Microsoft PowerPoint - BAHAN TAYANG PEMBANGUNAN BGN2.ppt [Compatibility Mode

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

BANGUNAN BANGUNAN BANGUNAN BANGUNAN

GEDUNG NEGARAGEDUNG NEGARAGEDUNG NEGARAGEDUNG NEGARA

DIT

. P

BL

PENGERTIAN

1. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan

dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan

sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau

perolehan lainnya yang sah.

2. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan

bangunan gedung negara yang diselenggarakan melalui tahap

perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik

merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun

perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan

pembangunan bangunan gedung.

DIT

. P

BL

DASAR HUKUM1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah

4. Peratuan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang

Pembangunan Bangunan Gedung Negara

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman

Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan

dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

DIT

. P

BLPERSYARATAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Persyaratan BGN

Administratif

Status hak atas tanah (izin pemanfaatan)

SKBG

IMB

Dokumen : pendanaan, perencanaan,

pembangunan, pendaftaran

Teknis

Tata bangunan

Keandalan bangunan

Memenuhi ketentuan: klasifikasi, standar luas, standar

jumlah lantai

DIT

. P

BLTAHAPAN PEMBANGUNAN


Tahapan Pembangunan

Persiapan

Penyusunan rencana kebutuhan

Penyusunan rencana pendanaan

Penyusunan rencana penyediaan dana

Perencanaan teknis

Pelaksanaan konstruksi

Pengawasan teknis

Pascakonstruksi

Status BMN

SLF

Pendaftaran BGN

DIT

. P

BLPROSES BANTUAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN


= PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

= BANTUAN TEKNIS OLEH KEMENTERIAN PU cq DITJEN CK cq DIT. PBL

PERSIAPANPELAKSANAAN

KONSTRUKSI

PERENCANAAN

TEKNISPEMANFAATAN PENGHAPUSAN

PROSES PEMBANGUNAN BGN PASCA KONSTRUKSI

BANTUAN TEKNIS

BERUPA:

1. Rekomendasi

Kebutuhan Biaya

Pembangunan Baru/

Kebutuhan Biaya

Perawatan BGN

2. Rekomendasi Teknis,

seperti: Multiyears,

Bangunan > 8 lantai,

Pekerjaan Lanjutan

DALAM RANGKA

PERAWATAN

BANGUNAN,

BANTUAN TEKNIS

BERUPA ANALISIS

TINGKAT

KERUSAKAN

PEMBONGKARAN

BGN, BANTUAN

TEKNIS BERUPA

TAKSIRAN HARGA

BONGKARAN

BANTUAN TEKNIS BERUPA TENAGA PENGELOLA TEKNIS

DIT

. P

BLPEMBANGUNAN BARU

GEDUNG NEGARA

• Untuk pekerjaan PEMBANGUNAN BARU Bangunan Gedung Negara, dilakukan analisis

perhitungan kebutuhan biaya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya cq Direktorat Penataan Bangunan

dan Lingkungan atau oleh instansi teknis provinsi setempat.

• Perhitungan Kebutuhan Biaya dihitung berdasarkan perkiraan kebutuhan luas bangunan. Datadukung yang diperlukan dalam perhitungan tersebut antara lain:

o Struktur Organisasi dan Jumlah Personil Pengguna Gedung;

o Kebutuhan Ruang Penunjang dan Fasilitas Lain sesuai Tusi K/L

o Surat Keterangan Rencana Kota (berupa keterangan mengenai ketentuan KDB, GSB, KLB,Ketinggian maksimum, dll yang berlaku dalam lokasi.

o Master Plan di lokasi yang sudah ada

o Kejelasan status kepemilikan tanah (berupa sertifikat, atau surat perjanjian tertulis izinpemanfaatan lahan/hak pinjam pakai bila lahan dikuasai oleh pihak lain.

o Harga satuan tertinggi per m2 (HSBGN) kota/kabupaten yang berlaku saat itu.

• Dasar untuk melakukan perhitungan kebutuhan biaya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTORA. RUANG UTAMA

R. TAMU R. RAPAT R. TUNGGUR .

IST IR A H A

T

R. SEKRET R. STAF R. SIMPAN R. TOILETJML

STAFCATATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 28.00 40.00 40.00 60.00 20.00 15.00 24.00 14.00 6.00 247.00 8

2 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 2

3 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5

4 16.00 14.00 20.00 9.00 5.00 7.00 4.40 5.00 3.00 83.40 2

5 14.00 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 4.40 3.00 3.00 74.40 2

6 14.00 12.00 10.00 6.00 5.00 5.00 4.40 3.00 3.00 62.40 2

7 12.00 6.00 3.00 3.00 24.00 0

8 12.00 6.00 3.00 21.00 0

9 8.00 8.80 2.00 18.80 4

B. RUANG PENUNJANG

1 140 m2 Kapasitas 100 orang



4 Ruang Studio 4 m2/ orang Pemakai 10% dari staf

5 Ruang Arsip 0.4 m2/ orang Pemakai seluruh staf

6 2 m2/ 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf

7 Musholla 0.8 m2/ orang Pemakai 20% dari jumlah personel

C. SIRKULASI 25% X (JUMLAH A + B)

Keterangan:

-

-

-

JABATAN

LUAS RUANG (m2)

KETERANGAN

R. KERJA

R. PENUNJANG JABATANR. PELAYANAN

JABATANJML

R. Toilet

bersama

1 12

Menteri/ Ketua Lembaga

R.Staf pada setiap

jabatan diperhitungkan

berdasarkan jumlah

personel @ 2,2 - 3 m2/

personel, sesuai

dengan tingkat jabatan

Eselon IA/ Anggota Dewan

Eselon IB

Eselon IIA

Eselon IIB

Eselon IIIA

Eselon IV

JENIS RUANG LUAS KETERANGAN

1 2 3

Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.

Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,

kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.

Wakil Menteri K/L

Ruang Rapat Utama Kementrian

Ruang Rapat Utama Es. I

Ruang Rapat Utama Es. II

WC/ Toilet

Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.

Eselon IIIB

LAMPIRAN - 2STANDAR LUAS RUMAH NEGARA

BANGUNAN TANAH

3 4

- Menteri

- Kepala Lembaga Tinggi/ Tertinggi Negara

- Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal

- Pejabat yang setingkat/Anggota Dewan

- Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro

- Pejabat yang setingkat

- Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/d dan IV/e

- Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang


- Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/ c

- Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang


- Pegawai Negeri Sipil Gol. III

- Pegawai Negeri Sipil Gol. I dan II 36 100

Keterangan :

1. Untuk :

2.

- DKI Jakarta : 20%

- Ibukota Provinsi : 30%

- Ibukota Kab/ Kota : 40%

- Perdesaan : 50%

- Untuk Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A.

E

- Untuk Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus.

Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam RTRW, toleransi kelebihan luas

tanah yang diijinkan, untuk:

Untuk Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk Ruang Tamu

Besar/Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran.

C 70 200

D 50 120

A 250 600

B 120 350

TIPE PENGGUNA

LUAS (m2)

1 2

KHUSUS 400 1,000

NO JENIS RUANGAN MENTERI ES.1 ST ES.2 ST ES.3 ST ES.3B ST ES.4 ST STAF JUMLAH

A RUANG UTAMA

Ruang Kerja 28 16 14 12 12 8 2,2

Ruang Tamu 40 14 12 6 6 0 0

Ruang Rapat 40 20 14 0 0 0 0

Ruang Rapat Utama 140 90 40 0 0 0 0

Ruang Sekretariat 58 20 10 3 0 0 0

Ruang Tunggu 60 18 12 0 0 0 0

Ruang Simpan 14 5 3 3 3 2 0

Ruang Istirahat 20 10 5 0 0 0 0

Ruang Toilet 6 4 3 0 0 0 0

1 Luas Ruang Tiap Eselon 406 197 73 24 21 10 2,2

2 Personil Direktorat 1 5 1 13 60 80

3 Luas RU per Direktorat 73 120 21 130 132 476

B RUANG PELENGKAP

1 Ruang Rapat = 40

2 Ruang Studio =4 m2/Orang (pemakai =10% dari staff) = 24

3 Ruang Arsip =0.4m2/Orang (pemakai = staff) = 24

4 WC =2m2/25 orang = 6,4

5 Musholla =0.8m2/orang (pemakai 20% dari personil) = 12,8

TOTAL = 107,2

SUB TOTAL I = RU + RP 583,2

Ruang Lain-lain =10% dari Sub Total I 58,32

SUB TOTAL II 641,52

Ruang Sirkulasi =25% dari Sub Total 2 160,38

TOTAL 801,9

Standar rata-rata Ruang Kantor Tingkat Direktorat = 801.9 m2 : 80= 10,02375

STANDAR RUANG

DIT

. P

BL

ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA

CONTOH DATA DUKUNGBeberapa Data Dukung yang diperlukan untuk pembangunan Gedung baru:

1. SKRK

3. STRUKTUR

ORGANISASI & JUMLAH

PENGGUNA GEDUNG

2. HSBGN

• PROSEDUR PELAKSANAAN BANTUAN TEKNIS ANALISIS KERUSAKAN

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KEMENTERIAN/

LEMBAGA (K/L)

DIREKTORAT PENATAAN

BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

SUBDIT PEMBINAAN

PENGELOLAAN GEDUNG DAN

RUMAH NEGARA

SEKSI GEDUNG NEGARA TIM CLEARANCE

SURAT

PERMOHONAN

PEMBANGUNAN

BARU

SURAT

PERMOHONAN

DITERIMA

USULAN

PENUGASAN

ANALISIS

KEBUTUHAN

RUANG

DATA

LENGKAP

MEMERIKSA,

MENYETUJUI

MEMERIKSA DAN

MENGESAHKAN SURAT JAWABAN

ANALISIS

BANGUN BARU

YAYA

TIDAK

KONSEP SURAT

PEMBANGUNAN

BARU

SURAT TUGAS

KONSULTASI

TELAAH DATA

SURAT

PERMINTAAN

KELENGKAPAN

DATA

MEMERIKSA

HASIL

ANALISIS

ANALISIS

KEBUTUHAN

BIAYA

DATA DUKUNG:

1.KEBUTUHAN RUANG

SESUAI TUPOKSI

2.PROYEKSI JUMLAH

PERSONIL

3.KEJELASAN LOKASI –

LUAS LAHAN

4. SKRK (GSB, KDB,

KLB, KETINGGIAN

MAKSIMUM)

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

DIT

. P

BL

PENGELOLAAN TEKNIS

• Setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan olehkementerian/lembaga/SKPD harus mendapat bantuan teknis dalambentuk pengelolaan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.

• Bantuan Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum terkaitpenyelenggaraan Bangunan Gedung Negara meliputi 3 hal:

o Tenaga, berupa tenaga pengelola teknis

o Informasi, berupa rekomendasi teknis (kebutuhan biaya, pembangunan

di atas 8 lantai, pembangunan lebih dari satu tahun anggaran).

o Kegiatan Percontohan, berupa pilot project

• Pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yangbersertifikat.

• Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatanpembangunan bangunan gedung negara di bidang teknis administratif.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS

KEMENTERIAN/

LEMBAGA (K/L)

DIREKTORAT PENATAAN

BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

SUBDIT PEMBINAAN

PENGELOLAAN GEDUNG DAN

RUMAH NEGARA

SEKSI GEDUNG NEGARA TIM PENGELOLA TEKNIS

YA

SURAT

PENUGASAN

USULAN

DITERIMA

DRAFT USULAN

PENUGASAN

SURAT PERMINTAAN

TENAGA PENGELOLA

TEKNIS

USULAN

DITERIMA

KONSEP SURAT

TUGAS

SURAT

PERMOHONAN

DITERIMA

MENANDATANGANI

SURAT TUGAS

PARAF SURAT

TUGAS

DISPOSISI

TIDAK

DIT

. P

BL

PASCA KONSTRUKSI

• Pasca Konstruksi meliputi kegiatan persiapan untuk mendapatkan status

Barang Milik Negara dari Pengelola Barang, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan

Pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara.

• Pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara dilakukan dengan

melaporkan Bangunan Gedung Negara yang telah selesai dibangun kepada

Kementerian Pekerjaan Umum.

terima

kasih.

Documents

Microsoft PowerPoint - BAHAN TAYANG PEMBANGUNAN BGN2.ppt [Compatibility Mode