS berhak untuk mendapatkan Uang duka dan biaya pemakaman sesuai dengan keputusan duka dan biaya pemakaman sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan/pertimbangan teknis dari Kepala BKN.persetujuan/pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
Diberikan kepada keluarga PNS : Isteri/Suami – Diberikan kepada keluarga PNS : Isteri/Suami – Anak – Orang Tua – Ahli Warisnya.Anak – Orang Tua – Ahli Warisnya.
2525
PENSIUN PNSPENSIUN PNS PNS berhak untuk memperoleh PNS berhak untuk memperoleh Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukanyang ditentukan
~ UU Nomor 11 Tahun 1969 ;~ UU Nomor 11 Tahun 1969 ; ~ UU Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 10 ~ UU Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 10 ;;
~ PP Nomor 32 Tahun 1979 ;~ PP Nomor 32 Tahun 1979 ; ~ PP Nomor 69 Tahun 2005.~ PP Nomor 69 Tahun 2005.
2626
TASPEN PNSTASPEN PNS PNS berhak untuk menjadi PNS berhak untuk menjadi Peserta Taspen berdasarkan Peserta Taspen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963.Tahun 1963.
2727
ASKES PNSASKES PNS PNS berhak untuk menjadi PNS berhak untuk menjadi peserta Askes menurut Keputusan peserta Askes menurut Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977.Presiden Nomor 8 Tahun 1977.
2828
TAPERUM PNSTAPERUM PNS PNS berhak untuk menjadi PNS berhak untuk menjadi peserta Taperum menurut peserta Taperum menurut Keputusan Presiden Nomor 46 Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994.Tahun 1994.
BESARNYA IURAN TABUNGAN PERUMAHAN PNS :BESARNYA IURAN TABUNGAN PERUMAHAN PNS :A.A. GOLONGAN IGOLONGAN I : Rp. 3.000: Rp. 3.000B.B. GOLONGAN IIGOLONGAN II : Rp. 5.000: Rp. 5.000C.C. GOLONGAN IIIGOLONGAN III : Rp. 7.000: Rp. 7.000D.D. GOLONGAN IVGOLONGAN IV : RP. 10.000: RP. 10.000
BESARNYA BANTUAN PERUMAHAN PNSBESARNYA BANTUAN PERUMAHAN PNS
A.A. GOLONGAN IGOLONGAN I : Rp.1.200.000,-: Rp.1.200.000,-B.B. GOLONGAN IIGOLONGAN II : Rp.1.500.000,-: Rp.1.500.000,-C.C. GOLONGAN IIIGOLONGAN III : Rp.1.800.000,-: Rp.1.800.000,-D.D. GOLONGAN IVGOLONGAN IV : RP.2.100.000,-: RP.2.100.000,-
BESARNYA IURAN & BANTUAN
3030
KEWAJIBAN PNSKEWAJIBAN PNSKEHARUSAN PNS UNTUK MELAKSANAKAN ATURAN, KEHARUSAN PNS UNTUK MELAKSANAKAN ATURAN, NORMA, PROSEDUR PEKERJAAN, BEBAN KERJA DANNORMA, PROSEDUR PEKERJAAN, BEBAN KERJA DANTANGGUNG JAWAB, YAKNI :TANGGUNG JAWAB, YAKNI :1. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, 1. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan RI.dalam Negara Kesatuan RI.
3. Mentaati segala peraturan perundang-3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas kedinasan yang 4. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
5. Menyimpan rahasia jabatan. 5. Menyimpan rahasia jabatan.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 201053 TAHUN 2010
TENTANG TENTANG PEMBINAAN DISIPLIN PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILPEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN DARAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2010Diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010
Pasal 1 Pasal 1 Ketentuan umumKetentuan umum DISIPLIN PNSDISIPLIN PNS adalah kesanggupan PNS utk mentaati kewajiban dan adalah kesanggupan PNS utk mentaati kewajiban dan
menghidari larangan yg ditentukan dlm peraturan per-undang2an menghidari larangan yg ditentukan dlm peraturan per-undang2an dan/atau peraturan kedinasan yg apabila tdk ditaati atau dilanggar dan/atau peraturan kedinasan yg apabila tdk ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.dijatuhi hukuman disiplin.
PEGAWAI NEGERI SIPILPEGAWAI NEGERI SIPIL yg selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat yg selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.dan PNS Daerah.
PELANGGARAN DISIPLINPELANGGARAN DISIPLIN adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yg tdk mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan PNS yg tdk mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yg dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.disiplin PNS, baik yg dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
HUKUMAN DISIPLINHUKUMAN DISIPLIN adalah hukuman yg dijatuhkan kepada PNS karena adalah hukuman yg dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.melanggar peraturan disiplin PNS.
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Provinsi, Kab/Kota adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Provinsi, Kab/Kota adalah sebagaimana dimaksud dlm peratutan Per-undang2an yg mengatur wewenang sebagaimana dimaksud dlm peratutan Per-undang2an yg mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.
UPAYA ADMINISTRATIFUPAYA ADMINISTRATIF adalah prosedur yg dpt ditempuh oleh PNS yg tdk adalah prosedur yg dpt ditempuh oleh PNS yg tdk puas terhdp hukuman disiplin yg dijatuhkan kepadanya berupa keberatan puas terhdp hukuman disiplin yg dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.atau banding administratif.
KEBERATANKEBERATAN adalah upaya adm kepada atasan pejabat yg berwenang adalah upaya adm kepada atasan pejabat yg berwenang menghukum.menghukum.
BANDING ADMINISTRATIFBANDING ADMINISTRATIF adalah upaya adm tdk puas terhdp hukuman adalah upaya adm tdk puas terhdp hukuman disiplin (Pemberhentian dg hormat/tdk dg hormat) kepada Badan disiplin (Pemberhentian dg hormat/tdk dg hormat) kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pertimbangan Kepegawaian.
Ketentuan ini berlaku juga bagi CPNS Pasal 2
Pasal 3 KEWAJIBAN1.1. Mengucapkan sumpah/janji PNS.Mengucapkan sumpah/janji PNS.2.2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan,Mengucapkan sumpah/janji jabatan,3.3. Setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Pemerintah.Setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Pemerintah.4.4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan.Mentaati segala peraturan perundang-undangan.5.5. Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dg penuh pengabdian, Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dg penuh pengabdian,
kesadaran dan tanggung jawab.kesadaran dan tanggung jawab.6.6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS.Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS.7.7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang,
dan/atau golongan.dan/atau golongan.8.8. Memegang rahasia jabatan menurut sifatnya atau menurut perintah harus Memegang rahasia jabatan menurut sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan.dirahasiakan.9.9. Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat utk kepentingan negara.Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat utk kepentingan negara.10.10. Melaporkan g segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt Melaporkan g segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt
membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil.keamanan, keuangan, dan materiil.
11.11. Masuk kerja dan mentaati jam kerja.Masuk kerja dan mentaati jam kerja.12.12. Mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan.Mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan.13.13. Menggunakan dan memelihara barang2 milik negara dg sebaik-baiknya.Menggunakan dan memelihara barang2 milik negara dg sebaik-baiknya.14.14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd masyarakat.Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd masyarakat.15.15. Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas.Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas.16.16. Memberikan kesempatan kpd bawahan utk mengembangkan karier.Memberikan kesempatan kpd bawahan utk mengembangkan karier.17.17. Mentaati peraturan kedinasan yg tlh ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.Mentaati peraturan kedinasan yg tlh ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.
1.1. Menyalahgunakan wewenang.Menyalahgunakan wewenang.2.2. Menjadi perantara utk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau org lain Menjadi perantara utk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau org lain
dg menggunakan kewenangan org lain.dg menggunakan kewenangan org lain.3.3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja utk negara lain Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja utk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional.dan/atau lembaga atau organisasi internasional.4.4. Bekerja pd perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing.Bekerja pd perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing.5.5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan
brg2 baik bergerak atau tdk bergerak, dokumen atau surat berharga milik brg2 baik bergerak atau tdk bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara scr tdk sah.negara scr tdk sah.
6.6. Melakukan kegiatan bersama dg atasan, teman sejawat, bawahan, atau Melakukan kegiatan bersama dg atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dlm maupun di luar lingkungan kerjanya dg tujuan utk orang lain di dlm maupun di luar lingkungan kerjanya dg tujuan utk keuntungan probadi, golongan, atau pihak lain yg scr langsung atau tdk keuntungan probadi, golongan, atau pihak lain yg scr langsung atau tdk langsung merugikan negara.langsung merugikan negara.
7.7. Memberi atau menyanggupi akan membefri sesuatu kpd siapapun baik scr Memberi atau menyanggupi akan membefri sesuatu kpd siapapun baik scr langsung atau tdk langsng dan dg dalih apapun utk diangkat dlm jabatan.langsung atau tdk langsng dan dg dalih apapun utk diangkat dlm jabatan.
8.8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dg jabatan dan/atau pekerjaannya.berhubungan dg jabatan dan/atau pekerjaannya.
9.9. Bertindak sewenang-wenang terhdp bawahannya.Bertindak sewenang-wenang terhdp bawahannya.10.10. Melakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt Melakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yg dilayani sehingga menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani.mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani.
11.11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.12.12. Memberikan dukungan kpd Calon Pres/Wapres, DPR, DPD, DPRD dg cara :Memberikan dukungan kpd Calon Pres/Wapres, DPR, DPD, DPRD dg cara :
a. Ikut serta sbg pelaksana kampanye.a. Ikut serta sbg pelaksana kampanye.b. Menjadi peserta kampanye dg menggunakan atribut partai atau PNS.b. Menjadi peserta kampanye dg menggunakan atribut partai atau PNS.c. Sbg peserta kampanye dg mengerahkan PNS lain; dan/atauc. Sbg peserta kampanye dg mengerahkan PNS lain; dan/ataud. Sbg peserta kampanye dg menggunakan fasilitas negara.d. Sbg peserta kampanye dg menggunakan fasilitas negara.
1313. Memberikan dukungan kpd Calon Pres/Wapres, dg cara :. Memberikan dukungan kpd Calon Pres/Wapres, dg cara :a. membuat kpts dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah a. membuat kpts dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.satu pasangan calon selama masa kampanye.b. Mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhdp pasangan b. Mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhdp pasangan calon calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbawan, seruan, atau pemberiaan meliputi pertemuan, ajakan, himbawan, seruan, atau pemberiaan barang kpd barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
14.14. Memberikan dukungan kpd calon anggota DPRD atau calon KDH/ Wkl KDH dg cr Memberikan dukungan kpd calon anggota DPRD atau calon KDH/ Wkl KDH dg cr memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP atau Srt Ket Tanda memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP atau Srt Ket Tanda Penduduk sesuai peraturan per-UU-an.Penduduk sesuai peraturan per-UU-an.
15.15. Memberikan dukungan kpd calon KDH/Wakil KDH, dg cara :Memberikan dukungan kpd calon KDH/Wakil KDH, dg cara :a. terlibat dlm kegiatan kampanye utk mendukung calon KDH/Wakil KDH.a. terlibat dlm kegiatan kampanye utk mendukung calon KDH/Wakil KDH.b. menggunakan fasilitas yg terkait dg jabatan dlm kegiatan kampanye.b. menggunakan fasilitas yg terkait dg jabatan dlm kegiatan kampanye.c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikanc. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhdp pasangan calon d. mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhdp pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbawan, seruan, atau pemberiaan barang meliputi pertemuan, ajakan, himbawan, seruan, atau pemberiaan barang kpd kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Jenis hukuman disiplin Jenis hukuman disiplin Pasal 7Pasal 7::
TINGKAT RINGAN :TINGKAT RINGAN :1. Teguran lisan1. Teguran lisan2. Teguran tertulis;2. Teguran tertulis;3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
TINGKAT SEDANG :TINGKAT SEDANG :1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.tahun.
TINGKAT BERAT :TINGKAT BERAT :1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lbh 2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah.rendah.3. Pembebasan dari jabatan.3. Pembebasan dari jabatan.4. Henti dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS4. Henti dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS5. Henti tdk dengan homat.5. Henti tdk dengan homat.
Hukuman disiplin tdk masuk kerja/tdk mentaati Hukuman disiplin tdk masuk kerja/tdk mentaati ketentuan jam kerjaketentuan jam kerja
TINGKAT RINGAN :TINGKAT RINGAN :1. Tegoran lisan; 1. Tegoran lisan; tdk masuk kerja selama 5 hari kerja.tdk masuk kerja selama 5 hari kerja.2. Tegoran tertulis; t2. Tegoran tertulis; tdk masuk kerja selama 6 s/d 10 hari kerja.dk masuk kerja selama 6 s/d 10 hari kerja. 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; tdk masuk kerja selama 11 s/d tdk masuk kerja selama 11 s/d 15 hari kerja.15 hari kerja.
TINGKAT SEDANG :TINGKAT SEDANG :1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; tdk masuk kerja tdk masuk kerja selama 16 s/d 20 selama 16 s/d 20 hari kerja.hari kerja.2. Penundaan kenaikan pangkat utk selama 1 tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat utk selama 1 tahun; tdk masuk kerja selama tdk masuk kerja selama 21 s/d 25 21 s/d 25 hari kerja.hari kerja.3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun; 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun; tdk masuk tdk masuk kerja kerja selama 26 s/d 30 hari kerja.selama 26 s/d 30 hari kerja.
TINGKAT BERAT :TINGKAT BERAT :1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; tdk masuk tdk masuk kerja kerja selama 31 s/d 35 hari kerja.selama 31 s/d 35 hari kerja.2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah; t2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah; tdk dk masuk kerja masuk kerja selama 36 s/d 40 hari kerja.selama 36 s/d 40 hari kerja.3. Pembebasan dari jabatan; 3. Pembebasan dari jabatan; tdk masuk kerja selama 41 s/d 45 hari tdk masuk kerja selama 41 s/d 45 hari kerja.kerja.4. Henti dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS;4. Henti dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS; tdk masuk kerja tdk masuk kerja selama 46 selama 46 hari kerja atau lebihhari kerja atau lebih
Pelanggaran terhdp kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerjaDihitung scr kumulatif sampai dg akhir tahun berjalan ( Psl 14)
3838
5. KEDUDUKAN PNS SBG ANGGOTA KORPRI5. KEDUDUKAN PNS SBG ANGGOTA KORPRI(Keppres Nomor 26 Tahun 2000)(Keppres Nomor 26 Tahun 2000)
FUNGSI KORPRI :FUNGSI KORPRI : - Pelopor---- Kesejahteraan + - Pelopor---- Kesejahteraan + ProfesionalimeProfesionalime
- Pelindung dan Pengayom--- Anggota- Pelindung dan Pengayom--- Anggota - Penyalur--- Kepentingan Anggota- Penyalur--- Kepentingan Anggota - Pendorong– Taraf hidup Sosek Masy + - Pendorong– Taraf hidup Sosek Masy + Lingk.Lingk.
- Pelopor--- Program Pemb.Nasional- Pelopor--- Program Pemb.Nasional - Mitra Kerja– Pengamb.Keputan + Kebijakan- Mitra Kerja– Pengamb.Keputan + Kebijakan
3939
TUJUAN KORPRI :TUJUAN KORPRI : - Mewujudkan pelaksanaan peraturan Per-UU- Mewujudkan pelaksanaan peraturan Per-UU Pegawai RI serta menjamin perlindungan hakPegawai RI serta menjamin perlindungan hak hak Pegawai RI guna mencapai ketenanganhak Pegawai RI guna mencapai ketenangan dan kelangsungan kerja usaha untukdan kelangsungan kerja usaha untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan danmeningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan Pegawai RI beserta kesejahteraan Pegawai RI beserta keluarganya.keluarganya.
- Menghimpun dan menyatukan Pegawai RI- Menghimpun dan menyatukan Pegawai RI untuk mewujudkan rasa setia kawan dan taliuntuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali persaudaraan antara sesama Pegawai RI.persaudaraan antara sesama Pegawai RI.
4040
USAHA-USAHA KORPRI :USAHA-USAHA KORPRI : - Meningkatkan Peran serta anggota dalam - Meningkatkan Peran serta anggota dalam PembangunPembangun
an Nasional untuk mewujudkan Cita-cita an Nasional untuk mewujudkan Cita-cita ProklamasiProklamasi
17 Agustus 1945 ;17 Agustus 1945 ; - Memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya - Memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya per-per-
aturan per-UU untuk mewujudkan kesejahteraan aturan per-UU untuk mewujudkan kesejahteraan dandan
perlindungan hak-hak Pegawai RI pada umumnyaperlindungan hak-hak Pegawai RI pada umumnya dan anggota Korpri pada khsususnya ;dan anggota Korpri pada khsususnya ; - Mengadakan upaya-upaya untuk mempertinggi mutu - Mengadakan upaya-upaya untuk mempertinggi mutu pengetahuan, keterampilan bidang pekerjaan dan pengetahuan, keterampilan bidang pekerjaan dan atauatau
profesi serta kemampuan organisasi ;profesi serta kemampuan organisasi ;
4141
- Bekerjasama dengan badan pemerintah dan- Bekerjasama dengan badan pemerintah dan swasta serta organisasi-organisasi lain swasta serta organisasi-organisasi lain didalamdidalam
dan diluar negeri untuk melaksanakan dan diluar negeri untuk melaksanakan usahausaha
usaha yang tidak bertentangan denganusaha yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan rumah tangga ;anggaran dasar dan rumah tangga ; - Memperjuangkan anggota untuk memperoleh- Memperjuangkan anggota untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkesempatan yang sama dalam mengembang kan karier sesuai dengan kemampuan masingkan karier sesuai dengan kemampuan masing masing ;masing ; - Membina korps dalam mewujudkan kesatuan- Membina korps dalam mewujudkan kesatuan pola pikir, ucapan, dan tindakan serta pola pikir, ucapan, dan tindakan serta pengempengem
bangan mental dan rohani yang baik.bangan mental dan rohani yang baik.
4242
6. SUSUNAN ANGGOTA KORPRI6. SUSUNAN ANGGOTA KORPRI
Tingkat Nasional – DPP Korpri ;Tingkat Nasional – DPP Korpri ; Tingkat Propinsi - DPD Tingkat Propinsi - DPD Korpri ;Korpri ;
Tingkat Kab/Kota – DPC Korpri ;Tingkat Kab/Kota – DPC Korpri ; Tingkat Kecamatan – DPAC Korpri Tingkat Kecamatan – DPAC Korpri ;;
Tk.Desa/Kelurahan – Pengurus Tk.Desa/Kelurahan – Pengurus Ranting.Ranting.
4343
7. PANCA PRASETYA KORPRI7. PANCA PRASETYA KORPRI Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah RI yang berdasarkan Pancasila dan Pemerintah RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;UUD 1945 ;
Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara ;rahasia negara ;
Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan ;diatas kepentingan pribadi dan golongan ;
Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Peg.RI ;bangsa serta kesetiakawanan Korps Peg.RI ;
Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan dan serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.profesionalisme.
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPILDasar :Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil (termasuk didalamnya jumlah susunan jabatan )
yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampuMelaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu
TUJUAN PENETAPAN FORMASIAdalah
Agar satuan-satuan organisasi negara dapat mempunyaiJumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan
Beban kerja dan tanggung jawabMasing-masing satuan organisasi
ORGANISASI
ALAT UNTUK MENCAPAITUJUAN
JUMLAH DAN MUTUPNS YANGDIPERLUKAN
HARUS SELALU DISESUAIKAN
DENGAN PERKEMBANGANTUGAS POKOK
PERKEMBANGAN TUGAS POKOK DAPAT MENGAKIBATKAN MAKINBESARNYA JUMLAH PNS YANG DIPERLUKAN, DAN SEBALIKNYA,
DAPAT PULA MENGAKIBATKAN MAKIN SEDIKITNYA PNSYANG DIPERLUKAN KARENA KEMAJUAN TEKNOLOGI
DIBIDANG PERALATAN
( Formasi setiap tahun dilakukan evaluasi )
Formasi (lanjutan)
FORMASIFORMASI terdiri dari : terdiri dari :a. formasi PNS pusata. formasi PNS pusatb. formasi PNS daerahb. formasi PNS daerah
FORMASI PNS DAERAH untuk masing-masing satuan FORMASI PNS DAERAH untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran organisasi Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan Formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan prosedur yang tersedia dengan memperhatikan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan :ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan :1. Jenis pekerjaan1. Jenis pekerjaan2. Sifat pekerjaan2. Sifat pekerjaan3. Analisa beban kerja dan perkiraan kapasitas 3. Analisa beban kerja dan perkiraan kapasitas seorangseorang PNS dalam jangka waktu tertentu.PNS dalam jangka waktu tertentu.4. Prinsip pelaksanaan pekerajaan, dan;4. Prinsip pelaksanaan pekerajaan, dan;5. Peralatan yang tersedaia.5. Peralatan yang tersedaia.
PENGADAAN PNSPENGADAAN PNSDASAR :DASAR :Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo PP. 43 Th Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo PP. 43 Th 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS
PENGADAAN adalah untuk mengisi formasi yang lowong.PENGADAAN adalah untuk mengisi formasi yang lowong.
Setiap WNRI mempunyai kesempatan yang sama untuk Setiap WNRI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang melamar menjadi PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.ditentukan.
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan mulai dari :dilaksanakan mulai dari :
PerencanaanPerencanaan PengumumanPengumuman PelamaranPelamaran
PenyaringanPenyaringan Pengangkatan CPNSPengangkatan CPNS Pengangkatan PNS.Pengangkatan PNS.
Syarat yg harus dipenuhi oleh Syarat yg harus dipenuhi oleh setiap pelamar :setiap pelamar :
WNI;WNI;Usia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya Usia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;35 tahun;Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keput. Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum keput. Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sbg pegawai swasta;atau diberhentikan tidak dengan hormat sbg pegawai swasta;Tidak berkedudukan sbg calon/Pegawai negeri.Tidak berkedudukan sbg calon/Pegawai negeri.Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;keterampilan yang diperlukan;Berkelakuan baik;Berkelakuan baik;Sehat jasmani dan rohani;Sehat jasmani dan rohani;Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NRI atau negara Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NRI atau negara lain yg ditentukan oleh Pemerintah.lain yg ditentukan oleh Pemerintah.Syarat lain yang ditentukan oleh Pemerintah. Syarat lain yang ditentukan oleh Pemerintah. Catatan :Catatan :Untuk Tenaga Honorer usia tertinggi 46 Tahun.Untuk Tenaga Honorer usia tertinggi 46 Tahun.Dapat diterima usia tertinggi 40 tahun, syarat pernah Dapat diterima usia tertinggi 40 tahun, syarat pernah menghonor minimal 5 Tahun baik negeri maupun swastamenghonor minimal 5 Tahun baik negeri maupun swasta
Golongan ruang yg ditetapkan utk Golongan ruang yg ditetapkan utk pengangkatan sbg CPNSpengangkatan sbg CPNS
I/a pd saat melamar dg ijazah SD.I/a pd saat melamar dg ijazah SD. I/c pd saat melamar dg ijazah SLTP.I/c pd saat melamar dg ijazah SLTP. II/a pd saat melamar dg Ijazah SLTA, D-I.II/a pd saat melamar dg Ijazah SLTA, D-I. II/b pd saat melamar dg ijazah SGPLB, D-II.II/b pd saat melamar dg ijazah SGPLB, D-II. II/c untuk Sarjana Muda, Akademi, D-III.II/c untuk Sarjana Muda, Akademi, D-III. III/a untuk S1, atau D-IV.III/a untuk S1, atau D-IV. III/b untuk dokter, Apoteker, Magister (S2)III/b untuk dokter, Apoteker, Magister (S2) III/c untuk Doktor (S3)III/c untuk Doktor (S3)
KENAIKAN KENAIKAN PANGKATPANGKAT PNS PNSDASARDASARPeraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
Pangkat Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam susunan organisasi.seseorang PNS dalam susunan organisasi.
KENAIKAN PANGKATKENAIKAN PANGKAT adalah penghargaan yang diberikan adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.Negara.
MASA/PERIODE KENAIKAN PANGKAT PNS:MASA/PERIODE KENAIKAN PANGKAT PNS:1 April dan 1 Oktober1 April dan 1 Oktober
Jenis Kenaikan PangkatJenis Kenaikan Pangkat
1.1. Kenaikan Pangkat RegulerKenaikan Pangkat Reguler2.2. Kenaikan Pangkat PilihanKenaikan Pangkat Pilihan
PNS juga dpt diberikan Kenpa :PNS juga dpt diberikan Kenpa :1.1. AnumertaAnumerta2.2. PengabdianPengabdian
Kenaikan Kenaikan Pangkat RegulerPangkat RegulerPenghargaan yg diberikan kpd PNS yg telah memenuhi syarat yg Penghargaan yg diberikan kpd PNS yg telah memenuhi syarat yg ditentukan tanpa terikat pada jabatan. ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Diberikan apabila telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.Diberikan apabila telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.Batas pangkat puncak Kenpa Reguler :Batas pangkat puncak Kenpa Reguler :
Gol. RuangKepangkatan PENDIDIKAN
II/a SDII/c SLTPII/d Sekolah lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama
III/b SLTA, SL Kejuruan Tingkat Atas, D-I, dan D-II
III/c SGPLB, D-III, Sarmud, atau Akademi.III/d S-1 atau D-IV
IV/a Dokter,Apoteker, Magester (S-2) atau ijazah lain yang setara.
IV/b Doktor ( S-3)
Kenaikan Kenaikan Pangkat PilihanPangkat Pilihanadalah kepercayaan dan penghargaan yg diberikan kpd PNS adalah kepercayaan dan penghargaan yg diberikan kpd PNS atas prestasi kerjanya yg tinggi.atas prestasi kerjanya yg tinggi.
Diberikan kepada PNS apabila :Diberikan kepada PNS apabila : Menduduki jab. Struktural atau fungsional tertentu.Menduduki jab. Struktural atau fungsional tertentu. Menduduki jabatan tertentu yg pengangkatannya Menduduki jabatan tertentu yg pengangkatannya
ditetapkan dengan Keppres, diatur dengan peraturan ditetapkan dengan Keppres, diatur dengan peraturan tersendiri. (contoh; Hakim pengadilan).tersendiri. (contoh; Hakim pengadilan).
Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara. Diangkat menjadi Pejabat Negara.Diangkat menjadi Pejabat Negara. Memperoleh STTB/Ijazah (Kenpa Penyesuaian Ijazah; Memperoleh STTB/Ijazah (Kenpa Penyesuaian Ijazah;
lulus ujian)lulus ujian) Melaksanakan Tugas Belajar (sebelumnya duduk dlm Melaksanakan Tugas Belajar (sebelumnya duduk dlm
jabatan)jabatan) Telah lulus/selesai Tugas Belajar.Telah lulus/selesai Tugas Belajar. Dipekerjakan/diperbantukan secara penuh diluar Dipekerjakan/diperbantukan secara penuh diluar
instansi induknya yg diangkat dalam jabatan instansi induknya yg diangkat dalam jabatan pimpinan/fungsional tertentupimpinan/fungsional tertentu
Kenaikan pangkat Kenaikan pangkat ANUMERTAANUMERTADiberikan kepada PNS yang tewas ( meninggal dalam Diberikan kepada PNS yang tewas ( meninggal dalam dan karena melaksanakan tugas kewajibannya) dan karena melaksanakan tugas kewajibannya)
Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat PENGABDIAN.PENGABDIAN.Diberikan kepada PNS yang telah mencapai BUP/Purna tugas atau cacat Diberikan kepada PNS yang telah mencapai BUP/Purna tugas atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.negeri.Syarat : Syarat : - tdk pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan :- tdk pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan :
Memiliki Masa Kerja Masa Pangkat Terakhir
30 tahun keatas 1 bulan
20 – 30 tahun kebawah 1 Tahun
10 – 20 tahun kebawah 2 Tahun
PENGANGKATAN PNS DALAM PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURALJABATAN STRUKTURALDASARDASARPeraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002Permendagri Nomor 5 Tahun 2005Permendagri Nomor 5 Tahun 2005
Jabatan Jabatan STRUKTURALSTRUKTURAL adalah suatu kedudukan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.memimpin suatu satuan organisasi negara.
ESELONESELON adalah tingkatan jabatan struktural adalah tingkatan jabatan struktural
JABATANmemimpin unit kerja
dengan tugas manajerial
Pengelompokkan tugas teknis non manajerial tanpa jenjang, kenaikan reguler, ditetapkan oleh PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN setempatContoh: Pengumpul Data, Pengentri Data, Pengadministrasi Keuangan, dll
Pengelompokkan tugas teknis non manajerial, berjenjang berdasarkan tingkat kesulitan, ditetapkan oleh MENTERI PANContoh: Auditor, Perencana, Widyaiswara, Pustakawan, Pranata Komputer, dll
KARIER PNS DALAM JABATAN
EseloneringEselonering Jabatan Jabatan StrukturalStruktural
Jenjang Pangkat Gol/RuangNo Eselon Terendah Tertinggi
Pangkat Gol/ruang
Pangkat Gol/ruang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I a
I b
II a
II b
III a
III b
IV a
IV b
Pembina Utm Madya
Pembina Utm Muda
Pembina Utm Muda
Pembina Tk. I
Pembina
Penata Tk. I
Penata
Penata Muda Tk. I
IV/d
IV/c
IV/c
IV/b
IV/a
III/d
III/c
III/b
Pembina Utama
Pembina Utama
Pembina Utm Madya
Pembina Utm Muda
Pembina Tk. I
Pembina
Pembina Tk. I
Penata
IV/e
IV/e
IV/d
IV/c
IV/b
IV/a
III/d
III/c
Persyaratan utk dapat diangkat Persyaratan utk dapat diangkat dalam jabatan struktural :dalam jabatan struktural :
a.a. Berstatus PNSBerstatus PNSb.b. Serendah-rendahnya berpangkat 1 (satu) Serendah-rendahnya berpangkat 1 (satu)
tingkat dibawah jenjang pangkat yang tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan.ditentukan.
c.c. Memiliki kualifikasi dan tingkat Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.pendidikan yang ditentukan.
d.d. Semua unsur penilaian prestasi kerja Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dlm 2 sekurang-kurangnya bernilai baik dlm 2 tahun terakhirtahun terakhir
e.e. Memiliki kompetensi jabatan yg Memiliki kompetensi jabatan yg diperlukan, dan;diperlukan, dan;
f.f. Sehat jasmani dan rohaniSehat jasmani dan rohani
Faktor yang perlu diperhatikan dlm Faktor yang perlu diperhatikan dlm pengangkatan dalam jabatan strukturalpengangkatan dalam jabatan struktural
SENIORITASSENIORITASUSIAUSIA
PENDIDIKAN DAN PELATIHANPENDIDIKAN DAN PELATIHANPENGALAMAN YANG DIMILIKIPENGALAMAN YANG DIMILIKI
PNS TIDAK DAPAT MENDUDUKI JABATAN PNS TIDAK DAPAT MENDUDUKI JABATAN RANGKAP (STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL), RANGKAP (STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL), kecuali untuk jabatan tertentu yg kecuali untuk jabatan tertentu yg ditetapkan oleh UU (Hakim, Jaksa)ditetapkan oleh UU (Hakim, Jaksa)
PENDIDIKAN PENDIDIKAN DAN DAN PELATIHAN PELATIHAN JABATAN PNSJABATAN PNS
DASARDASAR : : Pertn. Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000Pertn. Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000Tujuan Diklat Tujuan Diklat ::1.1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap
untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dgn untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dgn dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.instansi.
2.2. Menciptakan aparatur yg mampu berperan sbg pembaharu & Menciptakan aparatur yg mampu berperan sbg pembaharu & perekat persatuan/kesatuan bangsa.perekat persatuan/kesatuan bangsa.
3.3. Memantapkan dan semangat pengabdian yg berorientasi pada Memantapkan dan semangat pengabdian yg berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
4.Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dlm 4.Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dlm melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yg baikdemi terwujudnya kepemerintahan yg baik
SASARAN DIKLAT :SASARAN DIKLAT :Terwujudnya PNS yg memiliki kompetensi yg Terwujudnya PNS yg memiliki kompetensi yg sesuai dengan persyaratan jabatan masing-sesuai dengan persyaratan jabatan masing-
masingmasingJenis Diklat terdiri dari :Jenis Diklat terdiri dari :1.1. Diklat Prajabatan, terdiri :Diklat Prajabatan, terdiri :
a. Prajab. Gol Ia. Prajab. Gol Ib. Prajab. Gol IIb. Prajab. Gol IIc. Prajab. Gol IIIc. Prajab. Gol III
2. Diklat Dalam Jabatan, terdiri :2. Diklat Dalam Jabatan, terdiri :a. Diklat Kepemimpinana. Diklat Kepemimpinanb. Diklat Fungsionalb. Diklat Fungsionalc. Diklat Teknisc. Diklat Teknis
PEMBERHENTIAN PNSPEMBERHENTIAN PNSDasar Hukum :Dasar Hukum :1.1. UU. Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 UU. Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;Kepegawaian;
2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS;tentang Pemberhentian PNS;
3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;dan Pemberhentian PNS;
4.4. Keputusan Ka. BKN Nomor 14 Tahun 2003 Keputusan Ka. BKN Nomor 14 Tahun 2003 tentang Juknis Pemberhentian dan tentang Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Janda/DudanyaPemberian Pensiun PNS serta Janda/Dudanya
PEMBERHENTIAN PNSPEMBERHENTIAN PNS adalah : adalah :suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang PNS kehilangan statusnya sebagai PNSPNS kehilangan statusnya sebagai PNS
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI adalah :adalah :pemberhentian yang mengakibatkan yang pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pasa suatu bersangkutan tidak bekerja lagi pasa suatu satuan organisasi negara, ttp masih berstatus satuan organisasi negara, ttp masih berstatus sebagai PNSsebagai PNS
JENIS PEMBERHENTIAN PNS :JENIS PEMBERHENTIAN PNS :
ATAS PERMINTAAN SENDIRI;ATAS PERMINTAAN SENDIRI; MENCAPAI BUP;MENCAPAI BUP; ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI;ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI; MELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN;MELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN; TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI;TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI; MENINGGALKAN TUGAS;MENINGGALKAN TUGAS; KARENA MENINGGAL DUNIA;KARENA MENINGGAL DUNIA; MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS;MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS; KARENA HILANG;KARENA HILANG; MENJADI ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK.MENJADI ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK.
PENSIUN PNS PENSIUN PNS UU No 11/1969UU No 11/1969
Adanya jaminan hari tua sebagai balas jasa;Adanya jaminan hari tua sebagai balas jasa; Syarat :Syarat :
Mencapai BUP:Mencapai BUP:56 Tahun56 Tahun PNS, Pejabat Eselon III.IV & VPNS, Pejabat Eselon III.IV & V58 Tahun58 Tahun Hakim PT/Negeri/Agama.Hakim PT/Negeri/Agama.60 Tahun60 Tahun Ketua/Wakil/Ketua Muda dan Ketua/Wakil/Ketua Muda dan Hakim Hakim Anggota pd MA.Anggota pd MA.Jaksa Agung/Pejabat es I & IIJaksa Agung/Pejabat es I & IIDokter/ Guru SD s/d SLTADokter/ Guru SD s/d SLTA65 Tahun65 Tahun Ahli Peneliti/Peneliti/Guru Besar/ Ahli Peneliti/Peneliti/Guru Besar/ Lektor Lektor Kepala/Lektor/Jab.lain yang Kepala/Lektor/Jab.lain yang
ditentukan Presidenditentukan Presiden
MK dan 50 th Usia.MK dan 50 th Usia. Tdk Cakap jasmani/rohani utk semua jabatan/pekerjaan.Tdk Cakap jasmani/rohani utk semua jabatan/pekerjaan.
6767
B. SISTEM REKRUITMEN PNSB. SISTEM REKRUITMEN PNS
1. FORMASI PNS1. FORMASI PNS PP Nomor 97 Tahun 2000 PP Nomor 54 Tahun 2003PP Nomor 54 Tahun 2003
2. PENGADAAN PNS2. PENGADAAN PNS PP Nomor 98 Tahun 2000 PP Nomor 11 Tahun 2002PP Nomor 11 Tahun 2002 PP Nomor 48 Tahun 2005PP Nomor 48 Tahun 2005
B. SISTEM REKRUITMEN PNS
6868
1. FORMASI PNS1. FORMASI PNSFormasi adalah Jumlah & susunan pangkat PNS Formasi adalah Jumlah & susunan pangkat PNS yang diyang di
perlu kan dalam suatu satuan perlu kan dalam suatu satuan organisasi negaraorganisasi negara
untuk melaksanakan tugas pokok untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangkadalam jangka
waktu tertentu,waktu tertentu,didasarkan dari :didasarkan dari : - Analisis Kebutuhan Pegawai- Analisis Kebutuhan Pegawai - Uraian Jabatan- Uraian Jabatan - Peta Jabatan- Peta Jabatan
6969
ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAIANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI Jenis Pekerjaan ;Jenis Pekerjaan ; Sifat Pekerjaan ;Sifat Pekerjaan ; Analisis Beban Kerja & Analisis Beban Kerja & perkiraan kapasitas seorang PNS perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jk. waktu tertentu ;dalam jk. waktu tertentu ;
Prinsif Pelaksanaan Pekerjaan ;Prinsif Pelaksanaan Pekerjaan ; Peralatan yang tersedia.Peralatan yang tersedia.
7070
URAIAN JABATANURAIAN JABATANAdalah uraian tentang hasil analisis jabatan, yg Adalah uraian tentang hasil analisis jabatan, yg berisikan :berisikan :
Nama Jabatan Tanggung Nama Jabatan Tanggung JawabJawab
Kode Jabatan Kode Jabatan Wewenang Wewenang
Unit Organisasi Unit Organisasi Nama JabatanNama Jabatan
Ikhtisar Jabatan Ikhtisar Jabatan Korelasi JabatanKorelasi Jabatan
Uraian Tugas Kondisi Uraian Tugas Kondisi Lingk.KerjaLingk.Kerja
Bahan Kerja Bahan Kerja Resiko BahayaResiko Bahaya
Perangkat Kerja Perangkat Kerja Syarat JabatanSyarat Jabatan
Hasil Kerja Informasi Hasil Kerja Informasi Jabatan.lainnya.Jabatan.lainnya.
7171
PETA JABATANPETA JABATAN Adalah susunan nama dan tingkat Adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat struktur organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi :yang paling tinggi :
-------- -------- STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASI --------- ---------
7272
2. PENGADAAN PNS2. PENGADAAN PNSAdalah kegiatan untuk mengisi formasi yg lowong, yang Adalah kegiatan untuk mengisi formasi yg lowong, yang didi
lakukan atas dasar syarat obyektif yang telah lakukan atas dasar syarat obyektif yang telah ditentukanditentukan
dan hrs dipenuhi setiap pelamar bukan didasarkan atasdan hrs dipenuhi setiap pelamar bukan didasarkan atasjenis kelamin, suku, agama, ras, golongan dan daerah.jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan dan daerah.
Kegiatan Pengadaan meliputi :Kegiatan Pengadaan meliputi : Perencanaan Perencanaan Penyaringan Penyaringan
Pengumuman Pengumuman Pengangkatan CPNSPengangkatan CPNS
Pelamaran Pengangkatan Pelamaran Pengangkatan menjadi PNSmenjadi PNS
7373
PERENCANAANPERENCANAAN Dibuat oleh Pejabat Pembina Dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ;Kepegawaian ;
Didasarkan atas formasi yang Didasarkan atas formasi yang dibutuhkan ;dibutuhkan ;
Mempersiapkan langkah-langkah kegiatan Mempersiapkan langkah-langkah kegiatan mulai pengumuman, penyaringan , mulai pengumuman, penyaringan , pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS antara lain pengangkatan menjadi PNS antara lain meliputi kebijakan penentuan jadual, meliputi kebijakan penentuan jadual, tempat, materi, pelaksana dan pembiaya tempat, materi, pelaksana dan pembiaya an serta pertanggung-jawaban.an serta pertanggung-jawaban.
7474
PENGUMUMANPENGUMUMAN Formasi diumumkan melalui media massa, Formasi diumumkan melalui media massa, elektronik dan lain-lain kepada elektronik dan lain-lain kepada masyarakat ;masyarakat ;
Dilaksanakan 15 hari sebelum tanggal Dilaksanakan 15 hari sebelum tanggal penerima an lamaran ;penerima an lamaran ;
Pengumuman mencantumkan :Pengumuman mencantumkan : - Jumlah dan jenis jabatan- Jumlah dan jenis jabatan - Syarat jabatan yg hrs dipenuhi- Syarat jabatan yg hrs dipenuhi - Alamat dan tempat lamaran ditujukan- Alamat dan tempat lamaran ditujukan - Batas waktu pengajuan lamaran- Batas waktu pengajuan lamaran - Lain-lain dipandang perlu.- Lain-lain dipandang perlu.
7575
PELAMARANPELAMARAN Syarat-syarat yang harus dipenuhi :Syarat-syarat yang harus dipenuhi : - Warga Negara Indonesia ;- Warga Negara Indonesia ; - Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-- Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-
tingginya 35 tahun ;tingginya 35 tahun ; - Tidak pernah dihukum penjara/kurungan ;- Tidak pernah dihukum penjara/kurungan ; - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak dengan - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak dengan
hormat sbg PNS ;hormat sbg PNS ; - Tidak berkedudukan sbg CPNS ;- Tidak berkedudukan sbg CPNS ; - Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan - Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan
keterampilan yangketerampilan yang diperlukan ;diperlukan ; - Berkelakuan baik ;- Berkelakuan baik ; - Sehat jasmani dan rohani ;- Sehat jasmani dan rohani ; - Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI/Negara - Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI/Negara
lain ;lain ; - Syarat-syarat lain yg ditentukan dalam persyaratan - Syarat-syarat lain yg ditentukan dalam persyaratan
jabatan.jabatan.
7676
PENYARINGANPENYARINGAN Panitia penyaringan dibentuk oleh PPK, terdiri Panitia penyaringan dibentuk oleh PPK, terdiri
dari sekurang-kurangnya 3 orang (Ketua, Sekretaris dari sekurang-kurangnya 3 orang (Ketua, Sekretaris dan Anggota), apabila lebih maka jumlahnya harus dan Anggota), apabila lebih maka jumlahnya harus ganjil.ganjil.
Tugas Panitia :Tugas Panitia : - Menyiapkan bahan ujian ;- Menyiapkan bahan ujian ; - Menentukan pedoman pemeriksaan & penilaian - Menentukan pedoman pemeriksaan & penilaian
ujian ;ujian ; - Menentukan tempat dan jadual ujian ;- Menentukan tempat dan jadual ujian ; - Menyelenggarakan ujian ;- Menyelenggarakan ujian ; - Memeriksa dan menentukan hasil ujian :- Memeriksa dan menentukan hasil ujian : - Test Pengetahuan Umum (TPU)- Test Pengetahuan Umum (TPU) - Test Bakat Skolastik (TBS)- Test Bakat Skolastik (TBS) - Test Substantif (TS).- Test Substantif (TS). - Menetapkan dan mengumumkan kelulusan. - Menetapkan dan mengumumkan kelulusan.
7777
PENGANGKATAN CPNSPENGANGKATAN CPNS Pelamar yang lulus diangkat menjadi CPNS Pelamar yang lulus diangkat menjadi CPNS oleh PPK -- diteruskan ke BKN -- NIP.oleh PPK -- diteruskan ke BKN -- NIP.
Diberikan gol./ruang pengangkatan :Diberikan gol./ruang pengangkatan : - Gol.ruang I/a --- STTB SD setingkat ;- Gol.ruang I/a --- STTB SD setingkat ; - Gol.ruang I/c --- STTB SLTP setingkat ;- Gol.ruang I/c --- STTB SLTP setingkat ; - Gol.ruang II/a --- STTB SLTA setingkat ;- Gol.ruang II/a --- STTB SLTA setingkat ; - Gol.ruang II/b --- STTB D-II/SGPLB ;- Gol.ruang II/b --- STTB D-II/SGPLB ; - Gol.ruang II/c --- STTB - Gol.ruang II/c --- STTB Sarmud/Akademi/D-III ;Sarmud/Akademi/D-III ;
- Gol.ruang III/a – STTB S1/D-IV ;- Gol.ruang III/a – STTB S1/D-IV ; - Gol.ruang III/b – STTB - Gol.ruang III/b – STTB Dokter/Apoteker/S2/setara ;Dokter/Apoteker/S2/setara ;
- Gol.ruang III/c – STTB Doktor (S3).- Gol.ruang III/c – STTB Doktor (S3).
7878
Hak atas Gaji + Masa Kerja :Hak atas Gaji + Masa Kerja : - Gaji didasarkan atas SPMT – Pimpinan - Gaji didasarkan atas SPMT – Pimpinan Unit ;Unit ;
- Masa Kerja diperhitungan penuh sbb :- Masa Kerja diperhitungan penuh sbb : - Selama menjadi PNS (kecuali CLTN)- Selama menjadi PNS (kecuali CLTN) - Selama menjadi Pejabat Negara ;- Selama menjadi Pejabat Negara ; - Selama menjalankan tgs pemerintahan- Selama menjalankan tgs pemerintahan - Selama mejlkan kewajiban membela - Selama mejlkan kewajiban membela negara ;negara ;
- Selama menjadi pegawai instansi - Selama menjadi pegawai instansi pemerintah pemerintah
- Selama menjadi pegawai instansi swasta - Selama menjadi pegawai instansi swasta didi
perhitungkan ½ (MK 1 th-10 th). perhitungkan ½ (MK 1 th-10 th).
7979
CPNS dapat diberhentikan, apabila :CPNS dapat diberhentikan, apabila : - Mengajukan permohonan berhenti ;- Mengajukan permohonan berhenti ; - Tidak memenuhi syarat kesehatan ;- Tidak memenuhi syarat kesehatan ; - Tidak lulus diklat prajabatan ;- Tidak lulus diklat prajabatan ; - Tdk menunjukan kecakapan dlm melaksanakan tugas ;- Tdk menunjukan kecakapan dlm melaksanakan tugas ; - Menunjukan sikap dan budi pekerti yang tidak baik- Menunjukan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan kerja ;yang dapat mengganggu lingkungan kerja ; - Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat - Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat ;;
- Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan- Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan/bukti yang tidak benar ;keterangan/bukti yang tidak benar ; - Dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan- Dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumpengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (tindak pidana kejahatan/anggota yang tetap (tindak pidana kejahatan/anggota parpol).parpol).
8080
PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNSPENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
Dapat diangkat menjadi PNS apabila :Dapat diangkat menjadi PNS apabila : CPNS selama 1 tahun s/d 2 tahun ;CPNS selama 1 tahun s/d 2 tahun ; DP-3 semua unsur baik ;DP-3 semua unsur baik ; Memiliki kesehatan jasmani dan rohani ;Memiliki kesehatan jasmani dan rohani ; Lulus diklat prajabatan ;Lulus diklat prajabatan ; Penetapannya didasarkan atas TMT-CPNS ;Penetapannya didasarkan atas TMT-CPNS ; Ditetapkan oleh Ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.Gubernur/Bupati/Walikota.
8181
C. SISTEM PENEMPATAN PNSC. SISTEM PENEMPATAN PNS PENEMPATAN PEGAWAI BARU :PENEMPATAN PEGAWAI BARU : - UU Nomor 43 Tahun 1999- UU Nomor 43 Tahun 1999 - PP No. 98 Tahun 2000 juncto PP - PP No. 98 Tahun 2000 juncto PP No. 11 Tahun 2002No. 11 Tahun 2002
PENILAIAN KINERJA PNS :PENILAIAN KINERJA PNS : - UU Nomor 43 Tahun 1999- UU Nomor 43 Tahun 1999 - PP Nomor 10 Tahun 1979- PP Nomor 10 Tahun 1979 KENAIKAN PANGKAT PNS :KENAIKAN PANGKAT PNS : - UU Nomor 43 Tahun 1999- UU Nomor 43 Tahun 1999 - PP No. 99 Tahun 2000 juncto No. - PP No. 99 Tahun 2000 juncto No. 12 Tahun 200212 Tahun 2002
C. SISTEM PENEMPATAN PNS
8282
PENEMPATAN PEGAWAI BARUPENEMPATAN PEGAWAI BARU Penempatan seorang PNS didasarkan atas Penempatan seorang PNS didasarkan atas prinsif profesionalisme yakni sesuai prinsif profesionalisme yakni sesuai dengan :dengan :
- Kompetensi ;- Kompetensi ; - Prestasi Kerja ;- Prestasi Kerja ; - Jenjang pangkat ;- Jenjang pangkat ; - Syarat obyektif lainnya :- Syarat obyektif lainnya : ~ Disiplin kerja ; ~ Kesetiaan ; ~ ~ Disiplin kerja ; ~ Kesetiaan ; ~ Pengabdian ;Pengabdian ;
~ Pengalaman ; ~ Kerjasama ; ~ ~ Pengalaman ; ~ Kerjasama ; ~ Dipercaya.Dipercaya.
8383
Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukan Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi negara.seorang PNS dalam satuan organisasi negara.
Jabatan Karier adalah Jabatan dalam Jabatan Karier adalah Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri yang telah dapat diduduki Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai PNS.beralih status sebagai PNS.
Jabatan Karier dibedakan Jabatan Struktural Jabatan Karier dibedakan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.dan Jabatan Fungsional.
Jabatan Struktural adalah Jabatan yang Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi.secara tegas ada dalam struktur organisasi.
Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tidak tegas disebutkan dalam secara tidak tegas disebutkan dalam struktur organisasi seperti dokter, struktur organisasi seperti dokter, peneliti, pustakawan dll. peneliti, pustakawan dll.
8484
PENILAIAN KINERJA PNSPENILAIAN KINERJA PNS Roger BellowsRoger Bellows – PK = Employee evaluation, merit – PK = Employee evaluation, merit rating, efficiency rating, progress report dan rating, efficiency rating, progress report dan personal review ;personal review ;
Amstrong dan BaronAmstrong dan Baron –PK = Performance –PK = Performance measurement ;measurement ;
Schuler dan JacksonSchuler dan Jackson – PK = Suatu sistem formal – PK = Suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, prilaku, dan hasil termasuk tingkat pekerjaan, prilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidak hadiran.ketidak hadiran.
PrawirosentonoPrawirosentono – Performance = Hasil kerja yang – Performance = Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.dan sesuai dengan moral maupun etika.
8585
DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAANDAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (PP Nomor 10 Tahun 1979)(PP Nomor 10 Tahun 1979)
Tujuan Tujuan : Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan: Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS yang obyektif dalam pembinaan PNS berdasarberdasar
kan sistem karier dan sistem prestasi kan sistem karier dan sistem prestasi kerja.kerja.
Unsur-unsur yang dinilai :Unsur-unsur yang dinilai : ~ ~ KesetiaanKesetiaan : Ketaatan dan pengabdian PNS kepada : Ketaatan dan pengabdian PNS kepada Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah ;Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah ; ~ ~ Prestasi KerjaPrestasi Kerja : Hasil kerja yang dicapai oleh : Hasil kerja yang dicapai oleh seorangseorang
PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadaPNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada nya (dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, nya (dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalapengala
man, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya) ; man, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya) ;
8686
~~Tanggung JawabTanggung Jawab : Kesanggupan seorang PNS : Kesanggupan seorang PNS menyelesai kan pekerjaan yang diserahkan kepadanya menyelesai kan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya ;diambilnya atau tindakan yang dilakukannya ;
~ ~ KetaatanKetaatan : Kesanggupan seorang PNS untuk : Kesanggupan seorang PNS untuk mentaati segala peraturan per UU an dan peraturan mentaati segala peraturan per UU an dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan ;larangan yang ditentukan ;
~ ~ KejujuranKejujuran : Ketulusan hati seorang PNS dalam : Ketulusan hati seorang PNS dalam melaksana kan tugas dan kemampuan untuk tidak melaksana kan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya ;kepadanya ;
8787
~ ~ Kerjasama Kerjasama : Kemampuan seorang PNS untuk : Kemampuan seorang PNS untuk bekerja sama dengan orang lain dalam bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya ;yang sebesar-besarnya ;
~ ~ PrakarsaPrakarsa : Kemampuan seorang PNS untuk : Kemampuan seorang PNS untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yg diperlukan melaksanakan suatu tindakan yg diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan ;perintah dari atasan ;
~ ~ KepemimpinanKepemimpinan : Kemampuan seorang PNS untuk : Kemampuan seorang PNS untuk me yakinkan orang lain sehingga dapat me yakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. tugas pokok.
8888
Pejabat PenilaiPejabat Penilai : Atasan langsung PNS : Atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan serendah-yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya jabatan eselon V atau eselon rendahnya jabatan eselon V atau eselon terendah dalam suatu unit organisasi ;terendah dalam suatu unit organisasi ;
Atasan Pejabat PenilaiAtasan Pejabat Penilai : Atasan langsung : Atasan langsung dari pejabat penilai yang berkewajiban dari pejabat penilai yang berkewajiban memeriksa hasil penilaian pelaksanakan memeriksa hasil penilaian pelaksanakan pekerjaan baik ada keberatan maupun tidak pekerjaan baik ada keberatan maupun tidak dari PNS ;dari PNS ;
Penilaian dinyatakanPenilaian dinyatakan : : ~ Amat Baik : 91 s/d 100~ Amat Baik : 91 s/d 100 ~ Baik : 76 s/d 90~ Baik : 76 s/d 90 ~ Cukup : 61 s/d 75~ Cukup : 61 s/d 75 ~ Sedang : 51 s/d 60~ Sedang : 51 s/d 60 ~ Kurang : 50 kebawah. ~ Kurang : 50 kebawah.
8989
KENAIKAN PANGKAT PNSKENAIKAN PANGKAT PNS Pangkat Pangkat : Kedudukan yang menunjukan : Kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang PNS berdasarkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian ;dasar penggajian ;
Sistem Kenaikan PangkatSistem Kenaikan Pangkat : Reguler & : Reguler & Pilihan ;Pilihan ;
Periode Kenaikan PangkatPeriode Kenaikan Pangkat : April & : April & Oktober ;Oktober ;
Jenis Kenaikan PangkatJenis Kenaikan Pangkat : Reguler, : Reguler, Pilihan, Anumerta dan Pengabdian ;Pilihan, Anumerta dan Pengabdian ;
9090
KENAIKAN PANGKAT REGULERKENAIKAN PANGKAT REGULER KPRKPR adalah Penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah adalah Penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkait pada jabatan memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkait pada jabatan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung ;sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung ;
Diberikan kepadaDiberikan kepada : : ~ PNS yang tidak menduduki jab.struktural dan ~ PNS yang tidak menduduki jab.struktural dan
jab.fungsional ;jab.fungsional ; ~ Melaks.tugas belajar dan sebelumnya tdk menduduki JS dan ~ Melaks.tugas belajar dan sebelumnya tdk menduduki JS dan
JF ;JF ; ~ Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar ~ Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar
instansi indukinstansi induk dan tidak menduduki JS dan JF.dan tidak menduduki JS dan JF. Persyaratan :Persyaratan : ~ Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir ;~ Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir ; ~ Setiap unsur penilaian DP-3 baik dalam 2 tahun terakhir ;~ Setiap unsur penilaian DP-3 baik dalam 2 tahun terakhir ; ~ Terikat tingkat pendidikan.~ Terikat tingkat pendidikan.
9191
KENAIKAN PANGKAT PILIHANKENAIKAN PANGKAT PILIHAN KPPKPP adalah Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan adalah Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan
kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi ;kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi ; KPP diberikan kepada PNS yangKPP diberikan kepada PNS yang : : ~ Menduduki JS dan JF tertentu ;~ Menduduki JS dan JF tertentu ; ~ Menduduki Jabatan tertentu yang pengangkatannya ~ Menduduki Jabatan tertentu yang pengangkatannya
ditetapkanditetapkan dengan Keppres ;dengan Keppres ; ~ Menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya ;~ Menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya ; ~ Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ;~ Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ; ~ Diangkat menjadi Pejabat Negara ;~ Diangkat menjadi Pejabat Negara ; ~ Mendapat STTB/Ijazah ;~ Mendapat STTB/Ijazah ; ~ Melaksanakan Tubel dan sebelumnya menduduki JS dan JF ~ Melaksanakan Tubel dan sebelumnya menduduki JS dan JF
tertentu ;tertentu ; ~ Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar ;~ Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar ; ~ Dpk/Dpb secara penuh diluar instansi induknya yang ~ Dpk/Dpb secara penuh diluar instansi induknya yang
diangkat dalamdiangkat dalam jab.pimpinan yg tlh ditetapkan persamaan eselonnya atau jab.pimpinan yg tlh ditetapkan persamaan eselonnya atau
JF tertentu.JF tertentu.
9292
KPP>Jab.StrukturalKPP>Jab.Struktural, dinaikan pangkatnya apabila masih satu tingkat , dinaikan pangkatnya apabila masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dengan ketentuan :itu, dengan ketentuan :
~ Telah 1 tahun dalam pangkat ;~ Telah 1 tahun dalam pangkat ; ~ Telah 1 tahun dalam jabatan ;~ Telah 1 tahun dalam jabatan ; ~ Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.~ Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
KPP>Prestasi Kerja Luar Biasa BaiknyaKPP>Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya (Kenpa Istimewa) : (Kenpa Istimewa) : ~ Prestasi kerja baiknya selama 1 tahun ;~ Prestasi kerja baiknya selama 1 tahun ; ~ Sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir ;~ Sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir ; ~ Setiap unsur DP-3 bernilai Amat Baik dalam 1 tahun terakhir.~ Setiap unsur DP-3 bernilai Amat Baik dalam 1 tahun terakhir.
KPP>Penemuan BaruKPP>Penemuan Baru-bermanfaat bagi Negara :-bermanfaat bagi Negara : ~ Sda KPP Prestasi kerja luar biasa ;~ Sda KPP Prestasi kerja luar biasa ; ~ Setiap unsur DP-3 bernilai Baik dalam 1 tahun terakhir.~ Setiap unsur DP-3 bernilai Baik dalam 1 tahun terakhir.
KPP>Pejabat NegaraKPP>Pejabat Negara : : ~ Tidak terikat pada jenjang pangkat ;~ Tidak terikat pada jenjang pangkat ; ~ Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir ;~ Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir ; ~ Setiap unsur DP-3 bernilai Baik dalam satu tahun terakhir.~ Setiap unsur DP-3 bernilai Baik dalam satu tahun terakhir.
9393
KPP>Ijazah/STTB dan Tugas BelajarKPP>Ijazah/STTB dan Tugas Belajar : : ~ Dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi :~ Dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi : - SLTP / yang setingkat = Gol.I/b kebawah > Gol.I/c- SLTP / yang setingkat = Gol.I/b kebawah > Gol.I/c - SLTA / yang setingkat = Gol.I/d kebawah > Gol.II/a- SLTA / yang setingkat = Gol.I/d kebawah > Gol.II/a - SGPLB/D-II = Gol.II/a kebawah > - SGPLB/D-II = Gol.II/a kebawah > Gol.II/bGol.II/b
- Sarmud/D-III = Gol.II/b kebawah > - Sarmud/D-III = Gol.II/b kebawah > Gol.II/cGol.II/c
- Sarjana/D-IV = Gol.II/d kebawah > - Sarjana/D-IV = Gol.II/d kebawah > Gol.III/aGol.III/a
- Dokter/Apoteker/S2 = Gol.III/a kebawah > Gol.III/b- Dokter/Apoteker/S2 = Gol.III/a kebawah > Gol.III/b - Doktor (S3) = Gol.III/b kebawah > - Doktor (S3) = Gol.III/b kebawah > Gol.III/cGol.III/c
~ Apabila :~ Apabila : - Sekurang-kurangnya telah 1 thn dlm pangkat terakhir ;- Sekurang-kurangnya telah 1 thn dlm pangkat terakhir ; - Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.- Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
9494
KENAIKAN PANGKAT ANUMERTAKENAIKAN PANGKAT ANUMERTA
KPA = Penghargaan thd PNS yang KPA = Penghargaan thd PNS yang dinyatakan tewas dalam dinyatakan tewas dalam menjalankan tugas dan menjalankan tugas dan kewajibannya.kewajibannya.
Dinaikkan pangkatnya setingkat Dinaikkan pangkatnya setingkat terhitung tanggal PNS tersebut terhitung tanggal PNS tersebut tewas.tewas.
CPNS > PNS sebelum dimakamkan.CPNS > PNS sebelum dimakamkan.
9595
KENAIKAN PANGKAT PENGABDIANKENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
KPP yang diberikan kepada PNS yang meningal dunia atau yang KPP yang diberikan kepada PNS yang meningal dunia atau yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun.usia pensiun.
Diberikan apabila :Diberikan apabila : ~ Sekurang-kurangnya MK 30 tahun dan 1 bln dalam pangkat terakhir ;~ Sekurang-kurangnya MK 30 tahun dan 1 bln dalam pangkat terakhir ; ~ Sekurang-kurangnya MK 20 tahun dan 1 thn dalam pangkat terakhir ;~ Sekurang-kurangnya MK 20 tahun dan 1 thn dalam pangkat terakhir ; ~ Sekurang-kurangnya MK 10 tahun dan 2 thn dalam pangkat terakhir ;~ Sekurang-kurangnya MK 10 tahun dan 2 thn dalam pangkat terakhir ; ~ PNS yg cacat dengan pernyataan Tim Penguji Kesehatan tidak dapat~ PNS yg cacat dengan pernyataan Tim Penguji Kesehatan tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri.lagi bekerja dalam semua jabatan negeri. Persyaratan :Persyaratan : ~ Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir ;~ Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir ; ~ Tidak pernah dijatuhi HD tkt sedang dan berat dlm 1 tahun ~ Tidak pernah dijatuhi HD tkt sedang dan berat dlm 1 tahun
terakhir ;terakhir ; ~ Terhitung tanggal PNS meninggal dunia dan tanggal 1 bulan berikut~ Terhitung tanggal PNS meninggal dunia dan tanggal 1 bulan berikut nya yang bersangkutan diberhentikan DH dengan hak pensiun.nya yang bersangkutan diberhentikan DH dengan hak pensiun.
9696
D. SISTEM PENGGAJIAN DAN D. SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGHARGAAN PNSPENGHARGAAN PNS
1. SISTEM PENGGAJIAN PNS1. SISTEM PENGGAJIAN PNS ~ PP Nomor 7 Tahun 1977 jo~ PP Nomor 7 Tahun 1977 jo ~ PP Nomor 51 Tahun 1992 jo~ PP Nomor 51 Tahun 1992 jo ~ PP Nomor 15 Tahun 1993 jo~ PP Nomor 15 Tahun 1993 jo ~ PP Nomor 26 Tahun 2001.~ PP Nomor 26 Tahun 2001. ~ PP Nomor 11 Tahun 2003.~ PP Nomor 11 Tahun 2003. ~ PP Nomor 66 Tahun 2005.~ PP Nomor 66 Tahun 2005.
2. SISTEM PENGHARGAAN PNS2. SISTEM PENGHARGAAN PNS ~ PP Nomor 25 Tahun 1994~ PP Nomor 25 Tahun 1994 ~ Kep.Ka BKN Nomor 02 Tahun 1995~ Kep.Ka BKN Nomor 02 Tahun 1995 ~ PP Nomor 98 Tahun 1999 jo Nomor 11 Tahun ~ PP Nomor 98 Tahun 1999 jo Nomor 11 Tahun
2002. 2002.
D. SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGHARGAAN PNS
9797
1. SISTEM PENGGAJIAN1. SISTEM PENGGAJIAN( PP Nomor 66 Tahun 2005 )( PP Nomor 66 Tahun 2005 )
PNS Berhak untuk mendapatkan gaji yang adil dan PNS Berhak untuk mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.jawabnya.
Gaji Gaji : Balas jasa dan penghargaan atas prestasi : Balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja se-orang PNS dalam melaksanakan tugasnya.kerja se-orang PNS dalam melaksanakan tugasnya.
Gaji yang adil dan layakGaji yang adil dan layak : Gaji yang mampu : Gaji yang mampu memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya sehingga PNS dpt memusatkan perhatian, pikiran dan sehingga PNS dpt memusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.dipercayakan kepadanya.
Gaji yang adilGaji yang adil : Untuk mencegah kesenjangan : Untuk mencegah kesenjangan kesejahte raan baik antar PNS dengan Swasta.kesejahte raan baik antar PNS dengan Swasta.
Gaji yang layakGaji yang layak : Untuk menjamin terpenuhinya : Untuk menjamin terpenuhinya kebutuh an pokok dan dapat mendorong produktivitas kebutuh an pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri Sipil.dan kreativitas Pegawai Negeri Sipil.
9898
Sistem Penggajian PNS digolongkanSistem Penggajian PNS digolongkan : : ~ ~ Sistem Skala TunggalSistem Skala Tunggal : : > Pangkat sama – Beban Pekerjaan – > Pangkat sama – Beban Pekerjaan – TanggungTanggung
Jawab ;Jawab ; ~ ~ Sistem Skala GandaSistem Skala Ganda : : > Pangkat sama – Beban Pekerjaan – Tanggung> Pangkat sama – Beban Pekerjaan – Tanggung Jawab – Prestasi Kerja ;Jawab – Prestasi Kerja ; ~ ~ Sistem Skala GabunganSistem Skala Gabungan : : > Pangkat sama – Beban Pekerjaan – Tanggung> Pangkat sama – Beban Pekerjaan – Tanggung Jawab – Prestasi Kerja – Tunjangan. Jawab – Prestasi Kerja – Tunjangan.
9999
Disamping Gaji diberikan TunjanganDisamping Gaji diberikan Tunjangan : : 1. Tunjangan Keluarga 1. Tunjangan Keluarga Berupa tunjangan isteri/suami dan anakBerupa tunjangan isteri/suami dan anak 2. Tunjangan Jabatan2. Tunjangan Jabatan Berupa tunjangan jabatan struktural danBerupa tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsionaltunjangan jabatan fungsional 3. Tunjangan Pangan3. Tunjangan Pangan Berupa tunjangan beras 10 Kg per jiwa Berupa tunjangan beras 10 Kg per jiwa dandan
dapat dibayarkan berupa uang.dapat dibayarkan berupa uang. 4. Tunjangan lain yang diatur dalam PP atau4. Tunjangan lain yang diatur dalam PP atau Keppres, misalnya tunjangan khusus danKeppres, misalnya tunjangan khusus dan tunjangan kemahalan.tunjangan kemahalan.
100100
2. SISTEM PENGHARGAAN2. SISTEM PENGHARGAAN( PP Nomor 25 Tahun 1994 )( PP Nomor 25 Tahun 1994 )
PenghargaanPenghargaan diberikan kepada PNS yang telah diberikan kepada PNS yang telah berjasa- prestasi kerja luar biasa baiknya kepada berjasa- prestasi kerja luar biasa baiknya kepada Negara, berupa :Negara, berupa :
- Tanda Jasa dan Kenaikan Pangkat Istimewa.- Tanda Jasa dan Kenaikan Pangkat Istimewa. Tanda Jasa Tanda Jasa : Satya Lencana Karya Satya (SLKS) :: Satya Lencana Karya Satya (SLKS) : - SLKS X Tahun – MK 10 tahun – warna perunggu- SLKS X Tahun – MK 10 tahun – warna perunggu - SLKS XX Tahun – MK 20 tahun – warna perak- SLKS XX Tahun – MK 20 tahun – warna perak - SLKS XXX Tahun – MK 30 tahun – warna emas. - SLKS XXX Tahun – MK 30 tahun – warna emas. KP IstimewaKP Istimewa : Prestasi + Penemuan Baru. : Prestasi + Penemuan Baru. - Sekurang-kurangnya 1 tahun pangkat terakhir- Sekurang-kurangnya 1 tahun pangkat terakhir - DP-3 bernilai Baik dan Amat Baik 1 tahun - DP-3 bernilai Baik dan Amat Baik 1 tahun terakhir.terakhir.
101101
E. SISTEM KARIER PNSE. SISTEM KARIER PNS Karier PNSKarier PNS = Kemungkinan terbuka bagi PNS untuk = Kemungkinan terbuka bagi PNS untuk
mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu.mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu. Sistem KarierSistem Karier PNS dikenal istilah : Pola Dasar PNS dikenal istilah : Pola Dasar
Karier – Pola Karier – Alur Karier.Karier – Pola Karier – Alur Karier. Pola Dasar Karier Pola Dasar Karier = Pedoman (Teknik + Methoda) = Pedoman (Teknik + Methoda)
penyusunan pola karier menggunakan unsur-unsur :penyusunan pola karier menggunakan unsur-unsur : Pendidikan – Diklat Jabatan – Usia – Masa Pendidikan – Diklat Jabatan – Usia – Masa Kerja – Pangkat – Tingkat Jabatan (eselonering).Kerja – Pangkat – Tingkat Jabatan (eselonering).
Pola KarierPola Karier = Alur Pengembangan Karier = Alur Pengembangan Karier (Keterkaitan + Keserasian) antara :(Keterkaitan + Keserasian) antara :
Jabatan – Pangkat – Diklat Jabatan – Jabatan – Pangkat – Diklat Jabatan – Kompetensi – Masa Jabatan > Pengangkatan Kompetensi – Masa Jabatan > Pengangkatan Pertama – Pensiun.Pertama – Pensiun.
Alur KarierAlur Karier = Lintasan Jabatan (Horizontal – = Lintasan Jabatan (Horizontal – Diagonal – Vertikal) selama menjadi PNS.Diagonal – Vertikal) selama menjadi PNS.
Bakat – Minat – Kompetensi – Kinerja.Bakat – Minat – Kompetensi – Kinerja.
E. SISTEM KARIER PNS
102102
Manfaat Pola Karier :Manfaat Pola Karier :
PNSPNS : : ♥ ♥ Kesadaran : Kesadaran : - keterampilan + Kemampuan + Kekuatan + Kelemahan > - keterampilan + Kemampuan + Kekuatan + Kelemahan >
Kinerja.Kinerja. - Kebutuhan + Nilai-nilai + Tujuan > Organisasi.- Kebutuhan + Nilai-nilai + Tujuan > Organisasi. - Peluang karier + Pekerjaan = Kemampuan + Minat.- Peluang karier + Pekerjaan = Kemampuan + Minat. ♥ ♥ Harga diri + Kebanggaan > Organisasi.Harga diri + Kebanggaan > Organisasi. ♥ ♥ Kepuasan diri > Kinerja.Kepuasan diri > Kinerja. ♥ ♥ Pedoman > Karier PNS kedepan.Pedoman > Karier PNS kedepan.
Organisasi :Organisasi : ♥ ♥ SDM terencana> Optimal.SDM terencana> Optimal. ♥ ♥ Manajemen Kepegawaian > Kaderisasi.Manajemen Kepegawaian > Kaderisasi. ♥ ♥ Kompetisi > Produktivitas.Kompetisi > Produktivitas. ♥ ♥ Citra Organisasi.Citra Organisasi. ♥ ♥ Kinerja Organisasi.Kinerja Organisasi.
103103
Kategori Sistem Karier PNS :Kategori Sistem Karier PNS :
Sistem Karier Terbuka :Sistem Karier Terbuka : Jabatan diisi Pegawai luar / dalam organisasi – kecakapan + Jabatan diisi Pegawai luar / dalam organisasi – kecakapan +
keahlian + pengalaman.keahlian + pengalaman. Sistem Karier TertutupSistem Karier Tertutup : : - - Dalam artian Organisasi :Dalam artian Organisasi : Jabatan diisi Pegawai yang ada Jabatan diisi Pegawai yang ada
dalam dalam organisasi itu saja dan tetap mempertimbangkan kecakapan +organisasi itu saja dan tetap mempertimbangkan kecakapan + keahlian + pengalaman.keahlian + pengalaman. - Dalam artian Negara : Pindah/diisi luar organisasi–- Dalam artian Negara : Pindah/diisi luar organisasi–
Jab.Manajerial.Jab.Manajerial. Sistem Prestasi Kerja :Sistem Prestasi Kerja : - - Jabatan diisi pegawai luar/dalam organisasi didsrkan atas Jabatan diisi pegawai luar/dalam organisasi didsrkan atas
kecakapankecakapan + keahlian + pengalaman + dan Prestasi kerja.+ keahlian + pengalaman + dan Prestasi kerja. - UU No.43 Th.1999 Psl.12 : Pembinaan PNS dilaksanakan dengan - UU No.43 Th.1999 Psl.12 : Pembinaan PNS dilaksanakan dengan
perper paduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karier yang paduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karier yang
dititikdititik beratkan pada sistem prestasi kerja.beratkan pada sistem prestasi kerja. ♥ ♥ Jabatan Karier dikategorikanJabatan Karier dikategorikan : Struktural dan Fungsional. : Struktural dan Fungsional.
104104
JABATAN STRUKTURALJABATAN STRUKTURAL Dasar :Dasar : PP Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002 PP Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002 Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2001.Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2001. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Jabatan StrukturalJabatan Struktural = Kedudukan --- = Kedudukan --- Tugas + Tanggung Jawab + Wewenang + Hak PNS > Memimpin Tugas + Tanggung Jawab + Wewenang + Hak PNS > Memimpin
Organisasi.Organisasi. Pengangkatan :Pengangkatan : - Minimal pangkat 1 tingkat dibawah jenjang Pangkat - Minimal pangkat 1 tingkat dibawah jenjang Pangkat - Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yg ditentukan- Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yg ditentukan - Unsur DP-3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir- Unsur DP-3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir - Memiliki kompetensi yang diperlukan dan sehat Jasmani/Rohani. - Memiliki kompetensi yang diperlukan dan sehat Jasmani/Rohani. Eselonering dan Jenjang Pangkat :Eselonering dan Jenjang Pangkat : Besarnya Tunjangan :Besarnya Tunjangan : ~ Ess.I.a : Terendah Gol.IV/d ----~ Ess.I.a : Terendah Gol.IV/d ---- Tertinggi Gol.IV/e Rp. 4.500.000,- Tertinggi Gol.IV/e Rp. 4.500.000,- ~ Ess.I.b : Gol.IV/c ----~ Ess.I.b : Gol.IV/c ---- Gol.IV/e Rp. Gol.IV/e Rp.
3.500.000,-3.500.000,- ~ Ess.II.a : Gol.IV/b ----~ Ess.II.a : Gol.IV/b ---- Gol.IV/d Rp. Gol.IV/d Rp.
2.500.000,-2.500.000,- ~ Ess.II.b : Gol.IV/b ----~ Ess.II.b : Gol.IV/b ---- Gol.IV/c Rp. Gol.IV/c Rp.
1.500.000,-1.500.000,- ~ Ess.III.a : Gol.IV/a ----~ Ess.III.a : Gol.IV/a ---- Gol.IV/b Rp. Gol.IV/b Rp.
900.000,-900.000,- ~ Ess.III.b : Gol.III/d ----~ Ess.III.b : Gol.III/d ---- Gol.IV/a Rp. Gol.IV/a Rp.
675.000,-675.000,- ~ Ess.IV.a : Gol.III/c ----~ Ess.IV.a : Gol.III/c ---- Gol.III/d Rp. Gol.III/d Rp.
360.000,-360.000,- ~ Ess.IV.b : Gol.III/b ----~ Ess.IV.b : Gol.III/b ---- Gol.III/c Rp. Gol.III/c Rp.
315.000,-315.000,- ~ Ess.V.a : Gol.III/a ----~ Ess.V.a : Gol.III/a ---- Gol.III/b Rp. Gol.III/b Rp.
225.000,-225.000,-
105105
Perpindahan Jabatan Struktural :Perpindahan Jabatan Struktural : ~ Memperluas pengalaman + Kemampuan + Kepentingan dinas.~ Memperluas pengalaman + Kemampuan + Kepentingan dinas. ~ Jangka waktu 2 tahun sampai dengan 5 tahun.~ Jangka waktu 2 tahun sampai dengan 5 tahun. ~ Eselon III.a keatas : antar Kabupaten dan Kota – antar ~ Eselon III.a keatas : antar Kabupaten dan Kota – antar
Kab/KotaKab/Kota dan Propinsi atau sebaliknya – antar Kab/Kota/Propinsi dan Propinsi atau sebaliknya – antar Kab/Kota/Propinsi
dan Instansidan Instansi Pusat atau sebaliknya.Pusat atau sebaliknya.
Pemberhentian Jabatan Struktural :Pemberhentian Jabatan Struktural : ~ Mengundurkan diri ;~ Mengundurkan diri ; ~ Mencapai batas usia pensiun ;~ Mencapai batas usia pensiun ; ~ Diberhentikan sebagai PNS ;~ Diberhentikan sebagai PNS ; ~ Diangkat dalam Jabatan struktural lain atau jabatan ~ Diangkat dalam Jabatan struktural lain atau jabatan
fungsional ;fungsional ; ~ Cuti diluar tanggungan negara (kecuali karena ~ Cuti diluar tanggungan negara (kecuali karena
persalinan) ;persalinan) ; ~ Tugas belajar lebih dari 6 bulan ;~ Tugas belajar lebih dari 6 bulan ; ~ Perampingan organisasi ;~ Perampingan organisasi ; ~ Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani ;~ Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani ; ~ Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan per-UU-an.~ Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan per-UU-an.
106106
JABATAN FUNGSIONALJABATAN FUNGSIONAL Dasar :Dasar : PP Nomor 16 Tahun 1994 PP Nomor 16 Tahun 1994 Kep.Presiden Nomor 87 Tahun 1999.Kep.Presiden Nomor 87 Tahun 1999. Jabatan FungsionalJabatan Fungsional : : Kedudukan --Kedudukan -- Tugas + Tanggung Jawab + Wewenang + Hak PNS > Tugas + Tanggung Jawab + Wewenang + Hak PNS >
Sat.Org. – Profesionalisme (keahlian+keterampilan+Kemandirian).Sat.Org. – Profesionalisme (keahlian+keterampilan+Kemandirian). Pengangkatan :Pengangkatan : - JF Keahlian dan Keterampilan > Menpan. - JF Keahlian dan Keterampilan > Menpan. - Penetapan JF didasarkan atas - Penetapan JF didasarkan atas
disiplin ilmudisiplin ilmu pengetahuan dan pelatihan teknis.pengetahuan dan pelatihan teknis. - Memiliki etika profesi yg - Memiliki etika profesi yg
ditetapkan organisasi.ditetapkan organisasi. - Tk.Keahlian > JF Keahlian- Tk.Keahlian > JF Keahlian - Tk.Keterampilan > JF Keterampilan- Tk.Keterampilan > JF Keterampilan Pembinaan JF :Pembinaan JF : ~ Dilakukan oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional~ Dilakukan oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional ~ Penilaian prestasi kerja > Penetapan Angka Kredit~ Penilaian prestasi kerja > Penetapan Angka Kredit ~ Perpindahan JF ke Jabatan Struktural > Persyaratan Jabatan. ~ Perpindahan JF ke Jabatan Struktural > Persyaratan Jabatan.
107107
Pemberhentian Jabatan Fungsional :Pemberhentian Jabatan Fungsional : ~ Pemberhentian Sementara :~ Pemberhentian Sementara : - Telah 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit.- Telah 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit. - Dijatuhi Hukuman Disiplin PNS tingkat sedang dan berat.- Dijatuhi Hukuman Disiplin PNS tingkat sedang dan berat. - Diberhentikan sementara sebagai PNS- Diberhentikan sementara sebagai PNS - Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional- Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional - Menjalani CLTN (kecuali persalinan keempat dan seterusnya).- Menjalani CLTN (kecuali persalinan keempat dan seterusnya). - Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan.- Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. + Dapat diangkat kembali dengan menggunakan AK terakhir yang + Dapat diangkat kembali dengan menggunakan AK terakhir yang
dimiliki.dimiliki. ~ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional :~ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional : - Tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenpa terakhir.- Tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenpa terakhir. - Dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat berat (kepastian hukum).- Dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat berat (kepastian hukum).
♥ ♥ Baperjakat :Baperjakat : - Tugas Pokok : Memberi pertimbangan kepada Pejabat Pembina - Tugas Pokok : Memberi pertimbangan kepada Pejabat Pembina
KepegawaianKepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan dalam pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian dalampemberhentian dalam dan dari jabatan struktural ess.II kebawah - dan dari jabatan struktural ess.II kebawah -
juga pertimbang juga pertimbang an kenaikan pangkat JS - prestasi luar biasa - an kenaikan pangkat JS - prestasi luar biasa -
penemuan baru penemuan baru perpanjangan BUP Pejabar eselon I dan II.perpanjangan BUP Pejabar eselon I dan II.
108108
F. SISTEM DIKLAT PNSF. SISTEM DIKLAT PNS( PP Nomor 101 Tahun 2000 )( PP Nomor 101 Tahun 2000 )
DIKLAT PNSDIKLAT PNS = Prose penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka = Prose penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS > pengabdian-mutu-keahlian- meningkatkan kemampuan PNS > pengabdian-mutu-keahlian- keterampilan -pola pikir- pengembangan metode kerja- pembinaan keterampilan -pola pikir- pengembangan metode kerja- pembinaan karier.karier.
TUJUAN DIKLAT PNS :TUJUAN DIKLAT PNS : 1. Meningkatkan pengetahuan-keterampilan-dan sikap > tugas-1. Meningkatkan pengetahuan-keterampilan-dan sikap > tugas-
profesionalprofesional (Kepribadian+etika profesi+kebutuhan organisasi).(Kepribadian+etika profesi+kebutuhan organisasi). 2. Berperan sebagai perubahan dan perekat persatuan & kesatuan 2. Berperan sebagai perubahan dan perekat persatuan & kesatuan
bangsa.bangsa. 3. Memantapkan sikap-semangat-pengabdian > pelayanan-pengayoman-3. Memantapkan sikap-semangat-pengabdian > pelayanan-pengayoman- pemberdayaan masyarakat.pemberdayaan masyarakat. 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir > tugas 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir > tugas
umumumum pemerintahan-pembangunan > pemerintahan yang baik.pemerintahan-pembangunan > pemerintahan yang baik. SASARAN DIKLAT PNS :SASARAN DIKLAT PNS : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan
persyaratan masings jenis dan jenjang jabatan.persyaratan masings jenis dan jenjang jabatan. JENIS DIKLAT PNS :JENIS DIKLAT PNS : 1. Diklat Prajabatan (pre service training)1. Diklat Prajabatan (pre service training) CPNS – Keterampilan > tugas yang dipercayakan.CPNS – Keterampilan > tugas yang dipercayakan. 2. Diklat Dalam Jabatan (in service training)2. Diklat Dalam Jabatan (in service training) PNS – Mutu + keahlian + kemampuan + keterampilan > tugasPNS – Mutu + keahlian + kemampuan + keterampilan > tugas
F. SISTEM DIKLAT PNS( PP NOMOR 101 TAHUN 2000 )
109109
JENJANG DIKLAT PNS :JENJANG DIKLAT PNS :
1. Diklat Pra Jabatan :1. Diklat Pra Jabatan : ~ Diklat Pra Jabatan Golongan I > PNS Golongan I.~ Diklat Pra Jabatan Golongan I > PNS Golongan I. ~ Diklat Pra Jabatan Golongan II > PNS Golongan II.~ Diklat Pra Jabatan Golongan II > PNS Golongan II. ~ Diklat Pra Jabatan Golongan III > PNS Golongan III.~ Diklat Pra Jabatan Golongan III > PNS Golongan III. 2. Diklat Dalam Jabatan :2. Diklat Dalam Jabatan : ~ Diklat Kepemimpinan~ Diklat Kepemimpinan ~ Diklat Fungsional~ Diklat Fungsional ~ Diklat Teknis~ Diklat Teknis Diklat Kepemimpinan :Diklat Kepemimpinan : ~ Diklat Kepemimpinan Tingkat IV > Jab.Struktural Eselon IV.~ Diklat Kepemimpinan Tingkat IV > Jab.Struktural Eselon IV. ~ Diklat Kepemimpinan Tingkat III > Jab.Struktural Eselon III.~ Diklat Kepemimpinan Tingkat III > Jab.Struktural Eselon III. ~ Diklat Kepemimpinan Tingkat II > Jab.Stuktural Eselon II.~ Diklat Kepemimpinan Tingkat II > Jab.Stuktural Eselon II. ~ Diklat Kepemimpinan Tingkat I > Jab.Struktural Eselon I.~ Diklat Kepemimpinan Tingkat I > Jab.Struktural Eselon I. Diklat Fungsional :Diklat Fungsional : Jenis Diklat yg dilaks utk mencapai persyaratan kompetensi yg Jenis Diklat yg dilaks utk mencapai persyaratan kompetensi yg
disesuaikan dg jenis dan jenjang jabatan fungsional.disesuaikan dg jenis dan jenjang jabatan fungsional. Diklat Teknis :Diklat Teknis : Jenis diklat yg dilaks utk mencapai persyaratan kompetensi Jenis diklat yg dilaks utk mencapai persyaratan kompetensi
teknis untuk pelaksanaan tugas PNS. teknis untuk pelaksanaan tugas PNS.
110110
G. SISTEM PEMBERHENTIAN PNSG. SISTEM PEMBERHENTIAN PNS( PP Nomor 32 Tahun 1979 )( PP Nomor 32 Tahun 1979 )
PEMBERHENTIAN PNSPEMBERHENTIAN PNS = Suatu tindakan yang dilakukan = Suatu tindakan yang dilakukan seseorang pejabat yg berwenang dlm suatu instansi yg seseorang pejabat yg berwenang dlm suatu instansi yg mengakibat kan ybs atau seseorang kehilangan statusnya mengakibat kan ybs atau seseorang kehilangan statusnya sebagai PNS.sebagai PNS.
KLASIFIKASI PEMBERHENTIAN PNS :KLASIFIKASI PEMBERHENTIAN PNS : 1. Atas Permintaan Sendiri ;1. Atas Permintaan Sendiri ; 2. Mencapai Batas Usia Pensiun ;2. Mencapai Batas Usia Pensiun ; 3. Penyederhanaan Organisasi ;3. Penyederhanaan Organisasi ; 4. Pelanggaran atau Tindak Pidana atau Penyelewengan 4. Pelanggaran atau Tindak Pidana atau Penyelewengan
;; 5. Tidak Cakap Jasmani atau Rohani ;5. Tidak Cakap Jasmani atau Rohani ; 6. Meninggalkan Tugas ;6. Meninggalkan Tugas ; 7. Meninggalkan Dunia atau Hilang ;7. Meninggalkan Dunia atau Hilang ; 8. Hal-hal lain.8. Hal-hal lain.
JENIS PEMBERHENTIAN PNS :JENIS PEMBERHENTIAN PNS : 1. Pemberhentian Dengan Hormat ;1. Pemberhentian Dengan Hormat ; 2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
G. SISTEM PEMBERHENTIAN PNS( PP NOMOR 32 TAHUN 1979 )
111111
JENIS PEMBERHENTIAN PNSJENIS PEMBERHENTIAN PNS ATAS PERMINTAAN SENDIRI :ATAS PERMINTAAN SENDIRI : ~ Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri~ Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri ~ Ditolak karena terikat keharusan bekerja pada Pemerintah~ Ditolak karena terikat keharusan bekerja pada Pemerintah ~ Ditunda paling lama 1 (satu) tahun karena ada kepentingan dinas ~ Ditunda paling lama 1 (satu) tahun karena ada kepentingan dinas
yg mendesak. yg mendesak.
MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN :MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN : ~ Diberhentikan dengan hormat karena BUP 56 tahun.~ Diberhentikan dengan hormat karena BUP 56 tahun. ~ Dapat diperpanjang sampai dengan :~ Dapat diperpanjang sampai dengan : - 65 tahun yang memangku jabatan :- 65 tahun yang memangku jabatan : Ahli Peneliti – Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor – Jabatan lain Ahli Peneliti – Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor – Jabatan lain
yang ditentukanyang ditentukan oleh Presiden.oleh Presiden. - 60 tahun yang memangku jabatan :- 60 tahun yang memangku jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Anggota MA – Jaksa Agung – Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Anggota MA – Jaksa Agung –
PimpinanPimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara – Pimpinan LPND – Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara – Pimpinan LPND –
Eselon I/II –Eselon I/II – Dokter – Pengawas SLTP/SLTA – Guru SLTP/SLTA – Penilik TK/SD – Dokter – Pengawas SLTP/SLTA – Guru SLTP/SLTA – Penilik TK/SD –
Guru SD.Guru SD. - 58 tahun yang memangku jabatan :- 58 tahun yang memangku jabatan : Hakim (Mahkamah Pelayaran/Pengadilan Tinggi/Negeri) – Hakim Hakim (Mahkamah Pelayaran/Pengadilan Tinggi/Negeri) – Hakim
Agama (PAAgama (PA Tingkat Banding/Pengadilan Agama).Tingkat Banding/Pengadilan Agama).
• ATAS PERMINTAAN SENDIRI :
• MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN :
112112
~ Diberhentikan dengan hormat > Kelebihan Pegawai.~ Diberhentikan dengan hormat > Kelebihan Pegawai. ~ Diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan ~ Diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan
per-UU.per-UU.
PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN :PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN : ~ Diberhentikan tidak dengan hormat :~ Diberhentikan tidak dengan hormat : - Melanggar sumpah PNS/Jabatan- Melanggar sumpah PNS/Jabatan - Dihukum Penjara/Kurungan > Tindak pidana - Dihukum Penjara/Kurungan > Tindak pidana
kejahatan 4 tahunkejahatan 4 tahun - Dihukum Penjara/Kurungan > Tindak pidana - Dihukum Penjara/Kurungan > Tindak pidana
kejahatan jabatan.kejahatan jabatan.
TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI :TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI : ~ Diberhentikan dengan hormat > Tim Penguji Kesehatan :~ Diberhentikan dengan hormat > Tim Penguji Kesehatan : - Tidak dapat bekerja dalam semua jabatan karena - Tidak dapat bekerja dalam semua jabatan karena
kesehatankesehatan - Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya - Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya
bagi dirinyabagi dirinya atau lingkungan kerjanya.atau lingkungan kerjanya. - Setelah berakhir cuti belum mampu bekerja kembali.- Setelah berakhir cuti belum mampu bekerja kembali.
• PENYEDERHANAAN ORGANISASI :
• PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN :
• TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI :
113113
~ Diberhentikan tidak dengan hormat :~ Diberhentikan tidak dengan hormat : - Meninggalkan tugas secara tidak sah selama 6 bulan - Meninggalkan tugas secara tidak sah selama 6 bulan
terusterus menerus ;menerus ; - Diberhentikan gajinya mulai bulan ketiga apabila - Diberhentikan gajinya mulai bulan ketiga apabila
meninggalkanmeninggalkan tugas selama 2 bulan secara tidak sah dan terus tugas selama 2 bulan secara tidak sah dan terus
menerus.menerus.
~ Diberhentikan dengan hormat karena :~ Diberhentikan dengan hormat karena : - Meninggal dunia ;- Meninggal dunia ; - Hilang dan dianggap telah meninggal dunia pada akhir - Hilang dan dianggap telah meninggal dunia pada akhir
bulanbulan ke 12 sejak yang bersangkutan dinyatakan hilang.ke 12 sejak yang bersangkutan dinyatakan hilang.
~ Diberhentikan dengan hormat karena :~ Diberhentikan dengan hormat karena : - Tidak melaporkan diri setelah menjalani CLTN ;- Tidak melaporkan diri setelah menjalani CLTN ; - Melaporkan diri namun tidak dapat dipekerjakan lagi - Melaporkan diri namun tidak dapat dipekerjakan lagi
karenakarena tidak ada lowongan formasi.tidak ada lowongan formasi.
• HAL-HAL LAIN :
• MENINGGALKAN DALAM TUGAS :
• MENINGGAL DUNIA / HILANG :
114114
TERIMA KASIHTERIMA KASIHASSALAMU’ALAIKUM WR.WBASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
