PERAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENINGKATAN

DAYA SAING PASAR TRADISIONAL

Studi Kasus : Pasar Tradisional Piyungan di Desa Srimulyo, Kecamatan

Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana Ilmu Politik

(SIP) Program studi Manajemen dan Kebijakan Publik pada Fakultas ISIPOL

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Disusun oleh :

MONIKA SALESTRI

08/ 267748/ SP/ 23051

JURUSAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2013

ii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dan disahkan didepan Tim Penguji Jurusan

Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 5 Oktober 2012

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Tim Penguji

Ketua Tim Penguji/ Dosen Pembimbing

Ario Wicaksono, M.Si

Dosen Penguji I Dosen Penguji II

Puguh Prasetyo Utomo, S.IP., MPA Dr. Ratminto

iii

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Monika Salestri

Nim : 08/ 267748/ SP/ 23051

Jurusan : Manajemen dan Kebijakan Publik

Judul skripsi : Peran Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Daya

Saing Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar

Piyungan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan,

Kabupaten Bantul, Provinsi DIY)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri,

tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain. Pendapat

atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk

berdasarkan kode etik ilmiah.

Yogyakarta, 26 November 2012

Yang membuat pernyataan

Monika Salestri

iv

MOTTO

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru

yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”

^Evelyn Underhill^

“Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan

membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai,

sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.”

^Tom Bodett^

“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang,

tahundepan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak

akanmengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu.”

^William Feather

“Hidupku dan Hidupmu adalah SATU..jalani ini semua dengan senyum dan untuk

senyum MY LITTLE ANGEL SHABRINA..demi masa sekarang dan masa yang akan

datang.”

^Monika Salestri

v

Special thanks to…

Bismillahirrahmanirrahim...

Kini ku persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan syukur dan terima kasihku,

untuk semua orang yang ku cintai. Untuk kedua orangtua ku Bapak dan Ibu tercinta, yang

selalu memberikan semangat, motivasi dan memberikan inspirasi penulis untuk menyusun

skripsi ini, serta waktu untuk nemenin SHABRINA.

My beloved Husband DHANY, makasih untuk segalanya yang udah Ayah berikan

boat Bunda, yang udah Nda gangguin boat ngeprint malem2..ALWAYS LOVE YOU.. N My

Little Angel SHABRINA HUSNIA NAFISA NIDHA, maaf sayang udah Nda tinggal2 n

makasi udah ngertiin Bunda.

Untuk Mb Devi (kakakq) dan De’ Icha (adeq) tersayang, dan sahabat2 terindahku

Retno, Eni, Ningsih, Marikha, Vita, Asti ayook ajojing lagee, makasih boat semua

kebersamaan qt slama ini YG tak mungkin tuk dilupakan. Juga teman2 AN’08 yang

mewarnai kuliah perpolitikan ini dengan warna-warna yang indah..serta teman2 KKN UNIT

82 sub unit Pondok Kulon, desi, thiwuk, dila, irfan, wahyu ayo nongkrong lg di

indo……(di larang sebut merk)

Terima kasihku tiada terhingga untuk semua yang selalu memberikan doa. Diriku

tiada apa-apa tanpa kalian dan sujud syukurku padamu Ya Rabb..

Alhamdullillahirabbil’alamiin…

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan

segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pasar

Tradisional (Studi Kasus di Pasar Piyungan, Desa Srimulyo, Kecamatan

Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY)”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar penulis

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai

tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penulis menyampaikan

ucapan terima kasih kepada:

1. Ario Wicaksono, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen

penguji. Terima kasih telah banyak membimbing dan meluangkan banyak

waktu selama proses penyusunan skripsi.

2. Puguh Prasetyo Utomo, S.IP., MPA, selaku dosen penguji I. Terima kasih

atas saran dan arahannya terhadap penulisan skripsi.

3. Dr. Ratminto, selaku dosen penguji II. Terima kasih atas saran dan

arahannya terhadap penulisan skripsi.

4. Hermawan Setiaji, SIP, MH, selaku Kepala Kantor Pengelolaan Pasar

Kabupaten Bantul, DIY. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada

penulis untuk melakukan penelitian di wilayah Bantul terutama di Pasar

Piyungan.

vii

5. Bapak Suhadi, selaku Lurah Pasar Piyungan, Kecamatan Piyungan,

Kabupaten Bantul, DIY. Terima kasih telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pasar Piyungan.

6. Serta semua pihak dan instansi terkait yang telah banyak membantu dalam

penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat

kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila

dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan. Penulis berharap

semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.

Yogyakarta, 26 November 2012

Penulis

viii

DAFTAR ISI

Halaman Judul.......................................................................................... i

Halaman Pengesahan................................................................................ ii

Halaman Pernyataan................................................................................. iii

Motto....................................................................................................... iv

Halaman Persembahan............................................................................. v

Kata Pengantar......................................................................................... vi

Daftar Isi.................................................................................................. vii

Daftar Tabel............................................................................................. viii

Daftar Gambar......................................................................................... viiii

Intisari........................................................................................................ xii

Abstract...................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang......................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah.................................................................... 14

1.3 Tujuan Penelitian..................................................................... 14

1.4 Manfaat Penelitian................................................................... 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pemerintah Daerah......................................................... 16

2.2 Konsep Pasar............................................................................ 26

2.2.1 Pasar Tradisional....................................................... 33

2.2.2 Pasar Modern............................................................ 36

2.3 Konsep Daya Saing.................................................................. 37

2.3.1 Konsep Keunggulan Komparatif.............................. 38

2.3.2 Konsep Keunggulan Kompetitif............................... 40

2.4 Peran Pemerintah dalam Peningkatan Daya Saing.................. 50

2.5 Kerangka Pemikiran................................................................ 55

ix

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian......................................................................... 57

3.2 Unit Analisis............................................................................. 58

3.3 Sumber Data............................................................................ 58

3.4 Teknik Pengumpulan Data...................................................... 59

3.5 Teknik Analisis Data............................................................... 61

BAB IV PASAR PIYUNGAN SEBAGAI SASARAN PROGRAM

4.1 Keadaan Geografis dan Administrasi...................................... 63

4.2 Kondisi Ekonomi..................................................................... 64

4.3 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul........................... 66

4.4 Gambaran Umum Kantor Pengelolaan Pasar.......................... 69

4.5 Profil Pasar Tradisional Piyungan........................................... 72

BAB V PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN DAYA

SAING

5.1 Peran Sebagai Regulator......................................................... 77

5.2 Peran Sebagai Fasilitator......................................................... 83

5.3 Peran Sebagai Pengalokasi Sumber Daya............................... 97

5.4 Daya Saing Pasar Tradisional Piyungan................................. 105

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.............................................................................. 115

6.2 Rekomendasi........................................................................... 116

DAFTAR PUSTAKA............................................................................. 118

LAMPIRAN............................................................................................ 121

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pasar Tradisional, Fasilitas Pasar dan Jumlah Pedagang....... 12

Tabel 4.1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011…..65

Tabel 4.2. Bangunan Pasar Piyungan……………………………………74

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Porter’s Diamond...................................................................41

Gambar 2.2. Konsep Daya Saing................................................................47

Gambar 4.1. Lokasi Pasar Tradisional Kabupaten Bantul..........................64

Gambar 5.1. Penarikan Retribusi oleh Petugas..........................................88

Gambar 5.2. Smoking Area........................................................................92

Gambar 5.3. Sarana Cuci Tangan...............................................................92

Gambar 5.4. Pemberian Dana Bergulir kepada Pedagang........................100

Gambar 5.5. Skema Tata Cara Pengajuan Pinjaman…………………….102

Gambar 5.6. Pasar Piyungan…………………………………………….104

xii

INTISARI

Keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional merupakan salah satu

indikator paling nyata adanya kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.

Sebagai salah satu sarana publik keberadaan pasar tradisional juga mendukung

kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar Tradisional Piyungan merupakan salah satu

pasar tradisional yang telah mengalami revitalisasi sesuai dengan kebutuhan

masyarakat Kabupaten Bantul, khususnya di Kecamatan Piyungan. Yang

dilengkapi oleh beberapa bangunan penunjang lainnya yang diharapkan akan

menjadi sebuah Pasar Tradisional percontohan di tingkat nasional dan fasilitas

yang ada di pasar ini pun cukup lengkap.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi dan peran Pemerintah

Daerah yang mempengaruhi daya saing pasar tradisional dan merumuskan

rekomendasi strategi yang dapat dilakukan pasar tradisional untuk meningkatkan

daya saingnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisa potensi

dan kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing pasar tradisional.

Sumber data berupa data primer dan sekunder.

Setelah dilakukan penggalian data dan dilakukan analisa maka ditemukan

adanya tiga peran pemerintah yang mempengaruhi daya saing pasar tradisional

yaitu peran pemerintah sebagai regulator, sebagai fasilitator dan sebagai

pengalokasi sumber daya. Dengan berfokus pada konsumen, yaitu memahami

kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen maka pelayanan kepada konsumen

sebaik-baiknya merupakan kunci untuk memenangkan persaingan yang semakin

ketat. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah baik berupa alokasi dana

bantuan maupun kebijakan yang adil dan tidak tumpang tindih diharapkan dapat

membantu perbaikan daya saing pasar tradisional. Hal tersebut perlu dilakukan

agar dapat memberikan wahana persaingan yang sehat diantara ritel modern dan

ritel tradisional.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, daya saing, pasar tradisional.

xiii

ABSTRACT

Market presence, particularly traditional market is one of the most obvious

indicators of the economic activities in the region. As one of the markets where

traditional public utilities also support the local economy. Piyungan Traditional

Market is one of the traditional market that has experienced revitalization in

accordance with people's needs Bantul, particularly in Sub Piyungan.

Complemented by several other supporting buildings which are expected to be a

traditional market at a national level and pilot facilities in this market is quite

complete.

This research aims to analyze the potential and role of local government

affecting the competitiveness of traditional markets and formulate strategy

recommendation to do the traditional market to increase their competitiveness.

The method used in this research is descriptive analysis techniques using a

qualitative approach to analyze the potential and conditions of the factors

affecting the competitiveness of traditional markets. Sources of data in the form of

primary and secondary data.

After extracting the data and do the analysis it is found that there are three

roles of government that affect the competitiveness of traditional markets, namely

the government's role as regulator, facilitator and a resource allocator. By

focusing on the consumer, that is to understand the needs, wants, and expectations

of consumers, service to consumers as well as possible is the key to win the tight

competition. Support from central and local government in the form of allocation

of funds and policies that are fair and do not overlap is expected to help improve

the competitiveness of traditional markets. This is necessary in order to provide a

form of competition between traditional retail and modern retail.

Keywords: Role of Government, competitiveness, traditional market.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Definisi pasar menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112

tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu merupakan suatu area tempat jual beli

barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat

perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun

sebutan lainnya. Dari definisi ini, ada empat point penting yang menonjol yang

menandai terbentuknya pasar: pertama, ada penjual dan pembeli; kedua, mereka

bertemu di sebuat tempat tertentu; ketiga, terjadi kesepakatan di antara penjual

dan pembeli sehingga terjadi jual beli atau tukar menukar; dan keempat, antara

penjual dan pembeli kedudukannya sederajat.

Dalam keseharian, dikenal dua bentuk pasar yaitu pasar tradisional dan

pasar modern. Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan

Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta yang berupa tempat usaha

seperti toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil,

menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal

kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

2

Sebagai gambaran, diperkirakan jumlah pasar tradisional di Indonesia

mencapai 13.650 pasar dan terdapat 12.625.000 pedagang di pasar tradisional.

(Sumber: APPSI, 2006). Berdasarkan penelitian AC Neilsen pada tahun 2005-

2006, jumlah pasar tradisional mengalami penurunan sebesar 8,1% karena

terdesak oleh pasar modern yang tumbuh hingga 31,4% (Kontan, 31 Juli 2009).

Tidak hanya penelitian AC Neilsen yang menunjukan penurunan jumlah pasar

tradisional, Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah pasar tradisional di sejumlah

tempat di Jawa Tengah tahun 2008 turun dibandingkan dengan tahun 2007, yaitu

dari 2.012 menjadi 1.842 unit pasar tradisional.

Sebaliknya, jumlah pasar modern tumbuh hingga hampir 400 unit di

sepanjang tahun 2008, terdiri atas mall, pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan

(Kompas, 14 April 2010). Di tahun 2008, pasar tradisional menguasai 79,8%

omzet ritel nasional yang mencapai Rp 95,9 triliun. Tahun 2009, kontribusi pasar

tradisional bisa melebihi 100 triliun rupiah, jauh di atas kontribusi pasar modern

yang diperkirakan sekitar 70 triliun rupiah. (Kementrian Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah, 2009)

Hampir semua pasar tradisional di Indonesia mengalami penurunan omzet

sampai 75%, bahkan ada pedagang yang dalam satu harinya untuk mendapatkan

Rp. 50.000,00 sudah susah. Di DKI Jakarta, pada tahun 2004 saja, ada 7 pasar

sudah dilikuidasi (Blora, Cilincing, Cipinang Besar, Kramat Jaya, Muncang,

Prumpung Tengah dan Sinar Utara). Di Kabupaten Tangerang 5.908 kios dan los

tutup dari 9.392 kios dan los yang ada (Sumber: APPSI, 2006). Keberadaan pasar

tradisional yang menjadi tumpuan ekonomi rakyat kelas bawah dan pelaku usaha

3

mikro kian tergusur, sementara pasar modern kian menjamur bahkan hingga ke

pedesaan. Serbuan hypermarket dengan dukungan kekuatan “raksasa” dibidang

permodalan, sistem dan teknologi serta penerapan praktek bisnis yang tidak sehat

berhadapan langsung dengan pedagang pasar tradisional.

Pada kenyataannya di Indonesia banyak kasus mengenai pasar tradisional

yang tergusur dan terbengkalai oleh karena pemerintah daerah tidak dapat

memainkan perannya dengan baik. Dan juga karena keberadaan pasar-pasar

modern yang semakin menjamur dimana-mana, yang tentu saja berakibat pada

penambahan pengangguran, sebenarnya di pasar tradisional lebih banyak

menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan pasar modern. Seperti berkurangnya

pelanggan pasar tradisional dan pedagang banyak yang gulung tikar, tukang ojek,

tukang becak dan kuli panggul yang sepi pelanggan, serta tukang parkir yang

pendapatannya menurun.

Pasar tradisional, memiliki beberapa fungsi penting yang tak dapat

digantikan begitu saja oleh pasar modern. Terdapat empat fungsi ekonomi yang

sejauh ini bisa diperankan oleh pasar tradisional:

1. Pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat berbagai lapisan

memperoleh barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang

relatif terjangkau, karena memang seringkali harga di pasar tradisional

lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan

kata lain pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi

masyarakat kecil.

4

2. Pasar tradisional merupakan tempat yang relatif lebih bisa dimasuki oleh

pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas dari sisi jumlah.

Pasar tradisional jelas jauh lebih bisa diakses oleh sebagian besar

pedagang terutama yang bermodal kecil, dibandingkan dengan pasar

modern.

3. Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat

retribusi yang ditarik dari para pedagang.

4. Akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan faktor penting dalam

perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada skala lokal, regional

maupun nasional.

Fungsi dan peran pasar tradisional di Indonesia cukup strategis dalam

perekonomian daerah. Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu

indikator yang paling nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.

Sehingga pemerintah itu harus lebih memperhatikan keberadaan pasar tradisional,

yaitu sebagai salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya dalam peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyerap banyak tenaga kerja, karena

menjadi sandaran hidup bagi banyak orang. Yang merupakan wadah utama

penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti: petani, nelayan,

pedagang barang kerajinan tangan dan produk industri rumah tangga (industri

rakyat). Data BPS tahun 2008, menunjukkan sektor perdagangan sebagai sektor

kedua yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan kemampuan

5

menyerap sebesar 21,1 juta orang, di bawah sektor pertanian dan manufaktur

pertanian yang mencapai 41,3 juta orang.

Persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern bukanlah

persaingan yang tidak sehat, dikarenakan kedua pasar tersebut memiliki konsep

yang berbeda. Pasar tradisional lebih bersifat pelayanan kepada masyarakat yang

dikelola oleh pemerintah daerah setempat sedangkan pasar modern lebih bersifat

komersil dan dikelola oleh para pengusaha yang mempunyai modal besar.

Sementara itu, pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, hanya

saja pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung

melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode).

Selain itu, bangunan fisik pasar modern lebih permanen, besar, dan tertata, yang

berbeda dengan pasar tradisional yang biasanya hanya terdiri dari lapak-lapak,

los-los maupun kios-kios kecil. Di pasar modern, jenis pelayanan yang dilakukan

oleh penjual dapat berbentuk pelayanan secara mandiri oleh pembeli (swalayan)

atau dilayani oleh pramuniaga. Di pasar modern, jenis barang yang dijual tidak

jauh berbeda dengan pasar tradisional, hanya saja dari sisi kemasan, jumlah dan

jenis barang lebih beragam.

Sebenarnya pasar tradisional memiliki berbagai kelebihan yang tidak

dimiliki oleh pasar modern. Yaitu karakter/ budaya konsumen, meski informasi

gaya hidup modern mudah dijumpai, tetapi tampaknya masyarakat masih

memiliki budaya untuk tetap berbelanja ke pasar tradisional. Di pasar tradisional

terdapat suatu komunikasi yang tidak akan ditemui di pasar modern dan mall. Di

pasar tradisional yang bercirikan tawar-menawar dalam transaksi jual belinya

6

membuat suatu hubungan tersendiri (kedekatan personal dan emosional) antara

penjual dan pembeli. Disini sopan santun merupakan strategi dan kunci sukses

dari penjual, meskipun tidak mengesampingkan kualitas barang dan harga. Barang

dagangan pasar tradisional juga tidak kalah dengan pasar modern. Mulai dari

kebutuhan sehari-hari seperti sayur dan buah-buahan juga banyak yang bagus dan

masih segar, untuk bahan pakaian juga beragam mulai dari yang harganya rendah

sampai yang tinggi, sehingga pembeli bisa menyesuaikan dengan dana yang

dimiliki. Itulah yang termasuk nilai tambah dari pasar tradisional, yaitu daya saing

pasar yang perlu untuk ditingkatkan lagi agar tidak tertinggal dengan pasar-pasar

modern saat ini. Berbeda dengan pasar modern, disana harga sudah ditetapkan dan

tidak ada komunikasi antara penjual dan pembeli.

Awal keberadaannya, pasar modern pun sebenarnya diperuntukkan untuk

orang-orang yang memiliki kelas ekonomi menengah keatas sehingga

keberadaannya tidak menjadi persoalan bagi pasar tradisional. Namun seiring

berkembangnya zaman dan petumbuhan penduduk, saat ini sangat banyak

didirikan pasar-pasar modern yang mulai mengambil pangsa dan segmen pasar

tradisional. Hal inilah yang menimbulkan banyak permasalahan.

Selain persaingan pangsa pasar antara pasar tradisional dan pasar modern,

banyak faktor lain yang membuat persaingan antara pasar tradisional dan pasar

modern menjadi tidak sehat. Diantaranya bila ditinjau dari sudut pandang

manajemen pengelolaannya, misalnya di pasar tradisional identik dengan kondisi

yang bau dan becek, tidak aman dan tidak nyaman, sedangkan pasar modern telah

di desain sedemikian rupa sehingga tempatnya menjadi nyaman dan orang-orang

7

pun merasa betah berada di dalamnya. Barang-barang yang seharusnya tidak

dijual dipasar modern sekarang banyak diperjual belikan disana dengan harga

yang relatif bersaing dengan pasar tradisional. Perijinan yang telah diberikan

untuk pendirian pusat-pusat grosir telah disalah gunakan dengan dijualnya barang-

barang tersebut secara eceran dengan harga grosir, sehingga para pedagang eceran

di pasar tradisional menjadi sepi pengunjung. Hal ini merupakan suatu

penyimpangan yang harus diluruskan karena menyangkut kehidupan

perekonomian masyarakat bangsa kita yang mayoritas berada di kelas ekonomi

menengah ke bawah dan menggantungkan hidupnya menjadi pedagang/ pekerja di

pasar tradisional.

Sekalipun mengalami penurunan jumlah toko yang menjual barang-barang

konsumen sebesar 1,3% dari tahun lalu (2010), jumlah toko di Indonesia

merupakan terbesar kedua di dunia setelah India. Jumlah toko (tradisional dan

modern) di Indonesia mencapai 2,5 juta toko. Perkembangan pusat perbelanjaan

modern yang sedemikian pesatnya dapat mengancam keberadaan pedagang di

pasar tradisional apabila tidak ada penanganan struktur dan kondisi yang lebih

baik terhadap pasar tradisional. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih

banyaknya masyarakat Indonesia yang tergantung kepada keberadaan dan

keberlangsungan pasar tradisional.

Namun, beragam masalah yang dihadapi pasar tradisional seperti buruknya

infrastruktur, pungutan liar yang memberatkan penjual, sering menjadi sumber

kemacetan lalu lintas dan sistem pengelolaan pasar yang tidak baik menyebabkan

keberlangsungan pasar tradisional cukup terancam di tengah-tengah masyarakat.

8

Apalagi ditambah dengan adanya anggapan dari sebagian kalangan bahwa pasar

tradisional itu kotor dan barang yang dijual tidak berkualitas. Pasar tradisional

merupakan slum area (kawasan kumuh) sedangkan di mall bersih dan public

service-nya memuaskan.

Citra pasar tradisional yang kurang baik tersebut sudah semestinya

mendapat perhatian yang cukup besar karena didalamnya terkait dengan hajat

hidup orang banyak. Pembenahan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang

bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan

sebagai rasa tanggung jawab kepada publik. Pembenahan pasar tersebut tentu saja

bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tugas masyarakat, pengelola pasar dan

para pedagang tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negatif tersebut

sehingga pasar tradisional masih tetap eksis di tengah persaingan yang semakin

ketat.

Pemerintah dituntut untuk memecahkan masalah tersebut agar terjadi

persaingan yang sehat antara pasar tradisional dan pasar modern. Pemerintah

mempunyai hak untuk mengatur keberadaan pasar modern dan pasar tradisional,

akan tetapi aturan yang dibuat pemerintah tidak boleh diskriminatif dan tidak

membuat dunia usaha menjadi terhenti. Para pedagang kecil, menengah, dan besar

sama-sama mempunyai kesempatan yang sama. Pemerintah harus mampu

mewadahi semua aspirasi yang berkembang tanpa ada yang merasa dirugikan

serta harus mampu melindungi dan memberdayakan peritel kelas kecil karena

jumlahnya yang mayoritas.

9

Dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa

komunitas rentan harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pasar

tradisional saat ini merupakan komunitas rentan. Pengkategorian pedagang pasar

tradisional sebagai komunitas rentan karena jumlahnya yang besar, tempat usaha

bukan milik sendiri, pengelolaan pasar tidak dilakukan oleh pedagang sendiri,

latar belakang pendidikan yang rendah dan akses terhadap sumber-sumber sangat

rendah. Mekanisme pasar yang berlaku dalam persaingan usaha bidang ritel, tidak

didasari pada sistem yang sehat bahkan berpotensi menyebabkan distorsi pasar.

Oleh karena perlu segera diterbitkan Undang-undang ritel (Retail Act). Sudah

seharusnya pemerintah melindungi pasar tradisional dengan aturan yang memihak

terhadap pasar tersebut. Misal tentang tata ruang, batasan jarak pasar modern

dengan pasar tradisional, jam beroperasi (jam buka), dan lain sebagainya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan mengenai arah

pengembangan pasar di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tujuan dari

perumusan kebijakan tersebut antara lain adalah perlunya pemberdayaan pasar

tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, sehingga terjalin hubungan

saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan diantara pasar

tradisional dan pasar modern.

Tujuan lain dari perumusan kebijakan tersebut adalah untuk membina

pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran

distribusi barang. Kebijakan tersebut pun dibuat agar dapat memberikan pedoman

10

bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta

norma-norma keadilan yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam

hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan

kemitraan dengan usaha kecil agar tercipta tertib persaingan dan keseimbangan

kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Namun, pada kenyataannya masih terjadi banyak pelanggaran dalam

pelaksanaan kebijakan tersebut di berbagai daerah. Dan terdapat pada Permendag

53 Tahun 2008, tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Pasar Tradisional hanya 1 Pasal dalam 28

Pasal). Namun Perpres tersebut dirasa masih bersifat umum sehingga diperlukan

keberlanjutan dari pemerintah daerah/ kota/ kabupaten untuk membuat peraturan

yang lebih spesifik dan jelas yang mengatur tentang perlindungan terhadap pasar

tradisional yang berada di wilayahnya. Karena permasalahan bagi pasar

tradisional itu berbeda-beda dimasing-masing daerah. Belum adanya regulasi yang

pasti mengenai keberadaan pasar modern menyebabkan semakin berkembang dan

tumbuh dengan pesatnya pasar modern.

Akan tetapi di banyak daerah lainnya, pasar tradisional menunjukkan

kesemarakan dan geliat ekonomi yang cukup mengembirakan. Pada beberapa

pasar tradisional, betapa masyarakat dari berbagai lapisan tumpah ruah untuk

datang baik itu berbelanja atau berjualan. Ini artinya, pusat ekonomi yang relatif

lebih banyak digulirkan oleh masyarakat menengah ke bawah tersebut harus

diperhitungkan. Misal Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemda Kabupaten

Bantul sebanyak 31 pasar pada tahun 2012. Pasar-pasar tersebut tersebar di 15

11

Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul dan setiap kecamatan berbeda-beda

jumlahnya karena pasar tradisional terbentuk secara alami.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan pasar tradisional khususnya dalam

kebijakan peningkatan daya saing pasar tradisional sangatlah diperlukan. Dalam

hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bantul diwakili oleh Kantor Pengelolaan

Pasar Kabupaten Bantul. Hal ini agar para pelaku atau pedagang tidak bangkrut

dan jatuh dalam usahanya. Saat ini pasar tradisional masih identik dengan kumuh,

jorok, bau dan semrawut serta tidak aman, tetapi sesuai dengan kebijakan Pemda

Bantul yang mengedepankan perekonomian masyarakat kecil dan demi

kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan maka pasar-pasar tradisional yang

dikelola oleh Pemda Bantul telah banyak dilakukan renovasi, terutama pada

bangunan pasar yang sudah tidak layak pakai.

Pembangunan pasar tradisional yang telah dilakukan oleh Pemda Bantul

dan Pemerintah Pusat melalui Departemen Perdagangan antara lain Pasar

Piyungan, Pasar Pijenan dan yang baru-baru ini adalah Pasar Jejeran, sedangkan

untuk Pasar Imogiri, Pasar Niten dan Pasar Bantul dibiayai dari APBD Pemda

Bantul. Dari data yang ada, fasilitas di pasar-pasar yang telah dibangun antara

lain:

12

Tabel 1.1

Data Pasar Tradisional, Fasilitas Pasar dan Jumlah Pedagang

Kabupaten Bantul Tahun 2010

No Nama Pasar

Fasilitas Jumlah

Pedagang Kios Los Masjid Listrik MCK Sampah

1. Pasar Bantul 1.718

2. Pasar

Piyungan 1.098

3. Pasar Imogiri 1.587

4. Pasar Niten 926

5. Pasar Pijenan 258

6. Pasar Jejeran 711

Sumber: Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul

Dari keenam pasar tesebut akan disempurnakan lagi fasilitas-fasilitas yang

ada menjadi lebih sempurna seperti Pasar Niten telah di bangun lagi los untuk

pedagang klitikan yang saat ini masih berjualan di sore hari, demikian juga untuk

pasar Pijenan akan dibangun pagar dan tambahan kios, dan untuk pasar Jejeran

akan dibangunkan lagi fasilitas berupa masjid. Sedangkan beberapa pasar

tradisional yang lain dan belum di bangun akan diusahakan dibangun secara

bertahap di tahun-tahun anggaran berikutnya.

13

Pasar Piyungan yang dibangun dengan dana dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) dan menelan biaya sekitar Rp 22,5 miliar ini bisa

menampung sekitar 1.100 pedagang. Dengan kapasitas tersebut, seluruh pedagang

lama yang berjumlah 913 orang akan tertampung. Seluruh pedagang lama akan

bisa langsung masuk atau pindah ke pasar yang baru ini secara gratis atau tidak

dipungut biaya sama sekali. Namun demikian, masih ada sejumlah kios yang

belum ditempati pedagang. Dibandingkan pasar lama, kondisi di pasar yang baru

jauh lebih baik. Selain los pasar yang luas dan aman dari hujan, pasar ini

dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum, seperti puskesmas, mushala dan

tempat parkir yang luas.

Inilah yang menjadikan Pasar Piyungan Baru sebagai target kunjungan

karena pasar ini adalah salah satu pasar besar yang ada di Bantul dan telah banyak

di kenal serta telah memenangi lomba, itu sebabnya pasar ini menjadi pilihan.

Sehingga ke depannya konsep Pasar Piyungan bisa menjadi contoh bagi

pengelolaan pasar-pasar tradisional yang lain. Untuk saat ini, yang perlu menjadi

perhatian semua pihak adalah bagaimana agar pasar tradisional bisa dibuat

menjadi lebih layak sebagai tempat transaksi tanpa harus secara drastis mengubah

citranya atau khasnya sebagai pasar tradisional, keberadaan pasar tradisional juga

dapat menambah pendapatan asli daerah. Dengan demikian keberadaan pasar

tradisional harus dipertahankan karena terdapat nilai-nilai yang tidak terdapat

pada pasar modern dan perlu untuk dilestarikan. Sebab permasalahan pasar

tradisional merupakan salah satu permasalahan publik yang harus segera dicarikan

solusinya karena banyak pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini tentu saja tidak

14

bisa lepas dari peran pemerintah sebagai pembinanya, agar persaingan antara

pasar modern dengan pasar tradisional dapat berjalan dengan baik. Beranjak dari

uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam

penelitian dengan judul “Peran Pemerintah dalam rangka peningkatan daya saing

pasar tradisional.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang masalah,

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan

daya saing pasar tradisional di Pasar Piyungan, Desa Srimulyo, Kecamatan

Piyungan, Kabupaten Bantul?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, ada beberapa tujuan dalam

penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengamati perkembangan pasar tradisional dan

pasar modern di Kabupaten Bantul.

2. Untuk mendiskripsikan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul,

khususnya Kantor Pengelolaan Pasar dalam rangka peningkatan daya

saing pasar tradisional di Pasar Piyungan.

15

3. Untuk memberikan rekomendasi strategi yang dapat dilakukan pasar

tradisional untuk meningkatkan daya saingnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi pasar tradisional yang layak (konsep

ideal) dan bagaimana untuk meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi

berbagai tantangan dan persaingan dari semakin berkembangnya pasar

modern.

2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten

Bantul serta para pihak (stakeholder) lainnya dalam mengambil keputusan

untuk menyusun kebijakan pembangunan, terutama untuk tetap

mempertahankan keberadaan pasar tradisional yaitu dengan meningkatkan

daya saing pasar tradisional, dalam bentuk yang lebih layak dan berdaya

saing.

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan

penelitian ini.

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Pemerintah Daerah

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap

sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto 2002; Soekamto

1984: 237). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga

pendekatan, yaitu :

a. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang

perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa

perannya.

b. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang

secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.

c. Harapan peranan

Sedangkan, Hendro Puspito (1989: 21) mengungkapkan pengertian

peranan merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tujuan)

seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang.

Jadi, peranan merupakan suatu konsep yang berisikan arah yang akan ditinjau

seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa peranan tidak lain adalah fungsi yang

merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang individu atau

17

organisasi/ lembaga/ badan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh

lembaga tersebut.

Menurut Wilson (dalam Syafrudin, 1976), pemerintah itu adalah suatu

kekuatan yang diorganisir. Tidak perlu dan tidak selalu diorganisir oleh Angkatan

Bersenjata, tetapi pemerintah itu adalah hasil perbuatan beberapa orang, banyak

orang atau suatu kelompok yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk

merealisir maksud-maksud bersama referensi-referensi (hal-hal yang dapat

memberikan keterangan pada persoalan-persoalan umum atau pada masyarakat).

Lalu menurut Hadari Nawawi (2000: 5) mengatakan bahwa negara atau

pemerintahan sebagai organisasi non profit yang berfungsi memberikan pelayanan

pada setiap dan semua individu sebagai masyarakat (public service) dalam

memenuhi kebutuhannya masing-masing. Pemerintahan yang bersifat non profit

berfungsi sebagai pelaksana pembangunan untuk mewujudkan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat atau rakyatnya. Dalam menjalankan fungsi yang bersifat

non profit itu, pemerintah membentuk berbagai lembaga yang lebih kecil, agar

berjalannya fungsi pelayanan masyarakat (public service) dan pembangunan, yang

diantaranya diorientasikan menurut aspek-aspek kehidupan seperti pendidikan,

sosial, kesehatan, hukum, ekonomi, agama dan lain-lainnya.

Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mengikutsertakan

peranan pemerintah dalam sistem perekonomiannya (Keraf, 1996). Banyaknya

perkembangan dan kemajuan akibat semakin majunya teknologi dan banyaknya

penemuan-penemuan baru serta semakin terbukanya perekonomian antar negara,

18

menyebabkan begitu banyak kepentingan yang saling terkait dan berbenturan. Hal

ini menyebabkan peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya

sistem perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu

dapat ditangani oleh swasta. Dengan demikian dalam sistem perekonomian

modern, peranan pemerintah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Peranan Alokasi

Peranan alokasi oleh pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam hal

penyediaan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta, yaitu barang-

barang yang bersifat umum atau disebut juga barang publik. Karena dalam sistem

perekonomian suatu negara, tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan

dapat diperoleh melalui sistem pasar. Maka pemerintah harus bisa menyediakan

barang publik tersebut. Sedangkan barang yang diperoleh melalui sistem pasar,

yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli disebut barang swasta. Tidak

dapat tersedianya barang publik oleh sistem atau mekanisme pasar ini disebut

dengan kegagalan pasar (market failure). Contoh dari barang atau jasa yang tidak

dapat disediakan oleh sistem pasar, misalnya: udara bersih, jalan umum, jembatan,

dan lain sebagainya.

2. Peranan Distribusi

Peranan distribusi ini merupakan peranan pemerintah sebagai alat

distribusi pendapatan dan kekayaan. Tidak mudah dalam menjalankan peranan ini,

karena distribusi ini berkaitan erat dengan masalah keadilan. Dalam ilmu

19

ekonomi, masalah keadilan dan distribusi pendapatan merupakan masalah yang

rumit, karena seringkali berbenturan dengan masalah efisiensi, yang mungkin

dianggap tidak adil oleh masyarakat. Perubahan ekonomi dapat dikatakan efisiensi

apabila kebijaksanaan yang diterapkan untuk memperbaiki kondisi suatu golongan

tidak memperburuk kondisi golongan yang lain. Dan hal inilah yang merupakan

trade off bagi pemerintah karena sulit untuk membuat suatu kebijaksanaan yang

tidak berdampak sama sekali, baik positif maupun negatif bagi berbagai pihak.

Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan masyarakat baik secara langsung

maupun tidak langsung.

Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi,

permintaan dan penawaran. Dari sisi etika maka pendistribusian kembali

pendapatan dari pihak kaya ke pihak miskin sebagai suatu meknisme trickle-down

adalah sangat baik. Pendistribusian ini akan menjadi benar hanya jika

mekanismenya diserahkan pada pemerintah bukan kepada pihak orang kaya. Hal

ini didasarkan pada beberapa alasan (Suparmoko, 1997):

a) Seperti diusulkan Adam Smith bahwa pemerintah perlu campur tangan

dalam bidang keadilan. Karena distribusi penghasilan yang lebih merata

itu sangat diperlukan dan dipandang baik atas dasar keadilan, maka

sebaiknya pendistribusian kembali pendapatan itu ditangani oleh

pemerintah. Hal ini karena manusia secara perorangan kurang tertarik

untuk mengusahakan keadilan ini dan seringkali tidak mampu untuk

merealisasikan.

20

b) Bahwa dalam redistribusi pendapatan terdapat unsur barang publik. Dalam

hal ini bukan redistribusi pendapatannya yang merupakan barang publik,

tetapi akibat yang ditimbulkannya mempunyai ciri sebagai barang publik.

c) Berhubungan dengan kekuatan politik. Seringkali golongan kaya

walaupun jumlahnya tidak banyak namun dapat mempengaruhi jalannya

politik di suatu negara. Oleh karena itu untuk menghindari adanya

kemungkinan tersebut, pemerintah harus mendistribusikan pendapatan

sehingga terdapat distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan

demikian kebijakan pemerintah tidak dikuasai atau dipengaruhi oleh

kelompok yang berpendapatan tinggi.

3. Peranan Stabilisasi

Selain peranan alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peranan

utama sebagai alat stabilisasi perekonomian. Peranan ini berhubungan dengan hal-

hal yang saling berkaitan dan peristiwa-peristiwa atau kondisi yang tidak terduga

sebelumnya dan saling berkaitan satu sama lain. Sehingga kebijaksanaan yang

diambil terkadang dapat bertentangan satu sama lain. Perekonomian yang

sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap

goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Ketika

suatu barang turun daya belinya maka yang terjadi adalah mengurangi produksi.

Jika hal ini dibiarkan akan mengakibatkan pengangguran besar-besaran.

Pengangguran akan mengganggu stabilitas politik maupun ekonomi. Maka

peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam stabilitas

21

perekonomian, seperti: terjadi deflasi, inflasi, penurunan permintaan atau

penawaran suatu barang.

Peran pemerintah yang semakin besar dalam perekonomian tidak dapat

dilepaskan dari kegagalan pasar (market failure). Kegagalan pasar inilah yang

pada mulanya menjadi latar belakang dirasa perlunya campur tangan pemerintah.

Namun kegagalan pasar hanyalah salah satu sebab mengapa pemerintah harus

turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai

secara optimal. Barton (2000) menyebutkan pula bahwa dalam ekonomi pasar

yang dikendalikan oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis, hanya ada

dua alasan bagi pemerintah untuk masuk ke dalam aktivitas masyarakat, yaitu:

social equity dan kegagalan pasar. Yang menyebutkan peran utama pemerintah

secara garis besar adalah :

1) Peran alokasi sumber daya

Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran

absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor

publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta

pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

2) Peran regulator

Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan

masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang

memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan

pribadi.

22

3) Peran kesejahteraan sosial

Mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial

di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (transfer

payment) dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagai

masyarakat.

4) Peran mengelola ekonomi makro

Memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi

negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah,

dan stabilitas neraca pembayaran.

Permasalahan sekarang adalah bagaimana menyelaraskan seluruh

kebijaksanaan yang akan diterapkan jika terjadi suatu masalah, tanpa bertentangan

dengan kebijaksanaan yang lain dan tanpa menimbulkan masalah baru. Baik itu

kebijaksanaan dalam rangka peranan pemerintah sebagai alat untuk

mengalokasikan sumber-sumber ekonomi agar efisien, distribusi pendapatan agar

merata dan adil, serta stabilitas ekonomi. Yang dilakukan Smith adalah

mengajukan sebuah kebijaksanaan ekonomi yang praktis, yaitu bagaimana

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjamin kebebasan setiap

pelaku ekonomi. Karena itu pada dasarnya ia tidak menentang campur tangan

pemerintah (Keraf, 1996).

23

Menurut Smith terdapat tiga pendekatan mengenai peran pemerintah,

yaitu:

a. Pendekatan Libertarian Anarkistis.

Yaitu menolak campur tangan dari luar demi kebebasan setiap

orang. Pasar bebas dianggap sebagai penolakan atas campur tangan

pemerintah, lalu pemerintah dianggap tidak banyak berperan dalam

ekonomi. Menurut pendekatan ini, sistem pasar bebas dan sistem dimana

tidak ada campur tangan pemerintah merupakan cara terbaik untuk

menjamin kebebasan individu.

b. Pendekatan Kelembagaan.

Perlunya membangun tatanan kelembagaan yang baru dimana para

pengusaha yang mengejar kepentingan pribadinya akan dipaksa untuk ikut

memajukan kesejahteraan (kepentingan) bersama. Dengan mengajukan

sebuah kebijaksanaan ekonomi yang praktis, yaitu bagaimana

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjamin kebebasan

setiap pelaku ekonomi (Rosenberg dalam Keraf 1996). Sebab

kesejahteraan masyarakat tergantung pada berfungsinya hukum dan

pranata-pranata sosial secara baik.

24

c. Pendekatan Negara Minimal-efektif.

Yaitu memberi tempat yang sentral bagi peran pemerintah agar

selalu terjaga keadilan yang tidak berpihak, sama rata dan berlaku umum.

Sebab peran dan campur tangan pemerintah tidak ditolak secara mutlak

tetapi hanya dikurangi sampai tingkat minimal. Peran minimal ini berlaku

dalam semua bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Pemerintah selalu dibutuhkan untuk berperan demi menjaga kepentingan

semua pihak.

Sedangkan Halim mengidentifikasi empat bentuk peran pemerintah dalam

pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan, diantaranya :

a. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang

selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk

mengatur kehidupan bermasyarakat dalam koridor persatuan

Indonesia.

b. Sebagai modernisator, pemerintah berkewajiban membawa perubahan-

perubahan ke arah pembaharuan masyarakat.

c. Sebagai katalisator/ fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau

menfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk

menfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

d. Sebagai pelopor atau stimulator, pemerintah harus mampu

menunjukkan contoh-contoh nyata dan mendorong masyarakat untuk

25

mengikuti contoh tersebut melalui tindakan nyata jika memang contoh

tersebut bermanfaat.

Sedangkan menurut Leksono (2009), keterlibatan pemerintah pada struktur

pasar adalah dalam fungsinya yaitu: a) Regulator, b) Fasilitator, dan c)

Dinamisator.

Hal ini sesungguhnya lebih merupakan wilayah kerja pemerintah yang

biasanya ditangani melalui konsep pengaturan perlindungan. Paling tidak, ada dua

tugas utama yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, memberikan

perlindungan kepada pelaku usaha kecil/ tradisional dari ancaman ketersingkiran

akibat ketidakmampuan bersaing, misalnya melalui pengaturan zonasi, waktu

buka, kewajiban melakukan kemitraan, dan sebagainya. Hal inilah yang saat ini

dicoba untuk diadopsi oleh pemerintah melalui Rencana Peraturan Presiden

tentang Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern. Kedua,

melakukan pemberdayaan usaha kecil/tradisional untuk memperkuat daya saing

mereka sehingga mereka mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat terhadap

aspek-aspek yang lebih berkaitan dengan psikologi konsumen, seperti

kenyamanan, rasa aman, dan sebagainya (SMERU, 2007).

Kesejahteraan masyarakat haruslah diwujudkan oleh Pemerintah Daerah

dengan jalan mengelola segala potensi yang dimiliki, melalui sebuah manajemen

dan penerapan konsep pengembangan yang strategis, salah satunya adalah dalam

bidang perekonomian, terutama pada pasar tradisional yang merupakan sumber

mata pencaharian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Maka dari itu,

peran Pemerintah Daerah sebagai lembaga organisasi pemerintah merupakan

26

fungsi dalam menunjang program meningkatkan daya saing pasar tradisional di

Kabupaten Bantul dan untuk melaksanakan peranannya tersebut, pemerintah

daerah harus melaksanakan fungsinya yang merupakan tugas atau pekerjaan yang

harus dilaksanakan. Pemerintah daerah diharapkan akan semakin mampu bekerja

secara efektif dan efisien dalam melayani dan merespons segala tuntutan

masyarakat, dan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. (Budi Winarno.

2002: 367).

Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul dalam hal ini sebagai

penanggung jawab pokok pengembangan dan pengelola seluruh potensi pasar

tradisional yang ada di sana, yang harus merumuskan suatu strategi pengelolaan

dan pengembangan yang baik, sehingga hal itu bisa mendatangkan suatu dampak

yang sangat positif terhadap kehidupan masyarakat dan pastinya dapat

mendatangkan serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor ekonomi.

2.2. Konsep Pasar

Timbulnya pasar tidak lepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

Kelebihan produksi setelah kebutuhan sendiri terpenuhi memerlukan tempat

pengaliran untuk dijual. Selain itu pemenuhan kebutuhan akan barang-barang,

memerlukan tempat yang praktis untuk mendapatkan barang-barang baik dengan

menukar atau membeli. Adanya kebutuhan-kebutuhan inilah yang mendorong

munculnya tempat berdagang yang disebut pasar.

27

Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi dimana pembeli

(konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah

kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah

(kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua

pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau

pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan

memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan

untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku

ekonomi produksi atau pedagang. Dalam perspektif pasar secara fisik diartikan

sebagai tempat berlangsungnya transakasi jual beli barang dan jasa dalam tempat

tertentu.

1. Fungsi Pasar

Pasar memiliki beberapa fungsi diantaranya (USDRP, 2009) :

a. Fungsi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pasar memang memiliki beberapa fungsi yang tak tergantikan begitu saja

oleh pasar modern. Setidaknya ada empat fungsi ekonomi yang sejuah ini bisa

diperankan oleh pasar tradisional, yaitu:

1) Pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat berbagai lapisan

memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relatif

terjangkau, karena memang seringkali relatif lebih murah dibandingkan

harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional

merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat kecil.

28

2) Pasar merupakan tempat yang relatif lebih bisa dimasuki oleh pelaku

ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas dari sisi jumlah. Pasar

tradisional jelas jauh lebih bisa diakses oleh sebagian besar pedagang,

terutama yang bermodal kecil.

3) Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah lewat

pendapatan yang diperoleh dari opersional pasar. Pengelolaan pasar yang

professional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah

yang di peroleh dari operasional pasar itu sendiri.

4) Pasar juga merupakan sarana distribusi perekonomian yang dapat

menciptakan tambahan tempat usaha bidang jasa dan pencipta kesempatan

kerja.

5) Akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan faktor penting dalam

penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada skala lokal,

regional maupun nasional.

b. Fungsi Sosial Kemasyarakatan

Terdapat beberapa fungsi sosial kemasyarakatan dari keberadaan pasar

diantaranya:

1) Pasar merupakan ruang penampakan wajah asli masyarakat yang saling

tergantung karena saling membutuhkan. Tawa, canda dan nilai-nilai yang

ada dimasyarakat dapat dipotret dalam keseharian pasar.

2) Pasar adalah tempat bagi masyarakat terutama dari kalangan bawah, untuk

melakukan interaksi sosial dan melakukan diskusi permasalahan yang

mereka hadapi.

29

c. Fungsi Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah, disebutkan tujuan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya, yaitu untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing

daerah. Untuk mewujudkan tujuan ekonomi pemerintah wajib melaksanaan

urusan yang menjadi tanggung jawabnya diantaranya adalah penyediaan sarana

dan prasarana umum. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan pasar,

pengelolaan pasar harus dilakukan secara professional dan dengan manajemen

pasar yang baik, sehingga kelangsungan operasional pasar dapat dipenuhi oleh

pendapatan yang diperoleh dari operasional pasar itu sendiri, dan tidak

membebani beban APBD. Selain itu pengelolan pasar yang professional

diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi keuangan daerah sendiri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun

2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pasar didefinisikan

sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan

transaksi dimana proses jual beli terbentuk. Yang menurut kelas mutu pelayanan,

dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern.

2. Pengguna Pasar

Pengguna pasar dibedakan menjadi 2 yaitu pembeli dan pedagang. Menurut

Drs. Damsar, MA (1997) pembeli dikelompokkan menjadi 3 yakni:

30

1. Pengunjung.

Yaitu mereka yang datang ke pasar tanpa mempunyai tujuan untuk

melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa, mereka adalah

orang-orang yang menghabiskan waktu luangnya di pasar.

2. Pembeli.

Yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk

membeli sesuatu barang atau jasa, tetapi tidak mempunyai tujuan ke (di)

mana akan membeli.

3. Pelanggan.

Yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk

membeli sesuatu barang atau jasa, dan mempunyai tujuan yang pasti ke

(di) mana akan membeli. Seseorang menjadi pembeli tetap dari seorang

penjual tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui proses interaksi

sosial.

Dalam aktivitas perdagangan, pedagang adalah orang atau institusi yang

memperjual belikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung

ataupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur

distribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi: pedagang distributor

(tunggal), pedagang (partai) besar, dan pedagang eceran. Sedangkan dari

pandangan sosiologi ekonomi, menurut Damsar membedakan pedagang

berdasarkan penggunaan dan pengolahan pendapatan yang didapatkan dari hasil

perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan

31

penggunaan dan pengolahan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan,

pedagang dapat dikelompokkan menjadi :

1. Pedagang Profesional.

Yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan

merupakan pendapatan/ sumber utama dan satu-satunya bagi ekonomi

keluarga.

2. Pedagang Semi Profesional.

Yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk

memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan

sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.

3. Pedagang Subsistensi.

Yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil

aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada daerah

pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk

pertanian ke pasar desa atau kecamatan.

4. Pedagang Semu.

Yaitu orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi

atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang.

Pedagang jenis ini tidak mengharapkan kegiatan perdagangan sebagai

sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya

ia (akan) memperoleh kerugian dalam berdagang.

32

3. Indikator Pengelolaan Pasar yang Berhasil

Departemen Perdagangan dalam bukunya mengenai Pemberdayaan Pasar

Tradisional menyampaikan beberapa indikator pasar tradisional yang berhasil,

yaitu:

1. Manajemen yang Transparan

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan. Konsekwen dengan peraturan yang ditegakkannya dan

tegas dalam menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran.

2. Keamanan Pasar

Satuan pengamanan pasar bekerja dengan penuh tanggung jawab

dan bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para penyewa/

pedagang. Para penghuni memiliki kesadaran yang tinggi untuk terlibat

dalam menjaga keamanan bersama.

3. Sampah Pasar

Sampah tidak bertebaran dimana-mana, karena para pedagang

membuang sampah pada tempatnya. Tong sampah tersedia di banyak

tempat, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk membuang

sampahnya. Pembuangan sampah sementara selalu tidak menumpuk dan

tidak membusuk karena selalu diangkut oleh armada pengangkutan

sampah ke tempat pembuangan akhir secara berkala.

33

4. Ketertiban Pasar

Tertib dalam arti mematuhi semua aturan main yang ada dan dapat

menegakkan disiplin serta bertanggung jawab atas kenyamanan para

pengunjung atau pembeli.

5. Pemeliharaan Bangunan Pasar

Dapat dilakukan baik oleh pedagang maupun pengelola pasar.

Dalam hal ini telah timbul kesadaran yang tinggi dari pedagang untuk

membantu manajemen pasar memelihara sarana dan prasarana pasar

seperti saluran air, ventilasi udara, lantai pasar, kondisi kios dan lain

sebagainya.

6. Pasar Sebagai Sarana/ Fungsi Interaksi Sosial

Pasar yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dari

berbagai suku di tanah air menjadi sarana yang penting untuk berinteraksi

dan berekreasi. Tercipta suasana damai dan harmonis di dalam pasar.

7. Pemeliharaan Pelanggan

Penjual memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga agar

para pelanggan merasa betah berbelanja dan merasa terpanggil untuk

selalu berbelanja di pasar. Tidak terjadi penipuan dalam hal penggunaan

timbangan serta alat ukur lainnya. Harga kompetetif sesuai dengan kualitas

dan jenis barang yang dijual, serta selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan

para pelanggan.

34

8. Produktivitas Pasar

Pemanfaatan pasar untuk berbagai kegiatan transaksi menjadi

optimal. Terjadi pembagian waktu yang cukup rapi dan tertib.

9. Penyelenggaraan Kegiatan (Event)

Sering diselenggarakannya kegiatan peluncuran produk-produk

baru dengan membagikan berbagai hadiah menarik kepada pengunjung.

Ini dilakukan bekerjasama dengan pihak produsen.

10. Promosi dan Hari Pelanggan

Daya tarik pasar tercipta dengan adanya karakteristik dan keunikan

bagi pelanggan. Daya tarik ini harus dikemas dalam berbagai hal, mulai

dari jenis barang dan makanan yang dijual hingga pada berbagai program

promosi. Manajemen pasar bekerjasama dengan para pedagangnya

menentukan hari-hari tertentu sebagai hari " Pelanggan ", dimana dalam

satu waktu tertentu para pedagang melakukan kegiatan yang unik seperti

berpakaian seragam daerah atau menyelenggarakan peragaan pakaian atau

makanan daerah tertentu dan lain sebagainya.

2.2.1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah,

pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik

Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko,

kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,

swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan

35

dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar (Peraturan

Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008).

Fungsi utama pasar adalah sebagai tempat/wadah dimana kegiatan ekonomi

perdagangan berlangsung, tetapi pasar tradisional juga mengemban misi sebagai

wahana kegiatan sosial dan rekreasional. Selain itu pasar tradisional juga

digunakan untuk membaca „budaya‟ dari masyarakat setempat (Adhi Moersid,

1995), Beberapa pasar memiliki karakteristik masing-masing, dan ini yang

membuat satu pasar dengan pasar yang lain berbeda. Pasar tradisional juga

merupakan aset budaya yang mempunyai peran yang penting dalam kehidupan

masyarakat, khususnya masyarakat agraris pedesaan. Dengan mengamati pasar

tradisional maka akan diketahui tentang:

a. Menu makanan orang sehari-hari di daerah itu.

b. Hasil bumi yang dihasilkan di hinterland kota itu.

c. Bagaimana orang bertegur sapa.

d. Cara berpakaian orang-orang dari berbagai kelas sekaligus.

e. Tingkat disiplin warganya.

f. Tingkat-tingkat bahasa yang dipakai dan banyak hal lagi yang bisa

dijumpai di pasar.

Sedangkan hal-hal positif yang ada pada pasar tradisional (Adhi Moersid,

1995) adalah :

a. Pasar memberikan pelayanan kepada semua tingkatan golongan

masyarakat dan jadi tempat bertemunya antar golongan tersebut.

36

b. Pasar menyediakan berbagai jenis pelayanan dan tingkat fasilitas sehingga

pasar jadi tempat berbelanja dan berdagang dari berbagai golongan

masyarakat.

c. Pasar menampung pedagang-pedagang kecil golongan ekonomi lemah.

d. Pasar menumbuhkan berbagai kesempatan kerja sampingan dan pelayanan

penunjang.

e. Pasar dengan kelanjutan bentuk „tradisional‟ ini menimbulkan suasana

„bazzaar‟, tradisi tawar menawar dan hubungan langsung antar manusia

yang manusiawi.

Keadaan pasar tradisional pada umumnya kurang berkembang dan

cenderung tetap tanpa banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kesan

kotor, becek, bau, tidak aman, harga tidak pasti, pengurangan timbangan, dan adu

tawar merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pasar tradisional

kehilangan pembelinya. Namun pasar tradisional tetap memiliki berbagai

keunggulan, yaitu merupakan ruang sosial di samping ruang ekonomi. Faktor

yang menyebabkan pasar tradisional masih tetap diminati adalah karakter/ budaya

konsumen. Yaitu di pasar masih terjadi proses tawar-menawar harga, sedangkan

di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga. Dalam proses

tawar-menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan

pembeli yang tidak mungkin didapatkan ketika berbelanja di modern (Mukhlas,

2007).

37

2.2.2. Pasar Modern

Pasar modern yang saat ini mulai banyak bermunculan di berbagai daerah

yang identik dengan hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk

melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan

sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang

di dalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam

satu bangunan pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya

lebih dari 4.000 m2 dan paling besar (maksimal) 8.000 m2. Hypermarket disebut

juga dengan nama pasar serba ada (Perda DKI Jakarta No.2 Tahun 2002).

Selanjutnya Sinaga (2006) mengatakan bahwa pasar modern adalah pasar

yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan

perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang

baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas).

Pasar modern antara lain mall, supermarket, departement store, shopping centre,

waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya.

Barang yang dijual disini memiliki variasi jenis yang beragam. Selain

menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor.

Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui

penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijek/tidak

memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern

umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga,

pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan

setelah dikenakan pajak). Pasar modern juga memberikan pelayanan yang baik

38

dengan adanya pendingin udara. Pada umumnya pasar modern dilengkapi dengan

sarana hiburan seperti restoran, cafe, bioskop, tempat permainan anak-anak yang

sengaja disediakan agar menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik minat

pengunjung.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

perbedaan utama yang mendasari pasar modern dan pasar tradisional merupakan

pengelolanya dan proses jual beli, serta orientasi pelayanan.

2.3. Konsep Daya Saing

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam kamus Bahasa

Indonesia (1995), daya saing adalah kemampuan komoditi untuk memasuki pasar

luar negeri dan kemampuan untuk bertahan didalam pasar tersebut. Rendahnya

daya saing pasar disebabkan iklim usaha yang kurang kondusif, biaya ekonomi

tinggi seperti banyaknya pungutan atau retribusi yang membebani industri. Juga

disebabkan oleh ketergantungan terhadap produk impor yang semakin tinggi. Kata

kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan

terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing”

menjadi kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang tertutup.

Sedangkan menurut Porter (1990), daya saing diidentikkan dengan

produktivitas dimana tingkat output yang dihasilkan untuk setiap unit input yang

digunakan. Peningkatan produktivitas meliputi peningkatan jumlah input fisik

(modal dan tenaga kerja), peningkatan kualitas input yang digunakan dan

peningkatan teknologi (total faktor produktivitas). Pendekatan yang sering

39

digunakan untuk mengukur daya saing suatu komoditi dilihat dari dua indikator

yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

2.3.1. Konsep Keunggulan Komparatif

Konsep daya saing berpijak dari konsep keunggulan komparatif yang

diperkenalkan oleh Ricardo sekitar abad ke-18 (1823) yang selanjutnya dikenal

dengan model Ricardian Ricardo atau Hukum Keunggulan Komparatif (The Law

of Comparative Advantage). Ricardo menyatakan bahwa meskipun sebuah negara

kurang efisien dibandingkan (memiliki kerugian absolut terhadap) negara lain

dalam memproduksi kedua komoditas, namun masih tetap terdapat dasar untuk

melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara pertama

harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditas

yang memiliki kerugian absolut lebih kecil (memiliki keunggulan komparatif) dan

mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih besar atau memiliki

kerugian komparatif (Salvatore, 1997).

Teori keunggulan komparatif Ricardo ini kemudian disempurnakan oleh

Haberler (1936), yang mengemukakan bahwa konsep keunggulan komparatif

yang berdasarkan pada Teori Biaya Imbangan (Opportunity Cost Theory).

Haberler menyatakan bahwa biaya dari satu komoditas adalah jumlah komoditas

terbaik yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumber daya-sumber daya

yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas pertama.

Teori keunggulan komparatif yang lebih modern adalah seperti yang

dikemukakan oleh Heckscher Ohlin (1933) dalam Lindert dan Kindelberger

40

(1993), yang menekankan pada perbedaan bawaan faktor produksi antar negara

sebagai determinasi perdagangan yang paling penting. Teori H-O menganggap

bahwa setiap negara akan mengekspor komoditas yang relatif intensif

menggunakan faktor produksi yang melimpah, karena biayanya akan cenderung

murah, serta mengimpor komoditas yang faktor produksinya relatif langka dan

mahal.

Keunggulan komparatif bersifat dinamis, sebab suatu negara yang

memiliki keunggulan komparatif di sektor tertentu secara potensial harus mampu

mempertahankan dan bersaing dengan negara lain. Keunggulan komparatif

berubah karena faktor yang mempengaruhinya. Scydlowsky (1984) dalam Zulaiha

(1996) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat merubah keunggulan

komparatif adalah 1). Ekonomi dunia; 2). Lingkungan domestik; dan 3).

Teknologi.

Menurut hukum keunggulan komparatif tersebut meskipun suatu negara

mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut untuk memproduksi dua

komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling

menguntungkan masih dapat berlangsung. Hal ini dapat terjadi jika salah satu

negara berspesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yang

memiliki kerugian absolut lebih kecil (komoditi yang memiliki keunggulan

komparatif) dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih besar

atau yang memiliki kerugian komparatif. Hukum komparatif tersebut berlaku

dengan beberapa asumsi, yaitu (1) hanya terdapat dua negara dan dua komoditi,

(2) perdagangan bersifat bebas, (3) terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna

41

di dalam namun tidak ada mobilitas antara dua negara, (4) biaya produksi konstan,

(5) tidak ada biaya transportasi, (6) tidak ada perubahan teknologi, dan (7)

menggunakan teori nilai tenaga kerja.

2.3.2. Konsep Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) merupakan alat untuk

mengukur daya saing suatu aktivitas berdasarkan pada kondisi perekonomian

aktual. Adanya konsep keunggulan kompetitif didasarkan pada asumsi bahwa

perekonomian yang tidak mengalami distorsi sama sekali sulit ditemukan di dunia

nyata, dan keunggulan komparatif suatu aktivitas ekonomi dari sudut pandang

atau individu yang berkepentingan langsung (Salvator, 1994). Oleh karena itu

keunggulan komparatif tidak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur

keuntungan suatu aktivitas ekonomi dari sudut pandang badan atau orang-orang

yang berkepentingan langsung dalam suatu proyek. Konsep yang lebih cocok

untuk mengukur kelayakan secara finansial adalah keunggulan kompetitif.

Selanjutnya dikatakan suatu negara atau daerah yang memiliki keunggulan

komparatif atau kompetitif menunjukkan keunggulan baik dalam potensi alam,

penguasaan teknologi, maupun kemampuan manajerial dalam kegiatan yang

bersangkutan. Maka komoditi yang memiliki keunggulan kompetitif dikatakan

juga memiliki efisiensi secara finansial.

Menurut Porter (1980), keunggulan perdagangan antar negara didalam

perdagangan internasional sebenarnya tidak ada. Pada kenyataannya yang ada

adalah persaingan antara kelompok-kelompok kecil industri di satu negara dengan

42

negara lainnya, bahkan antar kelompok industri yang ada dalam satu negara.

Dalam persaingan global saat ini, suatu bangsa atau negara yang memiliki

competitive advantage of nation dapat bersaing di pasar internasional bila

memiliki empat faktor penentu dan dua faktor pendukung. Empat faktor utama

yang menentukan daya saing suatu komoditi adalah factor condition, demand

condition, related and supporting industry, serta firm strategy, structure, and

rivalry. Ada dua faktor yang mempengaruhi interaksi antara ke empat faktor

tersebut yaitu chance event dan government. Secara bersama-sama faktor-faktor

ini membentuk sistem dalam peningkatan keunggulan daya saing yang disebut

Porter‟s Diamond Theory.

Gambar 2.1 Porter‟s Diamond

Sumber : Porter, 1990

Firm strategy, structure

and rivalry

Demand Conditions

Related and supporting

industries

Factor Conditions

Goverment Chance

Goverment Chance

43

1. Kondisi Faktor (Factor Condition)

Sumber daya yang dimiliki suatu bangsa merupakan suatu faktor produksi

yang sangat penting untuk bersaing. Ada lima kelompok dalam faktor sumber

daya, yaitu :

a) Sumber daya manusia, meliputi jumlah tenaga kerja yang tersedia,

kemampuan manajerial dan keterampilan yang dimiliki, etika kerja dan

tingkat upah yang berlaku. Dimana semuanya ini sangat mempengaruhi

daya saing nasional.

b) Sumber daya modal, terdiri dari jumlah dan biaya yang tersedia, jenis

pembiayaan atau sumber modal, aksesbilitas terhadap pembiayaan, serta

kondisi lembaga pembiayaan dan perbankan.

c) Sumber daya alam atau fisik, meliputi biaya, aksesibilitas, mutu dan

ukuran.

d) Sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), merupakan

sumberdaya yang terdiri dari ketersediaan pengetahuan tentang pasar,

pengetahuan teknis, pengetahuan ilmiah yang menunjang dalam

memproduksi barang dan jasa.

e) Sumber daya infrastruktur yang terdiri dari ketersediaan jenis, mutu, dan

biaya penggunaan infrastruktur yang mempengaruhi daya saing, seperti

halnya sistem transportasi, komunikasi, pos dan giro, sistem pembayaran

dan transfer dana, air bersih, energi listrik, dan lain-lain.

Semakin tinggi kualitas faktor input ini, maka semakin besar peluang

industri untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

44

2. Kondisi Permintaan (Demand Condition)

Kondisi permintaan merupakan merupakan sifat dari permintaan pasar

untuk barang dan jasa industri. Kondisi permintaan ini sangat mempengaruhi daya

saing terutama mutu permintaan. Mutu permintaan merupakan sarana

pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan untuk bersaing secara global. Mutu

permintaan juga memberikan tantangan bagi perusahaan untuk meningkatkan

daya saingnya dengan memberikan tanggapan terhadap persaingan yang terjadi.

Menurut Porter, kondisi permintaan dalam diamond model dikaitkan

dengan sophisticated and demanding local customer. Artinya semakin maju suatu

masyarakat dan semakin demanding pelanggan dalam negeri, maka industri akan

selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas produk atau melakukan inovasi guna

memenuhi permintaan pelanggan lokal yang tinggi. Dalam hal ini kondisi

permintaan tidak hanya berasal dari lokal tetapi juga dari luar negeri karena

adanya globalisasi.

3. Industri Terkait dan Industri Pendukung (Related and Supporting

Industry)

Keberadaan industri terkait dan pendukung akan mempengaruhi daya

saing dalam hal industri hulu yang mampu memasok input bagi industri utama

dengan harga yang lebih murah, mutu yang lebih baik, pelayanan yang cepat,

pengiriman tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Begitu pula dengan industri hilir yang menggunakan produk industri utama

sebagai bahan bakunya. Jika industri hilirnya berdaya saing global, maka dapat

45

menarik industri hulunya menjadi ikut berdaya saing pula. Adapun manfaat

industri pendukung dan terkait akan meningkatkan efisiensi dan sinergi dalam

suatu industri. Sinergi dan efisiensi dapat tercipta terutama dalam transaction

cost, sharing teknologi, informasi, ataupun skills (keahlian dan keterampilan)

tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh industri atau perusahaan lainnya. Selain itu

dengan adanya industri pendukung dan terkait maka akan meningkatkan

produktivitas yang dapat menciptakan daya saing.

4. Persaingan, Struktur dan Strategi Perusahaan (Firm Strategy, Structure,

and Rivalry)

Adanya tingkat persaingan bagi perusahaan akan mendorong kompetisi

dan inovasi. Persaingan dalam negeri mendorong perusahaan untuk

mengembangkan produk baru, memperbaiki produk yang telah ada, menurunkan

harga dan biaya, mengembangkan teknologi baru, dan memperbaiki mutu serta

pelayanan. Dalam hal ini, strategi perusahaan dibutuhkan untuk memotivasi

perusahaan atau industri untuk selalu meningkatkan kualitas produk yang

dihasilkan dan selalu mencari inovasi baru.

Struktur perusahaan atau industri dapat menentukan daya saing dengan

melakukan perbaikan dan inovasi. Dalam situasi persaingan, hal ini juga akan

berpengaruh pada strategi yang dijalankan perusahaan atau industri. Pada

akhirnya persaingan di dalam negeri yang kuat akan mendorong perusahaan untuk

mencari pasar internasional.

46

5. Peran Pemerintah (Government)

Peran pemerintah akan berpengaruh terhadap faktor-faktor yang

menentukan tingkat daya saing. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator agar

perusahaan dan industri semakin meningkatkan daya saingnya. Pemerintah dapat

mempengaruhi daya saing global melalui regulasi-regulasi dan kebijakan yang

memperlemah atau memperkuat faktor penentu daya saing tersebut. Pemerintah

juga dapat memfasilitasi lingkungan industri yang mampu memperbaiki kondisi

faktor daya saing sehingga dapat berdaya guna secara efisien dan aktif.

6. Peran Kesempatan (Chance Factor)

Peran kesempatan berada di luar kendali perusahaan maupun pemerintah

untuk mempengaruhi daya saing. Hal-hal seperti keberuntungan merupakan peran

kesempatan, seperti penemuan baru yang murni, biaya perusahaan yang konstan

akibat perubahan harga minyak atau depresiasi mata uang. Selain itu dapat juga

terjadi karena peningkatan permintaan produk industri yang lebih besar dari

pasokannya atau kondisi politik yang menguntungkan daya saing.

Suatu komoditas dapat mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif

sekaligus, yang berarti komoditas tersebut menguntungkan untuk diproduksi atau

diusahakan dan dapat bersaing di pasar intemasional. Akan tetapi, apabila

komoditas yang diproduksi di suatu negara hanya mempunyai keunggulan

komparatif namun tidak memiliki keunggulan kompetitif, maka di negara tersebut

dapat diasumsikan terjadi distorsi pasar atau terdapat hambatan-hambatan yang

mengganggu kegiatan produksi sehingga merugikan produsen seperti prosedur

47

administrasi, perpajakan dan lain-lain. Untuk itu pemerintah perlu melakukan

deregulasi yang dapat menghilangkan hambatan (distorsi pasar tersebut).

Akan tetapi keunggulan kompetitif suatu bangsa bergantung pada

kapasitas dan kemampuan industri untuk melakukan inovasi. Daya saing

merefleksikan kemampuan negara mendorong peningkatan nilai tambah

perusahaan secara berkelanjutan melalui pengembangan inovasi di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian akan terjadi pergeseran daya saing

ke perspektif daya saing bangsa melalui peran pemerintah dalam pengembangan

iptek (Porter, 1998).

Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas

atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih

mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada

“kemampuan sektor swasta atau perusahaan”. Pelaku ekonomi (economic agent)

bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-

lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa

memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian. Hal ini

diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.

Selain itu daya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk

mempertahankan pangsa pasar. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh faktor

suplai yang tepat waktu dan harga yang kompetitif. Secara berjenjang, suplai tepat

waktu dan harga yang kompetitif dipengaruhi oleh dua faktor penting lainnya,

yaitu fleksibilitas (kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap keinginan

konsumen) dan manajemen differensiasi produk. Begitu pula halnya dengan

48

fleksibilitas dan differensiasi produk dapat dicapai sepanjang adanya kemampuan

untuk melakukan inovasi dan adanya efektivitas dalam sistem pemasaran.

Korelasi antara faktor-faktor tersebut di atas disajikan pada gambar

berikut:

Gambar 2.2 Konsep daya saing. (SNATI, 2009)

Perluasan pasar Peningkatan produktivitas

Daya saing

Kemampuan untuk

mempertahankan pangsa pasar

Harga yang

kompetitif

Suplai tepat waktu

Manajemen

differensiasi produk

fleksibilitas

Efektivitas

sistem pemasaran

Kapasitas inovatif

49

Berdasarkan gambar di atas, daya saing mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap peningkatan produktivitas perusahaan dan memperluas akses

pasar. Hal ini akan bermuara kepada peningkatan omzet penjualan dan

profitabilitas perusahaan.

Selanjutnya menurut Kurnia (2000), kemampuan bersaing para pedagang

tradisional sesungguhnya unik. Para pedagang tradisional bertindak sesuai dengan

filosofi “small is beautiful”. Tentu, hal ini disebabkan oleh modal mereka yang

pas-pasan, sehingga mereka hanya berdagang sesuai dengan kemampuan mereka,

yakni dalam skala kecil. Banyak di antara mereka yang membeli barang

dagangannya secara harian. Tetapi, dengan begitu, produk mereka jadi lebih

segar, dan kualitasnya bisa menyamai pasar swalayan moderen. Karena skala

yang kecil, pedagang tradisional juga dinamis, dan mobilitas mereka sangat tinggi.

Meningkatkan daya saing pasar adalah segala upaya pemerintah dalam

melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar

tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas

baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar dapat bersaing dengan pasar

modern. Dalam meningkatkan daya saing pada pasar tradisional, usaha mikro,

kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya,

pemerintah daerah berkewajiban melakukannya dalam berbagai aspek :

a. Pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil,

menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di

dalamnya.

50

b. Pemberian subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil,

menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada

didalamnya.

c. Peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro,

kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di

dalamnya.

d. Pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada

di dalamnya.

e. Fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai

sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.

f. Mengarahkan dana yang berasal dari pemerintah kepada

pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau

pasar penunjang.

Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian

tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam

perekonomian tersebut. Kesejahteraan (level of living) adalah konsep yang sangat

luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari

pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.

51

2.4. Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daya Saing Pasar

Tradisional

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan mengenai arah

pengembangan pasar di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Presiden RI, Nomor 112 Tahun 2007, tentang: Penataan Dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perpres ini kemudian

disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53

Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern. Kebijakan ekonomi harus berpusat pada

pengendalian dan pemanfaatan sektor-sektor tradisional yang belum berkembang

demi proses pertumbuhan dan industrialisasi (Bryant dan White, 1987: 7).

Secara umum, arah/ kebijakan pasar tradisional yang ingin dikembangkan

di masa depan adalah pasar yang memiliki tempat belanja dengan harga

terjangkau, yang bersih dan rapi; pengelolaannya dilakukan secara professional

dan modern serta bebas dari premanisme; mampu menyediakan berbagai

kebutuhan keluarga mulai dari sayur-mayur, daging, ikan, buah, alat rumah

tangga, pakaian, barang elektronik, warung makan dan didukung oleh perbankan.

Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya kedua

peraturan tersebut adalah:

1. Semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala

kecil dan menengah, usaha perdagangan toko modern dalam skala

52

besar, maka toko modern perlu diatur agar dapat tumbuh dan

berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta

saling menguntungkan;

2. Untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang

dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan

pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat

perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling

menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara

pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan

kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan

dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, pengusaha dan

konsumen.

Terkait dengan bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan daya

saing pasar tradisional maka definisinya adalah serangkaian tindakan/kegiatan

yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan suatu

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu pasar

tradisional yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bersaing

dengan pasar modern. Melalui peran pasar yang telah dilampaui serta peran saat

ini maupun mendatang, pasar yang sedemikian besar dan diperkirakan akan

menjadi semakin besar sejalan dengan perkembangan perekonomian masyarakat,

pasar bukan lagi sebatas bermakna sebagai tempat transaksi semata namun telah

menjadi bagian penentu kehidupan kolektif skala lokal, regional maupun nasional.

53

Peran pemerintah akan berpengaruh terhadap faktor-faktor yang

menentukan tingkat daya saing pasar. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator

agar pasar tradisional semakin meningkatkan daya saingnya. Pemerintah dapat

mempengaruhi daya saing global melalui regulasi-regulasi dan kebijakan yang

memperlemah atau memperkuat faktor penentu daya saing tersebut. Pemerintah

juga dapat memfasilitasi lingkungan industri yang mampu memperbaiki kondisi

faktor daya saing sehingga dapat berdaya guna secara efisien dan aktif.

Menurut Lindbom (dalam Leksono, 2009: 74) dikemukakan :

“Markets are the institutional embodiment of the exchange principle. A

market system is a system of society-wide coordination of human activities, not by

central command but buy mutual interaction in the form of transactions.”

Yang dimaksudkan yaitu, perkembangan dan dinamikanya memerlukan

suatu kerjasama yang saling menguatkan diantara aktor pelakunya peran

kelembagaan pasar yang bereksistensi kuat didalamnya. Kelembagaan pasar

ditopang oleh tiga pilar aktor utama, yaitu 1). Pemerintah sebagai pemegang

otoritas bangunan dan aturan formal pasar, 2). Pedagang pasar sebagai penggerak

proses jual beli dengan konsumen pembeli, dan 3). Komunitas pedagang yang

membentuk norma tata aturan informal dalam struktur pasar.

Pemerintah memang mempunyai hak untuk mengatur keberadaan pasar

tradisional dan pasar modern. Tetapi aturan yang dibuat pemerintah itu tidak

boleh diskriminatif, termasuk terhadap pedagang kecil, menengah, besar, dan

54

perantara ataupun pedagang toko harus mempunyai kesempatan yang sama dalam

berusaha. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 15 Peraturan Presiden

Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pemihakan pemerintah ini tidak harus dengan cara menghambat

pertumbuhan pasar modern, tetapi dapat dengan melibatkan pelaku ekonomi

golongan ekonomi lemah. Jadi peran pemerintah dalam hal ini adalah alokasi

peran pelaku ekonomi. Karena sifat pedagang di pasar tradisional itu umumnya

lemah dalam segala hal, maka peran pemerintah harus secara aktif

memberdayakan pedagang tradisional. Sedangkan bila hubungannya dengan

produsen (supplier), para pedagang pasar tradisional perlu dibantu dalam

mengefisienkan rantai pemasaran untuk mendapatkan barang dagangannya. Disini

pemerintah berperan sebagai mediator untuk menghubungkan pedagang pasar

tradisioanal secara kolektif kepada industri untuk mendapatkan akses barang

dagangan yang lebih murah. Modernisasi pasar juga merupakan langkah untuk

meningkatkan perekonomian pedagang kecil, yaitu dengan melakukan

pengelolaan pasar secara modern sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat

agar masyarakat tidak beralihnya tempat belanja.

Menurut Lembaga Penelitian SMERU (2006) yang melakukan kajian

terhadap masalah kehadiran pasar modern terhadap pasar tradisional, menyatakan

bahwa supermarket berdampak terhadap kinerja usaha pedagang di pasar

tradisional. Para pedagang di pasar tradisional mengeluhkan keberadaan pasar

55

modern, khususnya hypermarket di sekitar mereka, yang mempengaruhi

kuntungan mereka.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam upaya membantu

mengentaskan dan memberdayakan para pedagang kecil di pasar, membuat suatu

kebijakan yang berupa pemberian bantuan dana bergulir bagi para pedagang

pasar. Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk menghindarkan para pedagang kecil

dalam pemenuhan kebutuhan tambahan modal usahanya dari pemilik modal

swasta (rentenir). Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 08

Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Pedagang

Pasar di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008. Pelaksana dari kegiatan

pemberdayaan pedagang pasar ini dibebankan kepada Kantor Pengelolaan Pasar

Kabupaten Bantul. Sehingga dalam Peraturan Bupati Bantul tersebut, telah

ditentukan bahwa Kantor Pengelolaan Pasar bertugas :

1. Mengkoordinasikan program-program dan segala kegiatan yang berkaitan

dengan kegiatan pemberdayaan pedagang pasar.

2. Menjabarkan rencana, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan

kegiatan pemberdayaan pedagang pasar.

3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pedagang pasar yang

meliputi dana maupun sarana prasarana yang dibutuhkan.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan pedagang pasar.

5. Membuat laporan secara berkala kepada Bupati Bantul.

56

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir berangkat dari rumusan masalah penelitian yang

dikembangkan sesuai dengan kerangka teori yang sudah dibangun. Kerangka pikir

penelitian merupakan alur pikiran yang digunakan sebagai pijakan untuk

menganalisis data dan fenomena saat masa penelitian sedang berjalan. Dan dapat

digunakan sebagai batasan penelitian, agar penelitian ini focus dan tidak melebar

pada aspek-aspek lain yang tidak berkaitan. Oleh karena itu kerangka pikir yang

dibangun dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam

peningkatan daya saing pasar, yaitu :

1. Peran sebagai Regulator

2. Peran sebagai Fasilitator

3. Peran sebagai Pengalokasi Sumber Daya

Penelitian ini mengenai peran pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini

adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan

daya saing pasar tradisional. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah

Pasar Piyungan, di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul,

karena keterbatasan peneliti hanya melihat pada satu pasar tradisional saja.

Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan

bahwa Pasar Piyungan merupakan pasar sehat dan pasar percontohan yang

berpotensi untuk menjadi contoh bagi pasar-pasar tradisional lain sehingga dapat

meningkatkan daya saing masing-masing pasar. Adapun alasan lainnya adalah

karena mudah dijangkau, sehingga juga menjadi pertimbangan dalam menentukan

lokasi.

57

Definisi peran pemerintah telah banyak diungkapkan oleh para ahli

sebelumnya. Peran pemerintah dalam penelitian ini diwujudkan melalui tiga

bentuk, yaitu sebagai regulator (membuat undang-undang), sebagai fasilitator

(menfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan), dan sebagai

pengalokasi sumber daya (pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat

termasuk sebagai pemberi dana).

57

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan sebagai pendekatan utama dalam

penelitian ini. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1990), metodologi

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diambil. Metode ini dipilih karena pada kajian ini masih menggali berbagai

variabel dan indikator yang terkait dengan pengelolaan pasar dan modal sosial.

Yang digunakan untuk menggali berbagai pengetahuan baru terkait modernisasi

pengelolaan pasar dan modal sosial yang berkembang di pasar tradisional.

Menurut Faisal, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan

klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit-unit

yang diteliti. Yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh sehingga

dapat diketahui mengenai keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul yaitu Kantor Pengelolaan Pasar sebagai pelaksana kebijakan dan para

pelaku usaha sebagai sasaran kebijakan. Terutama dalam peningkatan daya saing

pasar tradisional, yang didukung dengan data-data tertulis maupun data hasil

wawancara. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang terpilih menjadi

58

informan. Informan secara sengaja dipilih, karena dianggap memiliki ciri-ciri

tertentu yang dapat memperkaya data penelitian.

3.2. Unit Analisis

Merupakan unit terkecil yang diteliti dan dijadikan sebagai sumber data

dalam sebuah penelitian. Dalam unit analisis terdapat, siapa yang akan diteliti dan

apa yang akan diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah peran Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul, terutama pada Kantor Pengelolaan Pasar. Sedangkan

untuk apa yang telah diteliti yaitu mengenai pemberdayaan pasar tradisional

tentang bagaimana untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di masa

sekarang ini yang serba modern.

3.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat

diperoleh (Arikunto, 2002). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

a. Data Primer

Diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dan pihak-

pihak yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini

adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yaitu Kantor Pengelolaan

Pasar Kabupaten Bantul, Lurah Pasar Piyungan, dan Ketua Asosiasi

Pedagang Pasar Piyungan serta beberapa pedagang pasar Piyungan. Dalam

59

memperoleh sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan

observasi, yang dilengkapi dengan data sekunder.

b. Data Sekunder

Berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang

diperoleh dari studi literatur berbagai sumber antara lain buku, hasil

penelitian, dan dokumentasi yang berhubungan dengan Peran Pemerintah

Kabupaten Bantul dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional.

Dalam penelitian ini mendapatkan literatur dari media masa seperti media

cetak berupa jurnal, artikel yang mendukung peneliti serta media

elektronik.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Cara dalam memperoleh data dikenal sebagai teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah antara lain :

a. Observasi

Merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data

yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan

langsung di lapangan. Ketika observer berada bersama objek yang

diselidiki disebut observasi langsung, sedangkan pengamatan yang

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya sesuatu atau peristiwa yang akan

diselidiki disebut observasi tidak langsung.

Penelitian ini menggunakan observasi langsung ke lapangan, yaitu

di Pasar Tradisional Piyungan, dengan melihat secara langsung pada

60

kondisi fisik dan non fisik dari pasar tersebut. Sedangkan di Kantor

Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul, dapat dilihat situasi kerja dari seksi-

seksi yang membidangi tentang pasar tradisional dan dapat memperoleh

informasi mengenai peran Kantor Pengelolaan Pasar dalam meningkatkan

daya saing pasar tradisional.

b. Wawancara

Disebut juga kuesioner lisan, merupakan teknik komunikasi

langsung dengan subyek yang menjadi sumber informasi untuk

memperoleh data yang diperlukan dengan berpedoman pada daftar

pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi

informan adalah pemerintah daerah yaitu Kantor Pengelolaan Pasar

Kabupaten Bantul yang merupakan pejabat terkait dalam pemberdayaan

pasar. Selain itu juga ditujukan pada para pedagang sebagai informan

kedua yang mewakili pasar tradisional tersebut, informan pedagang

diambil di Pasar Piyungan. Sampel ini dianggap representatif karena

wilayah tempat mereka berdagang telah dikelola dengan konsep yang lebih

baik, dalam arti konsep ini merupakan solusi dari permasalahan

ketimpangan pasar tradisional dan pasar modern.

Wawancara telah dilakukan kepada pihak yang berkaitan langsung

dengan pasar tradisional yaitu :

1. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul;

2. Lurah Pasar Piyungan;

3. Ketua asosiasi pedagang pasar Piyungan dan;

61

4. Beberapa pedagang di Pasar Piyungan.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti

arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau

hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian,

seperti majalah ataupun catatan harian. Dalam penelitian ini dokumentasi

merupakan data sekunder yang digunakan untuk melengkapi analisis data.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis

deskriptif kualitatif, dari pengamatan terhadap suatu permasalahan. Analisis

kualitatif yang diperoleh yaitu data-data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan

gambar. Materi argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh dengan

menganalisis hubungan antar data-data tersebut, baik data yang diperoleh di

lapangan (data primer) maupun data yang diperoleh dari dokumen atau catatan

yang lalu (data sekunder).

Analisis tersebut berdasarkan pada kemampuan nalar dari peneliti dalam

menghubungkan fakta, data, dan informasi yang ada. Sesuai dengan tujuan

penelitian, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengeksplor atau membuat

gambaran mengenai suatu peristiwa atau fenomena yang diteliti. Dengan

melakukan pengamatan terhadap isu-isu yang terkait dengan perkembangan pasar

tradisional dan pengelolaan pasar tradisional melalui media massa baik cetak

62

maupun elektronik. Hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisis untuk

menjelaskan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Analisis Kualitatif berdasarkan hasil wawancara mendalam digunakan

untuk melihat secara langsung kinerja dari pedagang Pasar Tradisional Piyungan.

Juga wawancara dengan penanggung jawab pasar terkait, dan kebijakan-kebijakan

pusat maupun daerah yang dikeluarkan melalui Perpres, Perda, maupun aturan

tertulis lainnya.

115

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan mengenai peranan

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional di

Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

1. Beberapa kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah

dikeluarkan untuk menata pengelolaan perpasaran, baik pasar modern

maupun pasar tradisional. Yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar, Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum,

Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 Tentang

Penataan Pasar Modern, Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 A Tahun 2011

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional, dan

Keputusan Bupati Bantul Nomor 16 A Tahun 2012 Tentang Penetapan

Kelas Pasar Tradisional. Implementasi kebijakan ini menuntut komitmen

lebih besar agar dapat dilaksanakan secara konsisten.

2. Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul sebagai wakil dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mempunyai peranan yang sangat

penting dalam pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Dan

telah melakukan perannya dengan cukup baik, terutama dalam

meningkatkan daya saing pasar tradisional di pasar Piyungan, yaitu peran

116

sebagai fasilitator dan sebagai pengalokasi sumber daya. Yang dapat

dilihat dari berbagai macam kegiatan yang diterima oleh para pedagang di

pasar Piyungan, baik itu pelatihan administrasi keuangan, penyelenggaraan

event-event kesenian, program pasar sehat, pengadaan undian berhadiah,

penyediaan dana bergulir dan penyediaan dana rekontruksi.

3. Dalam melaksanakan program revitalisasi pasar masih ada beberapa

kendala, yaitu dana yang disediakan baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah masih minim dan belum menjangkau semua pasar

tradisional di Kabupaten Bantul. Sebab tidak setiap tahun dana rekontruksi

ini turun serta yang lebih diprioritaskan adalah pasar yang sudah perlu

untuk dilakukan perbaikan.

6.2. Rekomendasi

Dari pembahasan di bab VI diketahui bahwa peran pemerintah Kabupaten

Bantul yaitu peran sebagai regulator, sebagai pengalokasi sumber daya dan

sebagai fasilitator. Maka, rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Bantul terutama Kantor Pengelolaan Pasar,

perlu tetap secara terus menerus, rutin dan ditingkatkan lagi dalam

memberikan pelatihan, pembinaan, penyuluhan dan peningkatan

kemampuan para pedagang, sehingga para pedagang mempunyai

kemampuan dalam memenuhi tuntutan konsumen.

117

2. Bagi PemKab dan pengelola pasar tradisional harus secara nyata

berinvestasi pada perbaikan pasar tradisional dan menetapkan standar

layanan minimum. Ini tentu juga berimplikasi pada penunjukkan orang-

orang yang tepat sebagai pengelola dan memberikan kewenangan yang

cukup untuk mengambil keputusan sehingga mereka tidak bertindak

sebagai pengumpul retribusi semata. Juga penting untuk meningkatkan

kinerja pengelola pasar apakah melalui pelatihan atau evaluasi berkala.

3. Lebih lanjut, pengelola pasar harus secara konsisten melakukan koordinasi

dengan para pedagang untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih baik.

Usaha bersama (dalam bentuk perjanjian kerja) antara pemda dan sektor

swasta juga dapat menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan daya saing

pasar tradisional.

4. Perlunya kebijakan yang menyeluruh mengenai pasar modern, termasuk

peraturan untuk isu-isu seperti hak dan tanggung jawab pengelola pasar

dan pemda, serta sanksi kepada mereka yang melanggar peraturan. Hal

yang lebih penting adalah menjamin bahwa semua pemangku kepentingan

memahami peraturan tersebut dan semua tingkat pemerintahan hendaknya

bertindak berdasarkan aturan. Maka pemda dan pemerintah pusat perlu

memiliki mekanisme kontrol dan pemantauan untuk menjaga agar arena

persaingan tetap sehat dan adil.

118

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.

Jakarta: Rineka Cipta.

Bryant, Coralie dan Louise G White. 1987. Manajemen Pembangunan untuk

Negara Berkembang (terjemahan). Jakarta: LP3ES.

Campbell, R.M. dan Stanley L.B. 1990. Economics : Principles, Problems and

Policies. McGraw: Hill Publishing Company.

Damsar. 1997. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hefner, RW. 2000. Budaya Pasar, Masyarakat dan Moralitas Dalam Kapitalisme

Asia Baru. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Irawan, MBA dan Suparmoko, MA. 1974. Ekonomi Pembangunan Jilid 2.

Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Liberty.

Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan

Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT Pustaka Cidesendo.

Khairuddin. 2000. Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek: Sosiologi,

Ekonomi dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty.

Keraf, Dr. A. Sonny. 1996. Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah

(Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith). Yogyakarta: Kanisius.

Leksono, SE, MS. 2009. Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional. Malang:

CV Citra.

Martin, Stephen. 1994. Industrial Economics: Economic Analysis and Public

Policy, Second Edition. New jersey: Prentice Hall Inc.

Moleong, Lexy. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2003. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang

Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nielsen, C. 2003. Modern Supermarket (Terjemahan AW Mulyana). Jakarta:

Universitas Indonesia.

Pace, R.Wayne dan Don F. Faules. 2002. Komunikasi Organisasi, Strategi

Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung: Rosdakarya Offset.

Porter, M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York.

119

Porter, M.E. 1995. Strategi Bersaing: Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing.

(terjemahan). Jakarta: Erlangga.

Sanapiah, Faisal. 2001. Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan

Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.

Scumpeter Joseph A dalam Simitro Djojohadikusumo. 1981. Perkembangan

Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suparjan, Suyatno, Hempri. 2003. Pengembangan Masyarakat dari

Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.

Syafrudin, Ateng. 1976. Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah. Bandung:

Tarsito.

T. Gilarso. 1992. Pegantar Ilmu Ekonomi Makro, Pasar dan Sistem Pasar.

Yogyakarta: Kanisius.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi Jilid 2.

Jakarta: Erlangga.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media

Presindo.

Sumber Jurnal dan Artikel :

Halim, Neddy Rafinaldy. 2011. Peran Pengambil Kebijakan dalam

Pengembangan Masyarakat. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan

Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.

Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM nomor 1 Tahun I-2006

Kuncoro, Mudradjad. 2008. Strategi Pengembangan Pasar Tradisional. KADIN.

Sinaga, Pariaman. 2004. Makalah Pasar Modern VS Pasar Tradisional.

Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.

Suryadharma, 2008. Dampak Supermarket Terhadap Pasar dan Pedagang Ritel

Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia. SMERU RESEARCH

INSTITUTE.

120

Sumber Penelitian Lain :

Isnani. 2010. Implementasi Peraturan Bupati Bantul Tentang Penataan Toko

Modern. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

dan Politik UGM.

Sumber Internet :

2012. http://www.jogjainfo.net/, 19 Maret 2012.

Pasar Bantul. http://pasar.bantulkab.go.id/, 19 Maret 2012.

http://journal.uii.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/1033/989, 19 Maret 2012.

Herry Darwanto. 2008. Analisis Peringkat Daya Saing Indonesia 2008-2011.

http://www.bappenas.go.id/, 23 April 2012.

Dishubkominfo Pemerintah Provinsi DIY. 2012. Wamendag: Revitalisasi Pasar

Tradisional Terus Dilakukan. http://www.aktual.co/ekonomi/, 24 September 2012.

Tri Rahayu. 2011. Pengendalian Toko Modern. http://perijinan.bantulkab.go.id/,

10 Oktober 2012.

1

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Pengelola Pasar Kabupaten Bantul)

1. Menurut Bapak/ Ibu, apakah pemerintah Kabupaten Bantul memiliki

kepedulian terhadap pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bantul?

2. Mohon dijelaskan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan

pasar tradisional saat ini?

3. Bagaimana menurut Anda, mengenai kondisi pasar-pasar tradisional di

Kabupaten Bantul saat ini? Lalu permasalahan apa yang dihadapi saat ini

oleh pasar tradisional?

4. Bagaimana dengan keberadaan toko-toko modern yang semakin mendesak

keberadaan pasar tradisional sekarang ini?

5. Sejauhmana Pemkab berperan dalam melindungi pasar tradisional?

6. Upaya dan bantuan apa saja yang dilakukan Pemkab dalam mengatasi

permasalahan pasar tradisional?

7. Bagaimana cara Pemkab dalam mengatasi persaingan dengan pasar

modern tersebut?

8. Apakah pasar tradisional sudah mentaati seluruh peraturan tentang usaha

retail? Kemudian, bagaimana dengan pasar modern, apa juga sudah

mentaati seluruh peraturan tentang usaha retail? Jelaskan!

9. Terjadinya ketidakseimbangan dalam bersaing antara ritel asing dan pasar

tradisional/ ritel kecil yang menyebabkan bargaining position (posisi

tawar) pasar tradisional sangat rendah di mata konsumen dan publik.

2

Bagaimanakah cara agar pasar-pasar tradisional mampu bersaing dengan

pasar modern?

10. Kondisi pasar tradisional yang layak dan berdaya saing menurut

pemerintah daerah itu kondisi yang seperti apa dan bagaimana?

11. Apa sajakan keunggulan dari pasar tradisional yang mampu untuk

ditingkatkan sehingga berdaya saing, bila dibandingkan dengan pasar

modern? Jelaskan!

12. Apakah lokasi pasar tradisional dapat mempengaruhi persaingan dengan

pasar modern? Jelaskan!

13. Secara fisik pasar tradisional harus bersih, nyaman, sehat dan segar.

Pengelolaanya juga harus baik dan ada dana untuk itu. Kalau pasar

diperbaiki namun tidak dipelihara maka akan hancur. Lalu bagaimanakah

bentuk fisik pasar yang layak dan pengelolaan yang profesional itu

dijalankan?

14. Bila semua dikelola dengan baik mulai manajemen hingga penataan

lingkunganya tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun

pedagang dipasar tradisional. Sebab mereka akan merasa nyaman dan

aman untuk bertransaksi, sehingga perubahan yang seperti apa yang perlu

untuk dilakukan?

15. Pernahkah melakukan kerja sama dengan toko-toko modern tersebut? Jika

pernah, sebutkan!

16. Apakah ada aktor-aktor lain yang terlibat dalam meningkatkan daya saing

pasar?

3

17. Saran Anda agar pasar modern tidak menganggu pengembangan pasar

tradisional.

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Para Pedagang dan Paguyuban Pedagang di Pasar Piyungan)

1. Permasalahan apa yang sedang terjadi di pasar tradisional pada saat ini?

2. Bagaimana dengan perkembangan pasar modern?

3. Sejauhmana pemerintah berperan dalam mengatasi permasalahan yang

dihadapi pasar tradisional? Dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh

Pemkab?

4. Apakah paguyuban pasar selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan

untuk pasar tradisional?

5. Kontribusi apa sajakah yang telah diberikan paguyuban terhadap pasar?

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Para Pembeli/ Konsumen di Pasar Piyungan)

1. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/ri sering berbelanja di pasar tradisional?

2. Kapan Bapak/ Ibu/ Saudara/ri terakhir berbelanja di pasar tradisional?

3. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara/ri, apakah kondisi pasar tradisional

Piyungan sudah sesuai dengan harapan Bapak/ Ibu/ Saudara/ri?

4. Apa yang perlu dibenahi dari kondisi pasar tradisional saat ini?