PEMERINTAH KOTA PADANG

PEMERINTAH KOTA PADANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN

2019-2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN

ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KOTA PADANG

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas telah disusunnya Dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Pendudukdan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2019 – 2024. Penyusunan renstra

ini merupakan implikasi dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah yang yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Walikota Padang Nomor 74 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Darah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra ini mengacu pada undang-

undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga pada dasarnya

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

atau disebut juga Renstra Kota Padang Tahun 2019 – 2024 dalam Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman, acuan atau rujukan yang wajib

dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan

karyawan/non struktural/fungsional dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana

Startegis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana ini, kami ucapkan terima kasih, semoga dengan adanya Renstra

dapat membawa hasil positif dalam urusan pemerintahan dan memberikan dukungan

administrasi

Padang, Desember 2019 KEPALA

DP3AP2KB KOTA PADANG

H. Ir. HERYANTO RUSTAM MM

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB. I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-4

1.3. Maksud dan Tujuan I-7

1.4. Sistematika Penulisan I-8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II-1

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota II-1

Padang

2.2. Sumber Daya DP3AP2KB II-18

2.3. Kinerja Pelayanan DP3AP2KB II-30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan II-47

SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi III-1

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan III-2

Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi III-5

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian III-8

Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis III-9

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

4.1. Tujuan Jangka Menengah DP3AP2KB IV-1

4.2. Sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB IV-1

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN V-1

5.1. Strategi V-1

5.2. Kebijakan V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DP3AP2KB II-18

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DP3AP2KB II-20

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di DP3AP2KB II-22

Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DP3AP2KB II-23

Tabel 2.5 Kepadatan penduduk perkecamatan Tahun 2014-2018 II-39

Tabel 2.6 Indikator Pengendalian Penduduk Kota Padang II-40

Tabel 2.7 Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut II-40

Kecamatan di Kota Padang 2018

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB Tahun 2017-2019 II-41

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas P3AP2KB Kota II-43

Padang

Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian III-4

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tabel 3.2 Permasalahan dan Pelayanan Perangkat daerah Kota Padang III-7

Berdasarkan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

Tabel 3.3 Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis III-10

Tabel 3.4 Tabel Skoring dalam Penentuan Isu-isu Strategis III-11

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3AP2KB IV-3

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran Strategi, dan Arah Kebijakan DP3AP2KB Kota V- 4

Padang

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok VI-6

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DP3AP2KB Kota Padang Tahun

2014-2019

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 VII-2

Berdasarkan urusan

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas P3AP2KB VII-5

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu kepada VII-8

Tujuan dan Sasaran RPJMD

iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan Tahap Penyusunan Rensta DP3AP2KB I-4

dengan RPJMD

2.1.a Grafik pegawai berdasarkan jenis kelamin II-19

2.1.b Grafik pegawai berdasarkan tingkat pendidikan II-20

2.2.a Grafik pegawai berdasarkan golongan II-21

2.2.b Grafik pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin II-22

2.3 Grafik pegawai berdasarkan jabatan II-23

2.4 Grafik Persandingan Capaian IPG Kota Padang dengan IPG II-31

Provinsi


Provinsi dan IPG Nasional


Kab/Kota lainnya

2.7 Grafik IDG Kota Padang 2010 – 2015 II-34

2.8 Grafik IDG kabupaten/Kota 2015 provinsi Sumatera Barat II-34

2.9 Grafik kasus KDRT II-38

iv

Renstra DP3AP2KB Kota Padang Tahun 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang

dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan

dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan

teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan

tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui

pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi

dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

mengatur bahwa daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah ( RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah

merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang

dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran

dan kewenangannya, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai

dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang

mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana

Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan

I - 1


Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, Pemerintah Kota Padang saat ini telah melaksanakan penataan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dimana urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang tahun 2019-2024 yang

ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2019 merupakan penjabaran visi dan misi

kepala daerah terpilih. Penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB berpedoman pada RPJMD

tersebut.

Sehubungan hal di atas, maka penyusunan rancangan Renstra Dinas P3AP2KB

Kota Padang Tahun 2019-2024 ini merujuk kepada Visi Walikota dan Wakil Walikota

Padang Periode 2019-2024 yang telah terpilih dan dilantik, yaitu : “ Mewujudkan

Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata

Unggul Serta Berdaya Saing “. Untuk mewujudkan Visi di atas, maka telah ditetapkan

7 ( tujuh ) misi,yakni:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya

manusia yang beriman, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.

2. Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan

menghargai kearifan lokal.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif.

4. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif.

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

6. Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana.

7. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan

pelayanan publik yang prima.

Dari ketujuh Misi ini yang berkaitan atau relevan secara eksplisit dengan aspek

fokus urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana adalah misi pertama dan misi ke tujuh.

Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu pemberdayaan perempuan,

perlindungan hak perempuan dan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga

berencana yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam, komprehensif dalam

I - 2


perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta

mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal. Manusia sebagai insan

dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan

pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini

ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin

tertentu. Peningkatan kualitas hidup manusia yang disesuaikan dengan beragam aspirasi

dan hambatan kemajuan keseluruhan kelompok masyarakat akan dapat menjamin

keberhasilan pembangunan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri pada

pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian

kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang

seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang

menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan

pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan gender dan pemenuhan hak

anak.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (a) persiapan

penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; dan (d)

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perengkat Daerah; (e) perumusan

rancangan akhir; dan (f) penetapan.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan

baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat

daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan

Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat

Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan

Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra

Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Padang dapat

digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

I - 3

RP

JMD

RE

NS

TR

A P

D


Gambar 1.1

Bagan Keterkaitan Tahap Penyusunan Renstra DP3AP2KB dengan RPJMD

Penyusunan Ranwal Rancangan Musrenbang Ranc. Akhir PERDA

RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD

Sesuai

Kegiatan

prioritas, Penyempurnaan

output, &

Rancangan Akhir

pagu

SE KDH ttg Renstra-PD

Penyusunan

Rancangan

VERIFI-

Renstra-PD

KASI

Tidak sesuai

Tidak sesuai

VERIFI-

KASI

Program Penyesuaian

Rancangan

prioritas,

Renstra-PD

sesuai

outcome,

& pagu

Rancangan

Penyusunan

Penetapan

Akhir Renstra

Rancangan PD Renstra PD

Renstra PD

Renstra

PD

Renstra DP3AP2KB memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra

Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu

Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 – 2024

adalah sebagai berikut:

I - 4


1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita (Convention on the

Elimintion of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tamgahan Lembaran

Negara Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan


8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4235);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4720);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);

11. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (

I - 5


Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Nomor

3475 );

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

16. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan

Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan


19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme

Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

20. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan

Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Dalam Pembangunan Nasional;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;

I - 6


24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2004 – 2020;

26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang tahun 2019-2024 ;dan

28. Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

29. Perwako Nomor 110 Tahun 2019 tentang rencana strategis satuan kerja perangat

daerah tanggal 23 Desember 2019, (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 110).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3AP2KB adalah

menyediakan arah kebijakan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Urusan Pengendaian Penduduk dan Keluarga Berencana

selama lima tahun ,sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD Kota Padang Tahun

2019-2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra yaitu :

a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 5 tahun

(2019-2024) ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta

program dan kegiatan pada Dinas P3AP2KB;

b. Merumuskan tolok ukur kinerja organisasi yang terukur, transparan dan

akuntabel;

I - 7


c. Sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah dan RKA SKPD; dan

d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan

pengganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun

anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 -2024 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan tentang latar belakang penyusunan

Rencana strategis berdasarkan isu pemberdayaan perempuan,

perlindungan hak perempuan dan anak, serta pengendalian

penduduk dan keluarga berencana yang dihadapi

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas

Kesehatan serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS P3AP2KB

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas P3AP2KB dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas

apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas P3AP2KB dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas

I - 8


Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

prioritas Dinas P3AP2KB yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah

ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas

P3AP2KB, struktur organisasi Dinas P3AP2KB, serta uraian tugas dan

fungsi sampai dengan eselon IV Dinas P3AP2KB.

2.2 Sumber Daya Dinas P3AP2KB

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki Dinas P3AP2KB dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia dan aset

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas P3AP2KB

berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas P3AP2KB periode

sebelumnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P3Ap2KB

Kota Padang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS P3AP2KB

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas P3AP2KB. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-

permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DPPPA) Sumatera Barat.

3.4 Tealahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

I - 9


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas P3AP2KB. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan

indikator kinerja yang terukur

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Dinas P3AP2KB dalam lima tahun mendatang. Penyajian strategi dan arah

kebijakan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan

visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi,

dan arah kebijakan Dinas P3AP2KB.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana . Indikator Kinerja Utama Perangkat

Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mangacu kepada

tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

I-10


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DP3AP2KB KOTA PADANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Padang.

Jika ditinjau dari aspek historis proses pembentukan, perkembangan dan

kedudukannya, maka diketahui bahwa keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang atau

DP3AP2KB pada awalnya adalah pergantian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Padang tahun 2012 yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah yang ditindaklanjuti dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,

Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Kemudian

ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2012 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

Keluarga Berencana pada tanggal 28 Desember 2012.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Padang

Nomor 74 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana. Susunan organisasi DP3AP2KB adalah sebagai berikut:

a) Kepala Dinas;

b) Sekretariat, terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Program.

c) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi,

terdiri dari:

1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan Bidang Ekonomi;

II - 1



Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum.


Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Inormasi;

d) Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :

1) Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan,

Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

2) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi

3) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

e) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, dan Perlindungan Khusus Anak, terdiri

dari:

1) Seksi Perlindungan Perempuan;

2) Seksi Perlindungan Khusus Anak;

3) Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak;

f) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:

1) Seksi Advokasi dan Penggerakan;

2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;

3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

g) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

terdiri dari:

1) Seksi Layanan Ber-KB;

2) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;

3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

II-2


Struktur Organisasi DP3AP2KB

KEPALA

\ KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Sekretariat

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

Umum dan Keuangan Program dan

kepegawaian anggaran

BIDANG

Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

SEKSI

Pelembagaan Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perembuan Bidang Ekonomi

BIDANG BIDANG

Perlindungan

Pemenuhan Hak Perempuan

dan

Hak Anak

Perlindungan

Khusus Anak

SEKSI SEKSI

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Perlindungan Alternatif dan

Pendidikan, Perempuan

Pemanfaatan

Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

BIDANG BIDANG

Pengendalian Keluarga

Penduduk,

Berencana,

Penyuluhan,

Ketahanan, dan

dan

Kesejahteraan

Penggerakan

Keluarga

SEKSI SEKSI

Advokasi dan Layanan

Penggerakan Berkeluarga

Berencana

SEKSI

Pelembagaan Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perembuan Bidang Sosial Politik & Hukum

SEKSI

Pelembagaan Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Data dan Informasi

SEKSI

Hak Sipil dan Informasi

SEKSI Kesehatan dasar dan Kesejahteraan

SEKSI

Perlindungan Khusus Anak

SEKSI Data Kekerasan Perempuan dan Anak

SEKSI SEKSI

Penyuluhan Pembinaan

dan Kesertaan

Pendayaguna

Berkaluarga

an PLKB

Berencana

SEKSI SEKSI

Pengendalian Ketahanan

Penduduk dan

dan Informasi

Kesejahtera

Keluarga an Keluarga

II-3


2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja, Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Padang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencan dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan


c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan perlindungan


d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berrencana;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota

Padang Nomor 74 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan

tata kerja DP3AP2KB sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur

penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak dan uruan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi

terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak

serta keluarga sejahtera dan berkualitas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. menyusun kebijakan teknis dinas berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan demi terwujudnya pemberdayaan perempuan

II - 4


perlindungan anak , pengendalian penduduk dan keluarga berencana

yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. merumuskan sasaran strategis berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan dinas demi

terwujudnya perempuan yang tangguh dan anak yang cerdas serta

pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;

c. merumuskan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan Dinas dapat

terukur secara tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar

penyelenggaraan urusan dinas dapat diberdayakan secara tepat dan

optimal;

e. menyelenggarakan urusan pengelolaan dinas berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pemberdayaan

perempuan dan perlidungan anak , pengendalian kuantitas penduduk

dan keluarga berencana di Kota Padang;

f. mengendalikan penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-

tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

g. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna

mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

h. mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya

pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

i. menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi

pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;

j. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga

berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga

berencana;

k. melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan

obat kontrasepsi

l. melaksanakan pelayanan kelurga berencana;

m. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi

kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan

II - 5


ber-keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan

keluarga;

n. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui

keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

o. melaporkan penyelenggaraan urusan dinas secara periodik kepada

Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai bentuk akuntablitas kinerja;

p. pengguna anggaran dinas;

q. pengguna barang dinas; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat.

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan

pelaksanaan di bidang umum, kepegawaian , keuangan dan program.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program

dinas:

b. melaksanakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

d. melaksanakan pengkajian anggaran belanja;

e. melaksanakan pengendalian administrasi belanja;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. melaksanakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

i. melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan

dinas;

II - 6


j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian

peraturan per undang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol

dan hubungan masyarakat;

k. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

m. melaksanakan pengkajian bahan rencana strategis, laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan

pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah;

n. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;

o. mengelola layanan pengaduan masyarakat;

p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;dan

q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan

Informasi

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan,

Informasi dipimpin oleh seorang

melaksanakan tugasnya berada di

kepada Kepala Dinas.

Kualitas Keluarga, Data dan

Kepala Bidang yang dalam

bawah dan bertanggungjawab

(2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan

Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan

bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan

urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka

(2), Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan

Informasi mempunyai fungsi:

a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum

dan kualitas keluarga;

II - 7


b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan



d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan



f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan



g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan



h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial,

politik hukum dan kualitas keluarga;

i. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di

bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi,

sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

II - 8


k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

l. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan


gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik

hukum dan kualitas keluarga;

n. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender;

o. melaksanakan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan

perempuan;

p. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan

gender dan hak anak;

q. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan


penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik

hukum dan kualitas keluarga; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


4. Bidang Pemenuhan Hak Anak

(1) Bidang Pemenuhan Hak Anak di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas

(2) Bidang Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan

kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang.

II - 9


(3) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2),

Bidang Pemenuhan Hak Anak, mempunyai fungsi :

a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan

kegiatan budaya;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga

dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,

kreativitas dan, kegiatan budaya;

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait

hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas

dan kegiatan budaya;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan

serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

e. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan

hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,

keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta

pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi

dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

g. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

II - 10


i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang

pemenuhan hak anak;

j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak

anak;

k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan


di bidang pemenuhan hak anak;

l. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang

pemenuhan hak anak;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi di bidang pemenuhan hak anak;

n. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga

pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;

o. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan peningatan kualitas hidup anak;

p. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan


informasi di bidang pemenuhan hak anak.

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

(1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

II - 11


(2) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan

kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan

dan program sesuai ruang lingkup bidang.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2),

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,

mempunyai fungsi :

a menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan

penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,

di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus

serta dari tindak pidana perdagangan orang;

b menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,



c menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan

orang;

d menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di



orang;

e menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan

penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,



f menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,



II - 12


g melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang




orang;

h menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam

situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana

perdagangan orang;

i melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang




orang;

j menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di



orang;

k menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari

tindak pidana perdagangan orang;

l menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang



m melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah

II - 13


tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

n melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang



o melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,

dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana

perdagangan orang;

p melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan

korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,

dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana

perdagangan orang;

q menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus

anak;

r menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang

perlindungan khusus anak;

s menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan

khusus anak.

t melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di

bidang perlindungan khusus anak.

u melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang

perlindungan khusus anak;

v menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

w melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

II - 14


x melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

y menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan

anak;

z menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan

terhadap perempuan dan anak;

aa menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap

perempuan dan anak;

bb melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan


kekerasan terhadap perempuan dan anak;

cc melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan

terhadap perempuan dan anak;

dd menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi


penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan

anak; dan

ee melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan


informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan

ff melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

II - 15


(2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan, mengolah,

menganalisis data dan informasi program dinas.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, pada angka (2)

Bidang Pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan mempunyai

fungsi :

a. merumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian

penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan

Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian


Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;

c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan,

advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah

daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

e. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian

penduduk;

f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;

g. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana;

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian


Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;

i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian

penduduk, sistem informasi keluarga;

j. melaksanakan penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

II - 16


k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


7. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga

(1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan

pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis,

norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di

bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, pada angka (2),

Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana,

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana,

ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

c. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria

di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d. melaksanakan pelayanan keluarga berencana statis dan mobile;

e. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana,

ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

g. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


II - 17


2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam

mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Tanpa

adanya sumber daya manusia yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dan

ketidakseimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah

ke depan. Untuk itu DP3AP2KB melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber

daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu

Wali Kota selaku Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan

pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan didukung sumber daya

aparatur dan dukungan kapasitas asset/modal pendukung. Adapun sumberdaya aparatur

dan sumberdaya asset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

pada awal tahun 2019 sebagai berikut:

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai ASN dan Non ASN di DP3AP2KB di tahun 2019 sebanyak 54

orang yang terdiri dari 49 orang ASN dan 5 orang Non ASN. Berdasarkan tingkat

pendidikan pegawai di DP3AP2KB Kota Padang seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di DP3AP2KB Tahun 2019

Tingkat

PNS Non PNS

No

Jumlah

Pendidikan

L P L P

1 SMA Sederajat 5 orang 3 orang 3 orang 1 orang 9 orang

2 D3 1 orang 2 orang 3 orang

3 S1 6 orang 18 orang 1 orang 25 orang

II-18


Tingkat

PNS Non PNS

No

Jumlah

Pendidikan

L P L P

4 S2 4 orang 10 orang 14 orang

Jumlah 16 orang 33 orang 3 orang 2 orang 54 orang

Sumber : DP3AP2KB Tahun 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah PNS perempuan lebih

banyak dibandingkan PNS laki- laki dimana 67,35% PNS Perempuan sedang PNS laki-

laki 32,65% dan Non PNS laki-laki dan perempuan masing-masing 9%. Sedangkan

berdasarkan tingkat pendidikannya 49% berlatar belakang pendidikan S1, 27%

berlatar belakang pendidikan S2, 18% berlatar belakang pendidikan SMA sederajat,

dan 6% Diploma 3. Kondisi pegawai DP3AP2KB ini dapat tergambar dalam gambar

2.1.a dan gambar 2.1.b sebagai berikut:

Jumlah Pegawai DP3AP2KB Berdasarkan

Jenis Kelamin

Non PNS

Non PNS Laki-laki

Perempuan

5% 4%

PNS Laki-Laki PNS Laki-Laki

30% PNS Perempuan

PNS Perempuan Non PNS Laki-laki

61% Non PNS Perempuan

Gambar 2.1.a. Grafik pegawai berdasarkan jenis kelamin

II-19


Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat

Pendidikan

S2 27% SMA Sederajat

18%

SMA Sederajat

D3 D3

6% S1

S2

S1 49%

Gambar 2.1.b Grafik pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Sementara jumlah pegawai berdasarkan golongan di DP3AP2KB Kota Padang di

tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DP3AP2KB Tahun 2019

No Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1. IV/c 1 Orang - 1 Orang

2. IV/b 1 Orang 2 Orang 3 orang

3. IV/a 2 Orang 5 Orang 7 Orang

4. III/d 6 Orang 13 Orang 19 Orang

5. III/c - 7 Orang 7 Orang

6. III/b - 2 Orang 2 Orang

7. III/a - 1 Orang 1 Orang

8. II/d - 2 Orang 2 Orang

9. II/c 5 Orang - -

II-20


10 II/b - - 5 Orang

11 II/a - - -

12 Tenaga Kontrak 5 Orang 2 Orang 5 orang

13 Jumlah 20 Orang 34 Orang 54 Orang


Berdasarkan data di atas dapat digambarkan persentase golongan pegawai

pada gambar sebagai berikut:


Golongan

Golongan II 33%

Golongan IV 39%

Golongan III 28%

Gambar 2.2.a Grafik Pegawai berdasarkan golongan

II-21


JUMLAH PEGAWAI DP3AP2KB

BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS

KELAMIN Golongan IV Laki-Laki

Golongan IV Perempuan

Golongan III Laki-laki

Golongan III Perempuan

Golongan II Laki-laki

Golongan II Laki- laki Golongan IV 11%

Laki-Laki

9%

Golongan IV Perempuan

16%

Golongan III Perempuan

51%

Golongan III Laki-laki

13%

Gambar 2.2.b Grafik pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelami

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di DP3AP2KB Tahun 2019

TENAGA /PEGAWAI MENURUT JUMLAH

GOLONGAN/KEPANGKATAN DAN JENIS TOTAL

KELAMIN PEGAWAI

No KATEGORI

II

III

IV Total

JABATAN

L

+ L+ L+

L P P L P P L P P L P L+P

TENAGA

PEGAWAI (ASN)

KOTA

1 ESELON II 1 1 1 0 1

2 ESELON III 1 1 2 3 5 2 4 6

3 ESELON IV 4 10 14 0 3 3 4 13 17

FUNGSIONAL

4 UMUM 5 0 5 3 15 18 1 1 2 4 22 25

JUMLAH 0 5 5 7 26 33 4 7 11 11 39 49

Berdasarkan tabel di atas jumlah staf fungsional umum hanya 25 orang atau 51%

dari jumlah ASN yang ada umum untuk 5 bidang dan 1 sekretaris. Tahun 2019 akan ada

5 orang ASN yang pensiun. Gambaran tentang pegawai berdasarkan jabatan

II-22


dapat di lihat pada gambar berikut:


Jabatan

Eselon II 2%

Eselon III 12%

Fungsional

Umum 51%

Eselon IV 35%

Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Umum

Gambar 2.3 Grafik pegawai berdasarkan jabatan

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Aset atau sarana dan prasarana yang dikelola oleh DP3AP2KB Kota Padang di

tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DP3AP2KB Tahun 2019

Tahun

Kondisi

No Jenis Sarana dan Prasarana Peroleha Jumlah

n

Baik Kurang

Baik

1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 2013 1 - 1

2 Staion Wagon 2007 1 - 1

3 Staion Wagon 2009 1 - 1

4 Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) 2014 1 - 1

II-23


5 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke

2014 1 - 1

bawah)

6 Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-

2015 1 - 1

lain

7 Mobil Unit Penerangan 1993 1 - 1



10 Mobil Unit Kesehatan Masyarakat 2009 1 - 1

11 Sepeda Motor 2007 14 - 14

12 Sepeda Motor 2008 43 - 43

13 Sepeda Motor 2012 6 - 6

14 Sepeda Motor 2017 2 - 2

15 Rak-rak Penyimpanan 2012 1 - 1

16 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 2007 3 - 3



19 Rak Kayu 2013 4 - 4

20 Rak Kayu 2017 2 - 2

21 Filling Besi/Metal 1990 1 1

22 Filling Besi/Metal 2018 1 - 1

23 Brand Kas 1987 1 1

24 Brand Kas 2003 1 1

25 Lemari kayu 1998 1 1

26 Papan Visuil 2009 1 - 1

27 Papan Nama Instansi 2012 2 - 2



II-24



31 Papan Pengumunan 2005 1 - 1

32 Papan Pengumunan 2014 1 - 1

33 White Board 2011 1 - 1



36 Mesin Absensi 2017 11 - 11

37 Mesin Absensi 2017 1 - 1

38 Display 2017 2 - 2

39 Lemari Kayu 2008 1 - 1



42 Meja Rapat 2013 12 - 12

43 Meja Rapat 2015 9 - 9

44 Kursi Rapat 2007 98 - 98

45 Kursi Rapat 2013 127 - 127

46 Kursi Rapat 2017 100 - 100

47 Kursi Tamu 2011 2 - 2

48 Kursi Tamu 2012 1 - 1

49 Kursi Tamu 2013 5 - 5

50 Kursi Tamu 2014 2 - 2

51 Kursi Tamu 2017 2 - 2

52 Kursi Putar 2013 8 - 8

53 Kursi Putar 2014 2 - 2

54 Meja Biro 2017 2 - 2

55 Sofa 2013 2 - 2

II-25


56 Kursi Kerja 2010 6 - 6





61 Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner 2012 1 - 1

62 Lemari Es 2009 1 - 1

63 Lemari Es 2012 2 - 2

64 Lemari Es 2014 1 - 1

65 AC Unit 2009 6 - 6

66 AC Split 1999 1 - 1

67 AC Split 2007 5 - 5

68 AC Split 2010 2 - 2

69 AC Split 2012 1 - 1

70 AC Split 2013 1 - 1

71 AC Split 2018 3 - 3

72 Kipas Angin 2011 2 - 2



75 Exhause Fan 2011 3 - 3



78 Televisi 2009 1 - 1

79 Televisi 2012 1 - 1

80 Televisi 2013 1 - 1

81 Televisi 2018 1 - 1

II-26


82 Sound System 2013 1 - 1

83 Tiang Bendera 2000 1 - 1

84 Tangga Alumunium 2013 1 - 1

85 Alat Pemadam Portable 2006 1 - 1

86 Alat Pemadam Portable 2012 1 - 1

87 P.C Unit/ Komputer PC 2009 5 - 5








95 Lap Top 2009 2 - 2

96 Lap Top 2010 2 - 2

97 Lap Top 2011 1 - 1

98 Lap Top 2012 2 - 2

99 Lap Top 2013 5 - 5

100 Lap Top 2014 3 - 3

101 Lap Top 2015 3 - 3

102 Lap Top 2018 4 - 4

103 Note Book 2009 1 - 1

104 Note Book 2010 9 - 9

105 Note Book 2013 1 - 1

106 Printer 2010 3 - 3

107 Printer 2013 1 - 1

II-27


108 Computer Compatible 2017 36 - 36

109 Printer 2009 1 - 1

110 Printer 2014 9 - 9

111 Printer 2015 2 - 2

112 Printer 2015 3 - 3

113 Printer 2015 5 - 5

114 Printer 2018 11 - 11

115 Router 2018 1 - 1

116 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2009 10 - 10

117 Meja Kerja 1982 14 14

118 Meja Kerja 1992 4 4

119 Meja Kerja 1992 1 - 1

120 Meja Kerja 2008 16 - 16

121 Meja Kerja 2008 1 - 1

122 Meja Kerja 2009 1 - 1

123 Meja Kerja 2013 4 - 4

124 Meja Kerja 2017 6 - 6

125 Meja Rapat Pejabat Eselon II 2008 1 - 1

126 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2009 2 - 2

127 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2004 1 - 1

128 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2009 4 - 4

129 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2009 4 - 4

130 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon

2009 1 - 1

II

131 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III 2012 1 - 1

132 Lemari Buku untuk Perpustakaan 2008 1 - 1

133 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2008 1 - 1

II-28








140 Proyektor + Attachment 2007 1 - 1

141 Proyektor + Attachment 2017 12 - 12

142 Handycam 2013 1 - 1

143 Camera Electronic 2013 3 - 3



146 Mesin Barcade 2018 1 - 1

147 Facsimile 2010 1 - 1

148 Wireless Amplifier 2010 7 - 7




152 Tempat Tidur Pasien 2012 1 - 1

153 Automatic Dispenser 2009 1 - 1



156 Organ/Electone 2014 1 - 1

157 Bangunan Gedung Kantor Permanen 2006 1 - 1



II-29




162 Bangunan Gudang Tertutup Permanen 2006 1 - 1

163 Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya 2008 1 - 1

164 Jaringan Rumah Tangga (Jarut) 2014 6 - 6

165 Jaringan Rumah Tangga (Jarut) 2015 1 - 1

166 Instalasi Air Bersih Lain-lain 2016 1 - 1

167 Jaringan Transmisi Tegangan 100 s/d

2013 2 - 2

300 KVA

168 Jaringan Transmisi Tegangan 100 s/d

2014 5 - 5

300 KVA

169 Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah

2013 4 - 4

100 KVA

170 Ilmu Pengetahuan umum 2013 34 - 34

171 Agama Islam 2013 10 - 10

172 Agama Islam 2013 1 - 1

173 Aset Tetap Renovasi(TPA) 2017 1 - 1

Jumlah 880 22 902


Asset atau sarana dan prasarana yang dikelola oleh DP3AP2KB Kota Padang

sebanyak 173 jenis yang berjumlah 902 unit dengan kondisi 97,56% baik. Aset ini

diperoleh dari dinas atau badan sebelum Dinas P3AP2KB terbentuk yaitu Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Kelurahan dan terakhir dari Badan Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang.

2.3. Kinerja Pelayanan DP3AP2KB

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang

dapat diuraikan sebagai berikut:

II-30


1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator

utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain

tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga

cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan

dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara

membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau

semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kota Padang menunjukan masih rendah dibandingkan dengan IPG

provinsi, dibandingkan capaian nasional dan provinsi. Dari angka penyesuaian

IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG Kota Padang dari waktu ke waktu :

94,74

94,42

94,04

94,16

93,77 93,77 93,77

93,23

92,98 93,02

92,87

92,59

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kota Padang Provinsi

Gambar 2.4 Grafik Persandingan capaian IPG Kota Padang

dengan IPG Provinsi Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2017.

Dilihat capaian IPG Kota Padang menunjukan terdapat kenaikan pada

dari tahun 2012 sampai 2015 dan berada di posisi tetap sejak tahun 2015

sampai 2017 dimana pada tahun 2016 tidak dilaksanakan perhitungan . Namun

dari capaian dapat dilihat IPG Kota Padang masih berada diatas angka

II-31


Nasional tetapi dibawah Provinsi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar

berikut :

94,74 94,42

94,04 94,16

93,77 93,77 93,77

92,98 93,02 93,23

92,59 92,87

91,03 90,82 90,96

90,07 90,19 90,34

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kota Padang Provinsi Nasional

Gambar 2.5 Grafik Persandingan capaian IPG Kota Padang dengan

IPG Provinsi dan IPG Nasional. Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2017.

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera

Barat, menunjukan capaian Kota Padang berada di posisi 14 dibawah

Kabupaten Padang Pariaman. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut

:

II-32


IPG 2017

98,51

97,76

98,78

98,53

98,95

97,16

96,70

94,98 95,73

94,62 95,50

94,54

93,79

93,77

93,40 93,00

89,13 88,43

88,97

K E

P . M

E N

T A

W A

I

P E

S I S

I R

S E

L A

T A

N

S O

L O

K

S A

W A

H L

U N

T O

T A

N A

H D

A T

A R

P

A D

A N

G P

A R

I A

M A

N

A G

A M

5 0

K O

T A

P A

S A

M A

N

S O

L O

K S

E L

A T

A N

D H

A R

M A

S R

A Y

A

P A

S A

M A

N B

A R

A T

K O

T A

P A

D A

N G

K O

T A

S O

L O

K

K O

T A

S A

W A

H L

U N

T

O

A P

A D

A N

G P

A N

J A

N

G

K O

T A

B U

K I

T T

I N G

G

I K O

T A

P A

Y A

K U

M B

U

H

K O

T A

P A

R I

A M

A N

K O

T

Gambar 2.6 Grafik Persandingan capaian IPG Kota Padang dengan

IPG Kab/Kota lainnya. Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2017.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif

perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam

kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi

ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kota Padang pada cukup baik, dimana diakhir tahun 2017

IDG Kota Padang pada posisi kedua setelah Kota Padang Panjang dan juga

berada diatas IDG Provinsi Sumatera Barat meskipun berada di bawah IDG

nasional. Angka IDG ini menunjukkan adanya peran aktif perempuan dalam

kehidupan ekonomi di Kota Padang Hal ini dapat dlihat pada grafik berikut :

II-33


70,07 70,46 70,68 70,83 70,83 71,74

65,22 65,4 68,26 68,31 68,31 69,01

61,86 62,42 62,42 65,01

60,65 58,68

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kota Padang Provinsi Nasional

Gambar 2.7 IDG Kota Padang 2012-2017

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2017.

IDG menggambarkan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam

kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan semakin meningkat

dari kurun waktu 2012 -2017. Jika diperbandingkan dengan Kabupaten Kota di

Provinsi Sumatera Barat, maka nampak posisi Kota Padang berada di posisi

kedua setelah Kota Padang Panjang dan diatas rata-rata kabupeten/kota dan

provinsi.

80 76,1

63,78 69,01 65,86

70

62,16 62,1161,99

56,8458,41 56,2

60 53,46 54,4854,16 51,1748,91 54,42 51,34 46,9

50 46,81

40

30

20

10

0

Kep

. Men

taw

ai

Pes

isir

Sel

atan

Solo

k

Siju

nju

ng

Tan

ah D

atar

Pad

ang

Par

iam

an

Aga

m

50

Ko

ta

Pas

aman

Solo

k Se

lata

n

Dh

arm

asra

ya

Pas

aman

Bar

at

Ko

ta P

adan

g

Ko

ta S

olo

k

Ko

ta S

awah

lun

to

Ko

ta P

adan

g P

anja

ng

Ko

ta B

uki

ttin

ggi

Ko

ta P

ayak

um

bu

h

Ko

ta P

aria

man

IDG 2017

Gambar 2. 8 IDG Kabupaten Kota 2017 Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2017.

II-34


2. Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Dari seluruh jumlah penduduk Kota Padang tahun 2018 berjumlah 939.112

jiwa, 50.02 persen diantaranya adalah laki-laki dan 49,98 persen perempuan

(BPS, PDA 2019). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komposisi

penduduk umumnya berimbang. Bila dilihat dari kelompok umurnya, dari

jumlah tersebut 36,06% atau 338.641 jiwa adalah anak-anak (penduduk usia

di bawah 19 tahun), terdiri dari 171.081 anak laki-laki dan 167.560 anak

perempuan. Dengan jumlah anak yang begitu besar atau lebih dari sepertiga

jumlah penduduk Kota Padang, maka peningkatan kualitas hidup anak perlu

mendapat perhatian serius.

Peningkatan kualitas hidup perempuan juga membutuhkan perlindungan

dari tindak kekerasan. Data tiga tahun terakhir menunjukkan tingginya angka

kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang dimana pada tahun 2014

terdapat 115 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 28 orang

perempuan sebagai pelaku dan 87 orang perempuan sebagai korban. Di tahun

2015 mengalami peningkatan yaitu 130 kasus dengan 18 orang perempuan

sebagai pelaku dan 112 orang perempuan sebagai korban dan di tahun 2016

mengalami penuruan menjadi 91 kasus dengan 35 orang perempuan sebagai

pelaku dan 56 orang perempuan sebagai korban( Sumber :DPPPA Prov

Sumbar). Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh P2TP2A

Kota Padang selama tahun 2017 terdapat 21 kasus dan 15 kasus di tahun 2018

Kualitas hidup anak juga ditentukan dari perlindungan terhadap anak dari

tindak kekerasan. Data kekerasan terhadap anak dari tahun 2014 sampai

dengan tahun 2016 terus meningkat dimana tahun 2014 terdapat 10 orang

anak mengalami tindak kekerasan dengan 2 orang anak sebagai pelaku dan 8

orang anak sebagai korban. Pada tahun 2015 jauh meningkat menjadi 55 orang

dimana 10 orang anak sebagai pelaku dan 45 orang anak sebagai korban,

sedangkan di tahun 2016 masih berkisar diangka 57 orang dengan 8 orang

anak sebagi pelaku dan 49 orang anak sebagai korban ( Sumber :DPPPA Prov

Sumbar). Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh P2TP2A Kota

Padang selama tahun 2017 terdapat 34 kasus dan 44 kasus di tahun 2018

II-35


Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi

hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam

pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan

sistematik yang ditujukan untuk merujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Ruang lingkup kegiatan perlindungan perempuan mencakup perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial

(meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial dan bencana),

perlindungan pekerja perempuan di dalam dan luar negeri, serta perlindungan

perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.

Kebijakan perlindungan perempuan difokuskan pada tiga permasalahan

utama, yaitu : pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan

korban kekerasan. Sedangkan prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan

dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan adalah :

a. Non-Diskriminasi : yaitu prinsip pemenuhan hak perempuan yang tidak

membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham

politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis

anak, atau faktor lainnya.

b. Penghargaan terhadap pendapat/suara perempuan; yaitu mengakui dan

memastikan bahwa setiap perempuan yang memiliki kemampuan untuk

menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk

mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal

yang mempengaruhi dirinya.

Capaian perlindungan hak perempuan dibentuk dan difungsikannya Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),

dibentuknya di setiap kecamatan di Kota Padang.

Dalam upaya peningkatan peran aparatur dan masyarakat dalam

perlindungan peran perempuan, Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Dinas

P3AP2KB terus melakukan peningkatan pemahaman, pengetahuan dan

kesadaran masyarakat dan aparatur melalui sosialisasi, advokasi dan koordinasi

di daerah. Selain itu juga dilakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas

pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

melalui penyelenggaraan pelatihan pendampingan dengan sasaran petugas,

aparat dan LSM Peduli perempuan dan anak, meningkatkan penyebaran

informasi melalui media cetak dan elektronik.

II-36


Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak di Kota Padang selalu diupayakan peningkatannya dari

waktu ke waktu. Diantaranya adalah melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan

tentang perlindungan perempuan dan anak berada dibawah naungan P2TP2A.

Serta melalui pembentukan forum layanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (PATBM) yang telah dibentuk di 2 kecamatan di Kota Padang dan

sudah disosialisasikan pada sebelas kecamatan untuk pembentukan di seluruh

kecamatan.

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga

hal yaitu pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak.

Prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan

perlindungan anak adalah :

a. Non-Diskriminasi; yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak

membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal

kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor

lainnya.

b. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengupayakan semua keputusan,

kegiatan dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata

untuk kepentingan terbaik anak;

c. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh

kembang yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan

perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat

perkembangannya;

d. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan

pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan

pengambilan keputusan setiap kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai

dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta

meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran,

eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Kasus KDRT yang terjadi di Kota

Padang dalam 3 tahun terakhir rata-rata 85% yang terselesaikan dan masih

banyak kasus kekerasan lainnya yang tidak dilaporkan. Kasus KDRT yang

dilaporkan ke Polresta Kota Padang dapat dilihat pada gambar berikut :

II-37


Kasus KDRT di Kota Padang

Laporan Selesai

130 120

113 113

98 97

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Gambar 2.9. Grafik Kasus KDRT

Sumber: Polresta Padang

Perlindungan anak di kuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah

Kota Padang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak.

Dibidang Pemenuhan Hak Anak, telah dibentuknya Forum Anak Daerah Kota

Padang, 11 organisasi Forum Anak Kecamatan dan 104 Forum Anak Kelurahan.

Untuk meningkatkan peran forum anak dalam perencanaan pembangunan

daerah, pemerintah daerah Kota Padang terus meningkatkan kapasitas Forum

Anak daerah, kecamatan maupun kelurahan melalui Capacity Building,

sosialisasi maupun pelatihan.

3. Tumbuh Kembang Anak

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat

dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang

layak bagi anak. Kota Padang telah menginisiasi KLA dan deklarasi KLA pada

tahun 2006. Upaya pengembangan kota layak anak terus dilakukan melalui

peningkatan peran semua pihak, peningkatan peran media massa dan

partisipasi dunia usaha melalui APSAI, penyusunan RAD KLA yang terintegrasi

ke dalam dokumen perencanaan daerah, penyediaan anggaran untuk

penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, serta peningkatan

kapasitas Gugus Tugas KLA melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan

II-38


pengembangan KLA. Sejak tahun 2017 Kota Padang memperoleh peringkat

Nindya untuk menuju Kota Layak Anak , dan tetap berusaha untuk menggapai

peringkat Utama dan KLA.

Upaya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan telah dilakukan dengan

mengembangkan Sekolah Ramah Anak. Di Kota Padang sedang dikembangkan

Sekolah Ramah Anak pada dua tingkatan yaitu 30 SRA di tingkat sekolah dasar

dan ditingkat SMP/sederajat.

Upaya pemenuhan hak anak di bidang kesehatan sedang dikembangkan

Puskesmas Ramah Anak.

4. Pengendalian Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk Kota Padang dari tahun ke tahun semakin

meningkat. Hal ini tergambar pada kepadatan penduduk masing-masing

kecamatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tabel

Tabel .5.

Akan tetapi sebaran kepadatan penduduk tidak merata dimana konsentrasi

penduduk masih di pusat kota, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Timur

Padang Utara, Padang Selatan dan Nanggalo. Sementara kecamatan Koto

Tangah walaupun memiliki populasi penduduk terbesar namun karena luas

wilayahnya sangat luas sehingga kepadatannya masing tergolong rendah.

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2014-2018

Luas Kepadatan Penduduk (jiwa /km2)

No Kecamatan Wilayah

Km2

2014 2015 2016 2017 2018

1 Bungus Teluk Kabung 100,78 239 242 245 247 250

2 Lubuk Kilangan 85,99 614 624 634 644 654

3 Lubuk Begalung 30,91 3732 3796 3860 3923 3985

4 Padang Selatan 10,03 5888 5911 5934 5957 5978

5 Padang Timur 8,15 9692 9712 9732 9751 9768

6 Padang Barat 7,00 6550 6558 6566 6573 6579

7 Padang Utara 8,08 8691 8716 8741 8762 8781

8 Nanggalo 8,07 7393 7454 7515 7572 7628

9 Kuranji 57,41 2415 2462 2509 2555 2601

10 Pauh 146,29 456 468 480 492 504

11 Koto Tangah 232,25 769 785 801 817 833

Total 694,96

II-39


Beberapa indikator pengendalian penduduk Kota Padang antara lain laju

pertumbuhan penduduk, Total Fertility Rate dan aspek pengendalian penduduk dari

tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.6.6 dibawah ini:

Tabel 2.6

Indikator pengendalian penduduk Kota Padang

Indikator Pengendalian Penduduk 2015 2016 2017 2018

Kota Padang

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,44 1,37 1,29 1,29

Total Fertility Rate (TFR) 2,51 2,5 2,4 2,4

Dokumen Rancangan Induk Pengendalian 1,00 2,00 2,00 2,00

Penduduk dengan 5 aspek

5. Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Padang tetap menjadi

perhatian sampai saat ini, dengan tujuan pengendalian kependudukan untuk

kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga. Sebagian besar akseptor

perempuan usia produktif yang pernah kawin, sebagian besar menggunakan

Suntikan sebagai alat kontrasepsi yakni sebanyak 39.135. Capaian Contraception

Prevalency Rate (CPR) atau Persentase peserta KB aktif adalah sebanyak 65,86

persen dari total jumlah pasangan usia subur di Kota Padang. Masih banyak upaya

pemerintah daerah untuk mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi ini. Jumlah

Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Padang 2018

dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan Di Kota Padang 2018

Jumlah

Peserta KB aktif

No Kecamatan

PUS IUD MOW MOP

Kondom Implan Suntikan Pil

1 Bungus Teluk

4.094 86 126 21

37 178 1.365 328

Kabung

2 Lubuk

8.858 522 192 16

120 303 3.481 1.079

Kilangan

3 Lubuk

14.385 1.155 336 76

261 543 4.452 2.075

Begalung

4 Padang

7.128 407 172 67

114 584 2.343 557

Selatan

5 Padang

9.648 1.087 381 69

331 324 2.574 850

Timur

6 Padang Barat 5.281 569 209 30 234 115 1.592 441

7 Padang Utara 7.005 497 173 43 136 376 2.531 1.439

8 Nanggalo 7.847 550 167 37 246 192 2.469 863

9 Kuranji 17.861 1.193 530 67 967 647 7.919 3.339

II-40


Jumlah

Peserta KB aktif

No Kecamatan

PUS IUD MOW MOP

Kondom Implan Suntikan Pil

10 Pauh 7.672 411 161 23 307 271 2.700 872

11 Koto Tangah 27.450 2.858 510 60 863 1.535 7.709 4.746

TOTAL 117.229 9.335 2.957 509 3.616 5.068 39.135 16.589

Sumber : Kota Padang dalam angka 2019

Saat ini Kota Padang telah memiliki 12 (dua belas) kampung KB yang tersebar di

12 (dua belas) kelurahan, sementara Kota Padang memiliki 104 kelurahan. Target dari

Kampung KB ini adalah pengurangan kemiskinan melalui program keluarga bencana

pasangan usia subur. Pada tahun 2018 tercatat jumlah pasangan usia subur sebanyak

134 orang, yang telah masuk program Kampung KB. Angka tersebut menunjukan bahwa

baru sekitar 0,12%.

Capaian kinerja pelayanan Dinas P3AP2KB berdasarkan sasaran/target Renstra

periode sebelumnya dimana Renstra Dinas P3AP2KB dimulai pada tahun 2017 sampai

dengan tahun 2019. Capaian kinerja dan realisasi anggaran tertuang dalam tabel 2.8

dan 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Padang Tahun 2017-2019

NO

Indikator Kinerja

Target Renstra

Realisasi Capaian

Rasio Capaian Pada

Perangkat Daerah tahun ke

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Urusan

pemberdayaan

I perempuan dan

Perlindungan

Anak

1

Persentase cakupan

50 50 60

50 60 60

100% 120%

100%

OPD yang

responsive gender

Persentase

2

Anggaran

40 50

40 45 55

100% 113%

111%

Responsive Gender 40

(ARG) terhadap

APBD

II-41


3

Persentase 55.57 55.57 56 55.57 55.57

100% 100%

partisipasi angkatan

kerja perempuan

Persentase

4 partisipasi

68.9 70 70 68.9 70 69.86 100% 100% 99.8%

perempuan di

lembaga pemerintah

Persentase

5 partisipasi

16 16 20 16 16 13.33 100% 100% 66.65%

perempuan di

lembaga legislatif

Persentase

6 penurunan kasus

1 1 1 0 28

0% 2800%

kekerasan terhadap

perempuan

Persentase

-

7 penurunan kasus

1 1 1 0 -29

0%

kekeresan terhadap

2900%

anak

8 Score Kota Layak

800 800 80 800 800 800 100% 100% 100%

Anak

Urusan

Pengendalian

Penduduk dan KB

9 Rasio Akseptor KB 58 58 65 61.98 65.86 107% 114%

10 Rata-rata jumlah

2.8 2.7 2.6 2.8 2.8

100% 104%

anak per keluarga

Persentase

11 penurunan tahapan

4 4 3 5 4

125% 100%

keluarga pra

sejahtera dan KS I

Cakupan penyediaan

12 informasi data

90 90 100 95 95 100 106% 106% 100%

keluarga setiap

kelurahan

13

Cakupan kelompok

75 80 80 76 76.75

101% 96%

kegiatan Bina

Keluarga

II-42


Tabel 2.9

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Padang tahun 2017-2019

Rasio antara Realisasi Rata-rata

Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun ke- dan Anggaran Tahun

No Uraian Pertumbuhan

ke-

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi

A. Belanja Tidak

8,137,095,959 5,769,880,180 5,545,158,678 7,624,215,145 5,297,243,311 4,927,684,233 94% 92% 89% -16.49% -18.75%

Langsung

B. Belanja Langsung

I Non Urusan 2,522,661,250 2,254,430,850 1,940,464,250 2,423,003,614 2,064,514,833 1,834,667,269 96% 92% 95% -12.28% -12.96%

Program Pelayanan

1 Administrasi 1,629,196,000 1,728,994,300 1,332,119,950 1,568,639,424 1,609,868,533 1,228,478,669 96% 93% 92% -8.41% -10.53%

Perkantoran

Program

2 Peningkatan Sarana 709,259,250 388,761,000 487,022,500 682,828,150 324,085,750 485,045,800 96% 83% 100% -9.96% -1.44%

dan Prasarana

Program

3 Peningkatan Disiplin 46,200,000 - 44,121,440 0 - 96% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Aparatur

Program

4 Peningkatan

28,630,000 - 4,154,000 18,352,600 0 4,154,000 64% #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0!

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

II-43


Program

Peningkatan

5 Pengembangan

109,376,000 117,161,050 117,167,800 109,062,000 113,392,550 116,988,800 100% 97% 100% 3.56% 3.57%

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program

6

Peningkatan dan

Pengembangan 19,514,500 17,168,000 #DIV/0! 88% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Urusan

Pemberdayaan

II Perempuan dan 4,115,579,300 4,923,610,925 4,342,844,500 4,086,358,524 4,628,253,606 4,308,940,936 99% 94% 99% 3.92% 3.18%

Perlindungan

Anak

Program Keserasian

1

Kebijakan

Peningkatan 979,053,450 0 2,634,132,500 976,377,150 0 - 100% #DIV/0! 0% #DIV/0! #DIV/0!

Kualitas Anak dan

Perempuan

2

Program Penguatan

Kelembagaan 400,555,000 1,667,984,750 399,917,650 1,633,766,106 2,608,179,436 100% 98% #DIV/0! 108.21% 184.08%

Pengarusutamaan

Gender dan anak

II-44


Program

Peningkatan

3 Kualitas Hidup dan 1,157,175,600 215,476,000 85,000,000 1,152,435,093 151,322,250 84,948,150 100% 70% 100% -70.97% -65.37%

Perlindungan

Perempuan

Program

Peningkatan Peran

4 serta dan

362,110,500 1,342,747,850 505,670,000 347,929,011 1,228,500,650 502,855,700 96% 91% 99% 104.24% 97.01% Kesetaraan Gender

dalam

Pembangunan

Program

5 Peningkatan

1,216,684,750 1,697,402,325 1,118,042,000 1,209,699,620 1,614,664,600 1,112,957,650 99% 95% 100% 2.69% 1.20%

Kesejahteraan dan

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

Urusan Keluarga

III

Berencana dan

7,718,484,250 9,619,502,025

9,806,031,000 7,278,591,367 8,713,326,879 8,794,236,850 94% 91% 90% 13.28% 10.32%

Keluarga

Sejahtera

1 Program Keluarga 2,624,996,000 2,360,103,450

2,953,298,000

2,273,217,520

2,061,557,162 2,071,236,600 87%

87% 70%

7.52%

-4.42%

Berencana

II-45


Program

2 Kesehatan

72,136,100 362,880,700 315,000,000 69,687,900 358,325,850 310,871,850 97% 99% 99% 194.93% 200.47%

Reproduksi

Remaja

Program

3 Pelayanan 309,016,400 289,837,500 264,800,000 300,168,387 287,390,140 258,201,450 97% 99% 98% -7.42% -7.21%

Kontrasepsi

Program

Pembinaan Peran

4 Serta Masyarakat

1,405,186,750 2,687,890,175 2,758,180,000 1,356,375,700 2,165,249,267 2,645,498,850 97% 81% 96% 46.95% 40.91%

Dalam Pelayanan

KB/KR yang

mandiri

Program

Penyiapan

5 Tenaga

3,307,149,000 3,918,790,200 3,514,753,000 3,279,141,860 3,840,804,460 3,508,428,100 99% 98% 100% 4.09% 4.24%

Pendamping

Kelompok Bina

Keluarga

II-46


II-47


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya

pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan

pembangunan masih kurang.

b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan

dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap

kejahatan yang terjadi dalam keluarga.

e. Pengungkapan kasus-kasus pelecehan terhadap anak terhambat faktor

keluarga yang enggan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau

lembaga.

f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat

seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi

tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan

seksual dan penipuan.

g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan

pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan

secara efektif.

h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki

kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin

kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak

anak.

i. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan KB yang bermutu.

j. Adanya faktor budaya, masih tingginya kebutuhan memiliki anak perempuan

sebagai penerus keluarga (matriakat) ditengah-tengah masyarakat sehingga

program 2 anak cukup belum terwujud.

II - 48


2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB

dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti

UNICEF dan UNDP.

b. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan

internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam

peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi

Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan,

Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

c. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-

kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam

penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

d. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak

Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

e. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

f. Telah terbentuknya lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang

berfungsi sebagai wadah penyelesaian dan penanganan perlindungan

perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat kota.

g. Telah terbentuknya lembaga P2TP2A yang berfungsi sebagai wadah

pengaduan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

h. Telah terbentuknya lembaga PATBM di kecamatan sebagai wadah partisipasi

masyarakat dalam perlindungan anak.

i. Telah terbentuknya forum anak Kota Padang sebagai tempat penyaluran

kreatifitas anak.

j. Telah terbentuknya Kampung KB di Kota Padang sebagai upaya pemerintah

menggalakkan program KKBPK bagi keluarga miskin.

II - 49


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah

dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. IPG Kota Padang masih berada

dibawah IPG Provinsi Sumatera Barat namun di atas IPG Nasional.

2) Masih rendahnya perangkat daerah menyajikan data terpilah terhadap

hasil kegiatannya

3) Belum optimalnya perangkat daerah menyusun Perencanaan

Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

b. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus

anak:

1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah

kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.

3) Kurangnya kesadaran perempuan korban kekerasan untuk melaporkan

kasus yang dialami

4) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi,

pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber

crime.

5) Kurangnya kesadaran orang tua untuk melaporkan kasus kekerasan

terhadap anak.

6) Tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang belum terdeteksi dan

tertangani secara maksimal.

7) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

8) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI)

tentang PPPA masih belum optimal.

c. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

1) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak anak

2) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak III-1


3) Belum semua sekolah/madrasah termasuk kategori sekolah/madrasah

yang ramah anak.

4) Belum optimalnya penyampaian informasi pemenuhan hak anak

5) Belum optimalnya pemebentukan kelurahan layak anak

d. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk

1) Masih kurangnya kualitas dan jumlah SDM Tenaga Penyuluh KB

2) Masih kurangnya informasi dalam parameter pengendalian penduduk.

3) Belum optimalnya pengembangan Sekolah Siaga kependudukan

e. Permasalahan terkait Keluarga Berencana (KB) dan keluarga Sejahtera

1) Masih tingginya Unmetneed.

2) Masih rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

3) Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.

4) Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga

5) Belum optimalnya lembaga konseling dan Pusat Informasi Keluarga

Remaja (PIK Remaja).

6) Belum optimalnya peningkatan ekonomi pada kelompok UPPKS

7) Belum optimalnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja jalur sekolah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah

“ Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis

Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka

menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya

manusia yang beriman, kreatif inovatif, dan berdaya saing;

2. Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan

menghargai kearifan lokal;

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif;

4. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif;

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan;

6. Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana;

7. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan

publik yang prima.

III - 2


Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung

pencapaian misi ke pertama dan ketujuh yaitu:

Misi pertama,“Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan

sumber daya manusia yang beriman, kreatif inovatif, dan berdaya saing”. Tujuan

yang ingin dicapai adalah Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman kreatif,

inovatif dan berdaya saing. Guna mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman

kreatif, inovatif dan berdaya saing, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai

adalah.

a. Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat;

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

c. Meningkatnya kesetaraan gender;

d. Meningkatkan kreativitas, inovasi dan daya saing pemuda;

Misi ketujuh, “Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Bersih

dan Pelayanan Publik yang Prima”.” Tujuan yang ingin dicapai adalah terlaksananya

tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih. Guna mewujudkan SDM Kota

Padang yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka sasaran

pembangunan yang harus dicapai adalah:

a. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

b. Meningkatnya kinerja birokrasi;

c. Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

Dinas P3AP2KB ikut berperan serta terhadap Program Unggulan Wali Kota

yang ke-11 yaiu Membangun kampung tematik dalam pengembangan ekonomi lokal

masyarakat berdasarkan potensi wilayah. Dinas P3AP2KB telah membentuk 12

Kampung KB di 11 kecamatan dan direncanakan sampai akhir masa Renstra

kampung KB di Kota Padang terdapat 2 Kampung di setiap kecamatan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada

tabel 3.1 berikut ini:

III-3


Tabel 3.1 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Misi, Tujuan Permasalahan Faktor

No dan Sasaran Pelayanan

Penghambat Pendorong

RPJMD Perangkat Daerah

1 Misi 1: Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif

inovatif, dan • Masih rendahnya • Pelaksanaan • Adanya

berdaya saing angka rata-rata Perencanaan dan komitmen

2 Tujuan:

lama sekolah baik

penganggaran kepala daerah

Mewujudkan SDM laki-laki maupun responsif gender untuk

Kota Padang yang perempuan di kota belum optimal. meningkatkan

beriman kreatif, Padang Pemberdayaan

inovatif dan

• Belum optimalnya

• Terbatasnya Perempuan

berdaya saing anggaran dan PUG

Sasaran: pendidikan program untuk • Adanya

a. Meningkatnya kesehatan mendukung PUG kerjasama

kualitas reproduksi remaja dan Perencanaan yang baik

pendidikan

•

jalur sekolah . dan antara

Masyarakat Tingginya kasus penganggaran pemerintah

b. Meningkatnya kekerasan terhadap responsif gender daerah dan

derajat perempuan, terlihat • Terbatasnya instansi terkait

kesehatan dari jumlah kasus personil yang melalui

masyarakat kekerasan terhadap melayani lembaga

c. Meningkatnya perempuan dan penanganan P2TP2A

kesetaraan jumlah kasus kasus kekerasan • Adanya

gender

•

KDRT. terhadap komitmen

d. Meningkatkan Belum perempuan dan kepala daerah

kreativitas, terpenuhinya hak- anak. untuk

inovasi dan hak anak seperti • Terbatasnya mengembangk

daya saing sekolah ramah SDM penyuluh an Kota Layak

pemuda anak, Puskesmas Keluarga Anak.

ramah anak,taman Berencana di • Adanya

bermain anak dan Kota Padang komitmen

pengasuhan yang kepala daerah

•

aman. untuk

Belum meningkatkan

terbentuknya program

sekolah siaga Kependudukan

kependudukan di Keluarga

•

Kota Padang. Berencana

Belum optimalnya dan

kegiatan UPPKS Pembangunan

dalam Keluarga

meningkatkan (KKBPK)

usaha ekonomi

III-4


Misi, Tujuan Permasalahan Faktor

No dan Sasaran

Pelayanan

Penghambat

Pendorong

RPJMD Perangkat Daerah

keluarga .


peran kelembagaan

perlindungan hak

perempuan.

• Belum optimal

capaian pelayanan

KB.


lembaga konseling

hak-hak kesehatan

reproduksi bagi

remaja

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Renstra Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia dan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional tahun 2015-2019 berakhir di tahun 2019 dan belum tersedia Renstra yang

baru, sehingga tidak dapat dilakukan telaah terhadap renstra tersebut.

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPPA Provinsi Sumatera tahun 2016-2021

yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah,

dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks

pemberdayaan gender.

2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran:

Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran:

terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus

anak.

III - 5


Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, pembangunan

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pada misi tiga,

tujuan lima dan sasaran lima yang membutuhkan strategi yaitu: (1) melanjutkan

gerakan terpadu peningkatan Sumber Daya Manusia, (2) meningkatkan capaian

pembangunan gender dan pemberdayaan gender, dan

(3)memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pengarustamaan gender (PUG).

Arah kebijakan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan lima pada sasaran

lima antara lain: (1) peningkatan koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan

berperspektif gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan

anak, (2) peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan

pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan

dan anak di berbagai bidang pembangunan, (3) peningkatan koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta

antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender,

pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (4) penguatan

sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan

evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, (5) peningkatan pemantauan,

analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender,

pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (6) peningkatan

kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta

perlindungan perempuan dan anak, (7) peningkatan kualitas layanan pengaduan

masyarakat terkait perempuan dan anak, dan (8) penguatan koordinasi, kerjasama,

dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada

tabel 3.2 berikut ini.

III-6


Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Padang

berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Sebagai Faktor

Menengah

Permasalahan

No Renstra Pelayanan Perangkat Penghambat

Pendorong

Perangkat

Daerah

Daerah Provinsi

1 Meningkatnya • IPG meningkat namun • Pelaksanaan • Adanya

indeks relatif rendah Perencanaan komitmen

pembangunan dibandingkan kondisi dan kepala daerah

gender dan indeks ideal sebesar 100. penganggaran untuk

pemberdayaan • Kesenjangan responsif gender meningkatkan

gender pendapatan antara laki- belum optimal. Pemberdayaan

laki dan perempuan • Terbatasnya Perempuan

tergolong tinggi, terlihat anggaran

dari pendapatan yang

program untuk

diperoleh penduduk laki-

mendukung PUG

laki dan penduduk

perempuan. dan

Perencanaan

dan

penganggaran

responsif gender

2 Meningkatnya • Tingginya kasus • Terbatasnya • Adanya

penanganan kasus kekerasan terhadap personil yang kerjasama

kekerasan perempuan, terlihat dari melayani yang baik

terhadap jumlah kasus kekerasan penanganan antara

perempuan terhadap perempuan kasus kekerasan pemerintah

dan jumlah kasus KDRT. terhadap daerah dan

• Belum optimalnya peran perempuan dan instansi terkait

kelembagaan anak melalui

perlindungan hak lembaga

perempuan.

P2TP2A

3 Terimplementasik • Munculnya berbagai • Terbatasnya • Adanya

annya tindak kekerasan personil yang komitmen

kabupaten/kota terhadap anak melayani kepala daerah

layak anak dan • Belum terpenuhinya penanganan untuk

perlindungan hak-hak anak seperti kasus kekerasan mengembangk

khusus anak sekolah ramah anak, terhadap an Kota Layak

Puskesmas ramah anak, perempuan dan Anak

dan pengasuhan yang anak

aman.

III-7


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan tugas dan fungsi dinas P3AP2KB maka dalam pelayanannya tidak

terkait dengan struktur dan pola ruang pada RTRW. Dengan demikian tidak

dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2 Telaahan LHS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Undang-undang 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan dan berpedoman

kepada hasil kajian lingkungan strategis (KLHS) RPJMD. KLHS diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

KLHS bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario

pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan

319 indikator, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan

RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang

mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan

serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor

7 Tahun 2018, meliputi :

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,

serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh

Penduduk Semua Usia

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan

Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum

Perempuan

6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang

Berkelanjutan

III - 8


7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern

untuk semua

8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,

Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang

Layak untuk Semua

9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif

dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan

Berkelanjutan

12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan

Dampaknya

14. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim

15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan

Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan

Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan

Keanekaragaman Hayati

16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan

Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun

Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk

Pembangunan Berkelanjutan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi

Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan

perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan

pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan

pada Tabel 3.3 berikut ini.

III-9


Tabel 3.3 Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No Kriteria*) Bobot**)

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaia 20 sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi

2 Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20

3 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15

4 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

5 Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 30

Total 100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu

strategis disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini.

III - 10


Tabel 3.4 Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria 5 Total

No

Permasalahan

Skor

x Skor

x Skor

x Skor

x Skor

x Skor x

Rang-

bobot

bobot

bobot

bobot

bobot

king

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

Bobot

20

20

15

15

30

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) masih

1 relatif rendah dibandingkan kondisi ideal 4 80 4 80 4 60 3 45 2 60 325 1

sebesar 100.

Tingginya kasus kekerasan terhadap

2 perempuan, terlihat dari jumlah kasus

4

80

4

80

3

45

4

60

1

30

295

2

kekerasan terhadap perempuan, anak &

jumlah kasus KDRT.

Masih rendahnya partisipasi anak dalam

3 perencanaan pembangunan mulai dari 3 60 3 60 3 45 4 60 1 30 255 8

tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota

Munculnya berbagai tindak kekerasan di

4 media online seperti pornografi, pelecehan

4

80

4

80

2

30

3

45

1

30

265

6

seksual, & penipuan, kasus pornografi, cyber

crime dll.

5 Rendahnya tingkat capaian KLA 4 80 3 60 4 60 3 45 1 30 275 5

6 Belum semua kelurahan termasuk kelurahan

4

80

3

60

3

45

3

45

1

30

260

7

ramah anak

7 Belum semua Puskesmas termasuk kategori

4

80

3

60

3

45

3

45

1

30

260

7

Puskesmas ramah anak.

III - 11



No

Permasalahan

Skor

x Skor

x Skor

x Skor

x Skor

x Skor x

Rang-

bobot

bobot

bobot

bobot

bobot

king

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

Bobot

20

20

15

15

30

8 Belum semua sekolah termasuk kategori

4

80

3

60

3

45

3

45

1

30

260

7

sekolah ramah anak.

9 Belum optimalnya penyediaan taman

4

80

3

60

3

45

3

45

1

30

260

7

bermain anak

10 Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB 4 80 3 60 3 45 4 60 1 30 275 5

Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia

11 usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA 3 60 2 40 3 45 3 45 1 30 220 12

masih belum optimal.

Masih rendahnya pemahaman remaja

12 terhadap kesehatan reproduksi dan 5 100 4 80 2 30 3 45 1 30 285 4

pendewasaan usia perkawinan

13 Masih rendah keluarga prasejahtera dan KS

3

60

3

60

2

30

4

60

1

30

240

9

1 yang ikut ber KB

14 Masih rendahnya persentase OPD yang

4

80

3

60

3

45

3

45

1

30

260

7

memiliki data terpilah

15 Tingginya unmet need 2 40 2 40 3 45 4 60 1 30 215 13

Distribusi Alokon belum sesuai kebutuhan

16 dikarenakan pengadaan alokon dan 4 80 3 60 2 30 3 45 1 30 245 10

assement kebutuhan berada di OPD lain

17 Masih rendahnya OPD yang memiliki Data 4

80

2

40

2

30

3

45

1

30

225

11

terpilah Gender

III - 12



No

Permasalahan

Skor

x Skor

x Skor

x Skor

x Skor

x Skor x

Rang-

bobot

bobot

bobot

bobot

bobot

king

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

Bobot

20

20

15

15

30

Belum optimalnya perangkat Daerah

18 menyusun Perencanaan Penganggaran 4 80 3 60 4 60 4 60 1 30 290 3

Responsif Gender

Belum meratanya pemahaman dan

19 partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan 3 60 4 80 3 45 2 30 1 30 245 10

perempuan dan perlindungan anak.

20 Masih kurangnya jumlah SDM tenaga

4

80

3

60

4

60

4

60

1

30

290

3

penyuluh KB

III - 13


Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat

daerah adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) setiap tahun meningkat namun masih

relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100

2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus

kekerasan terhadap perempuan, anak & jumlah kasus KDRT

3. Belum optimalnya perangkat Daerah menyusun Perencanaan Penganggaran

Responsif Gender

4. Masih kurangnya jumlah SDM tenaga penyuluh KB

5. Rendahnya tingkat capaian KLA

6. Masih rendahnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi dan

pendewasaan usia perkawinan.

7. Masih kurangnya jumlah SDM tenaga penyuluh KB.

8. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB

9. Masih rendahnya partisipasi anak dalam keterlibatannya di Forum Anak

Tingkat Kota

10. Masih rendah keluarga prasejahtera dan KS 1 yang ikut ber KB

11. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi,

pelecehan seksual, & penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll

12. Masih rendahnya persentase OPD yang memiliki data terpilah

13. Belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

III - 14


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Mengengah DP3AP2KB

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

bahwa visi misi Perangkat Daerah tidak digunakan lagi dalam penyusunan renstra dan

langsung pada tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah.

Misi RPJMD yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah misi Pertama

yaitu “Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang

beriman, kreatif, inovatif, dan berdaya saing”, dan misi ketujuh “Meningkatkan kualitas tata

kelola pemerintahan yang bersih dan playanan publik yang prima”.

Kata kunci dari misi RPJMD ini adalah “sumber daya manusia yang beriman, kreatif,

inovatif, dan berdaya saing dan tata kelola pemerintahan yang bersih, ” yang berarti urusan

yang dilaksanakan pada Dinas P3AP2KB tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan

kualitas pendidikan melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta hak-hak anak

2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana menuju keluarga

sejahtera

4.2 Sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan kompetensi perempuan dalam

pembangunan daerah

2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak

3. Meningkatkan tata kelola dan kinerja DP3AP2KB

4. Meningkatnya kebijakan pengendalian penduduk, pelayanan, pembinaan

kesertaan ber KB dan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga

IV-1


Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran

perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

IV-2


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3AP2KB

Tahun 2019 - 2024

Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Target

Indikator

Capaian Target

No. Tujuan Sasaran Satuan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Akhir

Tujuan/Sasaran Tahun Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Renstra

2018 2019

1 Meningkatkan Predikat (Anugerah Predikat

- Pratama Pratama Madya Madya Utama Utama Utama

kesetaraan Parahita Ekapraya) APE

gender dan

Predikat Kota Layak

pemberdayaan Predikat Nindya Nindya Nindya Nindya Utama Utama Utama Utama

Anak

perempuan dan

perlindungan Meningkatnya Persentase ARG

anak pengarusutama terhadap APBD (belanja % 9 9 10 12 15 17 20 20

an gender, dan langsung)

kompetensi Persentase Perangkat 10 10 15 20 30 40 50

perempuan Daerah yang memiliki % 50

data terpilah

dalam

pembangunan Persentase Pejabat

Struktural Perempuan % 40 40.43 40.43 42 45 47 48 48

di Lembaga Eksekutif

Meningkatnya Skor Kota Layak Anak skore 700-800 700-800 700-800

700- 800- 800- 800- 800-900

perlindungan (KLA) 800 900 900 900

perempuan dan Rasio KDRT % 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

anak

Rasio Kekerasan % 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

terhadap Anak

IV-3


Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Target

Indikator

Capaian Target

No. Tujuan Sasaran Satuan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Akhir

Tujuan/Sasaran Tahun Tahun 2020 2021 2022 2023 2024

Renstra

2018 2019

Meningkatkan

tata kelola dan Nilai SAKIP DP3AP2KB Nilai

BB BB BB BB BB A A A

kinerja

DP3AP2KB

2 Mengendalikan Rata-rata jumlah anak

angka 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6

2.6

pertumbuhan

per keluarga

penduduk dan

Persentase keluarga Pra

4.74 4.74 4.74 4.34 4.00 3.84 3.54

3.54

keluarga

%

sejahtera

berencana

menuju Persentase keluarga KS %

30 30 30 30.20 30.26 30.24 30.20 30.20

keluarga I

Persentase keluarga

65.26 65.26 65.26 65.46 65.74 65.92 66.26

66.26

sejahtera

%

KS2

Meningkatnya Persentase peserta KB

kebijakan aktif / Contraception % 65.68 65.68 65.68 67 68 69 70 70

pengendalian Prevalency Rate (CPR)

penduduk,

Persentase Unmeet

pelayanan,

% 16.80 16.80 16.80 16 15 14 13

13

need KB

pembinaan

kesertaan ber

Persentase DO KB

KB dan peran

serta

17.22 17,22 17,22 17 16 15 14

14

masyarakat %

dalam

pembangunan

keluarga

IV-4


IV-5


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender

( IDG) .

2. Meningkatkan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

serta pemenuhan hak anak.

3. Optimalisasi pelaksanaan tata kelola dan kinerja DP3AP2KB

4. Optimalisasi penyajian informasi kependudukan, data keluarga , KB dan peran

kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan

gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG

2. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga

dengan fokus pada UMKM perempuan

3. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan

di semua bidang

4. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota

Layak Anak.

5. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan

anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

6. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah

gender

7. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan

hasil PUG di tingkat daerah

V - 1


8. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui

pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.

9. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha

dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.

10. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak

anak yang ramah anak.

11. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan

anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.

12. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan

efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.

13. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk

Tindak Pidana Perdagangan Orang

14. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan

perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.

15. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait

perlindungan khusus kepada anak .

16. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus

anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

17. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota

Layak Anak.

18. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative

justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban,

atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

19. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga

pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari

tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

20. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di

pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi

perlindungan khusus anak.

21. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang

mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan

dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan

alternatif.

V - 2


Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat

Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

V - 3


Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan DP3AP2KB Kota Padang

Tahun 2019 - 2024

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan IPG dan a. Meningkatkan KKG dengan fokus pada penguatan

kesetaraan pengarusutamaan IDG kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG

gender dan gender,kompetensi dan pendampingan implementasi PPRG

pemberdayaan

b. Meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan

perempuan dalam

perempuan dan

ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan

pembangunan

perlindungan c. Meningkatkanperan perempuan dalam berbagai tahapan dan

daerah

anak proses pembangunan di semua bidang

d. Memenuhi hak anak dengan fokus pada percepatan

pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan

program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada

perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

f. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan

pemanfaatan data terpilah gender

g. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan

pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah

h. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok

masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan

bantuan alat.

Meningkatnya Peningkatan a. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah,

perlindungan pencegahan terjadinya masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang

perempuan dan tindak kekerasan pemenuhan hak anak di daerah.

b. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia

anak terhadap perempuan

layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.

dan anak serta

c. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan

pemenuhan hak anak

program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui

V - 4



pelembagaan kabupaten/kota layak anak.

d. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di

daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi

pemenuhan hak anak.

e. Meningkatkan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap

perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

f. Meningkatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban

kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada

penanganan wilayah on the spot.

g. Meningkatkan koordinasi dalam rangka percepatan

implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada

anak

h. Meningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan

khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

i. Memenuhi hak anak dengan fokus pada percepatan

pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

j. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum

berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan

hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak

kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

k. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat,

dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang

pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan,

eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

l. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat

dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan,

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus

anak.

m. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak

korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan,

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan

V - 5



bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan

pengasuhan alternatif.

Meningkatnya tata Optimalisasi a. Meningkatkan pelayanan perkantoran.

kelola dan kinerja pelaksanaan tata b. Meningkatkan kapasitas SDM

DP3AP2KB kelola dan kinerja c. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi

DP3AP2KB

Mengendalikan Meningkatnya Optimalisasi penyajian a. Menyedakan informasi kependudukan, data keluarga dan

pertumbuhan kebijakan informasi KB.

penduduk dan pengendalian kependudukan, data b. Menyusun kebijakan daerah dalam upaya pengendalian

penduduk

keluarga penduduk, keluarga , KB dan

c. Menambah pembentukan Kampung KB

berencana pelayanan, peran kelembagaan

d. Mengembangkan model kelembagaan ketahanan dan

menuju keluarga pembinaan dalam pembinaan

kesejahteraan keluarga

sejahtera kesertaan ber KB ketahanan dan

e. Mengembangkan kelompok kegiatan bina keluarga

dan peran serta kesejahteraan

masyarakat dalam keluarga

pembangunan

keluarga

V - 6


V - 7


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas P3AP2KB yang akan dilaksanakan

selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1. Advokasi dan sosialisasi penyediaan data gender dan anak

2. Pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan

anak

3. Pengembangan system informasi gender dan anak di tingkat kota

4. Pengembangan sistem informasi layanan pengaduan kekerasan terhadap

perempuan dan anak (Silaras)

5. Bimbingan teknis Sistem Informasi Gender dan Anak

6. Penyusunan profil perlindungan khusus anak

B. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan

2. Advokasi, sosialisasi dan pengembangan KIE pelaksanaan PUG di Kota Padang

3. Pelatihan pelaksanaan PUG/PPRG bagi SDM perencana pada lembaga

pemerintah

4. Bimtek pelaksanaan PUG/PPRG

VI-1


5. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi

6. Pameran hasil karya perempuan dalam rangka hari bersejarah bagi perempuan

7. Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum

dan sosial bagi organisasi kemasyarakatan

8. Peningkatan kapasitas organisasi wanita

C. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Pelatihan dan bimtek peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan

kesetaraangender

(KG) dan hak anak

2. Jambore kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat kota, provinsi dan

nasional

3. Peningkatan kualitas keluarga dalam kelompok masyarakat

4. Penguatan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

5. Peningkatan kapasitas kader PAUD dan POSYANDU

VI-2


D. Program Pemenuhan Hak Anak

1. Peningkatan kreatifitas dan partisipasi anak

2. Peningkatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

3. Pengembangan Puskesmas layanan ramah anak

4. Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak

5. Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak

6. Peningkatan Kreatifitas dan Partisipasi Anak

7. Penguatan tim gugus tugas melalui sistem evaluasi KLA

8. Pelatihan Konvensi Anak bagi guru dan tenaga kesehatan

9. Peningkatan Capacity Building Forum Anak Kota Padang, Kecamatan dan

kelurahan

10. Semiloka Kota Layak Anak

E. Program Perlindungan Hak Perempuan

1. Penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan

2. Workshop Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan gugus tugas

3. Pengembangn Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2T2A)

4. Pengembangan sistem informasi layanan pengaduan kekerasan terhadap

perempuan dan anak (Silaras)

5. Peningkatan keterampilan bagi perempuan korban kekerasan

VI-3


F. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

1. Pelatihan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan

salah lainnya terhadap anak di lingkup Pemerintah Kota Padang.

2. TOT pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah

lainnya terhadap anak di lingkup Pemerintah Kota Padang bagi

fasilitator/champion

3. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

4. Bimbingan Teknis, Workshop /Pelatihan bagi SDM lembaga penyedia layanan

bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup Pemerintah Kota

Padang

5. Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan

hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus di lingkup Pemerintah Kota Padang

VI-4


G. Program Pengelolaan data dan informasi kependudukan Berbasis Keluarga

1. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan kependudukan

2. Penyediaan data dan informasi berbasis keluarga (Sistim

Pengumpulan Data Keluarga (SIDUGA)

3. Bimtek/Pendataan keluarga

4. Updating data pendataan keluarga

H. Program Promosi Kependudukan, Keluarga Berencana Kesehatan

Reproduksi, dan Pembangunan Keluarga

1. Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan

2. Pemberdayaan PKB dan kader IMP

3. Jambore IMP, PKB dan Saka kencana

4. Peningkatan Advokasi dan KIE

5. Festival KIE melalui penggiat seni tradisional

6. Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (BOKB) DAK non fisik

7. Dukungan Media KIE dan Manajemen (BOKB) DAK non fisik

8. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK non Fisik)

I. Program Keluarga Berencana

1. Pelayanan KB bagi keluarga Pra Sejahtera dan KS 1

VI-5


2. Pelatihan CTU IUD dan CTU Implan bagi bidan di Kota Padang

3. Pelayanan KB kes PKK dan IBI

4. Pelayanan Bhaksos KB Kes TNI dan Bayangkara

5. Peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi

6. Pengadaan Sarana Keluarga Berencana (DAK Reguler)

7. Operasional distribusialokon (Alat dan Obat Kontrasepsi) (DAK non Fisik)

J. Program Ketahanan dan Pembangunan Keluarga

1. Pengembangan Kampung KB

2. Penggerakan Kampung KB (DAK Non Fisik)

3. Penguatan ketahanan keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR dan

BKL) serta bina kelompok rentan

4. Implemetasi Program 18-21

5. Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

6. Ajang Kreatifitas Genre

VI-6


7. Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)

8. Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi Remaja

K. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional

4. Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja

5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman

11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12. Penyediaan alat kebersihan

13. Penyediaan jasa kantor

14. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

VI-7


L. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

4. Pengadaan Gedung P2TP2A

5. Pengadaan mebeleur kantor

M. Program Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

N. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pengembangan sumber daya aparatur

O. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang

VI-8


P. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan dan

Penganggaran

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

3. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah (tahun 2024-2029)

VI-9


Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Dinas P3AP2KB

Kota Padang Tahun 2019-2024

CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Da

era

h

Indikator

Kinerja Data

K tujuan , Capaia

Kondisi kinerja

Un

it K

erj

a

Pe

ran

gk

at

Sasaran, n pada

Pe

na

ng

gu

ng

ja

wa

b

o Program dan

pada akhir periode

Lo

ka

si

Tujuan Sasaran Program Tahun Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Ke

t

d Kegiatan Renstra Perangkat

(Outcome) Awal

e

Daerah

dan Perenc

kegiatan anaan Rp

Rp Rp

(Output)

Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Target

Tujuan 1 Meningkat Predikat

(Anugerah

kan Parahita Pratama Pratama Madya Utama Utama Utama Utama

kesetaraan Ekapraya)

gender, APE

pemberdaya

an Predikat Kota

perempuan Layak Anak Nindya Nindya Nindya Utama Utama Utama Utama

dan (KLA)

perlindung

an anak

Sasaran

1.1

Meningkat Persentase

nya ARG

pengarusut terhadap 2% 2% 5% 10% 15% 20% 20%

amaan APBD

gender

dan

VI-6


kompetensi Persentase

perempuan Perangkat

dalam daerah yang 10% 10% 15% 20% 30% 40% 50%

pembangu memiliki data

nan daerah terpilah

Persentase

Pejabat

Struktural

Perempuan 40,43% 40,43%

42% 45%

47% 48%

48%

di Lembaga

Eksekutif

Persentase

Perangkat

15 0. 00 0. 00 0

13 5. 00 0. 00 0

14 0. 00 0. 00 0

8 0. 0 0 0. 0 0 0

2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

70 5. 00 0. 00 0

Anak terpilah

Program daerah

Pengelolaan yang 10% 15% 20% 30% 40% 50% 50%

Sistem Data memiliki

Gender dan data

Advokasi dan Jumlah

sosialisasi peserta

000.

0

0055

.

000.

0

0055

.

00 0. 00 01 10 .

DP3A

P2K

B

Kota

Pada

ng

penyediaan sosialisasi 52 orang

52 orang

data gender

kebijakan 160 orang

(OPD)

(OPD)

dan anak

penyediaan

data gender

dan anak

Pelatihan Jumlah

pengumpulan, peserta

000.

0

0050

.

000.

0

0050

.

00 0.0

00 50.

00 0. 00 01 50 .

DP3A

P2K

B

Kota

Pada

ng

pengolahan, pelatihan

analisis dan 60 orang 60 orang 60 orang 210 orang

penyajian data

gender dan

anak

Pengembanga Jumlah

n Sistem Sistem

100.

0

00.0

0

0

1 0 0.

0 0 0.

0 0 0

DP3

AP2

KB

Kota

Pada

ng

Informasi Informasi

Gender dan Gender dan 1 paket

Anak di tingkat Anak yang

Kota dikembangka

n

VI-7


Pengembanga jumlah

n sistem sistem yang

informasi dikembang

layanan

0 0 0 . 0 0 0 3 0 .

0 0 0 . 0 0 0 3 0 .

0 0 0 . 0 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 5 0 .

0 0 0 . 0 0 0 1 4 0 .

dan a nak kan

pengaduan

kekerasan 1 silaras

1 silaras 1 silaras

1 silaras 1 silaras

terhadap

perempuan

(Silaras)

Bimbingan Jumlah

Teknis Sistem peserta

000

.00

055

.

106 00

0.

0001

00.

000

.00

015

5.

K o t a P a d a n g

Informasi Anak

D P 3 A P 2 K B

Bimtek 52 orang 106 orang

Gender dan Sistem

(OPD)

orang (OPD)

Anak Informasi

(OPD)

Gender dan

Penyusunan Jumlah buku

Profil Gender profil gender

dan Profil dan anak

50

.00

0.0

00

DP3AP2KB

Kota

Padang

Anak 50 buku

260 buku

50.0

00.

000

- -

Program Persentase

Peningkatan perangkat

Kualitas daerah yang 30% 40%

50% 60% 70% 75% 75%

Hidup melaksana

Perempuan

1.5

20

.57

3.0

0

0

68

0.0

00

.00

0

66

3.8

00

.00

0

66

0.0

00

.00

0

88

2.8

31

.00

0

4.4

07

.20

4.0

0

0

kan PPRG

Persentase

lembaga

pemberdaya

40% 50% 70%

55% 60% 65% 70%

an

perempuan

yang

mendapatkan

VI-8


pembinaan

Perumusan

Jumlah Perda

kebijakan

dan Perwako

peningkatan

tentang PUG

kualitas hidup

perempuan

Jumlah

peserta

Advokasi dan sosialisasi 110

Sosialisasi kebijakan orang

Pengembanga PUG dan dan 250

n KIE jumlah buku KIE

pelaksanaan penyedia PUG

PUG di Kota media KIE

Padang PUG

Jumlah

Advokasi dan peserta

sosialisasi

Sosialisasi

kebijakan

Pengembanga

PUG dan

n KIE

jumlah

pelaksanaan

penyedia

PUG

media KIE

PUG

Pelatihan

pelaksanaan

PUG/PPRG 106

bagi SDM Jumlah

orang

perencana peserta

pada lembaga pelatihan

pemerintah PPRG

- 2

dokumen

121.0

73.0

00

110

orang dan 50 media

KIE PUG

125.0

00.0

00

50.0

00.0

00

150.0

00.0

00

1

dokumen 110 orang

dan 50 media KIE

PUG

33.8

00.0

00

150.0

00.0

00

-

110 orang

dan 50 media KIE

PUG

-

130.0

00.0

00

-

220 orang

dan 60 media KIE

PUG

-

150.0

00.0

00

2 dokumen 220 orang

dan 60 media KIE

PUG 220 orang

dan 60 media KIE

PUG

106 orang

800.0

0083.

DP3AP2KB

Kota

Padang

073.0

00121.

DP3AP2KB

Kota

Padang

000.0

00580.

DP3AP2KB

Kota

Padang

000.0

00670.

DP3AP2KB

Kota

Padang

VI-9


Bimtek Jumlah 106 00 0.

0

00 13 5.

000

.00

013

5.

00 0. 00 01 25 .

000.

000

150.

00 0. 00 03 90 .

DP

3A P2 KB

Kot

aPa

dan

g

pelaksanaan peserta

106 orang 106 orang

106 orang 106 orang

orang

PUG/PPRG bimtek PPRG

Jumlah kader

perempuan

Pelatihan yang

1 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

9 0 . 0 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

1 . 4 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 D P 3 A P 2 K B K o t a P a d a n g

usaha ya ng

Pemberdayaan mengikuti 60 orang, 60 orang,

Perempuan pelatihan, 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 10 10

Bidang Jumlah kelompok kelompok

Ekonomi kelompok

dilatih

Pameran hasil

karya Jumlah

perempuan nominasi

95.0

0

0.00

0

90.0

00.0

00

Kota

Pad

ang

dalam rangka pemilihan

7 9. 5 0 0. 0 0 0

95 .0 00 .0 00

95.

00 0.0

00

4 5 4 . 5 0 0 . 0 0 0 D

P3A P2 KB

hari bersejarah wanita 22 org 22 org 22 org 22 org 44 org 44 org

bagi tangguh dan

perempuan inspiratif

Advokasi dan Jumlah

peserta

sosialisasi

advokasi dan

pemberdayaan

sosialisasi

perempuan

pemberdayaa

7 5 . 0 0 0 . 0 0 0

2 3 7 . 8 3 1 . 0 0 0

K o t a P a d a n g

bidang politik,

3 1 2 . 8 3 1 . 0 0 0

D P 3 A P 2 K B

sosial bagi

n perempuan

hukum dan

100 org 400 org

300 org

bidang politik

sosial

bagi

hukum dan

organisasi

kemasyarakat organisasi

an kemasyaraka

tan

Peningkatan Jumlah 90 orang 90 orang 90 orang 90 orang 90 orang 90 orang

kapasitas peserta DWP, 70

1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0

DWP, 70

1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 DWP, 70

1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

DWP, 70

1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

DWP, 70

1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

DWP, 70

7 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0

DP3A

P2KB

Kota

P

adan

g

organisasi pertemuan orang orang orang orang orang orang

wanita dan pelatihan GOW, 52 GOW, 52 GOW, 52 GOW, 52 GOW, 52 GOW, 52

GOW dan orang orang orang orang orang orang

DWP peserta peserta peserta peserta peserta peserta

pelatihan pelatihan pelatihan pelatihan pelatihan pelatihan

DWP dan DWP dan DWP dan DWP dan DWP dan DWP dan

VI-10


25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25orang peserta peserta peserta peserta peserta peserta pelatihan pelatihan pelatihan pelatihan pelatihan pelatihan GOW GOW GOW GOW GOW, GOW

- - -

Program Persentase

Peningkatan lembaga

Kualitas penyedia

Keluarga layanan bagi

1.2

13

.42

7.0

0

0

1.3

05

.00

0.0

00

1.6

05

.00

0.0

0

0

1.6

05

.00

0.0

00

1.4

25

.00

0.0

0

0

7.1

53

.42

7.0

0

0

keluarga

yang 30% 40% 50% 60% 65% 70% 70%

mendapatkan

pembinaan

dan

penguatan

kelembagaan

Pelatihan dan

bimtek

peningkatan Jumlah

kualitas

107.0

92.5

0

0

145.0

00.0

00

Kota

Padang

peserta

230 orang 200.0 230 orang 130 orang 120.0 230 orang

772.0

92.5

00

DP3AP2

KB

keluarga 230 230 200.00

pelatihan dan dan 100 00.00 dan 100 dan 100 00.00 dan 100

dalam orang orang 0.000

peserta

orang 0 orang orang 0 orang

mewujudkan

bimtek

kesetaraan

gender (KG)

dan hak anak

Jambore Kader

228.

56

0.00

01

.

Pemberdayaan Jumlah

5 6 0 . 0 0 0 1 9 8 . 00 0. 00 02 00 . 0 0 0 . 0 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 2 1 0 .

D P 3 A P 2 K B K o t a P a d a n g

dan n asional

kesejahteraan

peserta 50 orang 50 orang

70 orang 50 orang

50 orang 50 orang

Keluarga tk

Jambore

kota, provinsi

Peningkatan

441.

18

6.00

01

.

kualitas Jumlah

1 8 6 . 0 0 0 2 6 6 . 11 00 0. 00 02 90 . 0 0 0 . 0 0 0 2 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 2 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 2 9 5 .


masyara kat

keluarga

kelompok 11

11

11

11

11

kelompo

dalam masyarakat kelompok

kelompok kelompok

kelompok kelompok

k

kelompok yang dinilai

VI-11


Jumlah

Penguatan peserta rapat

571.

588.

5002

.

koordinasi tk,

588

.50

048

1.

000

.00

050

0.

000

.00

053

0.

00 0.0

00 53 0.

0 0 0 . 0 0 0 5 3 0 .

K o t a P a d a n g

Kelembagaan

D P 3 A P 2 K B

kreati fitas

Kec dan

900

900

Pemberdayaan

900 orang 900 orang

900 orang 900 orang

kelurahan

orang orang

Kesejahteraan

dan

Keluarga

kader

Peningkatan Jumlah kader 570

kapasitas PAUD dan 570 kader 570 kader

570 kader

1.14

0.00

0.00

0

kaderPAUD

POSYANDU kader

16 0.0

00.

00 0

paud

170

.00

0.0

00

27 0.0

00.

00 0

27 0. 00 0. 00 0

570 kader

2 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0

570 kader

K o t a P a d a n g

paud dan

paud dan

D P 3 A P 2 K B

posyand u posyand

dan

paud dan dan

paud dan paud dan

3661

3661

POSYANDU

3661 3661

3661 kader 3661 kader

kader

kader

kader

kader posyandu

posyandu

posyandu

posyandu

u

Sasaran

1.2

-

Meningkat Skor Kota

nya Layak Anak 700-800 700-800 700-800 800-900 800-900 800-900

perlindung (KLA)

an

perempuan Rasio KDRT

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

dan anak

Rasio

Kekerasan

terhadap 0,09%

0,09% 0,09%

0,09% 0,09%

0,09%

Anak

Persentase 1.26

9.04

0.

000 1.

485.

000.

000 1.

750.

000.

000 1.

660.

000.

000 1.

670.

00

0.00

0

7.83

4.04

0.

000

Program indikator

70%

75%

75%

80%

85%

85%

Pemenuhan penilaian KLA

Hak Anak yang

terpenuhi

85%

VI-12


Peningkatan Jumlah

90 0.0

00 30 8.

000

.00

030

9.

000

.00

031

0.

00 0. 00 03 10 .

000.

000

310.

54 7.9

00.

00 01.

DP3

AP2

KB

Kot

aPa

dan

g

Kreatifitas dan

100

100

peserta

100 orang 100 orang

100 orang 100 orang

Partisipasi

orang orang

Sosialisasi

Anak

Peningkatan Jumlah

000.

0

0020

0.

000.

0

0020

0

.

000.

0

0022

5.

000.

0002

25.

000.

00

0225

.

075.

000

.00

01.

DP3

A

P2KB

Kota

Pa

dang

Pusat peserta 350 350 350 orang

350 orang 350 orang 350 orang

Pembelajaran sosialisasi

orang orang

Keluarga Puspaga

Pengembanga Jumlah

22

119

.45

0.0

00

22 120

.00

0.0

00

22 120

.00

0.0

00

22

12 0.0

00.

00 0

120.

000.

000

59 9.4

50.

00 0

DP3

AP2

KB

Kota

Pad

ang

n Puskesmas

22 22

puskesmas

Puskesm Puskesm

Puskesma Puskesma

Layanan

Puskesmas Puskesmas

yang dilatih

as as

s s

Ramah Anak

Pengembanga Jumlah

n Kecamatan Kecamatan

dan Kelurahan Ramah Anak,

Ramah Anak Jumlah

kec/kel 11 kec,

20 6. 72 3. 00 0 11 kec,

21 0.0

00.

00 0 11 kec,

22 0.0

00.

00 0

11 kec,

2 2 0. 0 0 0. 0 0 0 11 kec,

230

.00

0.0

00

1. 08 6. 72 3. 00 0

Kot

aPa

da ng

mendapat

11 kec, 104

D P 3 A P 2 K B

104 kel, 104 kel, 104 kel, 1

104 kel, 1 104 kel, 1

sosialisasi

kel, 1

1 forum

1 forum forum

forum forum

Ramah Anak,

forum anak

anak

anak anak

anak anak

Jumlah forum

anak kec.

yang

dibentuk dan

di latih

VI-13


Peningkatan Jumlah

000

.00

016

1.

000.

000

161.

000.

000

175.

000

.00

017

5.

000.

0001

75.

000

.00

084

7.

DP3

AP2

KB

Kota

Pada

ng

dan peserta 100 100

Pengembanga pembinaan

100 orang 100 orang

100 orang 100 orang

orang

orang

n Sekolah sekolah

Ramah Anak ramah anak

Penguatan Jumlah

272.

9

67.0

0

0

260.

0

00.0

0

0

275.

0

00.0

0

0

275.

000.

000

275.

0

00.0

0

0

1.35

7.9

67.

000

DP3A

P2KB

Kota

Pa

dang

Tim Gugus peserta 100 100 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang

Tugas

Sisten pelatihan orang

orang

Evaluasi KLA konvensi

Pelatihan Jumlah

Konvensi Hak Peserta

10 0.0

00.

00 0

10 0.0

00.

00 0

1 0 0. 0 0 0. 0 0 0

100

.00

0.0

00

4 0 0. 0 0 0. 0 0 0 D

P3A P2 KB

Kot

aP ad an g

Anak Bagi Pelatihan 100 Org 100 Org 100 Org 100 Org 100 Org

Guru

dan dari Instasni

tenaga dan Stake

Kesehatan Holder

Peningkatan

Capacity Jumlah

20 0.0

00.

00 0

1 0 0. 0 0 0. 0 0 0

100

.00

0.0

00

4 0 0. 0 0 0. 0 0 0 D

P3A P2 KB

Kot

aP ad an g

Building Forum Lembaga

Anak Kota dan Forum 200 Org 100 orang 100 orang 200 Org

Padang, Anak yg

Kecamatan dilatih

dan Kelurahan

Jumlah

Peserta

12 5.0

00.

00 0

12 5.0

00.

00 0

1 3 5. 0 0 0. 0 0 0

135

.00

0.0

00

5 2 0. 0 0 0. 0 0 0 D P 3 A P 2 K B D P 3 A P 2 K B Ko ta Pa da ng Ko ta Pa da ng

Semiloka 80 Org 80 Org 100 Org 100 Org 200 Org

bagi

Komunitas

Pendidikan

Semiloka Kota

Layak Anak Jumlah

Peserta

Semiloka

Bagi 30 orang 30 orang 50 Org 50 Org 50 Org

Komunitas

Lembaga

Kesehatan

VI-14


Jumlah

Peserta

Semiloka


Bagi Asosiasi 30 orang 30 orang 50 org 50 org 100 Org

Perusahaan

Sahabat

Anak (APSAI)

Kota Padang

Cakupan

Pelayanan

Program Kasus

61

0.0

00

.00

0

48

3.6

54

.00

0

50

7.2

00

.00

0

54

4.6

40

.00

0

93

5.0

00

.00

0

3.2

20

.49

4.0

00

Kekerasan

Perlindung

terhadap

80% 80% 80% 100% 100% 100% 100%

Perempuan

an Hak

sesuai

Perempuan

standar

oleh

P2TP2A

Penanganan

dan

000.

000

100.

000.

0

0076

.

000.

000

71.

000.

0

0074

.

000.

0

0018

4

.

000.

0005

05.


Pencegahan Jumlah 500 500

Tindak peserta 500 orang

500 orang 500 orang

500 orang

orang orang

Kekerasan sosilaisasi

Terhadap

Perempuan

VI-15


Jumlah

peserta

workshop

bagi lembaga

penyedia

Workshop layanan

perlindungan

Pencegahan

perempuan

Tindak Pidana

yang memiliki

Perdagangan

kapasitas

Orang (TPPO)

SDM dan

dan Gugus

sarana

Tugas

prasarana

pendukung

sesuai

dengan

standar,

termasuk KIE

Jumlah

peserta

Pengembanga sosialisasi

P2TP2A,

n Pusat

Jumlah Kasus

Pelayanan

yang

Terpadu

tertanganni,

Pemberdayaan

dan Jumlah

Perempuan

peserta

dan Anak

pelatihan

(P2TP2A)

bagi

pengurus

P2TP2A

Pengembanga

n sistem Jumlah

informasi peserta

layanan sosialisasi

pengaduan Silaras dan

kekerasan jumlah

terhadap sistem yang

perempuan dikembangka

dan anak n

(Silaras)

200 000.

3

0. 0 0 0

200 6 5 4 . 0 0 0 3 7 . - 0 0 0. 0 0 0 1 9 1.

6 5 4 . 0 0 0 2 5 8 . D P 3 A P 2 K B

K o t a P a d a n g

200 orang

200 orang

orang orang

200

000.

0

0043

0.

200

000.

0

0037

0

. 200

200.

0

0039

6. 200

640.

0

0043

0

.

000.

0

0050

0

.

126.

8

40.0

0

02.

K o t a P a d a n g

orang, 200 orang, 200 orang,

D P 3 A P 2 K B

orang, 60 orang, 60 orang, 60

60

60 kasus, 60 kasus,

kasus, 25 kasus, 25

kasus, 25

kasus,

25 orang 25 orang

orang orang

orang

25 orang

100

000.

5

0. 0 0 0

100 orang 0 0 0 . 0 0 0 1 9 0 . D P 3 A P 2 K B

K o t a P a d a n g

orang

dan 1

dan 1

silaras

silaras

VI-16


Peningkatan

Keterampilan Jumlah

bagi perempuan

Perempuan korban

Korban kekerasan

Kekerasan yang dilatih

Cakupan

Pelayanan

Kasus

Kekerasan

terhadap

Program Anak

termasuk

Peningkatan

anak

80%

85%

Perlindunga

berhadapan

n Khusus

dengan

Anak

hukum

(ABH)

sesuai

standar

oleh

P2TP2A

Pelatihan

pencegahan

kekerasan,

eksploitasi, Jumlah

penelantaran

peserta

200

dan perlakuan

pelatihan dan

orang

salah lainnya

jumlah SOP

dan 3

terhadap anak

yang

SOP

di lingkup

tersusun

Pemerintah

Kota Padang

bagi SDM

Perencana

42

5.0

00

.00

0

75.0

00.0

00

100%

150 orang dan 3 SOP

45

0.0

00

.00

0

70.0

00.0

00

15 orang 000.

0004

0. 15 orang

100% 00

0.0

00

50

4.

100%

200 orang 80.00 200 orang dan 3 SOP 0.000 dan 3 SOP

40.0

00.0

00

56

8.8

00

.00

0

84.0

00.0

00

25 orang

100%

200 orang

dan 3 SOP

60.0

00.0

00

78

0.0

00

.00

0

185.0

00.0

00

25 orang 100%

80 orang

000.0

001

40.

DP3AP2

KB

Kota

Padang

1.9

47

.80

0.0

00

000.0

003

09.

DP3AP2

KB

Kota

Padang

VI-17


TOT

pencegahan

kekerasan,

eksploitasi,

penelantaran

dan perlakuan

0 0 0. 0 0 0 5 0.

00 0. 00 05 0.

00 0. 00 06 4.

8 0 0. 0 0 0 6 4.

000

.00

010

0.

8 0 0. 0 0 0 2 2 8.

DP 3A P2 KB

Kot

aPa

da ng

salah lainnya Jumlah 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 10 Unit

terhadap anak Peserta TOT

di lingkup

Pemerintah

Kota Padang

bagi

fasilitator/cha

mpion

Perlindungan Jumlah

20 0.0

00.

00 0

195

.00

0.0

00

205

.00

0.0

00

21 5.0

00.

00 0

250.

000.

000

81 5.0

00.

00 0

Kota

Pad

ang

Anak Terpadu

D P 3 A P 2 K B

peserta

550 550

Berbasis

550 orang 550 orang

550 orang 200 orang

sosialisasi

orang orang

Masyarakat

PATBM

(PATBM)

Bimbingan Jumlah SDM

teknis, lembaga

workshop penyedia

dan/atau layanan bagi

pelatihan bagi anak yang

SDM lembaga memerlukan

10 0. 00 0. 00 0

90 .0 00 .0 00

10 0.0

00.

00 0

1 0 0. 0 0 0. 0 0 0

100

.00

0.0

00

3 9 0. 0 0 0. 0 0 0 DP 3A P2 KB

Kot

aPa

da ng

penyedia perlindungan 100 100 100 orang 100 orang 100 orang 50 orang

layanan bagi khusus

orang orang

anak yang mengikuti

memerlukan Bimbingan

perlindungan teknis,

khusus lingkup workshop

Pemerintah dan/atau

Kota Padang pelatihan

Pelayanan Jumlah anak

pendampingan memerlukan

(layanan perlindungan

kesehatan, khusus yang

45 .0 00 .0 00

55 .0 00 .0 00

1 0 5. 0 0 0. 0 0 0

145

.00

0.0

00

2 0 5. 0 0 0. 0 0 0 D

P3A P2 KB

Kot

aP ad an g

rehabilitasi didampingi 25 orang 25 orang 30 orang 30 orang 30 orang

sosial, bantuan (layanan

hukum, kesehatan,

reintegrasi rehabilitasi

sosial dan sosial,

pemulangan) bantuan

bagi anak hukum,

VI-18


yang reintegrasi

memerlukan sosial dan

perlindungan pemulangan)

khusus di

lingkup

Pemerintah

Kota Padang

Tujuan 2

Mengendali Rata-rata

kan

jumlah anak 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6

pertumbuha

per keluarga

n penduduk

dan

keluarga Persentase

berencana keluarga Pra

menuju sejahtera , 4,74% 4,34% 4,00% 3,84% 3,75% 3,54% 3,54%

keluarga KS I dan KS

sehat dan 2

sejahtera

Jumlah

Keluarga KS

1 dibagi

dengan 30% 30,20% 30,26% 30,24% 30,20% 30,20% 30,20%

Jumlah

Keluarga x

100%

Jumlah

Keluarga KS

2 dibagi

dengan

Jumlah

Keluarga x

100% 65,26% 65,46% 65,74% 65,92% 66,00% 66,26% 66,26%

Sasaran

2.1

VI-19


Meningkat nya kebijakan pengendali an penduduk, pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB dan peran serta masyara

kat dalam pembangu nan keluarga

Persentase

peserta KB

aktif / 65,68% 67%

Contraceptio

n Prevalency

Rate (CPR)

Persentase

Unmeet need 16,80% 16%

KB

Persentase 17,22%

17%

DO KB

Program Persentase

Pengelolaan data dan

data dan informasi

informasi keluarga 90% 90%

kependuduk yang akurat

an Berbasis dan

Keluarga mutakhir

Penyediaan Jumlah

penyelenggara

an pendidikan peserta 150

kependudukan workshop (5 orang

sekolah)

Penyediaan

data dan 6

informasi Jumlah dokumen

berbasis dokumen umpan

keluarga umpan balik balik dan

(Sistim dan analisa 1

Pengumpulan data dokumen

Data Keluarga analisa

(SIDUGA)

66.4

00.0

00

2

71

.40

0.0

00

000.5

5. 000

68%

15%

16%

95%

150 orang

6

dokumen umpan

balik dan 1

dokumen analisa

65.0

00.0

00

70.0

00.0

00

2

35

.00

0.0

00

69%

14%

15%

95%

150 orang

6

dokumen umpan

balik dan 1

dokumen analisa

80.0

00.0

00

2

45

.00

0.0

00

65.0

00.0

00

70%

14%

15%

100%

170 orang

6

dokumen umpan

balik dan 1

dokumen analisa

95.0

00.0

00

2

70

.00

0.0

00

75.0

00.0

00

70%

13%

14%

100%

170 orang

6 dokumen

umpan balik dan 1 dokumen analisa

95.0

00.0

00

4

40

.00

0.0

00

75.0

00.0

00

70%

13%

14%

100%

170 orang

6 dokumen

umpan

balik dan 1

dokumen

analisa

02

1.4

00

.00

01

.

400.0

00311

.

DP3AP2KB

Kota

Padang

000.0

00260.

DP3AP2KB

Kota

Padang

VI-20


Pendataan Jumlah

keluarga Peserta 240

000.

00

0150

. 240 orang,

00 0.0

00 15 0.

240 orang,

Kota

Pada

ng

Bimtek

orang, 1

-

-

-

0 0 0 . 0 0 0 1 5 0 .

D P 3 A P 2 K B

1 dokumen

1 dokumen

Pendataan

dokumen

(210.000

(210.000

dan Jumlah

(210.000

KK)

KK)

buku data

KK)

keluarga

Updating Data Jumlah

Pendataan pengumpulan

100.

00

0.00

0

100.

00

0.00

0

100.

00

0.00

0

120

.00

0.0

00

300.

00

0.00

0

DP3A

P2KB

Kota

Pada

ng

keluarga data keluarga 30 data, 30 data, 6

30 data, 6

30 data, 6

30 data, 6

dan jumlah

6

dokumen

dokumen dokumen

dokumen

buku hasil dokume

n

pendataan

keluarga

-

Program Cakupan

Promosi penyediaan 75%

75% 80%

85% 90%

95% 95%

Kependuduk

Layanan

an, Keluarga KIE

1.04

9.06

4.50

0

1.22

1.00

0.00

0

1.28

6.00

0.00

0

1.20

5.00

0.00

0

2.38

0.00

0.00

0

6.89

1.06

4.50

0

Berencana Peserta KB

Kesehatan

Reproduksi, Persentase

dan

jumlah

26%

26%

27%

28%

29%

30%

30%

Pembangu

baru

nan

Keluarga

Peningkatan Jumlah

Pembinaan peserta

1.01

4.7

63.0

00

Lini Lapangan pelatihan 200

16 6.7

63.

00 0 200

20 6. 00 0. 00 0 200 orang 20 6. 00 0. 00 0

200 orang 20 6. 00 0. 00 0 200 orang 2 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0

200 orang DP

3

AP2

KB

Kota

Pada

ng

pesert a

bagi tenaga

orang orang

dan 200

dan 200 dan 200

dan 200

lini lapangan

dan 200 dan 200

orang

orang orang

orang

dan jumlah

orang orang

kreativitas

Pemberdayaan Jumlah PKB 32 PKB 523.

301.

500 32 PKB 57

0.00

0.00

0 32 PKB 620.

000.

000 32 PKB 53

9.00

0.00

0 32 PKB 620.

000.

000 32 PKB

dan 2.87

2.3

01.5

00

DP3A

P2K

B Kota

Pada

ng

PKB dan kader

dan Kader dan 906

dan 906 dan 906

dan 906 dan 906

906 kader

IMP

IMP kader

kader kader

kader kader

VI-21


Jambore IMP, Jumlah 100 00

0.0

001

3

4.

100 000.

000

170.

000.

000

175.

000

.00

017

5.

000.

0001

95.

000

.00

084

9.

DP3

AP2

KB

Kota

Pada

ng

PKB dan Saka peserta

100 orang 70 orang

70 orang 70 orang

orang

orang

kencana

jambore

10 10

baliho, baliho, 10 baliho, 10 baliho, 10 baliho, 10 baliho,

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

media

17 0. 00 0. 00 0

media

18 5.0

00.

00 0

media

19 0.0

00.

00 0

media

19 0. 00 0. 00 0

media

190

.00

0.0

00

media

9 2 5. 0 0 0. 0 0 0 D

P3A P2 KB

Kot

aP ad an g

Peningkatan Jumlah KIE elektronik elektroni elektronik, elektronik, elektronik, elektronik,

Advokasi dan yang , 4 kali k, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

KIE diberikan media media media media media media

cetak, 4 cetak, 4 cetak, 4 cetak, 4 cetak, 4 cetak, 4

kali kali kali dialog kali dialog kali dialog kali dialog

dialog dialog interaktif interaktif interaktif interaktif

interaktif interaktif

Festival KIE Jumlah

195.

000.

000

53 0.0

00.

00 0

Kota

Pad

ang

peserta

5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0

D P 3 A P 2 K B

melalui

festival KIE

70 orang 85 orang

90 orang 95 orang

95 orang 95 orang

penggiat seni

seni

tradisional

tradisional

Pembinaan Jumlah kader

Program KB yang

-

-

700

.00

0.0

00

7 0 0. 0 0 0. 0 0 0 DP 3A P2 KB

Kot

aPa

da ng

bagi membina 906

906

Masyarakat masyarakat

- 906 kader - 906 kader

906 kader 906 kader

kader kader

oleh Kader dalam

(BOKB) DAK program

non fisik KKBPK

Dukungan Jumlah

-

-

250.

000.

000

DP3

AP2

KB

Kota

Pad

ang

Media KIE dan pelayanan

Manajemen KIE melalui 85 kali - 85 kali 85 kali - 85 kali 85 kali 85 kali

(BOKB) DAK media

non fisik elektronik

VI-22


16 16 16 macam

16 macam

Bantuan

macam macam

16 macam

ATK,10

ATK,10 16 macam

Operasional

Jumlah ATK,10

ATK,10 ATK,10

macam

macam ATK,10

Kota

Keluarga

bantuan macam

macam macam

DP3AP

- alat dan - alat dan - macam alat - Padan

Berencana operasionak alat dan alat dan - - alat dan 4KB

bahan

bahan

dan bahan

g

(BOKB) (DAK

KB bahan

bahan bahan

kebersiha

kebersiha kebersihan

non Fisik)

kebersiha kebersih

kebersihan

n

n

n

an

Jumlah

peserta KB 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990

baru

735.

000

.000

805.

00

0.00

0

950.

00

0.00

0

955.

49

0.00

0

2.6

10

.00

0.

00

0

6.0

55

.49

0.0

00

Program Persentase

keluarga peserta KB 15,24% 15,34% 15,44% 15,54% 15,64% 15,64% 15,64%

Berencana aktif MKJP

Persentase

peserta KB 3,52% 3,62% 3,72% 3,82% 3,92% 3,92% 3,92%

Pria

Pelayanan KB

Jumlah

190

200.

000

.000 190

200.

000

.000

220.

000

.000

225.

00

0.00

0

225.

000.

000

1.07

0.00

0.00

0

Kota

Pada

n

g

orang

190 orang 190 orang

190 orang 190 orang

D P 3 A P 2 K B

bagi keluarga

akseptor dari

orang

dan

dan 2000 dan 2000

dan 2000 dan 2000

Pra Sejahtera

keluarga PS dan 2000

2000

akseptor akseptor

akseptor akseptor

dan KS 1

dan KS1 akseptor

akseptor

Pelatihan CTU Jumlah

155.

000.

000

180.

00

0.00

0

250.

000.

000

250.

00

0.00

0

250.

000.

000

1.08

5.0

00.0

00

DP3A

P2K

B

Kota

Pada

ng

IUD dan CTU Peseta

Implan bagi pelatihan 30 orang 30

orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang

bidan di Kota CTU IUD dan

Padang CTU Implan

Pelayanan KB terlayani

130.

00

0.00

0

150.

00

0.00

0

165.

00

0.00

0

165.

4

90.0

0

0

17 0.0

00.

00 0

780.

4

90.0

0

0 DP3

AP2

KB K

otaP

ad

ang

kes PKK dan Jumlah 2000 2000 2000 2000 2000 2000

IBI pesertaKB akseptor akseptor akseptor akseptor akseptor akseptor

yang

VI-23


Pelayanan

Bhaksos KB Jumlah

Kes TNI dan peserta KB 350

Bayangkara yang orang

terlayani

Jumlah

Peningkatan peserta

kualitas sosialisasi/pel

pelayanan atihan 200

kontrasepsi operator orang

pelayanan KB

10 IUD

Pengadaan KIT, 30

Sarana Jumlah BKB KIT,

Keluarga pengadaan 10

Berencana Sarana KB Implant

(DAK Reguler) KIT, 1

paket

Operasional

Distribusi Jumlah

alokon (Alat

faskes

127 Klinik

dan Obat

Pendistribusi

KB

Kontrasepsi)

an Alokon

Program Persentase

Kampung

Ketahanan

50%

55%

KB aktif

dan

Pembangun

115.0

00.0

00

135.0

00.0

00

-

-

08

5.9

00

.2.

00

0

400oran

g

200 orang

1 unit

Mupen

127 Klinik KB

60%

125.0

00.0

00

150.0

00.0

00

-

-

16

5.0

00

.2.

00

0

350 orang

200 orang

1 Unit

Muyan

140 Klinik

KB

65%

155.0

00.0

00

160.0

00.0

00

-

-

58

9.5

00

.2.

00

0

350 orang 200 orang

1 paket

sarana

prasarana PLKB

150 Klinik

KB

70%

155.0

00.0

00

160.0

00.0

00

-

-

95

1.9

99

.2.

00

0

350 orang 200 orang

1 unit

kantor BKKBD

160 Klinik

KB

70%

150.0

00.0

00

1.5

00.0

00.0

00

155.0

00.0

00

160.0

00.0

00

84

0.0

00

.3.

00

0

350 orang

200 orang

10 IUD

KIT, 30

BKB KIT, 10 Implant

KIT, 1

paket

160 Klinik

KB

70%

000.0

00765

.

DP3AP2KB

Kota

Padang

000.0

00705.

DP3AP2KB

Kota

Padang

500.0

00.0

001.

DP3AP3KB

Kota

Padang

000.0

00150.

DP3AP3KB

Kota

Padang

63

2.3

99

13

.

.00

0

VI-24


an Keluarga Persentase

Peningkat

an Poktan

(Tri Bina) 75% 75%

dan

pengemban

gan PIK

R/M yang

aktif

Persentase

peningkat

an 16% 16%

pembiaya

an UPPKS

Jumlah 200

peserta

orang

pelatihan

Jumlah 300

peserta

orang

sosialisasi

Pengembang

an Kampung Jumlah

peserta 250

KB

Gebyar orang

Kampung KB

Jumlah

kampung Kb 2 Kamp.

yang KB

dibentuk

Jumlah

pertemuan 12 kali

Pokja

Penggerakan

kampung

Kampung KB

(BOKB DAK

Jumlah

Non Fisik)

Forum

6 kali

Musyawarah

kampung KB

975.0

00.0

00

-

75%

17%

250

orang

350

orang

300

orang

2 Kamp.

KB

12 kali

6 kali

975.0

00.0

00

-

80%

18%

300 0rang

400 orang

350 orang

2 Kamp.

KB

12 kali

6 kali

1.0

00.0

00.0

00

-

85%

19%

350 orang

450 orang

400 orang

2 Kamp.

KB

12 kali

6 kali

1.0

00.0

00.0

00

-

85%

19%

350 orang

450 orang

400 orang

2 Kamp.

KB

12 kali

6 kali

937.8

31.0

00

862.1

69.0

00

85%

19%

350 orang

450 orang

400 orang

10 Kamp.

KB

12 kali

6 kali

887.8

31.0

004.

DP3AP2K

B

Kota

Padang

169.0

008

62.

DP3AP2

KB

Kota

Padang

VI-25


Jumalh

lokakarya 6 kali

mini

kampung KB

Jumlah

peserta 360

pelatihan orang

tribina

Penguatan Jumlah

ketahanan

peserta

keluarga

pelatihan

melalui

bagi anggota

Kelompok 200

kelompok

Kegiatan (BKB, orang

BKB, BKR,

BKR dan BKL)

BKL dan

serta bina

kelompok

kelompok

rentan

rentan

Jumlah

Implementasi pemenang

penilaian

program 18-21

program 18-

21

Penguatan Jumlah

peserta

Pemberdayaan 125

bimtek

Ekonomi orang

/pelatihan

Keluarga

bagi UPPKS

Ajang Jumlah Duta

Kreatifitas Genre yang 75 orang

Genre terpilih

85.9

00.0

00

250.0

00.0

00

75.0

00.0

00

6 kali

360 orang

200 orang

3

keluarga

150 orang

100 orang

420.0

00.0

00

100.0

00.0

00

300.0

00.0

00

100.9

00.0

00

6 kali

360 orang

400 orang

3 keluarga

175 orang

125 orang

650.0

00.0

00

150.0

00.0

00

300.0

00.0

00

127.0

00.0

00

6 kali

360 orang

500 orang

3 keluarga

150 o

rang

200 o

rang

736.0

00.0

00

200.0

00.0

00

300.0

00.0

00

325.0

00.0

00

6 kali

360 orang

500 orang

3 keluarga

200 orang

150 orang

780.0

00.0

00

200.0

00.0

00

300.0

00.0

00

325.0

00.0

00

6 kali

360 orang

500 orang

3 keluarga

200 orang

150 orang

800.0

00963.

DP3AP2KB

Kota

Padang

200.0

00.0

001.

DP3AP2KB

Kota

Padang

000.0

00725.

DP3AP2KB

Kota

Padang

836.0

00.0

002.

DP3AP2KB

Kota

Padang

VI-26


Peringatan Jumlah

000.

0006

50.

000.

00

0150

.

000.

0002

25. 30

k

teg

ori

999.

00

0225

.

000.

000

270.

520.

999

.000

1. DP3A

P2

KB Kota

Pad

ang

Hari Keluarga

15

20

25

Kategori

30 ktegori 30 ktegori

Nasional

kategori kategori

kategori

lomba

(HARGANAS)

Bimbingan

000.

0

0050

.

100.

00

0119

.

500.

0001

37. 30

0

ora

ng

000.

00

0165

.

000.

000

165.

600.

0006

36.

DP3A

P

2KB

Kota

Pa

dang

Teknis Jumlah 150

200

Kesehatan

peserta 250 orang

300 orang 300 orang

orang

orang

Reproduksi

Bintek KRR

Remaja

Nilai SAKIP

perangkat

daerah

Sasaran

1.3

Meningkatk Nilai SAKIP BB

BB BB

BB BB

A A

an tata

DP3AP3KB

kelola dan

kinerja

DP3AP2KB Program

Persentase /

978.

010.

000

1.2

0

3.8

4

5.0

00

1.4

9

3.3

60.

00

0

432.

274.

0001

.

1 . 5 1 4 . 6 7 5 . 0 0 0

6.6

22.

16

4.0

0

0

Pelayanan cakupan 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Administrasi

administrasi

Perkantoran perkantoran

210 210 210 210 210 210

Penyediaan Jumlah materai

755.

000

1. materai

755.

0001

.

materai

755.

0001

.

materai

755.

0001

.

materai

75 5. 00 01 .

materai

775.

0008

.

DP3A

P2K

B

Kota

Pa

dang

Jasa surat- materai dan 6000 dan 6000 6000 dan 6000 dan 6000 dan 6000 dan

benda pos 165 dan 165 165 165 165 165

menyurat lainnya materai materai materai materai materai materai

3000 3000 3000 3000 3000 3000

Penyediaan Jumlah

90

6.0

0

0.0

00

rekening

25

18 1.2

00.

00 0

25

18 1. 20 0. 00 0

18 1. 20 0. 00 0

1 8 1. 2 0 0. 0 0 0

1 8 1 . 2 0 0 . 0 0 0

K o t a P a d a n g

Jasa

25 25

25 21

D P 3 A P 2 K B

dibaya rkan

yang

rekening

rekening

Komunikasi,

rekening x rekening

x

rekening x

rekening &

dibayarkan ,

x 12 x 12

sumber daya

12 bulan 12 bulan

12 bulan 6 internet

jumlah bulan

bulan bulan

air dan listrik

VI-27


Penyediaan Jumlah

9 unit 9 unit

9 unit 9 unit

15

0.0

00

15

6.

jasa kendaraan

9 unit roda

K o t a P a d a n g

roda 4

2 3 0 . 0 0 0 3 1 .

roda 4 2 3 0 . 0 0 0 3 1 . roda 4 2 3 0 0 0 0 3 1 . roda 4 2 3 0 . 0 0 0 3 1 . 9 unit roda 2 3 0 . 0 0 0 3 1 .

D P 3 A P 2 K B

nal pajakny a

pemeliharaan bermotor

4 dan

dan 66

dan 66 dan 66

dan 66 4 dan 66

dan perizinan yang

66unit roda

unit roda

unit roda unit roda

unit roda unit roda 2

dinas/operasio dibayarkan

2

2

2 2

2

30 unit 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit

komputer kompute komputer, komputer, komputer, komputer,

27 1.2

50.

00 0

Penyediaan Jumlah , 21 unit

4 4 . 2 5 0 . 0 0 0

r, 21 unit

6 4 . 2 5 0 . 0 0 0 21 unit

7 4 . 2 5 0 . 0 0 0 21 unit

4 4 . 2 5 0 . 0 0 0 21 unit

4 4 . 2 5 0 . 0 0 0 21 unit


15 uni t 15 uni t unit mesin unit mesin unit mesin unit mesin

peralatan

laptop,

laptop,

laptop, 45

laptop, 45

laptop, 45

laptop, 45

jasa perbaikan

kerja yang

45 unit 45 unit

unit unit

unit unit

peralatan kerja

diperbaiki

printer, printer,

printer, 15 printer, 15

printer, 15 printer, 15

mesin tik mesin tik tik tik tik tik

Jumlah jenis

44 7.7

60.

00 0

Penyediaan alat tulis

7 7 . 1 7 5 . 0 0 0

7 8 . 0 1 0 . 0 0 0

9 7 . 5 2 5 . 0 0 0

9 7 . 5 2 5 . 0 0 0

9 7 . 5 2 5 . 0 0 0

D P 3 A P 2 K B

K o t a P a d a n g

kantor yang

alat tulis

34 item 34 item

34 item 34 item

34 item 34 item

disediakan

kantor

Jumlah

Formulir/dok

umen yang

dicetak,

Penyediaan jumlah

8 Jenis 38.000 8 Jenis

38 .0 00 .0 00

2 8 2. 2 2 9. 0 0 0

Kot

aPa

da ng

dokumen

10 Jenis 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 10 Jenis 6 8 . 9 1 4 . 0 0 0 10 Jenis 6 9 . 3 1 5 . 0 0 0 8 Jenis dan

D P 3 A P 2 K B

barang

dan . dan

yang

dan 93460 dan 93460

dan 98460 63460

cetakan dan

63460 63460

difotocopy

lembar

lembar

lembar

lembar

penggandaan

lembar 000 lembar

barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis

Penyediaan komponen

komponen listrik/penera 20.

00 0.0

00

25 .0 00 .0 00

35 .0 00 .0 00

3 5 . 0 0 0 . 0 0 0

35.

00 0.0

00

1 5 0.

0 0 0.

0 0 0

DP

3A P2 KB

Kot

aP ad an g

instalasi ngan kantor 4 jenis 5 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 5 jenis

listrik/peneran yang

gan bangunan disediakan

kantor

VI-28


Jumlah item

jenis barang

Penyediaan peralatan

0 0 0. 0 0 0 6 5.

00 0. 00 06 5.

00 0.0

00 21 0.

0 0 0. 0 0 0 1 3 0.

000

.00

010

0.

0 0 0.

0 0 0 5 7 0.

Kot

aP ad an g

dan

D P 3 A P 2 K B

peralatan dan

8 jenis 14 8 jenis 10 jenis 10 jenis 8 jenis 16 8 jenis 14

perlengkapan

perlengkapan

unit 14 unit

30 unit 20 unit

unit unit

kantor yang

kantor

disediakan

Penyediaan

19.

80 0.0

00

69.

800

.00

0

69.

800

.00

0

72.

80 0.0

00

79.8

00.0

00

31

2.0

00

.

00

0

DP3

AP2

KB

Kota

Pada

ng

bahan bacaan Jumlah 4 4 media/ 4 4 4 media/12 4 media/12

dan peraturan bahan /bulan

media/12 media/12

media/12

bulan

bulan

perundang- bacaan

bulan 12 bulan

bulan bulan

undangan

Jumlah rapat

yang 16 kali

16 kali

disediakan

16 kali 16 kali

16 kali 16 kali

3 9 8 . 5 0 0 . 0 0 0

K o t a P a d a n g

Penyediaan

rapat dan 6 7 . 7 0 0 . 0 0 0 rapat 6 7 . 7 0 0 . 0 0 0 8 7 . 7 0 0 . 0 0 0 8 7 . 7 0 0 . 0 0 0 8 7 . 7 0 0 . 0 0 0

D P 3 A P 2 K B

konsumsi dan

rapat dan rapat dan rapat dan rapat dan

makanan dan

430 dan 430

jumlah tamu

500 orang 500 orang

500 orang 430 orang

Minuman

orang orang

yang

tamu tamu

tamu tamu

tamu

tamu

disediakan

konsumsi

Jumlah

Rapat-rapat pelaksanaan

3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

2 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0


luar daerah

rapat-rapat

35 kali 35 kali

35 kali 35 kali

35 kali 35 kali

koordinasi dan

koordinasi

perjalana perjalana

perjalanan perjalanan

perjalanan perjalanan

konsultasi ke

dan

n dinas n dinas

dinas dinas

dinas dinas

luar daerah

konsultasi ke

Penyediaan Jumlah alat

10.0

00.0

00

10.0

00.0

00

15.0

00.0

00

10.0

00.0

00

15.0

0

0.00

0

60.0

00.0

00 DP

3A

P2KB

Kota

Pa

dang

kebersihan

alat

19 item 19 item 20 item 19 item 20 item 20 jenis

yang

kebersihan

disediakan

Penyediaan Jumlah

100

.00

0.0

00

100

.00

0.0

00

10 0.0

00.

00 0 100.

000.

000

40 0.0

00.

00 0

gedung yang

2 unit 2 unit

2 unit 2 unit

2 unit

Jasa Kantor

disewa

VI-29


Peningkatan

Jumlah

500.

00

0359

.

Kota

Pada

ng

pegawai

9 0 0 . 0 0 0 7 1 .

9 0 0 . 0 0 0 7 1 .

9 0 0 . 0 0 0 7 1 .

9 0 0 . 0 0 0 7 1 .

9 0 0 . 0 0 0 7 1 .

D P 3 A P 2 K B

pelayanan

kontrak yang

5 orang 5 orang

5 orang 5 orang

5 orang 5 orang

administrasi

disediakan

perkantoran

gajinya

-

-

-

Program Persentase

403.

14

1.00

0

534.

2

80.0

0

0

602.

2

80.0

0

0

546.

0

80.0

0

0

49 2.2

80.

00 0

2.57

8.0

61.0

00

sarana

Peningkatan

prasarana

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sarana dan

aparatur

Prasarana

dalam

Aparatur

kondisi baik

Pemeliharaan Jumlah

9 unit

198.

280

.000 9 unit

198.

280

.000 9 unit

198.

280

.000 9 unit

198.

280

.000

200.

2

80.0

0

0

993.

400

.000

Kota

Pada

n

g

rutin/berkala

roda 4 roda 4

roda 4 roda 4

9 unit roda 9 unit roda

D P 3 A P 2 K B

kendaraan

kendaraan

dan 66 dan 66

dan 66 dan 66

4 dan 66 4 dan 66

dinas

dinas /

unit roda unit

roda

unit roda

unit roda

unit roda 2

unit roda 2

operasional

operasional

2 2

2 2

Pemeliharaan Jumlah 18 AC

18.9

90

.000

18 AC

18.9

90

.000

18.9

90

.000

18.9

90

.000

23.0

00.0

00

98.9

60

.000

DP3

AP2K

B

Kota

Pada

n

g

rutin/berkala

peralatan 18 AC dan

18 AC dan 18 AC dan

18 AC dan

dan 2

dan 2

peralatan

kantor yang 2 genset

2 genset 2 genset

2 genset

genset

genset

gedung kantor

dipelihara

Jumlah

1 unit 18

5.87

1.00

0 1 unit 18

2.01

0.00

0

180.

00

0.00

0

194.

00

0.00

0

269.

000.

000 1 unit

1.01

0.8

81.0

00

DP3A

P2

KB

Kota

Pada

ng

Rehabilitasi

1 unit

1 unit

1 unit

kantor

perbaikan

kantor kantor

sedang/berat

kantor kantor

kantor DP3AP2KB

kantor

DP3AP2K DP3AP2

K

gedung kantor

DP3AP2KB DP3AP2KB

DP3AP2KB dan 3 balai

DP3AP2KB

B B

KB

Pengadaan Jumlah

100.

000.

000

Gedung gedung yang 1 Unit

P2TP2A diadakan

VI-30


Pengadaan

Jumlah

mebeleur

mebeleur

yang

kantor

diadakan

Program

Persentase

pemenuhan

peningkatan

prasarana

disiplin

kedisiplinan

aparatur

pegawai

Pengadaan

Pakaian dinas Jumlah

dan

pakaian dinas

kelengkapan

dan atribut

nya

Persentase

Program sumberday

a aparatur

peningkatan

yang

100%

kapasitas

meningkat

sumber daya

kapasitas/k

aparatur

emampuan

nya

Jumlah

Pengembanga pegawai

n sumberdaya yang diberi 5 kali

aparatur pelatihan/bim

tek

-

25.0

00.0

00

2

5.0

00

.00

0

6 unit

meja

biro, 18 unit

meja 1/2 biro, 25 unit kursi

100%

6 kali

135.0

00.0

00

30.0

00.0

00

3

0.0

00

.00

0

2 lemari

arsip, 6

set meja staf

100%

5 kali

105.0

10.0

00

25.0

00.0

00

2

5.0

00

.00

0

2 set

sofa,6 set

meja staf

100%

5 kali

134.8

10.0

00

25.0

00.0

00

2

5.0

00

.00

0

100%

50 stel 100%

5 kali

25.0

00.0

00

2

5.0

00

.00

0

45.0

00.0

00

4

5.0

00

.00

0,0

0

1set lemari

arsipi, 18

unit meja

kasi, 18

unit kursi

kasi 24 unit

meja staf

100%

96 stel

100%

5 kali

82

0.0

00

37

4.

DP3AP2KB

Kota

Padang

00

0.0

00

45

.

00

0.0

00

45

.

DP3AP2KB

Kota

Padang

00

0.0

00

13

0.

00

0.0

00

13

0.

DP3AP2KB

Kota

Padang

-

VI-31


Program

peningkatan Persentase

pengembang dokumen

000.

00

0230

.

an sistem pelaporan

00 0. 00 03 0.

00 0. 00 05 0.

50 .0 00 .0 00

50 .0 00 .0 00

5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 DP3

AP2

KB

Kota

Pada

ng

capai an disusun

perencanaan capaian 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

dan

kinerja dan

pelaporan keuangan

kinerja dan tepat

keuangan waktu

Penyusunan

laporan

30.0

0

0.00

0

50.0

0

0.00

0

50.0

0

0.00

0

25.0

0

0.00

0

50.

00 0.0

00

205.

00

0.00

0

DP3A

P2KB

Kota

Pada

ng

capaian Jumlah 7 7 7 7 7 dokumen

7 dokumen

kinerja dan

laporan

dokumen dokume

n

dokumen

dokumen

laporan

laporan

ikhtisar

capaian dan laporan

laporan laporan

laporan

realisasi realisasi

kinerja SKPD kinerja dibuat

Sensus Barang

jumlah 1

25.0

00

.000

25.0

00.

000

dokumen

1 dokumen

Milik Daerah

dokumen

sensus

Program Persentase

Peningkata dokumen

Pengembang perencanaa 50

.0

00.0

00

50.0

00.0

00

75.0

00.0

00

50.0

00.0

00

7 5 . 0 0 0 . 0 0 0

300.

000.

000

an Sistem

n dan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perencanaan

penganggar

dan an disusun

Penganggar tepat

an waktu

Jumlah

SKPD dokumen

25 .0 00 .0 00

25 .0 00 .0 00

50 .0 00 .0 00

25 .0 00 .0 00

2 5 . 0 0 0 . 0 0 0

15 0.0

00.

00 0 DP3

AP2

KB

Kota

Pada

ng

disusun

Penyusunan perencanaan 6

6 7

6

Perencanaan

dan 7

dokumen

7 dokumen

dokumen

dokumen

dokumen dokumen

dan

penganggara

Penganggaran n yang

VI-32


Jumlah

dokumen

Penyusunan renstra

Rencana

Strategis

Pelansanaan Jumlah

4

laporan

Reformasi dokumen

Reformasi

Birokrasi laporan

Birokrasi

yang disusun

Total

10

.81

5.5

55

.50

0

25.0

00000

4

dokumen laporan

10

.83

2.7

79

.00

0

25.0

00.0

00

4

dokumen laporan

12

.48

6.1

40

.00

0

25.0

00.0

00

4

dokumen laporan

12

.60

4.2

83

.00

0

25.0

00.0

00

1 dokumen 4 dokumen

laporan

17

.36

4.7

86

.00

0

25.0

00.0

00

25.0

00.0

00

4 dokumen

laporan

DP3AP2KB

Kot

Padang

00

0.0

00

12

5.

DP3AP2KB

Kota

Padang

-

10

3.5

43

.50

06

4

.

VI-33


Bab VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah

ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja

pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting

baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja

menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai

ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan

pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam

dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas P3AP2KB yang berdasarkan urusan dikemukakan pada

Tabel 7.1 , indikator kinerja utama diterangkan pada tabel 7.2 dan indikator kinerja

perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD pada tabel 7.3

berikut ini:

VII-1


Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 Berdasarkan Urusan

Kondisi Kondisi

Kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja

No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR periode RPJMD pada

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH akhir

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 periode

RPJMD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga 4,90 5,20 5,40 5,60 5,80 6,20 6,20 6,20

pemerintah

2.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 15,55 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

2.3. Persentase partisipasi perempuan di lingkup 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 75,42 75,42

pemerintah Kota Padang

2.4. Rasio KDRT 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

2.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan 49,55 49,55 49,55 49,55 49,55 49,55 53,86 53,86

2.6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh

petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu


yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga

kesehatan terlatih di Puskesmas mampu

tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

2.8 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi anak

korban kekerasan di dalam unit pelayanan

terpadu.

2.9 Cakupan penegakan hukum dari tingkat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

penyidikan sampai dengan putusan pengadilan

VII-2


Kondisi Kondisi


No.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 periode

RPJMD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak


yang mendapatkan layanan bantuan hukum

2.11 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

dan anak korban kekerasan

2.12 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

perempuan dan anak korban kekerasan

2.13 Persentase perangkat daerah yang memiliki data 10% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 50%

terpilah

2.14 Persentase perangkat daerah yang melaksanakan 30% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 75%

PPRG

2.15 Persentase lembaga pemberdaya 40% 40% 50% 55% 60% 65% 70% 70%

an perempuan yang mendapatkan pembinaan

2.16 Persentase lembaga penyedia layanan bagi 30% 30%

40%

keluarga yang mendapatkan pembinaan dan 50%

60% 65%

70% 70%

penguatan kelembagaan.

2.17 Persentase indikator penilaian KLA yang terpenuhi 70% 70% 75% 75% 80% 85% 85% 85%

2.18 Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap 80% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100%

Perempuan sesuai standar oleh P2TP2A

2.19 Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap 80% 80% 85% 100% 100% 100% 100% 100%

Anak termasuk anak berhadapan dengan hukum

(ABH) sesuai standar oleh P2TP2A

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

VII-3


Kondisi Kondisi


No.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 periode

RPJMD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.1. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,29 1,21 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

8.2. Total Fertility Rate (TFR) 2,40 2,30 2,30 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

8.3. Dokumen Rancangan Induk Pengendalian 1,00 1,00 - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Penduduk dengan 5 aspek

8.4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

berperan aktif dalam pembangunan Daerah

melalui Kampung KB

8.5 Jumlah sektor yang menyepakati dan 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

memanfaatkan data profil (parameter dan

proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan

pelaksanaan program pembangunan

8.6 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan 1,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

formal, non formal, dan informal yang melakukan

pendidikan kependudukan

8.7 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,80 2,70 2,70 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60

8.8 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi 65,68 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 70,00 70,00

perempuan menikah usia 15 – 49

8.9 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

dibawah 20 tahun

8.10 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi 16,80 16,00 15,00 14,00 13,00 13,00 13,00 13,00

(unmet need)

8.11 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka 11,05 12,05 13,05 13,05 14,05 14,05 14,11 14,11

Panjang (MKJP)

8.12 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian 31,33 30,00 28,00 26,00 24,00 24,00 24,00 24,00

kontrasepsi

8.13 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- 70,52 70,52 71,00 72,00 73,00 73,00 73,00 73,00

KB

8.14 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) 66,14 66,00 67,00 67,00 68,00 68,00 68,00 68,00

VII-4


Kondisi Kondisi


No.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 periode

RPJMD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ber-KB

8.15 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- 57,27 57,27 57,77 58,00 60,00 61,00 61,00 61,00

KB

8.16 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

setiap Kecamatan

8.17 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan 65,50 74,50 83,25 87,50 96,38 96,38 96,38 96,38

Konseling Remaja/ Mahasiswa

8.18 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah di bidang

pengendalian penduduk

8.19 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha 62,23 64,00 65,00 65,00 66,00 66,00 66,00 66,00

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) yang ber-KB mandiri

8.20 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84 28,84

(PPKBD) setiap desa/kelurahan

8.21 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat 1,46 1,88 2,00 2,50 2,77 3,08 3,08 3,08

kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota

8.22 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat 1,46 1,88 2,00 2,50 2,77 3,08 3,08 3,08

kontrasepsi di Faskes

8.23 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS

dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan

standarisasi pelayanan

8.24 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro 40,00 45,00 50,00 50,00 50,00 55,00 55,00 55,00

Keluarga di setiap desa

8.25 Rata-rata usia kawin pertama wanita 23,50 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

8.26 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

VII-5


Kondisi Kondisi


No.



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 periode

RPJMD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga

melalui APBD dan APBDes

8.27 Persentase data dan informasi keluarga yang 90% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

akurat dan mutakhir

8.29 Cakupan penyediaan Layanan KIE

75% 75% 75% 80% 85% 90% 95% 95%

8.30 Persentase jumlah Peserta KB baru

26% 26% 26% 27% 28% 29% 30% 30%

8.31 Jumlah peserta KB baru 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990

8.32 Persentase peserta KB aktif MKJP 15.24% 15,24% 15,34% 15,44% 15,54% 15,64% 15,64% 15,64%

8.33 Persentase peserta KB Pria 3,52% 3,52% 3,62% 3,72% 3,82% 3,92% 3,92% 3,92%

8.34 Persentase Kampung KB aktif 50% 50% 55% 60% 65% 70% 70% 70%

8.35 Persentase Peningkatan Poktan (Tri Bina) dan 75% 75% 75% 75% 80% 85% 85% 85%

pengembangan PIK R/M yang aktif

8.36 Persentase peningkatan pembiayaan UPPKS

16% 16% 16% 17% 18% 19% 19% 19%

VII-6


Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)DP3AP2KB

Kondisi Awal Tahun Target Capaian Setiap Tahun

NO Indikator Kinerja Utama Satuan Capaian Target Target

2020 2021 2022 2023 2024 Akhir

2018 2019 Renstra

1 Persentase ARG terhadap APBD %

9 9 10 12 15 17 20 20

(belanja langsung)

2 Persentase Perangkat Daerah yang %

10 10 15 20 30 40 50 50

memiliki data terpilah

3 Persentase Pejabat Struktural %

40.43 40.43 40.43 42 45 47 48 48

Perempuan di Lembaga Eksekutif

4 Skor Kota Layak Anak (KLA) skore

700-800 700-800 700-800 700-800 800-900 800-900 800-900 800-900

5 Rasio KDRT %

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

6 Rasio Kekerasan terhadap Anak %

0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

7 Nilai SAKIP DP3AP2KB Nilai

BB BB BB BB BB A A A

8 Persentase peserta KB aktif /

% 65.68 65.68 65.68 67 68 69 70 70

Contraception Prevalency Rate (CPR)

9 Persentase Unmeet need KB %

16.80 16.80 16.80 16 15 14 13 13

10 Persentase DO KB %

17.22 17,22 17,22 17 16 15 14 14

VII-7


Tabel 7.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Awal Tahun

Target Capaian Setiap Tahun

NO Indikator Kinerja Utama Satuan

Target

Capaian Target

2021 2022 2023 2024 Akhir

2020

2018 2019 RPJMD

1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 93.77 94.47 94.82 95.17 95.52 95.87 96.00 96.00

2 Nilai SAKIP Predikat BB BB BB BB A A A A

3 Nilai Laporan Penyelenggaraan Nilai 3.13 3.15 3.18 3.20 3.23 3.26 3.30 3.30

Pemerintah Daerah (LPPD)

VII-8


BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah

daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang ini

merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi DP3AP2KB Kota Padang selama periode 2019 -2024, mengikuti periode

berlakunya RPJMD Kota Padang 2019 – 2024.

Renstra Dinas P3AP2KB Kota Padang memiliki kedudukan yang sangat penting

dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama

5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program

dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

P3AP2KB kota Padang. Renstra Dinas P3AP2KB Kota Padang merupakan penjabaran

dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas DP3AP2KB Kota Padang dijabarkan ke

dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Padang yang merupakan rencana

tahunan Dinas P3AP2KB selama periode lima tahun, 2019 – 2024. Renstra Dinas

P3AP2KB Kota Padang 2019-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi bidang-bidang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka percepatan pencapaian

target kinerja pembangunan daerah yang telah digariskan melalui visi, misi, tujuan dan

sasaran organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan Perangkat

Daerah , ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan

dan staf Dinas P3AP2KB Kota Padang. Dalam pelaksanaannya renstra Dinas P3AP2KB

senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan

pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah

yang baik. Pencapaian kinerja sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan

Dinas P3AP2KB Kota Padang merupakan bagian pencapaian kinerja dan

pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral

dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Padang

.

VIII - 1


Padang, Desember 2019

Kepala DP3AP2KB Kota Padang

Ir. H Heryanto Rustam MM Pembina Utama Muda

NIP.19600421199003 1005

VIII - 2

Documents

PEMERINTAH KOTA PADANG