1

PARADIGMA BARU PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

2

MENUJU GOOD GOVERENANCE

Reposisi DPRD & Masyarakat

Otda &

Desent

(Reformasi)

UU No.22 & .25 Th. 1999,

PP 105 & 108 Th. 2000 dan

Kepmdagri No 29 /2002 (Fase I)

+ UU 17/2003+ UU1/2004+UU15/2004

Revisi UU22 dan 25 + UU 25/2004 (Fase II)

Good Gov

Partisipasi,Trans & Akuntabilitas

Publik

3

Otda dan Kepemerintahan yang

baik6 Karakter (UNDP):• Partisipasi

• Transparansi dan akuntabel• Efektif dan Merata

• Mengembangkan Kepastian hukum• Menjamin prioritas kebijakan POLEKSOS

didasarkan pd konsensus di masyarakat

• Menjamin alokasi sumberdaya pembangunan merujuk pada aspirasi kelompok masyarakat paling miskin

dan rentan.

4

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SPM merupakan standar minimum pelayanan publik yang wajib disediakan oleh Pemda kepada masyarakat. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kualitas minimum dari suatu pelayanan publik yang dapat dan berhak dinikmati oleh masyarakat.

5

PERENCANAAN PEMBANGUNGAN DAERAH

Keberhasilan Pembangunan Daerah =

Capacity X Resources

Prasyarat: Infrastruktur

6

JENIS PERENCANAAN

JENIS-JENIS PERENCANAAN

ALUR PERENCANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

1. PERENCANAAN JANGKA PANJANG• Visi dan Misi• Arah Kebijakan

2.PERENCANAAN JANGKA MENENGAH• Visi dan Misi• Kerangka ekonomi daerah• Kebijakan keuangan daerah• Kerangka Pembiayaan3.PERENCANAAN TAHUNAN•Rencana Kerja Pemerintah (Pusat/Daerah)•Kerangka Anggaran RKP memuat keterkaitan antara fungsi lembaga, program / kegiatan, target prestasi kerja, dan anggaran (budget)

7

ISI RPJP DAERAHPasal 5 Ayat 1 UU 25 Tahun 2004

1. V I S IVisi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (20 Tahun). Pasal 1 Ayat 12 UU 25 Tahun 2004

2. M I S I

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pasal 1 Ayat 13 UU 25 Tahun 2004

3. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Arah Pembangunan Daerah adalah STRATEGI untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 UU 25 Tahun 2004

Perbedaan antara Perencanaan Strategik dan Perencanaan Jangka Panjang(Fokus, Asumsi, dan Kunci)

Perencanaan Strategik

Identifikasi dan pemecahan isu strategik

Tren baru atau ketidak-sinambungan lingkungan yang dapat menghasilkan pergeseran arah secara kualitatif

Identifikasi strategi untuk berbagai kemungkinan di masa datang dan kondisi yang tak terduga

Perencanaa Jka Panjang

Spesifikasi tujuan dan mewujudkannya ke dalam anggaran dan program kerja

Tren historik yang dapat diekstrapolasikan ke masa yang akan datang

Identifikasi keadaan di masa datang yg memiliki kemungkinan paling tinggi utk terjadi, dan identifikasi rangkaian tindakan utk memanfaatkan keadaan tsb

DARI ASPIRASI KE KEGIATANDARI ASPIRASI KE KEGIATAN

VISIMISITUJUANSASARANKEBIJAKANPROGRAM

KEGIATAN

VISI

ASPIRASI MASYARAKAT

KRISTA

LISA

SI

PENJAB

ARAN

10

.

Visi merupakan a sense of direction, merupakan pernyataan

mengenai masa depan yang realistik, atraktif, dan

dapat dipercaya (credible).

Visi merupakan artikulasi tujuan (destination) yang harus

dicapai

11

PERAN VISI

Menumbuhkan komitmen dan energi

Menciptakan makna bagi kehidupan setiap anggota organisasi

Memberikan standard of excellence Menjembatani masa sekarang dengan masa datang.

12

.

Bagi suatu pemerintah daerah, visi harus menekankan pada tujuan, perilaku, kriteria

kinerja, decision rules,

dan standard untuk melayani masyarakat.

13

.

Visi menjadi dasar untuk mengembangkan

MisiFilosofi, nilai-nilai, dan kultur

TujuanStrategi dasar

Kriteria kinerja Standar etik

Aturan pengambilan keputusan

14

PERNYATAAN MISIMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi organisasi mengungkapkan alasan keberadaanorganisasi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan.

Pernyataan misi mencakup tiga aspek utama: Definisi kegiatan utama

Pernyataan berbagai tujuan utama Pernyataan filosofi

15

KONDISI SEKARANG

KONDISI MASA DEPAN

VISI: KEADAAN YANG DIINGINKAN PADA AKHIR PERIODE

PERENCANAAN (20 TAHUN)

• Permasalahan (Problem)• Peluang (Opportunity)• Probortunity

KEMBALI DARI MASA DE

PAN

BAGAIMANA SAMPAI KESANA?

MISI ke 2

MISI ke 1

MISI ke n

ARAH PEMBANGUNAN DAERAH ke 1

ARAH PEMBANGUNAN DAERAH ke 2

ARAH PEMBANGUNAN DAERAH ke n

16

MENU UTAMA

JENIS PERENCANAAN

ALUR PERENCANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

Alur Perencanaan dan Penganggaran

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasiona

l

RKP Daerah

Renstra KL

Renja - KL

Renstra SKPD

Renja -

SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA - SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian APBD

Diacu

Pedoman Dijabar-kan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabar

-kan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN UU KN

Pemeri ntah Pusat

Pemeri ntah Daerah

17

JENIS PERENCANAAN

ALUR PERENCANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

1. Disebut REPENAS dan REPEDA (Di Tingkat Kem/Lemb. Ada

Renstra, dan di Tingkat SKPD ada Renstra

Dinas)

2. Bersifat Indikatif

3. Memuat Program-Program Pembangunan• Yang Dilaksanakan Langsung

Oleh Pemerintah• Yang Ditempuh Dengan Mendorong

Partisipasi Masyarakat

4. Untuk Kurun Waktu 5 Tahun

18

JENIS PERENCANAAN

TAHAPAN PERENCANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah

(RKP)/Daerah

•RKP atau RKPD: Dokumen Perencanaan Tahunan Memuat program-program pembangunan: 1. Yang Dilaksanakan Langsung Oleh Pemerintah dalam Kerangka Anggaran 2. Partisipasi Masyarakat Yang Didorong Melalui Kerangka Anggaran •Format RKP/RKPD Bag. I : Narasi: Kebijakan Umum, Kerangka Ekonomi Makro, dan Indikasi Awal Ketersediaan Anggaran, Prioritas Nasional dan penjabarannya Ke dalam Program2 Bag. II: Matriks Program2 Pembangunan yang diperoleh dari RKKL/RSKPD

PERENCANAAN SESUAI BATAS KEWENANGANPERENCANAAN SESUAI BATAS KEWENANGAN

K/K Prop Pusat

K/K Prop Pusat

K/K Prop Pusat

Pusat

Propinsi

Kabupaten Kota

Pusat Propinsi Kabupaten / Kota

Kewenangan

Informasi mengenai paket usulan program / proyek

Paket usulan program/proy

ek pembangunan

Kebijakan / usulan dari tingkat atas

Hasil pembahasan

                       

                         

                         

Suatu Pendekatan untuk Perencanaan dan Koordinasi

Proses konsultasi di daerah dan perencanaan dari bawah

‘Long list’ usulan awal rencana

pembangunan K/K

‘Short list’ “Public hearing’ &

penilaian kondisi keuangan daerah K/K Penetapan

APBD K/KPembahasan APBD

di DPRD K/K

K / K

Propinsi

Pusat

   Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Konsultasi & penilaian kondisi keuangan nasional

‘Long list’ usulan awal rencana

pembangunan sektoral

‘Short list’

Penetapan APBN

Pembahasan APBN di DPR

Sesuai keperluan

Sesuai keperluan

Konsultasi & penilaian kondisi keuangan propinsi

‘Long list’ usulan awal rencana

pembangunan propinsi

‘Short list’

Penetapan APBD Prop.

Pembahasan APBDdi DPRD Propinsi