REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Administrasi Negara terjadi karena perubahan

dan modernisasi Administrasi Negara (administrative change) tidak

berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan

keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana

untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek

reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/aspek

prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi

(aspek program), sehingga dapat diciptakan Administrasi

Negara yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan

nasional. Perkembangan Administrasi Negara merupakan hal

mendasar, karena harus sesuai dengan arah perkembangan

lingkungan global yang semakin kompetitif dalam seluruh

aspek, termasuk dalam tata kelola kepemerintahan. Peran

administrasi public harus sesuai dengan tuntunan zaman,

tuntutan masyarakat, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi

apabila organisasai ingin terus eksis dan survive. Hal

tersebut didukung dengan pendapat Lee dan Smonte (dalam

Effendi, 2000) Penerapan ide-ide baru atau kombinasi ide

guna meningkatkan sistem administrasi agar mampu

melaksanakan tujuan pembangunan nasional.

Salah satu bagian dari reformasi administrasi Negara

yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi

sesuatu yang sangat fundamental yang harus dilakukan oleh

2

Negara-negara yang sedang melakukan reformasi Administrasi

Negara. Sependapat dengan Prasojo dan Kurniawan (2008)

reformasi birokrasi (administrasi Negara) dan good governance

merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di

Indonesia. Memahasi tenatang cara reformasi birokrasi dapat

dilakukan dengan 5 cara yaitu, penataan kelembagaan,

penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia,

akuntabilitas dan pelayanan serta kualitas pelayanan.

Indonesia termasuk kedalam Negara yang sedang

menerapkan reformasi borokrasi dalam berbagai instansinya.

Otonomi daerah menjadi jalan bagi pemerintah daerah lebih

cepat untuk melakukan reformasi administrasi yang ada di

pemerintahaannya. Salah satu reformasi administrasi yang

dapat dilihat yaitu di pemerintah kabupaten Sragen.

Reformasi administrasi di Pemerintahan Kabupaten Sragen

cukup membawah hal positif dalam kemajuan daerahnya yang

menyumbang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK)

menjadi lebih meningkat dari tahun ketahun. Dengan anggaran

yang meningkat tersebut nantinya pemerintah akan lebih

banyak mengakomodasi apa yang diinginkan warganya.Hal

tersebut menjadikan Kabupaten Sragen menjadi Kabupaten

unggulan yang dijadikan percontoh bagi kabupaten yang lain.

Hal tersebut di perkuat dengan penelitian Prasojo dan

Kurniawan (2008) yang menyebutkan di Kab. Sragen terdapat

banyak program inovasi yang layak dicontoh oleh Daerah lain

2

di Indonesia. Sejumlah program tersebut dibagi dalam tiga

kelompok besar program yaitu program reformasi birokrasi,

pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat dan PNS.

Pemaparan diatas mendorong penulis untuk melakuakan

observasi di Pemerintahan Kabupaten Sragen tentang reformasi

administrasi yang dilakukannya. Melihat reformasi tersebut

akan ditinjau dengan prespektif reformasi birokrasi dengan

lima bagiannya yang sudah dijelaskan diatas. Makalah ini

berjudul “Bagaimanakah Reformasi Birokrasi di Badan Perijinan Terpadu

dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat

dilihat bahwa sebelum adanya reformasi adminisrasi sering

terjadi ketidak efektifan dan efeienan dalam proses

administrasi. Dengan adanya reformasi adminisrasi dimana

reformasi administrasi diharapkan pemerintahan kabupaten

Sragen, Jawa Tengah memperoleh suatu perubahan yang nantinya

dapat memperbaiki proses administrasi. Dengan mengadopsi

teori-teori reformasi birokrasi yang memfokuskan faktor-

faktor yang mempengaruhi reformasi administrasi di Kab.

Sragen yaitu pada faktor :

1. Penataan Kelembagaan,

2. Penataan Ketatalaksanaan,

3. Penataan Sumberdaya Manusia,

4. Akuntalitas dan

2

5. Pelayanan dan Kualitas Pelayanan

Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimanakah Reformasi Birokrasi di Badan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen Jawa Tengah”.

C. Tujuan

1. Menginterpretasikan dan mendiskripsikan pelaksanaan

Reformasi Administrasi di Pemerintahan Kab. Sragen di

lihat dari Teori rerormasi birokrasi yang dapat diketahui

dari penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan,

penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan

serta kualitas pelayanan.

2. Untuk memperbaiki proses adminisrasi Negara yang

dilakukan oleh Pemerintahaan Kab. Sragen Jawa Tengah.

3. Bahan masukan bagi Pemerintah Kab. Sragen dalam rangka

meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses

Administrasi Negara.

4. Mengkaji kajian teori tentang reformasi adminisrasi

Negara dalam upaya peningkatan kualitas administrasi

Negara di Pemerintahan Daerah.

D. Manfaat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa

manfaat diantaranya adalah:

1. Implikasi praktis.

2

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan

implikasi praktis dalam reformasi administrasi di

Pemerintahan Kab. Sragen khusunya bidang perijinan dan

Penanaman Modal.

2. Implikasi Teoritik.

Melalui penelitian ini diharapkan akan mempunyai

implikasi teoritis dalam kajian teori tentang Rerormasi

Administrasi Negara dalam upaya peningkatan pelayanan

pada masyarakat. Dari hasil penelitian ini dimanfaatkan

sebagai acuan / referensi bagi penelitian selanjutnya

yang berhubungan dengan Reformasi Administrasi Negara

khususnya pada Reformasi Birokrasi.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan studi

pustakaan, baik dari buku, jurnal-jurnal dan artikel

elektronik. Penulis juga menggunakan data dari observasi

langsung di Pemerintahan Kabupaten Sragen.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Reformasi Birokrasi

Reformasi merupakan proses upaya yang sistematis, terpadu

dan komprehensi yang ditujukan untuk merealisasikan tata

pemerintahan yang baik. Good Governance (tata kepemerintahan

yg baik) : system yang memungkinkan terjadinya mekanisme

2

penyelenggaraan pmerintahan Negara yang efektif dan efisien

dengan menjaga sinergi yang kontruktif di antara pemerintah,

sktor swasta dan masyarakat. Birokrasi, adalah : Organisasi yg

memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang

ditunjuk/diangkat, disertai aturan tentang kewenangan dan

tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus

diketahui oleh pemberi mandat. Pemberi mandat sektor swasta

adalah pemegang saham, sektor publik adalah rakyat.

Pejabat public yang mempunyai kekuasaan sering tidak

pro kepada rakyat dan bertindak sesuai kemaunnya sendiri.

Toaha (2003), menjelaskan bahwa struktur, norma, nilai dan

regulasi yang ada masih berorientasi pada pemenuhan

kepentingan penguasa daripada pemenuahan hal sipil warga

Negara. Prasojo dan Kurniawan (2008), mengartikan reformasi

birokrasi harus meliputi perubahan system politik dan hukum

secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya

birokrat, serta mindset dan komitmen pemerintahserta partai

politik.

Penjelasan diatas dapat member sebuat kesimpulan bahwa

reformasi Birokrasi, adalah : upaya pemerintah meningkatkan

kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas,

efisien dan akuntabilitas. Reformasi Birokrasi Berarti :

perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap, pola

tindak), perubahan penguasa menjadi pelayanan, mendahulukan

peranan dari wewenang, tidak berpikir hasil produksi tetapi

hasil akhir, perubahan manajemen kinerja, Pantau percontohan

2

reformasi biroks, mewujudkan pemerintahan yg bersih,

transparan dan profesional, bebas KKN, melalui :

1. Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan dapat dilihat dari indicator

sebagai berikut: stuktur organisasi ramping dan

flat(tidak banyak jenjang hierarchies dan struktur

organisasi lebih dominan pemegang jabatan professional

aatau fungsional daripada jabatan struktural). Penataan

kelembagaan dapat diterapkan melalui:

a) Aliansi : Mensinergikan seluruh actor pemerintah, dunia

usaha dan masyarakat dalam tim solid; Menyempurnakan

sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel,

berdsr prinsip good governance; Menyempurnakan struktur

jabatan negara dan jabatan negeri; Reposisi jabatan

struktural dan fungsional

b) Restrukturisasi : Merubah struktur yang dipandang tidak

sesuai dengan tuntutan zaman & tidak efektif dalam

memajukan organisasi

c) Reorientasi : Mendefinisikan kembali visi, misi, peran,

strategi, implementasi dan evaluasi kelembagaan

pemerintah; Menerapkan strategi organisasi, struktur

organisasi efektif, efisien, rasional dan proporsional;

Menerapkan prinsip organisasi a.l: pembagian tugas

d) Refungsionalisasi : Tindakan/upaya memfungsikan kembali

sesuatu yang sebelumnya tidak/belum berfungsi mengarah

2

pada penajaman profesionalisme organisasi dalam

mengemban visi

e) Revitalisasi : Upaya memberi tambahan energi kepada

organisasi agar dapat mengoptimalkan kinerja

organisasi. Revitalisasi berkaitan perumusan kembali

tugas, kewenangan, anggaran, penambahan/penggantian

instrumen pendukung dalam melaksanakan tugas.

2. Penataan Ketatalaksanaan

Menurut Majid, Marjilis (2010) Dalam sistem

ketetalaksanaan mencakup proses pedoman umum standar

operasi, mekanisme, tata kerja, hubungan kerja dan

prosedur pada tingkat perencanaan dan pembuatan

keputusan, pengorganisasian, pengelolaan, administrasi

umum, keuangan, perlengkapan, pemantauan dan evaluasi

kinerja organisasi serta melaksanakan koordinasi dan

pengelolaan kearsipan, kurporalisasi, efesiensi dan

tentang pengaturan budaya kerja, namun demikian saat ini

kondisi pelaksanaan ketatalaksanaan masih belum

mencerminkan penyelenggaraan penataan organisasi yang

efesien, efektif pada organisasi pemerintahan daerah saat

ini apalagi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan

perwujudan pemerintahan yang baik dipandang perlu untuk

melakukan penyederhanaan sistem, prosedur, metoda dan

tata kerja penyelenggara negara agar menjadi makin tertib

dan efektif.

2

Yang perlu diperhatikan dalam penataan ketatalaksanaan

yaitu: mekanisme/sistem kerja internal, Prosedur kerja,

hubungan kerja eksternal, perencanaan,

pelaksanaan,pemantauan, evaluasi dan pengendalian,

pengelolaan sarana dan prasarana kerja, otomatisasi

administrasi perkantoran, pemantauan teknologi informasi

(E-gov), pengelolaan kearsipan yang handal.

Tujuan dari pada pendayagunaan Ketatalaksanaan yaitu:

mewujudkan tata laksana yg ringkas/simpel, efektif,

efisien dan transparan, memberi pelayanan prima dan

pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan dalam Ketatelaksanaan: diarahkan pd perubahan

sistem manajemen dgn konsep manajemen modern agar cepat,

akurat, pendek jaraknya. Pemanfaatan teknologi modern di

lingkungan instansi pemerintah.

Kegiatan Pokok Ketatalaksanaan meliputi: menyempurnakan

sistem dan prosedur kerja efektif,ramping, fleksibel

berdasar prinsip kepemerintahan yg baik, menyempurnakan

SAN u/ menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses

desentralisasi, menyempurnakan tatalaksana dan hub kerja

antar lembaga di pusat dan antar pemerintah pusat,

provinsi dan kabupaten/kota, menciptakan sistem

administrasi pendukung dan kearsipan yg efektif dan

efisien.

Strategi Pendayagunaan Ketatalaksanaan; pemangkasan dan

eliminasi mekanisme sistem kerja, prosedur dan mekanisme

2

yg memberi peluang terjadinya praktek KKN, deregulasi dan

debirokratisasi sistem administrasi pemerintahan,

perumusan Standar, operating Procedures (SOP) adms

pemerintahan, penyusunan hub kerja eksternal/tata hub

kewenabgan antar lembaga, antar pemerintah pusat dan

daerah serta antar daerah , optimalisasi pemanfaatan

teknologi infs (E-Gov) dlm rangka modernisasi adms dan

manajemen pemerintahan, penataan pengelolaan arsip secara

bik dan benar, otomatisasi adms perkantoran, proses

pengadaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi

dan pengendalian, pengelolaan sarana dan prasarana kerja

sesuai ketentuan yg berlaku, implementasi akuntabilitas,

tranparansi dll serta merubah paradigma manajemen UP3

(Unit Pelaksana Pelayanan Pemerintah dr manajemen

birokratik ke manajemen wirausaha.

Kriteria Pemilihan Prioritas Program Pendayagunaan

Ketatalaksanaan : prosedur panjang, berbelit dan bertele-

tele, rawan/memberi peluang KKN dan percaloan,

mengganggu/menghambat kelancaran produksi dan arus

barang/jasa pemerintah , mengganggu kelancaran penerimaan

dan pengeluaran anggaran Negara, menghambat kelancaran

proses kerja aparatur/mengakibatkan ekonomi biaya tinggi,

memboroskan sumber daya dan waktu.

Inti dari penjelasan diats yaitu penataan

ketatalaksanaan merupakan Mekanisme, system dan prosedur

sederhana atau ringkas, simple, mudah dan akurat melalui

2

optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi serta memiliki kantor, sarana dan prasarana

kerja memadai. Keberhasilan Sistem Tatalaksana Memerlukan

Koordinasi yang meliputi: waktu, ruang,

interinstitusional, fungsional, structural, perencanaan,

masukan umpan balik.

3. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Agar bersih sesuai kebutuhan organisasi dari segi

kuantitas dan kualitas (professional, kompeten, beretika,

berkinerja tinggi dan sejahtera). Penataan SDA

dilaksanakan dgn memperhatikan : penerapan sistem merit

dlm manajemen kepegawaian, sistek diklat yg efektif,

standar dan peningkatan kinerja, pola karier jelas dan

terencana, standar kompetensi jabatan, klasifikasi

jabatan, tugas,fungsi dan beban tugas proporsional,

rekrutmen sesuai prosedur, penempatan pegawai sesuai

keahlian, renumerasi memada, perbaikan sistem informasi

manajemen kepegawaian.

Inti penataan sumberdaya Aparatur yaitu peneraoan

sistem merit dalam manajemen kepagawaian, perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi sistem, pendidikan dan latihan

yg efektif, standarisasi dan peningkatan kinerja, pola

karier yg jelas dan terencana.

4. Akuntabilitas

2

Kinerja berkualitas, efektif, efisien dan kondusif.

Akuntabilitas adalah kewajiban individu atau penguasa yg

dipercayakan u/ mengelola sumber daya publik dan ybs

dgnnya u/ dpt menjawab hal yg menyangkut

pertanggungjawaban fiskal, manajerian dan program

(deklarasi Tokyo). Pengertian Lebih Luas, akuntabilitas

pelayanan publik adalah pertanggungjawaban pegawai

pemerintah kepada publik yg menjadi konsumen

pelayanannya.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditempatkan sebelumnya, melalui suatu

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara priodik

(stanbury, 2003 dalam Mardiasmo 2006).

Wiranto (tanpa tahun) menambahkan bahwa akuntabilitas

itu sendiri dibagi menjadi tiga yaitu akuntabilitas

politik, akuntabilitas financial da akuntabilitas

administratif. Dalam hal ini terkait tentang reformasi

borokrasi di BPTPM sragen merupakan akuntabilitas

administasi. Yang mana akutalibitas administratif harus

diterapkan secar efektif.

Ciri akuntabilitas yang efektif antara lain yaitu

akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh, mencakup aspek

menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis

dan efisiensi, efektivitas dan prosedur, akuntabilitas

2

merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai

kinerja individu maupun unit organisasi, akuntabilitas

harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal

untuk menjamin keabsahan, akurasi, obyektivitas dan

ketepatan waktu penyampaian informasi, adanya penilaian

yang obyektif dan independen terhadap akuntabilitas

instansi, adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian

atas akuntabilitas.

5. Pelayanan dan Kualitas Pelayanan

Kegaiatan pelayanan merupakan perwijudan dan penjabaran

dari tugas dan fungsi pegawai pemerintah dalam rangak

penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahn dan

pembangunan. Dalam kasus diatas yang dimaksukan adalah

pelayanan umum yang merupakan suatu hak masyarakat di

Sragen. Menurut Mansur (2008) pelayanan umum timbul

karena ada kewajiban sebagai salah satu proses

penyelenggaraan kegiatan organisasi. Sejalan dengan

pendapat Mansur, Moenir, (2002) menjelaskan pelayanan

umum merupakan kegiatan yang dilakukan seorang atan

kelompok dengan faktor melalui system, prosedur dan

metode tertentu untuk memenuhi hak orang lain. Pelayanan

umum yang baik haruslah pelayanan yang prima.

Pelayanan prima adalah pelayanan (cepat, tepat, adil,

konsisten, transparan dan lain - lain) memuaskan

pelanggan dan mewujudkan good governance(kepemerintahan

yang baik). Pelayanan prima sendiri dapat dilihat dari

2

cepat, tepat, adil, konsisten, transparan dan lain –

lain. Kualitas pelayanan yang baik harus berdasarkan AUPB

diamana AUPB merupakan terjemahan dari good governance

(kepemerintahan yang baik) yang sudah dilegalkan.

Pelayanan berdasarkan AUPB yaitu Asas kepastian hukum,

asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat,

Asas motivasi untuk setiap keputusan, asas jangan

mencampuradukan kewenangan, asas permainan yang layak,

asas keadilan, asas menanggapi pengharapan yang wajar,

asas meniadakan akibat2 suatu keputusan yang batal, asas

perlindungan, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan

kepentingan umum.

Pelayanan prima tidak ada artinya jika pelayanan

tersebut tidak diukur kualitas pelayanannya. Untuk

mengukur kualitas pleyanan, maka perlu tahu difinisi

tentang kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan memiliki

beberapa definisi dan menurut Schiffman-Kanuk dalam

(Mansur) pengertian kualitas pelayanan dapat dipahami

melalui prilaku konsumen dalm mencari, membeli,

menggunakan dan mengevaluasi suatu produk pelayanan yang

diharapakan memuaskan kebutuhannya.

Dapat dikatakan bahwa suatu pelayan public yang efektif

harus lah pelayanan yang prima yang juga dapat diukur

kulaitasnya melalui konsumen dari pelayanan persebut

dalam hal ini yaitu masyarakat dan swasta.

2

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

Temuan lapangan merupakan hasil dari riset yang dilakukan

dengan pengambilan data melalui wawancara dan melihat

langsung buku profil BPTPM di Kab. Sragen Jawa Tengah. Data

yang diambil merupakan data valid dan resmi dari BPTPM Kab.

Sragen.

1. Profil BPTPM

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ditegaskan, bahwa tujuan pemberian

otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan

dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat,

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan

2

pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah

kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan

otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah

Kabupaten Sragen membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT)

dengan Keputusan Bupati Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 24

Mei 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Operasional

secara resmi dilaksanakan 1 Oktober 2002. Kebijakan ini

didukung sepenuhnya oleh legislatif melalui surat Ketua

DPRD Sragen Nomor 170/288/15/2002 tangggal 27 September

2002 perihal Persetujuan Operasional UPT Kabupaten

Sragen.

Keberadaan UPT, yang kemudian berubah tiga kali menjadi

Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), Badan Pelayanan Terpadu

(BPT) serta Badan Perjinan Terpadu Dan Penanaman Modal

(BPTPM) adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan

dibidang perijinan dengan prinsip dapat dipercaya, mudah,

murah, cepat dan transparan melalui satu pintu (one stop

service). Artinya, segala urusan yang berkaitan dengan ijin–

ijin yang semula tersebar dibeberapa unit kerja dapat

diselesaikan di UPT yang memberikan informasi kepada

masyarakat secara jelas tentang target waktu yang pasti,

prosedur yang jelas dan biaya yang transparan.

2. Reformasi Birokrasi

2

a. Penataan kelembagaan

Struktur orgs ramping & flat (tdk byk jenjang

hierarkis & struktur orgs lebih dominan pemegang

jabatan profesional/fungsional drpd jabatan struktural)

Berkaitan dengan indicator diatas adapun susunan

organisasi BPTPM sebagai berikut:

a. Kepala

b. Sekretariat

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan

1) Sub Bidang Pelayanan KTP, KK, dan Akte Capil

2) Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penanganan

Pengaduan

d. Bidang Perijinan Jasa Usaha

1) Sub Bidang Perijinan Indakop dan Reklame

2) SubBidangPerijinan Pertanian, Perhubungan,

Pariwisata,SIUJK dan K3

e. Bidang Perijinan Tertentu

1) Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO

2) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan

2

Gambar 3.2Struktur Organisasi BPTPM

Sumber : BPTPM Kabupaten Sragen Tahun 2011

b. Penataan Ketatalaksanaan

PEMOHON

PEMERIKSAAN BERKAS

PEMERIKSAAN LAPANGAN

PROSES

PEMBAYARAN

PENYERAHAN

2

Mekanisme, sistem dan prosedur sederhana/ringkas,

simpel, mudah dan akurat melalui optimalisasi

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta

memiliki kantor, sarana dan prasarana kerja memadai.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun

2002 tentang Pedoman Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan

Terpadu Kabupaten Sragen dan Keputusan Bupati Nomor 22a

Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Dibidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan

Terpadu Kabupaten Sragen, bahwa dalam rangka untuk

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya

dibidang perizinan dan mewujudkan One Stop Service

(OSS).

Dalam Pelayanan Perijinan mekanisme/bagan alir

pelayanan perizinan dibuat sesederhana mungkin,

sehingga masyarakat dengan cepat bisa memahami dalam

mengurus perijinan yang dibutuhkan. Proses perizinan di

BPTPM Kabupaten Sragen dirancang untuk dapat

menghindari berbagai kemungkinan penyimpangan

2

Gambar 3.2Mekanisme Pelayanan Perijinan


Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten Sragen telah menerapkan dan mengembangkan

teknologi informasi yang menjadi trend setter bagi

Kabupaten dan Kota lainnya di wilayah Indonesia dengan

pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perijinan serta

membangun jaringan komunikasi dan informasi lintas

sektoral sehingga penyelesaian perijinan dapat berjalan

lancar, efektif dan efisien.

Dalam pengembangan teknologi informasi Badan

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen

telah membuat dan mengembangkan sistem informasi

yang memudahkan para customer, pengusaha maupun

masyarakat yang ingin mengakses BPTPM.

Diantaranyatrackingdokumen via internet, touch screen

information, CCTV online, video conference, hotspot

area,call centre, geografic information system dan lain

lain.

2

c. Penataan Sumberdaya Manusia

Agar bersih sesuai kebutuhan orgs dari segi

kuantitas dan kualitas (profesional, kompeten,

beretika, berkinerja tinggi dan sejahtera).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima

kepada masyarakat, dan untuk mewujudkan One Stop

service (OSS), maka sumber daya manusia yang

ditugaskan sebagai tenaga pelaksana di Badan Perijinan

Terpadu harus betul-betul handal. Oleh karena itu,

dilakukan on the job training dan pelatihan-pelatihan

yang ber kesinambungan. Disamping sarana dan prasarana

kantor yang memadai, hal ini dimaksudkan sebagai

Empowering / Pemberdayaan Aparatur. Beberapa kegiatan

On the Job Training dan pelatihan-pelatihan tersebut

antara lain:

1. On The Job Training / Magang

Agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat

dengan baik, maka beberapa pegawai pada awal

terbentuknya UPT ditugaskan untuk magang di KPT

Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali selama 1 minggu

pada tahun 2002. Dengan program ini diharapkan

pegawai-pagawai tersebut sudah mempunyai pengalaman

dan bekal yang memadai.

2. Diklat Komputer.

Sejak tanggal 6 Januari 2003 telah dilaksanakan

diklat komputer dengan mengundang instruktur untuk

2

melatih tenaga pelaksana di KPT saat itu. Waktunya

setiap hari Senin hingga Kamis setelah jam 13.00,

karena diasumsikan setelah jam tersebut pelayanan

sudah relatif berkurang. Materi yang diajarkan

meliputi:

a) Program Microsoft Word

b) Program Microsoft Excel

c) Program Microsoft Access.

Dalam waktu 3 bulan telah berhasil dilatih 20

orang operator yang terampil komputer, dan beberapa

orang terus dikembangkan untuk dapat menjalankan

program-program aplikasi terbaru yang mempunyai nilai

lebih, misalnya: Powerpoint, Corel, Photoshop, arsip

dalam bentuk CD, moving movie, pelayanan dengan

internet.

3. Training for Sucsess.

Hal ini diharapkan Untuk bisa tampil prima dalam

melayani customer/pelanggan, dilakukan training

terhadap SDM pelaksana dengan mengundang instruktur

dari bagian pengembangan Sumber Daya Manusia

perusahaan swasta.Materi pelatihan meliputi :

a) Bagaimana caranya agar tampil rapi, sopan dan

santun dalam menghadapi dalam melayani customer.

b) Bagaimana caranya harus selalu ceria, yakin dan

meyakinkan dalam menyambut dan melayani customer.

2

c) Bagaimana harus mampu memperhatikan sikap tubuh

dan bertindak setenang mungkin saat melayani

customer, serta teknik-teknik menghadapi customer.

Dengan prinsip “hari ini lebih baik dari kemarin”, SDM

terus dikembangkan. Tahun 2004 diadakan pelatihan

ESQ dan sistem manajemen mutu dari konsultan yang

ditunjuk oleh Sucofindo, hal ini sebagai syarat

mendapat ISO 9001 –2000.Tahun 2005 dilakukan

pelatihan oleh psycholog profesional(Direktor

pengembangan SDM perusahaan swasta) untuk

pengembangan kepribadian.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal

kepada masyarakat maka diperlukan personil yang

memadai. Saat ini jumlah pegawai BPTPM Sragen ada39

orang, untuk melayani 72 jenis layanan. Mereka

direkrut dari berbagai Satuan Kerja berdasarkan

kompetensi pada bidangnya masing-masing, melalui

penilaian terhadap kinerja dan PDLTnya, sehingga

telah berpengalaman dan ahli dibidang pelayanan yang

akan ditangani.

d. Akuntabilitas

Kinerja berkualitas, efektif, efisien dan

kondusif. Akuntabilitas tidak lain yaitu tentang suatu

pertanggungjawaban yang ada dalam suatu organisasi.

Maksud dari bertangung jawab disini yaitu apabila

suatu organisasi dibentuk dengan tujuan pelayanan

2

perijinan dan penanaman modal dalam hal ini yaitu

BPTPM, organisasi tersebut harus benar-benar melayani

secara totalitas dan sesuai denga aturan yang berlaku.

Ada bentuk akuntabilitasyang diterapkan di BPTPM

antara alain:

1. Paradigma Pelayanan

Dalam era reformasi dan keterbukaan serta

menghadapi pasar bebas, telah terjadi kompetisi

sangat ketat dalam bidang usaha dan investasi. Untuk

itu birokrasi dituntut mampu melaksanakan deregulasi

dan debirokratisasi dalam melayani masyarakat. Para

birokrat yang masih mengedepankan pikiran dan

perilaku “Kenapa harus capek-capek, begini aja toh dapat gaji

juga, atau kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah“,harus

diakhiri dan dibuang jauh-jauh, mengingat para

birokrat digaji untuk melayani dan bukan untuk

dilayani. Untuk itu BPTPM Kabupaten Sragen telah

berupaya mengubah paradigma lama “dilayani“ ke paradigma

baru yaitu“melayani dengan tulus dan ikhlas” dan kini

berubah menjadi “ satu hati dalam melayani “.

Dalam paradigma baru tersebut mengandung makna:

a) Menempatkan customer menjadi orang terpenting yang

harus dilayani, sebab karena merekalah kami

bekerja dan mendapat gaji.

2

b) Kami tidak merasa berjasa dengan melayaninya,

justru kami berterima kasih telah mendapat

kesempatan untuk melayaninya.

Paradigma ini akan menjadi tata nilai baru dan

budaya kerja baru.

2. Pemantauan Kepuasan Pelanggan

Untuk mengetahui keberhasilan dalam melayani

masyarakat, dilakukan evaluasi melalui survey

kepuasan pelanggan setiap 6 bulan sekali. Survey

pertama dilakukan pada bulan April 2003, menggunakan

Indeks Kepuasan Pelanggan sesuai SK MENPAN No.

KEP. 25/M.PAN/2/2004. Respondennya adalah pelanggan

yang sedang mencari ijin maupun dokumen lain yang

dilayani di BPTPM sebanyak 150 responden. Hasil

survey terakhir secara garis besar dapat dilihat

pada tabel berikut :

No. Keterangan Jumlahnilai

NilaiKonversi Kategori

1KemudahanProsedurPelayanan

3,35 83,75 Sangatbaik

2 KelengkapanInformasi 3,45 86,25 Sangat

baik

3 Pelayanan DanPenjelsan 3,37 84,25 Sangat

baik

4 Kedisiplinan 3,25 81,25 Sangat

2

Petugas baik

5 PertanggungJawaban Petugas 3,33 83,25 Sangat

baik

6 KemampuanPetugas 3,42 85,50 Sangat

baik

7 Kecepatan WaktuPelayanan 3,30 82,50 Sangat

baik

8 KedisiplinanDalam Antrian 3,41 85,25 Sangat

baik

9 Kesopanan DanKeramahan 3,32 83,00 Sangat

baik

10 Kewajaran Biaya 3,48 87,00 Baik

11 Kesesuaian Biaya 3,39 84,75 Baik

12 Ketepatan WaktuPelayanan 3,39 84,75 Sangat

baik

13 KenyamananLingkungan BPTPM 3,49 87,25 Sangat

baik

14 KeamananPelayanan BPTPM 3,55 88,75 Sangat

baik

Tabel 3.1Hasil Suurvei Kepuasan Pelangggan


Keterangan :

1) Jumlah responden 150 orang

2) Survey dilaksanakan 6 bulan sekali

3) IKM 84,3 (sangat memuaskan)

3. Penanganan Pengaduan

Untuk memberikan peluang bagi masyarakat

menyampaikan keluhan agar mendapat perbaikan

pelayanan, BPTPM Sragen menerima pengaduan dari

2

masyarakat. Berbagai pengaduan dan keluhan

masyarakat ditangani secara efektif oleh petugas

khusus di Kabid Pelayanan Umum dan Pengaduan.

Dalam penanganan pengaduan/keluhan diharapkan

dapat memberikan peluang untuk mengubah seorang

pelanggan yang kurang puas menjadi pelanggan abadi.

Untuk itu ada 4 aspek yang diperhatikan yaitu :

a) Empati pelanggan yang kurang berkenan;

b) Kecepatan dalam penanganan pengaduan/ keluhan;

c) Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan

pengaduan/ keluhan;

d) Akses terhadap komunikasi dan informasi.

e. Pelayanan dan Kualitas Pelayanan

Dimaksudkan pelayanan prima (cepat, tepat, adil,

konsisten, transparan dll), memuaskan pelanggan dan

mewujudkan good governance (kepemerintahan yg baik).

Dalam hal ini pelayanan yang adadi BPTPM ada

duayaitu pelayanan perijinan dan penanaman modal.

1. Pelayanan Investasi

Kemudahan pelayanan investasi yaitu Kami memberikan

insentif untuk berinvestasi antara lain :

a) Pelayanan perijinan yang prima.

b) Pelayanan SIUP dan TDP gratis.

c) Kondisi sosial ekonomi masyarakat kondusif.

d) Biaya hidup yang terjangkau.

2

e) Harga tanah yang menarik.

f) Jalan dan jembatan yang memadai.

g) Dukungan lembaga keuangan yang baik.

h) Masyarakat ramah terhadap investor.

2. Pelayanan Perijinan

Jenis layanan yang ditugaskan kepada BPTPM terdiri

dari Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non

Perizinan. Jenis-jenis pelayanan selengkapnya dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

a) Pelayanan perizinan

1. Pendaftaran Penanaman Modal 2 hari kerja

2. Izin Prinsip Penanaman Modal 3 hari kerja

3. Izin Prinsip Perluasan

Penanaman Modal

3 hari kerja

4. Izin Prinsip Perubahan

Penanaman Modal

5 hari kerja

5. Ijin Usaha Penanaman Modal 7 hari kerja

6. Izin Usaha Perluasan Modal 3 hari kerja

7. Izin Usaha Perubahan Penanaman

Modal

5 hari kerja

8. Izin Usaha Penggabungan

Penanaman Modal (Merger)

5 hari kerja

9. Izin Prinsip 10 hari

kerja

2

10. Izin Lokasi

11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10 hari kerja

12. Izin Gangguan & Izin Tempat

Usaha (HO/ ITU)

6 hari kerja

13. Surat Ijin Usaha Perdagangan

(SIUP)

3 hari kerja

14. Izin Usaha Industri (IUI) 5 hari kerja

15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 hari kerja

16. Tanda Daftar Industri (TDI) 3 hari kerja

17. Tanda Daftar Gudang (TDG) 5 hari kerja

18. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan

Umum

6 hari kerja

19. Izin Usaha Rumah Makan 5 hari kerja

20. Izin Usaha Salon Kecantikan 4 hari kerja

21. Izin Usaha Hotel 10 hari kerja

22. Biro/ Agen Perjalanan Wisata 8 hari kerja

23. Izin Pondok Wisata 8 hari kerja

24. Izin Penutupan Jalan 2 hari kerja

25. Pajak Reklame 1 hari kerja

26. Izin Usaha Huller 6 hari kerja

27. Rekomendasi Pendirian Lembaga 5 hari kerja

2

Pendidikan

28. Perizinan Penggunaan Ketel Uap,

Minyak Untuk Setiap Ketel

6 hari kerja

29. Perizinan Penggunaan Bejana

Uap/Pemanas Air atau

Ekonomiser yang Berdiri

Sendiri/Penguapan

6 hari kerja

30. Perzinan Penggunaan Bejana

Tekan

6 hari kerja

31. Perzinan Botol Baja 6 hari kerja

32. Perijinan Penggunaan Pesawat

Angkat dan Angkut

6 hari kerja.

33. Perizinan Penggunaan Pesawat

Tenaga dan Produksi

6 hari kerja

34. Perizinan Penggunaan Instalasi

Kebakaran

6 hari kerja


Listrik

6 hari kerja


Penyalur Petir

6 hari kerja

37. Izin Trayek Tetap 6 hari kerja

38. Izin Usaha Angkutan 6 hari kerja

39. Izin Kursus 5 hari kerja

40. Izin Usaha Peternakan 12 hari kerja

2

41. Izin Pemotongan Hewan 12 hari kerja

42. Izin Pendirian Keramba Apung 12 hari kerja

43. Izin Usaha Jasa Kontruksi 12 hari kerja

44. Ijin Praktek Dokter Spesialis 5 hari kerja

45. Izin Praktek Dokter Umum 5 hari kerja

46. Izin Praktek Dokter Gigi 5 hari kerja

47. Izin Praktek Bidan 5 hari kerja

48. Izin Praktek Perawat 5 hari kerja

49. Izin Praktek Perawat Gigi 5 hari kerja

50. Izin Praktek Asisten Apoteker 5 hari kerja

51. Izin Praktek Fisioterapi 5 hari kerja

52. Izin Praktek Refraksionis

Optisien

5 hari kerja

53. Izin Praktek Apoteker 5 hari kerja

54. Izin Praktek Bersama Dokter

Spesialis

12 hari kerja


Umum

12 hari kerja


Gigi

12 hari kerja

2

57. Izin Operasional Rumah Sakit

(RS)

12 hari kerja

58. Izin Pendirian Rumah Bersalin 12 hari kerja

59. Izin Pendirian Klinik

Pengobatan

12 hari kerja

60. Izin Pendirian Laboratorium

Kesehatan

12 hari kerja

61. Izin Pendirian Apotek 12 hari kerja

62. Izin Pendirian Optik 12 hari kerja

63. Izin Pendirian Toko Obat 12 hari kerja

64. Izin Produksi Makanan dan

Minuman

12 hari kerja

65. Izin Pengobatan Tradisional 12 hari kerja

66. Izin Pendirian Klinik

Kecantikan

12 hari kerja

67. Izin Depot Air Minum Isi Ulang 12 hari kerja

68. Izin Laik Hygiene Restoran /

Rumah Makan

12 hari kerja

69. Izin Laik Hygiene Jasa Bogab/

Katering

12 hari kerja

70. Izin Operasional Unit Tranfusi

Darah

12 hari kerja

Tabel 3.2

2

Jenis Peerijinan dan Wakt PenyelesaiannyaSumber : BPTPM Kabupaten Sragen Tahun 2011

Dalam BPT pelayanan juga mengedepankan penampilan dan lebih

fleksiebel. Diaman seragan yang dikenakan oleh pegawai BPT setiap

harinya berbeda agar terkesan yidak selalu formal. Seperti pada

gambar berikut ini :

Senin Selasa Rabu

2

Kamis Jum’at Sabtu

B. Pembahasan

Pembahasan tentang temuan yang ada di BPTPM akan

dianalisis dengan teori reformasi birokrasi. Dalam hal ini

dapat ditinjau dari 5 bagian yaitu penataan kelembagaan,

penataan ketatalaksanaan, penataan sumberdaya manusia,

akuntalibitas serta pelayanan dan kualitas pelayanan.

1) Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan di BPTPM sudah cukup baik. Hal

tersebut dapat dilihat dari dari struktur organisasi yang

2

ramping. Sebuah badan dengan pengurusan semua jenis

perijinan dan penanaman modal hanya membutuhkan 17 orang

dengan jabatan Strukturan. Dimana BPTPM dipimpin oleh

seorang kepala yang membawahi 4 bidang, setiap bidangnya

membawahi dua sub bidang. Garis koordinasi berikutnya

yaitu skertariat yang membawahi 3 sub bagaian. Dari Saat jumlah pegawai BPTPM Sragen ada 39 orang. 17

orang pemegang jabatan structural dan sisanya yaitu 21

pemegang jabatan fungsional. Hal ini sesuai dengan prinsip

penataan kelembagaan bahwa pemegang jabatan fungsional harus

lebih banayak dari jabatan strukturul, karena dengan lebih

banyak jabatan fungsional diharapkan organisasi akan lebih

mudah dalam melakukan koordinasi dan efisien serta efektif.

BPTPM yang jumlah pegawai yang cukup minimal mampu

mengurusi 72 jenis perijinan yang ada di Kab. Sragen. Hal

ini cukup efisien, karena kerampingan struktur organisasi

ternyata tetap mampu untuk memaksimalkan pelayanan kepada

masyarakat.

2) Penataan Ketatalaksanaan

Penataan ketatalaksanaan menjelaskan tentang tata cara

suatu pelaksanaan pelayanan. Dalam hal ini yaitu

pelayanan perijinan yang dilakukan oleh BPTPM. Pelayanan

perijinan yang dilakuka oleh BPTPM sangat sederhana

mekanismenya. Pelayanan ini ini juga sangat mudah karena

cukup datang ke satu tempat dan 1 pintu sudah dapat

diselesaikan semua, tanpa harus pergi ketempat lainnya.

2

Mekanisme pelayanan tersebut yaitu suatu pemohon ijin

menyerahkan syarat-syarat ijin kepada petugas BPTPM,

kemudian melakukan pembayaran ditempat itu juga, kemudian

dilakuan proses, setelah proses selesai barulah dilakukan

tinjauan lapangan dan tinjauan berkas.

Penataan ketatalaksanaan juga memfokuskan bahsannya

pada hal-hal yang mendukung tata laksana tersebut. Salah

satunya yang mempunyai pengaruh penting yaitu dukungan

teknologi dan komunikasi. Pada BPTPM banayak teknologi

yang digunakan untuk membantu pelayanan perijinan kepada

masyarakat. Diantaranyatrackingdokumen via internet, touch

screen information, CCTV online, video conference,

hotspot area,call centre, geografic information system

dan lain lain. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan

bahwa BPTPM Sragen sudah cukup bagus dalam melakukan

tatalaksana pelayanan perijinan dan penanaman modal.

3) Penataan Sumberdaya Manusia

Penataan sumberdaya manusia merupakan langkah yang

cukup strategis dalam meningkatan kinerja para pegawai

dalam melayani pelanggan. Terkait penataan Sumberdaya

Manusia yang dilakukan oleh BPTPM sragen sudah cukup

bagus dan tepat. Dapat dilihat untuk membentuk proses

mental dan kejiwaan yang bagus dalam melayani masyarakat

BPTPM Sragen mempunyai program Training for Sucsess.

Hal ini diharapkan Untuk bisa tampil prima dalam melayani

2

customer/pelanggan, dilakukan training terhadap SDM

pelaksana dengan mengundang instruktur dari bagian

pengembangan Sumber Daya Manusia perusahaan swasta.

Tidak hanya itu saja dilklat-diklat dan magang juga

dilakukan oleh BPTPM. Agar dapat memberi pelayanan kepada

masyarakat dengan baik, maka beberapa pegawai pada awal

terbentuknya UPT ditugaskan untuk magang di KPT Kabupaten

Gianyar, Propinsi Bali selama 1 minggu pada tahun 2002.

Dengan program ini diharapkan pegawai-pagawai tersebut

sudah mempunyai pengalaman dan bekal yang memadai. Diklat

Komputer dilakukan sejak tanggal 6 Januari 2003 telah

dilaksanakan diklat komputer dengan mengundang instruktur

untuk melatih tenaga pelaksana di KPT saat itu. Waktunya

setiap hari Senin hingga Kamis setelah jam 13.00, karena

diasumsikan setelah jam tersebut pelayanan sudah relatif

berkurang. Materi yang diajarkan meliputi: program

Microsoft Word, program Microsoft Excel, program

Microsoft Access.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas selalu menjadi bahasan yang tidak

terlepaskan jika berbicara tentang reformasi birokrasi.

Akuntabilitas lebih memfokuskan bahsannya kepada

pertanggung jawaban BPTPM dalam pelayanan kepada public.

Dengan pertanggung jwaban yang kuat akan memberi

2

kontribusi kepada pelayanan yang efisien dan efisien

serta kondusif karena kepercyaan terlah tercipta anatara

masyarakat dan BPTPM.

Pelayanan di BPTPM Kab. Sragen cukup bertanggung jawab,

hal ini dapat dilihat dari paradigma lama “Kenapa harus

capek-capek, begini aja toh dapat gaji juga, atau kalau bisa dipersulit

kenapa harus dipermudah“,harus diakhiri dan dibuang jauh-

jauh, mengingat para birokrat digaji untuk melayani dan

bukan untuk dilayani. Untuk itu BPTPM Kabupaten Sragen

telah berupaya mengubah paradigma lama “dilayani“ ke

paradigma baru yaitu“melayani dengan tulus dan ikhlas” dan kini

berubah menjadi “ satu hati dalam melayani “. Dalam paradigma

baru tersebut mengandung makna: menempatkan customer

menjadi orang terpenting yang harus dilayani, sebab

karena merekalah kami bekerja dan mendapat gaji, kami

tidak merasa berjasa dengan melayaninya, justru kami

berterima kasih telah mendapat kesempatan untuk

melayaninya. Paradigma ini akan menjadi tata nilai baru

dan budaya kerja baru. Tidak hanya paradigma yang dirubah

pertanggung jawaban BPTPM dapat juga dilihat dengan

adanya layanan pengaduan yang cukup terbuka dalam

menanpung segala keluhan dan kritik serta saran dari

masyarakat.

Komitmen BPTPM Sragen dalam memenuhi aspek

akuntabilitas dalam pelayanannya dibuktikan dengan

dimasukkannya KEPMENPAN No.KEP/26/M.PAN/2004 Tentang

2

Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sebagai acuan untuk

pelayanan perijinan dan penanaman modal yang dilakukan

oleh BPTPM Kab. Sragen. Ditambah dengan survey kepuasan

pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk

mengetahui kekurangan-kekurangan atau pandangan

masyarakat tentang pelayanan yang telah dilakukan BPTPM.

Kegiatan ini cukup membuktikan bahwa komitmen besar dari

BPTPM bertanggung jawab untuk benar-benar menjadi

pelayanan masyarakat.

5) Pelayanan dan Kualitas pelayanan

Pelayanan dan kulaitas pelayanan yang ideal ditunjukan

dengan pelayanan prima (cepat, tepat, adil, konsisten,

transparan dan lain - lain), memuaskan pelanggan

danmewujudkan good governance (tata pemerintahan yang

baik). Pelayanan prima sendiri dapat dilihat dari cepat,

tepat, adil, konsisten, transparan dan lain – lain.

Kualitas pelayanan yang baik harus berdasarkan AUPB

diamana AUPB merupakan terjemahan dari good governance

(kepemerintahan yang baik) yang sudah dilegalkan.

Pelayanan yanga ada di BPTPM sebagai badan terpadu

pasti mempunyai banyak tugas yang kompleks. Pelayanan

yang kompleks ini diselesaikan denga pelayanan terpadu 1

pintu. Dimana pelayanan perijinan dan penanaman modal

2

(invertasi) diselesaiakan dalam satu tempat dan 1 pintu

tersebut di Kantor BPTPM.

Pelayanan Investasi member kemudahan yaitu memberikan

insentif untuk berinvestasi antara lain :

i) Pelayanan perijinan yang prima.

j) Pelayanan SIUP dan TDP gratis.

k) Kondisi sosial ekonomi masyarakat kondusif.

l) Biaya hidup yang terjangkau.

m) Harga tanah yang menarik.

n) Jalan dan jembatan yang memadai.

o) Dukungan lembaga keuangan yang baik.

p) Masyarakat ramah terhadap investor.

Kemudahan dan insentif-insentif seperti diatas akan

menarik para investor untuk menanam modalnya. Tidak hanya

cepat, tpat dan murah, tetapi kemudah serta keringanan

untuk melakukan pengurusan sangat diperhatiakan di BPTPM.

Pelayanan untuk mewujudkan One Stop service (OSS) juga

diterapkan oleh BPTPM. Kepastian dalam waktu pemberian

pelayanan juga diterapkan di BPTPM Sragen, contohnya

dalam pelayanan perijinan seperti ijin praktek bersama

dokter gigi memerlukan 12 hari kerja untuk pengurusan

ijinya. Penjelasan diatas cukup menggambarkan bahwa BPTPM

sudah menggunkan pelayanan prima dengan tetap mengacu ke

Good Governance dalam prakteknya, ditambas dengan cirri

khas pegawai BPTPM dalam berbusana setiap hari mempunyai

busana tersendiri (warna).

2

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Reformasi administrasi Negara merupakan sesuatu yang

wajib dijalankan di seluruh Negara. Iklim globalisasi yang

menimbulkan karakter social yang mempunyai mobilitas tinggi

membuat suatu pemerintahan dapat pekah dengan apa yang

dibutuhkan rakyat kepada Negara. Dengan reformasi

administrasi Negara diharapkan tantangan tersebut akan mampu

dijawab. Reformasi aparatur Negara, reformasi birokrasi

merupakan bagaian dalam reformasi administrasi Negara .

Reformasi birokrasi meruapakan salah satu bagian yang

paling penting yang harus disorot. Birokrasi sebagai wadah

atau temapat untuk melakukan kegiatan administrasi dalam

suatu Negara dengan tujuan melayani masyarakat meruapakan

tempat sentral yang harus bertanggung jawab dalam pemenuhan

kebutuhan masyarakat yang dimonopoli oleh Negara. Dalam

reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan penataan

kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya

manusia, akuntabilitas serta pelayanan dan kualitas

pelayanan. Dari setiap cara tersebut memunyai indicator

masing-masing untuk mengukur apakah suatu instansi

pemerintahan sudah melaksanakan reformasi birikrasi dengan

baik.

2

BPTPM Kab. Sragen Jawa Tengah merupakan salah satu

instansi pemerintah yang telah melakukan reformasi

birokrasi. Dari hasil riset tanggal 10 April 2012, ditemukan

bahwa BPTPM yang merukan Badan pelayanan terpadu dalam

bidang perijinan dan penanaman modal telah melakukan

reformasi birokrasi dengan cukup baik. Hal tersebut ditandai

dengan hasil analisis temuan yang ada di BPTPM Sragen

kemudian dianalisis dengan 5 cara dalam reformasi birokrasi

yang didalam setiap cara tersebut mempunyai indicator untuk

mengukur temuan yang ada di BPTPM Kab. Sragen.

B. Saran

Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami setelah

mengetahui hasil temuan dan dilakukan analisis :

1. Pemanfaatkan E-government dalam BPTPM harus ditingkatkan,

tidak hanya formulir dan informasi lolos tidaknya iji

tetapi cara pengurusan atau transfer data online dan

pembayaran online perlu dilakukan untuk lebih mempermudah

masyarakat.

2. Hendaknya pelayanan terpadu yang ada di BPTPM Sragen

menjadi acuan oleh Pemkab. Sragen dalam memberikan

pelayanan terpadu di bidang lain.

2

DAFTAR PUSTAKA

Buku Profil BPTPM Kabupaten Sragen Jawa Tengah Tahun 2011

Effendi, Sofian. 2000. Reformasi Administrasi Negara. (online).

(sofian.staff.ugm.ac.id; diakses tanggal 8 Mei 2012)

2

Majid, Marjilis. 2010. Ketatalaksanaan Dalam Reformasi Perangkat

Daerah. (online). (http://www.sumbarprov.go.id; diakses

tanggal 7 Mei 2012).

Mansur, T. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik

Pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe. (online). (

eprints.ums.ac.id: diakses tanggal 8 Mei 2012).

Moenir, H.A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta:

Bumi Aksara

Prasojo, Eko dan Kurniawan, Teguh. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good

Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia.

(online). (staff.ui.ac.id; diakses tanggal 7 Mei 2012).

Thoha. Miftah. 2003. “Reformasi Birokrasi Pemrintahan”, makalah,

disampaikan dalam Semianar.

Website resmi Kabupaten Sragen (www.sragen kab.go.id)

Website resmi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM)

(www.bptpm.go.id)

Wiranto, tatag. Tanpa tahun. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam

Pelayanan Publik www.bappenas.go.id; diakses tanggal 8 Mei

2012).

http://www.bappenas.go.id/

http://www.bptpm.go.id/

http://www.sumbarprov.go.id/

2

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bpk. Erwan, Kepala. Sub Bidang Informasi, Dokumentasi

dan Penanganan Pengaduan

2

Gambar Kantor BPTPM

Documents

REFORMASI ADMINISTRASI NEGARA