1

Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan ReklameBertentangan Dengan

Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Diatasnya___________________________________________________________

1. Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 244/2015 tanpa ada sosialisasikepada pemangku kepentingan, maka Pergub ini melanggar Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 yang telah diberlakukan tanpa adasosialisasi kepada pihak pemangku kepentingan, bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:

BAB IV- Informasi yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan, bagian kedua tentangInformasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta.

Pasal 10

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapatmengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yangmudah dipahami.

2. Pasal 9 huruf c dan d, Pasal 10 huruf c dan d serta Pasal 16, 17, 18 pada PeraturanGubernur Nomor 244/2015 telah bersikap diskriminasi dengan memberikan peluangpenayangan komersil pada reklame jenis elektronik/digital dan hanya mengijinkanpenayangan non komersil pada reklame konvesional/papan reklame:

Pasal 9

Kawasan Kendali Ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakankawasan dengan kriteria :

c. penyelenggaraan reklame papan/billboard, neon box atau neon sign, hanya menyajikannama gedung, pengenal usaha, profesi dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunangedung dimaksud;

2

d. penyelenggaraan reklame elektronik/digital selain menyajikan reklame nama gedung,pengenal usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud,dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya;

Pasal 10

Kawasan Kendali Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakankawasan dengan kriteria :

c. penyelenggaraan reklame elektronik/digital selain menyajikan reklame nama gedung,pengenal usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud,dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya;

d. penyelenggaraan reklame papan/billboard dapat dilakukan dihalaman dengan ukuran luasmaksimal bidang reklame sebesar 16 m2 (enam belas meter persegi) menyajikan namagedung, pengenal usaha, profesi dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedungdimaksud;

Bagian Keempat

Batasan Teknis Penyelanggaraan Reklame di Luar Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18.

3

Hal ini bertentangan dengan:

2.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 28I

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun danberhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatifitu.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalahtanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negarahukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dandituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada Bagian KelimaPeninggkatan Produk Dalam Negeri:

Bahwa Pasal 9 huruf c dan d, Pasal 10 huruf c dan d, serta pada Pasal 16, 17, 18 padaPergub 244/2015 ini mengatur kawasan titik reklame dan jenis penayangan komersiluntuk menggunakan produk Elektronik/Digital/LED yang semua komponen 100%import.

Pasal 22

(1) Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan DalamNegeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnyasecara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaanProduk Dalam Negeri.

(2) Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran danmenerapkan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

2.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat:

Bahwa pada Pasal 9 huruf c dan d, pasal 10 huruf c dan d, serta pada pasal 16, 17, 18Pergub 244/2015 ini mengatur tentang titik penyebaran bangunan billboard di DKI. Dari3675 nama jalan di Jakarta hanya terdapat 22 Jalan yang bisa digunakan sebagai tempatberdirinya papan reklame non digital (atau terhitung hanya 0,6%). Maka dari Pergub inimelanggar ketentuan yang berlaku dan tercantum pada UU Nomor 5 Tahun 2015.

4

2.3.1 Pasal 1 ayat 2 ( UU Nomor 5 Tahun 1999)

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelakuusaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barangdan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dandapat merugikan kepentingan umum.

2.3.2 Pasal 3 ( UU Nomor 5 Tahun 1999)

Huruf a

Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonominasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat.

Huruf b

Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persainganusaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatanberusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengahdan pelaku usaha kecil.

Huruf c

Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

Huruf d

Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

2.3.3 Pasal 19 (UU Nomor 5 Tahun 1999).

1. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukankegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidakmelakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;atau

3. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasarbersangkutan;atau

4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

5

2.3.4 Pasal 9 huruf c dan d, dan Pasal 10 huruf c dan d, pada Pergub sangatmelanggar dan masuk dalam kategori Pasal Pidana Pokok yang diterangkan padaBAB VIII, SANKSI, Bagian Kedua pada UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14,Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancampidana denda serendah rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh limamiliar rupiah) dan setinggi tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam)bulan.

2.4. Dengan melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Peraturan Gubernur inimelanggar Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011, BAB III hakekat KetentuanPasal 19 Ayat 3.3.2 Pasal 19 ( UU Nomor 5 Tahun 1999) tentang PenguasaanPasar.

Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar

Sebagaimana diketahui Pasal 19 huruf d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPasal 19 secara keseluruhan. Untuk dapat mengetahui penggunaan Pasal 19 huruf d,maka perlu dijelaskan perbedaannya dengan butir-butir lain pada Pasal 19.Terdapatempat jenis kegiatan yang dilarang oleh Pasal 19, yaitu:

a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatanusaha yang sama pada pasar bersangkutan;

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidakmelakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;

c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasarbersangkutan;

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukankegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan

Kegiatan menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukankegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan terjadi bila pelaku usahamelakukan penolakan atau menghalangi pelaku usaha tertentu yang bertujuan untukmenghambat baik bagi pelaku potensial yang akan masuk ke pasar bersangkutanatau kepada pesaing yang sudah ada pada pasar bersangkutan. Penolakan atau

6

penghalangan dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama melalui berbagai caramisalnya: tidak diikut sertakan dalam suatu kerjasama atau kesepakatan atau tidakmemberikan ijinpenggunaan akses kepada fasilitas yang esensial untuk prosesproduksi. Bentuk pelanggaran ini dapat terjadi pada hubungan usaha yang bersifathorizontal atau vertikal. Berikut (Gambar 1) digambarkan bentuk hubungan pelakuusaha dalam jenis kegiatan dilarang ini.

Sebagai contoh, perusahaan telekomunikasi X mempunyai jaringan tetap (fixedline) melakukan kegiatan usaha jasa sambungan langsung internasional (SLI).Selaku pemilik akses fasilitas esensial atas jaringan, perusahaan X melakukanpengalihan sambungan SLI atas kegiatan usaha jasa SLI yang dilakukanpesaingnya, Perusahan Y. Jadi dalam hal ini, Perusahaan X selaku pemilik kekuatanpasar telah melakukan hambatan pasar dalam bentuk menghalangi Perusahaan Yuntuk memberikan jasa SLI.

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidakmelakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;

Kegiatan menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuktidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu terjadi padahubungan pelaku usaha yang bersifat vertikal dalam bentuk larangan kepadakonsumen atau pelanggan untuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usahapesaingnya melalui kontrak penjualan atau kontrak pemasokan eksklusif (exclusivedealing). Perjanjian eksklusif melihat apakah di pasar persaingan inter-brand (antarmerek) kuat atau tidak. Tindakan menghalangi konsumen atau pelanggan pelakuusaha pesaing dilakukan melalui perjanjian eksklusif atau pengaturan tujuan,

7

bentuk serta jumlah barang yang dapat dipasok. Berikut (Gambar 2) digambarkanbentuk hubungan pelaku usaha dalam jenis kegiatan dilarang ini.

Sebagai contoh, perusahaan operator terminal peti kemas X menghalangikonsumennya X untuk menggunakan terminal peti kemas milik pesaingnya Y. Biladilanggar maka konsumen tersebut diancam tidak diperbolehkan menggunakanterminal peti kemas X.Perusahaan operator terminal peti kemas X merupakanperusahaan terbesar pada pelabuhan tersebut.

c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasarbersangkutan;

Kegiatan membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasarbersangkutan dilakukan dimana pelaku usaha menekankan pembatasan saluranpemasokan atau penerimaan melalui persyaratan penggunaan produk tertentu daripelaku usaha tersebut. Berikut (Gambar 3) digambarkan bentuk-bentuk hubunganpelaku usaha dalam jenis kegiatan dilarang ini.

8

Sebagai contoh, distributor kendaraan X mensyaratkan bahwa kendaraannya hanyaboleh menggunakan suku cadang yang dipasok oleh produsen kendaraan dankomponen tersebut hanya boleh dipasang oleh montir yang telah menerima latihankhusus dari produsen kendaraan X.

Pasal 19 huruf d berbeda dengan ketiga kondisi di atas dalam hal pihak yangdirugikan. Kalau pada Pasal 19 a sampai c pihak yang dirugikan adalah pelakuusaha yang menjadi pesaing pelaku pada pasar yang bersangkutan, maka pihakyang dirugikan pada Pasal 19 huruf d merupakan pelaku usaha yang bekerjasamadengan perusahaan diskriminatif (pemasok atau pelanggan) yang mungkin bukanpesaing dari perusahaan diskriminatif tersebut.

3. Pasal 37 Ayat 1 Huruf b Pada Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015

Waktu dan Bahan Materi Penayangan

(1) Penayangan informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudpada pasal 36, diatur sebagai berikut :

b. Waktu tayang informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaiberikut:

1. Pagi hari pukul 06.00 sampai dengan 12.00, sebesar 10% dari total jam tayang;

9

2. Siang hari pukul 12.00 sampai dengan 18.00, sebesar 10% dari total jam tayang;dan

3. Malam hari pukul 18.00 sampai dengan 24.00, sebesar 10% dari total jamtayang.

Bertentangan Dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik:

Pada BAB II- Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada penerapan jalan umum, lampuhias dan papan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dilakukan dengancara sebagai berikut:

c lampu papan reklame dinyalakan dari pukul 18.00-24.00.

4. Pasal 45 Ayat 1 Pada Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015

Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilarang :

1. Menyelenggarakan reklame rokok atau zat adiktif sesuai dengan Peraturan Gubernur baikdi dalam ruangan (indoor) dan di luar ruangan (outdoor).

Bertentangan Dengan :

4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Pengamanan BahanYang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan:

Pada BAB IV- Penyelenggaraan, Bagian Ketiga tentang PeredaranPasal 31

Selain pengendalian iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada Pasal 27,iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau

melintang; dand. tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi)

10

Dan pada Bagian Kelima tentang Kawasan Tanpa RokokPasal 50

(2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan ProdukTembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualanProduk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

4.2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame:

Pada BAB IV- Penyelenggaraan Reklame

Pasal 12

(4) Penyelenggara Reklame/Biro Reklame dan pemilik Reklame/produk dilarangmenyelenggarakan Reklame rokok dan produk tembakau pada kawasan tertentuyang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Hormat kami,Sekretariat AMLI

Rodwin Nurlyanto