Industri Nasional - JDIH Kemenperin

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR T4TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2O2O.2O24

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa unh.rk melaksanakan ketentuan Pasal 12 a),at (5)Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang

Menimbang

ysl6rapkan

Perindustrian dan Pasal 3 ayat (41Nomor 14 Tahun 2Ol5 tentang Rencana IndukPembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, perlu

Presiden tentang Kebijakan IndustriNasional Tahun 2020-2024;

I lasal a ayat (l) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4Perindustrian (I.c mbaran Nega.ra Republik IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 4 Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5492);

3 Pemerintah Nomor 14Induk Pembangunan

PERATURAN PRESIDEN TENTANGNASIONAL TAHUN 2O2O.2O24.

Tahun 2015 tentangIndustri Nasional

KEBIJAKAN INDUSTRI

RencanaTahun 2015-2035 (Iembaran N RepublikIndonesia Tahun 2OIS Nomor 46, TambahanI,e mbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5671);

MEMUTUSI(AN:

Pasal 1 . ..

SK No 132913 A

PRESIDENREPUBLIK INDONESTA

-2-

Pasal 1

(U Kebijakan Industri Nasional Tahun 2O2O-2O24 yangselanjutnya disebut KIN 2O2O-2O24 ditetapkan untukjangka waktu 5 (lima) tahun.

(21 KIN 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sejalan dengan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 dan merupakanarah dan tindakan untuk melaksanakan pencapaianpembangunan industri tahap II Tahun 2O2O-2O24yangditetapkan dalam Rencana Induk PembangunanIndustri Nasional Tahun 20 1 5-2035.

(3) KIN 2O2O-2O24 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat:

a. sasar.rn pembangunan industri;

b. fokus pengembangan industri;

c. tahapan capaian pembangunan industri;

d. pengembangan sumber daya industri;

e. pengembangan sarana dan prasarana industri;

f. pemberdayaanindustri;

g. pengembangan peru'ilayahan industri; dan

h. fasilitas fiskal dan nonfiskal.

Pasal 2

KIN 2O2O-2O24 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dan tercantum dalam Lampirarl yang

dari Peraturan

Pasal 3 -..

SK No 132718 A

Presiden ini,bagian tidak

PRESIDENREPUBLTK INDONESIA

-3-

Pasal 3

(1) KN 2O2O-2O24 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ddabarkan ke dalam Rencana Ke{a PembangunanIndustri.

l2l Rencana Kerja Pembangun.rn Industri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1

(satu) tahun.

(3) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperindustrian berkoordinasi dengan instansi terkaitdan mempertimbangkan masukan dari pemangkukepentingan terkait.

(4) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang

urusan pemerintahan di bidangperindustrian.

(5) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, menteri, dan pimpinan lembagapemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 4

(1) Menteri dan pimpinan lembaganonkementerian dalam kebijakansektoral yang terkait dengan bidang perindustrianmengacu pada Rencana Induk Pembangunan IndustriNasional Tahun 2015-2035 dan KIN 2O2O-2O24.

(21 Gubernur dalam penyusunan Rencana PembangunanIndustri Provinsi dan bupati/wali kota dalampenJrusunan Rencana Pembangunan IndustriKabupaten/ Kota mengacu pada Rencana IndukPembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035dan KIN 2O2O-2O24.

SK No l327l9A(3)Rencana...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-4-(3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi/

Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sejalan dengan Rencana JangkaMenengah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

(4) KN 2O2O-2O24 menjadi salah satu dasar PemerintahPusat dalam pemberian fasilitas penanaman modalsesuai dengan ketentuan peraturanundangan.

Pasal 5

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasiatas pelaksanaan KIN 2O2O-2O24 dan Rencana KerjaPembangunan Industri.

Pasal 6

Kebijakan Industri Nasional Tahun 2O2O dan Tahun 2021telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

SK No 132720A

Agar

PRESIDENREPUBLIK TNDONESIA

-5-Agar setiap

penempatannyaIndonesia.

orang mengetahuinya, memerintahkanPeraturan Presiden ini dengandalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 27 Aprtl2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanlgal 27 April2o22

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIAPerundang-undangan dan

Hukqm,

ttd

ttd

SK No 132949A

Djaman

KEBIJAKAN INDUSTzu NASIONAL TAHUN 2O2O-2O24


I,AMPIRANPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR T4TAHVN 2022TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONALTAHUN 2020-2024

menjadi penggerak utamalapangan kerja yang luas,

I

Sektor industriIndustrialisasisektor usaha formal bagi masyarakat serta menghasilkan produktivitasyang lebih tinggi. Pembangunan sektor industri juga menciptakanpemerataan ekonomi ke seluruh wilayah.Industrialisasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014tentang Perindustrian dan Rencana Induk IndustriNasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dengan visi menjadikan Indonesiasebagai negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri yangkuat, dalam, sehat, dan berkeadilan, berdaya saing tinggi di tingkat global,dan berbasis inovasi dan teknologi.Proses industrialisasi merupakan bagian implementasi Rencana JangkaPanjang Pembangunan Nasional (RPJPN) 2OO5-2O25 dan selaras denganvisi menuju Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-S didunia pada tahun 2O45. Sektor industri sebagai motor penggerakpertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ditandai denganmeningkatnya pendapatan per kapita masyarakat setingkat dengannegara-negara maju.Berbagai program prioritas telah diimplementasikan dalam rangka

peran industri nasional bagi pertumbuhan dan pemerataanuntuk mencapai visi di atas. Pada tahap pertama

implemen tasi RIPIN 2015-2035 melalui Keb[jakan Industri Nasional (KIN)Tahun 2OL5-2O19, pembangunan industri nasional diprioritaskan untuk:

(l) pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa;

(21 penumbuhan populasi industri; dan

(3) peningkatan daya saing dan produktivitas.

SK No 132930 A

Hal


-2-

HaI ini dilakukan mengingat persebaran pertumbuhan industri belummerata ke seluruh wilayah, rendahnya populasi industri berskala besardan sedang, dan rendahnya kontribusi nilai tambah yang dihasilkanindustri berskala kecil terhadap perekonomian nasional. Populasi industriyang didorong untuk tumbuh utamanya adalah industri yang mengolahSumber Daya Alam (SDA) menjadi produk yang lebih bernilai tambah(hilirisasi industri). Program prioritas juga diarahkan untuk peningkatankemandirian, daya saing dan produktivitas mengingat produktivitas sektorindustri secara parsial lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yangdisebabkan rendahnya kandungan nilai tambah dan teknologi produkmanufaktur lokal.Beberapa capaian program-program prioritas tersebut adalah sebagaiberikut:a. Terkait dengan pengembangan perwilayahan industri, telah terbangun

dan beroperasi 8 (delapan) kawasan industri baru yang difasilitasipemerintah serta 14 (empat belas) sentra Industri Kecil dan Menengah(IKM) yang telah beroperasi.

b. Populasi industri berskala besar dan sedang telah tumbuh melampauitarget sebesar 9.OOO unit usaha dalam 5 (lima) tahun yaitu tumbuhsekitar 15.OOO (lima belas ribu) unit usaha selama periode 2OL5-2O19dengan jumlah tenaga kerja sektor industri manufaktur saat ini 15,2juta orang. Penyerapan t€naga kerja baru di sektor industri meningkatpaling signifikan pada tahun 2017 yaitu sekitar 1,6 juta orangmelampaui target penyerapan rata-rata sebesar 6OO ribu orErng pertahun.

daya saing dan produktivitas dilakukan antara lainc.melalui peningkatan skill tenaga kerja industri, riset dan inovasiteknologi industri, standardisasi industri, kemitraan IKM dan industribesar serta pengembangan wirausaha baru.

Dengan demikian, dari sisi penyerapan tenaga kerja, potensi pemerataanpembangunan ekonomi wilayah serta penumbuhan populasi industri,sektor manufaktur hingga saat ini memiliki peranan yang signifikan.Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkankendala dalam pembangunan industri nasional antara lain: tingkatpertumbuhan sektor industri lebih rendah dari pertumbuhan PDB; rata-rata produktivitas tenaga kerja sektor industri selama sepuluh tahunterakhir hanya meningkat sebesar 3,7o/o per tahun, cenderung lebih landaidari peningkatan produktivitas tenaga kerja di negara-negara lain,meskipun lebih tinggi dari sektor primer dan jasa; delisit neracaperdagangan sejak tahun 2018 karena daya saing dan nilai tambahproduk ekspor nasional masih rendah padahal produk industripengolahan merupakan komoditi ekspor terbesar yaitu berkontribusisebesar 7oolo dari total nilai ekspor nasional. Kebutuhan pelaku usaha danmasyarakat terhadap barang modal, bahan baku, komponen, bahan

SK No 132738 A penolong


-3-

penolong dan barang konsumsi cenderung semakin kompleks danberagam. Hal ini terlihat dari pola pergerakan nilai ekspor yang meningkatsebesar 4,4o/o per tahun (periode 2015-2O19) namun diiringi polapeningkatan nilai impor yang lebih tinggi yaitu sebesar 7,2%o per tahun.Selain itu untuk bersaing dengan negara- negara laindalam menarik penanaman modal asing khususnya di sektor manufaktursering menjadi sorotan karena mencerminkan rendahnya kemampuanpenciptaan lapangan kerja yang berkualitas.Dalam rangka mengatasi berbagai kendala pembangunan sektor industridiatas terdapat beberapa upaya yang perlu didorong yaituproduktivitas sektor industri, khususnya secara parsial direpresentasikanmelalui peningkatan nilai tambah per tenaga kerja sektor industri. Hal inidapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi teknis, seperti peningkatankeahlian tenaga kerja industri, memperkuat riset dan inovasi teknologiindustri atau melalui penerapan paradigma produksi baru yangmendorong efisiensi melalui penggunaan teknologi industri 4.O. Selain itukapasitas dan nilai tambah industri kecil dan menengah perluditingkatkan antara lain melalui peningkatan keahlian pekerja sektor IKM,kemitraan dengan industri besar serta membangun iklim usaha yangkondusif untuk pengembangan skala usaha.Di samping itu, perlu didorong peningkatan daya saing sektor industridenga.n menjamin ketersediaan bahan baku dan penolong sebagaimanaamanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.Untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut, perlu diketahui dataproduksi dan kebutuhan bahan baku secara transparan, akuntabel, dandapat dipercaya.Upaya lainnya adalah mendorong peningkatan daya saing produk yangberorientasi ekspor melalui diversifikasi produk. Aktivitas produksi diselrtor manufaktur perlu diarahkan pada subsektor prioritas yang

produk bemilai tambah tingg, memiliki potensipertumbuhan nilai ekspor serta terkoneksi dengan rantai nilai global.Selain upaya memperkuat daya saing ekspor produk manufaktur, upayapenguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukansecara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantainilai industri yang berkelanj utan.Mempertimbangkan berbagai hal tersebut diatas, fokus pembangunanindustri pada Kebljakan Industri Nasional Tahun 2O2O-2O24 diarahkanpada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkunganmelalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi sertadidukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

SK No 132737A

Sejalan. . .


-4-

Sejalan dengan fokus Kebilakan Industri Nasional 2O2O-2O24 dartberbagai kendala yang ingin diatasi, Pemerintah telah meluncurkaninisiatif Making Inloncsia 4.O yar:g bertujuan untuk mempersiapkanIndonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2O3O melaluipencapaian 3 (tiga) aspirasi utama yaitu:(1) peningkatan porsi nett-ekspor menjadi 107o dari Produk Domestik

Bruto (PDB);

(21 peningkatan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya;(3) porsi pengeluaran penelitian dan pengembangan

menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB.Implementasi inisiatif Making Indonesia 4.O dilakukan melalui 10(sepuluh) strategi prioritas yaitu:(1) perbaikan alur aliran material;(21 re-desain zona industri;(3) akomodasi standar kebedanjutan;(4) pemberdayaan IKM;(5) membangun infrastruktur digital nasional;(6) menarik investasi asing;(71 peningkatan kualitas SDM;(8) pembentukanekosisteminovasi;(9) menerapkan insentif investasi teknologi; dan(10) harmonisasi aturan dan kebijakan.lnisiatif Makfuq Ind.onesia 4.0 diprioritaskan pada 7 (tujuh) sektor industriyaitu makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, alat transportasi,elektronika dan telematika, kimia, farmasi, dan alat kesehatan.

SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Mengacu kepada sasaran pembangunan industri nasional pada RIPIN20 15-2035 serta mempertimbangkan berbagai isu strategis saat ini,sasaran pembangunan industri nasional periode 2022-2024 ditetapkansebrgai berikut:

Tabel 2,1 - Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Nonmigas NasionalTahun2022-2024

il

No. Indikabr hhbangunan ladustri

Pertumbuhan industri pengolahaa nonmigas

Setuen ,TW\ 2V23 2V24

1 o/" 5,26

Vo 17,95

7,70 8,40

2 Kontribusi industri pengolahal nonmigasterhadap PDB 18,40 18,90

SK No 132736 A

3 Kontribusi...

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-5-

ru. FOKUSPENGEMBANGANINDUSTRI

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2O15-2035, periode tahun 202O-2024 merupakan tahap II dari pembangunanindustri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasionalpada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif danbert'awasan lingkungan melalui penguatan struktur industri danpenguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM)yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut:

1. Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui:

l) Perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;

2) Memperkuat iktim investasi dan keterbukaan perdagangan dalamrantai nilai produksi global;

3) Menarik investasi melalui insentif dan kolaborasi untukpengembangan dan penyediaan produk inovatif serta percepatantransfer teknologi;

4) Mendesain ulang zona industri nasional;

5) Pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensiinternal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan danpenyediaan fasilitas;

6) Memberikan kemudahan berusaha dalam rangkaekosistem investasi dan kegiatan berusaha denganpenyederhanaan perizinan (perizinan berbasis risiko).

No, Irldikator FErnbargunar Irdustri Satuan 2UEt 2023 2(}24

3Kontribusi ekspor produk industri pengolahannonmigas terhadap total ekspor

o/" 7 5,47 76,O0 76,49

4 Jumlah tenaga kerja di sektor industripengolahan nonmigas

Jutaorang

20,84 21,34 21,94

5 Percentase tenaga kerja di sektor industripengolahan nonmigEs t€rhadap total pekerja

o/o

MuktivitaE tenaga kerja sektor industripengolahan nonmigas

Rp6 Juta

7 Rasio impor bahan baku sektor induetriterhadap PDB sektor industri nonmigas

o/o

14,96 15,26 15,65

1t5,77 120,38 r24,73

38,05 37,08 36,12

ENilai Investasi sektor industri pengolahannonmigas

Rp 334,90Triliun 544,59 613,85

9 Persentase nilai tambah sektor industri yangdiciptakan di luar Pulau Jawa

oa 31,50 32,30 33,10

SK No 132929 A

2. Penguasaan


-6-

2, Penguasaan Teknologi

l) Pembentukan ekosistem teknologimelalui pengembangan pusat-pusat unggulan oleh pemerintah,swasta, masyarakat, dan universitas;

2) Menerapkan insentif fiskal dan nonliskal untuk menarik investasiteknologi;

3) Membangun infrastnrktur digital nasional;

4) Pengembangan Industri Hijau;

5) Melakukan alih teknologi melalui kemitraan yang dijalin baikdalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luarnegeri ke dalam negeri atau sebaliknya;

6) Pengembangan infrastruktur pendukung riset dalam bentukregulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi industri dalamnegeri.

3. Peningkatan Kualitas SDM

1) Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasidan diklat berbasis kompetensi;

2) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasiskompetensi;

3) Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dandiklat berbasis kompetensi.

RIPIN Tahun 2015-2035 telah mencanangkan pembangunan dalam 1O(sepuluh) industri prioritas, dan pengembangan industri nasional tahun2022-2024 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:A. Industri Pangan (Makanan dan Minuman)

1. Industri Pengolahan Susu1) Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan ander*edl2l Probiotic dan pangan fungsional lainnya berbasis susu

2. Industri Pengolahan Bahan Penyegar

1) Kopi dekafeinasi2) Aneka pangan olahan berbasis kopi organik3) Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi4l H@hualuetea5) Suplemen berbasis teh

3. Industri Tepung1) Tepung gandum tropika

2) Pati. . .

SK No 132734 A


-7-

2) Pati dari biomassa limbah pertanian3) Pangrm darurat4l Grarutlated ampositJlour

4. Industri Gula Berbasis Tebu1) Gula pasir

B. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan1. Industri Farmasi dan Kosmetik

ll Lanzaprazole

2) Vitamin C

3) Atoruastatin4) Betalaroten5l Stevioside

6l Simuastatine7) Produk Biologik8) Vaksin9) Produk Herbal/Natural10) Produk Kosmetik11)Bahan baku tambahan pembuatan obat (excipienfl

2. Industri Alat Kesehatan

1) Produk disposable and. onsumables2l Hospital Fttmiture3) Implan Ortopedi4l Electromedim.l deuies5l Diognostbinstrument6) PACS (Pidure Ardiuing and. Communication Sgstem)7l Softtaare and IT8l Diagnostbs reagents9) POCT (Point of Care Testing)

1O) Radiologi

C. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka1. Industri Tekstil

1) Serat tekstil mikro2l Dissoluing pulp ragon3l PET reqdeal Garment fundional and smart apparel

5) Rajut. . .

SK No 132733 A


-8-

5) Rajut6) Tekstil Khusus

2. Industri Kulit dan Alas Kaki1) Alas kaki2) Produk kulit khusus (aduaned material)3) Kulit sintetis4) Bahan kulit nonkonvensional

3. Industri Fumitur dan Barang lainnya dari Kayul) High tech furnitur kayu dan rotan bersertifikat industri hijau2) Kera.iinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan

kayu4. Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan Barang dari Karet

1) Plastik untuk keperluan umum2) Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan,

otomotif, dan elektronik)3) Karet untuk keperluErn umum4) Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan,

otomotif, dan elektronik)

D. Industri Alat TransportasiI. lndustri Kendaraan Bermotor

1) Penggerak mr;Ia (enginel listrik dan.Jtrel ell2) Perangkat transmisi Qnwer trainl

2. Industri Kereta Api1) Kereta listrik2l Magnetbleuitation (mogleu)

3. Industri Perkapalan1) Itupal laut2) Kapal selam (eksploitasi bawah laut)

4. Industri Kedirgantaraan1) Pesawat terbang propeler2) Komponen pesawat

3) Perawatan pesawat

E. Industri Elektronika dan Telematika/ICTl. lndustri Elektronika

L) Smarthome applianes2) Komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi//abtess/

SK No 132732A2. Industri


-9-

2. Industri Komputer1) Komputer highspeed

3. Industri Peralatan Komunikasi1) Transmisi telekomunikasi (radar dan satelit)2l Smart mobile plonc

F. Industri Pembangkit Energi1. Industri Alat Kelistrikan

1) Motor/ generator listrik2) Baterai3l Solar ell4) Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

G. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan JasaIndustri1. Industri Mesin dan Perlengkapan

Ll Industrial tools2l CNC controll.er

3l Flexible Machinrng Center4) Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan

pangan

2. Industri Komponen1) Kemasan berkualitas nnggj (pacl@ginS tugh quality) berbasis

karton dan plastik2) Barang-barang karet dan plastik engineering

3) Ban vulkanisir ukuran bes* lgiant rrulranised tyre) (untukpesawat dan offroadl

4l Zat aditif.

51 ?at pewarna tekstil (dye stufl, plastik dan karet (prgmen|6) Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)

3. Industri Bahan Penolong

1) Katalis2) Pelarut (Soluent)

4. Jasa Industri1) Perancangan pabrik2) Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)3) Pemeliharaan mesin/ peralatan industri

H. Industri . . .

SK No 132731A


_10_

H. Industri Hulu Agro1. Industri Oleofood

ll Specialtg fats (aa butter substitute)2l Tooplerol3l Betamroten4) Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit

2. Industri OleokimiaLl Methglesters2) Plastik bio berbasis limbah industri sawit3) Minyak atsiri

3. Industri Kemurgi1) Biodiesel2) Bioetanol3) Bioavtur (Bb jet fue\4l dari palm oil mill effluent (POME)

5) Biomaterial untuk peralatan medis, aromatic buildirtg blocksberbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi

6) Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomassa4. Industri Pakan

1) Suplemen pakan ternak darr aquacultwe5. Industri Barang dari Kayu

1) Serat bambu untuk tekstil2) Aneka produk berbasis limbah industri kayu

6, Industri Pulp dan Kertas1) Pulp dan aneka barang kertas diproduksi secara ramah

lingkungan

L lndustri l,ogam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam1. Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar

1l Slab, Billet, Bloom2l Hot Rolled Coils (HRC), Hot Rolled. Plate (HRP), Cold RoLled Coil.s

(CRC} Wirc rod3l Profile, bar, uire4) Paduan besi (feno allogl5) Baja tahan karat (stainless steellong andJtatproducts)6) Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan,

pertahanan, otomotif)2. Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi

1) Alumunium dan o.lumunium allag

SK No 132730A2) Mixed. . .


_11_

2l Mbced Hgdroxide hecipitate (MHP), Mixed Sifide Precipitate(MSP), Niclcel Metal

3) Paduan tembaga lupper allogll

4l Copper/Bross Sleet3. Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (Rare Earth), dan Bahan

Bakar Nuklir1) logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan2l l,ogantanahjarang

4. Industri Bahan Galian Non Logam1) Keramik2) Kaca/Gelas3l Refradory

J. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara1. Industri Petrokimia Hulu

1) Asam formiat2) O-Xylena3) Benzena4) Toluena

2. Industri Kimia Organik1) Kaprolaktam2l Atmene3) Propilen Glikol4) Etilen Glikol5) Fenol6) Asam Fumarat7l Ptalic Anhtulrat

3. Industri Pupuk1) Pupuk I\rnggal (basis fosfat dan kalium)2) Pupuk Majemuk

4. Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik1) Metil Metakrilat2) Polikarbonat3) Polivinil Alkohol

5. Industri Karet Alam dan SintetikLl IsopreneRubber(IR)2l Auglonitrile Butadiene Rubber (ABR)

3l Chlorcprene Rubber (CRl

SK No 132729A

4J Ethglene. . .

tV


-t2-

4l Ethglene Propglene Diene Monomer(EPDM)5l Engineering natuml rubber ompound6l Acrglonifrile Butadiene Stgrene (ABS)

6. Industri Barang Kimia Lainnya1) Propelan2l BahanPeledak

TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Tahapan capaian pembangunan industri 2022-2024 memberikan arahdan tolok ukur terhadap keberhasilan pembangunan industri prioritassetiap tahunnya serta merupakan uraian inisiatif dan aktivitas utamauntuk pembangu.nan industri prioritas. Tahapan capaian tersebuttercantum sebagaimana uraian berikut.

4,1. Tahapan Capaian Industri Pangan (Makanan dan Minuman)

1. Kondisi saat iniSepanjang kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhanindustri pangan nasional bergerak secara bervariasi.Pertumbuhan tertinggi tercatat pada industri minyak nabatiyang ditandai dengan adanya peningkatan kapasitas produksidari 34 juta ton pada tahun 20 15 menjadi 55 juta ton pada tahun2019. kapasitas tersebutjuga terjadi pada industripangan lainnya seperti industri pengolahan rumput laut,industri pengolahan dagrng, industri pengolahan buah,pengolahan kakao, dan teh. Akan tetapi terdapat pula sejumlahindustri yang menunjukkan stagnasi dalam hal kapasitasproduksi seperti industri gula berbasis tebu serta industripengolahan ikan.

Dari sisi utilisasi, secara umum industri pangan tidakmenunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Sebagianindustri pangan berhasil menjaga tingkat utilisasinya tetaptinggi seperti pada industri pengolahan buah dan industripengolahan kopi yang masih berada di atas 9oolo.. Industri lainseperti industri pengolahan susu, industri minyak nabati, danindustri teh tingkat utilisasinya bertahan di level moderat padarentang 60-8O0/o. Sementara industri pengolahan ikan, industripengolahan rumput laut, serta industri pengolahan kakaotingkat utilisasinya berada pada kisaran 50o/o atau lebih rendahdari itu. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa masihterdapat banyak ruang untuk melakukan perbaikan di masadepan.

SK No 132728 A

Dari


_13_

Dari sisi ekspor, industri pangan secara umum menunjukkanadanya perbaikan baik di sisi volume maupun nilai. Eksporindustri minyak nabati meningkat dari 19,95 juta ton dengannilai USD12,1 miliar pada tahun 2015 menjadi 32,3 juta tonatau senilai USD18,1 miliar pada tahun 2O19. Selain itu industrikakao berhasil mengekspor produk olahan seperti coaa liquor,aaa butter, dan oaa pouderpada tahun 2019 dengan volumesebesar 285,786 ribu ton dengan nilai mencapai USDl,O1 miliar.Akan tetapi terdapat pula sejumlah industri yang menunjukkanpenurunan kuantitas dan nilai ekspor, seperti pada industripengolahan teh dan industri pengolahan susu. Sementara padaindustri lainnya seperti industri pengolahan buah ekspornyacenderung stagnan.Dalam hal penyerapan tenaga kerja, industri pangan tergolongsektor yang berada pada level sedang. Sebagian besar tenagakerja yang terserap berada di sisi on.farra Subsektor industripangan turunan CPO yang menyerap tenaga kerja paling besaradalah industri minyak nabati.

2. Permasalahan

Secara umum permasalahan utama yang terdapat pada industripangan adalah terkait dengan pasokan bahan baku.Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh minimnyapasokan bahan baku, kontinuitas yang kurang andal sertaketidakseragaman kualitas produk on-farm agro, Di samping itu,rendahnya produktivitas lahan juga turut menghambatpengembangan ke depan.Dari sisi produktivitas, kondisi permesinan yang berusia tuaserta masih menggunakan teknologi lama masih menjadi salahsatu faktor utama yang menghambat. Selain itu faktorkompetensi, keterampilan, dan pengetahuan SDM juga turutmempengaruhi daya saing industri pangan.

3. Peluang dan tantangan

Industri pangan memiliki sejumlah peluang yang dapatdimanfaatkan. Jenis peluang tersebut ada yang bersifat umumdan ada yang bersifat spesifrk, tergantung pada subsektorindustrinya. Peluang yang bersifat umum antara lain adalahbesarnya ukuran pasar produk industri pangan, baik di dalamnegeri maupun luar negeri seiring dengan peningkatan jumlahpopulasi penduduk dunia. Hal tersebutterbukanya pasar ekspor.

Peluang . . .SK No 132727 A


_14_

Peluang yang bersifat spesifik antara lain seperti tingginyapotensi alam Indonesia untuk menghasilkan bahan bakuproduksi, sebagaimana yang terdapat pada industri pengolahankelapa, industri minyak nabati, industri pengolahan perikanandan lain-lain. Selain itu, beberapa produk hasil olahan sepertiindustri pengolahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baikdi pasar internasional, Ditambah lagi sebagian komoditas bahanbaku seperti minyak nabati dan kelapa memiliki produk turunanyang bervariasi. Hal tersebut dapat dikapitalisasi untukmelakukan penetrasi pasar lebih dalam lagi.

Industri pangan juga menghadapi sejumlah tantangan yangperlu direspon dengan tepat. Wujud dari tantangan tersebutantara lain berupa kurang andalnya pasokan bahan baku yangdisinyalir muncul akibat beberapa faktor diantaranya maraknyaalih fungsi lahan perkebunan untuk kegiatan ekonomi lain,rendahnya produktivitas di sisi on /arm, serta ketergantunganyang tinggi terhadap impor. Hal tersebut berakibat pada tingkatutilisasi industri yang rendah. Selain itu derasnya arus imporproduk yang sejenis yang bersaing di tingkat harga juga turutmenekan industri pangan nasional.

Tabel 4.1...

SK No 132726A

PRESIDENREPUELIK INOONESIA

-15-

Tabel 4.1 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Pangan

Inisiatif Utama

Aldivitas Utama

Jenis IndustriPrioritas

- Menurunnya ketergantuaga-n impor bahan bakuindustri pengolahan susu

- Meningkatn5ra mutu produk olahan susu- Meningkatnya kompetensi SDM di industri

pengolahan susu- Meningkatnya elisiensi dan daya saing industri

pengolahan susu melalui penerapaa teknologi IoTs

- Fasilitasi kemitraan industri pengolahan eusudengan petemak dan/atau koperasi danpengembangan petcmakan terintegrasi

- Fasilitasi pen5rusunan/revisi stardar produkolahan susu

susu- Fasilitasi penerapan teknologi induetri 4.0 di

industri pengolahan susuIndustri Pengolnhan Susu1. Susu untuk kcsehatan (susu cair, bubuk dan @nden*42. Ptobiotic dan berbasis susu

- Menurunnya ketergantungan impor bahan bakuindustri pengolahan susu

- Meningkatnya mutu produk olahan susu- Mcningkatn5ra kompetenei SDM di industri

pengolahan susu- Meningkatnya efrsiensi dan daSra saing industri

pengolahan susu melalui penerapan teknologi IoTs

- Fasilitasi kemitraan industri pengol,ahan susudengan peternak dan/atau koperasi danpengembangan petemakan tcrintegrasi

- Fasilitasi penyusunan/r€visi standar prcdukolahan ausu

susu- Fasilitasi pcnerapan t€knologi industri 4.O di

indu8tri pengol,ahan susu

- Menurunnya ketergantungan impor bahanbaku industri pengotrahan susu

- Meningkafrya mutu produk olahan susu- Meningkatnya kompeten8i SDM di industri

pengotrahan susu- Meningkatnya. efisiensi dan daya saing industri

pcngolahan susu melalui penerapan teknologiIoTs

- Fasilitasi kemitraan industri pengolahan susudengan petemak dan/atau koperasi danpengembangan peternalqn t€rintegrasi

- Fasilitasi penyusunan/revisi standar produkolahan susu

- Fasilitasi sertilikasi SDM di industripengolahan susu

- Fasilitasi penerapan teknologi industri 4.0 diindustri pengolahan susu

- Fasilitasi sertifikasi SDM di industri pengolahan - Fasilitasi sertifikasi SDM di industri pengolahan

Industri . . .

SK No 054412 C

PRESIOENREPUBLIK INOONESIA

-16-

Inisiatif Utama - Peningkatan nilai tambah bagi ekspor produkbahan penyegar olahan

- Peningkatan teknologi industri pengolahan bahanpenlregar

- Peningkatan kualitas SDM- Perluasan pasar produk bahan penyegar (olahan)

di dalam neeeri dan luar negeri

- Mengu.rangi ketergantungan impor bahan bakuindustri bahan perryegar

- Peningkatan mutu produk bahan penyegar olahan- Penins.katan penerapan konsep industri hiiau

fgreen industri/

- Mengurangi ketergantungan impor bahan bakuindustri bahan penyegar

- Peningkatan mutu produk bahan p€nyegarolahan

- Perluasan pasar produk bahan penyegar(olahan) di dalam negeri dan luar negeri

Aktivitas Utama - Pengembangan mutu dan citra produk industribahan pcnyegar di Indonesia

- Standardisasi al,at dan meein pengotrahan bahanpenyegar berbasis teknologi 4.O

- Teredukasinya konsumen domestik tentangmanfaat bahan penyegar dan cara mengonsumsiproduk bahan p€nyegiar 5rang benar

- Promosi dan penetrasi ke negara-negara enerCinsmarlect dan taditional narket

- Memfasilitasi keterkaitan bisnis dalam rangkajaminan suplai antara penyedia bahan baku danindustri pengolahaa bahan penyegar

- Pen€rapan Standar Nasional Indonesia produkbahan penyegar

- Penerapan Stardar Industri Hljau padaperusahaen

- Memfasilitasi keterkaitan bisnis dalam ranglrajaminan suplai antara penyedia bahan bakudan industri pengoLahan bahaa penyegar

- Penerapan Standar Nasional Indonesia produkbal:an pcnyegar

- Promosi dan penetrasi ke negara-negaraemergtq market da,r traditioral narbt

Jenis IndustriPrioritaE

Industri Pengolahan Bahan Penyegarl. Kopi dekafeinasi2. Aneka pangan oLahan berbasis kopi organik3. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi4. Wh ual e tea

5, Suplemen berbasis teh

Si( No054411CIndustri . . .

PRES IDENREPUELIK INDONESIA

-t7-

Inbiatif Utama - Meningkatnya utilisasi industri tepung danturunannya

- Meningkatnya ekspor produk tepung danturunannya

- Peningkatan Kompetensi SDM

- Meningkatnya utilisasi industri tepung danturunaflnya

- Meningkatnya ekspor produk tepung danturunannya


- Meningkatnya utilisasi industri tepung danturunannya

- Meningkatnya ekspor produk tepung danturunanrrya


Aktivita8 Utama - Fasilitasi pcnyediaan bahan baku- Fasilitasi peningkatan investasi industri tepung

dan turunan rya- Fasilitasi atandardisasi produk tepung dan

tufunannya- Pendidikan dan pelatihan SDM- Fasilitasi Penerapan Industri 4.0

- Fa8ilitasi penyediaan bahan baku- Fasilitasi peningkatan investasi industri tepung

dan turunannya- Fasilitasi standardisasi produk tepung dan

turunannya- Pendidikan dan pelatihan SDM

- Fasilitasi Penerapan Industri 4.O

- Fasilitasi penyediaan bahan baku- Fasilitasi peningkatan investasi industri tcpung

dan turunannya- Fasilitasi standardisasi produk tepung dan

turunamya- Pendidikan dan pelatihan SDM- Fasilitasi Penerapnn Industri 4.0

Industri Pengolahan Tepungl. Tepung gandum tropika2. Pati dari biorrassa limbah pertanian3. Pangan darurat4. Gmnulated @rnposit Jlour


SK I'lo 054410 CIndustri

PRES IOENREPUBLIK INOONESIA

-18-

mw1

lnfuiatif Utarna - Meningkatnya produksi gula- Penurunan impor gula- Keterampilan tenaga kerja

- Meningkatnya prcduksi gula- Penurunan impor gula- Keterampilan tenaga kerja

- Meningkatnya produksi gula- Penurunan impor gula

Aktivitas Utama - Pembangunan pabrik gula baru- Pemberian fasiEtas bahsn baku- Pemberian fasilitas frskal induetri gula yang

terintegrasi- Pembangunan induEtri gula yang terintegra8i

dengan produk hilir lainnya- Pendidikan dan pelatihan SDM melalui vokasi di

bidang industri gula- Fasilitasi Penerapan Industri 4.0

- Pembangunan pabrik gula baru- Pemberian fasilitae bahan baku- Pemberian fasilitas fiskal industri gula yang

trrintegrasi- Pembangunan industri gula yang terintegrasi- Pendidikan dan pelatihan SDM melalui vokasi

industri gula- Fasilitaai Penerapan Industri 4.O

- Pembangunan pabrik gula baru- Pemberian fasilitas bahan baku- Pemberian fasititas Iiskal industri gula yang

terintegrasi- Pembangunan industri gula yang terintegra8i

dengan produk hilir lainnya- Fasilitasi Penerapan Industri 4.O


lndustri Gul,a Berbasb Tebu1. Gul,a pasir

4,2 Ta}:.apan. . .

SK l,lo 054.109 C


-19-

4.2. Tahapan Capaian Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

1. Kondisi saat iniIndustri farmasi merupakan salah satu industri yang tetapmencatatkan pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu limatahun terakhir meskipun sempat mengalami perlambatan dankembali tumbuh pada kondisi darurat kesehatan karena wabahpandemi Covid-19. Populasi industri farmasi obat kimia di dalamnegeri sendiri sebanyak 218 industri hingga semester I tahun2020 termasuk di dalamnya 5 perusahaan BUMN, L62

swasta, dan 51 perusahaan multinasional.Kemudian juga terdapat sebanyak 122 industri obat tradisionaldan 17 industri ekstrak bahan alam. Menurut sifatnya, industrifarmasi tergolong industri yang padat modal, padat teknologi,diatur dan diawasi oleh pemerintah secara ketat, dan memilikiketergantungan tinggi terhadap keahlian dan kompetensi tenagakerja.

Industri kosmetik sepanjang lima tahun ke belakang jugamencatatkan pertumbuhan positif meskipun tidak terlalu pesat.Industri ini berhasil tumbuh sebesar 8,2o/o di tahun 2019. Nilaiekspor produk kosmetik lokal mencapai USD5I6,99 juta, naikdibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD47O,3O juta.Jumlah populasi industri kosmetik sendiri tergolong besar yaitusejumlrah 729 sarana produksi industri kosmetik hinggasemester I tahun 2020, namun sebanyak 95o/o di antaranyaadalah perusahaan skala menengah dan kecil, Menurut sifatnyaindustri kosmetik tergolong industri yang padat karya, relatifdinamis mengikuti trend ya g ada di pasar, memilikiketergantungan tinggi terhadap keahlian dan kompetensi tenagakerja, serta sensitif terhadap citra dan merek produk.

Pada industri alat kesehatan, terdapat sekitar llo perusahaanyang menjadi anggota dari Asosiasi Produsen Alat KesehatanIndonesia (ASPAKI) dari total 590 perusahaan yang tercatathingga triwulan Il 2O2O. Produk yang mampu dihasilkan cukupberagam mulai dari furnitur rumah sakit, instrumen diagnosa,elektromedik hingga implant. Adapun tingkat utilisasi industrialat kesehatan secara umum berada pada kisaran 707o.

SK No 132747A

Dibandingkan. , .

PRESIDENREPUELIK INDONES

-20-

Dibandingkan dua jenis industri lainnya, produk industri alatkesehatan memiliki permintaan pasar ekspor yang cukup tinggiditandai dengan nilainya yang mencapai USD249,44 juta padatahun 2019 atau meningkat sebesar 1,95% dibandingkan tahunsebelumnya. Ekspor tersebut didominasi oleh ansumable dandisposable product, antara Lain: pakaian dan aksesori pakaian(sarung tangan, mitten dan mitt), lensa kontak, sanitary tou.rcldan tampon saniter, serta instrumen dan peralatanelektromedis. Negara tqjuan ekspor alat kesehatan terbesar padatahun 2O2O antara lain: Singapura, Jerman, Jepang, AmerikaSerikat, Tiongkok, Australia, Amerika Latin, dan Taiwan.

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang tengah dihadapi industrifarmasi kosmetik dan alat kesehatan. Beberapa di antaranyaadalah ketergantungan yang tinggi pada bahan baku imporditandai dengan hampir 9Oo/o bahan baku berasal dari luarnegeri. Hal ini berlaku baik di industri farmasi, industrikosmetik, maupun industri alat kesehatan. Dampak dari kondisitersebut adalah kerentanan terhadap flukhrasi harga bahanbaku serta biaya produksi yang relatif lebih tinggi mengingatpasar dalam negeri juga terbuka terhadap impor produk sejenisatau substitusi.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan pemanfaatanteknologi bernilai tambah tinggi yang belum optimal. Sebogaicontoh, teknologi yang digunakan pada industri alat kesehatannasional masih digolongkan pada kelompok teknologi rendahsampai medium. Selain itu teknologi dan peralatan industri yangdigunakan oleh industri alat kesehatan hampir semuanyadiimpor dari pengembang alat kesehatan dari luar negeri.Kondisi ini dipandang terjadi karena belum berkembangnyapusat inovasi dan desain industri alat kesehatan di dalam negeri.

3. Peluang dan tantangan

Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan juga memilikisejumlah peluang yang dapat lebih dimanfaatkan. Beberapadiantaranya adalah:

(U jumlah populasi penduduk Indonesia yang sangat besaryang menjadi basis pasar produk industri;

SK No 132746A

(2) adanya. . .

PRESTDENREPUBLIK INDONESIA

-2t-

l2l adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaibagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yangdiselenggarakan dengan menggunakan mekanismeasuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib ftnandatoryl,

(3) adanya mekanisme yang memprioritaskan danpenggunaan produk dalam negeri melalui

pengadaan barang oleh Pemerintah dengananggarErn sesuai ketentuan yang berlaku;

(4) hayati di Nusantara sebagai basispengembangan bahan baku dan produk khususnya untukindustri farmasi dan kosmetik; serta

(5) pemberlakukan Asean Eonomic Communitg yangmemungkinkan produsen lokal untuk meningkatkanpangsa pasar ekspomya.

Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan pengembanganindustri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dalam negeriantara lain:(1) ketergantungan impor bahan baku masih sangat tinggi;

(21 industri alat kesehatan dalam negeri masih terbatas padateknologi rendah dan menengah;

(3) minimnya lembaga riset dan pengujian produk farmasi,kosmetik dan alat kesehatan;

(4) tingginya biaya riset dan pengembangan produk farmasi,kosmetik dan alat kesehatan;

(5) sebaran industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatanbelum merata di seluruh wilayah Indonesia;

(6) terbatasnya SDM industri yang kompeten dan memilikikeahlian di bidang farmasi, kosmetik dan alat kesehatan.

Tabel 4.2...

SK No 132745A


-22-

Tabel 4.2 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Inisiatif Utama - Mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat,obat tradisional dan kosmetik

- Pendalamar struktur industri farmasi dan kosmetik- Meningkatkan kualitas SDM Indu8tri Farmasi dan

Kosmetik- Transfer teknologi produksi bahan balru obet, obat

tradisional dan kosmetik dengan menarik investasiskala bcear

- Pendalaman strukhrr industri farmasi dankosmetik

- Meningkat}an kualitas SDM IndustriFarmasi dan Kosmetik

- Penguasaan t€knologi terkini untukproduksi bahan baku obat, obat tradisionaldan kosmetik

- Pendalaman struktur industri farmasi dankosmetik

- Meningkatkan kualitas SDM Industri Farmasidan Kosmetik

- Penguasaan teknologi terkini untuk produksibahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik

- Peningkatan pangsa pasar dalam negeri dan luarnegeri

- Mengembangkan teknologi nasional untukmemproduksi bahan baku obat, obat tradisionaldan kosmetik

- Memfasilitasi pengembangan dan pembangunanindustri farmasi dan kosmetik ska.la besardengan orientasi ekspor

- Promosi produk-produk obat, obat tradisionaldan kosmetik di dalam dan luar negeri

- Pemberian kebijakan dan in8entif datrampeningkatan daya saing dengan produk luarnegcri

Aktivitas Utama - Membangun pu3at inovasi dan pu8at standardisasiuntuk bahan baku obat, obat tradisional dankosmetik

- Mengembangkan teknologi nasional untukmemproduksi bahan baku obat, obat tradisional da.Irkosmetik

- Membangun laboratorium uji t€rakreditasi- Menyuaun atandar koEpetensi SDM Industri Farmasi

dan Kosmetik- Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan

industri farmasi dan kosmetik skala besar denganorientasi ekspor

- Membangun pusat inovasi dan pusatstandardisasi untuk bahal baku obat, obattradieional dan kosmetik

- Mengembangkan t knologi nasional untukmemproduksi bahan baku obat, obattradisional dan kosmetik

- Membangun laboratorium uji teralcEditasi- Menyusun Etandar kompetensi SDM

Industri Farmasi dan Kosmetik- Memfasilitasi pengembangan dan

pembangunan induetri fsrmasi dankosmetik skal,a besar dengan orientasiekspor

Jenis . . .

SK No 054402 C


-23-

Jenis lndustriPriorito.s

Industri Farmasi dan Kosmetikl. lanvapruznle2. Vitamin C3. Atoruastatin4- Beta-caroten5. S'teuioside6. Samuast,,tine7. Produk Biologik8. Vakin9. ProdukHerbal/Natural10. Produk Kosmetik11. Bahan baku tambshan obat

n7. l7, Erl.{t-?t'JFrrtlInisiatif Utama - Penguasaan teknologi terkini untuk sediaan bahan

baku dan pengembangan standardieasi sertaperlindungan kekayaan int€lelfiral industri alatkesehatan

- Terbangunnya pusat inovasi dan desainindustri alat kesehatan

- Peningkatan pangsa pasar dalarn negeri dan luarnegeri (pasar non tradisironal)

Aktivitas UtaJrra - Meningkatkan penguasaan alih teknologi terkiniuntukbahan baku alat kesehatan

- Mengembangkan Lanjut untuk standardisasi dandukungan hak kekayaan intelektual atas produk alatkesehatan di dalam negeri

- Mengembangkan enlct of exellentyang mencakuppenelitian dan pengembangan industri alat kesehatandasar masal untuk keperluan dalam negeri

- Mengembangkan kerjasama industri, risetdan pemerintah

- Mempriorita.skan penggunaan industri alatkeehatan dalam ne.geri pada pengadaanpemerintah

- Pemberian insentif p€mbayaran dalam rangkameningkatkan daya saing harga

- Mengembangkan lanjut untuk penguatanindustri kecil dan industri menengah modempenghaBil komponen alat kesehatar.

SK No051401CJenis

PRESIOENPUBLIK INOONESIA

-24-

,ifrv1


Industri Alat Kesehatan1. Produk diqposable and. consumables2. Hospitol Furniane3. Implan Ortopcdi4. Electonadiel and Dlecfrottrerupg fuvies5. Diagnosticir*turnent6. PACS (Pic:dtre Arcltiuing and Comrrruniulion Sysr/-m)7. SofllDore and IT8. Diagnostis reagents9. PoCI (tuint of Care Testing)10. Radiologi

4.3 Tahapan. . .

SK No C5 1i00 C


_25_

4.3. Tahapan Capaian Pembangunan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki,dan Aneka

1. Kondisi saat iniIndustri TPT di Indonesia dikl,asifikasikan ke dalam tigakelompok besar yaitu hulu, antara, dan hilir yang salingmemiliki keterkaitan yang kuat satu dengan yang lain. DiIndustri hulu terdapat 33 perusahaan yang memproduksi seratpoliester, nilon, dan rayon dengan kapasitas produksi 3,31jutaton. Di industri antara terdapat 294 industri pemintalan yangmemproduksi benang dengan kapasitas produksi 3,97 juta tonserta 1,540 industi skala besar dan 131 ribu industri mikrokecil yang menghasilkan produk kain tenun, kain rajut,dgeing I pinting / finishing dengan kapasitas produksi 3, 1 3 Jutaton. Di industri hilir, terdapat 2.995 industri skala menengahbesar dan 407 ribu industri mikro kecil yang memproduksigarrnen dengan kapasitas 2,18 juta ton serta 765 perusahaanindustri kecil, menengah dan besar yang memproduksi produktekstil lainnya dengan kapasitas 0,68 juta ton.

Tingkat utilisasi sektor industri tekstil dan pakaian jadi darihulu ke hilir berkisar antara 40-560/o. TPT menjadi penyumbangterbesar ketiga terhadap total ekspor non migas dengan kinerjaperdagangan yang pertumbuhannya stabil selama 7 (tqiuh)tahun terakhir. Pada tahun 2019 ekspor TPI mencapaiUSD12,84 miliar dengan surplus pada neraca p€rdagangansebesar USD3,47 miliar. Komposisi ekspor terbesar disumbangoleh produk pakaian jadi dengan kontribusi sebesar 64,L lo/o,sedangkan impor terbesar disumbang oleh kain dengankontribusi 48,99o/o terhadap total impor TPT. Hal inimenunjukkan bahwa tingkat pendalaman struktur di industritekstil masih lemah pada proses antara dikarenakan sebagianbesar bahan baku maupun bahan penolong proses masihbergantung pada impor.

Industri tekstil dan produk tekstil khususnya garmenmerupakan sektor padat karya yang menyerap 3,7 juta orangpada tahun 2O19. Kinerja industri Tekstil dan Pakaian jadi terrsmeningkat dengan lqiu pertumbuhan 15,35% pada tahun 2O19,naik dibandingkan tahun 2018 sebesar 8,73o/o, Kontribusinyaterhadap PDB manufaktur juga cenderung stabil pada kisaran7o/o,

Industri . . .

SK No 132744A

PRESIDENREPUBLIK INDONES

-26-

Industri Alas Kaki dan Kulit merupakan industri penyumbangdevisa ekspor dan penyerap banyak tenaga kerja. Sektor inimenyerap tenaga kerja lebih dari 7OO ribu tenaga kerja danekspor mencapai USD5,12 miliar pada tahun 2019, Kapasitasproduksi alas kaki nasional mencapai 1,29 miliar pasang danmenempatkan Indonesia sebagai produsen alas kaki terbesar ke-4 dunia. Di sisi lain kapasitas produksi industri penyamakankulit mencapai 579,5 ribu squarefeet dan barang jadi kulitsebesar 2,9 juta pcs.

Kinerja industri kulit, barang jadi kulit, dan alas kaki cenderungmeningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2019 sedikitmenqalami kontraksi setelah mengalami pertumbuhan positifsebesar 9,42Vo pada periode 2018. terhadap PDBmanufaktur mencapai 1,5%o. Neraca perdagangan sektor inistabil pada kisaran USD4 miliar per tahun.

2. Permasalahan

Dalam perkembangannya industri tekstil dan produk tekstilmenghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

a) Industri pertenunan, perajutan, dUeing, printin4 danfmishing memerlukan revitalisasi mesin dan peralatanmodern untuk kapasitas produksi sertamelakukan pengembangan produk agar sesuai denganselera pasar saat ini.

b) Beberapa bahan baku untuk industri hulu tekstil masihtergantung impor seperti kapas sebagai bahan baku utamasepenuhnya diimpor, bahan baku serat rayon berupadissolving ptlp, bahan baku serat poliester berupapara:rylena dan MEG. Akses terhadap bahan baku alternatifberupa poliester daur ulang juga masih mengalamihambatan. Demikian halnya bahan baku kain danaksesoris untuk alas kaki 85% tergantung pada impor.

c) Permasalahan terkait SDM khususnya pengupahan,produktivitas, dan usia kerja.

d) Besamya biaya energi listrik maupun gas untuk industri.e) Masalah pencemarErn lingkungan untuk industri

khususnya pada industri dgeing, pinting dan fmishing srurtapenyamakan kulit.

f) Belum . . .

SK No 132743 A

PRESIDENREPUBLIK INDONES]A

-27-

f) Belum adanya link arld matdt yang kuat antara sektor-sektor hulu hinega ke hilir industri TPT.

d Penguasaan pangsa pasar TPf global cenderung stagnansedangkan untuk alas kaki cenderung menurun khususnyake Uni Eropa dan Amerika Serikat.

h) Riset pengembangan produk dan branting yang masihlemah.

i) Industri alas kaki rentan terhadap persaingan denganproduk impor.

3. Peluang dan Tantangan

Peluang dan tantangan yang dihadapi oleh industri tekstil antaralain:

a) Peluang pertumbuhan yang sigrrifikan untuk tekstil khusus(bernilai tinggi), misalnya tekstil untuk otomotif, teclmicalErtile, serta tekstil untuk industri. Demikian halnya untukindustri sepatu olahraga dan usual serta bahan baku kulitaltematif yang potensial untuk terus dikembangkan.

b) Pasar domestik maupun ekspor yang terus tumbuh.

c) Bonus demograli dan angkatan ke{a yang melimpahsebagai sumber tenaga kerja untuk industri TPI maupunalas kaki.

d) Semakin banyaknya pendatang baru pada industri TPT danalas kaki menyebabkan persaingan di pasar global maupundomestik semakin ketat.

e) Masih lemahnya aspek distribusi dan pemasaran produkalas kaki lokal.

f) Masalah pencemaran lingkungan untuk industrikhususnya di DAS Citarum mengganggu aktivitas produksidan penurunan kapasitas produksi. Demikian juga limbahindustri penyamakan kulit masih menghasilkan krombervalensi 6.

d Ketergantungan terhadap impor bahan baku dan bahanpenolong.

h) Kompetensi tenaga kerja SDM yang tersedia belummemenuhi kebutuhan industri TPT Kulit dan Alas Kakimenyebabkan produktivitas dari tenaga kerja menjadirendah terutama pada daerah-daerah investasi baru.

Tabel 4.3...

SK No 132742 A


-24-

Tabel 4.3 - Tahapan Capaian Pembalgunan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka

Inisiatif Utama

Aktivitas Utarna

- Mcmbangun rangkaian industri t€kstil/buBanadan menghubungkan melalui teknologi industri4.0

- Meningkatkan kapasitas pmduk8i sebeser 3O0ribu ton/tahun untuk industri serat sintetis,469 ribu ton/tahun untuk industri benang, 965juta meter/tahun untuk industri kein dan 50Ojuta pcs/tahun untuk industri pakaian jadi

- Membangun rangkaian industri trkstil/busanadan menghubungkan melalui teknologi industri4.O

- Meningkatkan kapasitss produkai sebesar 300ribu ton/tahun untuk indusfi Berat sint€tis, 469ribu ton,/tahun untuk industri benang, 965 jutameter,/tahun untuk industri l(ain dan 500 jutapcs,/tahun untuk industri pakaian jadi

- Membangun rangkaian industri tekstil/busanadan menghubungkan melalui teknologi industri4.O

- Meningkatkan kapasitas produksi scbesar 300ribu ton/tahun untuk industri serat sintctie, 469ribu ton/tahun untuk industri benang, 965 jutsmeter/tahun untuk industri kain dan 50O jutapcs/tahun untuk industri pal<aian jadi

- Re-orientasi fokus manufaktur garmen dari czt,make, timke FOB, pn cess sourcing yang lebihefrsien melalui integrasi vertikal

- Meningkatkan kemampuan/kompetensi SDMproduksi dan manajemen pada industri garmendan industri hulunya sesuai denganpengembangan teknologi 4.O

- Memfe8ilitasi pemanfaatan teknologi industri 4.0pada industri garmen dengar dukungan aksesterhadap bahan baku melalui konektivitagindustri hulu-antafa-hilir tekstil denganplatform berbasis 4.0

- Pergembangan standar dan standardisasiproduk

- Re-orientasi fokus manufaldur garmen dari czt,mokc, timke FOB, pmcess sourcr'ng yang trebihcfi8ien melalui integrasi vertikal

- Meningkatkan kernampuan/kompetcnsi SDMpmduksi dan manajemen pada industri garmendan industri hulunya scsuai denganpengenbangan tcknologi 4.0

- Memfasilitasi pemanfaatan teknologi industri 4.0pada industri garmen dengan dukungan aksesterhadap bahan baku melalui konektivitasindustri hulu-antara-hilir tekstil dengsn platformberbasis 4.O

- Pengembangan standar dan standardisasi produk

- Re-orientasi fokus manuEktur garmen darimakloon cut, nalee, ,rim ke FOB, process sozrcingyang lebih cfisien melalui integrasi vertikal

- Meningkatlan kenampuan/ kompetensi SDMproduksi dan manqiemen pa.da industri garmendan industri hulunya sesuai denganpcngembangan teknologi 4.0

- Memfasilitasi pemanfaatan teknologi industri 4.0pada industri garmen dengan dukungan akseeterhadap bahan baku melalui konektivitasinduetri hulu-antara-hilir tekstil dengan platformberbasis 4.0

- Pengembangan standar darr standardisa.si produk

SK No 0543t8 CMenyiapkan


'29-

7i;tin

- Menyiapkan agenda promosi dan bmndinggannent dam fundbnal utd snart apparel

- Menyiapkan ekosistcm branding dan promosidengan melibatkan deaainef, dan sekotrah mode

- Penerapan sopgrzard bahan baku, bahanpenolong s€rta produk tekstil dan pakaian jadidalam negeri untuk memperkuat harmonisasirantai pasok

- MenJ.usun itatrdar produk untuklfuncticnaltefiilc, functional clathing, lashion sgnfieticfibers, special indust iolfabrbs, high WaliA gon

- Implementasi kes€@katan tra.de agrcenantdengan Uni Eropa dan Amerika Serikat

- Pembangunan inFastrulrhrr utama danpenunjang pada Kawasan Industri Cirebon-Indramayu-Majalengfta, Kawasan IndustriCilegon-Serang-Tangerang, I(awasan IndustriBogor-Bekasi-Purwakarta-Suban g- Karawang,Kawasan Industri Kendal-Semarang-Demak,Kawasan Industri Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya- Sidoado-Mojokerto-Bangkalan sertaKawasan Industri Batang dan l(awasarr IndustriBrebes

- Promosi dan brandilg ggnnent dan lundiornl andsrarT opparel

- MenJrusun standar produk untuk rtndionalbrtite, fundional dathirq, Ja.shion sgntlntic fiberc,special h&tstial Jabrbs, high qalitg garn

- Implementasi kesepqkatan ta.de agreencntdengan Uni Eropa dan Amerika Scrikat

- Pembangunan infrastruktur utaEa danpenunjang pada l(awasan Industri Cirebon-Indramayu-Majalcngka, Ihwasan IndustriCilegon-Serang-Tangerang, IGwasan IndustriBogor-BekaslPurwakarta-Subang-lGrawang,Kawasan Industri Kendal-Semarang-Demak,Kawasan Industri Ttrban-Lamongan-Gr€sik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Ban gkalan s€rtaKawasan Industri Batang dan Kawasan IndustriBtEbes

- Promosi dan brandu:,Lg ganent dan: functbml andsnl,,rt apparcl

- MenJrusun stardar produk untuk /unctbnalbrtile, fundbnal dathing, fashion sgqthetic fibers,special hd$trial fabrbs, high qtafu gam

- Implementasi kesepakatan tode agreenentdengan Uni Eropa dan Am€rika Serikat

- Pembangunan infrastrukhrr utatne danpenunjang pada I(awasan Industri Cirebon-IndralEyu-Majalengka, Kawasan IndustriCilegon-Serang-Tangerang, Kawasan IndustriBogor-B€kasi-Purwakarta-Subang-IGrawang,I(awasan Industri Kendal-Semarang-Demak,Kawasan Industri T\rban-la.mongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan sertaKawaean Industri Batang dan Kawasan IndustriBrebes

Jenis InduetriPrioritas

Industri TekstilI. Serat tekstil mikro2. Dissoluhg pulp ragon

3- PDT rccycle

SK No 054417 C4. Garmeil


-30-

4. Garnentfundional and sflurt apparel5. Rajut6. T€kstil Khusus

E EIINInisiatif Utama - Bimbingan teknis produksi induatri kulit,

industri alas kaki, kerajinan kayu/rotan, danperalatan produksi dari industri plastik dankaret hilir

- Meningkatkan kapasitas produksi sebesar 25Ojuta pc8/tahun untuk induatri alas kaki

- Menambah invectasi sebeear Rp2l,7triliun/ tahun

- Meningkati<an nilai ekspor menjadi USD5,3miliar/tahun

- Meningkatkan jumlah tenaga kerja yangterserap menjadi 1,12 juta orang/tahun

- Pembangunan pusat inovasi teknologi danperlindungan kekayaan intelektual industri kulitdan alas kald serta pengembangan teknologiuntuk produksi bahan dasar plastik dan karet

- Meningkatlan kapesitas Foduksi sebesar 25Ojuta pcs/tahun untuk industri alas kaki

- Menambah investaei sebesar Rp21,7 triliun/tahun- Meningkatlan nilai ekspor menjadi USD5,3

miliar/tahun- Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap

menjadi 1,12 juta orang/tahun

- Memiasilitasi perlindungan hak kekayaanintelektual desrbm produk alas kaki yangdihasilkan di dalam negeri

- Re-orientasi fokus manufaktur alas ka]<i dari anAmale, trimke FoB, dengan konektivitas industrihulu dal,am negeri

- Promosi dan bmnding produk al,as kaki danbarang jadi kulit

- Pengembangan sist€m rantai pasok bahan baku(kayu dan rotarr) serta peningkatan kegiatanlitbang desain produ* fumitur dengsn advokasidan regulasi terkait kekayaan intelektual

- Meningkatkan kapasitas produksi sebesar 25Ojuta pc8/tahun untuk industri alas kaki

- Menambah investasi sebesar Rp21,7 triliun/tahun- Meningkatkan nilai ekspor menjadi USD5,3

miliar/tahun- Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ters€rap

menjadi 1 , 12 juta orang/ tahun

Aktivitas Utama - Meningkatkan kemampuan produksi industrikulit khusus untuk penggunaan di industri

- Meningkatlan ketnampuan (terutamaeryonami@l design) industri alas kaki untukpcrluasan pasar global

- Meningkatkan keterampilan dan kreatilitas SDMdalam memproduksi kerqiinaa kayu/rotan

- Re-orientasi fokus manufaktur alas kaki dari culmalce, trtm ke FOB, dengan konektivitas industrihulu dalam negeri

- Promo$i dan branding produk alas kaki danbarangjadi kulit

- Menjamin ketersediaan pasokan bahan batu(kayu dan rotan) melalui pcngembangan Eistemrantai pasok yang ramah lingkungan, didukung

SK No 051(J8 C- Memperkuat . . .

PRES IOENREPU6LIK INDONESIA

-31-

- Memperkuat kernampuan nasional untulmemproduksi mesin dan peraliatan poduksi dariindustri plastik dan karet hilir

- Mendorong pengembangan teknologi nasionaluntuk memproduksi bahan dasar plastik dankaret

- Memfasititasi pengembangan lanjut pusat desaindan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkandaya saing industri kulit dan alas kaki

dengan infrastruli.tur (transportasi danpelsbuhan) yang memadai

Industri Kulit dan ALas I(aki1. Alas kaki2. Produk kulit k}:ruaras laduaned matcriaq3. Kulit sintetis4. Bahan kulit non konvensional


4.4Tahapan...

SI( No 051407 C


-32-

4.4. Tahapan Capaian Pembangunan Industri Alat Tlansportasi

1. Kondisi saat iniPada tahun 2019, produksi kendaraan bermotor roda empatatau lebih sebesar L,29 juta unit. Ekspor CBU pada tahun 2O19mencapai 332 ribu unit atau naik 25,5% dari tahun 2018.Sampai tahun 2019, Investasi di sektor industri kendaraanbermotor roda empat atau lebih mencapai Rp93,22 Triliun,sedangkan investasi di sektor industri sepeda motor mencapaiRp10,22 Triliun. Jumlah industri perakitannya pada tahun 2O19mencapai 22 perusahaan dengan industri pendukung sebanyak3OO industri.Pada tahun 2O3O, Indonesia ditarget}an menjadi pemain utamadalam produksi kendaraan bermotor Internal Combustion Enginc(ICE) maupun Eledricfied Vehble (EV) untuk pasar domestikmaupun ekspor. Sektor otomotif mengalamipeningkatan volume produksi sampai dengan 3 juta unit padatahun 2O3O dimana 25o/o diantaranya adalah kendaraanberbasis listnk @bdrified Velic.lelBYl, serta dengan targetekspor sebesar 9OO ribu unit.Untuk itu telah ditetapkan program pengembangan kendaraanramah lingkungan seperti neu Kendaraan Bermotor Roda EmpatHemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2), Ebetrified Vehicle(Kendaraan hybrid, pfuS-in hgbrid, Batterai Electric Vehicb sertahidrogen) dan Flery Engile.Dalam rangka memperkuat inisiatif pengembangan kendaraanbermotor ramah lingkungan khususnya EV, Pemerintah melaluiPeraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang PercepatanProgram Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BatteryElectric Vehicle) untuk Tlansportasi Jalan telah menetapkanProgram percepatan Kendaraan Bermotor Listrik BerbasisBaterai (KBL Berbasis Baterai) yang meliputi beberapa aspekpengaturan dalam Peraturan Presiden tersebut antara lainpemberian fasilitas fiskal dan non-liskal untuk percepatanpembangunan industri KBL berbasis Baterai.Program fasilitas liskal yang akan diberikan untuk mendorongpercepatan KBL Berbasis Baterai antara lain insentif bea masukuntuk CKD, IKD atau komponen utama, pajak penjualan atasbarang mewah, pembebasan atau pengurangan pajak, beamasuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangkapenanaman modal, pembiayaan ekspor, kegiatan penelitian danpengembangan, inovasi teknologi dan vokasi, keringanan biayauntuk pengisian listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan ListrikUmum (SPKLU).

Produksi. . .

SK No 132752A


-33-

Produksi sepeda motor tahun 2Ol9 sebesar 7,29 juta unit ataunaik sebesar 284 ribu unit dibandingkan dengan tahunsebelumnya (tumbuh sebesar 4,Q4o/ol. Neraca perdaganganuntuk produk sepeda motor mencatat surplus dengan total nilaiekspor sepeda motor pada tahun 2Ol9 sebesar 810 ribu unitatau naik sekitar 28,5o/o dari tahun 2018. Jumlah industriperalitan untuk kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2Ol9sebanyak 17 perusahaan dengan 7Ol industri pendukung yangmemproduksi komponen. Secara keseluruhan, pada tahun 2Ol9nilai ekspor sektor kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer(KBLI 29) naik 1,98% atau senilai USD6.154,06 juta.

Selain kendaraan bermotor roda dua dan roda empat untuktransportasi jalan, program pengembangan Alat MekanisMultiguna Pedesaan (AMMDes) merupakan program utamaindustri alat angkut yang mendukung pengembangan industrikecil dan menengah karena hampir seluruh komponen dipasokoleh IKM otomotif. Saat ini AMMDes telah diproduksi massaldengan kapasitas produksi sebesar 3.OOO unit/ tahun.

Industri kereta api di dalam negeri saat ini masih, merupakansatu-satunya di wilayah ASEAN yang dimiliki sepenuhnya olehPemerintah dengan nama PI Industri Kereta Api (PT INKA)(Persero). Kemampuan produksi rata-rata PT INKA pertahun saatini adalah untuk gerbong barang sebesar 30O unit gerbong,kereta penumpang (tidak sebanyak 120 unitkereta, kereta berpenggerak (KRL, KRD, KRDE) sebanyak 4O unitkereta, lokomotif sebanyak 15 unit, dan bogie sebanyak 3OOunit. PT INKA saat ini telah masuk ke pasar ekspor dengannegara tujuan Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, danBangladesh. Melalui skema pembiayaan ekspor, PT INKAberpeluang untuk penguasaan pasar eksporkhususnya ke negara-negara yang bukan pasartradisional seperti Afrika atau Asia Selatan. Sementara di dalamnegeri dengan arah pengembangan alat trasportasi berbasis relseperti Light Rapid TYansit (LRT) I Mass Rapid ??onsit (MRT), sertaHigh Speed Ttain antar kota yang saat ini sedang dibangun olehPemerintah, merupakan pasar yang sangat besar untukmengembangkan industri komponen baik utama rnaupunpenunjang Kereta Api.

SK No 132751A

Industri . . .

2


-34-

Industri perkapalan tersebar di wilayah Batam, Jawa,Kalimantan, dan Sulawesi dengan jumlah sebanyak kurang lebih250 industri. Industri perkapalan mempunyai dua kegiatanbisnis utama yaitu pembangunan kapal baru dan kegiatanreparasi kapal. Kemampuan industri perkapalan saat inimencapai 1.OOO.OOO DWT/tahun untuk pembangunan kapalbaru dan 12.000.000 DWT/tahun untuk reparasi, dengantingkat utilisasi mencapai 4O-45o/o untuk pembangunan kapalbaru, dan 75-85Vo untuk kegiatan reparasi.

Industri pesawat terbang dalam negeri saat ini masih dimilikisepenuhnya oleh Pemerintah dan merupakan satu-satunyaindustri pesawat terbang di kawasan Asia Tenggara, yaitu PTDirgantara Indonesia. Produk yang dikembangkan saat ini yaitupesawat CN-235 (kapasitas produksi 6 buah/tahun), CN-212(kapasitas produksi 6 buah/tahun) dan N-219 (kapasitasproduksi 12 buah/tahun). Hingga saat ini sudah ada sekitar 235letter of intent (LoI) untuk pesawat N-219 dari pasar domestikdan luar negeri. Selain industri manufalrtur pesawat terbang,saat ini Jasa Maintcnane, Repair dan Ouerhaul (MRO) domestikjuga telah cukup berkembang dan ditawarkan oleh beberapaperusahaan yang pada umumnya berafiliasi dengan maskapaipenerbangan. Industri MRO domestik mampu menyerap sekitar3oolo order jasa MRO untuk air /rame, engine dan @mponentpesawat udara, sedangkan sisanya dipenuhi oleh jasa MROasing.

Permasalahan

Permasalahan yang ada di dalam proses produksi kendaraanbermotor adalah masih dibutuhkannya baja khusus yang harusdiimpor, hal tersebut disebabkan karena produk dari pabrik bajadomestik masih fokus kepada baja konstruksi. Sedangkanuntuk mendukung pengembangan produk substitusikomponen/bahan baku impor masih diperlukandari pemerintah.

Utilisasi pada industri perkapalan menunjukkan bahwa tingkatpembangunan kapal baru masih rendah, hal tersebutdisebabkan oleh masih tergantungnya produksi dari kegiatanpembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itumeskipun jumlah armada kapal yang tercatat terus mengalamipeningkatan tidak serta merta meningkatkan utilisasi industriperkapalan nasional, penambahan armada kapal tersebut lebihbanyak terjadi karena dominasi dari pembelian kapal bekasterutama dari impor.

SK No 132750 A

Pengembangan . , .

PRES!DENREPUBLIK INDONESIA

-35-

Pengembangan industri pesawat udara belum dapat dilakukanoptimal, karena belum terjalinnya sinergi antara industri-industri pendukung, seperti industri penyedia desain danengineering, industri pembuat komponen pesawat, industriMRO, serta industri penerbangan/airlines dalam negeri.Keterkaitan sektor industri pesawat udara dengan industri-industri pendukungnya sangat besar, sehingga apabila sinergitersebut tidak dijaga, maka akan melemahkan salah satunya.Disamping itu, dukungan pemerintah dalam proses sertilikasimempengaruhi proses peningkatan kapasitas produksi PIDirgantara Indonesia dan pengembangan industri komponenyang terkait dengan pesawat N-219. Dukungan pemerintah jugadiperlukan guna meningkatkan kapabilitas penguasaanteknologi serta promosi untuk meningkatlan order jasa MRO didalam negeri serta fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dankegiatan yang terkait dengan pengembangan SDMkedirgantaraan.

3. Peluang dan TantanganRasio kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia yang masihrendah membuka peluang untuk produksikendaraan bermotor karena potensi pasar domestik masihterbuka lebar. Tlen produksi kendaraan bermotor yang ramahlingkungan khususnya EV memperoleh perhatian khususdengan ditetapkannya berbagai regulasi yang mendukungantara lain percepatan program KBL Berbasis Baterai untuktransportasi jalan serta kebijakan konservasi energi berdasarkanRUEN yang mendukung pengembangan industri kendaraanyang rendah emisi karbon.Salah satu tsntangan pada industri kendaraan bermotor adalahmengenai ketersediaan bahan baku (industri hulu) di dalamnegeri yang belum mampu mendukung kebutuhan industriperakitan atau industri tier I otomotif. Kemudian bea masukuntuk industri bahan baku, komponen, IKD dan CKD yangmasih belum harmonis, Terkait standar, untuk ekspor produkotomotif ke negara mitra masih terkendala terkait mufitalreagnition agreement serta adanya perbedaan segmen produkyang diminati oleh pasar ekspor dibandingkan selera konsumendalam negeri.Potensi pasar domestik untuk industri AMMDes cukup besarmengingat wilayah pedesaan yang sangat luas. Namun demikianpengembangan AMMDes terkendala oleh belum berkembangnyaekosistem industri, belum adanya standardisasi, dan biayamanufaktur yang masih mahal serta perlu peningkatanpenguasEran teknologi komponen dan manufaktur.

Peluang . . .

SK No 132749A


-36-

Peluang pemasaran produk kereta api sangat besar mengingatadanya program pengembangan transportasi massal di dalamnegeri, yang diikuti oleh pembangunan rel KA antar kota diJawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta penambahanjumlah rute kereta api sebagai moda transport di dalam kota.Selain itu perintisan pasar ekspor memiliki potensi yang cukupbaik dengan telah tergarapnya pasar ekspor di Bangladesh,Filipina, serta dijajakinya potensi pasar di beberapa negara diAfrika dan Asia.

Terbatasnya kemampuan industri dalam negeriuntuk memahami ketentuan-ketentuan teknis yangdipersyaratkan dalam memenuhi kebutuhan komponen KeretaApi, keterbatasan kegiatan RnD&D sektor industri, merupakantantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri keretaapi. Di Lain hal belum terciptanya regulasi yang mendukung(misalnya terkait standar teknis, SPM, serta prosedur investasi),perlunya kesiapan dari sisi teknis dan manajerial dari industrikereta api dalam menghadapi peningkatan permintaan, perlunyapembinaan SDM Perkeretaapian (Regulator & Operator),penguasEran teknologi tinggi termasuk teknologi industri 4.0.

Penerapan azas Cabotage memberikan peluang pengembanganindustri perkapalan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukanpenggantian armada-armada kapal niaga nasional. Selain itumenurut data statistik angkutan laut nasional, volume bongkarmuat baik antar pulau maupun luar negeri menunjukkan trenpositif, serta tersedianya SDM industri yang cukup daninfrastruktur pendukung kompetensi SDM Industri yangtersedia.

Pada industri perkapalan, keterlibatan sektor BUMN/BUMD dansektor swasta dirasakan masih rendah dan perlu ditingkatlan,serta regulasi klasifikasi galangan kapal belum ada. Dukungankebijakan pembiayaan juga belum optimal, dan hingga 7oolokebutuhan komponen kapal masih harus diimpor.

Peluang pengembangan industri pesawat udara di Indonesiamasih terbuka sangat lebar melihat luasnya wilayah Indonesiasehingga membutuhkan sistem transportasi nasional yanghandal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,pengembangan dan konektivitas antar wilayah, pertahanan dankeamanan serta memperkuat kedaulatan NKRI. Selain ituIndonesia sebagai satu-satunya negara di ASEAN yangmenguasai skill teknologi perancangan, produksi dan manajerial

SK No 132950 A

industri


-37-

industri pesawat terbang, saat ini tengah melakukanpengembangan produk pesawat terbang untuk jarak menengahyang sangat cocok untuk wilayah NKRI.

Tantangan dalam pengembangan industri pesawat udara yakni:regulasi yang dapat terbentuknya sinergi antarindustri pendukung, keterbatasan informasi kemampuanindustri pendukung, dan masih belum optimalnya manajemenSDM yang mendukung industri pesawat udara.

Tabel 4.4..,

SK No 132741A

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-38-

Tabel 4.4 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Alat Transportasi

Inisiatif Utama - Memperkuat produksi local kendaraan ICE- Mendorong investasi EV- Pengunaan Bio Fuel- Penggunaan Bio Etanol- Mendorong ekspor KBM ICE roda 2 dan 4- Pengembangan produksi lokal sepeda motor listrik- Memulai produksi xEV- Mendorong investasi xEV- Pengembangan AMMDes bertenaga listrik- Pemberdayaan IKM Komponen Kendaraan Bermotor

- Memperkuat produkci local kendaraan ICE- Mendorong investasi EV- Penggunaan Bio Fuel- Penggunaan Bio Etanol- Mendorong ekspor KBM ICE mda 2 dan 4- Pengembangan produksi lokal sepeda motor listrik- Memulai produksi xEV- Mendorong investasi xEV- Persiapan stl'tdi Autanonous Vehicle

- Pengembangan AMMDcs bertenaga lbtrik- KomersialisasiAMMDes- Pemberdayaan IKM Komponen Kendaraan B€rmotor

- Memperkuat produkei local kendaraan ICE- Mendorong invBtasi EV- Penggunaan Bio Fuel- Penggunaan Bio Etanol- Mendorong ekspor KBM ICE roda 2 dan 4- Pengembangan produksi lokal sepeda motor

ligtrik- Memulai produksi xEV- Mendorong investasi xEV- Persiapan studi Autott,nan/,s Vehicb- Pemberdayaan IKM l(omponen Kendaraan

Bermotor

Aktivitas . . .

SK !o 05,'1406 C

PRESIOENREPUELIK INDONESIA

-39-

- Implementa3i harmonisaai skema perpajakan- Mempromosikan skema RDnD komponen KBM dan

peningkatan kualita8 SDM khusuanya untukdesrln, EV, komponen dwr oduanced. maren:als sertavokasi SDM bagi industri KBM

- Fasilitasi implementasi penggunaan bio fuel dan bioetanol

- Promosi Investasi kendaraan xEV- Dukungan pembukaan akses Pasar- Pengembangan Standar KBM yang merujuk pada

stsndar global- Meningkatkan kemampuan pmduksi bahan baku

(baja, kimia)- Meningkatkan produktivitas kendaraan ICE dengan

mengadopsi teknologi- Memp€rkuat kemampuan manufaktur komponen

lokal dengan mempercepat FDI dan trartsferteknologi

Aktivitas Utarra - lmplementasi harmonisasi skema perpajakar- Mempromosikan skema RDnD komponen KBM dan

peningkatan kualitas SDM khususnya untukdesign, EY , komponen dan aduaned. materi,,ls sert,vokasi SDM bagi indushi KBM

- Faeilitasi implementasi penggunaan bio fuel dan bioetanol

- Promosi Investasi kendaraan xEV- Dukungan pembukaan akses Pasar- Pengembangan Standar KBM yang merujuk pada

otandar global

- Meningkatkan kemampuan prcduksi bahan baku(baja, kimi4

- Meningkatkan produktivitas kendaraan ICE denganBengadopsi teknologi

- Memperkuat kemampuan manufaktur komponenlokal dengan mempercepat FDI dan transferteknologi

- Impl€rnentasi harmonisasi skema perpajakan- Mempromosikan skema RDnD komponen KBM

dan pcningkatan kualitas SDM khususnyauntuk des{,rm, EV, komponen dan aduaned,rll,teriols serla vokasi SDM bagi industri KBM

- Fasilitasi implementasi penggunaan bio fueldan bio etanol

- Promosi Investasi kcndaraan xEV- Dukungan pembukaan akses Pasar- Pengembangan Standar KBM yang merujuk

pada standar global- Meningkatlan kemampuan produksi bahan

baku (baja, kimia)- Meningkatkan produktivitas kendaraan ICE

dengaa mengadopsi teknologi- Memperkuat kemampuan manufaktur

komponen lokal deng{rn mempercepat FDI dantransfer teknologi

Membuat

SK No 05,1405 C


-40-

Jenis lndustriPrioritas

- Membuat Roadnup vIJfik Bia FueL

- Evaluasi komitmen Peserta Program PPnBM

- Pengembengan model bisnis AMMDes- Peniagkatan level aistem manufaktur dan

kompeGnBi SDM IKM kendaraan bermotor

Industri Kendaraan Elermotor1. Penggerak mula (engn:ne) listrik danfuelell2. Perangkat transmisi (pourer rroin)

- Membuat Roadmap ufiruk Bb I\teL- Evalu,asi komitmen Peserta Progrsm PPnBM- Promosi dan kampanye penggunaan AMMDea- Peningkatan level sistem manufaktur dan

kompetensi SDM IKM kendaraan bermotor

- Membuat Roadnqi\EJk Bb F el.

- Evaluasi komitmen Peserta Program PPnBM

- Peningkatan level sbtem manufaktur dsnkompetensi SDM lKM kendaraan bermotor

lr'fittlf.s.trlPlInisiatif Utama - Pengembangan teknologi mat€rial kereta api

- Penguassan teloologi komposit- Penguasaan teknologi nanufofr[e konaposit- Pengu.asaaa verifikasi struktur komposit- Penggunaan Bio Fuel sampai ke El80.

- Peng€mbangar produk mrbodualuminium/komposit

- Pengembangan produk bogie kereta dan komponenpcn5ruEun bogie

- Pengembangal produk eksterior dan interior

- Pengembangan produk oarbody komposit- Pengembangan produk bogie kereta dan

komponen pen5mEun bogie

- Pengembangan pmduk ekstcrior dan interiorkomposit

Aktivitas

Sl( No 054-iC4 C

PRES IOENREPUBLIK INDONESIA

-41-

Viv'lAktivitas Utama - Pengembaagan Standarlntemasional

- Implementa8i StandeJ Kompetensi Keda NasionalIndonesia

- Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM- Desain dan produkai komponen sarana

perkeretaapian- PenJ,usunan regulasi/kebijalan yang terkait

- Pengembangan Standarlnternasional- Implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasionat

Indonesia- Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM- Desain dan produksi komponen sarana

p€rkeretaapian- Pen5msunan regulasi/kebiiakao yang terkait

- Pengembangan Standar Intemasional- Implementasi Standar I6mpetensi Kerja

Nasional Indonesia- Menyediakan dan meningkatkan kemampuan

SDM- Desain dan produksi komponen sararra

perkeretaapian- Penlrusunan r€gulasi/kebiialan yang terkait

Industri Kereta Api1. Kereta listrik

Jenis IndustriPrioritaa

Inisiatif Utama - Optimalisasi pcmbangunan kapal dalam negerisebagai baseload peningkatan kemampuan danutilisasi

- Penguatart kemampuan industri pendukung

- Optimalisasi pembangunan kapal dalam negerisebagai baseroad peningkatan kemampuan danutilisasi

- Penguatan kern mpuan industri pendukung

- Optimalisaei pernbangunan kapat dalamnegeri sebagai baselood peningkatankemampuan dan utilisasi

- Penguatan kemampuan industri pendukung

Penguatan . . .

SK No 054403 C

PRESIOENREPUELIK INOONESIA

-42-

- Penguatan kegiatan RnD&D khususnya untukindustri komponen dan industri penunjang

- Peningkatan kemampuan dan sertilikasi SDMindustri perkapalan termasuk penempatan kerjabaik dalam negeri maupun luar negeri

- Peningkatan penguasaan teknologi, rancangbangun, dan reka5rasa industri perkapalan dankomponen kapal

- Pcningkatan akses pa.sar produk industriperkapalan dan komponen kapal

- Perbaikan iklim usaha untuk m€ndukungpengembangan industri maritim

- Peningkatan lGndungan Iokal (TKDN) SektorIndustri Perkapalan dan Komponen Kapd

- Revitalisasi dan r€strukturisasi fasilitas produksiuntuk mendukung kegiatan produksi baikpembangunan kapal baru maupun kegiatanreparasi kapal

Penguatan kegiatan RnD{BD khususnya untukindustri komponen dan industri penunjangPeningkatan kemampuan dan sertifrkasi SDMindustri perkapalan termasuk penempatan kerjabaik dalam negeri maupun luar negeriPeningkatan penguasaan teknologi, rancangbangun, dan rekaya3a industri perkapalan dankomponen kapalPeningkatan akses pasar produk industriperkapalan dan komponen kapalPerbaikan iLlim usaha untuk mendukungpengembangan industri maritimPeningkatan Kandungan Lkal IrKDN] SektorIndustri Perkapatrar dan Komponen KapalRevitalisasi dan re Etrulidr.rrisasi fasilitas produksiuntuk mendukung kegiatan produksi baikpembangunan kapal baru maupun kegiatanreparasi kapa.l

Penguatan kegiatan RnD&D khususnya untukindustri komponen dan indusai penunjangPeningkatan kemampuan dan sertilikasi SDMindustri perkapalan termasuk penempatankcda baik dalam negeri maupun luar negeriPeningkatan penguaaaan teknologi, rancangbangun, dan rckayaea industri prcrkapalandan komponen kapalPeningkatan akses pnser produk industriperkapatran dan komponen kapalPerbaikan iklim usaha untuk mendukungpengembangan industri maritimPeningkatan Kandungan Irksl (IKDN) SektorIndustri Perkapalan dan Komponen KapalRevitalisasi dan restrukturisasi fasilitasproduksi untuk mendukung kegiatanprodukei baik pembangunan kapal barumaupun kegiatan reparasi kapal

Aktivitas . . .

SK llo 054399 C

PRESIDENREPUALIK INDONESIA

-43-

- Mengusulkan rrgulasi industri perkapalan:1. Pen5msunan regulasi klasifrkasi galangan kapal2. Pengusulan regulasi tentang standar biaya

pembangunan kapal baru dan reparasi kapal3, Pengusulan regulasi tentang desain kapal seris4. Pengembangan regulasi pembiayaan sektor

industri perkapalan dal komponen kapal5. Finalisaei roadmap pngernbangan industri

maritim6. Pengembengan regulasi industri penutuhan kap€I

(shlp recycling industri)- Mengusulkan pengembangan industri komponen

kapal :

I . Peningkatan kualitas / standar produk industrikomponen prrkapalan

2. Pen5nrsunan roadmnp prlngerlnbangan industrikomponen kapal

- Mengusulkan regulasi industri perkapalsn:1. Pengusulan regulasi tentang standar biaya

pembangunan kapal baru dan reparasi kapal2. Pengusulan regulasi tentang desain kapal seris3. Pengembangan regulasi pembiayaan sektor

industri perkapalan dan komponen kapal4. Finalisasi roadmalt pngemt:r.tgan industri

maritim5. Pengembangan regulasi industi penutuhan kapal

(stulz reqgrcftn, industri)- Sosialisasi regulasi klasifikasi galangan kapal- Mengusulkan pengembangan induetri komponen

kapat :

1. Peningkatan kualitas /etandar produk industrikomponen perkapa.lan

2. Pcnlrusunan roadrnop pngembarrgan industrikomponen kapal

Aktivitas Utama - Mengusulkan regulasi industri perkapalan:1 Pengusulan reguLasi tentang standar biaya

pembangunan kapal baru dan reparasi kapal2. Pengusul,an regulasi tentang desain kapal

serig

3. Pengembangan regulasi pembiayaan sektorindustri perkapalan dan komponen kapal

4. Finalisasi roadmap petgembangan industrimaritim

5. Pengembangan regul,asi industri penutuhankapal (sh.1p recgrcIing induetri)

- Sosieliiasi regulasi klasilikasi galangian kapal- Mengusulkan pengembanga-n industri

komponen kapal :

l. Peningkatan kualitas /standar produkindustri komponen perkapalan

3. Sertifftasi

SK No 054398 C


-44-

3. Sertilikasi TKDN produk industri perkapalan dankomponen kapal

4. Sosialisasi SNI lifejacket5. Penyiapan lab uji SNI wajib lif,ejrclet

- Penguatan akses pasar industri perkapelan dankomponcn kapal:l. Promosi Investasi bidang lndustri maritim2. Pembukaan akses pasar di luar negri

- Penguatan SDM industri perkapalan dan komponenkapal:1. Memperkuat kerjasama pengembangan sDM

bidang perkapalan dengan negara mitra (KoreaSelatan, Jepang, Taiwan)

2. Pengembangan atandar kompetensi bidangmaritim

3. Peningkatan komp'etensi SDM industri maritim- Audit teknologi industri, lrn5msunan rEkomendasi

dan insentif rcvitali8aoi dan

2. PenJrusunan roadmap pengembanganindustri komponen kapal

3. Sertifikasi TKDN produk industri perkapalandan komponea kapal

4. Sosialisasi SM lifejarleet5. Penlapan lab uji SNI wajib Afefucl@t

- Penguatan akses paEar industri perkapalan darlkomponen kapal:l. Promosi Investasi bidang Industri maritim2. Pembukaan akscs pasar di luar negri

- Penguatan SDM industri perkapatran dankomponen kapal:l. Memperkuat kerjasama pengembangan

SDM bidang perkapa.lan dengan negaramitra (Korca Sel,atan, Jepang, Taiwan)

2. Pengembangan standar kompetensi bidangmaritim

3. Sertilikasi TKDN produk industri perkapalan dankomponen kapal

4. Sosialisasi SNI tifejacket5. Penyiapan lab uji SM wajib tifejaclet

- Penguatan akses pasar industri perkapalan dankomponen kapal:1. Promosi Inv$taei bidang Industri maritim2. Pembukaan akses pasar di luar negri

- Penguatan SDM industri perkapalan dan komponenkapal:1. Memperkuat kerjasama pengembangan SDM

bidang perkapalan dengan negara mitra (KoreaSelatan, Jepang, Taiwan)

2. PenEembangan standar kompetensi bidangmaritim

3. Peningkatan kompetensi SDM industri maritim- Audit teknologi industri, penyusunan rekomendasi

dan resulasi kebiiaken insentif revitalisasi dan

restrukturisasi

Sl( No 054397 C

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA

-45_

mrIlrestrukturisasi fasilitas produksi pembangunan danreparasi kapal

restruldurisasi fasilitas produksi pembangunan danreparasi kapal

3- Peningkatan komp€tensi SDM industrimaritim


Industri Perkapalarr1. Ikpal laut2. Kapal selam (eksploitasi bawah laut)

Inisiatif Utama - Memperkuat produksi lokal, khusuanyamendukung pengembangan pesawat jarakmenengah/propeler engine

- Meadorong investasi indu8tri komponen utama danpenunjang (parrs lainnya) dan kompnnennya

- Mendorong ekspor pesawat terbang dankomponennya

- Mendorong penguatan industri Jasa PerbaikanPesawat Udara (MRO| sebagai penunjang industriutamanya

Memperkuat produksi lokal, khususnyamendukung pengembangan pesawat jarakmenengah/propebr engineMendorong investaei induetri kompoaen utama danpenunjang (@rrs Lainnya) da.tr komponennyaMendorong ekspor pesawat terbang dankomponennyaMendorong penguatan industri Jasa PerbaikanPesawat Udara (MRO) sebagai penunjang industriutamanya

- Memperkuat produksi lokal, khususnyamendukung pengembangan pesawat jarakmenengah/propeler engine

- Mendorong investasi industri komponenutama dan penunjang (parts lainnya) dankomponennya

- Mendorong ekspor pesawat terbang dankomponennya

SK No 054396 C

PRES IDENREPUALIK INDONESIA

-46-

Mendorong penguatan indu$tri Jasa PerbaikalPesawat Udara (MRO) sebagai penunjangindustri utamanya

Alftivitas Utama - Persiapan implementasi skema perpajaksn- Memfasilitasi sinergi penguatan industri komponen

p€sawat udara dan MRO- promosi produk dan fasilitasi investasi untuk

kemitraan strategis dengan industri MNC- Pembukaan akses pasar ekspor- Meningkatkan kernampuan produksi komponen

bahan baku- Memperkuat kemampuan rnanufaktur presawat dan

komponenn5ra dengan mempercepat t?r}sferteknologi

- Penlrusunan regulasi/kebiiakan yang terkait

- Persiapan implementaai skema perpajakan- Memfasilitasi sinergi penguatar industri komponen

pesawat udara dan MRO

- promosi produk dan liasilitasi inveataai untukkemitraan strategis dengal industri MNC

- Pernbukaan akses pasar ekspor- Meningkatlan kemampuan produksi komponen

bahan ba-ku

- Memperkuat kemampuan manufaktur pesawat dankomponennya dengan mempercepat transferteknologi

- Penrusunan reguLasi/keblialan ya-ng terkait

- Persiapan implementasi skema perpajakan- Memfasilitasi sinergi penguatan industri

komponen pesawat udara dan MRO- promosi produk dan fasilitasi investasi untuk

kemitfaan strategis dengan industri MNC

- Pembukaan akses pasar ekspor- Meningkatkan kemampuarl produksi

komponen bahan baku- Memperkuat kemampuan manufaktur pesawat

dan komponennyadengan mempercepattraJrsfer teknologi

- Penyuaunan rEgulasi/kebijakan yang terkait

Jenis . . .

SK l{o 054395 C

PRESIOENREPUBLIK INDONESIA

-47-


Industri Kedirgantaraa!1. Pesawat terbang propeler2. Komponen pesawat

3. Perawata, pesawat

4.5Tahapan...

SK No 051419 C


-48-

4,5. Tahapan Capaian Pembangunan Industri Elektronika danTelematika/ICT

1. Kondisi Saat IniIndustri elektronika dan telematika merupakan klaster industriyang termasuk kedalam kategori produk berteknologi tinggi(Iligh-Tech Produds) menurut klasifikasi UNIDO. Penambahanpopulasi industri pada sektor ini selama periode 2O|2-2OL7rata-rata sejumlah 31 perusahaan per tahun. Menurut Data IBS,perusahaan pada sektor Komputer, Barang Elektronik dan Optik(KBLI 26) berjumlah 497 perusahaan di tahun 2Ol9 atau naik2,26% daxi tahun sebelumnya. Nilai ekspor produk dari induskikomputer, barang elektronik dan optik di tahun 2019 bernilaiUSD5,75 Milliar dan capaian investasi baik PMA & PMDN padasektor industri elektronika dan telematika di tahun 2Ol9 sebesarRp5,3 triliun.' Industri animasi di Indonesia terdiri atas kelompok produk filmanimasi, video, dan fotografi. Kontribusi sektor tersebutterhadap PDB Nasional pada tahun 2O16 memang terbilangkecil, yaitu senilai 0,O17% dengan nilai ekspor senilai USDI.161.Namun laju pertumbuhan sektor tersebut pada tahun 2014-2O16 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun2Ol4 laju pertumbuhan sebesar 5,31% menjadi 10,09% padatahun 2O16. Jumlah penduduk yang bekerja pada sektortersebut pada tahun 2O 16 berjumlah 39.546 orang yang tersebarpada2.4L8 perusahaan. Pelaku industri animasi masih terpusatdi kota-kota besar. Pasar animasi Indonesia masih banyak yangdiisi oleh produk impor, dan nzunun demikian hasil karya lokalseb"sian besar berorientasi ekspor.Kontribusi sektor industri sofiware dan games terhadap PDBNasional pada tahun 2016, yaitu senilai 1,86% dengan nilaiekspor senil,ai USDlO.9 miliar. laju pertumbuhan sektortersebut pada tahun 2OL4-2O16 mengalami kenaikan yangcukup signifikan, dari 6,010lo menjadi 8,O6%o pada tahun 2O16.Penyerapan tenaga kerja tahun 2016 sejumlah 41.065 orangyang tersebar pad,a 12.44L perusahaan.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pada sektor induski elektronikakonsumsi dan komponen adalah ketergantungan pada barangimpor, dimana produk impor harganya lebih kompetitif danberteknologi maju. Perjanjian internasional yang menghilangkantaiff-barrier produk elektronika dari negara mitra menyebabkanproduk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang

SK No 132724A

sangat


-49-

sangat kompetitif dibandingkan dengan produk elektronikadomestik. Penguatan struktur industri melalui pengembanganindustri komponen elektronika membutuhkan skala ekonomiyang besar dan padat modal. Daya saing penumbuhan industrijuga diukur dengan adanya pesaing industri komponen luarnegeri sebagai pemasok global.

Dalam hal teknologi, sektor industri elektronika konsumsi dankomponen masih perlu dikembangkan terutama pada produksemikonduktor serta komponen lainnya seperti CPU, baterai danLCD. Penguasaan teknologi nasional melalui riset pada produktersebut masih lemah.

Harmonisasi kebijakan terkait pengaturan aspek perdaganganekspor dan impor komponen elektronika yang digunakan olehprodusen lokal perlu diterapkan, misalnya terkait kemudahanrmpor komponen baterai dalam perangkat PC dan smartplonejenis Lithium yang memiliki perbedaan spesifikasi teknis denganSNI. Saat ini produsen PC dan smartphone lokal mengalamihambatan sehingga bahan baku komponen yang dibeli lebihmahal l5-2oo/o dari negara asalnya. Hal ini dikarenakanpemberian insentif pajak sampai dengan L7 ,5o/o bag, produsen dinegara tersebut. Akibatnya harga produk PC dan smartplwnelokal tidak berdaya saing karena konsumen lebih memilihproduk jadi yang lebih kompetitif dari sisi harga.

Belum banyaknya perusahaan distributor yang mampumemasarkan film-film animasi dalam negeri menjadipenghambat perkembangan industri animasi. Dari sisi SumberDaya Manusia (SDM), Indonesia memiliki banyak SDM denganpotensi sebagai game artist dan programrn-er, namun belumdiimbangi dengan kualitasnya sebagai pemasok industripermainan interaktif. Ditambah lagi rendahnya minat SDM yangberkualitas untuk masuk ke industri games lokal menyebabkanmereka masih lebih memilih untuk bekerja di luar negeri atauperusahaan asing di dalam negeri. Selain itu jumlah pendanaanyang masuk ke industri tersebut relatif kecil. Ditambah denganminimnya kerjasama antar pelaku (pemerintah, bisnis, danpendidikan) dalam membangun ekosistem industri sofiware dartkonten. Sehingga diperlukan sinergi antar pemangkukepentingan dalam ekosistem ini untuk memaksimalkan potensiindustri secara keseluruhan.

SK No 132723 A

3.Peluang...


-50-


Melalui momentum implementasi industri 4.0 di sektorelektronika produsen elektronika dalam negerimampu meningkatkan produktifitas dan elisiensi dalam prosesproduksi, sehingga peningkatan manufaktur di sektor industrielektronika dapat tercapai. Dengan tercapainya hal tersebut,maka secara bersamaan akan meningkatkan kemampuan danketerampilan dari SDM industri elektronika dalam negeri.

Produk PC masih didominasi barang impor meskipun terdapatbeberapa merk lokal yang perlu memperoleh dukungan lebih.Beberapa merk multinasional juga telah melakukan perakitan didalam negeri. Selain itu perlu adanya mekanisme monitoringterhadap perbandingan harga jual dibanding biaya produksi,dimana telah ada indikasi terjadi dumping yang menimbulkanpersaingan yang tidak sehat dan mendistorsi prosespertumbuhan industri dalam negeri yang pada akhirnya akanmerugikan produk lokal.

Kebijakan TKDN sudah berjaLan cukup baik tetapi masihdiperlukan audit untuk semua merek termasuk TKDN non-manufaktur serta perlu adanya penerapan Pajak Barang Mewah(progresive) untuk smarfphone di atas USD3OO harga PIB.

Besamya potensi pasar domestik yang didukung oleh skillsumber daya manusia Indonesia di bidang animasi memberikanpeluang besar untuk kemajuan sektor ini. Beberapa faktor yangdapat mempengaruhi keberhasilan pengembangan sektor iniantara lain terkait pendidikan dan pelatihan, pemanfaatantalenta agar mau berkarir di dalam negeri, fasilitas studioanimasi dan dukungan konsisten dari dunia industri dalampengembangan produk baru.

Tabel 4.5...

SK No 132722 A


-51-

Tabel 4.5 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Elektronika dan Telematikall0T

Inisiatif Utama -Mendorong investasi luar negeri industrielektronika dan telematika

- Mendorong ekspor produk industri elektronika- Memfasilitasi pengembangan center of exellenlindustri elektronika dan telerratika

- Peningkatan kompetensi SDM industrielektronikE dan telematika

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeriuntuk industri elektronika

- Pengembangan standardisasi industri€l€ktronika dan telematika

- Pengembangan riset dan inovasi untukperancangan produk elektnonika dan telematika

- Penyediaan bahan baku untuk industrielcktronika dan komponen elektronika

- Mendorong trartafer teknologi industrielektmnika dan telematika

- Mengundang pelaku industri elektronikaterkemuka untuk berinvestasi

- Promosi Investasi industri elekronika dantelematika di luar negeri

- Mengusulkan iDsentif untuk menarik invBtasiindustri elektronika dan telematika

- Mendorong investasi luar negeri industri elektronikadan telematika

-Mendorong ekspor produk industri elektronika- Memfasilitasi pengembangan enar of exciltentindustri elektronika dan telematika

-Peningkatan kompetensi SDM industri elelrtnjnika dantelematika

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri untukindustri elektronika

-Pengembaagan standardisasi industri elektronika dantelematika

-Pengembangan risct dan inovasi untuk perancanganproduk elektroniLa dan telematika

-Penyediaan bahan baku untuk industri elelitronikadan komponen elektronika

-Mendorong transfer teknologi industri elektronika dantelematika

- Mengundang pelaku industri elektronika terkemukauntuk berinvestasi

- Pmmosi InvestaBi industri elekronika dan telematikadi luar negeri

- Mengusulkan insentif untuk menarik investasiindustri elektronika dan telematika

- Mendorong investasi luar negeri industrielektonika dan telematika

- Mendorong ekspor produk industri elektronika- Memfasilitasi pengcmbangan @rrtct of ex@llentindustri elektronika dan telematika

- Peningkaton kompetensi SDM induEtrielektronika dan telematika

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeriuntuk industri elektronika

- Pengembangan stardardisasi industri elektronikadan telematikq

- Pengembangan riset dan inovasi untuklxrancangan produk elekEonika dan telematika

- Penyediaan bqhan baku untuk industrielektmnika dan komponen elektronika

- Mendorong transfer telorologi induetri elektronikadan telematika

Aktivitas Utama - Mengundang pelaku indugtri elektronikaterkemuka untuk berinvestasi

- Promoai Inveatasi industri elekronika dantelematika di luar negeri

- Mengusulkan insentif untuk menarik investasiindustri elektronika dal tclematika

Si( lJo 051426 CBusiness


-52-

- Bttsitlr,s mat&ing dengan industri luar negeri- Pemetsan pohon industri produk elektronika

dan telematika- Penjajakan pasar non tradisional (Afiks. dan

Amerika Selatsn)- Mengoordinasikan penelitian dan

pengembangan produk IoT untuk industri- Meningkatkan sinergi antara lembaga litbang

dengan industri elektronika dan telematikadalam raagka penguasaan teknologi

- Memfaeilitasi pengembangan industri foundrypenghasil material semicpndudar

- Mempercepat pengembangan keterampil,an bagiSDM industri tingkat engineer

- Meningkatkan kemampuan rnanagerid SDMindustri elektfonika da-n telematika

- Implementasi kebijakan TKDN produk industrielektronika

- Mendorong PSDN pada kegiatan pr€ngadaandengBn APBN

- PenJrusunan dan penerapan standar produkindustri elektncnika dan telematika

- Penyusunan dan penerapan standarkompetensi SDM industri elektronika dantelematika

- Busillcss match@ dengan industri luar negeri- P€metaarx pohon industri prcduk elektrcnika dan

tclematika- Penjajakan pasar non tradisional (Afrika dan Amerika

Selatan)

- Mengoordinasikan penelitian dan pengernbalganproduk IoT untuk industri

- Meningkatkan sinergi antara lembaga litbang denganindustri elektronika dan telematika d.lam rangkapenguasaan teknologi

- Memfasilitaoi pengembangan industri foundrypenghasil material semir,.nductot

- Mempercepat pengembangan keterampilan bagi SDMindustri tingkat engrEer

- Meningkatkan kemampuan managerial SDM industrielektronika darr telematika

- Implementasi kebiiakan TKDN produk industrielekEonika

- Mendorong P3DN pada kegiatan prengadaan denganAPBN

- Penyusunan dan penerapan standar produk industrielektronika dan telematika

- Penlrusunan dan penerapan standar kompetensi SDMindustri clektronika dan telematika

- Busirnss narching dengan industri luar negeri- Pemetaan pohon industri produk elektronika dan

telematika- Penjajakan pasar non tradisional (Afrika dan

Amerika Selatan)- Mengoordinasikan penelitian dan pengembangan

produk IoT untuk industri- Meningkatlan sinergi antara lembaga litbang

dengan industri elektronika dan tclematikadalam raagka penguasaan teknologi

- Memfasilitasi pengembangan industri pundrypenghasil material semiandudDr

- Mempercepat pengembangan keterampilan bagiSDM industri tingkat engbBer

- Meningkatlan kemampuan managerial SDMindustri elektronika dan telematika

- Implementasi kebijakan TKDN prpduk industrielektronika

- Mendorong PADN pada k€giatan prengadaandengan APBN

- PenJrusunan dan pen€rapan stardar prcdukindustri elektronika dan telematika

- PenSmsunan dan penerapan standar kompetensiSDM industri elektronika dan telematika

Si( l,lo 051425 C-Memfasilitasi...


-53-

- Memfasilitasi penerapaa industri 4.0 padaindustri elektronika dan telematika

- Memfasilitasi pengembangan ris€t untukpmduk baterai

- Memfasilitasi alih teknotrogi industri bateraiuntuk keperluan industri

- Memanfaatkan teknologi dan investasi asing- Penerapan teknologi manufacturing 4.0 pada

sektor industri elektronika dan telematika (IoT,Bis tld,to,l

- Memfasilitasi penerapan industri 4.O pada industrielelrtronika dan telematika

- Memfasilitasi pengembangan riset untuk produkbat€rai

- Memfasittasi alih telsxologi iDdustri baterai untukkeperluan industri

- Memanfaatkan teknologi dan investasi a8ing

- Penerapan teknologi manuliacturing 4.O pada s€ktorindustri elektronika dan telematika (IoT, Big datn)

- Memfasilitasi penerapan industri 4.O padaindustri elcktronika dan telematika

- Memfasilitasi pengembangan riset untuk produkbat€rai

- Memfasittasi alih teknologi industri bateraiuntuk keperluan industri

- Memanfaatkan telmologi dan investasi asing

- Penerapan teknologi manufacturing 4-0 pa.dasektor industri elektronika dafl telematika (IoT,Ets d,,ta,l


Industri Elektronikal. Sn art home o{,F,li(,rlcf,s2. Komponen elektpnik, (tanpa komponen fabrikasi/fablcss)

Industri Komputerl. Komp[)ter Wh speed

Industri Peralatan l(omunikasi1. Transmisi telekomunikasi (radar dan satelit)

SK No 054424 C

4.6Tahapan...


-54-

4.6. Tahapan Capaian Pembangunan Industri Pembangkit Energi

1. Kondisi Saat Ini

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 4 Tahun2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikansebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun2OL7 dan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategisnasional (PSN) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Perpres Nomor 109 Tahun 2O2O yangmengatur programinfrastruktur 35.000 megawatt ke dalamProyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut diharapkan dapatmemberikan dampak terhadap kebutuhanperalatan listrik dan pembangkit energi, sehingga industripembangkit energi dalam negeri dapat berkembang. Hingga saatini pemenuhan kebutuhan peralatan listrik masih banyakdibantu dengan impor. Sedikitnya utilisasi produk nasionalmenunjukkan rendahnya kemampuan industri untuk tumbuh.

Nilai impor alat kelistrikan dan alat energi pada periode 2012-2Ol7 terus mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengannilai ekspornya yang menurun. Namun seiring dengantumbuhnya pasar domestik, pemain transformator tenaga mulaimenargetkan penjualannya di pasar domestik sehingga nantinyaimpor alat listrik al<an berkurang. Melambatnya perekonomianglobal juga berdampak terhadap penurunan kinerja industriperalatan listrik yang berujung kepada turunnya penyerapantenaga kerja di sektor ini.

2. Permasalahan

Industri hulu (material dan komponen) pada industri peralatanlistrik masih lemah karena pemenuhan kebutuhan tersebutmasih dipenuhi oleh impor. Selain itu, di dalam proyekpembangkit sebagian besar design dan engineering @mpanAberasal dari luar negeri, sedangkan peranan desQn danengiraeritq @mpang sangat penting di dalam penentuan daftarperalatan yang dipakai. Pemerintah perlu mendorongketerlibatan desQn dan engineeing ampang dalam negerisehingga setiap design dari infrastrul:tur ketenagalistrikan akanmemaksimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri.

SK No 132763 A

Penguasaan


_55_

Penguasaan teknologi baik untuk pengujian maupunproduk peralatan kelistrikal di dalam negeri

perlu dikembangkan lebih jauh, sehingga untuk pengujianproduk peralatan kelistrikan dapat dilakukan di dalam negeridan mengurangi biaya produksi. Upaya transfer teknologi bidangketenagalistrikan juga perlu dikembangkan khususnya untukteknologi lanjutan seperti ultra super critiu,l technologg.

dari tenaga kerja pada industri pembangkit listrikdan peralatan listrik cukup mempunyai kemampuan untukmendukung pengembangan produk dan teknologi proses,narnun institusi/balai latihan perlu dimanfaatkan secara lebihoptimal dalam penyediaan tenaga kerja yang trampil,


Dengan adanya program pembangunan infrastrukturketenagalistrikan 35.OOO MW telah memberikan peluang bagiindustri peralatan listrik dalam negeri untuk dapat lebihberkembang. Potensi pasar peralatan listrik dalam negeri untukdapat memenuhi kebutuhan proyek tersebutsangat besar, mengingat adanya Permenperin yang telahmenetapkan nilai minimal TKDN yang harus dicapai pada setiappembangkit listrik. Sehingga diharapkan pemakaian akanproduk dalam negeri dapat dioptimalisasi olehkontraktor/ pembangkit listrik.Menurut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), hingga tahun2024 total kebutuhan liskik di Indonesia mencapai 129 GWdimana sebesar 77 GW masih perlu dibangun. Maka PTPerusahaan Listrik Negara (Persero) berencana untukmelalrukan investasi sekitar Rp 1 .793 triliun untukpembangunan fasilitas listrik (pembangkit, transmisi, garduinduk, dan distribusi) selama 10 tahun ke depan. Denganinvestasi yang besar tersebut diharapkan dapat mendorongpemberdayaan industri dalam negeri.

Tantangan dalam mendorong industri pembangkit listrik adalahkurang mampunya produsen lokal untuk bersaing denganproduk dari impor. Perlu untuk mendorong agar seluruh proyekinfrastruktur menggunakan produk-produk dari industripembangkit listrik dalam negeri. Selain itu juga perlu adanyaketegasan terhadap penerapan dari capaian nilai TKDN yangtelah ditetapkan pada pembangkit listrik. Kemudian untukmendorong industri komponen dan material pendukung industripembangkit listrik diperlukan insentif dan iklim usaha yangmendukung,

Tabel 4.6...SK No 132762 A


-56-

Tabel 4.6 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Pembangkit Energi

- Penerapan manajemen energi yang efisien, sertapenggunaan energi melalui penerapan teknologipenghcmat listrik

- Peningkatan pemintaan komponen kelbtrikanmelalui penerapan kebiiakar manajemen energidan penerapan Eknologi penghemat listrik

- Penerapan Standar Nasional Ketenaaelistriksn (SNIProduk lndustri Peralatan Pembangkit Ustrikl

- Pemanfaatan Produk Sel Surya sebagaiSumber Energi di Sektor Industri

- Mendorong penerapan malajemen energi yangelisien, serta penggunaan energi metraluipenerapan teknologi penghemat listrik

- Mendorong PenerapaJr Standar NasionalKetenagalistrikan (SNI Produk Indushi PeralatanPembangkit Listrik)

- Pen]nrsunan RSNI Produk Industri Ketenagalistrikan- Memfasilitasi p€mbangunan laboratorium pcngujian

produk industri peralataa pembangkit listrik

- Memfasilitasi Pemanfaatan Produk Sel SuryaSebagai Snmber Energi di Sektor Industri

- Pemberian ineentif atas pemanfaatan produksel surya sebagai sumber energi di sektorindustri

Industri Alat Kelistrikan1- Motor/generatorlistrik2. Baterai3. Solar ell4. PembsrAkit Listrik Tenaga Nuklir

Inisiatif Utama

Aktivitas Utama


SK No 051420 C

4.7Tahapan...


-57-

4.7. Tahapan Capaian Pembangunan Industri Barang Modal,Bahan Penolong, dan Jasa Industri

l. Kondisi Saat IniProdusen (industri manufaktur) mesin perkakas di Indonesiabelum banyak berkembang dan jumlahnya relatif masih sedikit.Program hilirisasi yang tidak diikuti dengan pengembanganindustri penunjang menyebabkan produsen barang modal sulitberkembang dan pasar dikuasai produk impor. Produsen mesinperkakas dalam negeri pada umumnya hanya memproduksimesin perkakas sederhana seperti mesin bor, mesin gerinda danmesin lipat pelat tipis. Keterbatasan kapasitas produksi nasionalyang hanya sekitar l.2OO unit per tahun pun sangat jauh untukmemenuhi kebutuhan di dalam negeri yang cukup tinggi. Secarakemampuan teknis, Industri lokal memiliki SDM rancangbangun, walaupun terbatasnya sarana dan prasarana dan modaldapat melaksanakan job order dengan baik dan memenuhituntutan QuaW, Cost and Deliuery. Hingga saat iniperkembangan ekspor mesin perkakas nasional dapat dikatakansangat lambat, dimana rata-rata nilai ekspomya masih jauhdibawah nilai impor.

Disamping tenaga kerja industri yang ada, Indonesia jugamemiliki potensi SDM yang cukup besar dalam menciptakantenaga kerja khususnya di sektor industri mesin perkakas.Tercatat Indonesia memiliki sekitar 3.124 lembaga perguruantinggi, dengan 208 lembaga perguru.rn tinggi jurusan teknikmesin yang telah terakreditasi. Untuk meningkatkan kualitasdan SDM sektor induski diperlukan programkerjasama dan pelatihan antara industri, balaipenelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan/pelatihanserta lembaga sertifikasi profesi dalam memperoleh sertilikasiprofesi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia(SKKND yang berlaku.

Selanjutnya, saat ini industri alat dan mesin pertanian yang adamasih terbatas kemampuannya dengan menggunakan teknologidan sumber daya yang sederhana dan masih jauhperkembangannya negara-negara produsen alatdan mesin pertanian lainnya. Oleh karena itu sektor industripermesinan dalam negeri dituntut untuk selaludaya saingnya, baik itu dalam kemampuan

meningkatkan

produk yang berkualitas dan tepat waktu, serta dengan hargayang kompetitif.

SK No 132921A

Sedangkan

PRESIDENBLIK INDONESIA

-58-

Sedangkan untuk industri mesin produksi dan peralatan pabrik,sebagian besar masih belum dimanfatkan oleh industri dalamnegeri disebabkan oleh adanya spesifikasi khusus yangdibutuhkan pengguna, faktor harga, serta keinginan dariprincipal pemsahaan untuk memilih impor,

Saat ini jasa industri sering kali dikategorikan melekat padaproduk/ barang industri, padahal sangat dimungkinkan antarajasa industri dan produk industri berada pada lingkup yangberbeda. Aktivitas pembinaan jasa industri belumterkoordinasikan secara baik. Hal ini mengakibatkan sulitnyauntuk melakukan identifikasi, koordinasi, penJrusunankebijakan, dukungan program, pengawasan serta pelaksanaansejauh mana peran dan kontribusi jasa industri di sektorindustri. Pada sisi yang lain, adanya tuntutan global akan jasaindustri yang semakin berkembang dinamis sesuaiperkembangan industri dan teknologi membutuhkan positionilqjasa industri dalam memberikan penawaran maupunpermintaan dalam kerjasama industri internasional, Padatingkat internasional telah pedoman CentralProduct (CPC) dafam kategorisasi jasa, termasukjasa industri. Berdasarkan kondisi tersebut, sudah saatnyasektor industri memperhitungkan positionirg dan kontribusijasa industri dalam aktivitasnya gunasektor industri yang lebih besar dalam

kontribusinasional.

2. Permasalahan

Secara umum isu yang dihadapi dalampengembangan industri mesin perkakas nasional antara lain:kesulitan memperoleh bahan baku, rendahnya minat investoruntuk membangun pabrik mesin perkakas, teknologi produksiyang masih rendah, serta kemampuan SDM di bidang desaindan engineering produk yang masih terbatas.

Pengembangan Industri alat dan mesin pertanian juga masihbelum berjalan maksimal terkait dengan kendala permodalanpara pengguna yang berpengaruh terhadap daya beli alat danmesin pertanian, ditambah kondisi lahan pertanian / topografiyang menjadi kendala mobilitas alat dan mesin pertanian diIapangan. Sedangkan dari segi produsen, jumlah produsen yangbenar-benar fokus dalam memproduksi alat dan mesinpertanian masih sedikit dengan kemampuan kapasitas produksiyang masih rendah. Ditambah dengan masih terbatasnyadukungan bahan baku logam dan komponen dari industri dalamnegeri.

Begitu . . .

SK No 132759 A


-59-

Begitu juga dengan industri mesin produksi yang masihmenghadapi kendala pada bahan baku/komponennya yangmasih tergantung pada impor. Teknologi yang digunakan jugabelum dikembangkan karena terbatasnya fasilitas lembagapenelitian dan pengembangan.

Belum adanya baseline jasa industri secara mandiri dalam KBLImaupun panduan sejenis yang sulitnyamengidentifikasi besaran kontribusi jasa industri. Koordinasi ditingkat kementerian juga belum dilaksanakan dengan baiksehingga belum terlihat peran yang dapat diberikan jasa induskikepada sektor industri.


Potensi pengembangan industri mesin perkakas nasionalsebenarnya sangat besar mengingat sumber bahanbaku / komponen utama pembuatan mesin perkakas adalahbesi/baja cor dan pelat baja dimana sumber daya alam logambanyak terdapat di Indonesia, namun masih dibutuhkanpengelolaan lebih lanjut. Kemudian untuk mengurangiketergantungan produk mesin perkakas dan teknologi mesinperkakas dari luar negeri perlu dikembangkan jtrga suatukemandirian teknologi dalam negeri pada industri mesinperkakas sebagai dasar atau penyokong utama industri mesinatau industri engheering.

Berdasarkan potensi dan isu makapengembangan teknologi industri alat dan mesin pertaniannasional untuk 5 (lima) tahun kedepan difokuskan padapengembangan produk alat dan mesin pertanian traktor tangan,lnraester, dan dryer untuk mendukung kegiatan mekanisasibudidaya pertanian tanaman pangan komoditas padi danjagung. Adapun strategi yang sesuai dalam upayapengembangan teknologi industri alat dan mesin pertaniannasional adalah strategi Growth and Build melalui marlcetpenetration & deuelopment, product deuelopment, dart uerticalintegration.

Pada industri mesin produksi terdapat peluang pasar dalamnegeri yang masih besar untuk mendukung industri hilir sertamembuka peluang pasar ekspor. Investasi pada bidang industriini juga masih tersedia baik untuk investasi baru maupunperluasan.

SK No 132758 A

Tantangan


-60-

Tantangan yang ada adalah munculnya pesaing-pesaing yangkuat di pasar global, perkembangan teknologi proses yangsemakin elisien dan efektif, adanya isu-isu keselamatan,kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup, serta munculnyapersaingan tidak sehat melalui instrumen tarif dan non tarif.Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelakuusaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomiannasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yangakan menangani kegiatan berupa perumusan, dan penetapankebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbinganteknis, serta pengembangan dan pengawasan terkait jasaindustri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasiindustri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnisbaru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanyapenanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkandalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan,pen5rusunan kebljakan dan identifikasi jasa industri pada sektorindustri. Hal ini akan memberikan peningkatan danpenambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesiaguna kontribusi sektor industri dalamperekonomian nasional.

Tabel 4.7 ...

SK No 132757A


-61-

Tabel 4,7 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri

Inisiatif Utsma - TranBGr teknologi untuk industri mesinperkakas dan komponennya

- Peningkatan kemampuan. SDM industriuntuk mendukung pengembalganindustri mesin perkakas

- Peningkatan penggunaan prcduk dal,amnegeri untuk produk mesin perkakas

- Pengembangan etandardisasiindustrimesin perkakas

- Peningkatan kemampuan industri mesin perkakasdalam memproduksi mesin perkakas leaug dttydan high precision dar: flulti oxb

- Peningkatan kcmampuan SDM industri untukmendukung perrgembangan industri mesinlrrkakas

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeriuntuk produk mesin perkakas

- Peningkatan efisisiensi dalam kegiatan produksiindustri mesin perkakas

- Peningkatan kemampual industri mesin perkakasdalam memproduksi mesin perkakas lEaW &ttydan high precbion dan multr aris

- Peningkatan kemampuan SDM industri untukmendukung pengembangan industri mesinperkakas

- Peningkatan penggunaan produk dala:n negeriuntuk produk mesin perkakag

- Peningkatan efisisiensi dalam kegiatan produksiindustri mesin perkakas

Aktivitas Utama - Memfasilitasi kerjasamainveEtasi/ teknologi/pengembangan produkdengan luar negeri, terutama untuk mesinperkatas hcavg duQ dan high precbbndarl nuthi oxi,s

- Memperkuat link utd ntr,tchindttstri mesinperkakas dan pendidikan vokasi

- Menfasilitasi bimbingan teknis danpelatihan untuk penyediaan danpeningkatan kemampuan SDM dengankomD€tenai Dada desian enoin eeina.

- Memfasilitasi bimbingan teknis dan pe!,atihanuntuk penyediaan dan peningkatan kemampuanSDM dengan kompetensi untuk prod\k heavg duaydan high precision dan mzlfi oxis

- Mendorong P3DN pada kegiatan p€ngadaandengar APBN

- Menerapkan otomaBi pade proses produksi mesinperkakas

- Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihanuntuk penyediaan dan peningkatan kemampuanSDM dengan komp€tensi untuk prodvk hEaW &ttydan fuigh precision dan ruia axis

- MendoronS P3DN pada kegiatan pengadaandengan APBN

- Menerapkan otomasi pada proses produksi mesinperkakas

proses ...SK No 051427 C


-62-

pros€s presisi, p€ngukuran presisi, danmekatronika/ nobotika.

- Mendorong P3DN pada kegiatanpengadaan dengan APBN

- Men}'usun standardisasi untuk produkmesin pcrkakag

Industri Mesin dan Perlengkapan:L lrd,uslllir,l tooLs

2. CNC @ntroller3- Ftexiblp trlachining Centct4. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan


Inisiatif Utama - M€ndorong produksi komponen utamakendaraan listrik di dalam negeri

- Mendorong produksi komponen utama kendaraanlistrik di dalam negeri

- Mendorong produksi komponen utama kendaraanlistrik di dalam negeri

Aktivitas Utama - Memulai proses produksi lokal komponeautama kendaraan list ik

MemuLai pros€s produksi lokal komponen utamakendaraan liskik

- Memulai proses produksi lokal komponen utannakendaraan listrik

Jenis lndustriPrioritas

lndustri KonponenI23456

Kemasan berkualitae tinggi (paclraging high qtalitg) berbasis karton dan plaatikBarang-barang karet dan plasttk eng EerirqBan vulkaeinir ukuran besar (giant vulwnised tgre, (untuk pesawat dat oftoa@Zat aditifZat pesrarna tekstil (dve sain, phstik dan karet @r@mentfBahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral lain)

Jasa .. .

SK No 051423 C


-63-

?\-iYt

Inisiatif Utama - Tersedianya klasiflkasi aktivitas jasaindustri

- Peningkatan kemarnpuan infrastruktLrrpendukung jasa industri

- Peningkatan kemampuan jasa industriuntuk mendukung industri 4.O

- Peningkatan kemampuan SDM jasaindustri

- Peningkatan jasa industri untukstandardisasi darr sertilikasi, desain danriaet

- Tersedianya klasirikasi aktivitas jasa induetri- Peningkatan kemampuan infrastruktur pendukung

jasa industri- Peningkatan kemampuan jasa indu8ai untuk

mendukung industri 4.0- Peningkatan kemampuan SDM jasa industri- Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan

sertifrkasi, desain dan riset

- Tercedianya klasilikasi aktivitas jasa industri- Peningkatan kemampuan infrastruktur

p€ndukung jasa industri- Peningkatan kema-rrpuan jasa industri untuk

mendukung induBtri 4.O

- Peningkatan kemampuan SDM jasa industri- Peningkatan jasa industri untuk standatdisasi dar

sertifikasi, desain dan riset

ALtivitas Utama - Menyusun dan memfasilitasi kajianpengembangan jasa industri

- Menyusun regulasi pengembangan jasaindustri

- Mendorong terjadinya alih telmologi untukmeningkatkan kemampuan jasa industridalam negeri

- Memfafitasi bimbingan teknis danpelatihan untuk penyediaan danpeningkatan kemampuan SDM dengankompetensi pada deeain, engheering,proses presisi, pengukuran presisi,

choin

- Men!rusun dan memfasilitasi kajian pengembanganjasa industri

- Menyusun reguLasi pengembangan jasa industri- Mendorong tetadinya alih teknologi untuk

meningkatkan kemampuan jasa indu8tri dalamnegeri

- Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untukpenyediaan dan peningkatan kemampuan SDMdengan kompetensi pa.da desain, engineering, prosespresisi, p€ngukuran presisi, mekatronil€/robotika,supply chain managem€nt, perawatan, perbaikan

- Menlruaun darl memfasilitasi kajian pengembanganjasa industri

- MenJrusun regulasi pengembangan jasa industri- Mendomng terjadinya alih teknologi untuk

meninglatkan kemafipuan jasa industri dalamnegeri

- Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihanuntuk penlrediaan dan peningkatan kemampuanSDM dengen kompctensi pada desain, engirrcering,proses presisi, pengukuran presisi,mekatronika/mbo$ka, supplg dnin narlagenent"perawatan, perbaikan dan operagi pabrik, serta

SK No 054475 Cmanagement

PRES IDENPUELIK INDONESIA

-64-

monagement, perawatan, perbaikan danoperasi pabrik, serta konsultansi sistemindustri guna mendukung industri 4.0

- Memfasilitasi penguatan sarana danprasarana pendukung jasa industri untukstandardisasi, s€rtfika8i, riset, desain danPerekayaaaan

dan operasi pabrik, serta konsultansi sistemindustri guna mendukung implementasi industri 4.O

- Memfasilitasi penguatan sarana dan prasaranapendukung jasa industri untuk standardisasi,sertifikasi, riset, deeain darr perekayasaan

konsultansi sisGm industri guna mendukungimplementasi industri 4.O

- Memfasilitasi penguatal sarana dan prasaranapendukung jasa industri untuk standardisasi,sertifikasi, riset, desain dan perekaJrasaan

Jenis Jasa IndustriPrioritas

Jasa Industri:1. Perancangan pa.brik2, Jasa proses industri (presisi dan bemilai tambah tinggi)3. Pemeliharaan mesin/Deralatan industri

4.8Tahapan...

SK No 054421 C


-65-

4.a. Tahapan Capaian Industri Hulu Agro

1. Kondisi SaatlniIndustri hulu agro merupakan salah satu basis manufakturIndonesia dengan relatif besarnya kapasitas produksi yangdimiliki. Beberapa di antaranya bahkan mengalamipertumbuhan yang cukup baik yang ditandai dengan adanyapeningkatan kapasitas terpasang pada beberapa subsektorutaina antara lain oleofood dan industri pakan temak.Peningkatan kapasitas tersebut tentunya berdampak padapeningkatan produksi dan ekspor ke negara lain.

Sebagian subsektor industri hulu agro lainnya berhasilmeningkatkan ekspor kendati tidak menunjukkan peningkatankapasitas produksi secara signifikan. Sebagai contoh eksporpulp kertas meningkat dari sebelumnya sebesar USD1,7 miliarpada tahun 2Ol4 menjadi USD2,86 miliar pada tahun 2019sedangkan untuk industri kertas nilai ekspor meningkat dariUSD3,3 miliar pada tahun 2014 menjadi USD4,1 miliar padatahun 2O19. Di masa depan industri hulu agro dinilai akan tetapmenjadi salah satu andalan ekspor Indonesia.

Dari sisi utilisasi, industri hulu agro memiliki potensi untukterus dikembangkan. Sebagian jenis industri tingkat utilisasinyamasih berada di bawah 7O%, seperti industri kemurgi, industrioleokimia, industri oleofood, dan industri crumb rubber. Akau;rtetapi beberapa jenis industri lainnya telah memiliki tingkatutilisasi di atas 70% seperti pada industri pakan, industripengolahan kayu, industri pulp dan industri kertas.

Industri hulu agro juga memiliki peran cukup besar dalampenyerapan tenaga kerja mengingat karakteristiknya yangterkait erat dengan perkebunan di sektor hulu. Secara agregatpenyerapan lsnaga kerja pada industri hulu agro berkisar antara2 hingga 3 juta orang, Sedangkan secara spesifik yang berada diindustri mencapai lebih dari 5O0 ribu orang.

2. Permasalahan

Permasalahan yang masih meliputi industri hulu agro secaraumum merrrpakan permasalahan klasik yang muncul dari

sebagai industri yang terintegrasi dengansektor hulu, Beberapa permasalahan yang paling mengemuka diantaranya adalah terkait dengan penyediaan pasokan bahanbaku, akibat aliran bahan baku tersebut ke pasar eksporsebelum diolah di dalam negeri, kualitas bahan baku yangrendah di tingkat petani, belum tersentralisasinya sumber-

SK No 132920 A

sumber . . .

PRESIDENREPUBLIK TNOONESIA

_66-

sumhr bahan baku, ataupun adanya berbagai ketentuanlainnya yang meningkatkan biaya penyediaan bahan baku.Di samping permasalahan mengenai bahan baku, industri huluagro juga menghadapi permasalahan benrpa ketergantunganyang cukup tinggi pada bahan penolong yang berasal dari impor,ketersediaan infrastruktur logistik dan energi yang belummemadai, pemanfaatan teknologi lama yang kalah dari sisielisiensi dan efektivitas produksi, serta berbagai aturan terkaitlingkungan yang menghambat gerak pengembangan lebih lanjut.Selain itu ada pula permasalahan di sisi tenaga kerja berupaadanya pergeseran minat generasi muda untuk beralihmeninggalkan pekerjaan di sisi manufaktur hulu agrc)sebagaimana yang terjadi di industri pengolahan kayu (furnitur),serta pemetaan kompetensi yang belum optimal.

Berbagai permasalahan di atas muncul disebabkan berbagaifaktor dan membutuhkan keputusan lintaskewenanga.n. Oleh karena itu upaya untuk mereduksi dan

perlu melibatkan koordinasi yang intensifantara instansi dan para pemangku kepentingan.


Disamping adanya berbagai permasalahan yang mengemuka,industri hulu agro juga memiliki sejumlah peluang yang dapatdimanfaatkan. Beberapa di antaranya adalah posisi industrihulu agro nasional sebagai salah satu produsen terkemuka didunia, seperti yang terjadi pada industri oleofood dan oleokimiaberbasis sawit, industri pengolahan kayu, industri pulp dankertas, serta industri minyak atsiri, Selain itu produk hilir dariindusri agro masih cukup bervariasi sehingga masih berpeluanguntuk terus dikembangkan.

Peluang lain yang perlu dimanfaatkan adalah adanyakecenderungan peningkatan permintaan produk industri huluagro seiring dengan pergeseran minat konsumen ke arah produkyang berkelanjutan dan ramah lingkungan, Seiring denganpeningkatan jumlah penduduk, permintaan agregat produk-produk hulu agro akan terus tumbuh. Selain itu beberapa jenisindustri seperti industri pakan tingkat penetrasinya masihbelum terlalu dalam sehingga masih menyisakan ruang yangcukup besar untuk pengembangan lebih lanjut.

SK No 132755 A

Untuk . ..


-67-

Untuk beberapa jenis industri yang spesifik, terdapat pulasejumlah peluang lain. Pemerintah telah menetapkan kebijakanpenggunaan B3O yang merupakan jaminan pasar bagi industribioenergi nasional yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin,terutama untuk penggunaan di sektor otomotif. Di samping ituuntuk industri pulp dan kertas, negara-negara Skandinavia yangmerupakan produsen utama dunia mulai menurunproduksinya. Hal tersebut juga dapat menjadi peluang bagiindustri pulp dan kertas nasional untukproduknya di pasar dunia.

Namun demikian terdapat berbagai tantangan di antaranyanegatiue campaignyangterjadi di beberapa negara tujuan eksporproduk oleofood nasional, kecenderungan masyarakat yangsemakin mengarah ke budaya paperless, serta persaingandengan produk sejenis maupun produk substitusi yang mulaimasuk di pasar dalam negeri. Seluruh tantangan tersebutmerupakan dampak dari dinamika ekonomi global yang salingterkait satu sama lain.

suplai

Tabe1 4.8 ...

SK No 132754 A


-68-

Tabel 4.8 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Hulu Agro

Inisiatif Utarna - Meningkatnya utilisasi industri oleofood- Ttrmbuhnya inveEtaEi baru pada indultri

oleofood

- Meningkatnya nilai ekspor produk industrioleofood

- Menurunnya impor vitamin A (untuk fortilikasi)- Penin8katan Kompetensi SDM

- Meningkatnya utilisasi industri oleofood- Ttrmbuhnya investaei baru pada industri

oleofood- Meningliatnya nilai ekepor produk induetri

oleofood

- Menurunnya impor vitamin A (untuk fortilikasi)- Peningkatan Kompetensi SDM

- Meningkatnya utilisasi industri oleofood

- T\rmbuhnya investa8i ba-ru pada industrioleofood

- Meningkahya nilai ekspor produk industrioleofood

- Peningkatan Komp€tcnsi SDM

Aktivitaa Utama - Pengenaan Bea Keluar dan pungutan ekspor(levy) untuk bahan baku induetri oleofood

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industri oleofood

- Fasilitasi business matching dan etqort aachitrg- Mendorong tumbuhnya industri viterain A yaIS

bersumber dari beta karoten sehinggamengurangi impor vitamin A {sebagai fortifikan)

- Pendidikan dan pelatihan SDM- Fasilitasi Penerapan Industri 4.0

- Pengenaan Bea Keluar dan pungutan eksporflevy) untuk bahan baku industri oleofood

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industri oleofood

- Mcmfasilitasi penyusunan posisi kerjasamaintemasional terkait oleofood (Sidang CodexccRc)

- Mendorong tumbuhnya industri vitamin A yangbersumber dari beta karoten Behinggamengurangi impor vitamin A (sebagai fortifikan)

- Pendidikan dan pelatihan SDM- Fasilitasi Penerapan krdustri 4.O

- Pengenaan Bea Keluar dan pungutan ekspor(levy) untuk bahan baku industri oleofood

- Pemberian fasilitas frskal untuk industrioleofood

- Inisiasi kajian pcngembangan pncdukfungsional berbasiB sawil sep€rti tocopheroldan lainnya

- Pendidikan dan pelatihan SDM

- Fasilitasi Penerapan Induatri 4.0

Jenis Industri Prioritas Industri Oleofood

1. Weci,],l'v lab (@co bufier substidtE)

SK lJo 05'1441 C 2. Toapherol


-69-

2. Toapherol3, Betacarotefl4. Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit

Inisiatif Utama - Peningkatan nilai ekspor dan keberterimaanproduk hilir sawit di dunia Intemasional

- Peningkatan daya saing industri oleokimia didunia internasional


- Peningkatan investasi jenis industri hilir kelapasatrit

- Peningkatan daya saing industri oleokimia didunia intemasional

- Peningkatsn Kompetensi SDM

- Peningt<atan investasi jenis industri hilir kelapaEawit

- Peningkatan daya saing industri oleokimia didunia internasional

- Peninglatan Kompet€nsi SDM

Aktivitas Utama - Penlrusunar standar bahan baku dan produkintern@diate hilif saa,il

- Pemberian fasilitas liskal untuk industrioleokimia

- Advokasi industri hilir kelapa sawit dalamperdagangan intemasional

- Pemetaan perkebunan dan kebutuhaninfrastruktur tangki timbun

- Pembangunan sisrcm logistik dan infrastruldurtangki timbun untuk menjamin keters€diaanbahan baku di dalam negeri dan eebagaiinstrumen pengendalian supplg lsupplAnfiugenaenq


- PenJrusunan st3ndar bahan baku dan produkintermediate hilit sawit

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industrioleokimia

- Advokasi industri hilir kelapa sawit dalamperdagangan intemasiona.l


- Pembangunan sistem logistik dan infrastrukturtangki timbun untuk menjamin keters€diaanbahan baku di dalerrr negeri dan sebagaiinstrumen p€ngen dalian suglg lsltpplgnanagemenl

- Pendidilen dan pelatihan SDM

- PcnJrusunan stardar bahan baku dan produkinbmLe diate hilir saw it

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industrioleokimia

- Advokasi industri hilir kelapa sawit dalamperdagangan intemasional


- Pembangunan Eistem logistik dan infrastrukturtangki timbun untuk menjamin ket€rsediaanbahan baku di dalam negcri dar sebegaiinstrumen pengen d^ti?a sryp,g (sapplgnnflagenenq


SK I'lc 051440 C- Fasilitasi

PRESIDENREPI]BLIK INDONESIA

-70-

?\iYl- Fasilitasi Penerapan Industri 4.O - Fasilitasi Penerapan Industri 4.0 - Fasilitasi Penerapan Industri 4.0

Jenis Industri Prioritas Industri Oleokimiall ktful esters2) Plastik bio berbasis limbah industri sawit3) Minyak atsid

IniEiatif Utama - Terciptanya teknologi pengembangan industrikemurgi da.rr bioenergi, b€kerja sama denganpemerintah daerah dan BUMN terkait

- Implementasi investasi industri dengan shoruca.se pilot plant yang mul,ai bertumbuh secaramandiri dengan penda[aan dari swasta

- Implementasi invEstasi industri dengan sla utc,^se pilot plant yang muLai bertumbuh secaramandiri dengan pendanaan dari swasta

AktivitaB Utama - Penjruaunan standar bahan baku dan produkinlemediarE hilir sawit

- Eva\)asi pilat prpject industri gz"engasolin- Pemberian fasilitas Iiskal untuk indugtri

bioenergi dan kemurgi- Mendorong R & D- Identilikasi kebutuhan baban baku di industri

hilir baik jenis maupun standarnlra- lmplementasi dan sertifikasi SDM Industri

minyak atsiri

- Penl,'usunan standsr bshan baku dan produkintcrnediate l,.,Jir sawit

- Induatrialisasi greengosolin stand alonE secaramasif

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industribioenergi dan kemurgi

- Mendorong R & D- Identifikasi kebutuhan bahan baku di industri

hilir baik jenis maupun standamya

- Pen5.usunan standar bahan baku dan produkintermedialc }:itrjl" sawit

- Industrialieaai gneengasotin stand alone *caramasif

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industribioenergi dan kemurgi

- Mendorong R & D- Identifrkasi kebutuhan bahan baku di industri

hilir baik jenis maupun standamya- Pembangunan TUK dounsream produk

-Pemberian...SK No 054439 C


-7t-

- Pemberian fasilitas fiskal pada industriinlctnediate mrny ak atsii

- Pemberian hskal pa.da industritbrm.ediate minyelr aEiri

- Implementasi dan sertifikasi SDM Industriminyak atsiri

- Pemberian fasilitas liskal pada industriintcmediate minyak atsii

Jenis Industri Prioritas Industri Kemurgil. Biodiesel2. Bioetanol3. Bioavhrr (BrbJetfurla. Biogas, deji palm oil miL efrhlent IPoME.I5- Biomaterial untuk peratratan medie, arcnatb buildtrg blocrcs berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi6. Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomaasa

- Inisiatif Utsma - Menurunnya impor bahan baku dan penolongindustri pakan ternsk

- Menurunnya impor bahan baku dan penolongindustri pakan ternak

- Menurunnya impor bahan baku dan penolongindustri pakan t€mak

- Aktivitas Utama. - Usulan p€mberian fasilitas ins€ntif liskal- Pengernbangan industri bahan baku dan bahan

penolong bagi industri palan temak

- Fasilitasi pemberian insentif fiskal- Pengembangan industri bahan baku dan bahan

penolong bagi industri pakan ternak

Fasilitasi pemberian insentif fiskalPengembangan industri bahan baku danbahan penolong bagi industri pakan ternak

Jenis Industri Prioritas lndustri Pakanl. Suplemen paksn ternak dan quaaifrre

Industri . . .

S!( No 054438 C


-72-

- Inisiatif Utama - Peningkatan investasi jenis industri pengolahankayu dan rotan

- Peningkatsn nilai ekspor dan keberterimaanproduk olahan kayu dan rotsn Indonesia didunia internasional

- Pembangunan sistem logistik pemenuhan bahanbaku kayu dan rotan secara naeional termasukinfrastruktur dan kelembagaannya

- Penyrsunan kons€p desain nasional industrip€ngolahan kayu khususnya Jfumirure yang dapatditerima pasar internasiona.l denganmengkolaborasi antala desainer dalam negeridenggn pelaku industri serta desainer dalamnegeri dengan desainer dari negara tujuan paaar.

- Pelaksanaan kegiatan SVLK untuk menunjangpeningkatan daya saing industri.,fzmifrte danindustri barang dari kalru lainnya di pasarglobal

- Pelaksanaan industrial inrclijen untuk melihatskema insentif, perkembangan desain regulasi,kebliakan pengemba-ngan industri di negara-negara pesaing utana termasuk penetrasipeluang pasar baru

- Implementasi rcEtrukturisasi mesin peralatanindustri pengolahan kayu

- Peningkatan daya saing industri pengolahankayu dan rotan di dunia intemasional

- Pembangunan sistem logistik lrmenuhanbahan baku kayu dan mtan secara nasionaltermasuk infraatruktur dan kelembagaannya

- Penyusunan konsep desain nasional industripengolahan kayu khususnya Jfurniturc yangdapat diterima pasar inGrnasional denganm€ngkolaborasi altara desainer datram negeridengan pelaku industri serta desainer dalamnegeri dengan desainer dari negara tujuanpasar.

- Pel,eksanaan kegiatan SVLK untuk menunjangperdngkatan daya saing industri fumiare datrindustri barang dari kayu lainnya di pasarglobal

- Pel€lsanaan industrial intelijen untuk melihatskema insentif, perkembangan desain r€guLasi,kebijalan pengembangan industri di ncgara-negara pesaing utama termasuk pearctrasipeluang pasar baru

- Implementasi restrukturisasi mesin peralatanindusEi pengolahan kayu

- Aktivitas Utama - Pembangunan sistem logistik pemenuhan batranbaku kayr dan rotan s€cara naBional tcrmasukin-frastruktur dan kelembagaalnya

- Pen5nrsunan konsep desain nasional industripengolahan kayu khususnya;fumr'ture yang dapatditerima pasar internasional denganmengkolaborasi antara desainer dalam negeridengan pelaku industri serta desainer dalamneg€ri dengan desainer dari negara tujuan pasar.

- Pela&sanaan kegiatan SVLK untuk menunjangpeningkatan daya saing industri Jfumifrre danindustri barang dari ka5m lainnya di pasarglobal

- Pelaksanaan industrial inteujen untuk methatskema insentif, perkembangan desain regulasi,kebiiakan pengembangan industri di negara-negara pesaing utama termasuk penetrasipeluang pasar baru

- Implcmentasi restrulrturisasi mesin peralatanindustri pengolahan ka5nr

SK No 054437 C


_73_

- Pengembangan brand furnitur lndonesia - Pengembangan brund furnitur lndonesia - Pengembangan bmnd fumitur lndonesie,

Jenis Industri Prioritas Industri Barang dari Kayu1. Serat bambu untuk teketil2. Aneka produk berbasis limbah industri kayu

- Inisiatif Utalna - Peningkatan inveetasi jenis industri dissoluirtgpulp, se@ritg Inper da,f spcialties paper

- Penyiapan SDM Industri Percetakan Offset danKemasan yang bers€rtifil€si

- Peningkatan nilai ekspor dan keberterimaanproduk dissoluing pulp, seatritg paper d.anspecialties paperlndonesia di dunia intemasional

- Penyiapan SDM Industri Percetakan OI[Bet danKemasan yang bersertifikasi

- Peningkatan daya saing industri dissolu@pub, seanritg poper dan speciahi,es paper didunia internasional

- Penlnapan SDM Industri Percetakan OIIs€t danKemasan Srang bersertifikasi

- Aktivitas Utama - Peningkatan re@uery rate kerla:s bekas di dalamnegeri

- Advokasi industri pulp dan kertas dalamperdag,angan internasional

- Penyiapan Lmbaga Pengujian SNI untukdi\soluing pulp dan produk rayon

- Penyusunan dan r€visi SNI produk pulp dankertas

- Pemberian fasilitas liskal untuk industri securitgpapef

- Diklat SDM Industri Percetakan Offset danI(emasan

- Peningkatan re@tEry tate kertas bekae di dalamnegeri

- Advokasi industri pulp dan kertas dalamperdagangan internasional

- Penyiapan Lembaga Pengujian SNI untukdissolving pulp dan produk rayon

- PenJrusunan dan revisi SNI produk pulp dankertas

- Pemberian fasilitas frskal untuk industri securifgpawr

- Diklat SDM Industri Percetakan Offset danKemasan

- Peningkatan rc@tary ratu kertas bekas didalarn negeri

- Advokasi industri pulp dan kertas dalamperdagangan intemasional

- Pcnyiapan Lembaga Pengujian SNI untukdissoluing pip dar: produk rayon

- Penyusunan dan r€visi SNI produk pulp dankertas

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industriseanritg pawr

- Diklat SDM Industri Percetakan Olfset danKemasan

Sl( No 01 1{76 CPengawasan . . .


-74-

- PengawaEan post border untuk SNI Wqiibprcduk kertas pembungkus makanan

- Pembangunan Politeknik Bidang Percetakardan Kemasan

- Implementasi Sertifikasi SKKNI SDM industripulp dar kertas

- Sertifrkasi SKKNI SDM industri percetakal

- Pengawasan post Dorder untuk SNI Wajib produkkertas pembungkus mal(anan

- Pembangunan Politeknik Bidang Percetakan danIGmasan

- Implementasi Sertifrkasi SKKNI SDM industripulp dan kertas

- Sertilikasi SKKNI SDM industri percetakan

- Pengawasan l2ost bolder untuk SNI Wajib podukkertas pembungkus makanan

- Pembangunan Politeknik Bidang Percetakan danKemasan

- lmplementasi Sertiflkasi SKKNI SDM industripulp dan kertas

- Sertihkasi SKKNI SDM industri percetakan

Jenis Industri Prioritas Industri Pulp dan Kertas1. Pulp dan aneka barang kertas diproduksi secara ramah lingkungal

4.9Tahapan...

SK No 054435 C

PRESIDENIiIeLIrl K INDONESIA

-75-

4,9, Tahapan Capaian Pembangunan Industri lngarn Dasar dan BahanGalian Bukan logam

1. KondisiSaatlniIndustri logam nasional terbagi ke dalam beberapa jenis industriyang secara garis besar terdiri dari industri pengolahan dan

besi dan baja dasar, industri pengolahan danlogam dasar bukan besi, serta industri logam mulia,

tanah jarang (mte eafih), dan bahan bakar nuklir. Kondisi dariberbagai industri tersebut secara umum bervariasi. Sebagianindustri kapasitasnya belum dapat memenuhi seluruhpermintaan yang ada di dalam negeri di samping tingkatutilisasinya juga masih relatif rendah. Akan tetapi terdapat pulajenis industri lain, khususnya yang bergerak di sektor hulu, yanghasil produksinya tidak dapat diserap secara optimal di dalamnegen.

Sebagai contoh pada tahun 2019 kapasitas produksi industribaja nasional mencapai 9,2 juta ton dengan tingkat utilisasikapasitas industri baja nasional rata-rata sebesar 43%. Contohlainnya, pada industri pengolahan aluminium kebutuhan pasarterhadap alumunium sudah mencapai 1 juta ton/ tahun,sementara kapasitas produksi alumunium primer barumencapai 3OO ribu ton/ tahun.

Di sisi lain, sektor seperti industri nikel memiliki total kapasitasterpasang slab/ billet stainless steel adalah sebesar 2 ifiaton/tahun, sedangkan perkiraan konsumsi stainless steelnasional yang hanya 200 ribu ton/tahun. Sama halnya denganindustri tembaga di mana produksi dalam negeri mampumenghasilkan konsentrat tembaga sebanyak 3 juta ton/ tahunnamun baru terserap 3oo/o oleh smelter tembaga dengankapasitas 300 ribu ton/tahun. Kondisi semacam inimenyebabkan industri dimaksud lebih mengandalkan pasarekspor.

Adapun industri bahan galian bukan logam secara umumterbagi ke dalam industri semen, industri keramik, industrikaca, serta industri pengolahan bahan galian bukan logamlainnya. Dari keempat jenis industri tersebut, industri semendianggap memiliki cakupan yang paling baik di mana hasilproduksinya sudah dapat memenuhi kebutuhan di dalarn negeriserta cukup banyak melakukan ekspor. Kapasitas produksisemen nasional pada tahun 2019 mencapai 11O juta ton/ tahundengan volume produksi 7l juta, ton tahun 2019 dan utilitasterpasang sebesar 657o.

SK No 132775 A

Industri


_76_

Industri keramik dan industri kaca memiliki tingkat rata-raIautilisasi yang lebih baik dibandingkan industri semen, yalniberturut-turut sebesar 73o/o dan 85Vo. Dengan kapasitasproduksi masing-masing 8,2 juta ton/tahun dan 1,3 jutaton/tahun, kedua industri tersebut mampu melakukan eksporsenilai USD341 juta serta USD284 juta. Akan tetapi karenaberagamnya jenis produk dari kedua industri ini, sebagian besarpermintaan masyarakat masih dipenuhi dari impor sebesarUSDI,7 juta sedangkan kinerja ekspor sebesar USD1 jutasehingga hingga alhir 2019 mengalami neraca perdagangandefisit sebesar USDTOO ribu.

Adapun kondisi industri bahan galian bukan logam selainsemen, keramik, dan kaca, secara umum belum cukupberkembang di dalam negeri. Meskipun telah terdapat aktivitasproduksi dan ekspor sebesar USD147 ribu pada akhir tahun2019, impor produk industri ini masih jauh lebih besar.Pembinaan jenis industri ini akan terus dilakukan ke depanmengingat Indonesia memiliki potensi bahan baku yang cukupbesar dan belum termanfaatkan.

2. Permasalahan

Pada industri logam, permasalahan utama yang dihadapidiantaranya adalah relatif tertinggalnya teknologi yangdigunakan dalam proses produksi pabrik. Hal tersebutberdampak pada adanya kesulitan dalam pemenuhan standarproduk akhir serta dampak yang lebih besar terhadaplingkungan. Hal ini khususnya terjadi pada industri pengolahandan pemurnian besi dan baja dasar, serta industri bahan galianbukan logam,

Permasalahan lain yang cukup mencuat diantaranya adalahmengenai sebaran dan harga energi yang mempengaruhikelayakan produksi. Sebagian industri nasional, seperti industrialuminium, menghadapi persoalan dalam hal perolehan aksesterhadap energi dengan harga dan jumlah yang memadai. Dalamhal ini diperlukan koordinasi yang intensif dengan parapemangku kepentingan,

Beberapa jenis industri lainnya juga menghadapi kendala dalamhal penyediaan bahan baku yang memenuhi spesifikasi danstandar kualitas tertentu, Hal tersebut menyebabkanketergantungan yang tinggi terhadap impor.

SK No 132774A

3.Peluang...


-77-


Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam nasionalmemiliki sejumlah peluang sekaligus tantangan. Beberapapeluang yang masih dapat dimanfaatkan diantaranya adalahmasih tingginya kebutuhan pasar domestik khususnya untukproduk besi baja, tersedianya sumber daya lokal yang cukupbesar khususnya untuk industri bukan besi, tersedianyateknologi yang lebih maju yang dapat mendorong efisiensiproduksi lebih lanjut, serta adanya aliansi strategis dengansumber atau pemilik teknologi maju di dunia.

Adapun sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai diantaranyaadalah besarnya volume impor produk industri logam maupunbahan galian bukan logam dari berbagai negara yang menggeruspangsa pasar dalam negeri. Di samping itu adanya ketentuanrelaksasi terhadap ekspor konsentrat masih menjadi tantangandal,am pendalaman industri di dalam negeri untuk melakukanpengolahan lebih lanjut. Tantangan lain yang cukup mencuatadalah adanya ketentuan mengenai pengenaan status beberapaproduk atau hasil samping industri, khususnya industri nikel,sebagai limbah El3. Hal tersebut menghambat pertumbuhan danpengembangan industri nasional lebih lanjut.

Tabel 4.9...

SK No 132919A


-78-

Tabel 4.9 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri togam dan Bahan Galian Bukan Logam

Inisiatif Utama - Meningkatkan kapasitas produksi ,7on dan Steelnuking

- Pembangunan IndlJstxi hierrncdiale :flabl Billet dala HR/CR baja karbon dan bajapaduan

- M€ningkatkan kapasitas produksi Iroa danSteel making

- Pembangunan l,lldlJatri htemediate.1. Sla.b I Billet dan HR/CR baja karbon dan

baja paduan2.Pipa, profil, urile dan plat baja karbon dan

baja paduan

- Meningkatkan kapasitas produksi .t?on danSteel naking

- Pembarrgunan I'rdrustri Intemtedialc:l.Slab/ Billet dan HR/CR baja karbon dan

baja pa&tart2. Pipo, profil, ube dan plal baja lcarbon dant

baja padtot

Aktivitas Utama - Mendorong penggunaan teknologi EAF untukmenggantikan teknologi yang lama

- Meningkatkan kemampuan produksi bajakeperluan khusus

- Pemberian fasilitas liskal untuk industripengolahan dan pemumian besi dan baja dasar

- Promosi investasi- Penguatan standar pmduk dan kompetensi SDM- Pengawasan p€nerapan standar produk

- Mendorong penggunaan teknologi EAF untukmengSantikan teknologi yang lama

- Meninglatkan kemampuan produksi bajakeperluan khusus

- Pemberian fasilitas frskd untuk industripengolahan dan pemurnial besi dan bajadasar

- Promosi investa8i- Penguatan standar produk dan kompetensi

SDM- Pengawasan penerapan standar produk

- Mendorong penggunaan teknologi EAF untukmenggantikan teknologi yang lama

- Meningkatkan kemampuan produksi bajakeperluan khusus

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industripengotrahan dan pemumian besi dan bajadasar

- Promosi invegtasi- Penguatan standar produk dan kompetensi

SDM- Pengawasan penerapan standar produk

LlK No 05{4i 7 C

-Memfasilitasi...


_79_

v1?\l

- Memfasilitasi perluasan dan investasi baruindustri hlbmadiate:SloblBilletdanHR/CR baja karbon dan bajapaduan

- Menyusun Roadm4p Industri Inrermediate:Slabl Efllet dan HR/CR baja karbon dan bajapaduan

- Pemberian fa8ilitas frskal untuk industripengolahan dan pemurnian besi dan b4ia dasar

- Promosi investasi- Penguatan standar produk dan kompetcnsi SDM

- Memfasilitasi perluasan dan investasi baruill.drtsti htenncdiate:l- Slnbl BilW dan HR/CR baja karbon dan

baja paduan2. Pipa, profil, wire dan plat baja karbon

dan baja paduan- Menjrusun Roadmap Industri Inrernediate:

s/.olbl Bitlet dan HR/CR baja l(arbon dan bajapa.duan

- Pemberian fasilitas Iiskal untuk induetripengolahan dan pemumian besi dan bajadasar

- Promosi investasi- Memperluas akses pasar- Penguatan standar produk dan komp€tensi

SDM

- Memfasittasi perluasan dan investasi baruindtl.etri Intarn9diate.l. Slab/Billet dan HR/CR baja karbon dan

baja paduan2, Pipa, profil, uire dan plat baja karbon

dan baja paduan- Menlruaun Roadmap Industri Iarermcdiote

Slobl Billet del] HR/CR baja karbon dan bajapaduan

- Pemberian fasi[tas liskal untuk industripengolahan dan pemumian besi dan bajadasar

- Promoei investasi- Memperluas akse6 paaar

- Penguatan standar produk dan kompetensiSDM

Jenis Industri Prioritae Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar1. Slab, Billel Bloom2. Hot Ro[ed Coils (HRC), Hot Rolled Plate (HRP), Cold Rolled Coil-s (CRQ, Wne rcd3. Profile, boL tuirc4. Paduan besi (ferro allog)5. Baja tahan karat (stainless sreel long ardflat prod:ttctsl6. Baja untuk keperluan khusus (anta-ra Lain untuk kesehatan, pcrtalEnan, otomoti0

SK No 054.131 C

Industri


-80-

Inbiatif Utama - Meningkatkan kapasitas produksi:L. Cower Cathade2. Afurutniltm lngot

- Pembangunan ll)dlJstri InbrrBdiote i

1. Slab/ Br'llet Alumunium2. SleeU Rod Copper

- Meningkatkan kapasitasproduksi:l. Copper Catlode2. Afumunium lr:got

- Pembangunan Indrnstri htcnedidte.1. Sro,/BillerAlumunium2. Sleet/ Rod Copper

- Pembangunan Indr:'stri htemediqtel1. Foil/ baude/ Prcfile Afumanium2. Wirel platc tembs.ga

- Meningkatkan kapasitas produksi:l. Copper Cathode2, Alumunium Ingot

- Pembarrgunan Industri Intcmediatail. Slo,bl B'tllct /rJrtmunium2. Sleet/RodCopwr

- Pembangunan Ind\atri hbmedinte,1. FoA Efrude/ Profile Atutrunium2. Wire I plate tembaga

Aktivitas Utama - Memfasilitasi perluasan dan investasi banrir)dl.rsti Internediatei1. Slabl Btillet Alumunium2. ShceURod &pper

- MenJrusun Roadmap InduBtri InrermediaE:1. SlablBillet Alumunium2. Sheet/ Rod Copper

- Femberian fasilitas fiskal untuk industripengoLahan dal pemumian logam dasar bukanbeei

- Promosi inveetasi- Penguatan otandar produk dan kompetensi SDM

- Memfasilitasi perluasan dan investasi baruinduardi InhnedidEll. SlaDlBitlel Alumunium2. Shcet/ Rodcopper

- Menlrusun Roalrnap hdustdi hternediate.l. Sl,a6/ Bilre, Alumunium2. Sheet/Rod. Copper

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industripengolahan dan pemurnian logam dasarbukan besi

- Promosi investasi

- Memfasilitasi perluasan dan investasi baruiIld]usrdi htcrrnediateiI . Slab/ Brillet Alumunium2. Shcet/Rod Coper

- Menlrusun Roadnap ll)&rstti hiennediate.l. Slc&/BiIIet Alumunium2. SleeV Rod Copper

- Pemberian fasilitas li8kal untuk industripengolahan dan pemumian logam dasarbukan besi

- Promoai investasi

SK No C54430 C

Penguatan


-81-

Jenis Industri Prioritas

- Penguatan standa"r produk dan kompetensiSDM

- Penguatan standar produk dan komlrtensiSDM

Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi1. Alumunium dan ahtfl rrrium aW2. Mired Hgdroxide tuecipitate (MEP), Mixed tulfide Precipitate (MSn, NicLel Metal

3. Paduan tf,mbag4 (@pper a og)

4. Copwr/Bm.ss Sheet

Inisiatif Utama Pembangunan industri pengolahan logam tanahjarang lrare eafi! bcrbasis monasite timah

Pembangunan industri pengolahan logamtanah jarang (rare eorrh) bcrbasis monasitetimah

Pembangunan industri pengolahan logamtanah jarang (zare earth) berbasis monasitctimah

Aktivitas Utama - Memfasilitasi pembangunan industri pengolahananode slime menjadi dore

- Fasilitasipembangunan industripengol,ahanlogam tanah jarang berbasis monasitc timah

- Memfasilitasi pembangunan induetripengol,ahan anode slime menjadi dore

- Fasilitasi pembangunan industri pengolahanlogam tanah jarang berbasis monasite timah

- Memfasilitasi pembangunan industripengolahan anode slime menjadi dore

- Fasilitasi pembangunan industri pcngolahanlogam tanah jarang berbasis monasite timah

Jenis Industri Prioritas Industri L,ogam Mulia, Tanah Jarang lRare earth), da-n Bahan Bakar Nuklir1. Logatn mulia untuk dekorasi dan perhiasan

2. Ir8am tanah jarsmg (rare earth)

Inisiatif Utama - Mengurangi ketergantungan terhadap imporbahan baku dan bahan penolong berasal daribahan galian nonlogam

- Mengurangi ketergaltungan t€rhadap imporbahar baku dan bahan penolong berasaldari bahan galian nonlogam

- Mengurangi ketergantungan terhadap imporbahan baku dan bahan penolong berasaldari bahan galian nonlogam

-Memperkuat...SK l.lo 05 1429 C


-82-

- Memperkuat daya saing industri bahan galiannonlogam

- Memperkuat daya saing industri bahansalian nonlogam

- Memperkuat daya saing industri bahangalian nonlogam

Aktivitas Utama - Fasilitasi business matching produsen danindustri pengguna soda ash

- Penguatan kebijakan iklim usaha dalam rangkaperlindungan industri keramik, kaca, bentonitg:afit, refiactory, rock rool, silika dan zirkon

- Pengembangan teknologi glass ,ube untukfarmasi

- Fasilitaei persiapan pembangunan industri frits- Fasilitasi bustrcss matching produsen dan

industri pengguna swnt bleach V earth- Pengembangan bentonit dan grafit sebagai bahan

balat elec:tric vehicle ballery- Ikjian potemi pengembangan induatsi rcfractory

daa\ rcckl,tr,oL

- Penguatan kebliakan iklim usaha dalamrangla perlindungan industri keramik, kaca,bentonit, glraflt, reftacttry, rocrculoor, silikadan zirkon

- Pengenalan pasar industri bentonit dangrafit

- Pengembangan teknologi industri relmctorydan rockuoot

- Pengenalan pasar industri refiaLtury darlrock:unol

- Kajian potensi pengembangan industri silikadan zirkon

- Penguatan kebliakan iklim usaha dalamrangka perlindungan industri keramik, kaca,b€ntonit, gtafit, refmcttary, rocku.roor, silikadal zirkon

- Pengembangan teknologi industri silika danziurkorr

- Pengenalan pasar industri silika dan zirkon

Jenis Industri Prioritas Industri Bahan Galian Non Logam1. Keramik2. Kaca/Gelas3. Relracraru

4.lOTahapan ...

SK No 051428 C


-83-

4.1O. Tahapan Capaian Pembangunan Industri Kimia Dasar BerbasisMigas dan Batubara

1. KondisiSaatlniPenambahan kapasitas petrokimia nasional dipenuhi melaluirencana investasi oleh PT lotte Chemical Indonesia senilaiUSD3,5 miliar atau sekitar Rp53 triliun dengan total kapasitasproduksi naplta cracker sebesar 2 juta ton per tahun yang

I juta ton etilen, 52O.0OO ton propilen, 4OO.O0Oton dan produk turunan lainnya. Ground breakingrefinery nafta telah dilakukan 7 Desember 2O18.

Selain itu terdapat juga rencana investasi sektor industripetrokimia oleh PI Chandra Asri Petrochemical Tbk hinggaUSDS miliar atau setara Rp68 triliun yang memproduksiethglerw hingga l juta ton per tahun, propglene 55O.OO0 ton pertahun, pggas (pgroli.sis go,soline) 450.000 ton dan mixed C4sebanyak 350.O0O ton per tahun. Melalui penambahankapasitas tersebut, produksi PT Chandra Asri Petrochemical Tbkdiperkirakan lebih dari 6 juta ton per tahun.

Program revitalisasi industri pupuk dalam menunjangketahanan pangan yang diamanahkan dalam Instruksi PresidenNomor 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk, PIPupuk Indonesia (Persero) menargetkan proses revitalisasi 5(lima) pabrik pupuk selesai pada 2OL7 untuk mencapaikapasitas produksi urea sebesar 1O juta ton per tahun danmembangun 5 (lima) pabrik pupuk NPK untuk menambahkapasitas sebesar 2,4 jtta ton per tahun.

Lima pabrik pupuk urea adalah Amurea II/PKG II, PKT V, PUSRIII B, Kujang IC, dan PUSRI III B. Namun sampai saat ini telahberhasil membangun 3 plant/ pabrik amoniak terintegrasisebagai berikut:

No PabrikRevitalisasi

PabrikYang

Disantikan

Kapasitas Pabrik MulaiBeropera

siAmoniak Urea

1 PKT VPUSRI II BAmureaII PKG II

PIffI 1.l55.OOO TPA 825.OO0 TPA 20152 PUSRI II 907.500 TPA 660.000 TPA 20173 (baru) 660.000 TPA 570.000 TPA 20ta

SK No 132942A

Sampai . . .


-84-

Sampai saat ini Kujang IC yang diharapkan dapat menggantikanKujang IA belum berhasil dibangun terkait belum didapatkannyapasokan gas bumi jangka panjanC (15 s.d 2O tahun) denganharga yang memenuhi keekonomian pabrik pupuk urea.Sedangkan pembangunan PUSRI IIIB masih menunggu iklimusaha dan kebijalan pemupukan dimasa mendatang. Potensiyang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

Agar penggantian pabrik lama menjadi pabrik baru lebih efisien,perlu pemantauan pasokan gas bumi untuk tetap berkelanjutan.

Lima pabrik pupuk NPK yang akan dikembangkan oleh PTPupuk Indonesia (Persero) dengan total kapasitas produksi 2,4juta ton adalah sebagai berikut:

a. PT Pupuk Iskandar Muda dengan kapasitas 2xSOO.OOO tonper tahun di Aceh;

b. PI Pupuk Sriwidjaja dengan kapasitas 2x1O0.OO0 ton pertahun di Palembang;

c. PT Pupuk Kujang dengan kapasitas 2x1OO.OO0 ton per tahundi Cikampek; dan

d. PT Pupuk Kalimantan Timur dengan kapasitas 2x5OO.OO0ton per tahun di Bontang.

Salah satu upaya untuk menunjang produksi NPK, PT PupukIndonesia (Persero) melalrulran pengamanan pasokan bahanbaku dengan berencana membangun pabrik asam fosfat danasam sulfat di Lhoksemauwe-Aceh, serta mengupayakanpenguasaan bahan baku dengan membeli perusahaan tambangrockplasplwte,KCl, dan produsen DAP. Sejak tahun 2014, telahdibangun PT Petro Jordan Abadi yang merupakan joint uentureantara PT Petrokimia Gresik dengan Jordan Plasplnte Mines diGresik yang memproduksi asam fosfat sebesar 2OO.OOO

ton/tahun dan asam sulfat sebesar 600.000 ton/tahun. Di lainpihak, PT Petrokimia Gresik telah memproduksi asam fosfatsebesar 200 ton/tahun dan asam sulfat sebesar 57O.OOOton/tahun.

Pembangunan ...

No. Lapangan Gas Potensi GasBumi

UmurPasokan

MulaiBeroperasi

1 Train 3 Tanssuh-Teluk Bintuni I8O MMSCFD 2O Tahun 20202 Kasuri-Teluk Bintuni 285 MMSCFD 2O Tahun 20223 Abadi-Masela 150 MMSCFD 28 Tahun 2027

4 3OO MMSCFD 15 Tahun 2021

SK No 132771A


-85-

Pembangunan kawasan industri petrokimia di Teluk Bintunidilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan BadanUsaha (KPBUI. Auailabilitg Pagment merupakan skema yangdiperlukan untuk menyokong belanja modal. Untuk itudiperlukan adanya percepatan proses penJrusunan FBC.

Pengembangan industri petrokimia di Balongan Jawa Barat olehPT Pertamina (Persero) beke{asama dengan CPC Taiwan yangakan menghasilkan produk petrokimia hulu hingga berbagaijenis petrokimia hilir.Pengembangan industri berbasis gasilikasi batubaradi Sumatera Selatan saat ini sudah disepakati dalam Head ofAgreement(HoA) antara PT Bukit Asam Tbk, PI Pupuk Indonesia(Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Chandra AsriPetrochemical Tbk, yang akan mengembangkan industrimettnnol to olefin, metharwl to Dimetgl E-ter dan ammonia to urea.Perkembangan terakhir yaitu sedang dalam proses penyelesaianuntuk Cooperation Agreement Ama ndemert(CAA) antara PT Bukit Asam Tbk, PT Pertamina (Persero) dan PTAir Product (perusahaan yang akan membangun pabrik). Selainitu terdapat juga pengembangan industri petrokimia berbasisgasilikasi batubara di Kalimantan Timur antara PT Kaltim PrimaCoal dan PT Kalimantan Nusantara Coal. Melalui HoldingCompang pada perusahaan tersebut membentuk PI SaphirindoMulia Perkasa yang akan bekerjasama dengan PT Air ProductEast Kalimantan untuk mengembangkan industri gasifikasibatubara dengan produk utama berupa Methanol loal tomethanotl,

Kapasitas produksi BTX (Benzene Toluene Xylene) sebagai bahanbaku obat dan farmasi, deterjen, serat ban, tekstil dan bahankimia khusus lainnya (foam untuk furnitur, plastik) juga akanmeningkat seiring adanya pengembalian desain kapasitas PabrikAromatis PI Trans Pasilic Petrochemical Indotama (TPPI) Trrban.Kapasitas PT TPPI akan menjadi Benzene: 341 ton per tahun,Toluene: 150 ton per tahun, Parax5rlene: 450 ton per tahun.Selain itu TPPI juga berencanaolefin.

Industri bahan baku obat dan kosmetika akan tumbuh denganadanya investasi PI Kimia Farma Tbk dan PT Kalbio Farma diCikarang yang beroperasi di tahun 2019, berupa ActiuePlurma.eutical Ingredients (API) sebagai bahan baku obat danHigh Function Chemical (HFC) sebagai bahan baku kosmetikasenilai Rp145 miliar dan yang mempunyai kapasitas 242 metrikton.

Industri . . .

SK No 132770A


-86-

Industri kaprolaktam direncanakan akan dibangun di Gresikdengan kapasitas 120 ribu ton per tahun pada tahun 2020dengan investasi senilai USD62O juta. Selain itu, untukmemenuhi kebutuhan natrium karbonat (soda abu) sebagaibahan penolong industri kaca, direncanakan akan dibangunsatu pabrik natrium karbonat di Gresik.

2. Permasalahan

Nafta sebagai bahan baku utama Industri Petrokimia sebesar 2,5juta ton per tahun masih sepenuhnya diimpor. Dengan adanyarencana penambahan kapasitas pabrik petrokimia (PT LotteChemical dan PI Chandra Asri Petrochemical Tbk tahap II)diperlukan tambahan bahan baku Nafta 7,5-8 juta ton pertahun. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku diperlukan 3refinery baru dengan kapasitas masing-masing 3OO ribu barrelper hari.Investasi di sektor hulu petrokimia bersifat capital intcrsiuesehingga diperlukan dukungan pemerintah dalam bentukinsentit kemudahan berusaha dan promosi investasi,Permasalahan utama lainnya terkait pengembangan industripetrokimia adalah penetapan harga gas yang layak secarakeekonomian. Untuk menjamin kepastian iklim usahadiperlukan pendampingan pemerintah dalam hal negosiasidengan supplier gas, serta pemberlakuan periode tax tolidagyang lebih panjang (15 tahun).Pembangunan industri petrokimia berbasis gasifikasi batubaramemerlukan insentif berupa pengurangan tarif royalti batubarasecara khusus untuk gasifikasi batubara hingga Oo/o, hargabatubara khusus untuk peningkatan nilai tambah (gasifikasi)batubara, pengurangan kewajiban perpajakan, penugasanuntuk implementasi DME serta dukungan infrastrukturterutama penyediaan Kawasan Industri (KI) atau KawasanEkonomi Khusus (KEK) dan pembangkit listrik.


Peluang pengembangan industri petrokimia nasional saat inimasih sangat luas mengingat dari sisi permintaan, industripetrokimia merupakan industri strategis karena merupakanbahan baku bagi sekian banyak industri hilir seperti tekstil,plastik, kulit sintetik, karet sintetik, kosmetik, pestisida,deterjen, produk farmasi, serta bahan peledak. Permintaanuntuk produk hulu berupa ethgl.ene, propylere, dan butadienesudah melebihi kapasitas produksi saat ini, oleh karenanyadiperlukan penambahan kapasitas melalui investasipembangunan pabrik petrokimia.

Potensi . . .

SK No 132956A


-87-

Potensi sumber daya alam yang sangat potensial dan tersediadalam jumlah yang sangat besar yaitu batubara dan gas alam.Metalui proses gasifikasi batubara dapat dihasilkan berbagaiproduk bahan bakubenznna dan berbogaihilir berupa aromatik.

industri hulu antara lainindustri serta produk turunan di industri

Tantangan yang dihadapi oleh industri petrokimia adalah:

(l) Perlunya penambahan kapasitas produksi hulu untukmemenuhi kebutuhan industri antara dan hilir;

(2) Perlunya pengintegrasian antara industri migas dan industrihulu, antara dan hilir melalui jaringan logistik

dan distribusi serta dukungan infrastruktur yang efisien

(4) Perlunya dukungan insentif dan skema pembiayaan untukmenarik investasi sektor hulu yang bersifat

terutama fasilitas kawasan industri, dan pembangkit listrik;(3) Belum optimalnya penggunaan sumber daya alam yang

tersedia di dalam negeri khususnya gas dan batubara antaralain melalui proyek-proyek gasifikasi batubara (aal toctemical) serta pembangunan kawasan industri petrokimiayang terintegrasi dengan sumber penyedia gas bumi;

Tabel 4.10. . .

SK No 132766 A


-88-

Tabel 4.1O - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara

Inisiatif Utama - Peningkatan produksi barang kimia perantara- Peningkatan daya seing dan iklim usaha yang

sehat bagi industri kimia- Peningkatan Kualitas SDM

- Peningkatan produksi barang kimia perant ra- Peningkatsn daya saing dan iklim usaha yang

sehat bagi industri kimia- Peningkatan Kualitas SDM

- Pcningkatan produksi barang kimia perantara- Peningkatan daya saing dan iklim usaha yang sehat

bagi industri kimia- Peningkatar Kualitas SDM

Aktivitas Utsma - Meningkatkan kapa.sitas pengolahan nafta dankondensat menjadi produk petrokimia olefin,ammatik, poliolelin dan petrokimia trainn5ra diBanten, Jawa Barat dan Jawa Timur

- Penlrusunan regulasi terkait ekspor imporuntuk bahan kimia

- PenJ.usunan SKKNI Industri Kimia- Pendidikan dan pelatihan SDM- Partisipasi penyuaunait posisi runding pada

kedaeama perdagangan internasional dankerjasama pengelolaan bahan kimia

- Fasilitasi peningkatan daya saing dan iklimusaha yang sehat bagi industri kimia melaluipemberian insentif frskal maupun nonfiskal,penyediaan bahan baku dan energi yangmurah, pemalfaatan limbah scbagai bahanbaku industri dan elisiensi energi

- Meningkat*an kapasitas pengolahan nafta dankondensat menjadi produk petrokimia olefin,aromatik, poliolelin dan petrokimia lainnya diBanten, Jawa Barat dan Jawa Timur

- PenJrusunan regula8i terkait ekspor impor untukbahan kimia

- Penyusunan SKKNI Industri Kimia- Pendidikan dan pelatihan SDM- Partisipasi penyusunan posisi runding pada

kerjasama perdagangan internasional dankerjassrna p€ngelolaan bahan kimia

- Fasilitasi peningkatafl daya saing dan iklim usahayang sehat bagi industri kimia melalui pemberianinserrtif fiskal maupun nonfiskal, penyediaanbahan baku dan energi yang murai, pemanfaatanlimbal sebagai bahan baku industri dan elisiensienerSl

- Meningkat*an kapasitas pengolahan nafta dankondensat me4iadi produk petrokimia olefin,aromatik, poliolefin dan petrokimia trainnya diBanten, Jawa Barat dan Jawa Timur

- PenJrusunan regulasi terkait ekspor impor untukbahan kimia

- PenJrusunan SKKNI Industri Kimia- Pendidikan dan pelatihan SDM- Partisipasi penyrsunan posiEi runding pada

kerjasama perdagangan intemasional dankerjasama pengelolaan bahan kimia

- Fasilitasi peningkatan daya saing dar iklim usahayang sehat bagi industri kimia melalui pemberianinsentif fiskal maupun nonEskal, penyediaan bahanbaku dan energi yang murah, pemanfaatan limbaheebagai bahan baku industri dan efisiensi energi

SK No 0i'1446 C

Pemanfaatan


-89_

7T7IJ

- Pemanfaatan skema pembiayaan KPBUuntuk pembangunan kawasan industripetrokimia di wilayah renorel belumberkembang

- Pembangunan Industri Peuokimia berba8is gasdi kawasan industri Teluk Bintuni

- Melarrjutlan program revitalisasi industripupuk anorganik tunggal dan majemuk, aertamengganti pabrik pupuk tua dan tidak efisien

- MenjaBin ketersediaan bahan baku gas bumiyang ckonomis dan jangka panjang untukindustri pupuk eksisting

- Memperkuat prcduksi serat sintesis- Memperkuat produksi produk antara yang

digunakan s€bagai bahan baku di industri lain- Mendorong pembanSunan industri ooalo

chcmial- Mendorong pembangunan industri biokatalis

bahan bakar minyak dan induari biokatalisindustri petrokimia

Petmkimia Hulu1. Asam formiat2. O-Xylena3. Benzena

4. Toluena

- Pemanfaatan 8kema petrrbiayaan melalui KPBUuntuk pembangunan kawasan industripetokimia di wilayah r"np&/belum berkembang

- Pembangunan Industri Petrokimia berbasis gas dikawasan industri Teluk Bintuni

- Melanjutkan program revitalisasi industri pupukanorganik tunggal dan m4jemuk, s€rta menggantipabrik pupuk tua dan tidak efrsien

- Menjamin ketersediaan bahan baku gas bumiyang ekonomis dan jangka panjang untuk industripupuk eksisting

- Memp€rkuat produksi serat aintesis- MeEperkuat produksi produk antara yang

digunakan sebagai bahan baku di industri lain- Mendorong integraai hulu-hilir industri coal to

demical- Mendorong pembangunan industri biokatalis

bahan bakar minyak dan industri biokataligindustri petrokimia

- Pemanfaatan skema pembiayaan melalui KPBUuntuk pembangunan kawasan industri petmkimiadi wilayah remot€/ belum berkembang

- Pembangunan Industri Peupkimia berbasis gas dikawasan industri Teluk Bintuni

- Melanjutkan program revitalisasi industri pupukanorganik tunggal dan majemuk, serta menggantipabrik pupuk tua dan tidak elisien

- Menjamin ketersediaan bahan baku gas bumi yangekonomis dan jangka panjang untuk industripupuk €ksisting

- Memperkuat produksi serat sintesis- Memperkuat produksi produk antara yang

digunakan sebagai bahal baku di industri lain- Mendorong integrasi hulu-hilir industri cual to

dtEflial- Mendorong pembangunan industri biokatalis bahan

bakar minyak dan industri biokatalis industripetrokimia


Industri . . .

SK No 054434 C


-90-

Industri Kimia Organik1. IAprolaktam2. Cumene3. Propilen clikol4. Etilen Glikol5. Fenol6. Asam F)rmarat7. Ptalic Anhidrat

Industri Pupukl. Pupuk Tunggal (basis fosfat dan kalium)2. Pupuk Majemuk

Industri Reein Sintetik dan Bahan Plastik1. Metil Metakrilat2. Polikarbonat3. Polivinil Alkohol

Indust i I(ar€t Alarn dan Sintetik1. Isoprcne kfibel (IR)

2. Asglanihile Butadiene tutbber (ABR)

3. ChloropenE Rubbr (CR)

Si( No 05'1445 C4.E:tlrylene...


-91-

4. Ethglcne ProNene Diene Motunet (EPDM)

5. Engboering nahtral rubber ampound6. Actglonifiile Butodienc *grene (ABS)

Industri Barang Kimia lainnya1. Propelan2. Bahan Peledak

V.Kebijakan...

SK tlo 054 444 C


-92-

V. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Pembangunan Sumber Daya Induski meliputi:

(1) Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri;(2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

(3) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri;(4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Olah Pikir;

(5) Penyediaan Sumber Pembiayaan.

A. Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

1. Isu Strategis dan Uraian Program

Kebutuhan tenaga kerja sektor industri diperkirakan tumbuhsebesar 600 ribu orang per tahun. Data historis tahun 2O14-2018menuqiukkan bahwa dengan rata-rata pertumbuhan sektorindustri tahun 2OL4-2OL8 yang sebesar 4,9o/o, rata-ratapertumbuhan tenaga kerja sektor industri tumbuh sebesar 3,49o/o.Pertumbuhan tenaga kerja sektor industri tersebut tidak secaraotomatisproduktivitas. Produktivitas tenaga kerja sektor industri Indonesiajustru terus menurun selama 1O-15 tahun terakhir terutamadikarenakan output sektor manufaktur yang tidak dapatmengimbangi kenaikan upah tenaga kerja dan belum terciptanyadiversifikasi aktivitas ekonomi di sektor manufaktur.

Pendidikan kejuruan/vokasi merupakan salah satu program yangdiharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerjaindustri dengan cara mempersiapkan siswa lulusan yang siap kerjadan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.Pendidikan tinggi kejuruan/vokasi masih mengalami berbagaipermasalahan. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikanvokasi pada politeknik di Indonesia hanya berkisar 5,2o/o daijumlah seluruh mahasiswa di Indonesia, yang nrana jauh lebihrendah dibandingkan negara-negara maju khususnya di eropa. Halini dikarenakan jumlah politeknik di Indonesia hanya 6% darijumlah Pendidikan Tinggi di Indonesia dan hanya memiliki total518 program studi. Rendahnyajumlah politeknik di Indonesiayanghanya jumlah rata-rata lulusan sebanyak 3.885orang pertahun menyebabkan Indonesia kekurangan tenaga ahlipada tahun 2O2O-2O3O.

kompetensi dan

SK No 132782 A

Selain


-93-

Selain pendidikan tinggi, kualitas pendidikan menengah vokasijuga masih mengalami berbagai kendala antara lain:

(1) minimnya jumlah guru produktif yaitu guru yangmengajarkan keahlian;

{21 mesin peralatan praktikum yang kurang memadai karenatertinggal secara teknologi dibandingkan kebutuhan industrisaat ini;

(3) kurikulum SMK masih bersifat broadbased, dan pembelajarandominan teori sehingga lulusan mengalami kekurangankeahlian spesifik yang siap pakai;

(4) tingkat penyerapan tenaga kerja lulusan SMK lebih rendahdibandingkan lulusan SMU; dan

(5) sedikitnya jumlah SMK yang belum terakeditrasi berdasarkanbidang keahlian.

Dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri kompeten siap kerjauntuk memenuhi kebutuhan 60O.OO0 tenaga kerja industri pada1O industri prioritas setiap tahunnya, dilaksanakan kegiatanpelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3 in I (pelatihan,sertifikasi, dan penempatan kerja), program kartu prakerja untukpelatihan bagi pencari kerja, pekerja/buruh terkena PHK, danpekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kemampuan,skilling/reskilling/upskilling tenaga kerja industri, fasilitasisertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja industri, dan programpendidikan vokasi Dl dan D2 berbasis kompetensi.

Pengembangan kompetensi SDM industri di Indonesia, diarahkanuntuk mengacu pada Standar Kompetensi Kerja NasionalIndonesia (SKKNI). Kemampuan untuk menyelesaikan perumusanSKKNI pada seluruh sektor industri menjadi sebuah tantanganyang besar karena keberagaman sektor industri yang ada. Selainitu, awareness akan keberadaan SKKNI pada staketalders sepertiasosiasi, perusahaan industri, dan praktisi masih rendah, SKKNIharus ditindaklanjuti melalui program pembelajaran berbasiskompetensi dan program uji kompetensi serta didukung penyiapaninfrastruktur kompetensi, seperti: Lembaga Sertifikasi Profesi(LSP), Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan asesor kompetensi.

SK No 132781A

Mengingat

3

PRES]DENREPUALIK INDONESIA

'94'

Mengingat isu strategis yang merupakan kendala dan tantangansektor industri di atas, pembangunan SDM industri perlu didorongkearah pengembangan SDM yang berkompetensi baik secaratelaris maupun secara manajerial sesuai UU Nomor 3 Tahun 2O14tentang Perindustrian dan PP Nomor 14 Tahun 2015 tentangRencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035yang mengamanatkan pembangunan SDM Industri yang meliputiwirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dankonsultan industri.

Untuk kompetensi teknis, pembangunan tenagakerja industri dilaksanakan melalui 7 (tujuh) programpengembangan vokasi industri yakni:

1. Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi Menuju Dual System;

2 politeknik/akademi komunitas di KawasanIndustri dan revitalisasi politeknik;

Pengembangan SMK berbasisdengan industri;

yang link and match

4. Pengembangan Balai Latihan Kerja;

5. Pengembangan pelatihan industri berbasis kompetensi;

6. Pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertilikattenaga kerja industri; dan

7, Pengembangan SDM Industri menuju Industri 4.0.

Kompetensi SDM Indushi perlu ditingkatkan dan disesuaikandalam rangka tantangan era industri 4.0. Dalamrangka pembangunan kompetensi industri 4.0 untuk mendukungprogram Making Indonesia 4.0 dilakukan prosam'progamsebagai berikut:

1. Pengembangan online learning

2. Re-desain kurikulum mengacu Industri 4.0

3. Pengembangan riset industri 4.0 pada politeknik

4. Program 32 linkage konsentrasi industri 4.O

5. Pelatihan SDM bidang industri 4.0

6. Pengembangan program studi industri 4.0

7. Pengembangan politeknik mendukung industri 4.0

8. Pembangu.nan Pusat Industri Digital Indonesia (PIDD 4.0

SK No 132780A

Saiah


-95-

Salah satu kegiatan pembangunan SDM yang mendukung Industri4.0 adalah dibangunnya Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0yang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai: (l) Shourcase untukpelatihan SDM Industri; (21 Copabilitg Center untuk membangunkapabilitas industri 4.O di perusahaan industri, (3) pusatpengembangan ekosistem industri 4.O melalui kolaborasi, inkubasistart-up, dan pembentukan komunitas; l4l Deliuery Center dalamrangka pendampingan perusahaan untuk bertransformasi kearahindustri 4.0 melalui alat ukur INDI 4.0, (51 Engineefing & AI Centeruntuk mengembangkan ide-ide teknologi industri 4.0 untukpeningkatan daya saing dan produktivitas.

Pusat Industri Digitat Indonesia (PIDD 4.O diharapkan menjadipusat pembinaan SDM Industri yang lengkap karena selainkompetensi teknis, dilakukan juga pembinaan dari sisi kompetensimanajerial. Para manajer perusahaan industri akan didoronguntuk melakukan transformasi bisnis ke arah digitalisasi danpemanfaatan teknologi industri 4.0 serta membangun proyekimplementasi industri 4.0 melalui tahapan penilaian kesiapan(INDI 4,0), penlrusunan business case/ proposal implementasi dan

teknis oleh pakar. Pembangunan kompetensimanajerial tenaga kerja sektor industri agar siaptransformasi industri 4.0 menjadi hal yang penting dalam rangkaimplementasi Makfuq Indonesia 4,0.

2, Sasaran Program Pembangunan SDM Industri

Melalui program pengembangan SDM Industri diharapkan dicapaisasaran berupa:

1) Tersedianya tenaga kerja industri kompeten yang sesuaidengan kebutuhan industri;

2l set keahlian baru yang dibutuhkan tenaga kerjaindustri dalam menghadapi era industri 4.0,

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Sumber DayaManusia IndustriRincian kegiatan prioritas dan rencana aksi pembangunan SumberDaya Manusia Industri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 ...

SK No 132955 A


-96-

Tabel 5.1, Rencana Aksi Pembangunan SDM Industri

1 PendidikanVokasi berbasiskompetensimenuju dualsgsEm

a. Penyelenggaraan progra.mpendidikan vokasi D3 & D4berbasis kompetensi

Jumlah Mahasiswa 13.200 14.100 t5.ooo

750 750 750

7.800 7.900 8.OOO

2A 31 33

KeInenteriEn Kementerian Pendidikan,Ke dan Kementerian

Manusia danKebudayaan, BidangPerekonomian

Kementerian Kementerian Pendidikan,Riset, dan Kementerian Koordina

ManusiaBidang

b. Penyelenggaraan programpendidikan vokasi setara Dl &D2 b€rbasis kompetensi

Jurnlah Mahasiswa

Jumlah Siswac. Program pendidikan kejuruanberbasis kompetensi di SekolahMenengah Kejuruan

Kementerian Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset,Koordinator Bidang

dan KementerianManusia dan

Kebudayaal, KeEenterianPerekonomian

Bidang

d. Peningkatan kelembagaan diUnit Peadidikan Vokasi Industri

Unit Pendidikan I(ementerian Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan,Perekonomian

e. Penyediaan alat workshopuntuk kurikulum industri 4.O diunit-unit pendidikan

Unit Pendidikan 4 4 Kementerian Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset,Koordinator Bidang

dan KementerianManusia dan

Bidang

4

Kebudayaal, KementerianPerekonomian

SK No 0i4453 C

2. Pembangunan ...


-97-

2 PembanSunanpoliteknik/AkademiKomunitasIndustri dikawasan industridan RevitalisasiPoliteknik

Berdirinya 65 Politeknik diI<awasan Industri WPPI/KI/KEK)

a. Pengurusan izin pembangunan& penyelengaraan Politeknik diKIlWPPI

Dokumen Perizinan 9 t2 15 Kement€rian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Ralqrat Pemerintah Daerah

b. Pembangunan sarana danprasarana politeknik industri diKI/WPPI

Sarana danPrasarana

10 13 Kement€rian Perindustrian, Kementerian Pekcrjaan Umumdan Penrmahan Rabat, Pemerintah Daerah

c. Fasilitasi pembangunanpoliteknik pada perusahaanindustri

Politeknik I 1 I Kementerian Perinduetrian, Kementerian Pekeqjaan Umumdan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah

d. Revitelisasi Politeknik mel,aluiprogram linft & rnatch denganindustri

Politeknik 30 30 27 Kement€rian Perindustrien, Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

e. Penyiapan dan penguatankualitas dan kuantitas tenagapengajar pada politeknik

Kementerian Perindustrian

3 PembangunarlLink & t[atcltSekolahMencngahKejuruan denganindustri

Terlaksananya lirlJc & tatch antara2.600 SMK dengan 8OO industri,melalui:

a. Restmlfirrisasi pmgram studiSMK

Prodi 965 965 Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

965

SK No 051452 Cb. Implementasi

PRES IDENREPUBLIK INOONESIA

-98-

a-: :r:-T_

--aa.- -r

Kompetensikeahlian

7 7b. Implementasi kurikulum danmodul hasil penyelaraealdengan industri

Icmenterian Perindustrian, IGmenterian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

c. Peningkatan komp€tensi guruproduktif melalui pelatihan danmagang

guru 4.160 4.160 4.160 Kementerian Perinduetrial, Kcmenterian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

d. Fasilits.si s zal eq,erl sebagaitenaga pengajar SMK yang link& ,lafcrr dengan industri

siluer egert 144 144 144 Kementerian Perinduatrian

e. Fasilitasi infrastrukturkompetensi (LSP, Asessor)

SMK 50 50 50 Kementerian Ketenagakerjaan dan Badaa NasionalSertifikasi Profesi

f. Peningkatan danpengembangan kapasitasperalatar praktek minimal diSMK yang ,inft & zutch

SMK 960 960 s60 Kementerian Perindu8trian, Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

g. Faeilitasi penyediaan pelatihtempat kerja (in @mpanAtrainerl melalui Tmi,ting of?|ainer untuk kegiatan praktikkerja dan pemaganganberkualitas


SK t.lo 051451 C

4. Pendidikan


-99-

,'ti'-.

4. Pendidikan danPelatihan sistem3in1

a. Terlaksananya Diklat 3 in Iuntuk calon tenaga kerjaindustri dan penyandangdisabilitas

Calon tenaga kerjaindustri danpenyandangdisabilitas

100.o00 100.000 100.0@ Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketcnagakedaan,Badan Nasional Sertifrkasi Profesi

b. Tersalurkannya kartu prakerjauntuk pelatihan calon tenagakerja di seluruh industri

c. Terselenggaranyaski ing/ reskiling/ upshllingtenaga kerja industri

Calon tenaga kerjaindustri

Tenaga kerja

Siswa

100.000

10.ooo

7.500

loo.000 100.ooo Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan,Kementerian l(oordinator Bidang Perekonomian

10.000 Kementerial Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan10.000

7.500

200

d. Pendidikan vokasi setara Dl &D2 berbasis kompetensi

7.500

200


e. Fasilitasi penyediaan pelatihtempat kerja (in ampangtaine4 melalui Ilaining oftainer untuk kegiatan praktikkerja dan pemaganganberkualitas

Tenaga Pelatih lao Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan

St( No 051450 C

5. Sertifrkasi


-loo-

a, Penlrusunan SKKNI dan/atauKKNI untuk Sektor Industri

SKKNI dan/atauKI(NI

20 20 20 Kementerian Perindustrian, Ikmenterian Ketenagakerjaan

b. Pengembangan kmbagaSertifrkasi Prof$i dan TempatUji Kompetensi Unit Diklat

Unit 20 20 20 Kementeriart Perindustrian, Kementeriar Ketenagakerjaan,Badan Nasional Scrtifrkasi Profesi

c. lnkubator Bisnis untukPembentukan Wirausaha

Unit 3 3 3 Kementeriar Perindustrian, Kementerian Koperasi danUKM

d. Fenyediaan Asesor Kompetensiuntuk Pendidikan Nonformal

Orang 100 100 100 Kementerial Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan,Badan Nasional Sertifikasi Profesi

e. Sertilikasi Komlrctenai tenagakerja industri pada sektor-sektor industriprioritas/unggulan (makanan &minuman, elektronika,otomotif, kimia, tekstil)

Orang 100.ooo 100.ooo 100.ooo Kementerian Pcrindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan,Badan Nasional Sertifikasi Profesi

f. Pengembangan SDM aparatursipil negara mclalui dikLatGknis, struktural, fungsional,dan rintisan gelar S2 dan S3Double Degree

Orang 640 640 640 Kementerian Perindustria-n

5. SertifikasiKompetenEiTenaga KerjaIndustri

SK lJo 051'149 C

6. Pembangunan ...


-101-

PembangunanPusat lndustriDigital Indonesia(PrDr) 4.O

a. Terbangunnya Pusat IndustriDigital Indon$ia (PIDI) 4.Odalam menghadapi era industri4.0

Proges pengerjaanP/.1

b. Meningkatnya mitra industriyang tfigabung daLamekosistem PIDI 4.0

Jumlah mitra

100 Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Ri6et, dan Teknologi, BRIN

20 25 30 Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi, BRIN

6

B. Program . . .

SK I'c 05{.14i C


-LO2-

B. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alaml. Isu Strategis dan Uraian Program

Kebijakan pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber dayaalam tahun 2022-2024 diarahkan pada: (l) Perbaikan aliranmaterial sektor manufaktur khususnya bagi 5 (lima) sektorprioritas ddam Making Indonesia 4.O yang merupakan kebutuhanbahan baku masa depan dan kebutuhan industri hulu yangsebagian besar diimpor; (2) Pemenuhan kebutuhan energi bqgiindustri; (3) Pemenuhan kebutuhan air baku khususnya diKawasan Industri; dan (a) Penjaminan penyediaan bahan bakuindustri.Pemanfaatan Sumber Daya Alam juga dilalsanakan dalam rangkapeningkatan daya saing ekspor dan partisipasi dalam rantai pasokglobal yang dilakukan dengan cara: (1) penyederhanaan regulasidan prosedur ekspor dan impor, (2) meningkat*an diversifikasi,kompleksitas dan nilai tambah produk ekspor, (3) meningkatkanpenetrasi ekspor ke pasar tradisional dan pasar non-tradisional, (4)

proses negosiasi dan revtu ftee trade agreement(FTA), (5) memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yang berpotensimenjadi eksportir, (6)berbasis hilirisasi SDA,

investasi industri yangtinggi dan berorientasi ekspor,

(7) memperluas progrzrm kemitraan antara industri besar dan IKM.Upaya penyediaan kebutuhan SDA dilakukan berdasarkankapasitas produksi bahan baku industri berbasis mineraltambang, migas dan batubara serta industri hulu agro sebagaiberikut:a. Industri Berbasis Mineral Tambang

kebutuhan SDA di industri berbasis mineraltambang dikaitkan dengan strategi perbaikan alur materiallogam terpilih yaitu nikel, besi baja, tembaga,cobalt, dan timah yang sebagian besar merupakan bahanbaku industri di masa depan berdasarkan Peta Jalan MakingInlonesia 4,O.

Penyediaan kebutuhan bahan baku tersebut dilaksanakanmelalui hilirisasi sumber daya alam. Pembangunan smelteraluminium akan difokuskan di wilayah Mempawah, SumateraUtara & Kalimantan Utara. Pembangunan smelter nikel akandifokuskan antara lain di wilayah Konawe, Morowali, TelukWeda, dan Bantaeng. Pembangunan smelter besi bajadifokuskan di wilayah Cilegon, Morowali, dan Cikarang.Pembangunan smelter tembaga difokuskan di Gresik danSumbawa Barat. smelter timah akan

b. Industri ...

SK No 132944A

difokuskan di wilayah Bangka Belitung.


-103-

b. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluranindustri kimia berbasis migas dan batubaraupaya:

1) pengurangan ketergantungan impor bahan kimia dasarnafta dan kondensatolefin aromatik dan

2l pengembangan industri petrokimia berbasis nafta dankondensat di Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur'

3) pengembangan industri petrokimia berbasis gasifrkasibatubara di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, danKalimantan Selatan.

4) akselerasi pembangunan industri petrokimia pupuk atauOlelin di Teluk Bintuni, Masela, Senoro, Bontang danSakalemang.

penambahan kapasitas produksi pengolahan olefin danaromatik yang merupakan bahan baku obat.

hilirisasi industri kimia berbasis migas dan batubarayang merupakan bahan baku industri kimia lainnya dan

SDA di sektordiarahkan pada

melalui pembangunan refineryuntuk bahan baku pengolahanpoliolelin.

s)

c

6)

farmasi.

Industri Hulu Agro

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran SDA di sektorindustri hulu agro diarahkan pada:

1) Pemanfaatan Industrial Palm Oil untuk industri kemurgiyaint green fuel, green ga'soline, green diesel, dart greenaufi)r.

standar mutu bahan baku karet alam untukbahan baku hilirisasi produk berbasis karet'

3) Penyediaan bahan baku industri pakan, pulp dan kertasserta furnitur kayu dan rotan.

4l Pemanfaatan karet alam dalam negeri dalam rangkadiversifrkasi produk hilir karet.

5) Peningkatan nilai tambah industri minyak atsiri'

2)

SK No 132791A

6) Pemanfaatan ...


-104-

6) Pemanfaatan limbah industri kelapa sawit untuk industribio-plastic"

2. Sasaran Program Pemanfaatan, Penyediaan dan PenyaluranSumber Daya Alam

Frogram pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDAdiarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

Industri berbasis Mineral Tambang

1) Hilirisasi Nikel

a) Pengembangan industri stainlessdiversifikasi jenis stainless steel danindustri hilir stainles s steel seperti untuk aplikasiproduk rumah tangga, konstruksi dan migas sertaalat kesehatan.

b) Pengembangan industri nikel dan cobalt yang berasaldari proses Hydrometalurgi terhadap Nickel Orekadar rendah yang selama ini dibuang atau hanyauntuk reklamasi.

c Akselerasi pembangunan industri pengolahan b{jihnikel hasil proses H seperti CobaltMumi dengan perkiraan total nilai kapasitas produksisebesar 80OO ton/tahun'

d) Pemberlakuan Domestic Market Obligation untuknikel.

2) Hirilisasi Tembaga

a) Hilirisasi Tembaga berupa pembangunan pabrikkatoda tembaga membutuhkan beberapa prasyaratkarena banyaknya bg ptoduct yang dihasilkan, yaituAsam Sulfat, Gipsum, Copper Slag, Anode Slime.Terkait anode slime, untuk dapat diproduksi secaraekonomis dibutuhkan input bahan baku sebesar 6ribu ton/ tahun anode slime yang akan menghasilkanekuivalen 6O-7O ton emas. Perlu dijajaki skemainvestasi untuk pemanfaatan limbah red'mud yangdihasilkan oleh proses pemurnian bauksit menjadiproduk hilir misalnya untuk bahan penolong tekstilatau aating keramik.

a.

steel adalah

SK No 132790A

b) Akselerasi . . .

b


-105-

b) Akselerasi pembangunan industri pengolahan katodatembaga dengan perkiraan total nilai kapasitasproduksi sebesar 600 ribu ton/tahun. Dalam rangkamengejar demand tembaga yang terus meningkat saatini sekitar 4OO-5O0ribu ton/tahun.

3) HilirisasiAluminiuma) Untuk pabrik alumunium ingot primer

membutuhkan prasyarat utama energi murah (USD2cents/kwh) yaitu hidro energi atau nuklir reaktor.Saat ini sedang dipelajari untuk membangun smelteralumunium di Kalimantan Utara memanfaatkanaliran sungai Kayan dan Papua memanfaatkansungai Urumuka (disinkronisasi dengan ketersediaanenergi PLTA).

b) Akselerasi pembangunan smelter baru aluminiumingot dengan perkiraan total nilai kapasitas sebesar 1

juta ton/tahun.4l Hilirisasi Besi Baja

a) Mendorong investasi iron makhg dari bijih besi danpasir besi lokal agar mencapai 17 juta ton/tahun.

b) Memenuhi kebutuhan proyek infrastruktur nasional,untuk APBN tahun 2O19 mencapai Rp415 triliun.

c) Memenuhi kebutuhan industri alat transportasi,permesinan, kesehatan, dan elektronika yangmencapai 2,8 juta ton/tahun.

Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

1) Fasilitasi pembangunan refinery NAFTA dengankapasitas masing-masing 3OO ribu barrel per hari untukmengimbangi peningkatan produksi olefin dalam negeri.

2l Fasilitasi Pengembangan industri petrokimia berbasisnafta dan kondensat di Banten, Jawa Barat, dan JawaTimur.

3) Pengembangan industri petrokimia berbasis gasifikasibatubara di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, danKalimantan Selatan.

4l Akselerasi pembangunan industri petrokimia di TelukBintuni melalui skema Kerjasama Pemerintah dan BadanUsaha.

SK No 132789A

5) Optimalisasi


-106-

s) kapasitas PT Trans Pasific PetrochemicalIndotama (TPPD T\rban untuk Bfi@enzene Tofuene Xglenel sebagai bahan baku obat danfarmasi, deterjen, serat ban, tekstil dan bahan kimiakhusus lainnya.

c. Industri Hulu Agro

l) Akselerasi pembangunan industri pengolahan IndustrialPalm Oil (IPO) sebagai pemasok bahan baku industrigreen fuel, grcen gasoline, green diesel, dan green auafidengan perkiraan total nilai investasi sebesar 25-30triliun sepanjang tahun 2022-2024.

2l Akselerasi pemanfaatan karet alam sebagai campuran(aditifl aspal karet dengan perkiraan targetsebesar 112.OOO ton per tahun.

3) Fasilitasi penyediaan bahan baku furnitur kayu danrotan melalui infrastruktur dan sistemlogistik bahan baku.

4l Fasilitasi peningkatan recouery rate kertas bekas didalam negeri menjadi 65%.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pemanfaatan, Penyediaan danPenyaluran Sumber Daya Alam

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi pengembanganSumber Daya Alam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2...

SK No 132943 A


-to7-

Tabel 5.2. Rencana Aksi Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

r51 Fasilitasi investasi dalam

rangka pengembanganindustri smelter bertasisnikel dan cobalt (diSulawesi Tenggara danMaluku Utara)

Terbangunnya industrismelter berbasis nikel

dan cobalt

ForumKoordinasi

Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator BidangPerekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, IGmenterianKeuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, Kementerian P€kerjaan Umum danPerumahan Ralg.at, Kernenterian Lingkungan Hidup danI(ehutanalr, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,Pemerintah Daerah

2 Fasilitasi investasi daLamrangka pengembanganindustri smelter berbasistembaga (di Jawa Timur danNusa Tenggara Barat)

Terbangunnya industrismelter berbagigtembaga

ForumKoordinasi

Kementerian Perindustrian, K€menterian l(oordinator BidangPerekonomian, Kement€rian Investasi/BKPM, Kement€rianKeualgan, Kementerian Dalam Negeri, Kemcnterian Energi danSumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dartPerumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,Pemerintah Daerah

3. Fasilitasi investasi dalamrangka pengembanganindustri smelter berbasiealumunium (di Ka.limantanUtara, Sumatera Utara, danIGlimantan Barat)

Terbangunnya industrismelter berbasisalumunium

ForumI(oordinasi

Kementerian PerinduBtrian, Kementerian Koordinator BidangPerekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, Kem€nterianKeuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rak5.at, Kementerian Lingkungan Hidup dalNehutaran, Kemeaterian Agraria dan Tata Ruarg/BPN,Pemerintah Daerah

4.Fasilitasi...

SK No 054456 C


-108-

Fasilitasi investasi dalamrangka pcngembartganindustri smelter berbasisbesi baja karbon (di Cilegon,Morowali, Beka8i, danKendal) dan bajapaduan/ srainless sree, (diKonawe, Morowali, danTeluk Weda)

Peningkatan kapasitasproduksi naphta craclcermenjadi 2 juta ton pertahun yang menghasilkan 1juta ton etilen, 520.000 tonpropilen, 4O0.O00 tonpolipropilen dan produkturunanPeningkatan kapasitasproduksi ethylene hingga 1

juta ton per tahun,propylene 550-O0O ton pertahun, Pygas 450.000 tondan mixed C4 sebanyak350.0@ ton per tahun

Terwujudnya industrismelter berbasis besibaja karbon dan bajapaduan/stainlesssreeL

Pemenuhankebutuhan bahanbaku olelin nasional

Pemenuhenkebutuhan bahanbaku industri kimiahulu nasional

ForumKoordinasi

ForumKoordinasi

ForumKoordinasi

Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator BidangPerekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, KementerianKeuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, Icmenterian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,Pemerintah Daerah

l(ementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator BidangPerckonomian, Kementerian Investasi/BKPM, KementerianKeuangan, Kemeriterian Dalam Negeri, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, Kem€nterian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,Pemerintah Daerah

Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator BidangPerekonomian, Kement€rian InvestasilBKPM, Kement€rianKeuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, IGmenterian Pekerjaan Umum danPerumahan Ralryat Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan, Kementerian Agraria den Tata Ruang/BPN,Pemerintah Daerah

4

5

6

SK No 054454 C

7. Peningkatan

PRESIOENEtrx rNooNEsra

-109-

7 Peningkatan produksi RD(menjadi Benzene 341 tonper tahun, Toluene 150 tonper tahun, Para:rylene 450ton per tahun

Penguranganketergantunganindustri obat, farmasi,kimia hilir terhadapbahan baku impor

ForumKoordinasi

Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral, Kement€rian Kesehatan, Badan PenBawas Obat danMakanan

8 produksi ActivePharmaceutical Ingredi€nts(API) sebagai bahan bakuobat dan High FunctionChemical (HFC) sebagaibahan baku kosmetika

Penguaangaflketergatttunganindu8tri obat dankosmetika terhadapbahan baku impor

ForumIbordinasi

Kement€rian Perindustrian, K€menterian Kesehatan, BadanPcngawas Obat dan Makanan

9 Pembangunan industripengola.han Industrial PalmOil [POl sebagai pemasokbahan baku industri greenfuel, green gasoline, greendiesel. dan stcar avhrr

Peningkatanpenggunaan produkturunan minyakkelapa sawit sebagaisumber energi

ForumI(oordinasi

Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan

10. Pemanfaatan karet alamsebagai additif aspalsebesar I 12 ribu ton pertahun

Hilirisasi kar€t alam ForumItuordinasi

Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat

SK No 054455 C

C. Program . . .

c

PRESIDENBL]K INDONESIA

-110-

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri1. Isu Strategis dan Uraian Program

pemanfaatan teknologi industri tallun 2022-2024dilakukan melalui:

1) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui inkubasi,konsultansi, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistemindustri 4.O dalam rangka pengembangan produk teknologi,

keandalan sistem/proses produksi, efisiensiproses, mempercepatserta menghasilkan smad products;

2l Peningkatan mutu produk/proses dan diversilikasiproduk/proses melalui pemanfaatan teknologi industri yangdapat diperoleh melalui hasil kegiatan rancang bangun danperekayasaan industri;

3) Implementasi teknologi 4.0 melalui peningkatan kesadaran(autarenessl dan bimbingan teknis manajer industri,penilaian/ assesment INDI 4.0, pendampingan, dan evaluasi;

4) Implementasi teknologi industri untuk IKM dalam rangkaproduktivitas, efisensi dan standardisasi

produk dan proses produksi untuk menjadi bagran dari GlobalValue Chain serta meningkatkan kualitas agar dapat diterimapasar ekspor;

5) Meningkatkan kemandirian teknologi melalui audit teknologiindustri dan infrastruktur penunjang audit teknologi,penjaminan risiko pemanfaatan teknologi dari penyediateknologi, pengadaan teknologi industri melalui proyek putarkunci, mendorong Perusahaan Industri untuk memanfaatkanfasilitas insentif bag, perusahaan yang mengembangkanteknologi, dan memanfaatkan produk teknologi yangdihasilkan di dalam negeri;

6) Memberikan rekomendasi teknologi industri prioritasberdasarkan analisis teknologi industri yang dirancangbangun dan direkayasa oleh penyedia teknologi denganmemperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi danmanufaktur;

teknologi industri baik penyelesaianteknologi jangka pendek maupun antisipasi

teknologi di masa depan yang dibutuhkan oleh dunia industriuntuk disediakan oleh lembaga penyedia teknologi;

7l

SK No 132786A

8) Pengadaan ...


-111-

8) Pengadaan pemerintah maupun BUMN yang mengutamakanproduk dan jasa yang dihasilkan dariindustri dalam negeri.

teknologi

2. Sasaran Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri1. Pemanfaatan teknologi industri

- Pemanfaatan teknologi yang sudah terbukti llnouenlkeandalannya untuk digunakan di sektor industri melaluikerjasama, lisensi, dan akuisisi teknologi

- Pemanfaatan teknologi hasil kegiatan rintisan teknologiindustri

- Pemanfaatan teknologi melalui inkubasi dan konsultansiteknologi industri

- Penguatan ekosistem industri 4.O untuk saling berbagipengetahuan dan pengalaman dalam pemanfaatanteknologi industri

- Pendampingan dan asesmen teknologi industri 4.O diperusahaan

- Penetapan lighlhouse industri 4.0 pada sektor industriprioritas Making Indonesia 4.0 untuk menjadicontoh / model/ referensi/ shouuse pernarf,aatan teknologiindustri 4.0

2. Pengembanganteknologiindustri- Rancang bangun dan perekayasaan industri prioritas- Peningkatan sumber daya optimalisasi pemanfaatan

teknologi industri- Rancang bangun dan perekayasaan industri berbasis

teknologi industri 4.03. Implementasi teknologi industri untuk IKM dalam rangka

kualitas dan produk/produksimelalui konsultansi teknologi- Diagnosispermasalahanteknologi

peningkatan teknologi industri untukpengembangan produk, perbaikan teknologi dan lagoutproduksi, pencegahan pencemaran, penererapan sistemkendali mutu dan pelatihan SDM produksi

4. Regulasi untuk meningkatkan kemandirian teknologi industri- Penyelesaian peraturan perundang-undangan tentang

audit teknologi industri- Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri

SK No 132785A

peraturan


_tt2-

- peraturan perundang-undangan tentang rintisanteknologi

- peraturan perundang-undangan tentang pedomaninkubasi berbasis teknologi

- peraturan perundang-undangan tentang pedomankonsultansi teknologi industri

Tingkat kesiapterapan teknologi industri prioritas

- Penyelesaian pedoman tingkat kesiapterapan manufakturdan sustainability

- Pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi danmanufaktur

tingkat kesiapan industri dalambertransformasi menuju Industri 4.O

6 pemanfaatan teknologi industririsiko atas pemanfaatan teknologi industri

oleh penyedia dan pengembang teknologi

7, Penggunaan produk hasil pemanfaatan teknologi industri- Penyusunan katalog produk hasil pemanfaatan teknologi

industri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintahdan BUMN

- Sosialisasi produk hasil pemanfaatan teknologi industri(pameran/diseminasi/ husiness matchingil

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Optimalisasi PemanfaatanTeknologi IndustriRincian kegiatan prioritas dan nencana aksi optimalisasipemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3...

5

SK No 132784A

PRE S IOE NREPUELIK INDONESIA

-113-

Tabel 5.3. Rencana Aksi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri

I Pemanfaatanteknologi industri

Termanfaat*annya teknologiyang sudah terbuktt Qrouen)keandalannya untuk digunakandi seLtor industri melaluikerjasama lisensi dan akuisisiteknologi

Jumlah TeknologiIndustri

10 l5 20

Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN,BRIN

Termanfaatkannya teknologihasil kegiatan rintisan teknologiindustri

Juml,ah RintieanTeknologi Industri lo 15 15

Kementerian Perindustrian, BRIN

Termanfaatkannya teknologimelalui inkubasi dankonsultansi teknologi industri

Jumlah Inkubasi danKonsultansi TeknologiInduetri

15 20 30Kementerian Perindustrian, BRIN

Penguatan ekosietem industri4.0 untuk saling berbaaipengetahuan dan pengalamandalam pemanfaatan teknologiindustri

Ekosistem Industri 4.O

I I 1

Kementerian Perindustrian, KementerianPendidikan, Kebudayaan, Riset, darr Teknologi,Kementerian Komunikasi darl Informatika, BRIN

Terlaksanakannya kegiatalpendampingan dan aseamenteknologi industri 4.O diperusahaan

JudahPendampingan/AsesmenIndustri 4.O 30 40 50

Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN

Si( IJo 05'l 161 C

Penetapan


-114-

Penetapan &i7hlhouse industri4.O pada sektor industriprioritas Making Indonesia 4.0untuk menjadicontoh / model/ referensi/shouro.se pemanfaatanteknologi indu8tri 4.o

Jumlah [!fuhousaindustri 4.O ftumulatif)

10 l5

Kem€nterian Perindustrian, Kementerian BUMN

20


3

Kementerian Perindustrian, BRIN7

o

3.

PengembanganTeknologi Indugtri

Terlaksananya kegiatanRancang Bangun danPerekayasaan Industri PrioritasTahun Anggaran 2022-2024

Jumlah Pa*et RancangBangun danPerekayaBaan lndustri

3 3

Terl,aksanan]a kegiatanRancang Bangun danPerekayasaan industri berbasisteknologi industri 4.0

Jumlah paket rancangbangun danPerekayasaan berbasisteknologi Industri 4.O

7 7

Peningkatan sumber dayaoptimalisasi pemanfaatanteknologi industri

Jumlah SDM yangditingkatkankemampuannya

100 100 100Kernenterian Perindustrian

Implementasiteknologi industriuntuk IKM dalamralgkameningkatJ<ankualitas dan

Terdiagnosisnya permasalahantrknologi industri di IKM

Jumtrah diagnosiepermasal,ahan IKM

Terlaksanakannya kegiatankonsultensi daliam rangkapendampingan peningkatan

JumLah konsultansiteknologi industri untukIKM

industri untuk

50 50 50 Kementerian Perindustrian, KementerialKoperasi dan UKM, BRIN

50 50 50

Kementerian Perindustrian, KementerianKoperasi dan UKM, BRIN

SK No0i1{60C produlitivitas , . .


-115-

prcduktivitasproduk/produksimelaluikonsultansiteknologi

pengembangan produk,perbaikan tcknologi dan lcuol,t,produksi, pencegelnnpencemaran, penererapansistem k€ndali mutu danpelatihan SDM produksi

Jumlah Regulasi Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukumdan HAM, BRIN2 2 1

Jur ah Pedoman(kumutati0

Kementerian Perindustrial, BRIN1 1 t

4 Regulasi untukmeningkatlenkemandirianteknologi indu8tri

TersusunnJra reguLasi untukpeningkatan kemandirianteknologi industri

5. Tingkatkesiapterapanteknologi industriprioritas

Tersusunnya pedoman tingkatkesiapterapan manufaktur dansustainabiJitg

Terukurnya tingkatkesiapterapan teknologi danmanufaktur

Jumlah PerusahaanIndustri 10 15 20

3 3


Terukumya tingkat keoiapanindustri dalam bertransformasimenuju Industri 4.0

Jumlah PerusahaanIndustri 3

Kement€rian Perindustrian

6 Penjaminanpemanfaatantcknologi industri

Terjaminnya risiko ataspemanfaatan teknologi industrioleh penyedia dan pengembangteknologi

Jumlah teknologi yangdijamin risikopemanfaatannya 5 5 5

Kementerial Perindustriart, IGmenterianKeuangan, BRIN

S'( l,Jo 0I {459 C

7. Penggunaan


-116-

7 Penggunaanproduk hasilPemanfaatanteknologi industri

Terusunnya katalog produkhasil pemanfaatan teknologiindustri untuk pengadaanbarang dan jasa pemerintahdan BUMN

Jumlah produk hasilpemanfaatar teknologimasuk dalam katalogpengadaan barang danjasa pemerintah danBUMN

5 5 5 Kementerian P€rindustrian, Ijmbaga KebiiakanPengadaan Barang dan Jasa Pcmerintah (LKPB,BRIN

D. Program . . .

SK No 051458 C

D

PRESIDENELIK INDONESIA

-tt7-

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Olah Pikir1. Isu Strategis dan Uraian Program

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dapatdilakukan antara lain melalui: (1) penyediaan ruang dan wilayahuntuk masyarakat dalam berkreativitas dan berolah pikir sepertipusat unggulan, inkubator bisnis dan pusat pelatihan, (2)pengembangan sentra industri kreatif, (3) pelatihan, bimbinganatau konsultansi teknologi dan desain bagi IKM serta rintisanusaha berbasis teknologi, (4) konsultasi, bimbingan, advokasi danfasilitasi KI khususnya bagi IKM serta rintisan usaha berbasisteknologi, dan (5) fasilitasi promosi dan pemasaran industri kreatifdi dalam dan luar negeri.

Pemberdayaan rintisan usaha berbasis teknologi (Teclnologg Start-Up/ merupakan salah satu aktivitas yang dapat dilakukan untukmendorong kreativitas dan olah pikir. Aktivitas yang dapatdilakukan antara lain pengembangan rua.ng kerja bersama untukpengembangan ide-ide kreativitas dan olah pikir, kompetisi ide-iderintisan teknologi, konsultansi pengembangan bisnis fbusinessaaching), inkubasi bisnis rintisan teknologi unggulan, sertafasilitasi kemitraan antara rintisan usaha berbasis teknologi danindustri.

2. Sasaran Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas danOlah PikirPengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan olah pikirdiarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1) Pembangunan sentra industri kreatif, pusat unggulan, pusatdesain atau pusat pelatihan terkait sektor-sektor yangmengandalkan ide kreatif dan olah pikir produk antara lainsektor ekonomi digital, tekstil, dan alas kaki;

2) Pengembangan inkubator rintisan usaha berbasis Gknologi;

3) Kompetisi ide rintisan telorologi yang menghasilkan 15 ideolah pikt rintisan teknologi per tahun;

4l Layanan pengembangan bisnis rintisan teknologi untuk 15 ideolah pikir unggulan per tahun;

5) Fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI) bagr IKM dan usaharintisan teknologi sebanyak 300 usaha per tahun.

3, Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan danPemanfaatan Kreativitas dan Olah PikA

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi PengembanganKreativitas dan Olah Pikir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4....SK No 132783 A

PRESIDENPUBLIK INDONESIA

-118-

Tabel 5.4. Rencana Aksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Olah Pikir

I Pelatihan, bimbingan,atau konsultansiteknologi dart desainbagi IKM serta rintisanusaha berbasis tcknologi

Konsultansi, bimbingan,advokasi dan fasilitasikekayaan intektualkhususnya bagi IKMserta rintisan usahaberbasis teknologi

Terselenggaranyakompetisi ide rintisanteknologi

Terselenggaranya layananpengembangan bisnierintisan teknologi

Ide rintisanteknologi 15 15 15

Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi danlnformatika, BRIN

Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi danInfomBtika, BRIN

Layansn15 15 15

o Terselenggaranya fasilitasikekayasn intektual bagiIKM dan usaha rintisanteknologi

UnitIKM/usaharintisanteknologi 300 300 300

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian,Kementerian I(omunikasi darr Informatika, BRIN

3 Pmmosi dan pemasaraninduetri kreatif

Terlaksananya fasilitasipmmosi dan pemasaranindustri kreatif

Unit IKM50 50 50

KementErian Hukum dan HAM, Kement€rian Perindustrian,Kement€rial Ifu munikasi dan Informatika, KementerianPerdagangan, BRIN

E. Program . . .

SK No 054457 C


-119-

E. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan


Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh diTahun 2035, kebutuhan nilai investasi sektor industri pengolahandiperhitungkan sebesar Rp4.15O Triliun. Berdasarkan dataStatistik Perbankan Indonesia 2019, Otoritas Jasa Keuangem (OJK)memperkirakan bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun kreditperbankan bagi sektor manufaktur Rp6O Triliun. Dengan porsipembiayaan non-ekuitas investor adalah 7Oo/o dari Rp4.15O Triliun,diperkirakan bank (onuentional bank) hanya memiliki kemampuanmemberikan pembiayaan sebesar 48o/o dari total kebutuhanpembiayaan non ekuitas investor industri pada tahun 2035.Artinya, terdapat 5O% lebih total nilai non ekuitas investor sektorindustri yang diharapkan diberikan oleh lembaga keuangan nonbank.

Situasi ini menandakan pembentukan Lembaga PembiayaanPembangunan Industri melalui kmbaga PembiayaanPembangu.nan Indonesia (LPPI) sebagai lembaga keuangan nonbank, yang berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun2014 tentang Perindustrian diamanatkan menjalankan fungsipembiayaan investasi industri, menjadi agenda pemerintah yangmendesak. Pembentukan Lembaga Pengembangan PerbankanIndonesia, yang saat ini tengah diupayakan melalui perumusanRancangan Undang-Undang tentang Lembaga PembiayaanPembangunan Indonesia, diharapkan juga menjadi jalan keluarpermasalahan pembiayaan industri pioner yang dinilai tidakbanleable dan feasible bagi perbankan konvensional karenakarakteristiknya yang hqh capital, high risk dan loto profit.

Disamping itu, daya dukung dari lembaga keuangan bank yangtelah ada, baik swasta dan BUMN, perlu dioptimalisasi untuk terusmeningkatkan daya saing industri. Berdasarkan Laporan ProfilIndustri Perbankan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan,dalam 3 tahun terakhir (2OL4-2Ol7l dana yang dikeluarkanperbankan nasional untuk pembiayaan sektor industri pengolahanhanya rata-rata 18%. Porsi ini masih dibawah sektor perdagangan,hotel dan restoran sebesar rata-rata 2L,3o/o, serta sektor konsumsilainnya sebesar rata-rata 27,4o/o. Dalam hal ini diharapkanpemerintah semakin meningkatkan peran untuk memfasilitasikerjasama pembiayaan antara pelaku usaha industri dengan duniaperbankan nasional melalui regulasi teknis dan programpembiayaan dengan skema-skema pembiayaan khusus. Beberapaprogram pembiayaan yang telah diinisiasi pemerintah, antara lain:(1) Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melatui Lembaga Pembiayaan

Ekspor . . .

SK No 132954A


_120_

Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk pembiayaan berupa kreditmodal kerja, bugers credit, dan asuransi; (2) pembiayaan dankemudahan pembiayaan untuk restrukturisasipermesinan/ peralatan industri dalam rangka peningkatan dayasaing; (3) Kredit Usaha Ralryat Berorientasi Ekspor (KURBE)dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja danpinjaman operasional usaha bagi Industri Kecil dan Menengah(IKM) berorientasi ekspor; (4) kredit modal kerja dengan skemaKredit Usaha Rakyat (KUR) bagi IKM dengan bentuk pembiayaanberupa subsidi bunga pinjaman dari pemerintah melalui kreditusaha bagi IKM; (5) dana usaha bergulir melalui LembagaPembiyaan Dana Bergulir (LPDB) dengan bentuk pembiayaanberupa kredit investasi dan kredit modal keda b"gi koperasi danIKM; serta (6) kredit usaha melalui financial tedmologg (Fintech)yang memberikan akses pembiayaan secara cepat dengan prosedurkolateral pembiayaan permodalan yang lebih sederhana bagi IKM,

2. Sasaran Program Penyediaan Sumber PembiayaanProgram penyediaan sumber pembiayaan diarahkan untukmencapai sasaran sebagai berikut:a. Mendorong percepatan pembentukan Lembaga

Pembangunan Indonesia yang menjalankan fungsipembiayaan investasi bagi sektor industri;

b. Pengusulan sektor industri berorientasi ekspor sebagai obyekpembiayaan skema Penugasan Khusus Ekspor lNatianalInterest Account-NlA) melalui Lembaga Pembiayaan EksporIndonesia (LPEI);

c. Terlaksananya peninjauan ulang regulasi dan prosedurpenyaluran kredit pembiayaan dalam rangka optimalisasiskema kredit bersubsidi pemerintah (PKE, KURBE, KUR,Ikedit LPDB, dll.);

daya saing sektor industri melalui bantuanpembiayaan atau kemudahan pembiayaan dalam melakukanrestrukturisasi mesin/peralatan;

penetrasi IKM melalui

d.

e.sumber pembiayaan dari industri keuangan

non-bank misalnya melalui pembiayaan,perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, dansebagainya.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Penyediaan SumberPembiayaan

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi pengembanganSumber Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5...

SK No 132953 A


-Lzt-

Tabel 5.5. Rencana Aksi Penyediaan Sumber Pembiayaan

;I1

I Peningkataninvestasi sektorindustri melaluilembagapembiayaan

Tersusunnya rckomendasipembiayaan inrrestasi untuk aektorindustri

Rekomendasikebiiakan per sektorindustri (KBLtr 5Digit) yangdiusulkanmendapatkanpembialraaninvestasi

5 5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan,Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas, I"€mbaga PengembanganPerbankan Indonesia,

5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan

Kement€risl Perindustrian, Kementerian KoordinatorBidang Pcrekonomian, Keanenterian Keuangan,Kementerian Koperasi dan UKM, KementerianPerdagatrgan, Bank Indonesia, Otoritas JasaKeuangan

2. Penetapan kondisis€ktor industridalam rangkapeningkatan dayasaing industri dalamnegeri

3. Penyediaana-lternatif sumberpembiayaan industrikecil dan menengah

Meningkatnya daya saing sektorindustri

Jumtrah sektorindustri (KBU 5dgtl yangditetapkanpengalokasianpembiayaan dalamrangka peningkatandaya saing

5

Terlaksanan5ra peninjauan ul,angregulasi dan prosedur pen5ralurankredit pembiayaan dalam rangkaoptimalisasi skema kredit bersubsidipemerintah (KUR, LPDB) misalnyaterkait Demanfaatan aumber

Rekomendasi I

SK No 054463 C

pembiayaan . . .


-122-

pembiayaan dari lembaga keuangannon-bank

Terbentuknya layanal terpadu satupintu bagi IKM berorientasi ekspor

Unit

Terausunnya peraturan terkait skemakemitraan antara sentra IlOi! danindustri besar

Rekomendasi

Peningkatan skala keekonomianmelalui pembangunan infrastrukfirrsentra tKM seperti fasilitaspenyimpanan dan pengernasanterpadu

Unit

I

I

5

1 1 Kementerian Perindustrian, Kement€ria! KoordinatorBidang Perekonomian, Kementerian Keuangan,Kementerian Koperasi dan UKM, KementerianPerdagangan, Bank Indonesia

Kementerian Perindustrian, Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian, Kementerian Keuangan,Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia

5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian, Kementerian Keuartgan,Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia

VI. KEBIJAKAN

SK No 054162 C


-123-

vI. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri meliputi:

(1) Pengembangan Standardisasi Industri;(2) Pengembangan Infrastruktur Industri; dan

(3) Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional.

A. Program Pengembangan Standardisasi Industri


Dengan semakin menguatnya globalisasi ekonomi, standar danregulasi teknis serta penilaian kesesuaian memainkan peranpenting untuk memfasilitasi transaksi bisnis dan mendukungpengembangan industri. Dalam perdagangan intemasional,instrumen tarif disepakati agar turun secara bertahap, kondisi inimenyebabkan bebasnya peredaran barang lintas negara sehinggainstrumen non-tarif seperti penerapan standar, regulasi teknis danpenilaian kesesuaian yang masih diperkenankan oleh World Tlade

(WTO) menjadi alternatif untuk melindungikepentingan dalam negeri.

Negara-negara maju menggunakan standar dan regulasi teknisserta penilaian kesesuaian sebagai salah satu infrastruktur untukperlindungan pasar di wilayahnya (fechnical Barier to I?ade) darrinipun digunakan oleh negara maju untuk penguasaan pasardunia.

Standar yang baik adalah standar yang mampu meningkatkanefektifrtas dan elisiensi industri serta meningkatkan kualitas dariproduk yang dihasilkan. Dengan demikian diharapkan dalamperumusan dan pengembangan standar perlu disesuaikan dengankebutuhan industri dalam negeri khususnya industri prioritasserta mempertimbangan kondisi geografis dan budaya nasional(National Differenes). Standardisasi Industri dalambentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifrkasi Teknis (ST)dan/atau Pedoman Tata Cara (PfC) untuk bahan baku, bahanpenolong, barang setengah jadi, dan barang jadi.

Terkait dengan standardisasi, diperlukan suatu regulasi teknisyang tepat (smart regulation/ agar dalam pelaksanaanya dapat tepatsasaran khususnya guna pedindungEm pasar dalam negeri.Sampai saat ini jumlah regulasi teknis yang diwajibkan diIndonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara targetpasar.

Penilaian . . .

SK No 132776 A


-t24-

Penilaian kesesuaian merupakan suatu instrumen untukmemastikan suatu produk/ sistem sesuai dengan standar yangtelah ditetapkan. Sarana dan prasarana pengujian/inspeksi/kalibrasi menjadi salah satu instrumen penting untuk

suatu standar yang baik serta untuk pembuktiansuatu produk sesuai standar atau tidak. Disamping itu,peningkatan sarana dan prasarana pengujian/inspeksi/ kalibrasikepada taraf internasional akan memberikan kemudahan danmemfasilitasi produk agar dapat diterima di negara tujuan ekspor.

Permasalahan dan tantangan dalam pemberlakuan standar secarawajib antara lain:

a. pelaku industri di Indonesia untukproduk sesuai standar belum memadai;

b. Perkembangan teknologi industri di luar negeri tumbuh lebihcepat;

c. Standar yang disusun di Indonesia sudah tidak relevandengan perkembangan teknologi di dunia;

d. Kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiridari Lembaga Sertilikasi Produk (LSPro), Laboratorium Uji,laboratorium Kalibrasi dan/ atau Lembaga Inspeksi di dalamnegeri masih kurang;

e. Belum efektifnya pelaksanaan pengawasan standar yangdiberlakukan secara wajib;

f. Belum diterimanya hasil pengujian/inspeksi/kalibrasi atausertilikasi dari LPK dalam negeri di negara tu-iu"n ekspor.

2. Sasaran Program Pengembangan Standardisasi IndustriSeiring dengan kondisi Indonesia saat ini, yang sedang mengalamidefisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis sertapenilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaanpasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyaknegara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknisberbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri,maka pemerintah Indonesia perlu perannya dibidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaiandengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional,menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan ataspenggunaErn produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidupdan mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Untuk. . .

SK No 132765 A


-125-

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran pengembanganStandardisasi Industri untuk periode 2O22-2024 paling sedikitsebagai berikut:

a. Tersedianya Standardisasi Industri yang sesuai dengankebutuhan pelaku industri;

b kemampuan infrastruktur mutu dalam negeriuntuk mendukung kebutuhan pemberlakuan StandardisasiIndustri atau regulasi teknis;

c, Meningkatnya produk-produk yang memenuhi persJraratanStandardisasi Industri yang diberlakukan secara wajib;

d. Meningkatnya keberterimaan standar dan regulasi teknissektor industri dalam rangka mendukung ekspor atau untukakses pasar;

e. Meningkatnya kemampuan SDM Standardisasi Industri.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan StandardisasiIndustri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaanterhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuanSNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasistandar dan regu.lasi teknis serta penilaian kesesuaian di tarafinternasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukumStandardisasi Industri.Secara rinci program periode 2022-2024 sebagai berikut:

a. Pengembangan Standardisasi Industri, meliputi:

U strategi dan kebijakan StandardisasiIndustri;

Evaluasi, Kaji ulang Standardisasi Industri;

Evaluasi, Kaji ulang KebljakanPemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.

Pembinaan terhadap perusahaan industri yangpemberlakuan Standardisasi Industri, meliputi:

1) Pemberian fasilitas frskal bagi perusahaan industri kecildan industri menengah dalam penerapan dan/ ataupemberlakuan Standardisasi Industri;

2) Pemberian bantuan teknis, konsultasi, pendidikan danpelatihan, promosi dan pemasyarakatan Standardisasi;

3) Pengkajian dan Pengembangan insentif nonfiskal dalamrangka penerapzrn dan pemberlakuan StandardisasiIndustri.

2l

3)

b

c. Penguatan . . .

SK No 132764A

PRESIDENREPUBLIK INDONESTA

-126-

c. Penguatan Infrastruktur LPK, meliputi:

1) Penyusunan strategi pengembangan infrastruktur LPK;

2) Pembentukan dan peningkatan kompetensi SDM(Auditor/Asesor Manajemen Mutu Industri, PetugasPenguji, Petugas Pengambil Contoh, Petugas Inspeksi,Petugas Kalibrasi);

3) kompetensi l"embaga Sertifikasi, LembagaInspeksi, Laboratorium Uji/ Iklibrasi untuk menjaminkesesuaian mutu dan permintaan pasar;

4) Penyediaan laboratorium uji/kalibrasi/ inspeksi di WPPI.

d. Peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis sertapenilaian kesesuaian di taraf internasional, melalui:

1) Penyusunan strategi atau kebijakan kerjasamaStandardisasi Industri;

2) Peningkatan kerjasama antar negara dalam rangka salingpengakuan (mutual rcognition) terhadap hasilpengujian/inspeksi/kalibrasi dan sertifikasi;

3) Peningkatan kemampuan lembaga sertilikasi/ inspeksidan laboratorium uji/kalibrasi hingga bertarafinternasional,

e. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukumStandardisasi Industri, melalui :

1) Penyusunan kebijakan pengawasatr dan penegakanhukum Standardisasi Industri;

2) Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan SertifrkatKesesuaian;

3) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalampemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib;

4) Peningkatan infrastruktur pengawasan StandardisasiIndustri.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan StandardisasiIndustriRincian kegiatan prioritas dan rencana aksi pengembanganStandardisasi Indusri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1 ...

SK No 132801A


-t27-

Tabe1 6.1 Rencana Aksi Pengembangan Standardisasi Industri

A

I Penyusunan Strategi danKebijakar Standardfu asiIndustri

Tetsusunnya rencana strategida-n keb!'akar pengembanganstandar industri prioritas

PenJrusunan, Evaluasi,Ikji Ulang StandardisasiIndustri

a. Pengernbangan RSNI BidangIndustri

b. Pengembangafl standarindustri yang sesuai dengangeografis dan karakterkonsumen di dalam negeri

PenJrusunan, waluasi,kaji ulang kebijakanpemberlakuanStandardisasi Indu3trisecara wajib

a, Tersusunnya program rencanapemberlakuan regulasi teknissecara wajib

b.Tersusunnya analisa dampakr€gulasi teknis pemberlakuanStandardisesi Industri

c. Tersusunnya Peraturan Ment€ritentang Pemberlakuan SNI

Dokumen strategipengembanganstandardieasiindustri prioritas

iiFT{II

{ {

loo

2

{ Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,Kementerian Komunikasi dan Informatika, BRIN, BadanStandardisasi Nasional

2 100 100 Kementcrian Perindustrian, Badan Stand"ardisasiNasional

Dokumen hasilkajlan

2 2 Kementerian Perindustrian, Badan StandardisasiNasional

3 Dokumenperencanaan

{ t

{

{

t Kementerian Perindustrian, Badan StandardisasiNasional

Dokumen hasilkqiiart

{ { Kementerian Perindustrian, Badan StandardisaBiNasional

RancanganPeraturan Menteri

{ { Kementerian Perindustrian, Kement€rian Hukum danHAM, Kementerian Perdagangan, KementerianKeuangan, Badan Standardieasi Nasional

SK No 054394 Cd. Tersusunnya


-128-

r.5

d.Tersusunnva Peraturan Menteritentale Peftrberlakuan ST danPTC -

RancanganPeraturan Menteri

{ { { Kementerial Perindustrian, Badan StandardisasiNasional

{ Kementerian Perindustrian, Badan StandardisasiNasional

e. Tersusunnva Pedoman,/ SkemaScrtifi kasi Produk dalainraneka Demb€rlakuanSta-fi daridisaei Industri

Pedoman/ SkemaSertilikasi Produk

t {

f. RancanganPeraturan Menteri

SecaraRegulasi

,t' Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum danHAM, Badan Standardisasi Nasional

s, Tersusunnva evaluasi- efektivitas bemberlakuanStandardi8hsi lndustri secarawajib

Dokumen hasilkajian

t { { Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,Badan Standardisasi Naeional

n

I Bimbingan teknispenerapan dan/ataupemberlakuan standarbagi IKM

a. Terlaksananya bimbinganteknis penerapan dan/ataupemberlakuan standar bagiIKM

IKM t' { { IGmenterian Perindustrian, Badan StandardisasiNasional

2Banhran s€rtifikasiproduk sesuai standarbagi IKM

b.Terlaksananya bantuansertifi kasi produk sesuaistandar bagi IKM

IKM f { {Kementerian Perindustrian, Badan StandardisasiNasional

SK l{o 054467 C

3 Diseminasi . . .

PRESIOENREPUALIK INDONESIA

-129-

tr:

3 Diseminasi standardisasiindustri

c. Terlaksananya Diseminasistandardisasi indu stri Orarrg { t' t Kementerian Perindustrian, Badan Standa-rdisasi

Nasional

c

1 Penyusunan StrategiPengembanganInfrastruktur LPK

Tersusunnya program rencanapengembelgan infrasEuktur LPK

Dokumenperencanaan

{ {

a. Meningkatnya jumlah dan/ataukompetensi SDM StandardisasiIndustri

110 135SDM

{ Kementerian Perinduetrian, Badan StandardisasiNasionsl

2 Pembentukan danPeningkatan KompetensiSDM StandardisasiInduetri

110 Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,Badan Standardisasi Nasional

b. Pembinaan dan PengembanganJabatan Fungeional AsesorManajemen Mutu Industri(AMMI) dan terbcntuknyakelembagaan dan jejaringprofesi Jabatan FungsionalAseaor Manajemen MutuIndusEi (AMM!)

a.Tersedianya peralatanpengujian / inspeksi/ kalibrasiterkait Stsndardisa8i Induetri

I.aporan

Alat uji/ inepeksi/ka-librasi

{ {

{

f Kementerian Perindustrian, KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirolirasi, Badan Kepegawaian Nasional

3 Peningkatan KompetensiL€mbaga Sertifikasi,kmbaga Inspeksi,laboratoriumUji/ Kalibrasi untukMeniamin Kesesuaian

{ { Kementerian Perindustrian

b. Bertambahnya ruang lingkupkompetensi LPK

LPK/ Ruanglingkup

{ { t Kementerian Perindustrian, Komite Akr€ditasi Nasional

Mutu . . .

SK N:05"1466 C


-130-

Mutu dafl PermintaanPasar

4 Penyediaan liboratoriumUji/ I(alibrasi/ Inspeksi diWPPI

Tersedianya LaboratoriumUji/Kalibrasi/Inspeksi di WPPI

JumlahlsboratoriumUji/Kalibrasi/Inspeksi di WPPI

{ { { Kementeriar Perindustrian, Badan Stand,ardisasiNasional

D Earnotll. rl ataldar ilr! Ragutul Tetalr dt T.nf IntGmr3ion lI Pen5msunan Strategi atau

Kebijakan KerjasamaStandardisasi Industri

Tersusunnya program rencenastrategi dan kebiiakan kerjasamastandardisasi indu stri

Dokumenperencanaan

{ { IGmenterian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,Bada! Standardisasi Nasional

2 Peningkatan KerjasamaAntar Negara DalamRangka Saling Pengakuan(Mutual Rec,,gnftbATerhadap HasilPengujian/Inspeksi/ Kalibrasi dan Sertifkasi

a. Tereusunnya posisi Indonesiadalam forum standardisasidan regulasi teknis

Dokumen PosisiIndonesia dalamforumstandardisasi danregulasi tcknis

{ {

{

{ Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,Badan Standardisasi Nasional

b. Terakomodasinyakepentinga! industri naeionalmelalui partisipasi aktif dalamforum kerjasama bilateral,regional dan/atau multilateral

Laporankemajuankeberterimaanhasil pengujian/insp€ksi/ kalibrasidan sertifrkasi dinegara tujuanekspor

{ { Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,Badan Standardiaasi Nasional

3

SK IIo 05 1465 C


-131-

Peningkatan Kemampuanl.€mbagaSertifi kasi/ Inspeksi danLaboratoriumUji/ Kalibrasi hinggabertaraf Internaaional

Terakreditasinya ruang lingkupLPK sesuai standar internasional

Ruang lingkup { { {3 Kementcrian Perindustrian, Badan StardardisasiNasional

tr

I Penyueunan KebijalanPengawasan danPenegakal HukumStandardisasi Induski

Tersusunnya rancanganPeraturan Menteri terkaitPengawasan StandardisasiIndustri

RancanganPeraturan MentEri

{

Terlaksananya pengawasan LPKuntuk memastikan kepa.tuhanpenerbitan Sertiflkat Ke8esuaian

Iaporanpengawasanterhadap LPKyang ditunjuk

1

a. Terlaksananyapengawasankepatuhan pelaku usahadalam menerapkan kewajibanpemberlakuan StsndardisasiIndustri baik di pabrikdan/atau di pasar

Laporan hasilpengawasan olehPPSI dan/atauPPNS.I

t

{ Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum danHAM, Badan Standardisasi Nasional

2 Peningkatan kepatuhsnLPK atas penerbitanSertifikat Kesesuaian

I I Kementerian Perindustrian, Badan StandardisasiNasional

3 Peningkatan KepatuhanPelaku Ussha DalamPemberlakuanStsndardisasi IndustriSecara Wajib

{ { Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, BadanStandsidisasi Nasionsl

b. Terlaksananya . . .

SK No C5'1464 C


_t32_

b. Terlaksananya penegakanhukum Standardisasi Industriyang diberlakukan secarawajib

KasuspelanggaranStandardisasilndustri yangdiberlakukansecara wajib yangditangad

{ { Kementerian Perindustrian, Kepolisian Negara RI,Kejaksaan Agung RI, Badan Standardisasi Nasional

B. Program . . .

SK No 002835 C

PRESIDENBLIK TNDONESIA

-133-

B. Program Pengembangan Infrastruktur IndustriI. Isu Strategis dan Uraian Program

Infrastruktur industri yang diperlukan oleh industri antara lainmeliputi lahan, energi (listrik, gas), air baku, jaringan logistik,jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi. Selainketersediaan lahan yang cl.ean and clear, kecukupan pasokanenergi dan air baku yang dilengkapi denganjaringan/instalasinya, serta akses transportasi, logistik dantelekomunikasi, perlu diperhatikan juga penetapan harga yangkompetitif.

Penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk industri meliputi:

a. Penyediaan lahan industri yang siap digunakan;

b. Pembangunan pembangkit listrik, instalasi pengolahan airbaku;

c. Pembangunan dan pengembangan jaringan dan transmisienergi (listrik dan gas) yang mendukung industri;

d. Pembangunan dan pengembangan jaringan dan instalasi airbaku yang mendukung industri;

e. Pengembangan sumber energi yang terbarukan;

f. Diversifikasi dan konservasi energi;

g. Pengembangan industri pendukung pembangkit energi;

h. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta api;

i. Penyediaan moda transportasi yang efisien;

j. Pengembangan infrastruktur digital nasional serta industripendukungnya; dan

k. Pengembangan cakupan pelayanan dan kapasitas jaringantelekomunikasi.

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangankawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasanindustri dalam rangka memberikan kemudahan dalammemperoleh lahan industri yang siap pakai dan siap bangun,memberikan jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh denganmudah, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkanoleh investor, dan memberikan kemudahan dalamperizinan,

Penyediaan sumber air baru dilakukan sesuai dengan dokumenperencanaan pemanfaatan air permukaan baik di tingkat nasionalmaupun daerah.

SK No 132799A

Program

2


-134-

Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri perludiselaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaan energinasional lainnya yang terkait antara lain Rencana Umum EnergiNasional dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.Program penyediaan sarana dan prasarana transportasi perludiselaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaantransportasi nasional dan daerah yang terkait antara lain TataranTransportasi Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,Kabupaten/Kota.

Pengembangan cakupan pelayanan dan kapasitas jaringantelekomunikasi juga perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaan infrastrulitur telekomunikasi nasionallainnya yang terkait termasuk Rencana Dasar TeknisTelekomunikasi Nasional.

Sasaran Program Pengembangan Infrastruktur IndustriPengembangan infrastruktur industri tahun 2022-2024diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

a. Adanya jaminan penyediaan lahan industri untuk perusahaanindustri dan KI dalam WPPI;

b. Terpenuhinya

c,

pasokan air baku bagi industri;

kebutuhan jaringan dan moda transportasi

3

yang efektif dan elisien bagi industri;d. Tersedianya pasokan listrik dan gas untuk industri dengan

harga yang kompetitif;

e. Terbangunnya pembangkit listrik mandiri di KI;

f, Tersedianya pelayanan jaringan telekomunikasi yang handaldalam mendukung industri 4.O.

Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan InfrastrukturIndustriRincian kegiatan prioritas dan rencana aksi PengembanganInfrastruktur Industri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabe1 6.2...

SK No 132798 A


-135-

Tabel 6.2. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur Industri

m':l Jrn$rIlhEAETEI=TN

Forum koordinasi I 1 1 Kementerian Perindustrian, KementerianKeuangan, Kementerial Agraria dan TataRuang/ BPN, Pemerintah Daerah

1 Jaminan penyediaal lahanindustri untuk perusahaanindustri dan KI dalam WPPI

Terselenggaranya forumkoordinasi lintas K/Lnasional terkait jaminanpenyediaan Lahan bagiindustri

Tertanganinya pemasalahanlahan (tata ruang,perizinan, pembeba8an)

Permasalahan yangdiselesaikan fumlah)

1 1 1

I

Kementerian Perindustrian, KementerianKeuangan, Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/Bapp€nas,KemenErian Agraria da! Tata Ruang/BPN,Pemerintah Daerah

Adanya inisiasi kerjasamaKPBU untuk penyediaanlahan

Komitmen KPBU

Forum koordinasi

1 1 Kementerian Perindustrian, KementerianKeuangan, Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/Bappenas,Pemerintah Daersh

2 Jaminan pa.sokan air bakubagi industri

Terselenggaranya forumkoordinasi lintas K/Lnasional terkait jaminanpasokan air baku

1 1 1 Kementerian Perindustrian, KcmenterianPekerjaan Umum dan Perumahan Raklrat,Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,Pemerintah Daerah

(ementerian Perindustrian, KementerianPeketja€n Umum dan Perumahan f,Lalgrat,Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,Pemerintah Daerah

1- Tersedianya l,aporanpemanfaatan air bakuindustri

Laporan (iumlah) 1 1

SK No 002834 C

PRES IOENREPUALIK INDONESIA

-136-

1 1 I Kementerian Perindustrian, KementerianPekerjaan Umurn dan Perumahan Rakyat,Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,Pemerintah Daerah

Tertanganinya pemasalahanpenyediaan air baku

Permasalahan yangdiselesaikan fumlah]

Jaminan kebutuhanjaringan dan modatransportasi yang efektif danefrsien bagi industri

Terselenggaranya forumkoordinasi lintae K/L terkaitjaminan kepastian jaringantransporta8i bagi industri

Forum koordinasi

TertanganinJra pemasatrahanjaringan transportasi (darat,laut, udara)

Permasalahan yangdiselesaikan (iumlah)

Tercapainya dukunganpem€rintah dan pemerintahdaerah dalam penyediaaninfrastruktur transportasiyang mendukung industri

Dukungan K/L danatau pemda (iumlah)

Jaminan pasokan listrik dan Terselenggaranya forumkoordinasi lintas K/L terkaitjaminan kepastian jaringanlistrik dan gas untukinduBtri denSan harga yangkompetitif

Forum koordinasigas untuk industri denganharga yang kompetitif

3 I 1 1 Kementerian Perindustrian, KementerianPekerjaan Umum dqn Perumahan Ralqrat,Kementerian Perhubungar, KementerialAgraria dan Tata Ruang/BPN, PcmerintahDaerah

I 1 1 Kementerian Perindustrian, KementerianPekerjaan Umum darr Perumahan Rakyat,Kement€rian Perhubungan, KementerianAgraria dan Tate Ruang/BPN, PemerintahDaerah

1 Kementerian Perindustrian, KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Ra.\rat,Kementerian Perhubungan, KementerianAgraria dan Tata Ruang/BPN, PemerintahDaerah

I 1

4- I 1 1 KementErian Perindustrian, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral,Pemerintah Daerah

SK r,.lo 051472 C

PRESIDENREPIJBLIK INDONESIA

-137-

tr1..r,-|.rTIT,EIv77A

Tertanganinya pemasalahanpasokan listrik dan gaguntuk industri

Permasalahan ysjrgdiselesaika.n (jumLah)

I I 1 Kementerian Perindustrian, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral,Pemerintah Daerah

Terselenggaranya forummediasi harga gas yangkompetitif

Forrm mediasi I I 1 Kcmenterian Perindustrian, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral,Pemerintah Daerah

5. Jarnilran p€mbangkit listrikmandiri di KI

Terselenggaranya forumkoordinasi lintae K/L terkaitpercepatan p€rizinan danpembangunan pemban8kitlistrik mandiri di KI

Forum koordinasi I I I

I

I

Kementerian Perindustrian, Kementeria[Energi dan Sumb€r Daya Mineral,Kementerian Pekerjaan Umum darrPerumahan RakJ.at, Pemerintah Daerah

6 Jaminan jaringantelekomunikasi yang handaldalam mendukung industri4.O

TerBelenggaranya forumkoordinasi lintas K/L terkaitjaminan kepastian jaringantelekomunikasi yang handal

Forum koordinasi I 1 Kementerian Perindustrian, KementerianKomunikasi dan Informatika, KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Pemerintah Daerah

- Tertalganinyapemasalahanjaringan telekomunikasi

Permasalahan yangdiselesaikan (iumlah)

I 1 Kementerian Perindustrian, KementerianI(omunikaei dan Informatika, KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,P€merinteh Daerah

Terbangunnlra infra8trukturbroadband rrasional

Cakupan 4Gl5GNasional

I I 1 Kementerian Perindustrian, KementerianKomunikasi dan lnformatika

- Pengembangankemampuanpladorm digital

Pladorm digital 1 I t Kement€rian Perindustrian, KementerianIfumunikasi dan Informatika

Sl( lJo 05,147i C- Fasilitasi

PRES IDENREPIJBLIK INDONESIA

-138-

m

1 1 I

iffilIIlTYtr

Fasilitasi regulaai di bidangsiber, kepemilikan dankeamanan data, daninEmet of things ldfl

Regulasi Kementerian Perindustrian, KementerianKomunika3i dsn Informatika, KementerianHukum dan HAM, Badan Siber dan SandiNegara

- Terbangunnyaindustripendukung infrastrukturdigital nasional

Industri pendukung0umlahl

1 I 1 Kementerian Perindustrian, KementerianKomunikasi dan Informatika, KemcnterianInvestasi/BKPM

C. Program . . .

SK No 054470 C


- 139-

C. Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional


Penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)meliputi: pembangunan dan pengembangan sistem informasi,pengelolaan sistem informasi, pengadaan data dan penyediaaninformasi, penyebarluasan data dan informasi, dan pembinaandan pengawasan sistem informasi.

Implementasi SIINas tahun 2022-2024 akan difokuskan padabeberapa aktivitas utama yaitu:

1) Pengumpulan data industri dan data kawasan industri secaraonline, pengadaan data peluang dan perkembangan peluangpasar, dan data perkembangan teknologi industri;

2) Pengembangan sistem informasi dan integrasi proses bisnisyang terkait dengan pemberian fasilitas liskal dan nonfiskal,serta layanan publik Kementerian Perindustrian ke dalamSIINas;

3) Publikasi informasi industri;

4) Pembinaan dan pengawasan terhadap industri,perusahaan kawasan industri, serta pemerintah daerah;

5) Penyusunan dan pengintegrasian sistem neraca komoditas.

2. Sasaran Program Pengembangan Sistem Informasi IndustriNasional (SIINas)

1) Terlaksananya penyampaian data industri, data kawasanindustri, dan informasi industri secara online;

2) Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, sertadata perkembangan teknologi industri;

3) Tersedianya pengembangan sistem informasi yang sesuaidengan kebutuhan pemangku kepentingan;

4) Terintegrasinya proses pemberian fasilitas fiskal dan nonfrskal, serta layanan publik Kementerian Perindustrian kedalam SIINaS;

5) Terintegrasinya SIINas pada Sistem Nasional NeracaKomoditas;

6) Terlaksananya pengembangan infrastruktur teknologiinformasi dan tata kelola yang andal;

7) Terpu informasi industri melalui mediaelektronik dan atau nonelektronik;

SK No 132797A

8) Tersosialisasikannya . . .


-140-

8) Tersosialisasikannya SIINas kepada pemangku kepentingan.

Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan SistemInformasi Industri Nasional (SIINas)

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi PengembanganSistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dapat dilihat padatabel berikut.

3

Tabel 6.3...

SK No 132796 A


-141-

Tabel 6.3 Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional

r 500perusahaan

350/"

1 Pengumpulan dataindustri da-n datakawasan industriaeca.ra online, aertapengadaan datapeluang danperkembangan peluangpasa!, dan dataperkembanganteknologi industri

1) Tcrlaksananyapenyampaian dataindustri, datakawasan industri,dan informasiindustri secaraonline

a. Jumlahperusahaanindustri yangmenyampaikandata

b. Per8entaacperusalnankawasan industriyang menyam-peiLan data

a. DataPerkembangan danPeluang Pasar

2500perusahaan

400h

1 databaseekspor-impor,I databascpameraninternasional,I databasekebliakanindustri,1 databasepermintaaninformasidagang(4 databasc)

4OO0 perusahaan

450/n

Kementerian Perindustriarx,Kementerian Perdagangan,Kementerian Dalan Negeri,Kementerian lnvestasi/BKPM,Kementerian Hukum dan HAM,Bank Indonesia, Badan PusatStatistik, BRIN

2) Tersedianya dataperkembangan danpeluang pasar,Berta datapcrkembanganteknologi industri

1 databaseekspor-impor,1 databasepamerartintemasional,1 databasekebijakanindustri(3 databese)

1 databasc ekspor-impor,1 database pameranintemasional,1 databas€ kebiiaLanindustri,1 database permintaaninformasi dagang,1 databaae kon8umaiproduksi(5 database)

SK No 054389 C b. Data


-t42-

.r.qtrLlntr?:na-J

1 databaseKekayaanIntelektual,1 databasehasil risetterapanindustri, 1

databasepenerapanteknologiinduetri(3 database)

1 databaseKekayaanIntelekual,1 databas€hasil risetterapanindustri,1 databasepenerapantelorologiindustri,1 databasehasil auditteknologi(4 database)

I databas€ KekayaanIntelektual,1 database hasil ris€tterapan industri,1 database penerapanteknologi industri,1 database hasil auditteknologi,i database kerjasamateknologi industri,1 database jenis,negara asal, dan tahunpembuatan teknologi(6 database)

b. Dataperkembanganteknologi industri

2 Pengembangan sisteminformasi dan integrasiproses bisnis yangterkait denganpemberian fasilitasfiskal dan nonfiskal,serta layanal publikNementerian

1) Tersedianyaaplikasi yangsesuai dengankebutuhanpemangkukepentingan

1) Modul aplikasidoshboard

2) Pelaksaflaaninterkoneksidengan instansilain

3l Decision flWortsystem

4l Deert sqstem

1)Modulaplikasidashbood.

2)Pelaksanaaninterkoneksidenganinstansi l,ain

3)Bustlessinlelligene

1)Modulaplikasido.shboard.

2)Pelaksanaaninterkoneksidenganinstansi lain

3) Eusifi€sshtelligene

1)Pelaksanaaninterkoneksi denganinstansi lain

2) Pelaksanaaninterkoneksi denganinsta.trsi lain

3lDecision stpportsgsrem

4lbqert Sgstem

Kementerian Perindustrian,Kementerian Komunikasi danInformatika

SK No 002843 C Perindu strian . . .

PFIESIOENREPUBLIK INDONESIA

-143-

t-frl-T.flEr-{ilv-@f

Perindustrian ke dalamSIINas.

2) Terintegrasinyaproses pemberianfasilitas fiskal dannon fiskal, sertalayanan publikKementerianPerindu strian kedalam SIINas

5) Eus.4essintelligene

6l Knouledgemanagement

7l Big data

4lKnouledgerunagenent

(4 Modul)

4lKnouledgenanagenent

SlBig data(5 Modul)

SlBus lfss itelligene6lKnounedge

tanagcnentTlBig data

(7 Modul)

1) Proses BMmP2) Proses ra,

alla uanre3) Proses tqx holidaV4) Proses ta.r

dedudion5) Proses USDFS

6) Proses restruk-turisasi per-mesinan

7) Pros€s TKDN

8) Proses Perizinan

1l Prosea,BMDTP

2)Proses rar'allauaruc3lProses rax'holiday4l Pmses'restruk-

turi3asi per-me$nan

5) Pros€s TKDN6l Proses' Perizinal(6 pmses)

1l Proses'BMDfP2) ProEes tax

allowanre3lProses toJ'lalidag4lPmaea tax

' dcdrtdion

l)Proses BMmP2lProaes tox allowan@3lPros'es tax htlid.ou4lPrcaes tax deductbn5)Proses USDFS6)Proaes restruk- .

tunaasr permesrnan7)Proses TKDN8)Proses Perizinan(8 proses)

SlProsesrestruk-turisasi per-meslnan

6)Proses TKDN7) Proses

' Perizinan(7 proses)

Kementerian Perindustrian,Kementerian Keuangan, BankIndonesia

3) Terlaksanan5rapengembanganinfrastrukturteknologi informasi

1l Uptinc datacenter

2l Wtine disas16,re@tEru center

llyptime dataenter 87o/o

2lUptinedisaster

lluptine dataenter 88o/o

2lUptinEdiso,ster

lluptinc doto @ntera9o/o

2lUptifltc diso.sterreavery enter 89o/o


SK No 002842 C dan


-t44-

.r.tr8lr LEI

dan tata kelolayarg andal.

3) Sertifikat ISO2700r

feq)0erycenlzr 87o/o

3 ) SertifikatISO 27001lingkup data@,rter da,rjaringan

red)veryenter 88o/o

3)Sertinkat ISO27001linglotp dttac€,r.,€rda,rjaringan

3) Sertifrkat ISO 27001h,r.g)<\p data ente\jaringan, dan aplikasi

3. Publikasi informasiindustri

Terpublikasikannyainformasi industrimelalui mediaelektronik dan/ataunonelektronik

1) Informasiperkembangandan peluang pa.sar

Informasiindustri dankawasanindustri padatahappembangunanda.tr tahapproduk8i/komersial

2) Informasiperkembangandan peluang pasar

t) Informasiekspor danimpor

2) Informasiagendapameran

Informasiindustri dankawasanindustri padata}rappembangunandan tahapproduksi/komersial

Informasi industri dankawaean industri padatahap pembangunandan tahap produksi/komersial

Kementerian Perindustrian,Kementerian lnvestasi/ BKPM,Kementerian Perdagan gan,Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral, KementerianPekedaan Umum dan PerumahanRakyat, Kementerian Hukum danHAM, Badan Pusat Statistjk

1) lnformasiekspor danimpor

2) lnfortnasiagendapamerannasional daninternasional

1) Irformasi ekspor danrmporlnformasi agendapameran nasionaldan lnternasional

3) Informasi konsumsiproduk industri

SK No 002841 Cnasional

PRESIDENREPIJBLIK INDONESIA

- 145-

.ImjLr [rftu rE!, fE r.!r

nasionaldanintemasio-nal

3) Informasipermintaaninformasidagang

4) Informasi permintaaninformasi dagang

1) Informasi 1) Informasihakkekayaanintelektual

2) Informasi

1) Informasi hakkekayaan intelelirhral

2) Informasi hasil risethakkekayaanintelektualInformasihasil risetterapanyang terkaitbidangindustri

hasil ris€tterapal yangterkaitbidangindustriInformasipenerapanteknologiindustri

terapan yang terkaitbidang industrilnformasi penerapanteknologi industri

3) Informasipenerapanteknologiindustri

4) Informasi hasil auditteknologi

5) Informasi kerjasamat€knologi industri

6) Informasijenis,negara asal, dantahun pembuatanteloxologi4) Informasi

hasil auditteknologi

3) Informasiperkembanganteknologi industri

4) Informasi . . .

SK No 002839 C


-t46-

',tf al

4) Informasiperkembanganinvestasi industri

Informasiinvestasiindustri yangbersumberdari investordalamnegeri/asing(PMDN/PMA}

lnformasiinvestasiindustri yangbersumb€r dariinveetor dalamnegeri/asing(PMDN/PMA)

Inforrnasi investasiindustri yangbersumber dari investordalam negeri/asing(PMDN/PMA}

sumber daya wilayahsecara rrasional

2) Informasikeunggulan sumberda5ra daerahInformasi rencanatata ruang witrayahInformasipeningkatan nilaitambah Bepanjangrantai nilai

3)

5) Informasiperwilayahanindustri

1) Informasipot€nsisumberdayawilayahs€caranasional

2) Informasikcunggulansumberdaya daerah

3) Informasinencana tataruangwilavah

1) Informasipotensisumber dayawilayaha€cafanasional

2) Informasikeunggulansumber dayadaerah

3) Informasirencana tataruangwilayah

Informasi sumberdaya industri

6) 1) Informasieumberdaya

1) Informasisumber daya

1) lnformasi sumberdaya manusiaindustri,

SK No 002838 Cmanu$a


-L47-

F]..ilrlEffi

7) Informasi Sararadan PrasaranaIndustri

manusiaindustri

2) Informasisumberdaya alam

3) Informasipengembangan danpemanfaatan kreativitasdal inovasi

manuslaindustri

2) Informasisumber dayaalam

3) Informasipengembangan danpemanfaatankreativitasdan inovasi

4) Infonnasipenyediaansumberpcmbiayaan

2) Informasi sumberda5ra alam

3) Informasipengembangan danpemanfaatankreativitas daninovaBi

4) Informasi penyediaansumber pembiayaan

5) Informasipengembangan danpemanfaatanteknologi industri

1) Informasistandardisa-si industri

2) Informasiinfrastruk-tur industri

1) Informasista.rrdardisasiindustri

2) Informasiinfrastrukturindustri

1) Informasistandardisasiindustri

2) Informasiinfrastruktur industri

SK No 002837 C

8) Informasi . . .


-r4a-

Fr rilm1l

8) Informasikebijakan industri,perdagangan, danfasilitas industri

1) Informasikebijal<anindustri

2) Informasikebijakanperdaga-nganInformasifasilitasindustri didalamnegeri atauneSaramitra

1) lnformasikeb[iakanindustri

2) lnformasikebijakanperdagangan

3) lnformasifasilitasindustri didalam negeriatau negaramitra

1) Informasi kebijakanindustri

2) Informasi kebijakanperdaganganInformasi fasilitasindustri di dalamnegeri atau negaramitra

4 Pembinaan danpengawasan terhadapperusahaan industri,perusahaan kawasanindustri, sertapemerintah daerah

TersosialisaeikannyaSIINas kepadapemangku kepentingan

1)

2l

3)

4l

PerusahaanindustriPerusahaankawasan industriPemerintahprovinsiPemerintahkabupaten/kota

800

90

25

300

1000

100

30

400

1500

t20

34

520


SK No 002836 C 5. Penyusunan


-t49-

5 PenJrusunan danp€n8integra8ian sistemNeraca Komoditas

Terintegrasinya SIINasdengan SistemNasional NeracaKomoditas

Sektor Indutri 4 33 33 Kementerian Perindustrian,Kementerian Koordinator BidangPerekonomian, KementerianPerdagangan, KementerianPertanian, Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral,Kementerian Ke8ehatan,Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan, KementerianKeuangan, Kementeriari Kel,autandan P€rikanan, BPS

VII. KEBIJAKAN

SK No 002848 C


- 150-

vII. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN INDUSTzu

Kebijakan Pemberdayaan Industri meliputi: (1) Pengembangan IndustriKecil dan Menengah, (2) Pengembangan Industri Hijau, (3) PengembanganIndustri Strategis, (4) Pengembangan Peningkatan ProdukDalam Negeri, (5) Pengembangan Kerjasama Internasional di BidangIndustri, (6) Pemberdayaan Industri Halal, dan (7) Pengembangan JasaIndustri.A. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

l. Isu strategis dan Uraian Frogram

Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah menjadi kuncipeningkatan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, danpengentasan kemiskinan di Indonesia. Kendala utama yangdihadapi saat ini adalah rendahnya nilai tambah usaha, lemahnyakompetensi dan rendahnya produktivitas tenaga kerja IKM,kurangnya dukungan aspek kelembagaan formal (izin usaha,sertifikasi, kolateral) serta kurangnya dukungan pembiayaan bagiIKM.

Tumbuhnya IKM perlu didukung oleh ekosistem bisnis yangkondusif dari sisi regulasi (insentif, perizinan danusaha), (inovasi sumber pembiayaan alternatif,penyederhanaan persyaratan dan prosedur pengajuan, kecepatanpelayanan dan sosialisasi), pengembangan pasar (busznessmatching, e-smart IKM, layanan ekspor terpadu, serta kemitraansentra IKM dan industri besar).

Pengembangan dan peningkatan produktivitas IKM di era ekonomidigital saat ini dapat dicapai dengan berbagai cara antara lainmelalui pemanfaatan platform digitd (e-ammere), inovasipembiayaan melalui fuancial tectmologg lfmtech), kolaborasi rantaipasok, sertifikasi dan standardisasi produk, sertaproduk termasuk fasilitasi halal bagi IKM.

Selain penguatan kelembagaan dan fasilitasi yang telahdilaksanakan, program pengembangan IKM dalam rangka

era industri 4.O difokuskan pada tiga aspek utama:1) Peningkatan kompetensi internal IKM melalui penerapan e-

hzsiness dalam rangka efisiensi proses bisnis, standardisasiproduk dan sertifikasi kompetensi keahlian, konsultansibisnis dan pengembangan produk, dan digitalisasi IKM (aspekinternal).

2l Pembangunan ekosistem bisnis IKM yang kondusif danmendukungusaha yang

melalui layanan pengembangankomprehensif (aspek ekstemal).

SK No 132952 A

3) Pengembangan


- 151-

3) Pengembangan pemasok untuk calon investor, pelatihanekspor dan kemitraan pemasaran jangka panjang, sertarestrukturisasi kegiatan prioritas pengembangan IKM untuklebih terintegrasi dalam mendukung industri,serta partisipasinya dalam rantai pasok yang lebih luas.

2. Sasaran Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam Pengembangan Industri Kecildan Menengah (IKM) adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kompetensi intemal IKM di era Industri 4.0,yaitu efisiensi proses bisnis, mendorong IKM untukperizinan/legalitas usaha, peningkatan kualitas produk dankompetensi tenaga kerja, dengan diterapkannya e-businessoleh 1.00O IKM, serta terbentuknya platform pusat bantuanIKM (help @nter) yang memberikan pelayanan standardisasiproduk, perizinan, dan sertilikasi kompetensi;

b. Terlaksananya pendampingan dan konsultansi IKM yangmelibatkan berbagai pihak antara lain konsultan industri,perguruan tinggr, mahasiswa, atau lembaga dfiatkementerian/lembaga, termasuk konsultansi, advokasi dan

hukum bagi IKM;

c. Meningkatnya aktivitas pengembangan produk IKM digitalmelalui kompetisi start-up berbasis teknologi minimal 1 kaliper tahun yang menghasilkan 15 inovasi produk digital atau15 start-up IKM berbasis teknologi;

d. Tersusunnya regulasi insentif dan sumber pembiayaan bagiIKM yang mengatur jenis, besaran, serta persyarataa IKMyang memperoleh insentif dan pembiayaan;

e. Terbentuknya layanan terpadu satu pintu bagi IKMberorientasi ekspor;

f. Terbangunnya skema kemitraan antara sentra IKM danindustri besar sehingga dapat tedalin kemitraan antara IKMdengan core bisnis nraupun sektor lainnya sehingga dapatmendorong perkuatan struktur industri nasional;

skala keekonomian melalui pembangunaninfrastruktur sentra IKM seperti fasilitas penyimpanan danpengemas.rn terpadu;

penguatan kelembagaan (sentra, UnitPelayanan Teknis/UPI, dan Tenaga Penyuluh); dan

Pemberian fasilitas untuk IKM.

c.

h

1

SK No 132794A

3. Kegiatan. . .


-152_

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Kecildan Menengah

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi PengembanganIndustri Kecil dan Menengah (IKM) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1 ...

SK No 132793 A


-153-

Tabel 7.1. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan IKM

Terlaksananya pelatihan danpcndampingar IKM dalam penggunaane-bzsiness

UNit IKM

PeningkatanKompetenEi internal

Terbcntuknya platform pusat bantuanIKM (seruie enter) yarg memberikanpelayanan standardisasi produk, Unit

dan sertifrkasi kompetensi

Terselenggaranya kompetisi srcrt-r?IKM berbasis teknologi

Produk Inovasi atauUnit Sfcrt-qr berbasis

200 200 200Kementerian Perindustrian, KementerianPerdagangan, Kementerian Dalam Negeri,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas, Kementerian Keualgan,Kementerian Komunikaei dan Informatika,Kem€nterian Kop€rasi dan UKM, Bank Indonesia,Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemerintah Daerah

1 I I

15 15 l5

Kementerian Perindustrian, Kement€rianKoordinator Bidang Perekonomian, KementerianDalam Negeri, Kementerian Per€ncanaanPembangunan Nasional/Bappenas, KementerianKeuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Banklndonesia, Otoritas Jasa Keuangan, danPemerintah DaerahKementerian PerindustrianKementerian Ifuordinator Bidang Perekonomian,Kementerian Dalam Negeri, KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,Kementerian KeuanSan, Kement€rian Kopcrasi danUKM, Xementerian Komunikasi dan Informatika,Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

26r 26t 261

I

2

Membangun ekosistembisnis yalg kondusifdan mendukungpembcrdayaan IKM

Tersusunnya regulasi insentif dansumber pembiayaan bagi IKM yangmengatur jenis, b€saran, sertapersyaratan IKM l.ang memperolehinsentif dan pembiayaan

Rekomendasi

3 Penguatan lGlembagaan Penguatan Sentra IKM Unit Sentra IKM

Kreatif . . .SK No 002876 C


- 154-

i?,.E!tE!TrrEtvrs

4 Pemberian Fasilitas

52

Ifteatif/ Otoritag Jaaa

Revitalisasi dan pembangunan UnitPelayanan Tekni8 (UPT)

Unit UPT 52 52

Kemen

KementerianPerencanaan

Otoritas Jasatalr

Penyediaan dan Pemberdayaaa TenagaPenyuluh (PFPP, TPL IKM)

Penyuluh (Orang) 240 240 240

KementerianKementerianPer€ncanasnKementerian

N

Otoritas Jasadan

Kerjasama dengan lembagapendidikan, lembaga litbang, asosiasiindustri, asosiasi profesi sertakerjasama dengan sektor lainnya

Kerjasama 4 4 4

Kementerian KementerianKementerian

Bappenas,

Otoritas Jasa

dan

Peningkatan kompetensi SDM dansertiflkasi kompetensi

Peserta diklat (orang) rs2 152 152 Kementerian P€rindustrian, KementerianKetenagakedaan, Kementerian Koordinator Bidang

SK No 002878 C Perekonomian

PRES IDENREPIJ BLIK INOONESIA

-155-

2.858

Perekonomial, Kementerian PerencanaanPembangunal Nasional/Bappenas, KementerianDalam Nbgeri, Kementerian Keuangan, PemerintahDaerah, I*mbaga Sertifikasi Profesi, LembagaPendidikan, Lembaga Litbang, Asosiasi Industri,dan Asosiasi Profesi

Pemberian baltuafl dan bimbinganteknis Pclaku IKM (orang)

Unit IKM

2.858

195

2.858

KementeriarKoordinator Bidang

N terianDalam tahDaerah,Asosiasi dan

Pemberian bantuan serta fasilitasrbahan baku dan bahan penolong 195 195

terianterian

Perencanaan Bappenas,

Litbang,

Pemberian bantuan mesin atauperaLatan

Unit IKM

Pengembangan produk IKM (termasukfasilitasi halal)

Unit IKM

233 233

530 530

233

KementerianKementerian

PerencanaartKementerian

N

Industri

530tor

Perencanasrt

KementerianKementerianKementerian

Badal

Nasional . . .

SK No 002877 C


-156-

IlJt rrt Lct tt

torNegeri,

Pem2727 27Unit IKMPemberian bantuan Pencegahanpencema-ran lingkungan hiduP

Nasional/Bappenas,Badan Standardisasi

Industri

Naeional,Pendidikan,

L€m

KementerisnPem300 300300Unit IKMPcmberian bantuan informasi pasar,

promoai, dan pemasaran

1.260 r.260t-260Unit IKMFasilitasi akses pembiayaan

Kement€rian Perindustrian, KementerianKoordinator Bidang Perekonomian, Kementerian

Kem€nterian

PerencanaanKementerianDalam Negeri,KementerianN Bappenas,asional/Pembangunan

dan UKM,Kementerian KoperaaiKeuangan,danKomunikasi lnformatika,

2 22Unit pcngolahan limbahPenyediaan Sentra IKM untuk IKMyang berpotensi mencemari lingkungan

SK No 002857 C Kementerian . . ,

PRES IDENREPIJ BLIK INOONESIA

-t57-

trirE[EEaKementerian Pariwisata dan EkonomiKreatif/Baparekraf, Bank lndonesia, Otoritas JasaKeuangan, dan Pemerintah Daerah

FaBilitas kemitraan antara industrikecil dengan industri menengah,industri kecil dengal indushi besar,industri menengah dengan industribesar, serta industri kecil danmenengah dengan industri besarmaupun dengan sektor ekonomilainnya

UNit IKM 56 56

t

56

Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN,Kementeriart Perdagangan, Kementerian

Kementerian Pariwisata dan EkonomiKreatif/Baparekraf, Bank Indonesia, Otoritas JasaKeuangan, dan Pemerintah Daerah

Terausunnya peraturan menteri terkaithubungan kemitraan industri seauaiarnarlat Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 29Tahun 2018 tentang PemberdayaanIndustri

Peraturan Menteri

Unit IKM

Kem€nterian Perindustrian, Kementerian Hukumdan HAM, Kementerian Perdagangan, KementerianKoordinator Bidang Perekonomian, KementerianDalam Negeri, Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/Bappenas, KementerianKeuangan, Kementerian lfuperasi dan UKM,Kementerian Komunikasi dan Informatika,Kementerian Psriwisata dan Ekonomit<reatif/Baparekraf, Bank Indonesia, Otoritas JaBaKeuangan, dan Pemerintalt Daerah

Fasilitasi Kl terhadap IKM 300 300 300

Kementerian Perindustrian, KementerianKoot'dinator Perekonomian, Kem€nterianPerencanagn Nasional/Bappenas,

KementerianKementerian Dalam

SK No 002856 CKementerian . . .


-158-

I!.t r.l lrEfdt

600 600 600Fasilitasi penerapan standar mutuproduk bagi IKM Unit IKM

B. Program . . .

SK No 002854 C


-159-

B. Program Pengembanga.n Industri Hijau


Kebijakan Industri Nasional menyatakan bahwa visiIndustri Nasional adalah Indonesia menjadi negara industritangguh di dunia, dan salah satu tujuanjangka panjangnya adalahpembangunan industri dengan konsep pembangunan yangberkelanjutan atau sustainable deuelopment dimana harus adakeseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pencapaian visi tersebut akan dilakukan supaya sektor industrimampu menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional,menjadi salah satu pilar penopang penting baginasional, dan menjadi andalan pembangunan industri yangberkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumberbahan baku yang elisien dan pengelolaan lingkungan yang baik.

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh indushinasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkatkonsumsi sumkr daya alam baik dalam bentuk bahan/ material,energi, dan air yang apabila tidak dilakukal dengan bijakdikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam danmenurunnya daya dukung lingkungan.

Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka mendorongsektor industri manufaktur nasional beralih dari Ifusiness as Usual(BAU) menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan muflakuntuk segera dilaksanakan guna tercapainya elisiensi produksiserta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatupendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melaluitindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi;penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang amanterhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologirendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas danminimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis gunamemberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi danlingkungan.

Implementasi kebijakan internasional yang diratifrkasi olehPemerintah Indonesia, dimana salah satu bentuk konsekuensiPemerintah Indonesia dari meratilikasi kebijakan tersebut adalahkewajiban menerapkan ketentuan yang ada di sektor terkait salahsatunya sektor industri. Hal-hal yang cenderung menjadipengaturan dari kebijakan internasional tersebut adalahpengurangan dan penghapusan beberapa bahan atau produk yangmenjadi bahan baku industri, serta penerapai Best AuailableTeclmiques (BAT) dan Best Enuironmental Pradies (BEP/. Untuk

implementasi . . .

SK No 132809A


- 160-

implementasi kebijakan tersebut diperlukan harmonisasi dengankebljakan nasional dan mempertimbangkan kesiapan sektorindustri, sehingga dapat tercapai keseimbangan dari sisi ekonomi,sosial, dan lingkungan dan mendorong peningkatan daya saingindustri untuk berkompetisi secara global.

Kebijakan pemerintah dalam pengpmbangan industri hijaudilakukan melalui pengembangan standar industri hijau,penguatan infrastruktur industri hijau, fasilitasi insentif Iiskal dannon fiskal industri hijau, peningkatan elisiensi sumber dayaindustri (bahan baku, energi, dan air) dan pengendalian dampaklingkungan kegiatan industri, dan promosi peningkatan daya saingindustri melalui penerapan industri hijau. Program kerjapengembangan industri hijau secara rinci untuk peiode 2022-2024 sebagat berikut:

a. Pengembangan Standar Industri Hijau, meliputi:

1) Penyusunan, penetapan, penerapan, pemeliharaan, danpemberlakuan serta pengawasan Standar Industri Hijau;

2) Penyusunan kajian kebdakan pemberlakuan StandarIndustri Hijau secara wajib.

b, Penguatan Infrastruktur Industri Hljau, meliputi;

1) Pengembanga.n l,embaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH)antara lain ketersediaan jumlah LSIH, pengembanganruang lingkup, sistem sertifikasi, dan lainnya;

2) Peningkatan kompetensi auditor industri hijau dan timteknis;

3) Pengawasan l,embaga Sertifrkasi Industri Hijau (LSIH);

4) Penyusunan kajian kualilikasi auditor industri hijausebagai jabatan fungsional.

c. Fasilitasi Insentif Fiskal dan Non Fiskal Industri Hijau,meliputi;

1) Pemberian fasilitas konsultasi, pendidikan dan pelatihandalam penerapan industri hijau;

2) Pemberian banhran teknis dalam sertifikasi industri hijau.

efisiensi sumber daya industri (bahan baku,d.energi, dan air) dan pengendalian dampak lingkungankegiatan industri, meliputi:

1) Peningkatan . . .

SK No 132940A


-161-

1) Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kacasektor industri;

2) Penyu.sunan panduan/ peta jalan / peraturan terkaitpengurangan emisi gas rumah kaca dan pembangunanrendah karbon untuk sektor industri;

3) Penyusunan kebijakan konservasi dan optimasi energi danair sektor industri;

4) Peningkatan implementasi sistem manajemen energi danmanajemen air di sektor industri;

5) Pengembangan ekonomi sirkular sektor industri;

6) Peningkatan kapasitas pengujian lingkungan sektorindustri; dan

7l upaya pengelolaan limbah sektor industri.

e. Promosi peningkatan daya saing industri melalui penerapanindustri hijau, meliputi :

1) Penyelenggaraan promosi dan pemasyarakatan industrih[jau dalam bentuk Penghargaan Industri Hijau;

2) Diseminasi dengan instansi terkait untuk mewqjudkanindustri hijau;

3) Penyusunan strategi atau kebijakan dalam menerapkankebijakan ratilikasi konvensi internasional;

4) Penyelarasan kebijakan nasional terkait industri hijaudengan melibatkan lintas Kementerian/l,embaga;

5) Peningkatan kerjasama antar negara dalam rangkapengembangan industri h{jau.

2. Sasaran program pengembangan industri hijau

Sasaran yang ingin dicapai dalam program pengembangan industrihijau adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Standar Industri Hiiau yang menjadi pedomanfagi perusahaan industri untuk menerapkan industri hijau;

2. prinsip penerapan industri hijau untukmeningkatkan jumlah industri yang memiliki SertifrkatIndustri Hijau;

Meningkatnya infrastruktur industri hijau dalam rangkaianpenyelenggaraan kegiatan sertifikasi;

Tersedianya fasilitas insentif liskal dan non fiskal terkaitindustri hijau;

5. MeningkatnYa. . .

3

4

SK No 132807 A


_L62_

5. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam(bahan baku, energi, dan air) danlingkungan kegiatan industri.

dampak

6. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industrihijau;

7. Meningkatnya promosi peningkatan daya saing industrimelalui penerapan industri hijau dan denganmempertimbangkan isu-isu internasional; dan

8. Harmonisasi kebijakan terkait pemanfaatan limbah sebagaibahan baku industri dan efisiensi energi.

3. Kegiatan prioritas dan rencana al<si pengembangan industri hijau

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi pengembanganindustri hijau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel7.2...

SK No 132806 A


- 163-

Tabel7.2 Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Hiljau

1. Pcttgc[bapgr! Etrldrs Indu.trl Hlr.u

1PenJrusunan StandarIndustri Hijau

Tersedianya StandarIndustri Hiiau

2 Pemberlakuan StandarIndustri Hijau Wajib

Ditetapkannya pemberl,akuanStandar Industri Hljau wajibuntuk komoditi tertentu

Standar Industri Hijau (RSIH)untuk sub sektor industri 4.0(Utamanya komoditi makananminuman, kimia, elektronika,tekstil, dan otomoti0

l5 l5 20 Kementerian Perindustrian

Jumlah Stsndar lndustri Hijauwajib I I I Kementeriar Perindustrian

2. FCl8rstrn hrir.trultur Indu.trt lltfu

1

Peningkatan danPendalamanKompet€nsi AuditorIndustri Hiiau

Terbentuknya kualilikasikomp€tensi auditor industrihijau

Membangun l@pasitaskompetensisumber da5ra manusia diindustri hliau

Jumlah kualilikesi kompetensiauditor industri hijau 2 3 3


2Peningkatan KapasitasSDM terkait IndustriH{iau

Oraru 50 Kementeria! Perindustrian50 50

3.Fasilitasi...

SK No 002875 C

PRESIDENF,EPUBLIK INOONESIA

-164-

rliqFrrlE]Tilr

3. Fs.lllt rt llrcntlf Fl.hl d.r lton FLL.l llduttrt H{tru

1

Kebijakan InsentifFiskal atau Non-FiskalDalam PenerapanIndu8tri Hijau

Tersusunnya konsep kebijakanskema ins€ntif Rekomendasi Kebijakan 2 2

30

20

2

Kementerian Perindustrian, KementerianKeuangan, Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/Bappenas,Kementeriar Koordinator BidangPerekonomian

2Bantuan SeftifikasiIndustri Hijau

Membantu industri dalampenerapan industri hijau Perusahaan 30

to

30Kementerian Perindustrian

3.Bantuan fasilitasi nonfrskal untuk penerapanindusEi hijau

Industri mendapatkanbimbingan teknis, bantuanaudit, sertifftasi standarinternasional, dan bantuen nonfiskal Lainnya terkait manajemenenergi, pemanfaatan energiterbarukan, manajemen air, danpenurunan gas rumah kaca

Perueahaal 20

Kementerian Perindustrian, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral,Kementeriar Lingkungan Hidup danKehutanan, Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Ralryat

.1. pcr.rntts+rn lEli.lGnal Suubcr Deyr ttrduttrl1 Pengembangan

Ekonomi SirkularSektor Industri

Tersusunnya strategi, rencalaaksi, dan implementasi ekonomisirkular sektor industri

Rekomendasi Kebijakan

I I 1

Kementerian Perindustrian, KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanar,Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, Kem€nterianPerencanaan PembangunanNasional/Bappenas, BRIN

2SK No 002874 C

PRESIDENREPIJ BLIK INOONESIA

-165-

EEiFEf,]

40/" So/" 60/o

Kementerian Perindustrian, KementerialLingkungan Hidup dan Kehutanal,Kementcrian Koordinator BidangPerekonomian

2 Pengendalian emisiGRK ke Sektor Industri

Tercapainya penurunan emisiGRK sektor industri

Persentase penurunan emisiGRK

3

Kebljakan Konservasidan Optimasi Energiserta PenggunaanEnergi BaruTerbarukan di SektorIndustri

Tercapainya efrsiensi energi dartpenggunaan energi terbarukandi sektor industri

Tercapainya efisiensi air sektorindustri di beberapa Bektorindustri terpilih

rt%Tingkat Efisiensi Energi darlbauran penggunaan EnergiBaru Terbarukan

13o/o t50/"

Kementerian Perindustrian, KemenGrianEnergi dan Sumber Daya Mineral, DewanEnergi Nasional

4.Kebijakan Manajemendan Elisiensi Air sektorindustri

Tingkat efisiensi atau tingkatdaur ulang air sektor industri 40/o

1

10

s%o 60/"

Kementerian Perinduetrial, KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan,I(ementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Ralq.at, Kementerian Energi danSumber DaJ.a Mineral

5Peningkatan KapasitasPengujian LingkunganSektor Industri

Peningkatan UpayaPengelolaan LimbahSektor Industri

Meningkatnya kompetensi BalaiIndustri dalam mengendalikandampak lingkungan sektorinduetri

Jumlah Balai Industri 2 2 Kementerian Perindustrian

6 Meningkatnya pengelolaanlimbah sektor industri Perusahaan 15 Kementerian Perindustrian, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BRIN15

SK No 002873 C

5. Promosi

PRESIDENREFUBLIK INOONESIA

-166-

TEEIEIEI

3. Protro.l Ecrbtlrtrn dtyr 'rlnt

bd!.trl ,lchlul pGrcnp.! tadurtrl hlrru

1Penghargaan IndustriH!jau

Industri mendapatkan sosialiaasidan penghargaan industri hijau

Terinformasikannya prinsippenerapan industri hijau sektorindustri (informasi terkaitKebijakan, Standar IndustriHijau, Sertifikasi danKelembagaan Industri Hiiau)

Perusahaan 100 100

5 5

100 Kementerial Perindustrian, KementerianLingkungaa Hidup dan Kehutanan, BRIN

o Diseminasi penerapanIndustri Hliau

JurDIah daerah yaagterinformasi prinsip penerapanIndustri Hiiau

5

Kementerian Perindustrian, PemerintahDaerah

C. Program

SK No 002872 C

C

PRESIOENREPUBLIK INDONES

-t67-

Program Pengembangan Industri Strategis


Industri Strategis merupakan Industri prioritas yang memenuhikebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakJrat atau menguasaihajat hidup orang banyak, meningkatkan atautambah sumber daya alam strategis, atau

menghasilkan nilai

dengan pertahanan serta keamanan negara.Meskipun disadari pentingnya keberadaan Industri Strategisdalam pembangunan Industri nasional, namun dalamkenyataannya Industri Strategis belum berperan secara berarti.Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yangrelatif besar, risiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yangrelatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi, Oleh karenaitu, pengembangan Industri Strategis tidak dapat sepenuhnyamengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut diatas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaanPemerintah untuk mempercepatPenguasaan Pemerintah dalam

kaitan

Industri Strategis.Industri Strategis

dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan,pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga,serta pengawasan.

2. Sasaran Program Pengembangan Industri Strategis

Sasaran pengembangan Industri Strategis adalah sebagai berikut:1) Ditetapkannya rekomendasi atau usulan atas kepemilikan

Industri Strategis;

2) Tersusunnya rekomendasi jenis Industri Strategis sebagaimasukan untuk penyusunan rancangan Peraturan Presidenyang diamanatkan;

3) Tersusunnya rekomendasi fasilitas fiskal dan non-fiskal yangdiberikan kepada Industri Strategis yang melakukanpendalaman struktur, penelitian danteknologi, pengujian dan sertifikasi, serta restrukturisasimesin dan peralatan antara lain dalam bentuk kemudahanpelayanan perizinan, kemudahan akses lahan/lokasi, sertapemberian bantuan teknis;

4) Tersusunnya rekomendasi penetapan.Industri Strategissebagai obyek vital nasional.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Industri Strategis

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi PengembanganIndustri Strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.3...

SK No 132760A

PFIESIDENREPUBLIK INDONESIA

-168-

Tabel 7.3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi program Pengembangan Industri Strategis

D. Program

T.rrrt/t7

I Pen€tapar r€komendasi atau u8ulan ataskepemilikan industri strategis

Ditetapkannya rekomendasi atau usulan ataskepe milikan industri strategis

Rekomendasi 1 1 tKementerian Perindustrian

2 Penyusunan rekomendasi jenis industri strategis Tersusunnya rekomendasi jenis industri strategig Rekomendasi I 1 1 Kementerian Perindustrian

3 Penyusunan rekomendasi fasilitas fiskal dan non-frskal yang diberikan kepada industri stEtegisyang melakukan pendalarnan struktur, penelitiandan pengembangan teknologi, pengujian darrsertilikasi, serta restrukturisasi mesin danperalatan

Tersusunnya rekomendasi fasititas fiskal dannon-fiskal yang diberikan kepada industristrategis yang melakukan pendalaman struktur,penelitian dan pengembangan teknologi,pengujian dan scrtifikasi, serta restrukturisasimesin dan peralatan

Rekomendasi I I I Kementerian Perindustrian

4 Penyusunan rekomendasi penetapan industristrategis sebagai o\rek vital nasional

Tersusunnya rekomendasi penetapan industristrategis sebagai obyek vital nasional

Rekomendasi 1 I IKementerian Perindustrian

SK No 002871 C

PRESIDENBLIK INDONESIA

-169-

D. Program Penggunaan Produk DalamNegeri (P3DN)


Indonesia tengah menghadapi tantangan berupa menurunnyatingkat serta kontribusi PDB sektor industrimanufaktur dalam kurun wakh"r lO tahun terakhir. Kondisisemacam ini memberikan sinyal negatif mengenai kemampuannegara dalam nilai tambah dalam rangka mencaparvisinya. sebagai negara industri tangguh pada tahun 2035sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 14 Tahun 2O15 tentangRencana Induk Pembangunan tndustri Nasional dan untukmendukung capaian tersebut terdapat pula regulasi keberpihakanterhadap penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diaturdalam PP 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri danKeppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional p3DN yangmempunyEu tugas antara lain melakukan koordinasi dan evaluasiterhadap pelaksanaan tugas tim PBDN pada lembaga negara,kementerian, lembaga pemerintah non kementerian lembaga

lainnya, satuan kerja perangkat daerah, badan usahamilik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badanusaha milik daerah, dan badan usaha swasta.

Tingkat pertumbuhan serta nilai tambah industri yang tinggisangat diperlukan, terlebih pada saat Indonesia dihadapkan padabonus demograli sampai dengan tahun 2030. Kegagalan dalammerespon bonus demografi tersebut berpotensIndonesia masuk ke dalam jebakan negaramenengah (middle tn@ne trap| Oleh karena itu, dibutuhkanserangkaian upaya untuk mengubah tmjectory penurun€rnsebagaimana dimaksud melalui pemusatan sumber daya padaprogram-pr,ogram industrialisasi yang bersifat prioritas.

Dua hal yang kerap disebut-sebut sebagai bagian dari masalahpenurunErn tersebut adalah rendahnya kapabilitas produksi untukmelakukan ekspor serta tingginya arus produk impor di dalamnegeri. Dalam konteks ini, Program peningkatan penggunaanProduk Dalam Negeri (P3DN) memiliki peran pentin[-aaUmpenanganan dua masalah tersebut, yakni mendorong produksiindustri dalam negeri sekaligus meredam tingginya penetrasiproduk- produk impor.

Fungsi dari Program P3DN adalah sertamem utilisasi industri nasional melalui penyediaanjaminan maupun penjagaan terhadap pasar produk tertentu yangtelah diproduksi di datam negeri. Hal tersebut diharapkan mampu

nasional untuk meningkatkan

SK No 132815 A

memberikan ruang bagi industri

kapasitas


_170_

kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkansehingga pada akhirnya rampu bersaing secara mandiri di pasarinternasional. Dalam aspek mengurangi ketergantungan pasardomestik terhadap produk impor, program P3DN juga menjadiproteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar.Dalam praktiknya, program P3DN dilaksanakan menggunakan duapendekatan yakni dengan terlaksananya berbagai kampanye

penggunaan produk dalam negeri dan melaluioptimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari duapendekatan tersebut, porsi alokasi sumber daya lebihdititikberatkan pada strategi kedua mengingat adanya potensi nilaibelanja barang dan modal Pemerintah yang cukup besar, aspekefektivitas dalam implementasinya, kemampuan Pemerintah untukmelakukan kontrol, serta cakupan jenis produk dan rentang waktupelaksanaan. Secara teknis, strategi kedua tersebut dilaksanakanmelalui penetapan serta pembaharuan berbagai regulasi yangterkait.

2. Sasaran Program P3DNSasaran yang ingin dicapai dalam Program P3DN adalah sebagaiberikut:a. Meningkatnya penggunaan barang/jasa produksi dalam

negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melaluipeningkatan jumlah jenis produk yang terdapat dalam sisteminformasi P3DN, terwujudnya regulasi yang harmonis terkaitpengadaan barang/jasa dan peningkatan pengguna€rn produkdalam negeri, terlaksananya pengawasan dan pengendaliandalam pengadaan barang/jasa, serta tersedianya laporanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasasecara nasional;

b. Meningkatnya cakupan penyediaan barang/jasa produksidalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yangditandai dengan meningkatnya jumlah produk tersertifikasiTKDN >25% yang masih berlaku dan meningkatnya jumlahperusahaan industri yang memahami tata cara perhitunganTKDN;

c, Tersedianya pengelolaan kelembqgaan PSDN yang berfungsisecara efektif dalam hal koordinasi antar instansi,penyelesaian sengketa, serta penyediaan informasi terkaitProgram P3DN yang ditandai dengan berfungsinya sekretariattim nasional P3DN sesuai dengan yang dikehendaki;

SK No l328l4A

d. Peningkatan . . .


_r77_

Peningkatan capaian TKDN pada pengadaan barang/jasapemerintah di KILIDIUBUMN/BUMD dan peningkatanperan serta masyarakat untuk mengutamakan penggunaanproduksi dalam negeri melalui berbagai kampanyepeningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta

pengguncran produk dalam negeri di sektorpemerintah dan K/L/D ll /BUMN/BUMD.

3, Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan P3DN

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi PeningkatanPenggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) disajikan dalam tabelberikut.

d

Tabel7.4 .. .

SK No 132813 A

PRESIDENREPIJ BLIK INDONESIA

-t72-

Tabel 7.4. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Program P3DN

Fitur (iumlah) I I I Kementerian Perindustrian, I€mbaga KebljakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 I I Kementerian Perindustrian, Kementerian KoordinatorBidang Kemaritiman dan Inv€stasi, Kementerian Hukumdan [IAM, Sekretariat Kabinet, lmbaga KebtakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 I I Kementerian Perindustrian, Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian, Kementerian I(oordinator BidangKemaritiman dan Investasi, kmbaga KebijakanPcngadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepolisian NegaraRI

1 Peningkatan penggunaanbarang/jasa produksidalam negeri dalampengadaan barang/jaeapemerintah

Berkembangnya litur serta jenisinformasi daLam sistem daringpengadaan Barang/Jasa

Diperolehnya regulasi yangharmonb terkait pengadaanbarang/jasa dan peningkatanpenggunaan produk dalam negeri

Rekomendasi0umlah)

Terlaksananya pengawasan danpengendalian dalam pengadaanbarang/jasa produk dalam negeri

Rekomendasi0umlah)

Tersedianya laporan monitoring danevaluasi peLaksanaan prengadaanbarang/jasa secara nasional

Iaporanmonitoring dan

evaluasi (iumlah)

I I 1 Kementerian Perindustrian, kmbaga Kebiia&anPengadaan Barang/Jasa Pernerintah, Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan

2 Peningkatan cakupanpenyediaan barang/jasaproduksi dalam negeri

Meningkatnya jumlah produktersertifikasi TKDN : 25% yarrgmasih berlaku

ProduktersertifikasiTKDN > 25 0/6

0umlah)

7.130 7.640 8.400 Kementeria-n Perindustrian

SK No 002870 C

dalern


-173-

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

150 150MeninglGtnya jumlah perusahaanindustri yang memaharni tata caraperhitungan TKDN

Perusahaan0umlah)

Persen

Layanan0umlah)

150 Kementerisn Perindustrian, Kemerrterian KoordinatorBidang Kemaritiman dan Investasi, KementerianKoordinator Bidang Perckonomian, I€mbaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Meningkatnya percentase lrilaicapa.ian penggunaan produk dalamnegeri dalam pengadaan barang danjasa pcmerintah

Berfung8inya sek€tariat timnasional PtIDN secara efektif

49,47 50,95 52,44

IGmenteriafl Perindustrian, I(ementerian KoordinatorBidang Perekonomian, Kementerian Koordinator BidangKemaritiman dan Investasi, L€mbaga KebiiakanPengadaan Bamng/Jasa Pemerintah, BadanPengawasan Keuangan dan Pembanguna.n

3Pengelolaan lGlembagaanP3DN yang berfungsi seceraefektif

Peningkatan capaian ?KDNpada pengadaanbarang/jasa pernerintah diKlLlDltlBuMN IBUMDdan masyarakat untukmenSutamakanpenggunaan produksidaliam negeri

I I

4

1

4

Kementerian Perindustrian, Kementerian IfuordinatorBidang Kemaritiman dan Invests,si

4

Terlakcananya bcrbagai l5srnpanygpeningkata! penggunaan produkdalam negeri

Kegiat€rKampan5.eIumlah)

Meningkatnya penggunaan produkdalam negeri di sektor pcmerintahdan KILIDIUBUMN/BUMD

TKDN reratatertimbang

(perscn)

3 Kementerian PerinduBtrian, Kementerian Perdagangan

44,69 49,67 50Icmenterian Perindustrian, Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan

SK No 054390 C

E. Program . . .


-L74-

E. Program Pengembangan Kerjasama Intemasional Bidang Industri


Era globalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang dalampembangunan ekonomi di tengah perekonomian dunia yangbergerak secara dinamis. Perkembangan ekonomi global dapatberdampak pada industri nasional, baik secara positif maupunnegatif. Untuk itu pemerintah perlu secara aktif mengantisipasiperkembangan tersebut agar mampu menangkap peluang bagi

industri nasional. Potensi pengembangan perludiwadahi oleh payung hukum dalam bentuk perjanjian, baikbilateral, regional maupun internasional. Perkembangan yang

negatif juga perlu diantisipasi untukindustri nasional serta menciptakan iklim usaha dalam rangkamengembangkan ketahanan industri di dalam negeri.

Sampai saat ini Indonesia telah menyetujui setidaknya 11 (sebelas)perjanjian kerjasama ekonomi dalam bentuk Free Trade Agreemrent(FtAl, Prefercntial Tariff Agreem.ent (PTA)' maupunEanomic Partnership Agreement (CEPA). Dari kesebelas perjanjiantersebut, empat di antaranya sedang dalam proses reviu dan tigadi antaranya merupakan kesepakatan baru yaitu: Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Chile CEPA, dan Indonesia-EFTA CEPA.Adapun perjanjian kerjasama ekonomi yang saat ini masih dalamproses negosiasi sebanyak 8 (delapan) kerjasama, serta 12 (duabelas) kerjasama ke depan sedang dalam proses inisiasi.

Kecenderungan globalisasi yang didukung adanya kerjasamaekonomi dan perdagangan bebas (FTA) turut mendorongtumbuhnya kolaborasi antara perusahaan industri sehinggamembentuk jaringan rantai pasok globsJ (globai ualue clwin) yangmemungkinkan terciptanya nilai tambah yang tinggi nalnundengan biaya yang rendah sebagai konsep baru Industri 4.O.

Pemerintah dapat memfasilitasi akses kolaborasi pada jaringanrantai pasok gtobal bagi industri nasional yang telah memilikikemampuan, serta melakukan pembinaan lebih luas untukmeningkatkan kolaborasi intemasional tersebut. Aspekstandardisasi yang berlaku global menjadi landasan penting dalamkolaborasi intemasional.

World Ttade Organizatian (WTO) tahun 2Ol7 meflcata,t kontribusiIndonesia dalam rantai nilai global {global ualue chainl masihtergolong rendah, dimana indeks kontribusi Indonesia sebesar 43,5di bawah rata-rata kontribusi agregat negara berkembang sebesar48,5. Namun demikian, telah terjadi kenaikan dibandingkontribusinya pada globol ualue chain di tahun 2015 yang hanya

sebesar . . .

SK No l328l2A

PRESTDENREPUBLIK INDONESIA

-175-

sebesar 37,1 di mana rata-rata kontribusi agregat negaraberkembang pada saat itu sebesar 41,4.

Globalisasi ekonomi secara umum juga mendorong peningkatanarus investasi antar negara agar kian lancar. Selain itu, integrasiekonomi ini turut membawa perubahan teknologi yang semakinmasif. Perkembangan teknologi di suatu negara dapat terjadikarena inovasi yang berlangsung di dalam negara tersebut, ataukarena adanya alih teknologi dari negara lain. Umumnya, hal inidipengaruhi oleh adanya investasi yang dilakukan dari negaramaju ke negara berkembang. Karena modal untuk penciptaanteknologi sendiri sangat tinggi, maka bagi negara berkembang,investasi asing dianggap memerankan peranan penting dalamrangka transfer teknologi.

Investasi khususnya pada sektor Industri Pengolahan baikPenanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun PenanamanModal Asing (PMA) cenderung menurun dari tahun ke tahun.Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2O19 terealisasisebesar Rp72,67 triliun turun dibanding tahun 2018 sebesarRp83,64 triliun. Demikian halnya terjadi penurunan padaPenanaman Modal Asing pada tahun 2019 terealisasi sebesarUSD9,55 miliar, turun dibanding tahun 2018 sebesar USD1O,34miliar. Nilai realisasi investasi ini masih jauh di bawah target yangditetapkan dalam RIPIN, dimana tahun 2020 investasi baik PMDNmaupun PMA ditargetkan total terealisasi sebesar Rp616 triliun.Ditinjau dari posisi Indonesia terhadap dunia saat ini dapat dilihatdari berbagai indikator, di antaranya yang paling umum dipakaiyaitu Global hrdex dan fuse of Doing Businr-ss,Hasil penilaian World Eanomic Forum (WEF) terh,adap GlobalCompetitiuencss Index 4.O tahun 2019 dari 141 negara, Indonesiamenempati peringkat 50. Peringkat tersebut turun dari tahunsebelumnya dimana Indonesia berada pada posisi 45. Indonesiamasih harus bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnyayang beberapa telah berada di peringkat atas, seperti: Singapura(peringkat l), Malaysia (peringkat 271 darr juga Thailand (peringkat4O). Melihat peringkat ini, sehingga otomatis di Asia Tenggara,Indonesia berada di peringkat empat dari 1O negara anggotaASEAN.

Adapun indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business(EODB) tahun 202O menurut penilaian Bank Dunia, Indonesiaberada pada peringkat 73 dari 190 negara, posisi tersebut tidakberubah dari posisi tahun sebelumnya, tahun 2019. Di antaranegara ASEAN, posisi Indonesia ini berada di belakang lima negaraAsia Tenggara lainnya, berturut-tumt dari peringkat teratas yaitu:

SK No l328ll A

Singapura


-176-

Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Vietnam. Bank Duniamenilai Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi disejumlah kategori indikator kemudahan berusaha. Meski begitubeberapa indikator dinilai belum optimal untuk mempermudahmenjalankan usaha.

2. Sasaran Program Pengembangan Kedasama Intemasional BidangIndustri

Sasaran yang ingin dicapai dalam ProgramKerjasama Internasional Bidang Industri adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya diversilikasi ekspor produk industri

Implementasi berbagai perjanjian ekonomi yang dilandasikepentingan industri sudah semestinya mampumeningkatkan jenis produk yang diekspor ke negara mitra.Diharapkan selama periode 2O2O - 2024 akart meningkatlandiversifikasi jumlah produk industri yang diekspor tiap tahunsebesar 57o.

b. Keterlibatan industri dalam jaringan produksi global

c.

Kemampuan industri dalam negeri dalam menembus jaringanproduksi global akan berdampak besar pada keberlangsunganekspor produk bernilai tambah tinggi, Dalam kurun waktulima tahun periode 2O2O - 2024, ditargetkan sebanyak 1O

(sepuluh) perusahaan nasional dapat menjadi bagian darijaringan produksi global baru.

Investasi perusahaan multinasional

Realisasi perusahaan multinasional untuk menanamkanmodalnya di Indonesia akan menunjukkan kepercayaan duniaintemasional terhadap iklim usaha di Indonesia, selain itujuga berkontribusi pada peningkatan nilai tambah,penyerapan tenaga kerja, terjadinya transfer danimplementasi teknologi industri 4.0, serta keterlibatanpemasok lokal dalam jaringan rantai pasoknya. Pada periode2O2O -2024 ditargetkan sebanyak 20 (dua puluh) perusahaanmultinasional merealisasikan investasinya di Indonesia.

d. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya industri dari luarnegeri

Sebagai. . .

SK No 132939A


-L77-

Sebagai negara yang sedang dalam proses industrialisasi,banyak sumber-sumber daya industri yang masih dibutuhkandari luar negeri. Melalui kerjasama internasional, diharapkansumber-sumber daya baik bahan baku, teknologi,peralatan/mesin, dan tenaga ahli yang diperlukan bagi prosesmanufaktur dapat diperoleh dengan dengan lebih mudah,Selama periode 2O2O - 2024 ditargetlan 1O (sepuluh) sumberdaya yang diperlukan oleh industri dari luar negeri dapatterpenuhi dan dimanfaatkan oleh pelaku industri.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan KerjasamaInternasional Bidang IndustriRincian kegiatan prioritas dan rencana aksi PengembanganKerjasama Internasional Bidang Industri dapat dilihat pada tabelberikut.

Tabel 7.5..,

SK No 132938 A


-17a-

Tabel 7.5. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Program Kerjasama Internasional Bidang Industri

I Meningkatnyadiversifikasi eksporproduk industri

Riset potensi/ petapersaingan di pasar globaldan inisiasi FTA/PIA

Rekomendasi 1 I I Kementerian Perindustrian, KementerianPerdagangan

Penjmsunan posisi runding FTA 12

2

4

12

2

t2 Kementerian Perindustrian, KementerianPerdagangan

Penanganan HambatanEkspor

|IIIM 2 Kementerian Perinduatrian, KementcrianPerdagangan

2 InvestasiperuEahaanmultinasional

Promosi dan pendampinganInvestaai

Komitmen Investaai 5 5 Kementerian Perindustrian, KementerianInveetasi/BKPM

3 Keterlibatanindustri dalamJaringan ProduksiGlobal

Fasilitasi peningkatankemampuan ekspor

Perusahaan loo

2

100 100 Kementerian Perindustrian

Fasilitasi Ekspansi Induatridi Luar Ne8eri

Perrsahaan 2 2 Kementerian Perindustrial, IGmenterianInvestasi/BKPM

SK No 054391 C

4. Kesepakatan


-t79-

ETTET,:I

Fasilitasi dan penjajakankerjasama SDI dengannegara mitra

SDI 4 5 6 Kementerian Perindustrian, I(ementerianSekretariat Negara, IGmenterian PerencanaanPembsngunan Nasional/ Bappenas

4 Kesepa-katanKerjasama SDI

F. Program

SK l.Jo Ci4393 C

F


-180-

Program Pemberdayaan Industri Halal1. Isu Strategis dan Uraian Program

Ekonomi syariah dan industri halal berkembang sangat pesatdalam dasawarsa terakhir ini baik skala nasional maupun global.Sebogai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesiaperlu bertransformasi menjadi pemain utama industri halal secaraglobal. Dafam hal ini pemerintah telah menetapkan MasterplanEkonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2OL9-2O24'dartRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2O2O-2O24 di mana peningkatan industri halal dilaksanakansebagai bagran dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariahyang mencakup: (1) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan; (2)pengembangan industri halal; (3) pembentukan suatu badanpengembangan ekonomi syariah (komite nasional ekonomi dankeuangan syariah); (4) pelaksaaaan rencana induk ekonomi dankeuangan syariah; dan (5) penerap:rn kebijakan perlindungankonsumen dan tertib niaga.

Selanjutnya, pemerintah membentuk Komite Nasional Ekonomidan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Peraturan presiden Nomor28 Tahun 2O2O tentang Komite NSyariah, dengan tugas utamamemperluas, dan memajukan

asional EkonomiKNEKS adalah

dan Keuanganmemp€rcepat,ekonomi dan

keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonominasional Ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah sesuaiPerpre s tersebut meliputi: a. pengembangan industri produk halal;b. pengembangan industri keuangan syariah; c. pengembangandana sosial syariah; dan d. pengembangan dan perluasan kegiatanusaha Syariah,

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021tentang Bidang Jaminan Produk Halal,

bahwa Kementerian Perindustrian berperan dalampengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait denganbahan baku, bahan olahan , bahan tambahan, dan bahan penolongyang digunakan untuk produk halal.

P"9qf umum terdapat enam bidang dalam fokus pengembanganhalal yaitu Makanan Halal, Keuangan Syariah, Wisata Halal,Busana Muslim, Media dan Rekreasi Halal, serta Kosmetik danFarmasi Halal, Walaupun secara umum, Indonesia menempati limabesar dalam Global /re,lamic Ea namg Index 2O19-2020, akan tetapiIndonesia masih tertinggal di bidang makanan hatal, kosmetikhalal, dan farmasi atau obat-obatan halal.

SK No 132804 A

Indonesia

PRESIDENREPTJBLIK INDONESIA

-181-

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, yakni 87,2o/o dari 268 juta penduduk Indonesia, yangmerupakan 13olo dari seluruh populasi muslim di dunia sehinggakebutuhan produk halal Indonesia sangat besar. Pangsa pasarmakanan halal Indonesia tahun 2O 17 mencapai USD 170 Miliar danpangsa pasar makanan halal dunia tahun 2018 mencapai USD1,37Triliun ISGIE Report 2O19/202q, namun Indonesia belum dapatberbicara banyak dalam hal ekspor makanan halal ini.

Tantangan pemberdayaan industri halal yang harus segeradiselesaikan dari sisi produksi adalah pemanfaatan potensi SDAbelum optimal, proses produksi belum efisien, daya saing industrihalal nasional belum kompetitif, dan literasi produsen masihrendah terhadap jaminan produk halal. Dari sisi konsumsi,tantangan yang dihadapi adalah tingkat literasi masyarakat rendahterhadap produk non-halal dan turunannya. Dari sisi ekosistemindustri halal, beberapa hal yang harus segera diselesaikan yaituregulasi halal belum lengkap, infrastruktur halal belum memadaisecara kualitas dan kuantitas dari tiap rantai nilai, serta riset halalmasih tertinggal dalam hal substitusi bahan baku non-halal danmate rial impor.

Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan industri halaldilakukan melalui pen5rusunan kebilakan industri halal,penguatan infrastruktur industri halal, penerapan Sistem JaminanProduk Halal (JPH) atau sistem manajemen halal, pemberianinsentif frskal dan non-fiskal industri halal, kerja samainternasional dalam rangka akses bahan baku halal, perluasanakses pasar, termasuk pengakuan sertilikasi halal nasional melaluiMutual Reagnition Agreement (MRA) dengan negara lain, literasi,edukasi, kampanye, sosialisasi, serta promosi peningkatan

industri hdal melaluipenghargaan dan festival industri halal nasional. Program kerjapemberdayaan industri halal secara rinci untuk peiode 2022-2024sebagai berikut:

a. Pemberdayaan industri halal meliputi pen5rusunan kebljakan,percepatan, pembinaan dan fasilitasi industri halal.

b. Penguatan infrastruktur industri halal, meliputi:1) Pengembangan Irmbaga Pemeiiksa Halal (LPH);

2l Peningkatan kompetensi auditor halal dan tim teknis;

3) Peningkatan kompetensi penyelia halal;

4) Peningkatan...

SK No 132803 A

c.

d

e

1)


-LA2-

4l Peningkatan laboratorium uji halal.

Fasilitasi insentif fiskal dan non frskal industri halal, meliputi:

1) Pemberian fasilitas konsultasi, pendidikan, dan pelatihandalam penerapan industri halal;

2l Pemberian bantuan teknis dalam sertifikasi produk halal;

3) Pemberian fasilitas pendampingan Proses Produk Halal(PPH) untuk IKM;

4l Pemberian fasilitas pengembangan proses dan produkhalal;

5) Pemberian fasilitas pembiayaan dalam rangka substitusiimpor dan peningkatan ekspor produk halal;

6) Pemberian fasilitas kawasan industri halal.

Peningkatan rantai nilai, rantai pasok halal, dan poros halal(halal labl meliputi:

panduan/peta jalan/peraturan Grkaitpengembangan industri halal dan kawasan industrihalal;

2l Penyusunan sistem informasi industri halal yangterintegrasi;

3) Penyusunan Sistem Manajemen Halal (Halal AssuranceSysfem) di sektor industri;

4l Peningkatan implementasi Sistem Manajemen HalallHalal Assurane Sgsteml di sektor industri;

5) Peningkatan ekspor produk halal sektor industri;

6) substitusi impor bahan baku, bahanolahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yangdigunakan untuk menghasilkan produk halal;

7l Peningkatan akses pembiayaan (berbasis syariah).

Promosi, sosialisasi, edukasi, dan diseminasi Jaminan ProdukHalal, meliputi:

sosialisasi, diseminasi, promosi dantan produk halal dalam bentuk kegiatan

penghargaan / fesnval I campaign industri halal;

SK No 132802A

1)

2) Penyelarasan . . .


-183-

2l Penyelarasan kebijakan nasional terkait industri halaldengan melibatkan lintas Kementerian/ Lembaga dandaerah;

3) Penyusunan strategi dalam penerapan kesepakataninternasional di bidang industri halal;

4l Penyusunan strategi dan kerja sama saling pengakuan(Mttual Reagnition Agreem.ent (MRA)) sertifikasi halalantar negara;

5) Peningkatan kerja sama antar negara dalam rangkapengembangan industri halal.

2. Sasaran program pemberdayaan industri halal

Sasaran yang ingin dicapai dalam program pemberdayaan induskihalal adalah sebagai berikut:

a, jaminan produk halal untukmeningkatkan jumlah industri yang memiliki SertilikatProduk Halal;

b. Meningkatnya infrastruktur industri halal dalam rangkaianpenyelenggaraan kegiatan sertifikasi;

c. Tersedianya fasilitas insentif fiska1 dan non fiskal terkaitindustri halal;

d. Meningkatnya rantai nilai dan rantai pasok produk halalnasional dalam(halal lubl;

Indonesia sebagai poros halal

e. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di bidangindustri halal;

f. Meningkatnya promosi, sosialisasi, edukasi dan diseminasiJaminan Produk Halal.

3. Kegiatan prioritas dan rencana aksi pengembangan industri halal

Rincian kegiatan prioritas dan rencaaa aksiindustri halal dapat dilihat pada tabel berikut.

SK No 132824A

Tabel7.6 . . .


- 184-

Tabel7 .6 Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pemberdayaan Industri Halal

irfiI.rJIrF,I-'TG

1. Kcbt .tea FaEbctdryua ladurtrl HehlI Kebijakan teknis terkait

pcmberdayaan industri halalTersedianya identifikasi dankebijalan teknis pemberdayaanindustri halal (kebllakan bahanbaku/penolong/olahan, halal uafu echain, insentif fiskal dan nonliskal,kawasan industri)

Rekomendasi kebijakanpemberdayaan industri halal

Peta jalan pengembanganindustri halal dan kawasanindustri halal

Tersedianya pedoman dan arahdalam menyuaun perencanaanbagi seluruh pemangkukepentingan yang terlibat

Rekomendasi kebfiakan

o 2 3 Kemcnterian Perindustrian

2 I 1 Kementerian Perindustrian,

2. PGttgErtE Inlb.rtnrltur hdr3trl H.IdI Pelatihan dan uji kompetensi

penyelia halalTerbentuknya kualif ikasikompetensi penyelia halal

Jumlah penyelia halal 200 500 looo

Terbentuknya kualilikasikompetensi auditor haLal

Jumlah auditor halal 100 100 100

Terbcntuknya LPH Jumlah LPH 3 3 4

Jumlah Laboratorium UjiHalal

Terbentuknya Laboratorium UjiHalal

3 3 4

Kementerian Perindustrian, BPJPH

2. Pelatihan dan qji kompetensiauditor halal


3 Pembentukan IrmbagaPemeriksa Halal (LPH)


4 Pembentukan LaboratoriumUji Halal

Kementerian Perindustrian, KementerianKeuangan, Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/ Bappenaa

SK No 002882 C

3. Fasilitasi


-185_

t[-i11Bi!,r, rtf,Jl;l+lTrn

3. FrrlItt .t lrl.ctltlf ALlrl drr IIor trLl.I ladErtsl ErLl1 Pemberian pendidikan dan

peLatihan s€rta konsultansidalam penerap,an industrihalal

Meningkatkan pengetahuan dankompetensi SDM industri dalampenerapan sertilikasi halal

Perusahaan l.OOO 2.OOO 2.000 Kementerian Perindustrian, BPJPH

2 Pemberian bantuan teknissertifikasi produk halal

Meningkatka! jumlah sertifikasihalal di p€rusahaan industrikhususnya IKM

Perusahaan l.OOO 2.OOO 2.000

2.OOO


3 Pendampingan Proses ProdukHalal (PPH) untuk IKM

Meningkat*an jurnlah IKM yangsiap untuk melaksanakarsertifikasi halal

Peruaahaan I.000

Meningkatkan produktivitas/elisiensi proses produksi diindustri/ IKM yang sudahtersertilikasi hatral

Perusahaan 4

Terfasilitasinya akses trrmbiayaan,penjaminan dan asuransi untukpeningkatan ekBpor produk halalmaupun eubetitusi impor bahanbaku halal

Perusahaar 6

2.OOO Kementerian Perindustrian, Ormas,Perguruan Tinggi, Badan Usaha

4 Pengembangan proses danmanufaktur produk halal

6 8 Kementerian Perindustrian

5. Pembiayaan dalam rangkasubstitusi impor danpeningkatan ekspor produkh"tal

8 10 Kementerian Perindustrian, KcmenterianKeuangan

SK No 002881 C

6. Fasilitasi...

PRES IDENREPUBLIK INOONESIA

_ 186_

Perusahaan KawasanIndustri

1 1 I Kementerian Perindustrien6 Fasilitasi kawasan industrihalal

Meningkatkan jumlah kawasanindustri halal dalam rangkameningkatkan produk halal

4. PcdrElrtrn r.!td nllel, r.nt l p..ol h.Ll dr! poEo3 hrlal (hafd hubl

1 Pembangunan sisteminformasi industri halal yangterintegrasi

Meningkatkan fungsi sisteminformasi PPIH eebagai saranaplntform peng}]]ub]ung (hzb) artarakemampuan industri halalindonesia (supplgr) dan kebutuhanproduk halal DN/LN lderan$yang terintegrasi

Keaiatan

1 I 1 Kementerian Perindustrian

Kementerian Perinduskian, BadanStandardisasi Nasional, BPJPH

20 Kementerian Perindustrian, BPJPH

2 PenJrusunan SistemManajemen Halal/HalalAssumnce Sgslrm di sektorindustri

Meningkatkan jaminan produkhalal secara menyeluruh (bahan,proscs produksi, dan kemasan)

Standar Manajemen Halal 1

103 Implementssi SistemManajemen Halal/HalalAssumnc€ Syst€m di sektorindustri

Meningkatkar jaminan produkhalal secara menyeluruh (bahan,proses produksi, dan kemasan)

Perusahaan 5

4 Peningkatan ekspor produkhalal sektor industri

Meningkatnya perusahaan yangmelakukan ekspor produk halal

Perusahaan 5 8 Kementerian Perindustrian, KementerianPerdagangan

5. Peningkatan . . .

SK No 002880 C


-ta7-

'],Jumlah HS 4 6 8

Unit Sumber Pembiayaan 2 3 4

5 Peningkatan substitusi imporbahar baku, bahan olahan,bahan tambahan, dan bahanpenolong yang digunakaruntuk menghasilkaa produkhalal

Meningkatnya jumlah barang(dalarn kode HS) substitusi imporuntuk menghasilkan produk halal

Kementerian Perindustrian, KementerianPerdagangan

6. PeningkataJr aksespembiaya,ar (berbasis syariah)

Meningkatnya jenis sumberpembiaya^an syariah bagi industrihalal

Kementeriar! Perindustrian, Bank Indonesia,Otoritas Jasa Keuangan, KNKES

5. Prororl, .oahll...l, cdulerl den dlrcEhr.l Janltt.n prodrl II hl1

2

Sosialisasi, diseminasi,promosi dan pemasyarakatanproduk halal dalam bentukkegiratanpenghargaan/ festival/kampanye Industri Halal

Meningkatnya aurcreness,kepedulian, dan kesadaranmasyara*at

Kegiatan 2

Kegiatan a

2

o

2 Kementerian Perindustrian, BPJPIT

Kementerian Perindustrian, KementeriarPertanian, Kementerian Kelautan danPerikanan, Pemerintah Daerah, BPJPH

Penyelarasan kebijakanna8ional terkait industri halaldengan m€libatkan lintasKementerian / L€mbaga dandaerah

Menin gkatkan harmonisasikebijakan pengembangan industrihalal dengan K/L t€rkait danPemerintah daerah

2

3 Penyusunan strategi dalampenerapan kesepakatan

Tersusunnya rumusan strategikebiia.kan penerapan kesepakatan

Dokumen 3 3 3 Kementerian Perindustrian, KementerianPerdagangan, Kementerian Agama

SK No 002879 C

intemasional . . .

PRES IDENPUBLIK INOONESIA

-188-

intemasional di bidangindustri halal

internasional di bidang industrihalal

4 Penl.usunan strategi kerjasama salingpengakuan/ Mr,tual Re@gnitbnAgreentent (MRAI sertilikaeihalal antar negara

Peningkatan kesepakatan kerjasama saling pengakuan/ Mufr.talReagnition Agreem€n, (MRA)sertifrkasi halal antar negara

Jumlah kesepakatan

Peningkatan perjanjian kerja samadengan negara-negara dalampengembangan industri halal,termasuk promosi pmduk halalindonesia dan itput datakebutuhan pasar tiap negara

Perjanjian kerja sama

2 3 4 Kementerian Perindustrian, KementerianAgama

5. Peningkatan kerja sama altarnegara dalam rangkapengembangan industri halal

5 10 10 Kementerian Perindustriar, KementerianLuar Negeri, Kedutaan Elesar Negara Muslimdi Indonesia

G. Program

SK No 002866 C

FRESIDENREPUBLIK INDONES]A

- 189-

G. Program Pengembangan Jasa Industri1. Isu Strategis dan Uraian Program

Saat asa industri sering kali melekat padaproduk/barang industri, padahal sangat antarajasa industri dan produk industri berada pada lingkup Yangberbeda. Pada rantai nilai industri, jasa industri berperan sebagaiperekat antar aktivitas/ proses produksi. Perusahaan industridapat menjadi pemasok sekaligus sebagai pengguna dari JASaindustri dari industri lainnYa. Sementara ini, aktivitaspembinaan jasa industri belum terkoordinasikan secara baik. Halini mengakibatkan sulitnya untuk melakukan identifikasi,koordinasi, kebijakan, dukungan Prograrn'pengawasan serta pelaksanaan sejauh mana peran dan kontribusijasa industri di sektor industri. Pada sisi yang lain, adanYatuntutan global akan jasa industri Yang semakin berkembangdinamis sesuai industri dan teknologimembutuhkan Positioning iasa industri dalam memberikanpenawaran maupun permrntaan dalam kerjasama industriinternasional Pada tingkat internasional telah digunakanpedoman Central Product Classifiution (CPC) dalam kategorisasiasa, termasuk jasa industri. Ditambah kondisi saat ini Yang

menuntut transformasi industri 4.O, akan semakin banYakbermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri.Berdasarkan kondisi tersebut, sudah saatnya sektor industrimemperhitungkan positioning dan kontribusi jasa industri dalamaktivitasnya guna kontribusi sektor industri Yanglebih besar dalam nasional.

2. Sasaran Program Pengembangan Jasa IndustriSasaran pengembangan jasa industri untuk tahun 2022-2024adalah sebagai berikut:1) Tersedianya klasifrkasi aktivitas jasa industri2l Terpetakannya kontribusi jasa industri dalam PDB nasional

3) Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengembangan jasaindustri Prioritas, diantaranYa:

a) Jasa Rancang Bangun dan Konstruksi Industrib) Jasa Instalasi dan Commisioning Peralatan Industric) Jasa Riset, Rekayasa, dan Desain Industrid) Jasa Proses Industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)

e) Jasa Perawatan dan ReParasi

m1 J

J

f)Jasa...

SK No 132823 A


-190-

f) Jasa Konsultansi Manajemen Industri

g) Jasa logistik dan Distribusi untuk Industri

h) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi, dan Kalibrasi

i) Jasa Pengepakan

j) Jasa Pendukung Industri 4.O

4l Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa industri

5) Meningkatnya kemampuan jasa industri dalam negeri untukmendukung sektor industri

6) Meningkatnya kompetensi SDM jasa industri dalam negeri

7l Meningkatnya peran jasa industri di tataran global

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Jasa Industri

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan JasaIndustri dapat ditihat pada tabel berikut.

Tabel7.7 .. .

SK No 132822A

PRESIOENREPIJ BLIK INDONESIA

- 191-

Tabel7.7. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi program Pengembangan Jasa Industri

1 Tersediannya klasifr kasi aktivitasJasa Industri

PenJruBunan klasilikasi a.ldivitas Jasa Industri(definisi, ruang lingkup)

Rekomendasi(kumulatif)

1 1 1 Kementerial Perindustrian, KementerianPerdagangan, Bank Indonesia

2 Pemetaan kontribuai Jasa Industridalam PDB Nasional

Tersedianya basis data kontribusi JasaIndustri dalam PDB Nasional

Basis data(kumulatifl

I I 1

3 PenJrusunan rekomendasikebijakan Jasa Industri prioritas

Tersedianya rekomendasi peta ja.lanPengembangan Jasa Industri

Rekomcndasi(kumulatif)

I I I Kementerian Perindustrial, KementerianP,erdagangan, Kementerian peketjaanUmum dan Perumahan Rakvat.K€menterian Energi dan Suirb6r DayaMineral, BRIN, Baiian StandardisasrNasional

Kementerian Perindustrian, KementerialPerdagangan, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, KementerianK€tenagakerjaan, Kementerian pekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat, BadanStandardisasi Nasional

4 Peningkatan infrastrukturpendukung Jasa Industri

Me-ningkatnya infrastruktur pendukung JasaIndustri untuk sertifikasi koirpetensi d"ansertilikasi Btandardisasi:a) JasasRancang Bangun dan Konstruksi

b) Jasa Instalasi dan Commisioning peratatanIndustri

cl Jasa Riset, Rekayasa dan Deeain Industrid, Jasa ProseE Industri (presisi dan bernilai

ramoah bnggrle) Jasa Perawatan dan Reoarasif) Jasa Konsultansi Manajemen Industri

Infrastruktur l0 10 10

g) Jasa . . .

SK No 002885 C


-t92-

rrirr!:!1r"rT!fiI?m

g) Jasa logistik dan Distribusi untuk Industrih) Jasa Ses+likasi, Pengujian, Inspeksi, dan

i) Jasa Pengepakanj) Jaea Pendukunc Industri 4.0

5 Peningkatan kemampuan JasaIndustri dalam negeri untukmendukung sektor industri

Jumlah NSPK yang dirumuskan untuk:a) Jasa Rancang Bangun dan Konstruksi

Industrib) Jasa Instalasi dan Commisioning peraLatan

Industric) Jasa Riset, Rekayasa dan Desain Industrid) Jasa Proses Induski (pr€sisi dan bemilai

tambah tinggi)e) Jasa Perawatan dan ReparasiI) Jasa Konsultansi Manajemen Industrig) Jasa Iogistik dan Distribusi untuk Industrih) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi, dan

Kalibrasii) Jasa Pengepakanj) Jasa Pendukung Industri 4.0

NSPK 10 10 10 Kementerian Perindustrian, KementeriarPerdagangan, KementErial Ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan Jasa Industri yang sudahmemenuhi NSPK Jasa Industria) Jasa Rancang Bangun da.rr Konstruksi

Industri

Perusahaal JasaIndustri

20 40 60 Kementerian Perindustrian, KementrrianPerdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan

b) Jasa. . .

SK No 002884 C

PFIESIDENREPUBLIK INDONESIA

-193-

it|fi._T.fItrl1'7fn

b) Jasa Instala8i dan Commisioning PeralatanIndustri

c) Jasa Riset, Reka5rasa dan Desain Industrid) Jasa Pros€s lndustri (presisi dalr bemilai

tambah tinggi)e) Jasa Perawatan dan Reparasi0 Jasa KonsultanEi Manajemen Industrig) Jasa Iogistik dan Distribusi untuk Industrih) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi, dan

Kalibrasii) Jasa Pengepakanj) Jasa Pendukung Industri 4.O

6 Peningkatan kompetensi SDM JasaIndustri melalui Birnbingan Teknisdan Sertilikasi

Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensiSDM Jasa Industria) Jasa Rancang Bangun dan Konstmksi

Industrib) Jasa Instalasi dan Commisioning Peraliatar!

Industric) Jasa Rk€t, Rekayasa dan Desain Industrid) Jasa Proses Industri (presisi dan bernilai

tambah tinggi)e) Jasa Perawatan dan Reparasi0 Jasa Konsultansi Manajemen Industrig) Jasa Logietik dafl Distribusi untuk Industri

SDM 100 200 300 Kementerian Perindustrian, KementerianKetenagakedaan

SK No 002855 C

h) Jasa...

FRESIDENPUBLIK INOONESIA

-t94-

Persentase 30 20 10

irffiE-3

h) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi, danKalibrasi

i) Jasa Pengepakanj) Jasa Pendukung Industri 4.O

7 Meningkatnya peran Jasa Industridi tataran global

Persentaoe impor jasa industri terhadap niLaitambah jasa industri

Kementerian Perindustrian, KementerianPerdagangan, Kementerian Luar Negeri,Badan Pusat Statistik

Persentase ekspor jasa industri terhadap nilaitambs.h jasa industri

Persentase 10 20 30 Kementerian Perindustrian, KementerianPerdagangan, Kem€nterian Luar N€geri,Badan Pusat Statistik

VIII. KEBIJAKAN. . .

SK No 002889 C


-195-

VIII. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERWII/,YAHAN INDUSTRI

Pengembangan perwilayahan industri bertujuan untukpusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan pemerataan

industri melalui pengembangan WPPI, KPI, kawasanindustri, dan pembangunan atau revitalisasi sentra IKM.

A. Program Pengembangan Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI)


Sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak utamadi wilayah, WPPI sebagian besar telah terlingkupi dalam kawasanstrategis nasional yang memperoleh prioritas penyediaaninfrastruktur secara nasional. Keseluruhan WPPI yang berjumlah22 telah memiliki ma.sterplan serta telah dikaji kebutuhaninfrastruktumya. Namun demikian, pada implementasipengembangan WPPI saat ini belum didukung oleh perangkatregulasi berupa pedoman pengembangan WPPI sehinggapengembangan WPPI belum berjalan optimal. Pedoman ini menjadipenting mengingat sebagai panduan bagi pemerintah baik pusatrraupun Pemerinta-h Provinsi dan Kabupaten / Kota dalampenyediaan infrastruktur industri, pengembangan KawasanPeruntukan Industri, pembangunan kawasan industri, penguatankonektifitas, dan promosi investasi di dalam WPPI.

Selain itu, perencanaan yang telah disusun terkait WPPI perludisosialisasikan secara lebih intensif kepada seluruh unsurpemangku kepentingan agar sasaran pengembangan yang telahditetapkan dalam masterplan diakomodasi dalam dokumenperencanaan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerahterkait. Sasaran pengembangan tersebut misalnya terkaitpenyediaan pusat pengembangan SDM, pusat inovasi teknologi,pengembangan infrastruktur digital dalam rangka implementasiindustri 4.0, promosi investasi serta penguatan konektivitas antaraWPPI. Selanjutnya dalam rangka melihat efektivitas implementasipengembangan WPPI diperlukan sistem monitoring dan evaluasimisalnya dari sisi pertumbuhan PDRB atau penyerapan tenagakerja di wilayah-wilayah yang termasuk dalam suatu WPPI. Selainitu perlu dilakukan reviu atas usulan penambahankabupaten/ kota ke dalam WPPI yang telah ada atau penetapanWPPI baru.

SK No 132821A

Program


-196_

Program pengembangan WPPI diarahkan pada:

1. Penyusunan pedoman pengembangan WPPI;

2. Diseminasi kebijakan dan program WPPI ke K/L terkait danPemerintah Daerah;

3. Reviu 22 WPPI;

4. Redesain zona industri berbasis WPPI;

5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI; dan

6. Kedasama teknis dan penguatan konektivitas antar WPPI.

2. Sasaran Program Pengembangan WPPI

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Pengembangan WPPIadalah sebagai berikut:

1) Tersusunnya pedoman pengembangan WPPI;

2) kebijakan dan program WPPI ke K/Lterkait dan Pemerintah Daerah;

3) Tersusunnya dokumen evaluasi 22 WPPI;

4l Tersusunnya peta jalan untuk pemenuhan infrastruktur 22WPPI;

5) Terintegrasinya penjaminan ketersediaan SDA kedalamdokumen perencanaan pusat dan daerah yang terkait;

6) infrastruktur industri dan infrastrukturpendukung di dalam WPPI;

7l Terbentuknya forum koordinasi Pemprov dan Pemkab/kotaterkait WPPI;

8) Terselenggaranya promosi investasi industri untuk WPPI; dane) rekomendasi kebijakan terkait penguatan

konektivitas antar WPPI.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan WPPI

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan WPPIdapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.1 ...

SK No 1329344


-197-

Tabel 8.1. Rencana Aksi Pengembangan WPPI

tffillEtlrnMAI Penyusunan pedoman

pengembangan WPPITersusunnya pedoman pengembanganWPPI

Permenperin Kementerian Perindustrian{o Diseminasi kebijakan dan

program WPPI ke K/Lterkait dan PemerintahDaerah

Tersosialisasikannya kebijakan danprogram WPPI ke K/L terkait danPemerintah Daeral

Kementerian / Lembaga lo 10 10 Kementerian Perindustrian

Pemerintah Provinsi 6 7 Kementerian Perindustrian

Pemerintah lkb/Kota 30 35 40 Kementerisn PerindustriEn

3 Evalua8i WPPI Tersusunnya pedoman penilaian WPPI(untuk klastering WPPI yang ada atauuntuk Kabupaten/ Kota yang diusulkanmasuk WPPI)

Permenperin {Kementerial Perindustrian, PemerintahDaerah

Tersusunnya dokumen evaluasi 22 WPPI Jumlah WPPl/jumlahkab/kota dalam WPPI

5 5 5 Icmenterian Perindustrian, PemerintahDaerah

4 Penyuaunan Permenperintent,.ng Roa.dnwpengembargan WPPI

Tersusunnya Permenperin tentangRo odmap Pengembangan WPPI

Permenperin , o 2 Kementerian Perindustrian,Kementerian Pekeiaan Umum danPerumahan Ralryat, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral,Kementerian Perhubungan,Pemerintah Daerah

SK No 002893 C

5. Pembangunan


- 198-

.rrqlr ;rffr i_r!1EEEtTlrt!

5 Pembangunan infrastrukturuntuk mendukung WPPIdengan menjaminketersediaan infrastrukturindustri seperti Lahanindustri, jaringan energidan kelistrikan, jaringantelekomunikasi, jaringansumberdaya air, fasilitassanitasi, dan jaringantransportasi

Terselesaikannya permasalahan terkaitpemenuhan infrastruktur dalam WPPI

Forum koordinasi 5 5 5 Kementcrian Perindustrian,Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, Kementerian Energidan Sumber Dqya Mineral, KementerianPerhubungan, Pemerintah Daerah

Tersusunnya peta jalan untukpemenuhan infrastruktur 22 WPPI

Peta Jalan

Terbangunnya infrastruktur industridalam WPPI

Jumlah programpembangunan infrastrulirturdalam Rencana Kerja K/L

1 1 1 Kementerian Perindustrian,Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, KementerianPerhubungan, Pemerintah Daerah, PTPerusahaan Listrik Negara (Persero), PTPerusahaan Gaa Negara

1 I I Kementerian Perindustrian,Kem€nterian Pekerjaan Umum danPe rumahan Ralgrat, KemcnterianPerhubungan, Pemerintah Daerah, PTPerusahaan Ustrik Negara (Pers€ro), PTPerusahaan Gas Negara

Kementerian Perindustrian,Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset, dan Teknologi, PemerintahDaerah

7 Pembangunan sarana danprasarana pengembanganSDM, riset dan teknologi,lab uji yartg mendukung

Terselenggaranya forum koordinasipengembalgan SDM di WPPI

Forum l(oordinasi 1

SK No 002892 C

pengembangan ...

PRESIOENREPUELIK INOONESIA

-199-

pengemban8an WPPI danpengembangan SDM sepertipusat pendidikan danpelatihan industri

Terbangunnya sarana prasaranapengernbengan riset dan teknologi diWPPI Grtentu

Forum Koordinasi I


Terbangunnya laboratorium pengujianstandar industri di WPPI tertentu

Forum Koordinasi 1 Kementerian Perindustrian

Terbentuknya forum koordinasi Pernprovdan Pemkab/kota terleit WPPI

Forum koordinasi 1 1 1 Kementerian Perindustrian, PemerintahDaerah

Tersusunnya rekomendasi kebiiakantelkait penguatan konekivitas antarWPPI

Jumlah rekomendasi I 1 1 Kement€rian Perindustrial

Penguatan kerjasama antarWPPI

9

SK No 0i447{ C


-200-

1 1 1 Kementerian Perindustrian, PemerintahDaerah

9 Peningkatan promosiinvestasi industri untukmasuk dalam WPPI

Terselenggaranya promosi investasiindustri untuk WPPI

Jumlah promosi investasi

Jumlah fasilitasTerselenggaranya fasilitasi insentif dalamWPPI melalui perbedaan p€rlakuaninsentif pajak, perbedaan biaya listrik,perbedaan biaya togistik, pemberianfasilitas kepabeanan, pemberian fasilitaskeimigrasian, dan kemudahal perizinan

1 I I Kementerian Perindustrian,Kementerian Keuangan, PemerintahDaerah

B. Program . . .

SK No 002890 C


-20r-

B. Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

l. Isu Strategis dan Uraian Program

Penetapan kawasan peruntukan industri merupakan inisiatifkabupaten/ kota dan dicantumkan dalam Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten/Kota. Pada implementasinya sering dijumpaipenetapan KPI yang belum memenuhi syarat yang mendukungpembangunan industri dalam KPI tersebut, misalnya terkait aksesterhadap infrastruktur jalan, pelabuhan, sarana logistik, energi, airbaku, serta sarana pengelolaan limbah, Untuk itu perlu disusunNSPK terkait kriteria teknis KPI agar penentuan dan penetapan KPImenjadi selaras antara target pemerintah daerah dan targetPemerintah Pusat.

Review KPI perlu dilaksanakan khususnya bagi daerah yangmempunyai potensi untuk industri dan KawasanIndustri. Penetapan KPI dalam RTRW akan menjadi jaminan bagiinvestasi industri di daerah.

Program pengembangan KPI diarahkan pada:

a. Koordinasi penetapan KPI di dalam RTRW;

b. Reviu pengembangan KPI;

pemanfaatan KPI; danc.

d. Pemenuhan infrastruktur yang mendukung KPL

2. Sasaran Program Pengembangan KPI

Sasaran pengembangan KPI yaitu:

1) Terwujudnya koordinasi penetapan KPI di dalam RTRW;

2l Terlaksananya reviu KPI dalam RTRW;

3) jaminan pemanfaatan KPI oleh PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah;

4l Disepakatinya jaminan infrastruktur pengembangan KPL

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan KPI

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan KPIdapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.2...

SK No 132933 A


-202-

Tabel 8.2. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

1

.ruSf.f.ftu

Koordinasi penetapan KPI di dalamRTRW

Tersusunnya materipenetapal KPI di dalamRTRW

Daerah 5 5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian Agrariadan Tata Ruang/BPN, Kementerian DalamNegeri, Pemerintah Daerah

2 Rwiu pengembangan KPI: identifrkasilokasi KPI pada tingkat kecamatandan mem.{asilitasi penJ rsunanRencana Detail Tata Ruang

Tersusunnya krit€riapengembangan KPI

Regulasi/NSPK 1 Kementerian Perindustriari, Kementerial Agrariadan Tata Ruang,/BPN, Kementerian DalamNegeri, Pemerintah Daerah

TerlakEananya reviu KPIdalam RIRW

Daerah yang direview 10 10 10 Kementerian Perindustrian, Kementerian Agrariadan Tata Ruang/BPN, Kementeriar DalamNegeri, Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya penyelesaianpermasalahan KPI

Daerah 5 5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian Agrariadan Tata Ruang/BPN, Kementerian DalamNegeri, Pemerintah Daerah

Terselenggaranya bimbinganteknis Pengembangan KPI

Daerah 50 50 50 Kementcrian Perindustrian, Kementerian Agrariadan Tata Ruang/BPN, Kementerian DalamNegeri, Pemerintah Daerah

SK No 002888 C

3. Penjaminan . . .


-203-

3 Penjaminan pemanfaatan KPI

rrT!!'!!1rr!T!tE

Dis€pakatinya jamin€npemanfaatan KPI olehPemerintah Pusat danDaerah

Dokumenkesepakatan pusatdan daerah

I I 1 I(ementerian Perindustrian, Kementerian Agrariadan Tata Ruang/BPN, Kementerian DalamNegeri, Pemerintah Daerah

Kementerian PerinduBtrian, Kementeriar Agrariadan Tata Ruang/BPN, Kementerian DalamNegeri, Pemerintah Daerah

4 Penjaminan infrastruktur dalammendukung pengembangan KPIseperti jaringan energi, jaringankelistrikan, jaringal sumber daya air,dan jaringan transportasi

Disepakatinya jaminaninfrastruktur pengembalganKPI

Dokumenkesepakatan pusatdan daerah/rekomendasi

I 1 1

C. Program . . .

SK No 002895 C

PRESIDENREPUELIK INDONESTA

-204-

C. Program Pembangunan Kawasan Industril. Isu Strategis dan Uraian Program

Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan Industriyang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yangdikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.Pembangunan Kawasan Industri diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPIdiharapkan menjadi bersinergi baik dalam hal pemenuhan bahanbaku, SDM, dan sistem logistiknya.

Kawasan Industri sebagai salah satu daya tarik investasi dibangundengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkunganhidup. Dengan adanya industri yang bergabung di dalam KawasanIndustri, akan tercipta keuntungan aglomerasi dalam halperizinan, serta penyediaan infrastruktur.Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan pengembangankawasan industri dari sisi jumlah dan luasannya. Dari sisi jumlahterjadi peningkatan sebesar 44 kawasan industri dari tahun 2014,sedangkan dari sisi luas meningkat sebesar 15.566,14 Ha. TotalKawasan Industri saat ini sejumlah 118 kawasan dengan luas total51 ribu hektar seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3.1 Jumlah Kawasan Industri Tahun 2019

Perkembangan kawasan industri yang cukup signifikan bisamenjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi terutamainvestasi dari luar negeri dan sebagai destinasi relokasiperusahaan industri global. Kondisi sosial politik global yangkurang stabil menjadi alasan bagi perusahaan industri untukmemindahkan lokasi usahanya ke negara yang bisa memberikanstabilitas di bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Luas lHal2(J14 wfg, 2(J14 ,w9

1 Jawa 50 7L 26,t27.40 35,549.552 Kalimantan 3 8 946.00 2,374.t33 Sulawesi 2 3 2,203.OO 3,893.0O4 Sumatera L9 36 7 019.10 9,105.96

74 118 51 L.64

SK No 132829A

Sebagai . ..


-205-

Sebagai usaha menarik perusahaan industi global untuk masukmenjadi tenant, Kawasan Industri perlu dilengkapi denganinfrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung. Infrastrukturdasar berupa jaringan energi dan kelistrikan, jaringan sumber dayaair dan pasokan air baku, jaringan transportasi, jaringankomunikasi dan sanitasi. Sedangkan infrastruktur pendukungberupa perumahan, pusat penelitian dan pengembangan,pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, pemadamkebakaran dan ternpat pembuangan sampah.

Arahan kebijakan pembangunan Kawasan Industri terbagi atas 2(dua) yaitu: 1) Pembangunan Kawasan Industri di Jawa untukindustri-industri berbasis teknologi tinggi, dan 2) PembangunanKawasan Industri di luar Pulau Jawa untuk industri berbasissumber daya alam. Sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2O2O

tentang RPJMN Tahun 2O2O-2O24, terdapat 27 Kawasan Industri(KI) yane menjadi prioritas pembangunan selama 5 [ima) tahun kedepan. Data dan sebaran KI prioritas RPJMN 2O2O-2O24 sepertiyang tertera di Tabel 8.3.2.

Tabel 8.3.2 Data Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2O2O-2O24

ti tl rrr-lTyllnfiiBTrtlTt1 Teluk Weda Kec. Weda Tengah

Kab. Halnahera TengahMaluku Utara

Nikel PT Indonesia Weda BayIndustrial Park

2 IGtapang Kec. Pagar MentimunIkb. KetapangKalimantar Barat

Alumina

Kec. Gunung KijangKab. BintanKepulauan Riau

Alumina

Kcc. KumaiKab. Kota$,aringin BaratKalimantan Tengah

Agro (Sawit)

PT Ketapang BangunSarana

3 Galang Batang PT Bints! AluminaIndonesia

4 Surya Bomeo

Sadai

PT Surya Bomeo Industri(sawit sumbermaa saranaGroup)

5 Kec. Tukak SadaiIGb. Bangls SelatanBangka Belitung

Aneka Industri(Industri Berat,Industri Sedang,Industri Ringian)dan Terminal

Pf Ration Bangka Abadi

6 Tanjung Enim Kec. Tanjung EnimKab. Muara EnimSumatera Selatan

Hilirisasi Batu Bara(sJmgas untukbahan baku urea,DME danpolypropylene).

PT Bukit Asam Tbk (PTBA)

7 Bahrlicin IGc. BatulicinKab. Tanah BumbuIGlimantar Selatan

Aneka lndustri Pf Jhonlin Mega Industri

8Bintan...SK No 132932 A


-206-

tt! il.t-.-nTr5.r"Itifi 1i?rnBintan Aerospace Kec. Kuala lobam

Kab. BintanKepulauan Riau

Maintenance,Repair andOverhaul Aircraft(Jasa industri

Aneka Industri

Metal based

Aneka industri

g PT Bintan AviationInvestments

9 Jorong

Tanah Kuning

Kec. JorongKab. Tanah l,autKalimartan Selatan

PT Jorong PortDevelopment

1. Indon€sia StrategisIndustri2. Adhidaya Supra Kencana3. Kayan Patria Propertindo4. Dragon l,and5. Bulungan Cipta AgroPersada (anak perusahasr)

10 Kec, MangkupadiKab. BulunganKalimantan Utara

11 Kuala Tanjung Kec, Sei SukaKab. BatubaraSumatera Utara

PI Prima PengembanganKawasan

t2 Sei Mangkei Kec. Bossr MalingasKab. SimalungunSumatera Utara

Agro (Sawit danKarct)

PT KINRA (KawasanIndustri Nusantara)

Hilirisasi Agro :

1. Kelapa Sawit2. Karet3. Kelapa Dalam4. Kopi5. TehHilirisasi lainnya :

1, Batubara2. Gas

PT Jambi KemingkingEcopark

P€trokimia(MethanoD

Aneka Industri PT Bangun Palu Sulteng

l3 Kemingking Kec. Taman RajoKab. Muaro JambiJambi

Desa OnarDistrik SumuriKab. Teluk BintuniPapua Barat

Desa BaiyaKec. PaluKota PaluSulawesi Tengah

l4 Teluk Bintuni

15 Palu

Bangkalanl6 Desa MrandungKec. KlampisKab. BangkalanJawa Timur

Metal based PI Boma Bisma Indra(Persero)

t7 TanSgamus Kec. Kota AgungIhb. TanggamusLampung

Industri Maritim PT Pertamina TtansKontinental

18 Tenayan Kec. Tenayan RayaKota PekanbaruRiau

ASro PT Safana PcmbangunanPekanbaru

19 Brebes . . .

SK No 132827A


-207-

Gambar 8.3. Persebaran Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2O2O-2O24

rFT?FTTI'!:IEEF?TIl9 Brebes Kec. Bulukamba, Tanjung

dan LosariKab. BrebesJawa Tengah

Aneka Industri(tekstil dan garmen)

20 Tanjung Buton Kec. McngkaparrKab. SiakRiau

Agro (Sawit) PT Kawasan IndustriTanjung Buton

2t Way Pisang Kec. Way PisangKab. lampuflg SelatanLampung

Ago PD Iampung Jaya Utama

22 Katibung Desa TanjunganKec. KatibungKab. Lfinpung SelatanLampung

Migas

23 Fesawaran Kec. TeginenengKab. Pesawaranl€rnpung

Aneka Induetri

24 I:dong Kec. Mesjid RayaKab. Aceh BesarAceh

Aneka Industri PT Pembangunan Aceh(PEMA}

25 Batanjung IGc. KEpuas KualaKab. KapuasKalimantan Tengah

ASro

26 TaI<alar Kec. MangarabombangIkb. TakalarSulsweei Selatan

lagam (NonferrousMetal Recycling)

PI Kawasan BerikatNusantara

27 Sumbawa Barat Kec. SekongkangKab. Sumbawa BaratNusa Tenggara Barat

Smelter Tembaga PT Amman Mineral

SK No 132825APada


-208-

Pada periode 2OL4-2O19 dari 14 Kawasan Industri (KI) prioritasyang didorong pengembangannya, terealisasi 8 KI yang beroperasidan di periode 2O2O-2O24 ini terdapat 19 KI baru yang didoronguntuk beroperasi (Tabel 8.3.3)

Tabel 8.3.3Daftar KI capaian RPJMN 2Ol4-2O19 dan KI baru di RPJMN 2O2O-2O24

Capaian KI RPJMN 2014-2019

KI baru RPJMN 2O2O-2O24

1. KI Sei Mangkei2. KI Ketapang3. KI Batulicin4. KI Palu5. KI Bantaeng6. KI Konawe7. KI Morowali8. KI Bitung

1

23456789

. KI l,adong

. KI Galang BatangKIKIKIKIKIKIKI

tan Aerospace

TenayanTanjung ButonKemingkingTanjung EnimSadaiWay Pisang

10. KI11. KIt2. Kt13. KI14. KI15. KI16. KI17. KI18. KI19. KI

PesawaranIhtibungBrebesBangkalanBatanjungSurya BorneoTanah KuningTakalarSumbawa BaratTeluk Weda

Dalam proses pembangunannya Kawasan Industri menemuibeberapa hambatan dari aspek lahan (tata ruang, status, legalitas,sertifikasi, pembebasan), badan pengelola, pembiayaan,pemenuhan infrastruktur (energi, air baku baik untuk pasokanmaupun jaringan) dan tenant. Beberapa kendala yang dihadapioleh KI yang telah terbangun saat ini antara lain pada status lahanketika perluasan, ketersediaan infrastruktur pendukung, danokupansi lahan.

Selain . . .

SK No 132846A


-209-

Selain beberapa kendala yang dihadapi, terdapat potensipengembangan KI tematik di masa depan antara lain KI Halal, KIkhusus IKM, serta KI Hortikultura.Berdasarkan isu-isu strategis di atas, programKawasan Industri adalah sebagai berikut:1. Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait KI;

2. Penataan KI;

3. Pembangunan KI; dan

4. Pembangunan KI tematik.

2. Sasaran Program Pembangunan Kawasan IndustriSedangkan sasaran progrErm pembangunan Kawasan Industri,meliputi:

a. Terpenuhinya standar kawasan industri oleh perusahaankawasan industri;

b. pembangunan danpengembangan KI serta fasilitasi relokasi investasi industri kedalam KI;

c. Terbangunnya infrastruktur dasar dan pendukung KI; dan

d. Terbangunnya KI tematik.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan KawasanIndustriRincian kegiatan prioritas dan rencana aksi PengembanganKawasan Industri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.3.4...

SK No 132931A

PRES IOENREPUELIK INDONESIA

Tabel 8.3.4-2to-

Prioritas dan Rencana Aksi Kawasan Industri IKI}

fsgLtra DrLdt .

A. EcrFtunr! lcblrrtrn tcstrlt K1 Penlrusunan standar kawasan

industriTersusunnya standar kawasanindustri

PeraturanMenteri

1

PeraturanMenteri

1 1

Kementerian Perinduatrian, KementerianHukum dan HAM

2 Penyusunan peraturan terkaitkawasan tertentu

Tersusunnya peraturan terkaitkawasan industri halal,kawasan hortikultura, kawasandiqital

1 Kementerian Perindustrian, KementerianHukum dan HAM, Kementerian Pertanian,BPJPH, Pemerintah Daerah,

3 Penyusunan rcadmappengembangan kawasan indusuinasional

Tereusunnya roadmappengembangan kawasanindustri nasional

PeraturanMenteri

I Kementerian Perindustrian, KementerianAgraria darr Tata Ruang/BPN,Kementerian Dalam Negeri, PemerintahDaeral.

B. P.lltrrr XI1 Penataar kawasan industri Terselesaikannya permasalahan

tata ruang KI darr perluasan KIKI 5 5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/BPN,Kementerian Dalam Negeri, PemerintahDaera.l.Kementerian Koordinator BidangKemaritiman dan Investasi, KementerianPerindustrian, Kementerian

Pemerintah Daerah

2 Fasilitasi Penyiapan KI untukRelokasi Industri

Terfasilitasinya penyiapan KIuntuk Relokasi Industri

KI 2 1 1

c.I Inkiasi Pembangunaa KI oleh Terbangunnya infrastruktur KI atTt 1 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian

Daerah1

SK No 002898 C

2. Pembangunan . . .

PRESIDENREPTJBLIK INDONESIA

-2tt-Fffi'JETTIIE

2. Pembangunan infrastrukturindustri untuk mendukungkawasan industri seperti jaringsnenergi dan kelistrikan, jaringantelekomunikasi, jaringan sumberdaya air dan jaminan pasokan airbaku, sanitaei, dan jaringan

Promosi Investasi KI

Terbangunnya infrastruktur KI KI I 1 I Kementerian Perindustrian, KementerianKeuangan, Pemerintah Daerah

3 Realisasi investasi iadustri di KI KI 1 1 1 K€menterian Investasi/BKPM,Kementerian Perindustrian

D, Pcnbeaguaaa KI tcnrtll4 Pembangunan KI tematik Terfasilitasinya pembangunan

KI Tematik (KI Hafal, KI khususIKM, KI Hortikultura)

KI 2 2 2 Kementerian Perindustrian, KementerianKeuargan, Pemerintah Daerah

D. Program . . .

SK No 002899 C

PRESIDENREPIJELIK INDONESIA

-212-

D. Frogram Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah


Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2014tentang Perindustrian, pengembangan perwilayahan industridilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM.Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untukpercepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi pengembanganproduk daerah yang dapat dikembangkan pada skala IKM. Selainitu pada beberapa daerah telah muncul lokasi pertumbuhan IKMyang terjadi secara alami namun secara populasi masih tersebardan belum secara optimal memanfaatkan economic o/soope. Salahsatu permasalahan dalam pengembangan Sentra IKM adalahkurangnya sarana prasarana dan kelemahan pada aspek legalitasusaha. Oleh karena itu pedu dilakukan pembangunan sentra IKMyang dapat melingkupi aktivitas relokasi atau penempatan IKMbaru, Permasalahan lainnya adalah terkait lemahnya permintaanterhadap produk-produk sentra IKM sehingga menjadi kendalatumbuhnya populasi IKM di sentra tersebut.

Pengembangan sentra IKM difokuskan pada penyusunan polapengembangan sentra IKM, pengembangan skema kemitraanantaxa sentra IKM dan industri besar sebagai jaminan uptiuemarket terhadap produk-produk sentra, serta penyebaranpembangunan sentra ke luar Pulau Jawa.

2. Sasaran Program Pengembangan Sentra IKM

Sasaran Program Pengembangan Sentra IKM, meliputi:

a. Tumbuhnya sentra IKM di luar Pulau Jawa yang beroperasisejumlah 3O sentra pada tahun 2024; dart

b. Terbangunnya pola kemitraan sentra IKM dan industri besar.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Sentra IKM

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi pengembangan sentraIKM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.4...

SK No 132833 A


-2t3-

Tabel 8.4. Kegiatan Prioritas darr Rencana Aksi Pengembangan Sentra IKM

Identihkasi pengembangan BentraIKM yallg mendukung industribesar, KPI, WPPI

Tersusunnya peta identifi kasipengembangan skemakemitraan sentra IKM yangmendukung industri besar

Peta identilikasipengembangan skemakemitraan sentra IKM danindustri besar

1 1 I Kementerian Perindustrial,Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN, Kementerian DalamNegeri, Pemerintah Daerah

Kementerian Perindustrian,Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN, Kementerian DalamNegeri, Pemerintah Daerah

2 Penlrusunan NSPK terkaitpembangunan sentra IKM

Tersusunnya NSPKpembangunan sentra IKM

NSPK Pembangunan SentraIKM

1

6 63. Pembangunan sentra IKM di luarPulau Jawa

Terbangunnya sentra IKM diluar Pulau Jawa yangberoperasi

Sentra IKM di luar PulauJawa yang terbangun dsnberoperasi

6 Kementerian Perindu strian,Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN, KemenErian DalamNegeri, Pemerintah Daerah

IX. KEBIJAKAN. . .

SK No 002901 C

Ix.


-214-

KEBIJAKAN FASILITAS FISKAL DAN NON FISKAL

A. Program Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal


Penyediaan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan padapendayagunaan berbagai insentifyang saat ini telah tersedia untuksektor manufaktur namun belum dimanfaatkan secara efektif olehpelaku usaha industri dikarenakan keterbatasan informasi danperlunya koordinasi, pemetaan, dan sosialisasi pemanfaatan yangsistematis,

Pada saat ini fasilitas fiskal yang dapat dimanfaatkdn oleh sektorindustri antara lain fasilitas pengurangan pajak penghasilan neto(Tax Holidag, Tax Allouane, Inuestment Alloutanel dan fasilitaspengurangan penghasilan bruto (Super Dedudion Tal/,,pembebasan bea masuk impor barang modal/bahan baku dalamrangka investasi (Moster Li"st), dan Bea Masuk DitanggungPemerintah (BMDTP). Beberapa bentuk fasilitas nonfiskal antaralain berupa pengusulan dan fasilitasi sektor industri sebagai objekpembiayaan melalui skema penugasan khusus ekspor olehkmbaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pelatihan SDMIndustri, sertilikasi kompetensi profesi, pelimpahan hak produksiatas suatu teknologi yang lisensi patennya telah dipegang olehPemerintah, jaminan pengaman.rn investasi berupa penetapanPerusahaan Industri atau Kawasan Industri sebagai Objek VitalNasional Sektor Industri (O\IND, fasilitasi perolehan sertifikasiproduk, bantuan pembangunan sarana prasarana fisik berupainfrastruktur industri, bantuan promosi, dan lain sebagainya.

Pemerintah juga berencana menambah fasilitas nonfiskal yaitudalam bentuk penerapan perizinan berusaha berbasis risiko.Pemberian izin berusaha dilakukan berdasarkan penetapantingkat risiko kegiatan usaha melalui perhitungan nilai tingkatbahaya dan nilai potensi terjadinya bahaya terhadap aspekkesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumberdaya.

Penyediaanmenciptakan

fasilitas fiskal dan nonfiskal bertujuan untukiklim usaha industri yang kondusif sertakinerja investasi dan kine{a industri dalam negeri.

2. Sasaran Program Fasilitasi Fiskal dan Non-Fiskal

Fasilitasi fiskal dan non-Iiskal diarahkan pada sasaran utamapembangunan industri, melalui empat fokus

a. Upaya ...

SK No 132835 A

kegiatan utama, yaitu:


-2ts-

a. Upaya pertumbuhan sektor industri dalamdaya saing dan produktivitas (peningkatan

kinerja ekspor dan subtitusi impor, sertapenyiapan SDM Industri yang kompeten);

b. Upaya penguatan dan pendalaman struktur industri nasionalbagi investasi baru sektor industri (khususnya industripioner) atau perusahaan industri existing yang melakukanperluasan komoditi baru;

c. Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, danpenguasaan teknologi baru; dan

d. Upaya pemerataan pembangunan sektor industri di seluruhwilayah Indonesia.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Fasilitasi Fiskal dan Non-Fiskal

Rincian kegiatan prioritas dan rencana alsi Fasilitasi Fiskal danNon-Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9.1 ...

SK No 132843 A


-216-

Tabel 9.1. Rencana Aksi Fasilitasi Fiskal dan Non-Fiskal

1 PenyusunanRekomendasi KebiiakarFiskal Sektor Industridalam rangkaPeningkatan PopulasiIndustri

Meningkatnya nilaiinvestasi sektor industri

Jumlah rekomendasi I I t Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KementerianPerdagangan

2. PenyusunanRekomendasi KebijakanFiskal Sektor Industridalam rangkaPeningkatan Daya SaingIndustri

Meningkatnl.a dayasaing industri

Jumlah rekomendasi 2 2 2 Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuanga-n,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KementerianPerdagangan

3. Penlausuna.lrRekomendasi KebijakanNon Fiskal daLam RangkaAkselerasi PertumbuhanSektor Industri

Meningkatnya dayasaing industri

Jumlah rekomendasi I I I Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan,Kementerian Perdagangan, BRIN, Badan StandardisasiNasional, Icmbaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

4. PenJrusunanRekomendasi Kebijal<arrNon Fiskal dalam rangkaPenguatan StrulfirrIndustri

Meningkatnya nilaiinvestasi sektor industri

Jumlah rekomendasi 1 1 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian KeuanganKementerian Perdagangan, BRIN, Badan StandardisasiNasional, kmbaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

5. Penyu.sunan . . .

SK No 002902 C


-217-

Kementerian Perindustrian, Ketilenterian Keuangan, BRIN5. Penyrsunan InsentifInvestasi Telsrologi untukirhplementasi MarcingIndonesia 4.O

Tersediallza inaentifinvestasi teknologi

Jumlah insentif 1

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.

JOKO WIDODOSalinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan danHukum,

SK No C54220 C

Djaman

Documents

Industri Nasional - JDIH Kemenperin