FUNGSI PERENCANAAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI

KANTOR UPTD PENERANGAN JALAN UMUM DINAS LINGKUNGAN

HIDUP KABUPATEN GARUT

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu syarat jalan umum yang baik adalah

cukup penerangan pada saat digunakan pada kondisi gelap

atau malam hari.Dengan penerangan yang baik, jalan umum

dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh masyarakat.

Pada dasarnya fasilitas lampu penerangan jalan umum

disediakan oleh pemerintah daerah dari APBD yang salah

satunya bersumber dari pendapatan pajak penerangan

jalan.

Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu

infrastruktur vital bagi kehidupan masyarakat kabupaten

Garut di malam hari sehimgga diharapkan dengan

pemasangan PJU akan meningkatkan kenyamanan pengendara

di jalan umum serta meningkatkan keamanan lingkungan

dan menekan angka kriminalitas di jalan raya.

Kemudian tak kalah pentingnya adalah

dengan pemasangan PJU juga berfungsi sebagai salah satu

aspek penambah keindahan dan estetika pada wilayah

kabupaten Garut. Hal ini dapat kita lihat bagaimana

Kota kota besar pada suatu negara memanfaatkan

perkembangan teknologi penerangan untuk meningkatkan

keindahan Kota serta meningkatkan penggunaan lampu

penerangan yang berorientasi pada lampu hemat energi.

Ketersediaan fasilitas penerangan jalan yang

memadai perlu didukung peran serta pemerintah secara

aktif. Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan,

pengawasan dan pengevaluasian pengadaan penerangan

jalan umum harus benar-benar diperhatikan. Apabila

memang perlu segera ditetapkan standardisasi pemasangan

penerangan jalan umum yang harus diberlakukan dan

ditegakkan. Hal ini dapat dituangkan dalam Peraturan

Daerah yang jelas dan terperinci. Disampaikan kepada

seluruh elemen masyarakat dan tegak diberlakukan.

Pemerintah sebagai aparat resmi dan sekaligus

katalisator perubahan peningkatan pelayanan publik

diharapkan dapat menjalankan fungsinya.

Di Kabupaten Garut pelaksana tugas pelayanan

penerangan jalan umum diemban oleh UPTD Penerangan

Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. UPTD

Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan

serta mengevaluasi di bidang penataan penerangan jalan

umum, bidang pemasangan penerangan jalan umum dan

bidang pemeliharaan penerangan jalan umum. Untuk

melaksanakan tugas UPTD Penerangan Jalan Umum mempunyai

fungsi :

1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidangpenataan penerangan jalan umum, bidang pemasanganpenerangan jalan umum dan bidang pemeliharaanpenerangan jalan umum;

2. penyusunan rencana program dan rencana kerjaanggaran di bidang penataan penerangan jalan umum,bidang pemasangan penerangan jalan umum dan bidangpemeliharaan penerangan jalan umum;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidangpenataan penerangan jalan umum, bidang pemasanganpenerangan jalan umum dan bidang pemeliharaanpenerangan jalan umum;

4. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan peneranganjalan umum;

5. Pelaksanaan penataan, pemasangan, pemeliharaanpenerangan jalan umum;

6. Pelaksanaan koordinasi penataan, pemasangan,pemeliharaan penerangan jalan umum;

7. Pelaksanaan penyelenggaraan kajian teknispemberian perijinan dan/atau rekomendasi dibidangpenerangan jalan umum;

8. Pemberian bantuan teknis terhadap pemeliharaaninstalasi listrik gedung/ kantor milik pemerintah;

9. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidangpenataan penerangan jalan umum, bidang pemasanganpenerangan jalan umum dan bidang pemeliharaanpenerangan jalan umum;

10. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasandan pengendalian di bidang penataan peneranganjalan umum, bidang pemasangan penerangan jalanumum dan bidang pemeliharaan penerangan jalanumum;

11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi danpelaporan di bidang penataan penerangan jalanumum, bidang pemasangan penerangan jalan umum danbidang pemeliharaan penerangan jalan umum;

12. Penyusunan laporan realisasi anggaran BidangPenerangan Jalan Umum;

13. Penyusunan laporan kinerja program BidangPenerangan Jalan Umum;

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Namun begitu ketika kita menengok kondisi di

lapangan, banyak ditemui jalan-jalan umum yang mungkin

bukan jalan utama sebuah kota tanpa penerangan jalan.

Bahkan penyediaan dari sektor swasta atau swadaya

masyarakat dirasa belum cukup atau cenderung seadanya.

Para pemakai jalan menjadi tidak nyaman dalam

menggunakan jalan yang minim penerangan. Fungsi utama

jalan sebagai jalur distribusi menjadi tidak optimal.

Dilihat dari sisi keamanan yang mungkin menjadi faktor

pemicu tindak kriminal dan akhirnya meresahkan

masyarakat, ataupun dari sisi estetika yang kurang enak

dipandang. Para pemakai jalan harus diperhatikan haknya

untuk menggunakan jalan umum dengan penerangan yang

memadai pada malam hari.

Berlatar belakang pokok pikiran tersebut,

penelitian ini bermaksud mengambil suatu dimensi yang

lebih khusus yaitu menganalisis tentang peningkatan

kualitas pelayanan dengan studi tentang fungsi

perencanaan. Pemilihan masalah tersebut, didasarkan

atas pertimbangan bahwa desain dan implementasinya

dapat memberikan gambaran tentang peningkatan pelayanan

di Kantor UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Garut sehingga melalui implementasinya

diharapkan dapat mewujudkan proses peningkatan kualitas

perlayanan.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti

lebih jauh tentang fungsi perencanaan yang menjadi

salah satu unsur dalam proses peningkatan kualitas

pelayanan, dimana dengan membandingkan teori-teori yang

berkaitan dengan perencanaan dalam meningkatkan

pelayanan. Berdasarkan hal tersebut maka judul

penelitin ini adalah : ”Fungsi Perencanaan Dalam

Meningkatkan Pelayanan Di Kantor Uptd Penerangan Jalan

Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, penulis merumuskan masalah pokok penelitiandapat dinyatakan suatu problem statement bahwa fungsiperencanaan dalam meningkatkan pelayanan belumoptimal. Selanjutnya pernyataan masalah tersebutdirumuskan kedalam sub-sub masalah penelitian sebagaiberikut::

1.2.1. Bagaimana fungsi perencanaan dalam upaya

meningkatkan pelayanan di Kantor Uptd Penerangan

Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

?

1.2.2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat

dan penunjang serta bagaimana langkah-langkah

penerapan fungsi perencanaan dalam meningkatkan

pelayanan di Kantor Uptd Penerangan Jalan Umum

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang diidentifikasikan,

maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1.3.1. Untuk memperoleh data secara obyektif tentang

seberapa besar fungsi perencanaan dalam upaya

peningkatan pelayanan di Kantor Uptd Penerangan

Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Garut.

1.3.2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan

langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam

menerapkan fungsi perencanaan dalam upaya

peningkatan pelayanan di Kantor Uptd Penerangan

Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Garut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.3.1 Kegunaan secara teoritis yaitu untuk mendukung

upaya pengembangan ilmu administrasi terutama

yang berkenaan dengan bidang perencanaan

organisasi dalam upaya peningkatan pelayanan di

Kantor Uptd Penerangan Jalan Umum Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.

1.3.2 Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala

Dinas dalam menerapkan fungsi perencanaan dalam

upaya peningkatan pelayanan di Kantor Uptd

Penerangan Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Garut.

D. Kerangka Pemikiran

Planning atau perencanaan ialah suatu rangkaian

persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan

merupakan pedoman, garis-garis besar atau petunjuk-

petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil

yang baik sebagaimana direncanakan.

Pertama-tama harus memusatkan apa yang ingin

dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka

panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang

akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam

rangka melakukan hal tersebut, ia harus meramalkan

sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik

dilihat dari asep ekonomi, sosial maupun lingkungan

politik tempat organisasi berorganisasi serta

dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk

mewujudkan rencana tersebut. Perencanaan juga mencakup

fungsi budgeting, sebab budget merupakan rencana

pengeluaran sejumlah uang untuk melakukan suatu tujuan.

Untuk mengetahui dan memahami hakekat perencanaan,

maka kita perlu mengetahui pengertian atau definisinya,

di antaranya :

a. George R. Terry: Perencanaan adalah pemulihanfakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkanantara fakta yang satu dengan yang lain,kemudian membuat perkiraan dan peramalantentang keadaan dan perumusan tindakan untukmasa yang akan datang yang sekiranya diperlukanuntuk menghendaki hasil yang dikehendaki.

b. Harold Koontz dan O’Donnell: Perencanaan adalahtugas seorang manajer untuk menentukan pilihandari berbagai alternatif, kebijaksanaan,prosedur dan program.

c. W. H. Newman: Perencanaan adalah suatupenngambilan keputusan pendahuluan mengenai apayang harus dikerjakan dan merupakan langkah-langkah sebelum kegiatan dilaksanakan.

d. Dr. SP. Siagian MPA.: Perencanaan dapatdidefinisikan sebagai keseluruhan prosespemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akandatang dalam rangka pencapaian tujuan yangtelah ditentukan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa perencanaan merupakan kegiatan menetapkan,

merumuskan tujuan dan mengatur pendaya-gunaan manusia,

material, metode dan waktu secara efektif dalam rangkan

pencapaian tujuan.

Widjojo dalam Lembaga Administrasi Negara (1985:

31), menjelaskan sebagai berikut :

Perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal :

1) Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangkawaktu tertentu atas dasar nilai-nilai yangdimiliki masyarakat yang bersangkutan.

2) Pilihan di antara cara-cara alternatif yangefesien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuanyang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagipemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yangterlebih dahulu harus dipilih pula.

Setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan

perlu perencanaan yang matang sesuai dengan tujuannya.

Hal tersebut disesuaikan menurut bidang-bidang yang

akan dicapai.

Albert Silalahi (1987: 167), menjelaskan bahwa

tujuan perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan adalah jalan atau cara untukmengantisipasi dan merekam perubahan (a way toanticipate and offset change).

b. Perencanaan memberikan pengarahan (direction)kepada administrator-administrator maupun non-administrator.

c. Perencanaan juga dapat menhindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang-tindih dan

pemborosan (wasteful) pelaksanaan aktivitas-aktivitas.

d. Perencanaan menetapkan tujuan-tujuan danstandar-standar yang akan digunakan untukmemudahkan pengawasan.

Robbins dan Coulter (2002) menjelaskan bahwa

fungsi perencanaan ada empat yaitu :

a) Perencanaan sebagai pengarahb) Perencanaan sebagai Minimalisasi

Ketidakpastianc) Perencanaan sebagai Minimalisasi Pemborosan

Sumber Dayad) Perencanaan sebagai Penetapan Standar dalam

Pengawasan Kualitas

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, maka

perlu diketahui fungsi-fungsi dari planning itu sendiri,

yaitu:

a. Menentukan titik tolak dan tujuan usaha.

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai sehingga

merupakan sasaran, sedangkan perencanaan adalah alat

untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap usaha yang baik

harus memiliki titik tolak, landasan dan tujuannya.

a. Memberikan pedoman, pegangan dan arah.

Suatu perusahaan harus mengadakan perencanaan

apabila hendak mencapai suatu tujuan. Tanpa

perencanaan, suatu perusahaan tidak akan memiliki

pedoman, pegangan dan arahan dalam melaksanakan

aktivitas kegiatannya.

b. Mencegah pemborosan waktu, tenaga dan material.

Dalam menetapkan alternatif dalam perencanaan,

kita harus mampu menilai apakah alternatif yang

dikemukakan realistis atau tidak atau dengan kata lain,

apakah masih dalam batas kemampuan kita serta dapat

mencapai tujuan yang kita tetapkan. Tetapi selain itu,

perencanaan yang baik memerlukan pemikiran lebih lanjut

tentang surat kabar apa, hari pertemuannya dan judul

iklan.

c. Memudahkan pengawasan.

Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui

penyelewengan yang terjadi karena planning merupakan

pedoman dan patokan dalam melakukan suatu usaha. Agar

dapat membuat perencanaan yang baik, maka manajer

memerlukan data-data yang lengkap, dapat dipercaya

serta aktual.

d. Kemampuan evaluasi yang teratur.

Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui apakah

usaha yang kita lakukakn sudah sesuai dengan tujuan

yang ingin kita capai. Sehingga tidak terjadi under

planning dan over planning.

e. Sebagai alat koordinasi.

Perencanaan dalam suatu perusahaan kadang-kadang begitu

kompleks, karena untuk perencanaan tersebut meliputi

berbagai bidang di mana tanpa koordinasi yang baik

dapat menimbulkan benturan-benturan yang akibatnya

dapat cukup parah.

Secara umum pelayanan dapat diartikan dengan

melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk

kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun

kelompok atau masyarakat. Menurut Keputusan Menteri

Negara Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 disebutkan

bahwa: "Pelayanan adalah Segala bentuk kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di

pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik

negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam

rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan".

Menurut Gronroos (dalam Ratminto, 2005:2):

"Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat

diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi

antar konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang

disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang

dimaksudnya untuk memecahkan untuk memecahkan

permasalahan konsumen atau pelanggan".

Moenir (2001:27), “Pelayanan hakikatnya adalah

serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses,

sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam

masyarakat”.

Lebih lanjut Moenir (2001:47) menerangkan bahwa:

Pelayanan umum yang didambakan adalah kemudahan

dalam mengurus kepentingan mendapatkan pelayanan yang

wajar, perilaku yang sama tanpa pilih kasih dan

perlakuan yang jujur dan terus terang. Disamping itu,

ia juga menambahkan bahwa kelancaran layanan hak-hak

tergantung pada kesediaan para petugas terhadap

kewajiban yang dibebankan, sistem, prosedur, dan metode

yang memadai, pengorganisasian tugas pelayanan yang

tuntas, pendapatan petugas atau pegawai yang cukup

untuk kebutuhan hidupnya, kemampuan atau keterampilan

pegawai, dan sarana kerja yang memadai.

Lebih lanjut Menurut Moenir (2008) menguraikan:

Agar pelayanan dapat memuaskan ada empat persyaratan

yaitu, 1) Tingkah laku yang sopan, 2) Cara menyampaikan

sesuatu berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima

oleh orang yang bersangkutan 3) Waktu penyampaian yang

tepat dan 4) Keramah tamahan petugas.

Berdasarkan uraian diatas, maka pelayanan dapat

disimpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan suatu

organisasi yang ditujukan untuk konsumen atau

masyarakat umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi

kebutuhan.

1. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan

pelanggan yang berakhir pada persepsi pelanggan. Hal

ini berarti citra kualitas pelayanan bukanlah persepsi

dari penyedia jasa tetapi dari para pelanggan. Para

pelangganlah yang mengkonsumsi dan menikmatai jasa

suatu instansi, sehingga merekalah yang seharusnya

kualitas pelayanan. Persepsi pelanggan terhadap

kualitas jasa pelayanan merupakan penilaian menyeluruh

atas keunggulan jasa. Menurut Supranto (2001:227),

“Kualitas pelayanan adalah suatu kegiatan yang

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada

dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan

kepemilikan sesuatu proses produksi dan juga tidak

dikaitkan dengan suatu produk fisik”.

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa

kualitas pelayanan adalah berpusat pada upaya pemenuhan

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan para

pelanggan. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

Jadi apabila jasa pelayanan yang diterima atau

dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas

pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa

pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang

diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.

Gronroos dalam Purnama (2006) mengemukakan bahwa

terdapat tiga kriteria pokok dalam menilai kualitas

pelayanan, yaitu :

1. Outcome-related Criteria, kriteria yang berhubungan

dengan hasil kinerja layanan yang ditunjukan oleh

penyedia layanan menyangkut profesionalisme dan

ketrampilan. Konsumen menyadari bahwa penyedia

layanan memiliki sistem operasi, sumber daya

fisik, dan pekerja dengan pengetahuan dan

ketrampilan yang diperlukan untuk memecahkan

masalah konsumen secara profesional.

2. Process-related Criteria, kriteria yang berhubungan

dengan proses terjadinya layanan. Kriteria ini

terdiri dari :

a. Sikap dan perilaku pekerjab. Kendalan dan sifat dapat dipercayac. Tindakan perbaikan jika melakukan

kesalahan

3. Image-related Criteria, yaitu reputasi dan

kredibilitas penyedia layanan yang memberikan

keyakinan konsumen bahwa penyedia layanan mampu

memberikan nilai atau imbalan sesuai

pengorbanannya.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada

rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi

paradigma maupun format pelayanan seiring dengan

meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam

pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan

dilihat dari dua sisi tersebut belumlah memuaskan,

bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang

tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka

pelayanan. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan

hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas

suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait

dengan kepentingan publik.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009: Pelayanan

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peratuaran perundang-undangan bagi setiap warga Negara

dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

Menurut Ratminto (2005:5): Pelayanan publik adalah

segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang

publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi

tangguang jawab dan dilaksanakan oleh instansi

pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah

keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur

pemerintah kepada publik di dalam suatu organisasi atau

instansi untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan

publik atau masyarakat.

a. Bentuk-bentuk Pelayanan Publik

Pemerintah merupakan pihak yang memberikan

pelayanan bagi masyarakat. Adapun didalam

pelaksanaannya pelayanan ini terdiri dari beberapa

bentuk. Menurut Moenir (2001:190), bentuk pelayanan itu

terdiri dari:

1. Pelayanan lisan Pelayanan dengan lisan dilakukan

oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat,

dibidang layanan informasi dan di bidang-bidang lain

yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan

kepada siapapun yang memerlukan; 2. Pelayanan berbentuk

tulisan Ini merupakan jenis pelayanan dengan memberikan

penjelasan melalui tulisan di dalam pengelolahan

masalah masyarakat. Pelayanan dalam bentuk tulisan ini

terdiri dari dua jenis yakni: a. Pelayanan yang berupa

petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan kepada

orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka

dalam berurusan dengan institusi atau lembaga, b.

Pelayanan yang berupa reaksi tertulis atas permohonan,

laporan, keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan

dan lain sebagainya; 3. Pelayanan berbentuk perbuatan

Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memang

tidak terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan

perbuatan dan layanan lisan sering bergabung. Hal ini

disebabkan karena hubungan lisan paling banyak

dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum. Hanya

titik berat terletak pada perbuatan itu sendiri yang

ditunggu oleh orang yang berkepentingan. Jadi tujuan

utama yang berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan

dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan

hanya sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.

Disini faktor kecepatan dalam pelayanan menjadi dambaan

setiap orang, disertai dengan kualitas hasil yang

memadai.

b. Azas Pelayanan Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi

pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi

azas-azas pelayanan sebagai berikut (Ratminto, 2005:19)

:

1. TransparansiBersifat terbuka, mudah dan dapat diakses olehsemua pihak yang membutuhkan dan disediakan secaramemadai serta mudah dimengerti.2. AkuntabilitasDapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.3. KondisionalSesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi danpenerima pelayanan dengan tetap berpegang teguhpada prinsip efisiensi dan efektivitas.4. PartisipatifMendorong peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan pelayanan public denganmemperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapanmasyarakat.5. Kesamaan HakTidak diskriminatif dalam arti tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, danstatus ekonomi.6. Keseimbangan hak dan kewajibanPemberi dan penerima pelayanan public harus

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

survai deskriftif yaitu menggambarkan kenyataan

empirik pada waktu penelitian dilakukan, dengan

jalan mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data

yang diperoleh.

2. Variabel Penelitian

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah fungsi

perencanaan dan dinotasikan dengan variabel X

sedangkan variabel terikat adalah peningkatan

pelayanan dan dinotasikan dengan Y.

Variabel penelitian yang telah dirumuskan tersebut

agar dapat diukur harus dioperasionalisasikan. Oleh

karena itu kebutuhan analisis perlu diturunkan

sampai tingkat indikator sehingga memudahkan

pengukuran terhadap variabel-variabel pokok dalam

penelitian.

Variabel-variabel dalam penelitian ini secara

operasional disajikan dalam matrik operasionalisasi

variabel penelitian berikut ini :

Tabel 1.1

OPRASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN

Variabel Dimensi IndikatorVariabel Bebas:

Fungsi

Perencanaan (X)

Robbins dan

Coulter (2002)

1. Pengarah

2. Minimalisasi Ketidakpastian

3. Minimalisasi Pemborosan Sumber Daya

4. Penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas

1. Acuan dariseluruhaktivitasorganisasi

2. Potensiorganisasi padapencapaiantujuan

1. Tujuan dan arahyang jelas

2. Sesuai denganrencana yangtelah dibuat

1. Tepat danstrategis

2. Memanfaatkansumber dayasecara efesiendan efektif

3. Sumber dayapotensial

1. Standar kualitas2. Penerapan

pengawasan3. Pengukuran

standar4. Kualitas kinerja

organisasiVariabelTerikat:Peningkatan Pelayanan (Y) Gronroos dalam Purnama (2006)

1. Outcome-relatedCriteria

2. Process-relatedCriteria

3. Image-relatedCriteria

1. Hasil kinerjalayanan

2. Profesionalismedan ketrampilan

3. Memecahkanmasalah secaraprofessional

1. Sikap danperilaku

2. Kendalan3. Tindakan

perbaikan

1. Reputasi dan kredibilitas

2. Kepuasan penerima pelayanan

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah pegawi di Kantor UPTD Penerangan

Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

sebanyak 16 orang dan dijadikan sebagai informan

dengan menggunakan teknik sensus dalam penelitian

berlangsung selama 6 bulan

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai

berikut:

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data

dengan mempelajari buku-buku literatur, laoran,

hasil penelitian dan dokumen-dokumen resmi seperti

peraturan-peraturan

Studi Lapangan

Wawancara yang dilakukan penulis lakukan dengan

cara tanya jawab dengan pegawai Kantor UPTD

Penerangan Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Garut sebagai informan

Observasi yang dilakukan penulis lakukan dengan

cara mengadakan pengamatan langsung tentang fungsi

perencanaan dalam upaya peningkatan pelayanan di

Kantor UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Garut dimana kegiatan sehari-hari

dapat dilihat dan dicatat tentang pelaksanaan

kegiatan kerja yang sebenarnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai kegiatan pengolahan data,

yang terdiri atas tabulasi dan rekapitulasi data.

Tabulasi data dinyatakan sebagai propses pemaduan

atau penyatuapaduan sejumlah data dan informasi yang

diperoleh peneliti dari setiap sasaran penelitian,

menjadi satu kesatuan daftar, sehingga data yang

diperoleh menjadi mudah dibaca atau dianalisis.

Rekapitulasi merupakan langkah penjumlahan dari

setiap anggota kelompok sasaran penelitian yang

memilki karakter yang sama, berdasarkan kriteria

yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti.

Tahap pengolahan data tidak cukup hanya terdiri

atas tabulasi dan rekapitulasi saja, akan tetapi

mencakup banyak tahap. Diantaranya adalah tahap

reduksi data, penyajian data, interprestasi data dan

penarikan kesimpulan/verifikasi

Tahap analisis dan interprestasi data mencakup

langkah-langkah (1) reduksi data (2) penyajian data,

(3) interprestasi data dan (4) penarikan

kesimpulan/verifikasi.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

Lokasi yang penulis pilih sebagai sumber

informasi dalam penelitian ini adalah di Kantor UPTD

Penerangan Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Garut.

Dipilih lokasi ini karena sesuai dengan hasil

sementara pengamatan penulis bahwa fungsi

perencanaan masih belum bisa memenuhi pencapaian

peningkatan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan

masih perlu untuk ditingkatkan.

Adapun lamanya penelitian secara keseluruhan

berlangsung selama enam (6) bulan, mulai bulan

Januari s/d bulan Juli 2014 yang meliputi tahapan

kegiatan sebagai berikut:

TABEL 1.2

RENCANA JADWAL KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI

No KEGIATANTahun 2014

BulanFeb Mar Apr Mei Jun Jul

1 Tahap persiapan

Penelitian2 Pelaksanaan

Penelitian3 Penyusunan UP 4 Seminar UP5 Perbaikan Skripsi6 Bimbingan Skripsi7 Sidang Skripsi

Sumber :Peneliti 2014