Perdamaian Aceh

PerdamaianAceh

Analisis Kegagalan CoHA dan Keberhasilan MoU Helsinki

2

Perdamaian Aceh; Analisis Kegagalan COHA dan Keberhasilan MoU Hel-sinki 120

Perunding GAM pada perundingan di Helsinki. Wawncara diSidneypadatanggal10Oktober2006

Wawancaradengan salah seorang StafAMMyang tidakmaudisebut-kanjatidirinya,tanggal4dan7April2006.

WawancaradenganSidneyJonesWawancara dengan beberapa staf AMM (minta dirahasiakan jatidi-

rinya).

2

Iskandar Zulkarnaen |

PerdamaianAceh

Analisis Kegagalan CoHA dan Keberhasilan MoU Helsinki

Universitas Malikussaleh Press

Cetakan I Februari 2008

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Iskandar Zulkarnaen Perdamaian Aceh Analisis Kegagalan CoHA dan Keberhasilan MoU Helsinki Universitas Malikussaleh Press xvi, 132 hlm; 21 cm

ISBN 978-979-1372-07-7 1. Perdamaian 2. Aceh 3. CoHA 4, MoU Helsinki I. Judul Iskandar Zulkarnaen

Hak Cipta © 2008, Iskandar Zulkarnaen

® All rights reserved Perdamaian Aceh Analisis Kegagalan CoHA dan Keberhasi-lan MoU Helsinki Editor: M. Muntasir Alwy, SIP Hak Penerbitan: Universitas Malikussaleh Press Design Cover, Layout & Cetak: Madani Press, PT Cetakan Pertama: Februari 2008.

No parts of this book may be reproduced by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or information storage and

retrieval system, without permission in writing from the publisher. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,

termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Jakarta Office; Jl. Garuda Blok CC No. 2

Perum Bojong Depok Baru II

Sukahati – Cibinong Bogor - INDONESIA

( +62-021-87914649 7 +62-021-87914649

Alamat Penerbit: Universitas Malikussaleh

Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26, Lhokseumawe P.O. Box 141,

Nanggroe Aceh Darus-salam

INDONESIA ( +62-0645-41373-40915

7 +62-0645-44450

Peran CMI dalam Menciptakan Perdamaian di Aceh 119

01.htmlwww.kompas.com “Gam tolak sjumlah pasal UUPA”’ update Rabu, 02

Agustus2006-20:07wibwww.Kompas.com “Gam tolak sjumlah pasal UUPA”’ update Rabu, 02

Agustus2006-20:07wibwww.kompas.com, “TNI Dukung Perundingan di Helsinki”, Updated:

Rabu,13April2005,02:43WIBwww.kompas.com, Selasa, “30 Tahanan GAM di Sumut Dibebaskan”,

update01Agustus2006-18:44wibwww.kompas.com./kirim_berita/print.cfm?nnum=76364www.kompas.com./kirim_berita/print.cfm?nnum=77804www.liputan6.com/view/1,129157,1,0,1158600308.htmlwww.sinarharapan.co.id/berita/0609/04/nas06.htmlwww.waspada.co.id/berita/aceh/artikel.php?article_id=80484Wawancara WawancaradengaAbrorMuda.WawancaradilakukandiHotel Cakra

Donya,BandaAceh,Tanggal13Maret2006WawancaradenganAhmadHumamHamid,KetuabadanPekerjaAceh

RecoveryForumtanggal6April2006Wawancara dengan BapakMayor Jenderal Bambang Dharmono, Sen-

ior Representatif Pemerintah RI di AMM, pada tanggal 22Agustus2006diCanberra.

Wawancara dengan Faye Belnis, National speaker AMM, Tanggal: 7April2006,Pukul:09.00–09.45,Tempat:KantorAMM,BandaAceh

Wawancara dengan Faye Belnis, spokesman AMM di Banda Aceh,tanggal7April2006.

Wawancara dengan Husaini, Panglima Wilayah/Ketua KPA BateeIliek,Tempat:BateeIliek,Samalangatanggal:….

wawancaradenganjuhaChristensenWawancaradenganKetuaKPATapakTuan,HotelCakraDonya,Banda

AcehTanggal13Maret2006WawancaradenganM.NurDjuliWawancaradenganM.NurDjuli,AnggotaPerundingGAM,Tanggal:1

Maret 2006, Pukul: 16.00 – 17.15, Tempat: PP Caffee, BandaAceh

WawancaradenganMayjedBambangDharmonoWawancaradenganMayjendBambangDharmono,SeniorRepresenta-

tive RI di AMM, pada tanggal 22 Agustus 2006, jam: 09.30 –11.00pm,CrownHotelCanberra,Australia

WawancaradenganNurdinAbdurrahman,salahseoranganggotaTim


Kompas,21Juli2005Kompas,22Agustus2005Kompas,23Juli2005Kompas,24Nopember2002Kompas,25Juli2005Kompas,26September2005Kompas,5Juni2005Kompas,7Juni2005Kompas,7Mei2003Kompas,8Agustus2005Kompas,9Agustus2005KoranTempo,27Januari2003Tempo,14Agustus2005Tempo,24Juli2005Tempo,31Juli2005Situs Internet (website) www.serambinews.com/cetak.php?aksi=cetak&beritaid=19742www.acehkita.com, “GAM Belum Tentukan Calon Gubernur”, Update

Senin,22Mei2006,15:50WIBwww.acehkita.com,“MenjelangPilkadaNADKeretakandiTubuhGAM

SemakinMenjadi-jadi”.www.acehkita.com,“MenjelangPilkadaNADKeretakandiTubuhGAM

SemakinMenjadi-jadi”.www.acehkita.com,“PetinggiGAMBahasStrategiPolitik”,Minggu,21

Mei 2006, 14:31 WIB. Lihat juga ICG “Aceh So far So Good”,No.44,!3Desember2005,hlm.5

www.acehkita.com, Kamis, 1 Juni 2006, 15:40 WIB, “Pasca-MOU,KriminalitasMeningkat”

www.acehkita.com,Minggu, 12Maret 2006, 23:36WIB, “AMMDesakPemerintah Selidiki Insiden Peudawa” dan laporan ICG “AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.7

www.acehkita.com,Minggu, 4 Juni 2006, 14:45WIB, “PPPDeklarasi-kanPaketPerdamaianHumam–Hasbi”

www.acehkita.com,Selasa,10Oktober2006,01:00WIBwww.acehkita.com,Kamis, 11 Mei 2006, 23:05 WIB, “GAM Siapkan

KaderIkutPilkada”www.acehkita.net/koran/beritadetail.asp?Id=1627&Id2=&berita=Fokuswww.aceh-mm.org/indo/amm_menu/about.htmwww.acheh-

eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/analysis_insideind/analysis_insideind_2006/analysis_insideind_2006_04_06_

Kata Pengantar v

Kata Pengantar

ulisan ini akanmencobamenganalisisbeberapapersoalanyangberkaitan dengan proses penyelesaian konflik di Aceh melaluijalandamai yangpernahdilakukan ataudiprakarsai olehpihakketiga sebagaimediator, yaituHenryDunantCentre (HDC) yang

berakhir dengan kegagalan sampai padaproses keberhasilan disepa-katinyanotakesepahamandamaiyangdiprakarsaiCrisisManagementInitiative (CMI) diHelsinki.Persoalanutamayanghendakdikaji ada-lah: faktor-faktor apa yang mengakibatkan proses damai yang di-prakarsai HDC gagal, sementara CMI berhasil. Selain dua permasala-hantersebut,tulisaninijugamencobamengkajiperanMisiPemantauAceh atau Aceh Monitoring Mission (AMM), serta transformasiGerakan Aceh Merdeka (GAM) dan kajian terhadap Undang-UndangPemerintahan Aceh (UU-PA) sebagai konsekuensi dari kesepakatandamai yang telah dibuat, sertamengkaji beberapa potensi konflik diAcehpascakepergianAMM.

Baik HDCmaupun CMImerupakannon goverenment organiza-tion (NGO) yang concern pada penyelesaian konflik secara damai.1KehadiranmerekasebagaipihakketigadalampenyelesaiankonflikdiAceh merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Ini dikare-nakanbeberapahal.Pertama,PemerintahIndonesiamenganggapapayang terjadi di Aceh merupakan urusan internal yang bisadiselesaikan sendiri. Karena itu, sekaligus sebagai alasan kedua, ke-hadiran pihak ketiga dianggap intervensi atas kedaulatan NegaraKesatuanRepublikIndonesia.

Setelahpuluhantahunterjebakdalamkonflikbersenjata,sejaktahun 1999 konflik di Aceh kemudian mulai memasuki babak baruyaitu penyelesaianmelalui proses damai.Wacana keterlibatan pihakketiga sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan pe-nolakan terhadap kehadirannya mulai pudar. Adalah Presiden Ab-durrahman Wahid sebagai orang yang pertama kali memprakarsai

1 Secara lebih jelas tentang HDC, lihat www.hdcentre.org ; profil CMI lihat padawww.cmi.fi

T

Perdamaian Aceh; Analisis Kegagalan COHA dan Keberhasilan MoU Hel-sinki vi

proses penyelesaian damai tersebut dengan melibatkan (HDC) se-bagai pihak ketiga yangbertugasmemediasi antarapihak yang terli-batkonflikyaituGerakanAcehMerdeka(GAM)danPemerintahRepu-blik Indonesia (RI) yang menghasilkan Kesepakatan PenghentianPermusuhan atau Cessation of Hostility Agreement (CoHA) tanggal 9Desember2002.2Sayangnya,jalandamaiyangdibangunHDCtersebutpraktis gagal dengan dideklarasikannya status darurat militer diAceholehPresidenMegawatipadatanggal19Mei2003”.3

Dengan kegagalan tersebut, harapan terjadinya penyelesaiankonflik melalui jalan damai di Aceh menjadi pesimis. Kegagalan itutelah semakin mengembangkan asumsi negatif atau saling ketidakpercayaan masing-masing pihak yang terlibat konflik terhadaplawannya.Namunkonflik yang telahberlangsung selamapuluhan ta-hun tersebut mulai memasuki titik jenuh atau hurting stalemate,ketikaAcehdilandabencanaalamyangsangatbesaryaitugempadangelombangtsunamiyangmerenggutratusanribukorbanjiwa.Kondi-si buntu dapat menjadi sebuah entry point bagi terciptanya kondisiripe for resolution dimana masing-masing kelompok yang terlibatkonfliksiapuntukmelakukanpembicaraandamaidanmelihatbahwamelanjutkankonflikadalahtin-dakanyangtidakefektif.4

Proses penyelesaian konflikAcehmelalui jalur damai kemudi-andibukakembalipadasaatkepemimpinanPresidenSusiloBambangYudoyono – Jusuf Kalla, dengan melibatkan CMI dan menghasilkannota kesepahaman perdamaian antara RI dan GAM atau disebutHel-sinki’sMemorandumofUnderstandingpada tanggal15Agustus20055yangberhasildilsaksanakanhinggasaatini.

Sistematika Tulisan ini berisikan beberapa hal yaitu, pertama,kajian teoritik pentingnya keterlibatan pihak ketiga dalam prosespenyelesaian konflik internal. Kedua, kajian terhadap keterlibatanHDCdalamprosespenyelesaiankonfliksecaradamaidiAceh.Bagianini akan membahas peran dan keterlibatan HDC mulai dari awal,prosesdialog sampaidengananalisis terhadapkegagalannya.Ketiga,kajian terhadap keterlibatan CMI dalam konflik di Aceh. Bagian inijuga akan membahas awal keterlibatan CMI, proses serta analisismengapa ia relatif lebih berhasil melahirkan kesepakatan damaidibanding HDC. Bagian empat, menelaah sejauh mana efektifitasperan AMM dalam menjalankan tugas sebagai lembaga monitor

2Kompas, , 16Desember20023Kompas,20Mei20034 lihat Dean G. Pruitt. “The Tactics of Third-Party Intervention”, Orbis, Vol.44,

No.2,(Spring2000),hlm.2465Kompas, , 16Desember2005


______________,“NationalIntegrationofIndonesia:Aceh’sExperience.AConcerned View from the Region”, Internationales Asienforum,Vol.32,No.1-2,(2001);

______________, Acheh’s Case: A Historical Study of the National Move-ment for the Independence of Acheh-Sumatra, Kuala Lumpur,UniversityofMalayaPress,2002.

Zartman, I.William. “Mediating Conflicts of Need, Greed and Creed”,Orbis,Vol.44,No.2,(Spring2000).

Naskah MoU NotaKesepahamanPemerintahRIdanGAM.NotaKesepakatanCoHA.Media Massa JakartaPost,18Januari2000JakartaPost,18Januari2000JakartaPost,19Mei2003JakartaPost,6Mei2004Kompas11Maret2003Kompas13Mei2003Kompas16Mei2003Kompas18Maret2003Kompas20Mei2003Kompas31Januari2005Kompas4Maret2003Kompas7April2003Kompas9April2003Kompas,10Desember2002Kompas,11April2005Kompas,11Pebruari2005Kompas,15Agustus2005Kompas,15April2005Kompas,15Mei2006Kompas,15September2005Kompas,16April2005Kompas,16Desember2002Kompas,16Juli2005Kompas,16September2005Kompas,18Agustus2005Kompas,19Juli2005Kompas,19Maret2006Kompas,19September2005


WestCenter,2004.______________, “TheHDC inAceh:Promises andPitfalls ofNGOMedia-

tion and Implementation”, Policy Studies 9, Washington: East-WestCenter,2004.

ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,13Desember2005.ICGAsiaReport,Aceh:KenapaKekuatanMiliterTidakakanMembawa

padaPerdamaianKekal,No.17,12Juni2001Institute for the Security Studies, “The EU Mission in Aceh; Imple-

mentingPeace”,OccasionalPaper,No.61,December2005.Introduction dalam “The EU Mission in Aceh: Implementing Peace”,

OccasionalPaper,No.61,December2005.Ishak, Otto Syamsuddin,Dari Maaf ke Panik Aceh; Sebuah Sketsa so-

siologiPolitik,Buku1,Jakarta,LSPP,2000.Kriesberg, Louis “ The development of the Conflict field”, dalam I.

William Zartman and J. Lewis Rasmussen. Peacemaking in In-ternational Conflict: Methods and Techniques, (Washington,D.C.,USIP,1997).

Kriesberg,Louis.ConstructiveConflict;FromEscalation toResolution,(Lanham:RowmanandLittlefieldPubl.,1998).

Oudraat,ChantaldeJonge.“TheUnitedNationsandInternalConflict”,dalamMichael E. Brown (ed.).The InternationalDimensions ofInternalConflict,(Cambridge:MITPress,1996).

Pruitt, Dean G.. “The Tactics of Third-Party Intervention”, Orbis,Vol.44,No.2,(Spring2000).

______________, “TheTacticsofThird-Party Intervention”,Orbis,Vol.44,No.2,(Spring2000).

Rasmussen, J.Lewis. “Peacemaking in theTwenty-FirstCentury:NewRules,NewRoles,NewActors”,dalamI.WilliamZartmanandJ.LewisRasmussen.Peacemaking in InternationalConflict:Meth-odsandTechniques,(Washington,D.C.,USIP,1997).

Rudolph, Joseph R., Jr. “Intervention in Communal Conflict”, Orbis,Vol.39,No.2,(Spring,1995).

Samantha F. Ravich. “Eyeing Indonesia Through the Lens of Aceh”,TheWashingtonQuarterly,Vol.23,No.3,Summer2000.

Stedman,StephenJ.,“NegotiationandMediationinInternalConflict”,dalamMichael E. Brown (ed.).The InternationalDimensions ofInternalConflict,(Cambridge:MITPress,1996).

______________,“NegosiationandMediationinInternalConflict”,dalamMichael E. Brown (Ed.).The International Dimensions of Inter-nalConflict,(Cambridge:MITPress,1996).

Thaib, Lukman, “Aceh’s Case: Possible Solution to a Fastering Con-flict”,JournalofMuslimMinorityAffairs,Vol.20,No.1,(2000);

Kata Pengantar vii

perdamaian di Aceh. Terakhir, mengkaji tentang potensi konflik diAcehpascakepergianAMM.

Metode penulisan ini bersifat kualitatif dengan menggunakansumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dihasilkanmelalui direct observasi di Aceh seperti pengamatan langsung atauwawancara dengan beberapa tokoh yang terlibat langsung denganproseskonflikdanperjanjiandamaidiAceh.

Lhokseumawe,2008IskandarZulkarnaen

2

Perdamaian Aceh; Analisis Kegagalan COHA dan Keberhasilan MoU Hel-sinki viii Peran CMI dalam Menciptakan Perdamaian di Aceh 115

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, Artikel “The EU Mission in Aceh: Implementing Peace”, Occasional Paper,

No.61,December2005.AmitaiEtzioni, “MediationasAWorldRole for theUnitedStates”,The

WashingtonQuarterly,Vol.18,No.3,(Summer,1995).Aspinal,EdwardandHaroldCrouch,"TheAcehPeaceProcess:WhayIt

Faild,"PolicyStudies1,East-WestCenter,Washington,2003.______________, “Pada Akhirnya Perdamaian Terjadi?”, dalam

www.acheh-eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/analysis_insideind/analysis_insideind_2005/analysis_insideind_2005_08_00_01.html

______________, “The Helsinki Agreement: A More Promising Basis forPeace in Aceh?”, Policy Studies 20, East-Wst Center, Washing-ton.

Brown,MichaelE.(ed.).TheInternationalDimensionsofInternalCon-flict,(Cambridge:MITPress,1996).

Burdock, Daniel, “Prospek Perdamaian” lihat www.acheh-eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/analysis_insideind/analysis_insideind_2006/analysis_insideind_2006_04_06_01.html

Danspeckgruber,Wolfgang.“Self-Determination,Self-GovernanceandSecurity”,InternationalRelations,Vol.XV,No.1,(April,2000).

Grevi, Giovani, “ The Aceh Monitoring Mission; Toward IntegratedCrisisManagement”,OccasionalPaper,No.61,desember2005.

______________,“TheAcehMonitoringMission;TowardIntegratedCrisisManagement”,OccasionalPaper,No.61,Desember2005.

Heraclides, Alexis “The Ending of Unending Conflict: SeparatistWar”,Millenium; Journal of International Studies, Vol.26, No.3,(1997),hlm.681

Huber,Konrad“TheHDCinAceh:PromisesandPitfallsofNGOMedi-ationandImplementation”,PolicyStudies9,Washington:East-


Apalagi banyak terdapat kekaburan interpretasi terhadap istilah da-lamMoUyangbisamerusakperjanjian. Iniharusdiantisipasimelaluiberbagai pertemuan tingkat tinggi atau para pimpinan RI dan GAMdan dialog pasca MoU tersebut sebagai wadah untuk menyamakanpersepsi dan interpretasi atas berbagai kekaburan kalimat atau isti-lahdalamMoU.

2

Daftar Isi ix

Daftar Isi

Halaman Kata Pengantar ......................................................................................... ....... v Daftar Isi .................................................................................................... ...... ix Daftar Singkatan ....................................................................................... ...... xi Bagian Pertama: Peran HDC dan Analisis Kegagalannya dalam Menciptakan Perdamaian di Aceh ......................................................... ....... 1

A. Awal Keterlibatan .................................................................... 1 B. Sikap GAM ................................................................................ 3 C. Proses Negosiasi ...................................................................... 5 D. Cessation of Hostility Agreement (CoHA) ............................... 9 E. Konflik setelah CoHA ditandatangani .................................. 11 F. Upaya Penggagalan CoHA .................................................... 12 G. Analisis Kegagalan ................................................................. 17

1. Belum terciptanya kondisi ripe for resolution atau hurting stalemate ........................................................... 18

2. Tidak menyentuh akar persoalan utama tentang status Aceh ...................................................................... 21

3. Tidak ada kohesivitas organisasi .................................... 23 4. Tidak ada lembaga monitoring yang kridibel ................ 25 5. Adanya kepentingan ekonomi di balik konflik .............. 26

Bagian Kedua: Peran AMM dalam Menjaga Perdamaian di Aceh ............................... .... 29

A. Pendahuluan ......................................................................... 29 B. Awal Hadirnya AMM ............................................................ 32

Perdamaian Aceh; Analisis Kegagalan COHA dan Keberhasilan MoU Helsinki x

C. Stuktur ................................................................................... 36 D. Tugas dan Peran .................................................................... 38

1. Demobilisasi GAM dan Decommissioning Sen jatanya ...................................................................... 39

2. Redeployment TNI dan POLRI ........................................ 43 3. Amnesti ............................................................................ 44 4. Reintegrasi GAM ............................................................. 47 5. Undang- Undang Pemerintahan Aceh ........................... 55 6. Transformasi GAM .......................................................... 59 7. Kekerasan dan Hak Asasi Manusia ................................. 66

E. Evaluasi Kinerja AMM ........................................................... 70 F. Kesimpulan ............................................................................ 75

Bagian Ketiga: Peran CMI dalam Menciptakan Perdamaian di Aceh ........................... .... 77

A. Pendahuluan ......................................................................... 77 B. Mengapa kembali dialog? ..................................................... 78

1. GAM dan kelelahan berperang ................................ 78 2. TNI dan kegagalan “memenangkan hati dan pikiran” ............................................................... 79 3. Tsunami? ................................................................... 80

C. Proses Menuju Dialog ........................................................... 83 D. Perjalanan Dialog .................................................................. 85 E. Kontroversi dan tantangan ................................................... 99

1. Metode dan Prosedur yang tidak Transparan ....... 103 2. Bargaining GAM ...................................................... 105 3. Internasionalisasi Aceh ........................................... 107 4. Sistem Penyelenggaraan Pemerintah .................... 108 5. Partai lokal ............................................................... 110 6. Amnesti dan Pengadilan Hak Asasi Manusia ......... 118 7. Persoalan Semantik dan Benturan Undang-undang ...................................................... 119

F. MoU Helsinki: Lebih Menjanjikan daripada Sebelumnya ......................................................................... 120

Daftar Kepustakaan .................................................................................. .. 129


dukung terciptanya perdamaian di Aceh danmenentang keras siapa-punyangberupayamenggagalkankesepakatanterebut.Pilihandamaidipilih semata-mata mempertimbangkan penderitaan warga Acehyang telah lelah hidup dalam konflik dan banyak menjadi korban.Wacana penolakan terhadap beberapa butirMoU sangat kontradiktifdan dapat membangikitkan kembali perlawanan rakyat Aceh ter-hadapRI.

Agar implementasikesepakatandamaiHelsinki terlaksana,pa-ra praktisi resolusi konflik jangan hanya memfokuskan pada de-eskalasi dan negosiasi, tapi juga pada fairness dan durabilitas darikebijakan yang dihasilkannya. Akan lebih efektif apabila para policymakers, kaum elit yang mampu mempengaruhi berbagai kebijakandan masyarakat harus mendukung, termasuk para pemimpin militerdanelitpolitiksipildiparlemen.KeberhasilanimplementasidamaidiAcehsangat tergantungpadakemampuan institusi-institusiyangada(seperti AMM atau BRA dan juga insitusi tingkat pusat seperti DPR)dalammenjagakestabilansistempascakonflik.76

Demikian juga masyarakat internasional harus menepati janjiterhadap komitmenmereka. Dalam banyak kasus, kegagalan impele-mentasi damai terjadi karena kurangnya perhatian internasional pa-dasaatkesepakatanakandiimplementasikan,sepertijanjiparadona-tur yang akanmemberikan bantuan saat negosiasi dilakukan namuntidakpernahdilakukansaattahapimplementasiadalahsatudiantaraalasan mengapa implementasi kesepakatan damai sulit terwujud.77Apabila masyarakat internasional ingkar dalam hal bantuan rekons-truksi Aceh, bisa jadi Pemerintah RI akan melakukan tindakansepihak yang dapat mengancam langgengnya perdamaian denganGAM.

Bagaimanapun,MoUmasihmerupakanawalyangharusdiikutioleh langkah-langkahberikutnyademipembangunanrasasalingper-caya diantara semua pihak. Bagaimanapun, bangunan perdamaianmembutuhkanpondasiyangkokoh,yaiturasasalingpercayadiantarasemua pihak, terlebih dengan kondisi hancurnya berbagai sarana,prasarana maupun infra struktur Aceh akibat bencana alam gempabumi dan gelombang tsunami. Berbagaimacam rencana dan strategipostconflictbuildingharusdirancangsedemikianrupadenganmene-kankanaspekkeadilan.DialogantarapimpinanpemerintahanRIbaiknasionalmaupun lokal denganpimpinanGAMharus tetapdilakukan.Lahirnya kesepakatandamai bukanberarti dialaog telahusai. Aktifi-tas ini penting untuk semakin meningkatakan rasa saling percaya.

76J. LewisRasmussen,op.cit , hlm.4077StephenJ.Stedman.Op.cit,hlm.368-369


perdamaian di Aceh rawan sabotase. Kelompok yang diuntungkandengan konflik Aceh, seperti spekulan dan pedagang senjata, berpo-tensimelakukansabotasekarenapadadasarnyamerekatakinginadaperdamaian.74 Karena itu, harus diwaspadai manuver-manuver darikelompok tertentu yang tidak menyukai terciptanya perdamaian dibumi Aceh baik demi keuntungan probadi dan jangka pendek,maupun karena alasan ideologis yang tidak menginginkanpenyelesaiankonfliksecaradamaikecualidenganperangtotal.

Mereka ini,menurut Todung, adalah para pialang konflik baikyangdi pusatmaupun lokal yangmerasa sangat dirugikan atau akankehilangan keuntungan manakala perdamaian yang permanen ter-wujud di Aceh. Dalam berbagai kasus konflik internal, beberapa kel-ompok akan berupaya merusak perjanjian damai dan kembali men-ciptakan konflik berkepanjangan segera setelah ia tahu bahwa ke-hilangan power.75 Merupakan seuatu hal yang lazim terjadi dalamkonflikdimanaakanselaluadakelompokatauorang-orangyangakanberupaya melakukan upaya untuk menggagalkan perdamaian, setiapkalipendekatantersebutdilakukan.

Masyarakat juga masih merasa khawatir dengan kondisikeamanan. Satu bulan setelah penandatanganan MoU, AMM masihmenerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai berbagaipencuilikan, intimidasi, pemerasan, pemungutan liarmaupuan lainn-ya. Sebagian diantara penduduk juga ada yang terpaksa mengungsimeninggalkantempattinggalmerekagunamencariperlindungandariteror dan intimidasi. Masing-masing pihak, baik TNI maupun GAM,salingmenudingdanmengelakbertanggungjawab.

Dari setiap insiden yang terjadi, kedua belah selalu mem-bantah sebagai pelaku dengan argumennya masing-masing danmenyalahkan pihak lain. Inimembuktikan terlalu banyak pihak yangbermain di Aceh. Menurut GAM, terlalu banyak orang di Aceh yangberupayamemancing kekisruhan dengan caramengintimidasi masy-arakat sipil denganmengaku-aku sebagai anggota GAM. Kondisi ter-sebut juga diakui oleh Komandan Satuan Tugas informasi KomandiOperasiPemulihanKeamananPropinsiNAD,LetkolErieSoetikoyangmengatakan bahwa pasca penandatanganan kesepakatan damai me-mangadapihak-pihakyanginginmencarikeuntungandenganmenga-tasnamakanGAMataupihaklaindenganmengintimidasiwarga.

Agarberbagaihambatannantinya tidakberdampak lebih jauh,yaitu gagalnya implementasi MoU, maka harus ada politcal will dariseluruh elemen bangsa dan masyarakat internasional dalam men-

74Kompas, 8Agustus200575StephenJ.Stedman.Op.cit,hlm.368-369

Daftar Isi xi

2

Perdamaian Aceh; Analisis Kegagalan COHA dan Keberhasilan MoU Hel-sinki xii

Daftar Singkatan

AMM = Aceh Monitoring Mission CMI = Crisis Man agement Initiative CoHA = Cessation of Hostility Agreement ETA = Euskadi Ta Azkatasuna GAM = Gerakan Aceh Merdeka HAM = Hak Asasi Manusia HDC = Henry Dunant Centre KBAK = Komite Bersama untuk Aksi Kemanusiaan KKR = Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi MoU = Memorandum of Understanding NAD = Nanggroe Aceh Darussalam NGO = Non-Government Organization RI = Republik Indonesia TNI = Tentara Nasional Indonesia UU = Undang-undang

2


duksi yangmembuat salah satupihakmerasadirugikan. Ini bisa ter-jadi karena ada beberapa istilah yang memiliki makna ambigu atauinterpretasi berbeda antar GAM dan RI. Kedua, di pihak Indonesia,ada beberapa kelompok yang tetapmenentang proses damai denganGAM serta kritisi tajam terhadapnya baik dari TNI maupun orang-orang sipil, terutama kalangan DPR. Kendati secara formal men-dukung,sikapkecurigaanTNIterhadapGAMmasihtinggi.

Ketiga, ada keraguan tentang kohesivitas GAMdimana dimanabeberapapihakmelakukanpemisahandiridarikepemimpinanHasanTiro. Pada saat proses dialog tengah berlangsung, Husaini Hassan,pimpinanMajelis PemerintahanGAM, kelompokminortiasGAMyangmemisahkan diri dari kepemimpinan Malik Mahmud, mengatakanGAMpimpinanMalikMahmud telah tejebak dalamperangkappolitikIndonesia dan keluar dari garis perjuangan GAM; Aceh Merdeka.71Perpecahan makin nampak setelah adanya kekecewaan mendalamdari para mantan anggota GAM terhadap para pemimpinnya terkaitpenyalurandanareintegrasidanprosespilkada(tentanghal iniakandijelaskansecaradetildalambagianselanjutnyayangmembicarakanperan AMM). Dari berbagai pengalaman perjanjian damai yang ter-jadi, Aspinall menyimpulkan bahwa di antara angkatan bersenjatadan sekutunya, selalu saja ada sebagian yang ingin melanjutkan pe-peranganyangkotoritu”.72

GAM sendiri, kendati telah melepaskan tuntutan ke-merdekaannya, bukan berarti tertutup untuk melakukan pemberon-takan lagi. Bahkan menurut Nurdini, GAM tidak pernah mengatakanbahwa tidak lagi menuntut kemerdekaan. Tiadanya tuntutan ke-merdekaanhanyalahbahasadiplomatik.

“Secara diplomatik, GAM tidak lagi menuntut ke-

merdekaan. DalamMoU tidak disebutkan bahwa GAM sudahme-letakkan perjuangan kemerdekaan. Tetapi secara diplomatik di-anggap GAM sudah meletakkan perjuangan kemerdekaan. Tidakapa,itunamanyanegosiasi.”73Keempat, seperti yang dikatakan Todung Mulya Lubis, Ketua

Pembina Yayasan Aceh Kita, dan praktisi Hukum bahwa upaya

71Tempo, 24Juli200572 Edward Aspinall, “Pada Akhirnya Perdamaian Terjadi?”, dalam

http://www.acheh-eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/analysis_insideind/analysis_insideind_2005/analysis_insideind_2005_08_00_01.html

73 Wawancara dengan Nurdin AR, anggota juru runding GAM, Sidney, 10 Oktober2006


Kelima, dari segi materi, MoU Helsinki sangat komprehensifdibanding CoHA. Helsinki tidak hanya mengatur persoalan kemanansaja, tetapi juga mengatur perosalan hubungan politik antara pusatdan Aceh yang kelak dirumuskan dalam undang-undang pemerinta-han Aceh. Mou jugameliputi masalah hak asasi manusia, partisipasipolitik,ruleoflaw,danpersoalanpembangunanekonomisertaperlu-cutan senjata GAM dan integrasi mereka ke dalam masyarakat.Perbedaan lainnya,dalamHelsinki ini jugadilibatkanpihakasingse-bagailembagamonitoringyangterdiridarinegaraEropadanAsean.

Namun demikian, MoU Hesinki juga bukannya tidak memilikitantangan. Sejumlah pihak yang tetapmenolak danmenentang hasilkesepakatan damai melalui berbagai manuvernya adalah salah satucontohbagaimanakesepakatan itubisamengalamikegagalandi ting-kat lapangan.Sebenarnya,adalahsesuatuyangwajarkonflik internalsangat sukar diselesaikanmelalui jalan dialog, apalagi kalau konflikitu sudah mengakar selama puluhan tahun seperti yang terjadi diAceh. Sebagian teorisi konflik percaya bahwa konflik internal sukarbahkan mustahil diselesaikan melalui jalur mediasi dan negosiasi.Bagimereka,mediasi bukanlahpanacea. Ia hanyalah sebuah alat ke-bijakan yang kadang-kadang efektif, tetapi lebih sering tidak.68 Di-bandingkan dengan tindakan preventive atau intervensi militer, me-diasi terlihat lemah dan sekedar dalih belaka dan upaya terlambatuntukmengakhiriperang.

Pendapat itu bukan tidak didasari oleh adanya fakta.Stedman69memberikan bukti. Berbagai upaya negosiasi yang dilaku-kan dalam banyak konflik internal yang terjadi antara tahun 1980-1900,hanya15%sajayangberhasil.Sisanya terhentidi tengah jalankarena salah satu pihak kalah secara militer. Negosiasi sulit dila-kukan dalam konflik internal karena adanya sumber atau pertarun-gankonflikyangtidakdapatdibagi.Kompromihanyamungkinapabi-la pertentangan tidak begitu fundamen.Heraclidesmemberikandatalaindimanadari57perangyangberakhirpadaparuhkeduaabad20,43selesaikarenakemenanganmiliterdanhanya14yangmelaluine-gosiasi.70

Merujukdaribeberapapemaparansebelumnyadiatas,adabe-berapaancamanyangdapatmenganggukesepakatandamai.Pertama,dalampelaksanaannya,apayangtelahdisepakatidalamMoUbisajaditidak seluas seperti apa yang dimaksudkan atau ada beberapa re-

68StephenJ.Stedman.Op.cit,hlm.34269ibid,hlm.34370AlexisHeraclides. “TheEndingofUnendingConflict:SeparatistWar”,Millenium;

JournalofInternationalStudies, Vol.26,No.3,(1997),hlm.681

Daftar Singkatan xiii


yangberseterukemudianmenyadaribahwamembangunAcehkemba-lijauhlebihpentingdaripadamelanjutkankonflik.

PadamasaHDC tidak terdapat kondisi ripe for resolutionatauhurting stalematedi Aceh sebagai langkah awal atau entry point ter-jadinya negosiasi sehingga masing-masing pihak berkutat pada pi-lihan fundamen yaitu Merdeka (bagi GAM) dan di bawah NegaraKesatuanRepublikIndonesia(bagiPemerintahRI).

Faktor ketiga adalah keterlibatan organisasi internasional an-tar negara tingkat regional yaitu ASEAN dan Uni Eropa dalam misipemantauanatauAMM.Padaperundingan jilidpertama(HDC),CoHAtidakmelibatkan pihak asing dalam pemantauan implementasi seba-gai pengawas aktif. CoHA gagal karena kurang optimalnya pengawa-san dan seolah-olah hanyamenjadi alat penunda konflik saja. PosisiAMM di Aceh memiliki peran dan kewenangan yang sangat kuat.“AMM berhasil mendorong para pihak untuk memelihara perdama-ian.”66(peranAMMdiulasdalambagainselanjutnya).

Keempat, dari segi pendekatan atau strategi dialog, Ahtisaarimencoba menyelesaikan permasalahan yang ada langung ke titikutama. Tidak ada kesepakatan sampai setiap poin dalam seluruhpermasalahan sudah disepakati terlebih dahulu. Dalam menyelesai-kanAceh,Ahtisaariselaluberpegangpadaprinsippenyelesaianseca-ra menyeluruh, tidak parsial. “Nothing is agreed until everything isagreed”,katanya.67Sebelumsemuapoinmenemukankesepakatandanditandatangani, maka dianggap belum ada kesepakatan dan imple-mentasi tidak bisa dilaksanakan. Dan titik persoalan yang palingkritis atau fundamen adalah status Aceh: merdeka atau bagian dariNKRI. Artinya, jika status Aceh tidak bisa dipecahkan, maka tidakakanterjadikesepakatan.

Berbeda dengan HDC yang mendahulukan gencatan senjatakemudian dialog, CMI mendahulukan adanya kesepakatan politikmengenai status Aceh antara kedua belah pihak sebelum diberla-kukannya gencatan senjata dan pembahasan keamanan. Syarat CMIini menekan kedua belah pihak untuk mereposisi tuntutan dan sta-tusnya.PadamasaHDC, status ininampaknyasengajadigantungdanlebihmendahulukan cease firedibandingmembicarakan statusAceh.Adakemungkinanpembicaraan statusAcehdilakukan setelah situasidamaidankondisiAcehmembaik.Namunbukannyaperdamaianyangtercipta, kedua belah pihak berupayamemanfaatkan jeda kemanusi-aanuntukmelakukanmobilisasidankoordinasi.

66wawancaradenganSidneyJones67Kompas, 16April2005


dukpadakeputusanpolitikkendatibeberapapurnawirawanjenderalmenentang dan menyerukan pembangkangan. Tentu saja, selalu adakompensasiekonomipolitikbagi siapapun, termasukTNI, yangdiru-gikan dengan terciptanya perdamaian ini karena, misalnya, praktekbisnis kotor mereka yang selama ini memberikan keuntungan, men-jaditerhenti.

Kedua, terdapat situasi ripe for resolution bagi kedua belahpihak untuk kembali melalkukan dialog. Di pihak GAM, terdapat ke-buntuan atau hurting stalemate akibat banyak menderita kekalahanperang melawan TNI yang meruntuhkan semangat dan moralnya. Disisi TNI, meski secara militer selalu meraih kemenangan, ia tidakmampumeraihsimpatidanhatirakyatAcehataumemenangkan“hatidan pikiran”. GAMmemang dapat dikalahkan, tetapi tidak bisa dihi-langkan.

Situasi ripe for resolution ini seakan “mendapat restu alam”berupa bencana tsunami yang menjadikan Aceh fokus internasional.Rekonstruksi Aceh pasca tsunamimembutuhkan banyak bantuan in-ternasional. Namun masyarakat internasional paham bahwa situasikeamanan dan perdamaian di Aceh sangat buruk. Mereka kemudianmenyiratkan sebuah syarat dilaksanakannya kembali perundingandamaidenganGAMapabilabantuaninternasionalbencanaalamAcehingincair.BambangDharmono,SeniorRepresentatifRIdiAcehMoni-toringMission(AMM)mengatakankepadapenulis:

“Tanpa suatu kondisi damai, tidak akanbisa kitame-

lakukan rekonstruksi dan membangun kembali Aceh. Kalautidak ada damai, semua biaya akan dihisap oleh lingkunganyang tidak kondusif untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Jikaini terjadi, bangsa Indonesia akandipandang oleh komunitasInternasional tidak mampu melakukan rehabilitasi danrekonstruksi pasca tsunami. Karena itu, Pemerintah yangharus membuka peluang untuk terjadinya penyelesaian ma-salahyangdapatditerimasemuapihak”64

Di pihak lain, GAMmelihat dirinya tidakmampu berbuat ban-

yak dalam menghadapi penderitaan rakyat akibat bencana tersebut.Juru Bicara perundingan damai Helsinki untuk GAM, Bachtiar Ab-dullahmengatakan, setelahgempabumidan tsunami,pimpinanGAMdihadapkanpadakenyataanpahit bahwanestapa yang sudahdirasa-kan rakyat Aceh selama 30 tahun bertambah.65 Kedua belah pihak

64WawancaradenganBambangDharmono65Kompas,15Agustus2005

Peran HDC dan Analisis Kegagalannya dalam Menciptakan Perdamaian di Aceh

1

Bagian Pertama

Peran HDC dan Analisis

Kegagalannya dalam Menciptakan

Perdamaian di Aceh A. Awal Keterlibatan

eterlibatan HDC pertama kali di Indonesia dimulai pada bulanAgustus 1999 ketika Presiden Abdurrahman Wahid memintaHDC untuk memfasilitasi dialog kemanusiaan guna me-nyelesaiakankonflikAceh.1KetikaberpidatodiHDCpada tang-

gal 30 Januari 2000, Abdurrahman Wahid menekankan pada perandialog kemanusiaan dalam mengubah situasi konflik yang padaumumnya didasarkan pada ideologi. Sebelumnya, pada tanggal 27Januari 2000, Duta Besar Indonesia untuk PBB di Geneva saat itu,HassanWirajuda,menemuiHasanTirountukmelakukandialog.2Per-temuan ini menjadi sejarah kontak pertama face-to-face untukmengekspolrasi kemungkinan dialog antara Jakarta dan GAM.3 Se-mentara keduaHasanmelakukandialog, PresidenAbdurrahmanWa-

1KonradHuber “TheHDC inAceh:Promises andPitfalls ofNGOMediationand Im-plementation”,Policy Studies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.20-21. lihatjugaKompas, , 16Desember2002

2KonradHuber“TheHDCinAceh:PromisesandPitfallsofNGOMediationandIm-plementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.23

3ibid.

K


hidmemerintahkanPejabatSekretarisNegara,BondanGunawan,un-tukmenemuipemimpinGAMyangberadadiAceh,AbdullahSyafei.4

Inisiatif Gusdur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid,sebenarnyatidakmendapatdukunganpenuhdariseluruhelemenda-lam negeri seperti para pejabat senior di Departemen Luar Negeri,terutama pihak militer (TNI)5 yang secara tegas dan terus menerusmengeluarkan statemenmenolak strategi penyelesaian AcehmelaluidialogdenganpihakGAMyangdianggappemberontak. Sejakdahulu,TNI selalumenentang proses negosiasi untukmenyelesaikan konflikdi Aceh. Bahkan ketika terjadi perubahan sistem politik pada tahun1998yangmenjungkalkansistempemerintahandiktatorial,TNItetapkerasmenyuarakanbahwatidakadaperundingandenganpemberon-tak,GAM,danmerekaharusditumpashabis dari bumipertiwi.6BagiTNI,tidakadakompromidenganpemberontakkecualimenyerahser-ta tunduk di bawah pemerintahan dan kekuasaan Negara KesatuanRepublikIndonesia.

TetapiGusdurmemanfaatkangejolakpolitikpemerintahanda-lam negeri dimana TNI mendapat banyak tekanan sehingga untuksaat itu TNI lebih banyak bersifat defensif dalam menghadapiberbagai hujatan dan kritik dari masyarakat sebagai dampak daridominasi mereka selama kurun waktu lebih dari tiga dekade dibawah kepemimpinan Suharto yang mengakibatkan demokrasi poli-tik, sosial, ekonomi dan hak asasi ditindas yang mengakibatkanmereka harus menerima dan tunduk kepada keputusan pemerintahsipil. GusDur meminta HDC untuk mengabaikan bargaining internalmengenaipenyelesaianAcehdansecepatnyauntukmenyelesaikandibawahkepemimpinan.7

Sikap GAM saat itu, tidak mau berbicara dengan PemerintahIndonesiasecaradirect, tanpamediator,karenakhawatirakanditipulagi. GAM tidakmau berunding tanpa penengah.HDC ditugaskan un-tuk mendekati GAM agar mau maju ke meja perundingan.8 HDCsendiri sebenarnya adalah sebuah NGO yang baru tumbuh berkem-bang, kecil dan tidak terkenal di publik internasional.9 Namun

4Kompas, , 16Desember20025KonradHuber“TheHDCinAceh:PromisesandPitfallsofNGOMediationandIm-

plementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.216 “The EUMission in Aceh: Implementing Peace”, Occasional Paper,No.61, Decem-

ber2005,hlm.57KonradHuber“TheHDCinAceh:PromisesandPitfallsofNGOMediationandIm-

plementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.228WawancaradenganM.NurDjuli9KonradHuber“TheHDCinAceh:PromisesandPitfallsofNGOMediationandIm-

plementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.23


kelemahan dan ancaman. Potensi gagal, Menurut Aspinal, selalu adawalaukecil. Tetapi kemungkinanperjanjian akanberhasilmutlak ju-gasangatkecil.62

BerikutbeberapaalasanmengapaprodukyangdihasilkanCMIjauh lebih prospektif dibanding apa yang telah dilakukan HDC. Per-tama, dari faktor kepemimpinan dan kohesivitas internal Indonesia.Dahulu, Inisiatif Gus Dur untuk melibatkan HDC tidak mendapakandukungan penuh dari dalam negeri, terutama pihak militer (TNI)yang secara tegas dan terus menerus mengeluarkan statemen me-nolak strategi penyelesaian Aceh melalui dialog dengan pihak GAMyang dianggap pemberontak. Bagimasyarakat internasional, kesepa-katantersebutdinilaisebuah langkahmajumenujuperdamaianAcehyang diwujudkan oleh berbagai pernyataan dan aliran bantuan danainternasional.Tetapididalamnegeri,Pemeritah justrumenuaikritikkarena kesepakatan tersebut dianggap sebagai pengakuan resmi ter-hadapeksistensiGAM.63

Bagi TNI, tidak ada kompromi dengan pemberontak kecualimenyerahsertatundukdibawahpemerintahandankekuasaanNega-raKesatuanRepublikIndonesia.KeberhasilanGusDurmelakukandi-alog karena memanfaatkan gejolak politik pemerintahan dalamnegeridimanaTNImendapatbanyaktekanansehinggauntuksaat ituTNI lebih banyak bersifat defensive dan menerima keputusanpemerintah sipil. Selebihnya, hubungan antara Gus Dur dan TNIdikenal tidak harmonis. Gus Dur adalah sosok presiden sipil yangbenar-benarmenginginkantentaramutlakpatuhpadasipil,sementa-rakondisi transisidemokrasidinegara inibelummemungkinkanhalitu terjadi. Ketidak sukaan terhadap Gus Dur semakin kuat karenacampurtanganGusDuryangterlaludalamdiinternalTNI.

JikadahuluGusDuryangsipilmurnigagalmempengaruhiTNIuntukmendukungdamai,makasekarang,SBYyangberlatarbelakangmilitermungkin lebihmampuuntukmeyakinkanTNI agarmaumen-dukung kebijakannya. Bagaimanapun juga, TNImemiliki peran besarmengenaidamaitidaknyaAceh.SangatkecilkemungkinanTNIsecarakelembagaan akanmenentang kebijakan damai SBY karena tindakantersebut dianggap merusak citra korps dan kohesivitas TNI. Ini ter-lihatdaripernyataanresmiTNIsecarakelembagaanmaupunparape-jabatnyasepertipernyataanPanglimaTNIyangmenegaskanTNItun-

62 Edward Aspinall, “Pada Akhirnya Perdamaian Terjadi?”, dalam


63JakartaPost,18Januari2000


yang dikandungnya serta berbenturan dengan peraturan perundang-undanganyangberlaku.Beberapahalyangdipermasalahkanadalah:

1. TidakadapenyebutanUUD19452. PenyebutanKepalaPemerintahAcehbukanGubernur3. AcehmemilikiBendera,Himnedanlambang4. PersetujuaninternasionalsoalAcehharusdisetujuilegislatifAceh5. KebijakanadministratifpemerintahpusatsoalAcehharusdisetujui

legislatifAceh6. Aceh berhakmemperoleh utang luar negeri danmenetapkan suku

bungaberbedadenganBIMenurut Hamid dan Sofyan, seluruh materi MoU diambil dari

dan tunduk kepada undang-undang, terutama UU No.18/2001 Ten-tang Otonomi Khusus NAD dan UU No 32/2004 Tentang OtonomiPemerintahan Daerah. Seperti ketentuan Aceh memiliki Bendera,Himnedan lambangdiambildariUUNo.18/2001,yaitu sebagai sim-bol kultural, bukan simbol kedaulatan. Demikian juga denganpersetujuan internasional soal Aceh harus disetujui legislatif Acehberdasarkan UU No 32/2004, Kebijakan administratif pemerintahpusat soal Aceh harus disetujui legislatif Aceh berdasarkan UU No32/2004, dan Aceh berhak memperoleh utang luar negeri danmenetapkan suku bunga berbeda dengan BI berdasarkan peraturanmengenai hutangluar negeri yang terdapat dalam pasal 10 dan 170UUNo32/2004danpasal5UUNo.18/2001

Memang, dalam beberapa ketentutan atau poin lainnya, MoUberdampak pada peraturan perundangan yang lain, tetapi itu tidakmengharuskan diamandemennya keseluruhan undang-undang yangada. Yang perlu diamandemen hanyalah Undang-Undang No. 18 Ta-hun 2001 Tentang Otonomi Khusus NAD untuk memasukkan unsurperaturanbaruyangtermaktubdalamMoUsehinggabersifat lex spe-cialisdan tidak berdampak pada peraturan atau undang-undang danwilayahlain.

Ketiadaan kata UUD 1945 dan tidak disebutkannya gubernursebagai kepala pemerintah hanyalah soal semantik. Yang dimaksuddengankonstitusiRIadalahUUD1945danyngdimaksuddenganke-palapemerintahadalahgubernurF.MoUHelsinki:LebihMenjanjikandaripadaSebelumnya?

Apakahdamaijilid2iniakanabadiatauseumurjagungsepertihalnya HDC? Dibanding dengan damai jilid pertama (HDC), damaiHelsinki ini jauh prospektif. Namun demikian, bukannya tanpa


3

demikian, lembaga ini dipilih karena di dalamnya terdapat tokoh-tokohyangmemilikipengalamandalammasalahresolusikonflikdankemanusiaan.10

Permintaan ini kemudian ditanggapi positif oleh HDC11. HDCkemudianmengadakanpertemuandenganparapemimpinGAMdi lu-ar negeri (Swedia) seperti Hasan Tiro dan Malik Mahmud serta Hu-sainiHasansebagaipemimpinGerakanAcehMerdeka faksi lainyangbermarkas di Malaysia .12 Aksi pertama yang dilakukan HDC adalahmembawa RI-GAM secara bersama-sama ke meja perundingan padabulanJanuari2000yangkemudiandisusuldenganserangkaiandialogyangdihadirikeduabelahpihak.13B. Sikap GAM

Meskipun tidak memiliki kepercayaan terhadap Peme-rintahIndonesia, GAM segera menerima tawaran dialog dengan tujuanmenginternasionalisasi kasus Aceh danmendapatkan dukungan atausimpati dariAmerika ataunegaranegara-negaraEropadenganhara-panmerekamaumenekanIndonesiaagarmelepaskanAceh.GAMjugaberharap dialog ini dapat mengekspos seluruh kejahatan kemanusi-aan yang pernah dilakukan TNI terhadap warga Aceh. Alasan lainGAMmenerimausulandialogHDCkarenamemanfaatkan isureferen-dum yang tengah popluer di Aceh setelah Timor Timur berhasilme-merdekakandiridariIndonesiadengancarare-ferendumtersebut.14

Meskipun gerakan referendum dipelopori oleh kalangan pela-jar dan mahasiswa yang ada di perkotaan, tetapi unuk wilayahpedalaman, isu ini sangat sukar dipisahkan sebagai dukungan ter-hadap GAM karena bendera atau atribut GAM kerap muncul dalaberbagai aksi tuntutan referendum.15 Gusdur sendiri menyatakan iatidakakankeberatanjikareferendumdiadakandiAceh.

TetapipernyataanAbdurahmanWahiduntukmengadakan ref-erendum di Aceh tidakmerepresentasikan pandangan para elit poli-tik.Bahkaniamendapattantangansertakritkyangsangatkeras.Bagimereka, mengabulkan tuntutan refe-rendum pada Aceh hanya akan

10lebihjauhtentangprofielHDC,lihatlihatwww.hdcentre.org11Kompas, , 16Desember200212 Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and

Implementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.2213ibid. 14 Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and

Implementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.2215EdwardAspinalandHaroldCrouch,TheAcehPeaceProcess:WhayItFaild,Policy

Studies1,East-WestCenter,Washington,2003,p.7


melahirkan tuntutan yang sama olehwilayah-wilayah lain.16 Berkacadaripahitnyakegagalan referendumdiTimorTimur, isu referendummerupakanhalyangsangatsensitif.Militermenindaktegassiapapunyang menulis, menyebar, meneriakkan maupun mengkampanyekanreferendum untuk Aceh. Kritikan keras yang diarahkan pada pern-yataanGusdurmembuatnyakemudianmenarikataumeralatnya.

Pada bulan Nopember 1999, Gusdur mengatakan kepadaorang-orangAcehyangmengunjunginyabahwaia,secarapribaditid-ak keberatan dengan referendum diman di dalamnya terdapat opsikemerdekaan. Tapi ia kemudian melanjutkan bahwa ia tidak bisamengabaikan opini yang berekembang di MPR maupun DPR sertaTNI.17 Dan pada akhirnya, dalam pertemuan dengan para ketuaDPR,Presiden Aburrahman Wahid menyatakan tidak akan mentolerirgerakanpemisahandiriAcehdariIndonesia.

GAM menolak keterlibatan aktor-aktor lain yang bermain diAceh, seperti berbagai gerakan civil society, dalam proses dialog itusebagai upaya untuk menunjukkan ke publik internasional bahwaGAM adalah satu-satunya representasi rakyat Aceh.18 PenerimaanGAM terhadap dialog tersebut juga guna memperkuat otoritas pem-impinGAMdi Swedia atas gerakan di Aceh baik dimata orangAceh,Indonesia maupun masyarakat internasional, bukan pada kepem-impinanGAMdiMalaysia.19Berbagaidialogtersebutmembawakeduabelah pihakpada sebuah kesimpulanmengenai pentingnyaperedaanketegangan yang terjadi di antara mereka sebelum pembicaraanmengenaidamaisecarasubstantifdilakukan.20C. Proses Negosiasi

Proses terjadinya negosiasi sangat sulit karena juru bicaraGAM berulang kali menyatakan bahwa tidak akan pernah terjadipenyelesaian kecuali kemerdekaan, sedangkanPemerintah Indonesiajuga berkali-kali mengultimatum bahwa negosiasi hendaknya dalamkerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.21 HDC percaya ken-dati keberadaan mereka sulit untuk menyelesaikan permasalahanyang ada secara tuntas, fokus dialog yang diarahkan pada masalah

16EdwardAspinalandHaroldCrouch,TheAcehPeaceProcess:WhayItFaild,Policy

Studies1,East-WestCenter,Washington,2003,p.217EdwardAspinalandHaroldCrouch,TheAcehPeaceProcess:WhayItFaild,Policy

Studies1,East-WestCenter,Washington,2003,p.918Kompas, , 16Desember200219 Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and

Implementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.2320Kompas, , 16Desember200221Kompas, , 16Desember2002


12. Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan kepala kejaksaan tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepela Pe-merintah Aceh

Pengangkatan Kepala Kepolisian Dae-rah Propinsi NAD dilakukan Kepala Kepolisian RI dengan persetujuan gu-bernur (Pasal 21 UU No.18/2001) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi NAD dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan gu-bernur (Pasal 24 UU No.18/2001)

Sumber: Kompas, 16 September 2005 6.AmnestidanPengadilanHakAsasiManusia

Perdebatanyangmunculdalampersoalaniniadalahpendefini-sian anggotaGAMmana saja yangmendapat amnesti?Apakah semuaanggotaGAMmendapatkanamnesti?Dimanabatasannya?

Menurut pemerintah, amnesti hanya akan diberikan kepadamereka yang terlibat dalam aktifitas politik saja. Amnesti tidakdiberikan kepada anggota GAM yang terlibat atau dipenjara karenakasus kriminal atau pidana. Pemilahan apakah seorang anggotaGAMitumelakukan tindakpidanaataupolitik sangatkaburdimana tinda-kan pidana bisa terjadi karena dorongan politik. Seorang anggotaGAM melakukan pemerasan, perampokan atau penculikan mungkindidasariolehmotifpolitikagarmerekamendapatkanuangataukeun-tungan politik lain yang akan digunakan untuk berjuang melawanpemerintah.

IniterjadiketikaGAMmelaporkanada91anggotanyayangbe-lumdilepaskandaripenjaradandiberiamnesti.Menurutpemerintah,mereka tidak dilepaskan karena vonis hukuman yang dijatuhkankepadamerekaadalahvonispidana.

Jika GAM dapat Amnesti, bagaimana dengan aparat keamananbaik TNImaupun Polri? Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran danRekonsiliasi (KKR) akandi bentukdiAceh.UUNo. 26/2000TentangPengadilanHAMdanUUNo.27/2004TentangKKRberlaku surut. Iniberarti aparat keamanan akan banyak yang terancam didakwamela-kukanpelanggaranHAMberatdiAcehdandiberihukumanberat.Jikaitu terjadi,maka ada rasa ketidakadilan dimana anggota GAM diberiamnestisedangkanTNI/PolriterancamdidakwamelanggarHAM.

Menurut pemerintah, pengadilan HAM yang berlaku di Acehtidak berlaku surut. lagi-lagi ini merupakan benturan perundang-undangan dan pemerintah harus kembali membuat aturan khususmengenaihaltersebutyangharusdisusundalamkanunAceh.

7.PersoalanSemantikdanBenturanUndang-Undang

Banyaknya perdebatan dalam MoU lahir karena kekaburanmakna atau interpretasi yang tidak jelas terhadap berbagai istilah


hidupan adat, budaya dan pemersatu masyarakat di Propinsi NAD. Wali Naggroe dan Tuha Naggroe bukan-merupakan lembaga polit ik dan pemerintahan dalam Propinsi NAD (Pasal 10 UU No. 18/2001)

7. Pemerintah Indonesia dalam tempo sa-tu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan MoU akan menciptakan kondisi polit ik dan hukum untuk pendirian partai polit ik lokal di Aceh

Partai polit ik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Partai polit ik harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat antara lain mempunyai kepengurusan sekurangnya 50 persen dari jumlah propinsi, 50 persen dari jumlah kabu-paten/kota pada setiap propinsi ber-sangkutan, dan 25 persen dari jumlah kecamatan pada setiap kabupat-en/kota yang bersangkutan (Pasal 2 UU No. 31/2002)

8. Pemilihan lokal untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpil ih lainnya pada April 2006

Pemilihan Kepala Daerah yang be-rakhir masa jabatannya sampai April 2005 diselenggarakan paling lambat Mei 2005 (Pasal 226 UU No.32/2004)

9. Sampai 2009, legislatif Aceh tidak berkewenangan mengesahkan perun-dang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh

DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan dae-raha yang dibahas dengan kepala dae-rah untuk mendapatkan persetujuan bersama (Pasal 42 UU No.32/2004)

10. Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Aceh berhak me-netapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan Bank Indone-sia

Propinsi NAD dapat melakukan pinja-man dari sumber dalam negeri dan / atau luar negeri untuk membiayai se-bagian anggarannya (Pasal 5 Ayat 2 UU No.18/2001) Pinjaman dari sumber luar negeri untuk Propinsi NAD harus mendapatkan persetujuan DPRD Prop-insi NAD dan pemerintah dengan ber-pedoman pada peraturan yang berlaku (Pasal 5 Ayat 4 UU No.18/2001)

11. Aceh berhak menguasai 70 persen dari semua cadangan hidrokarbon dan sum-ber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh

Penerimaan dalam rangka otonomi khusus berupa tambahan penerimaan dari hasil sumber daya alam di wilayah Propinsi NAD setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55 persen untuk pertam-bangan minyak bumi dan sebesar 40 persen untuk pertambangan gas sela-ma delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini (Pasal 4 Ayat 4 UU No.18/2001)


5

kemanusiaan sebagai dampak terjadinya konflik pada akhirnya akanmampumembangunrasasalingpercayakeduabelahpihakdanmem-bawamereka pada berbagai kemungkinan terbukanya jalan yang takterduga dan menyiapkan resolusi permanen.22 Inisiatif HDC inikemudian sangat didukung oleh PBB dan Uni Eropa.23 Tetapi justrudisinilah letak kesalahan fatal perundingan tersebut. Perundingandilakukan tanpamenyelesaikan atau menyentuhmasalah fundamen-tal yang sebenarnya menjadi persoalan kedua belah pihak: statusAceh,merdekaatautetapbagiandariNegaraKesatuanRI.

Permasalahan pertama ketika negosiasi dilakukan adalah lo-kasikeberadaanparapemimpinGAM.HasanTirodanparapemimpinGAMlainnyabermukimdiSwediaselamahampirduadekade,semen-tara para pejuang GAM tinggal di Aceh. Perbedaan ini menjadi per-timbangan mengenai apakah GAM memiliki tingkat koherensistrukturorganisasiyangtinggiatautidak.Sebabmeskipunparapem-impin militer GAM memiliki loyalitas tinggi terhadap para pem-impinnya di Stockhlom, ada keraguan para pemimpin di Swediamampumengontrolsayap-sayapmiliternyadilapangan.24Selamater-jadi konflik di Aceh, banyak terjadi tindakan kriminal yang menga-tasnamakanGAMdemikeuntunganpribadi,atau tidakadanyakepas-tian apakah sebuah aksiden dilakukan oleh GAM, TNI, Polisi, milisiataukelompok-kelompoklainnya.

SetelahHassanWirajuda bertemuHasan Tiro pada tanggal 27Januari dan Presiden AbdurrahmanWahidmenemui HDC pada tang-gal30Januari2000,HDCmemfasilitasiberbagaidialogdiGenevapa-datanggal24Maretdan14-17April2000.25Konkritnya,pada12Mei2000ditandatanganiNotaKesepahamanatauMemorandumofUnder-standing (MoU) tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh di Geneva,Swiss, oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, danwakil GAM, Zaini Abdullah.26 Langkah ini dimaksudkan sebagailangkah awal atau gerbang menuju penyelesaian konflik yangsebenarnya. Di tingkat lapangan, kesepakatan tersebut ditindaklanjutidenganpembentukanorganisasiuntukmendukungimplemen-tasi seperti pembentukan Komite Bersama untuk Aksi Kemanusiaan(KBAK).27 Bagi masyarakat internasional, kesepakatan tersebut

22Kompas, , 16Desember200223Kompas, , 16Desember200224Kompas, , 16Desember200225Kompas, , 16Desember200226 lihat Kompas, 13 Mei 2000, hlm.1 Atau langsung Lihat Nota Kesepahaman

Mengenai Jeda Kemanusiaan Untuk Aceh yang ditandatangani HassanWirajuda (wakilRI)danZainiAbdullah(wakilGAM)tanggal12Mei2000,

27notahumanitarianpause, artikel3


dinilai sebuah langkah maju menuju perdamaian Aceh yang di-wujudkan oleh berbagai pernyataan dan aliran bantuan dana inter-nasional. Tetapi di dalam negeri, Pemeritah justrumenuai kritik ka-rena kesepakatan tersebut dianggap sebagai pengakuan resmi ter-hadapeksistensiGAM.28

Berikutnya, pada tanggal 5 Agustus 2000, kembali melaluiprakarsaHDC,perwakilanGAMdan IndonesiamelakukanpertemuandiGeneva,Swissuntukmembicarakanhasilyangdicapaiselama2bu-lan terakhir setelah penandatanganan nota kesepahaman Jeda Ke-manusiaanuntukAceh.Padafase ini,keduabelahpihakmemutuskanuntuk memperpanjang Jeda Kemanusiaan di Aceh hingga kemudianberakhirpadatanggal15Januari2001.29

Walaupun Jeda Kemanusiaan telah ditandatangani dan diper-panjangmasanya, kontak senjata antara aparat keamanan (biasanyaBrimob) dengan GAM kerap terjadi di lapangan.30 Salah satu con-tohnya adalah terbunuhnya Tengku Al Kamal, salah seorang wakilGAM dalam komite monitoring untuk kemanan pada 30 Maret 2001oleh aparat keamanan.31Dengan alasanmelakukanpatroli keamananrutin, aparat keamanan memasuki wilayah-wilayah yang selama inidikenal di bawah kontrol GAM. Bagi GAM, tindakan aparat tersebutmerupakan provokasi yang disengaja untuk memancing bentrokansenjata. Dalam konteks itu, baik GAM maupun aparat keamananmenafsirkan tindakan militer mereka sebagai aksi mempertahankandiri atas seranganmusuh. Kemudian pada awal 2001, terjadi sebuahperstiwa serangan terhadap perusahaan gas Exxon Mobile. TNImenuduh GAM merupakan pihak yang bertanggungjwab atas se-rangan tersebut, sementara GAM menolaknya.32 Tingkat kekerasanbaik yangdilakukanoleh aparat keamanan,GAM,maupun “pihak ke-tiga” yang bertujuan mengail keuntungan pribadi terus meningkatdenganjumlahkorbanyangjugatidaksedikit.

Secara paradox, dibalik terjadinya berbagai aksi kekerasantersebut,prosesdialogterusdilanjutkansepertipertemuanyangter-jadi tanggal1-10Januari2001.Pertemuaninimembahas isu-isusub-stansial untuk mencari formula abadi dan solusi komprehensive

28JakartaPost,18Januari200029 Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and

Implementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.2330EdwardAspinalandHaroldCrouch,TheAcehPeaceProcess:WhayItFaild,Policy

Studies1,East-WestCenter,Washington,2003,hlm.18-1931 Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and

Implementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.23-2432 Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and

Implementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.24


Tabel 4. Beberapa Materi Penting dalam Undang-Undang Penyelenggaraan

Pemerintahan Aceh61 No Ketentuan dalam MoU Perbandingan 1. Aceh akan melaksanakan kewenangan

dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Indonesia

Pemerintahan daerah menyelenggara-kan urusan pemerintahan yang men-jadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pe-merintahan yang menjadi urusan pe-merintah meliputi polit ik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, mono-ter dan fiskal nasional, agama (Pasal 10 UU No. 32/2004)

2. Persetujuan internasional yang diberla-kukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh

DPRD mempunyai tugas dan we-wenang antara lain memberikan pen-dapat dan pertimbangan kepada peme-rintah daerah terhadap rencana per-janjian internasional di daerah; mem-berikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dila-kukan oleh pemerintah daerah (Pasal 42 UU No. 32/2004)

3. Keputusan DPR yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh

DPR mempunyai tugas dan wewenang membuat undang-undang yang diba-has dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 26 UU No. 22/2003)

4. Kebijakan administrasi yang diambil Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan kon-sultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh

5. Aceh memiliki hak menggunakan sim-bol wilayah, termasuk bendera, lam-bang dan himne

Propinsi NAD dapat menentukan lam-bang daerah, yang didalamnya terma-suk alam atau panji kemegahan, yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Propinsi NAD. Lambang daerah bukan merupakan simbol ked-aulatan dan tidak diperlakukan se-bagai bendera kedaulatan di Propinsi NAD (Pasal 7 UU No. 18/2001)

6. Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dengan gelarnya

Wali Nanggroe dan Tuha Naggroe ada-lah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan ke-

61Kompas,16September2005


Spangyol, Truki dan Skotlandia. Tujuannya, selain mengurangikekerasan, jugauntuk lebihmemudahkandalammengontrolgerakanmereka. Memang tidak ada jaminan partai politik tersebut dapatmeredam kekerasan yang ada tetapi dapat lebih memudahkanpemerintahyangbersangkutanuntukmemberikan sanksi atauhuku-mansepertiyangterjadidiSpanyoldimanapartaiBatasuna,salahsa-tupartai lokalkelompokgariskerasseparatismeBasqueyaituTanahAiruntukBasqueatauEuskadiTaAzkatasuna(ETA),dibubarkanolehpemerintahkarenaterbuktihanyabertindaksebagaikakitanganETAsaja. Ini bisa diadopsi olehpemerintahdimanapartai bentukanGAMdapat dibubarkan apabila melanggar konstitusi. Malik Mahmudsendiri menjamin partai lokal milik GAM tidak akan memiliki pro-gram merdeka karena dalam MoU dinyatakan Aceh tetap di bawahNKRI.60 Dengan demikian, apabila ternyata partai lokal tersebutmelakukan tindakan atau memiliki program yang dapat mengancamkedaulatan dan bertujuan memisahkan dari dari NKRI, maka partaitersebutdapatdibubarkanolehpemerintah

60Tempo, 31Juli2005


7

mengenai kasusAceh.Ada empat hal yangdibahasdalampertemuanini;hakasasidanhukumkemanusiaan,pembangunanekonomisosial,meningkatkanrasakeamanan,danprosesdemokrasi.33

Berikutnya, tanggal 18Maret 2001, Pemerintah Indonesia danGAMmenyepakatisatuzonaaman(peacezone)diAceh,yangmeliputiKabupaten Aceh Utara dan Bireuen.34 Pada tahun 2001 ini, tingkatkekerasan di Aceh semakin meningkat seiring dengan kerasnyatekanan politik domestik terhadap Presiden Abdurrahman WahidyangmembuatnyamengabaikanpermasalahanAceh. Paramenteri dikabinetnyapun mengisyaratkan dihentikannya proses pembicaraandamai. Pada tahun ini jugalah Gusdurmengeluarkan Instruksi Presi-den yang isinya memerintahkan TNI untuk secara maksimalmengerahkan kekuatan dan pasukannya dalam memerangi pember-ontakan di Aceh.35 Indikasi ini semakin menguatkan posisi aparatkeamanandiAcehuntukmelakukanberbagaiaksimiliternyayangse-jakawalmemangtidakmenyetujuiprosesdialog.

NaiknyaWakil PresidenMegawatimenjadi Presiden tidakme-lahirkan harapan bagi dilanjutkannya dialog. Retorika MegawatisewaktumenjadiWakil Presiden cenderung lebih dekat kepada parajenderal daripada kepada presidennya sendiri, AbdurrahmanWahid.TetapiinitidaklahberartisegalaprosesdialogmenujudamaidiAcehterhenti. Tidaklah mungkin bagi pemerintah atau TNI untukmenghentikan proses dialog begitu saja karena hal tersebut akanmengundang kecaman masyarakat internasional yang selama inimendukungprosesdialog.

Dialog berikutnya kemudian dilaksanakan pada tanggal 2-3Pebruari2002di Swiss.Keduabelahpihak,baikPemerintah Indone-sia maupun GAM secara formal mengatakan adanya perkembanganyang cukup positif dari dialog-dialog interaktif dan upaya salingpengertianyangterjadiselamaini.Berikutnya,padapertemuantang-gal 9-11 Mei 2002 pihak GAM menerima undang-undang otonomikhusus Nangroe Aceh Darussalam yang sebelumnya ditetapkan olehPresidenMegawati tanggal 9Agustus 2001.Undang-undang otonomikhususAcehinidirancangsejaksaatpemerintahanHabibie,disetujuiparlemen pada pemerintahan AbdurrahmanWahid, dan ditanda tan-ganimenjadimenjadi sebuah keputusan hukumoleh PresidenMega-

33 Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and

Implementation”, Policy Studies 9, Washington: East-West Center, 2004, hlm.25, lihatjugaKompas, 16Desember2002

34Kompas, , 19Maret200635 Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and



wati. GAM menyatakan bahwa undang-undang otonomi ini merupa-kanpintumasukbagiperdamaiandiAceh.D. Cessation of Hostility Agreement (CoHA)

Puncak dari rangkaian dialog tersebut terjadi pada tanggal 8dan 9 Desember 2002. GAM, yang dipimpin oleh Zaini Abdullah danHasan Tiro, dan Pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh MenteriKoordinatorPolitikdanKeamanan,SusiloBambangYudhoyono,kem-bali bertemu untuk membicarakan Kesepakatan Penghentian Per-musuhan atau Cessation of Hostility Agreement (CoHA). Kesepakatantesebut ditandatangai pada tanggal 9 Desember 2002 oleh Zaini Ab-dullah, sebagai wakil GAM, dan Wirjono Sastrohandojo, wakil daripihakPemerintahIndonesia.36

CoHAterdiridarisembilanpasal.37Pasalpertamaberisitujuanpenghentianpermusuhandansegalaaksikekerasanyangterdiridaritigapoin;Melanjutkanfaseberikutnyadariprosesperdamaianseper-ti telah disetujui di Swiss 10 Mei 2002; Melanjutkan proses pening-katanrasasalingpercaya(confidencebuilding),dan;Menjaminprosesdamaiuntukmelanjutkanfaseberikutnyasepertipemberianbantuankemanusiaan,rehabilitasidanrekonstruksi.

Pasal kedua berisi komitmen kedua belah pihak untukmenghentikan segala aksi kekerasan. Kedua belah pihak menjaminbahwa mereka mengontrol penuh TNI/Polri dan GAM di lapangan.Kedua belah pihak, setelah penandatangan kesepakatan inimenginstruksikan untuk menghentikan permusuhan secepatnya.Selama periode confidence building, masing-masing pihak setuju un-tuk tidak akan meningkatkan kekuatan militer mereka, termasukpemindahan (redeployment) kekuatan, meningkatkan personel atauperalatanmiliterkeAceh.

Pasalketigamenerangkan fungsiKomiteKeamananBersama/KKBatauJSCyangterdiridari;Memformulasikanprosesimplementa-si kesepakatan,Memonitor situasi keamanan di Aceh,Melakukan in-vestigasi secara penuh terhadap kekerasan keamanan, Memperbaikisituasi keamanan danmemberikan sanksi, Meyakinkan tidak adanyakekuatanparamiliterbaru,danMendesaindanmengimplementasikanprosesdemiliterisasi.

Setelah zona damai diidentifikasi dan dua bulan setelahpenandatanganankesepakatan ini, GAMakanmeletakkan senjatada-lam tempat yang ditentukan secara bertahap. JSC juga akan memu-tuskanrelokasisecarabertahapkekuatanTNIyangakanmereformu-

36Kompas, , 10Desember2002,hal.137lihatCoHA


BerbedadenganSparringa,DirekturEksekutifPusatRerforma-si Pemilihan Umum (CETRO), Hadar N. Gumay, berpendapat bahwakeberadaan partai politik lokal harus diberikan kesempatan untukdibentuk diseluruhwilayah Indonesia karena justru akanmembantudesentralisasi dan menggairahkan politik lokal. Partai politik lokalakan mampu memperjuangkan secara maksimal aspirasi daerah ka-rena ia paham betul kebutuhan masyarakat lokal.57 Karenanya, efekdomino dari keberadaan partai lokal di Aceh juga tidak perlu dikha-watirkankarenajustrusebaiknyapartailokaltidakhanyauntukAcehsaja,tetapijugauntukdaerahlain.

Menurut Koesnanto Anggoro, Kekhawatiran terhadap partaipolitik lokal adalah sesuatu hal yang berlebihan karena jumlahpendudukAcehhanya sekitar empat jutadan tidak terlalu signifikandibanding dengan total populasi penduduk Indonesia. Dari seluruhpenduduk Aceh itu sendiri saja, tidak semua warganya mendukungGAM.Beberapadiantaranya justru adayangantiGAM.Kompetisi da-lam pemilu nantinya akan berlangsung sangat ketat karena banyakunsurmasyarakat Aceh yang tidakmenginginkanmerdeka, terutamadi Aceh Selatan dan Aceh Tenggara.58 Kekhawatiran partai politikGAMakan kembalimengusung ide kemerdekaan apabila kelakmere-ka menang tidak otomatis menjadikan Aceh merdeka, apabilapemerintah telah mengantisipasinya dengan berbagai reservai ataukebijakan bahwa untuk memerdekakan diri, maka diperlukan refer-endumnasional.

JikaGAMmejadiwakilpengumpulkursi terbanyakdiDPRD, iatidak bisa begitu saja mengusulkan pemisahan diri dari RI karenabanyaknyaundang-undang yangmenutupkemungkinanhal tersebut,apalagijikapemerintahsegeramenutupnyadenganketentuankhususmengenai syarat-syarat partai lokal. Pelbagai aspirasi GAM di DPRDtidak akanmurnimenjadi aspirsi GAM semata karena aspirasi terse-but akan dibahas, dikaji dan diperdebatkan dalam parlemen lokaltersebut sehingga kebijakan yang keluar bukan lagi kebijakan GAMmelainkankebijakanDPRD.

Anggota DPR asal Aceh dari Fraksi Paratai Amanat Nasional,Ahmad farhan Hamid, menilai pembentukan partai lokal di Acehjustru akan menggiring perjuangan GAM dalam kerangka NKRIdengansyaratasasnya tidakbertentangandenganNKRIdanPancasi-la.59Di beberapanegara, partai politik kerapdigunakan sebagai carauntuk meredam atau menjinakkan gerakan separatis seperti

57Kompas,21Juli200558Kompas,19Juli200559Kompas,19Juli2005


didasarkan pada kebutuhan mengakomodir keinginan GAM aja. Ka-laupun keran partai lokal dibuka, harus diperjelas dulu konsepnyadanharuspuladimuatdalamdalamsebuahundang-undang.

Bagi yang mendukung keberadaan partai politik lokal, partailokal justrupositifuntuk semakinmempercepatdemokratisasidi In-donesia. Karenanya keberadaannya tidak perlu ditakutkan. TodungMulyaLubismemberikangambarandimanadalamkenyataansaatini,banyak partai nasional yang berjuang mendapatkan kursi di DPR,tetapi hanyamampumeraih kursiDPRD.Apabedanyadenganpartailokal? Ia memberikan contoh Green Party di Jerman yang memilikipengaruh bcukup signifikan dalam politik nasional, semula adalahpartai lokal.55 Wacana pembentukan partai politik lokal sebenarnyamerupakan tamparan bagi partai politik yang ada karena ketid-akpekaanmerekadalammemperjuangkanaspirasi lokal.Dalamwak-tusingkatmemang tidakmudahmenghadirkanpartaipolitik lokaldiRepublik ini.namunkehadirannyaakanmelahirkan sesuatuhal yangpositif bagi sistem politik ke depan, bukan hanya untuk Aceh, tetapijuga untuk Indonesia secara keseluruhan, terutama untuk kemajuandaerah.

Pembentukan partai politik di Aceh adalah upaya mengubahkonflik yang semula bersifat fisik, destruktif dan karenanyadestruktif,berubahmenjadikonflikyangsifatnyaide,konstruktifdankarenanya menjadi positif. Daniel Sparringa melihat kesepakatanpartai lokaladalahalternatifyangpalingmurahuntukmemberi jalanpolitik bagiGAMmelakukan reintegrasi padanegaranasional.Untukmengakomodasi partai politik lokal diAceh, pemerintahhanyaperlumelakukan amandemen terhadapUndang-UndangNomor18TentangOtonomi Khusus NAD terkait dengan keberadaan partai politik lokaldipropinsi tersebut.AmandementidakperludilakukanterhadapUn-dang-Undang nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik karenapartai lokal hanya dikhususkan di Aceh saja sehingga tidak berlakubagi wilayah lain karena sifatnya yang lex specialis. Partai lokal be-lum tentu relevan dengan daerah lain karenamasalah di daerah lainmasih punya peluang untuk dikanalisasi melalui pemerintahan dae-rah,DPDataupartainasional. JikaGAM tidakmempunyaibasis yangkuat,makapartai lokal akandengan sendirinyamati. Partai lokal inimerupakan jalan keluar palingmasuk akal sekaligus untukmembuk-tikanbasisGAMkarenadenganmengusulkanpartai lokal,sebetulnyaGAMsedangmengambilresiko.56

55Tempo, 14Agustus200556Kompas,25Juli2005


9

lasi mandat mereka dari kekuatanmenyerangmenjadi kekuatan de-fensif.Komposisi JSCadalahpejabat-pejabatsenioryangditunjukse-bagai wakil Pemerintah dan GAM dan seorang pihak ketiga yang di-setujuikeduabelahpihak.

Pasal keempat berkaitan dengan penetapan zona-zona damai.JSCsesegeramungkinmengidentifikasidanmenyiapkanlokasi-lokasikonflik menjadi zona-zona damai. Untuk dua bulan pertama, keduabelah pihak akan memindahkan posisi-posisi bertahan seperti yangdisetujui. Daerah-daerah demiliterisasi itu meliputi sekolah, masjid,tempat-tempat umum dan kesehatan, bazar, meunasah, pasar,warung,pusattelekomunikasitermasukterminalbus,pelabuhanferi,jalan,transportasisungaidantempatmencariikan.

Pasal kelima, kerangka waktu. Kedua belah pihak juga setujubahwapermusuhandanaksikekerasanselamatigabulanpertamase-jak JSCdan timmonitoringoperasional terbentukadalahsangatkru-sial dan sebagai indikator keseriusan komitmen kedua belah pihak.Pasal keenam berisi ketentuan dialog yang melibatkan semua pihak(all inclusivedialogue). Pasal ketujuhmengenai informasidankomu-nikasi.PasalkedelapanmenerangkanDewanBersama(JointCouncil).Dewan bersama ini dibentuk terdiri atas wakil-wakil seniorPemerintah dan GAM dan pihak ketiga (HDC) yang berfungsi me-nyelesaikan segala isu atau sengketa yang timbul dari implementasiperjanjianini.Pasalkesembilantentangamandemen,dimanakesepa-katan hanya dapat diamandemen dengan persetujuan kedua belahpihakdalamdewanbersama.

Sesuai kesepakatan, CoHA itu akan segera ditindaklanjuti dilapangandenganmembentukKomiteKeamananBersama/KKB(JointSecurity Committee / JSC) sebagai instrumen untuk memantau kese-pakatan tersebut. Anggota-anggota KKB terdiri dari berbagai unsuryang tidak hanya melibatkan Indonesia, GAM dan HDC, tetapi jugapihak-pihak lainyangdianggapnetraldari sejumlahnegaraberbeda.KKB dipimpin oleh Mayjen Tanongsuk Tuvinun dari Thailand danBrigjenLomodagNagamurasebagaiwakilnyadariFilipina.

Pelaksanaan CoHA terdiri dari beberapa fase. Fase pertamaadalah membangun rasa saling percaya diri melalui berbagairangkaian dialog. Fase kedua, demiliterisasi. Setiap pihak, baikPemerintah Indonesia melalui TNI dan GAM diminta untuk segeramenarikpasukandanmeletakkan senjata. Fase terakhir adalahpem-berian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi untukwargaAceh.E. Konflik setelah CoHA ditandatangani


Walaupun ada kesepakatan damai, konflik senjata antara apa-rat keamanan dan GAM tetap terjadi. Kendati demikian, situasi diAceh pasca penandatangan CoHA realtif lebih tenang dibandingkansebelumnya.DenganditandatanganinyaCoHA,pembunuhanterhadapwarga sipil turun drastis. Berdasarkan laporan HDC, selama dua bu-lan pasca kesepakatan, jumlah rata-rata korban yang tewas di pihaksipil menurun menjadi 12 dibanding sebelumnya yang mencapai 87orangperbulan.Hanya9anggotaGAMyangtewasdibanding102perbulandan4 anggota aparat keamanandibanding45 orangper bulansebelumadanyakesepakatan.38

Tetapi pihak TNI terlihat mencoba mengalihkan konflikvertikal menjadi konflik horisontal antara Aceh dengan pendatangdari Jawa.Peralihankonflikmenjadihorisontaldimaksudkansebagaitimbulnya image masyarakat internasional bahwa konflik di Acehadalah persoalan internal negara yang tidak berhak dicampuri olehnegaralainkecualidinilaidapatmengganggustabilitasregional.

Sayangnya, walaupun kedua belah pihak berhasil melahirkanberbagai kesepakatan penting, mereka tidak pernah berhasilmenemukan titik kompromi mengenai isu fundamental mengenaiapakah Aceh tetap bagian integral dari NKRI ataumenjadimerdeka.Para pemimpin Indonesia selalu mengedepankan menjaga integritaswilayahdansebaliknya,mencegahdisintegrasi.SedangkanpemimpinGAM bersikukuh mengenai hak untuk memerdekakan diri. Ini yangmenjadikanprosesdamaigagal.

Sebagai respon atas timbulnya berbagai insiden atau ben-trokan bersenjata di lapangan, CoHA menugaskan JSC untukmelakukan investigasiatasberbagaipelanggaranyangterjadiselamakesepakatan dibuat. JSC membentuk tim monitoring tripartite yangterdiridari Indonesia,GAMdanpengawas internasional.Hasil inves-tigasi tersebut menyebutkan bahwa GAM bersalah atas dua insiden.Satu di Lokop, AcehTimur, pada tanggal 14 Januari yangmenyebab-kan seorang TNI tewas dan beberapa terluka, satu lagi di Lamno,Aceh Barat, yang jugamenyebabkan seorang anggota TNI tewas danbeberapa terluka. JSC juga mengkritik aparat keamanan yangmelakukan intimidasi terhadapwakil GAM yang dudukmenjadi ang-gota JSC saat melakukan observasi konflik antara aparat BrimobdengandemonstrandiBireuenpadatanggal14Januari.39

Pada bulan Februari, JSC meluncurkan laporan hasil investi-gasinya. Indonesia dianggap bertanggungjawab atas berbagai kasuskekerasan dimana dua kasus dikategorikan “sangat serius” dan satu

38lihatwww.hdcentre.org,39KoranTempo,27Januari2003


eksiskarenatidakadanyadukungansertakebijakanpolitikpemerin-tahsaatituyangmenyederhanakanpartai.50

Tetapi,menurutLiddle, kondisi Indonesia saat ini, sangatber-bedadengan Indonesia tahun1955.Pada tahun1960-an,partai lokaltidak perlu ditakutkan karena bukanlah sesuatu hal yang dapatmengancamintegrasi.Tetapisaat ini,kondisinyasudah jauhberbedadan ada alasan besar bagi para politisi Indonesia untuk khawatir.51Saat ini, lanjut Liddle, ada banyak variabel yang patut dipertim-bangkan sehingga menjadikan partai lokal sebagai sebuah ancaman.Variabel tersebutbersumberdaridesentralisasi kekuasaanyangkinisedang menjadi kebijakan negara. Desentralisasi secara moral dandalam jangkawaktupanjangadalahsesuatuyang jauh lebihbaikdanmenguntungkanbagiwarganegara.Tetapidalamjangkapendek,apa-lagi kebijakan tersebut dilahirkan dari sebuah peruibahan politikyang terpaksadalamsebuahnegarayang terdiridariberbagaiheter-ogenitasdanberbagaiketimpangansosialekonomisertaketidaksta-bilanpolitik,makadesentralisasidapatmelahirkankonflik.

Dalam konteks desentralisasi yang tidak matang seperti itu,keberadaan partai lokal dapatmenjadi sebuah ancaman karena vari-abel primordialitas, kedaerahan dan para petualang politik akandominan bermain. Karena itu,menurut Liddle, keberadaan partai lo-kal di Aceh adalah sebuah resiko besar karena Aceh adalah wilayahyang sangat sensitif denganberbagai variabel tersebut.52Dalamban-yakkasus,selfdeterminationsangatberkaitandengandimensipolitikdalamnegeri sebuahnegarayang tengahmengalamidemokratisasi.53Apabila ternyata kelak partai GAM menang mutlak, kemenangan ituakan dimanfaatkan untuk mengkampanyekan kembali (secara lebihhalus dan tidak transparan) ke masyarakat internasional bahwarakyat Aceh benar-benar ingin merdeka. Jika ini terjadi, maka pem-isahan Aceh hanya tinggal menunggu waktu dan akan mudah untukmendapatkansimpatidandukunganmasyarakatinternasional.

SenadadenganLiddle adalahRiswandha ImawanyangmenilaikeberadaanpartaipolitikyangberbasiskanetrnisdiAcehmerupakansebuahlangkahmundur.ParpoldiIndonesiadimundurkan100tahunke belakang.54 Menurutnya, partai politik sebagai saluran aspirasiseharusnya tidak diskriminatif dan non primordial. Menurutnya,Wacana keberadaan partai politik lokal tidak boleh semata-mata

50Kompas,21Juli200551Tempo, 14Agustus200552Tempo, 14Agustus200553 Wolfgang Danspeckgruber. “Self-Determination, Self-Governance and Security”,

InternationalRelations, Vol.XV,No.1,(April, 2000),hlm.1354Kompas,19Juli2005


Di antara item dalam poin penyelenggaraan pemerintahan diAceh, partai politikmerupakan item yang paling kontroversial. Ban-yakpihakyangmenentangnyakarenaberanggapanpartaipolitikada-lah taktikGAMuntukmemformalkanperjuanganAcehmerdeka.Par-tai lokal sangat dianggap krusial karena akanmengubah format per-juanganyangsemula informalmenjadi legal formal,dimana tuntutanAceh merdeka bukan tuntutan orang-orang “pinggiran” tetapi sudahmenjadi tuntutan yang diakui oleh undang-undang. Selain itu, pem-bentukanpartaipolitik lokal akanmemiliki efekdominobagidaerahlain yang juga akan menuntut hal yang sama. Jika ini terjadi, makamenurutLiddle, ini akansangatmembahayakankeutuhannegaraka-rena kondisi Indonesia saat ini sama sekali sekali belum siap untukmengijinkankembalibangkitnyapartai-partailokal.

EffendyChoiriemelihatpartai lokalberbahaya.49Pandangann-yadidasarkanpadapengalamantuntutanpartaipolitiklokaldiPapuayang kemudian diakomodir dalam undang-undang otonomi khususPapua nomor 21 Tahun 2001 tetapi kemudian “dimandulkan” olehpasal atau ayat berikutnya. Pasal 28 ayat (1)Undang-UndangOtono-mi Khusus Papua menyebutkan “Penduduk Propinsi Papua dapatmembentuk partai politik. Namun ayat (2) dari pasal 28 tersebutmembuat persayaratan yang tidakmemungkinkan partai lokal eksis:“Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsetaan dalam pem-ilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.Walau-puntidakdisebutkansecaraeksplisitundang-undangyangdimaksud,maksudnya tentulahUndang-UndangNomor 31 Tahun 2002TentangPartai Politik yang mensyaratkan seluruh partai harus berskala na-sional,beradadisebagianPropinsiIndonesiadanlainsebagainya.

Dalam sejarah partai politik di Indonesia, partai politik lokalpernah ada pada era Orde Lama yang kemudian berlanjut pada awalOrdeBaru.Padapemilu1955,adaempatkelompokyangbermainda-lampentaspolitikmemperebutkansuararakyat;partaipolitikbesar,partaimenengah,partaikecilnamunmemilikiskupnasionaldanpar-tai kecil yangmemiliki skup kedaerahan, termasuk kelompok indivi-du, yang mengandalkan pada primordial kedaerahan dan sentimenlokal.Namunpartai-partai lokal tersebut tidakmampumendominasiperolehan suara di daerahnya dan kalah oleh partai berskala nasio-nal. Dari sekian banyak partai lokal, hanya satu partai yang mampumendudukan wakilnya di DPR, yakni Partai Persatuan Daya. Padapemiluselanjutnya,tahun1971dansetelahnya,partailokaltidaklagi

49Kompas,19Juli2005


11

kasus “serius”, sementaraGAMdianggapbertanggungjawabatassatukasus kekerasan “sangat serius”. Laporan ini menimbulkan protesbaikdariIndonesia,terutamaTNI,maupundariGAM.F. Upaya Penggagalan CoHA

CoHAyangsemuladiharapkanmenjadi titikawalbagipembic-araan damai selanjutnya di Aceh pada akhirnya gagal dalam tahapimplementasi. Setiap pihak, baik itu GAMmaupun Pemerintah Indo-nesia menuduh lawannya telah melakukan berbagai pelanggarankesepakatan. Terjadi banyak insiden baik itu ditujukan kepada TNI,GAM, maupun KKB sendiri. Bahkan kemudian sekretariat KKBdiserang dan dihancurkan oleh massa yang melakukan demonstrasi.Pihak TNI menuduh GAM terlibat di balik berbagai kekacuan yangterjadi, sebaliknya,GAMmenuduhsegalakekacauan insiden tersebutadalahrekayasaPemerintah,khususnyaTNI.

Demonstrasi pertama terjadi di Takengon tanggal 3Maret se-bagai aksi protes atas tindakan GAM yang telah menculik seorangpedangangkopi.40 Sekitar seratusdemonstran,dipimpinMisriadiali-asAdijan,melakukan serangan terhadap tiga anggota JSC (satudian-taranya wakil GAM) yang mengakibatkan mereka harus dirawat dirumah sakit dan membakar tiga kendaraan. Protes ini disinyalir di-tunggangiolehparamilisibentukanmiliterkarenaterjadidiwilayahtransmigran Jawa yang sama sekali tidak mendapatkan reaksi ataurintangan apapun dari aparat keamanan meskipun pihak JSC telahmengkontak aparat keamanan untuk meminta perlindungan. Tetapitidakseorangpolisipundatangkelokasi.

Satuminggukemudian,tanggal10Maret,selamatigahariber-turut-turut,sekitarduaratusandemonstranberkumpuldiKantorJSCLangsa, Aceh Timur, yang jugamemprotes tindakan penculikan yangdilakukanolehGAM.41DemonstranmenuntutdibubarkannyaJSCapa-bila tidak mampu memberikan jaminan keselamatan atas terjadinyapenculikan. Menurut pihak GAM, kejadian itu dipicu oleh adanyapertengkaran pribadi yang berkaitan dengan persoalan uang antaraorangAcehdanJawa.Karenatidakberhasilmenunjukkanbukti,GAMkemudianmenangkapnyadanberjanjiakandilepaskanapabilaiaber-janji meminta maaf pada masyarakat dan menarik klaimnya ataspemerasan yang dialaminya. Para demonstran juga melebarkantuntutan mereka agar JSC di Aceh Timur dibubarkan dan memintaTNIuntukdikirimkesana.42

40Kompas, 4Maret200341Kompas, 11Maret200342Kompas, 11Maret2003


Kemudian, pada tanggal 17Maret, beberapa demonstran yangmengaku dari Tangse yang diklasifikasikan sebagai peace zone,melakukan protes dikantor JSC Sigli, Pidie, yang menuntut hal yangsama, yaitu dibubarkannya JSCdi Pidie jika tidakmampumelakukantindakanataspemerasanyangdilakukanolehGAMdanmemintaagarTNI ditempatkan kembali di wilayah tersebut.43 Demonstrasi serupamunculdiMeulaboh,AcehBaratdanTapaktuan,AcehSelatantanggal6 April.44 Sebanyak tiga puluh truk membawa para demonstran kekantor JSCLangsadanmembakarnya.Khawatir ataskeselamatanpa-ra anggotanya yang terdiri dari 144 tenaga sukarelawan, pada tang-gal 8 April JSC memutuskan untuk meninggalkan kantor-kantornyamenuju Banda Aceh.45 Beberapa insiden tersebut menunjukkan bah-wa aparat keamanan, terutama TNI, tidak memiliki keinginan ter-jadinyaprosesdamai diAceh. Insiden itu kemudiandijadikan alasanbagi TNI bahwa CoHA telah gagal dalammemainkan peran damai diAceh.

Rasasalingpercayayangmulaiterbangunmelaluidialoginter-aktif kemudianmulaimenyusut. Berbagai upayadialog baik yangdi-ajukan oleh Pemerintah Indonesia maupun GAM banyak menemuikendala dan kegagalan. Kendati demikian, berbagai upaya dialogtetap dilakukan oleh HDC untuk kembali menciptakan rasa salingpercayadanperdamaiandiAceh.

Pemerintah selanjutnyamengagendakanpada tanggal25Aprildi Jakarta. Tetapi GAM menolak jakarta dan meminta untuk dil-aksanakandi tempatnetral,Genewa,yangkemudiandisepakati.GAMkemudianmenunda pertemuan sampai tanggal 27 April. Pemerintahkemudian menunjukkan sikap marahnya. Berdasarkan hasil rapatkabinet, Susilo Bambang Yudoyono, pada tanggal 28 April, mengu-mumkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan akhir padapihak GAM. GAM kemudian menegusulkan diadakannya pertemuantanggal12MeidiGenewa.46

Atas berbagai kejadian di lapangan, GAM kemudianmelaporkan berbagai pelanggaran yang telah dilakukan PemerintahRI. Menurut GAM, mulai dari ditandatanganinya CoHA (9 Desember2002) sampai27April 2003,Pemerintah Indonesia (TNI)melakukan1.289 pelanggaran. Pelanggaran paling banyak adalah pemerasanataupungutanliaryangmencapai410kasus,penyisiranatauoperasiofensif130kasus,menyerangmarkasmiliterGAM54kasus,pemben-

43Kompas, 18Maret200344Kompas, 7April200345Kompas, 9April200346Kompas, 13Mei2003


kepada Aceh dalam melakukan hubungan luar negeri maupun pen-guasaan sumber daya alam.48 Anhar mungkin kurang teliti dalammembacaMoUtersebutkarenahubungan luarnegeridinyatakanme-rupakankewenanganpemerintahpusat.

Klausul tentang penyelenggaran pemerintah yang menimbul-kankontroversiadalahpoin:1.1.2. (b): “Persetujuan-persetujuan internasional yangdiberlakukan

oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan halikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengankonsultasidanpersetujuanlegislatifAceh”.

1.1.2. (c): “Keputusan-keputusanDewanPerwakilanRakyatRepublikIndonesiayang terkaitdenganAcehakandilakukanden-gankonsultasidanpersetujuanlegislatifAceh”.

1.1.2. (d): “Kebijakan-kebijakan administrasi yang diambil Pemerintah Indo-nesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan kon-sultasidanpersetujuanKepalaPemerintahAceh.

TigapointersebutdiatasmengundangreaksikeraskerasanggotaDPR

yangmerasawewenangnyadibatasidanberadadibawahPemerintahanDae-rahNAD1.1.5.: “Acehmemiliki hakmenggunakan simbolwilayah, termasukbendera,

lambangdanhimne”.Poin ini mengundang perdebatan karena seolah-olah Aceh berhak

membuat simbol-simbol sendiri yang statusnya sejajar atau menggantikan-simbolnasional.

Masalah Wali Nanggro bisa menjadi persoalan apabila terjadiperbedaan persepsi di kalangan elit politik di Aceh. Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2001mengenai Otonomi Khusus Aceh dite-gaskan, Wali Nanggroe merupakan simbol adat dan budaya, danbukan lembaga politik atau pemerintahan. Sementara nota kesepa-haman Helsinki menyebutkan bahwa lembaga Wali Nanggroe akandibentukdengan segala perangkat upacaradan gelarnya. Pernyataanyang terlalu umum tersebut menimbulkan berkembangnya aspirasiyang menginginkan peran wali naggroe lebih luas, yaitu menempat-kan posisi wali nanggroe berada di atas gubernur, memiliki kuasapenuhdanbukansekedarsimboladat.5.Partailokal

48Kompas,18Agustus2005


di korban; intervensi oportunis dengan yang bertujuan mencampuridesainpolitik,ekonomidanmiliterdimasamendatang.46

DalamkonteksAceh,banyakparapejuangGAMyangmelarikandirikeMalaysia,SingapuraataubahkanFilipina,termasukkeSwediadanLibya.Dinegaraterakhir inilahmerekamendapatpelatihankhu-sus kemiliteran. Di bebagai negara pengasingan tersebutmereka te-tapmelakukanperjuangandengancarakoordinasikebijakan,mensu-plaibekalataubiayaserta terlibatdalampenyulundupansenjata. Inimenunjukkan bahwa konflik Aceh akanmenjadi permasalahan inter-nasionalkendatitidakadaperundinganHelsinkiyangmelibatkanne-gara-negaraEropadanASEAN.

Pelibatan ASEAN harusnya dilihat sebagai institusi regionalantaranegaradiwilayahAsiaTenggaradimanaIndonesiamerupakansalah satu anggotanya. Pelibatan Uni Eropa karena ASEAN memilikikonsepkerjasamaASEANCommunitySecuritydenganbeberapanega-ra,diantaranyaUniEropa4.SistemPenyelenggaraanPemerintah

DalamMoU terdapat klausulgoverning of Aceh. Kalimat terse-butmenimbulkanpolemikyangcukupramaikarenadimaknaisebagaiselfgovernment.Wiryono,salahseorangmantanjururundingRI-GAMyang diprakarsai HDC, dalam sebuah diskusi mengenai “RevitalisasiAceh:Memperkenalkan Prespektif Baru” yang diselenggarakan di Ja-kartaoleh“ReformInstitute”24Pebruari2005mengatakan,selfgov-ernment berarti self determination, independence atau kemerdekaan.Harusnya, lanjutWiryono, isipembicaraandifokuskanpadagencatansenjata dan reafirmasi UU otonomi Khusus NAD. Pada pengalamanAustralia, negara ini pernah menggunakan istilah self governmentkepada Pemerintah Inggris yang kemudian berubah menjadi negarapersemakmuran, common-wealth, yang siap memisahkan diri dariInggris. Wiryono khawatir strategi itu ditiru dan diterapkan olehAceh, apalagi salah satu penasehat utama GAM sendiri berasal dariAustraliayaituDanielKingsbury.47

Menurut pemerintah, governing of Aceh bukanlah cikal bakalkemerdekaan, melainkan gubernur dan legislatif Aceh. Kontroversisemantik atau terminologi self government atau government of Acehmemang mereda. Tetapi pembicaraan substansinya tetap ramai di-perdebatkan karena isinya dinilai jauh melampaui kewenangan pe-merintah lokal. Anhar, anggotaDPR dari Acehmenilai isiMoU keba-blasan, terutama dengan memberi kewenangan yang sangat luas

46ibid,hlm.2547Kompas,23Juli2005


13

tukanmilisi26kasus,penembakan88kasusdanpenembakansipil39kasus.Menurut GAM, Selamamasa itu, 47 anggotanya tewas, 5 luka,43 ditangkap dan 21 diculik. Sebaliknya, menurut Wakil Ketua KKBdari pihak Pemerintah Indonesia, Komisaris Besar Adji R. Ramdja,berdasarkan laporan terakhir yang dimiliki KKB sampai tanggal 27Maret 2003, terdapat 1.191 kasus pelanggaran yang dilakukan baikoleh TNI maupun GAM, dimana, menurut Ramdja, sebagian besarpelanggarantersebutjustrudilakukanolehGAM.47

Semakin buruknya kondisi keamanan di Aceh dan tiadanya ja-minankeselamatanterhadapanggotatimKKBdanHDC,membuattimKKBdanHDCpadatanggal15Mei2003akhirnyamemutuskanuntukmeninggalkan Aceh.48 Berbagai demonstrasi yang ada, bagi aparatkeamanan,merupakanwujud kemarahan rakyat Aceh terhadap GAMdan ketidakpuasanmereka atas perjanjian yang telah disepakati. Se-baliknya,GAMdanparapengamatmelihatdemonstrasi tersebutada-lahrekayasaaparatkemananyangdimaksudkanuntukmenggagalkansegalaupayamenujuterwujudnyaperdamaianmelaluidialog.

Merespon berbagai kejadian di Aceh, pemerintahan Megawatimenginstruksikan aparat keamanan untuk menyiapkan langkah-langkah operasi keamanan. Pada saat yang sama, pemerintah jugameminta JSC untuk melakukan dialog dengan GAM. Harapan damaikemudianmuncul kembali ketika disepakati diadakannya pertemuanbersamapadatanggal17dan18Mei2003diTokyodimanakeduabe-lah pihak tidak saling bertemu muka dalam sebuah ruangan forum.Ketegangan tidak sajamuncul pada saat dialog dilakukan, tetapi be-berapahari sebelumnyadimanaparawakilGAM (MuhammadUsmanLampohAwe,Kamaruzzaman, IbrahimTiba,AmnibinAhmadMarzu-ki)ditahanolehkepolisianIndonesiadibandarasaatmerekahendakberangkatkeTokyountukmelakukanperundingan.Parawakil terse-butkemudiandilepas setelahGAMmengancamakanmemboikotper-temuanjikamerekatetapditahan.

“Jadi, yang terjadi di Tokyo pada waktu itu adalah GAMmenyatakan kpd pihak internasional kami hanya mauberunding dengan 2 syarat ; pertama, lepaskan para pe-rundingGAMyangpadawaktuituditangkapdiBandaAceh.Kedua, semua pasukan TNI/Polri non organic yang ada diAcehagarsegeraditarik.Tanpa2syarat itudipenuhi,kamitidakmauberunding”.49

47Kompas, , 7Mei200348Kompas, 16Mei200349WawancaradenganM.NurDjuli


Keduabelahpihakbernegosiasitidaksecaralangsungbertatapmuka melainkan melalui perantara HDC. Dalam draftnya, GAMmengajukanpenguatankembalikesepakatanCoHA,dimanaGAMakanmengendurkan kekuatan perjuangan bersenjatanya dengan syaratpemerintah jugamelakukan hal yang sama, berpartisipasi aktif alamprosespolitik seperti yangdiinginkanCoHA, dan, dalamkonteksCo-HA, akan mengendurkan tuntutan kemerdekaan. Konsekuensinya,GAM akanmeletakkan senjata dan berhenti melakukan penambahansenjataatauamunisi.

Tuntutan Pemerintah Indonesia pada pembicaraan di Tokyoadalah: Menghentikan segala tindakan yang mengarah pada Ke-merdekaan Aceh; Menerima status Otonomi Khusus dalam kerangkaNegara kesatuan Republik Indonesia, dan; Meletakkan senjata.Pemerintah menekankan bahwa penolakan terhadap tuntutan terse-but berarti justifikasi bagi dilaksanakannya aksi militer dan ter-hentinyaprosesdamai.50

Tuntutan tersebut tentu saja ditolak oleh GAM. Menurut nurDjuli,anggotaperundingGAM,Indonesiaterperangkapdengantuntu-tanmereka sendiri yang tidakmauberanjakdari kesepakatandamaiyangdidasarkanpada statusotonomiAceh. “Padahalpadakesepaka-tansebelumnya,otonomihanyastartingpoint.Kitastartdisitumasaktujuanyanghendakdituju jugakesitu?”.51Dalammensikapi tuntutantersebut, Malik Mahmud, salah satu pemimpin GAM mengatakan“Pemerintah IndonesiabermaksudmelanjutkanperangdiAceh”, dania menambahkan “Kami akan bertempur. Kami siap menghadapinya.Kamitelahberperangselama27tahun”.52

Setelah melalui pembahasan yang ketat, upaya dialog untukmenyelesaikankonflikAcehsecaradamaipraktisberhentipadatang-gal 18 Mei 2003 saat GAM menolak menerima draft pernyataanpemerintah Indonesia dan tidak bersedia mengajukan counter draftnya. Respon Pemerintah Indonesia terhadap penolakan GAM sangatcepat dan tegas. Dalam hitungan jam, Presiden Megawati Sukarno-putri menandatangani Darurat Militer di Aceh yang berarti dilegal-kannya tindakan kekerasan untukmengahadapi GAM dan kekuasaanberadadibawahkendalimiliterseluruhnya.

Kecepatan Pemerintah dalam merespon penolakan GAM danmendeklarasikan Darurat Militer karena Pemerintah dan TNI, khu-susnya, telah mempersiapkan hal tersebut jauh-jauh hari sebe-


Studies1,East-WestCenter,Washington,2003,p.151WawancaradenganM.NurDjuli52JakartaPost,19Mei2003


Ketua DPR, Agung Laksono, khawatir ada hidden agenda daripihak-pihak tertentu untukmenjadikanAceh sebagai isu danperma-salahaninternasionalatauinternasionalisasikonflikinternaldiAceh,seperti pelibatan tim pemantau dari ASEAN dan Uni Eropa. Konsek-uensi dari internasionalisasi permasalahan internal adalah diper-bolehkannya berbagai macam organisasi internasional, baik negaramaupun bukan, untuk masuk dan terlibat langsung dalam konflikAceh. Jika itu terjadi,maka kontrol dan kedaulatan pemerintah akanberkurang sementara GAM posisinya akan semakin kuat dan me-manfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan propaganda pemisa-handiri.

Dalampraktekhubungan internasional saat ini, tidak ada satukasus konflik internal yang mengakibatkan jatuhnya ribuan korbanjiwa benar-benar menjadi kasus domestik. Konflik internal selalumemilikidimensi internasionalbaikkarenasalahsatupihakatauke-duanya mengundang organisasi internasional maupun tidak. Negaratetanggayangberadadi sekitar areakonflikbiasanya selalumenjadikorban pasif karena harus menanggung berbagai beban limpahanseperti aliran arus pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Limpahanarus pengungsi ini berdampak pada stabilitas keamanan, ekonomi,sosial dan politik host states (negara penerima pengungsi). Eskalasikeamanan regional juga akan meningkat karena adanya lalu-lintassenjatadansuplaibantuanbagisalahsatupihakyangterlibatkonflikyang masuk melalui garis perbatasan. Apalagi jika diantara aliranpengungsi tersebut terdapat para refugee warriors yang menjadikankamppengungsiansebagaibasisperlawananterhadapmusuhnya.

MenurutBrown,meskipunnegara-negara tetanggadikawasanregional kerapmenjadi korban pasif sebagai tempat limpahanmasa-lahdariareakonfliknegaralainnya,tidakjarangnegaratetanggater-libat aktif dalamkontribusi eskalasi konflik dan instabilitas regionalmelalui intervensi opor-tunistiknya.44 Konflik internal kerap akanmenimbulkanmasalahkemanusiaan,politikdanmiliterdanekonominegara lain.Hal inikarena setiapnegaramengalami interdependensidanmemilikipengaruhterhadap instabilitaspolitik.45Negara lain ju-gadapatmemanfaatkankonflikyangadauntukmelakukanintervensisecara langsung maupun tidak dengan beragam alasan; masalahkemanusiaan, menjaga keamanan dan perdamaian internasional; in-tervensi defensif yang bertujuanmenyelamatkan kepentingan nasio-nal; intervensiprotektif,untukmelindungisekelompoketnisyangja-

44Michael E. Brown (ed.).The International Dimensions of Internal Conflict, (Cam-

bridge:MITPress,1996),hlm.2645ibid,hlm.25


Padahal di tubuh GAM terdapat faksionaliasi sehinggamemunculkan keraguan benarkah keputusan Hasan Tiro akan me-lahirkan kepatuhan di tingkat lapangan? Mendamaikan para pem-impin kelompok bertikai adalah mudah, yang sulit adalah men-damaikanparapengikutnya. Tidak ada jaminankesepakatan elit ter-sebut akan dipatuhi pasukannya di lapangan. Ketika saat para pem-impin politik berjabatan tanganmenyepakati perjanjian damai,mili-termasing-masingpihakdi tingkat lapangan tetap salingmembunuhbaikkarenaalasanketidaktahuanmaupunketidaksetujuannya.

Keraguan ini ditepis oleh juru bicara GAM, Bachtiar, yangmengatakanbahwa tidakada faksidalamtubuhGAM.SemuaanggotaGAM tunduk pada keputusan pimpinannya. MoU akan mampumengikatsemuaanggotaGAMbaikyangberadadidalamnegerimau-pun luar negeri.43 Tetapi Bachtiar lupa memperhitungkan HusainiHassan,salahsatusempalanminoritas.Meskipuniahanyaminoritas,dilapangan,banyakkelompokminoritaslainyangtidaklagisepahamdenganperjuanganHasanTiro.

Hasan Tiro dan para pemimpin GAM lainnya bermukim diSwedia selama hampir dua dekade, sementara para pejuang GAMtinggal di Aceh. Perbedaan ini menjadi pertimbangan mengenaiapakah GAM memiliki tingkat koherensi struktur organisasi yangtinggiatautidak.SebabmeskipunparapemimpinmiliterGAMmemi-likiloyalitastinggiterhadapparapemimpinnyadiStockhlom,adake-raguanparapemimpindiSwediamampumengontrolsayap-sayapmi-liternya di lapangan. Selama terjadi konflik di Aceh, banyak terjaditindakan kriminal yang mengatasnamakan GAM demi keuntunganpribadi, atau tidak adanya kepastian apakah sebuah aksiden dila-kukanolehGAM,TNI,Polisi,milisi ataukelompok-kelompok lainnya.Selain itu, antaraTirodanorang-orangGAMdi lapanganbanyakme-miliki perbedaan visi tentang hendak dibawa kemana jika Aceh ber-hasilmerdeka.Tiromenginginkannegara sekuler, sementara sebagi-anorangdilapanganmenginginkannegaraIslam.3.InternasionalisasiAceh

Berbagai kalangan, terutama DPR, khawatir kasus Aceh yangseharusnyamenjadi permasalahandomestik berubahmenjadi isu in-ternasional dengan adanya perundingan Helsinki. Kehadiran timmonitoring dari ASEAN dan Uni Eropa dianggap internasionalisasiAceh.Menghadirkankembali perundingandenganGAMdenganmeli-batkaninstitusiInstitusiasingadalahinternasionalisasiAceh.

43Kompas,15Agusuts2005


15

lumnya. “Sangat jelas sekali penggagalan proses damai ini sudah di-rencanakan jauh sebelumnya, karena tidak ada kesempatan bagi pe-runding IndonesiauntukmengkomunikasikanapayangterjadidiTo-kyo kepada Pemerintah disana, sementara disana semua persiapanuntukmenggagalkansudahberjalan,kataM.NurDjuli.53

Status daruratmiliter ini efektif berlakumulai tanggal 19Mei2003 sampai jangka waktu 6 bulan yang kemudian akan dievaluasipelaksanaannya. Panglima TNI, Jenderal Endriartono mengirim35.000 TNI ke Aceh54 atas nama “Operasi Pemulihan Keamanan”dengan tujuan “menghancurkan kekuatan GAM sampai ke akar-akarnya”.55

Dengandikeluarkannyakebijakan tersebut,CoHAmenjadidia-baikan dan peranHDC terhenti. Pada tahap inilah kemudianHDC te-lah gagal menjalankan perannya sebagai fasilitator perdamaian diAceh.

G. Analisis Kegagalan

Mengapa HDC dengan CoHA-nya gagal? Bukan perkara gam-pangmendamaiakanpihak-pihakberkonflikdenganpermalahanyangmengakar dan telah berlangsung puluhan tahun dalam waktu cepat,walau itu juga bukan sesuatu hal yang mustahil. Berbagai kesulitantersebut pada awalnya telah diterobos oleh HDC dengan cara men-imbulkan rasa salingpercayamelalui berbagai dialog.Namun, dalammediasi konflik internal, tahap yang paling sulit bukanlah membuatkesepakatanbersama,tetapiditingkatimplementasi.

Berikut ini adalah beberapa analisismengenai kegagalan HDCdalammengimpelementasikankesepekatandamaidalamCoHA:

1. Belum terciptanya kondisi ripe for resolution atau hurting

stalemateDalampandanganZartman,56 adabeberapakesulitanuntuk

mengharapkankeberhasilanmediasi ataunegosiasidalamkonflikinternal.Diantaranyaadalah,situasiataukonteksyangadabelummemungkinkan untuk dilakukannya mediasi atau belum tercip-tanya kondisihurting stalemate. Belumhurting stalemate itume-nyebabkan pihak ketiga sulit untuk menemukan titik atau entry

53WawancaradenganM.NurDjuli54 Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and

Implementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.255Kompas,20Mei200356 I. William Zartman. “Mediating Conflicts of Need, Greed and Creed”, Orbis,

Vol.44,No.2,(Spring2000),hlm.258-260


point untuk mengajak seluruh pihak bertikai duduk di meja pe-rundingan. Untuk kasus Aceh, kondisi hurting stalemate atausituasi ripe for resolution itu belum terjadi. Masing-masing pihakbersikeras dengan posisinya dan siap untuk melakukan pepe-rangankapansaja.Pihak-pihakyangterlibatkonflikdiAcehtetappercaya pada kekuatannya masing-masing untuk dapat mencapaitujuannya yaitu mengeliminasi lawan dan menjadikan acehmerdeka(untukGAM)atautetapbagiandariNKRI(bagiTNI).

Kendati inisisasi proses perdamaian dimulai dariPemerintah Indonesia, beberapa kelompok yang memilikikekuatan dan pengaruh signifikan, seperti TNI dan anggota par-lemen justru ambivalen atau tetap memperlihatkan sikap ber-musuhan sementara GAM tidak pernah sedikitpun meredupkansemangatmerdeka.

Di pihak GAM, penerimaan atas inisiatif proses damai me-laluidialogdiselimutiberbagaimaksudlain.GAMyakintidakbisamengalahkanTNI.ProsesdamaihanyalahstrategiagarGAMtetapsurvive. GAM yakin akan terjadi disintegrasi di Indonesia sepertihalnya di Soviet. GAM mencoba memanfaatkan perubahan dalamsistem politik Indonesia pasca kejatuhan Soeharto dan isu refer-endumyangbarusajamengakibatkanTimorTimurlepasmerdekadari Indonesia. Bagi GAM, kesepakatan damai antara IndonesiadenganGAMbukanlahhalpenting,melainkanGAMhanyamembu-tuhkan upaya-upaya agar dirinya tetap survive hingga saat disin-tegrasi itu tiba. Prosesdamai akanmenjadikannya amandari tin-dakan militer Indonesia. Pembicaraan damai hanya merupakanupayaGAMuntukmelakukankonsolidasiorganisasi.57

ParapemimpinGAMtidakyakinpemerintahIndonesiamaumemberikan persetujuan kemerdekaan Aceh melalui negosiasi.Bagi GAM, proses negosiasi adalah masa penting dimana posisimereka diakui eksistensinya, perhatian internasionalmenjadi be-sar sertamoment baginya untukmelakukan konsolidasi dan per-luasanbasisGAM.58

Masing-masing pihak juga saling menyalahkan mengenaiberbagaiinsidenyangerjadidilapangandankerapmemaknaiapayang dilakukan pihak lawan sebagai upaya provokasi atauditafsirkan negatif yangmembuat kecurigaan timbul. Inilah salahsatualasanmengapakemudianStedmansangatmeragukanproses

57 lihat EdwardAspinal andHaroldCrouch,TheAcehPeaceProcess:Whay It Faild,

PolicyStudies1,East-WestCenter,Washington,200358EdwardAspinalandHaroldCrouch,TheAcehPeaceProcess:WhayItFaild,Policy

Studies1,East-WestCenter,Washington,2003,p.4


Inggris dalam berdialog dengan kelompok yang menuntut kemerdekaan Ir-landiautara,IRA.Perundingandilakukansecarasangatrahasiakarenakeduabelahpihak sadar akankeberadaankelompok radikal yang tidakpernah se-pakatdenganberbagainegosiasi.Perundingandibukaketikakesepakatante-lahdibuat.Strategiini jugaditerapkandalamworkshopproblemsolvingatauinteractiveproblemsolvingantaraparapejabatformaldaninformalIsraeldanPalestina sehingga melahirkan kesepakatan Oslo yang memberikan JerichodanGazabagiPalestina.Sesuatuyangsebelumnyatidakpernahterpikirkan.2.BargainingGAM

Pasca kegagalan CoHA, banyak pihak yang pesimis perundin-gan damai akan terulang lagi. Masa peredaan ketegangan dicurigaidimanfaatkan GAM sebagai masa untuk melakukan koordinasi ulangatauregroupuntukmemperkuatdiri.Perjanjianitujugasekaligusdi-anggaphanyaakal-akalanGAMuntukmenaikkancitranyadimata in-ternasional dan mempropagandakan berbagai peristiwa kelabu ataukejahatankemanusiaanyangterjadidiAceh.

Karena itu, ketika perundingan Helsinki diprakarsai, dugaaniniadalahupayaGAMuntukkembalimemperkuatposisidirikembalimuncul. Pada periode tersebut, posisi dan kekuatan GAM sebetulnyasangat lemah akibat digelarnya daruratmiliter dan darurat sipil dit-ambahdenganbencanatsunamiyangmembuatmerekatidaklagibisamenerimaataumengambilsuplaibantuandaripenduduk.

Perundingan Helsinki diduga sebagai taktik GAM untukmenaikkanbargainingGAMdalampolitik lokalataunasionalsertadimata internasional. Aceh bukanlah sebuah area konflik yang hanyadihuniolehduakekuatanbesar;GAMdanPemerintahRI.Adaorgan-isasi atau kelompok sipil lain di luar dua kekuatan tersebut yangturut memainkan peran penting dalam situasi lokal. Tapi mengapahanyaGAMyangdilibatkan?Mengapatidakmelibatkanunsurlainda-lammasyarakat Aceh?ApakahGAM yang hanya beranggotakan 3000orang dianggap representasi resmi Aceh secara keseluruhan?BagaimanadenganmasyarakatlainyangtidaksejalandenganGAM?

Seperti halnya dialog damai yang difasilitasi HDC, GAM me-mang menolak keterlibatan aktor-aktor lain yang bermain di Aceh,seperti berbagai gerakan civil society, dalam proses dialog sebagaiupayauntukmenunjukkankepublikinternasionalbahwaGAMadalahsatu-satunya representasi rakyat Aceh. Penerimaan GAM terhadapdialog tersebut juga guna memperkuat otoritas pemimpin GAM diSwedia atas gerakan di Aceh baik di mata orang Aceh, Indonesiamaupunmasyarakatinternasional.


DPRmenganggappemerintahtelahmenyalahiprosedurperjanjianin-ternasional. Kegusaran DPR bertambah ketika pemerintah tidak bersediamembukamateriyangsedangdibahasdenganalasantelahadanyakesepaka-tan untuk tidak mempublikasikannya sebelum MoU ditandatangani. Perun-dinganitukemudiandinilaiterlalutertutup,sangatrahasiadaneksklusifpa-dahal ekses dari perjanjian itu bersifat nasional dimanaDPR pada akhirnyamautidakmauakanterlibat.DPRkemudianmemintaagarMahkamahKonsti-tusi segera turun tanganmembatalkanMoUkarenaprosedurdanmaterinyabanyakbertentangandenganUUD1945danbahkantidakmenyebutUndang-UndangDasar1945sebagailandasankonstitusi.

Sebaliknya, pemerintahmenyatakan perundingan dengan GAM tidakperlumemintapersetujuanDPRkarenaitubukanlahsebuahperundinganper-janjian internasional melainkan sebuah dialog informal antara “ayah dananak”. Perundingan itu adalah perundingan domestik yang bersifat internalsehinggatidakmemerlukanpersetujuanDPR.

MenurutHamid,perundinganyangdilakukanpemerintahdenganGAMadalah pertemuan informal. Hal yang akan menonjol dalam pertemuan ituadalah persamaan persepsi tentang agenda yang dibicarakan, bukanpersetujuanatauagreement.41JuwonoSudarsono,MenteriPertahanan,mem-perkuat argumenHamid dalam forum dengar pendapat denganDPR bahwaapa yang berlangsung di Helsinkimerupakan informal contact karena tidakdihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri DalamNegeri. Keberadaan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan,Widodo AS, hanya sebatas penyelia saja. Perundingan tersebut merupakanprakarsaWakilPresidenJusufKallayangmenugaskanHamidAwaluddin,se-bagai Menteri Hukum dan HAM, sebagai utusan pribadi, bukan penugasanpemerintah. Namun demikian, Juwonomenganggap aktifitas tersebutmasihvaliddalamrangkateaterpolitikyangnamanyakepedulianinternasionalter-hadapAceh.42

Dalam kenyataannya, perundingan “informal” tersebutmemang tida-klah murni informal. Kesan yang ada justru sangat formal dan rahasia.Seharusnya,pemerintahmenerapkanstrategikerahasiaanbukanpadamate-rinyasaja,tetapijugapadaprosesnya.Inikarenatidaksemuapihakyangter-libatdalamkasusAcehmenginginkanperdamaian.Secrecy ataukerahasiaanini pentinguntukmencegah terjadinyapenolakan ataumobilisasi penentan-gan terhadap jalan damai yang dilakukan oleh kelompok radikal masing-masingkelompok.Secrecydilakukanuntukmengantisipasidilakukannyaber-bagaimanuverolehberbagaipihakyangtidakmenginginkanterjadinyaper-damaiansertapemboikotanataubahkanpembunuhanterhadapparapelakuperundingan. Strategi secrecy inilah yangpernahdilakukan olehpemerintah

41Kompas,11April200542Kompas, 7Juni2005


17

impelemntasi damai dalam sebuah konflik internasional.Menurutnya, selamamasa implementasi damai, pihak-pihak yangberseteruselalumemanfaatkankesempatantersebutbukanuntuktujuan damai, melainkan melakukan resume, evaluasi untukmenunggumomen yang tepat dalammelakukan serangan.59 Kare-naitu,padasaatkondisistabiltercapai,parapelakuresolusikon-flik harus mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif yangmungkin muncul dari situasi tersebut. Masa cease fires mungkinmenolongwarga sipil. Tapi jikamasa itu digunakan juga oleh se-tiap pasukan untukmelakukan re-group,maka konflik akanmen-jadi semakin berkepanjangan. Kondisi atau alasan inilah yangselalu dikedepankan TNI untukmenolak perundingan. TNI selalumenuduh masa jeda kemanusiaan dimanfaatkan GAM untuk kon-solidasi dan memobilisasi diri. Sebaliknya, GAM menuduh TNImemanfaatkan situasi tersebut untuk menambah jumlahpasukannyadiAcehgunamemerangiGAM60

Secara lebih halus, Wagner61 mengatakan masalah dalamperang sipil adalah bukannya kompromi yang mustahil, tetapikesulitandalammenemukancaramemaksakansebuahkompromi.Dan meskipun pihak-pihak yang ada mau melakukan kompromiatas tujuan-tujuan politiknya, ketakutan mereka mungkin akanmencegahnyauntukmelakukanmembuatsebuahkeputusandalamkompromitersebut.

Etzionimencobamembelaapayang telah lembaga-lembagamediasi lakukan. Menurutnya, kegagalan mediasi bukan karenakegagalan di pihakmediator,melainkan lebih karena sikap kerasparakelompokyangbertikai.62 Inikarenadalamdalamkonflik in-ternal, menurut Rasmussen, negara atau pihak yang tengah ber-perang biasanya jarang bersikap rasional, bahkan mempercayaibahwakonflikperludilanjutkankarenamerupakancarayangpal-ing efektif untuk meraih tujuan.63 Setiap pihak selalu mencobamemaksakan kemenangan walau resiko yang dihasilkan melaluipeperangan itu sangat tinggi, yaitu lahirnya tragedi dan keke-jaman terhadap kemanusiaan. Ini karena dalam konflik komunal

59StephenJ.Stedman,op.cit,hlm.364-36560 Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and

Implementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.2461Stedman,op.cit,hlm.34462AmitaiEtzioni, “MediationasAWorldRole for theUnitedStates”,TheWashing-

tonQuarterly,Vol.18,No.3,(Summer,1995),hlm.7663J. LewisRasmussen,op.cit,hlm.37


sukar untukmenemukan kepentingan yang objektif dan yang asliuntukdapatdinegosiasikan.64

2. TidakmenyentuhakarpersoalanutamatentangstatusAceh

ProsesdamaiyangdiprakarsaiHDCgagalkarenakeduabe-lah pihak gagal menyepakati isu mendasar tentang status Aceh;apakahmerdekaatautetapmerupakanbagianintegralNKRI.

Pada saat Hasan di Tiro mendirikan GAM dan mulaimelakukan perlawanan, situasi konflik di Aceh mengalami lom-patan jauh dari faktor agama atau ketimpangan ekonomi padaagenda politik.65 Ini yang membedakan GAM-nya Hasan Tirodengan DI/TII-nya Daud Beureueh. Jika platform pemberontakanDI/TII berupaya melindungi dan membangun entitas kultur khasIslam di Aceh, GAM justrumelakukan dikontinyuitas yang sangatekstrim atas sejarah integrasi nasional Aceh ke Republik Indone-sia. Jika DI/TII masih berbicara dalam konteks Indonesia, GAMmelesatjauhdengancita-citanegara“Aceh-Sumatera”.66

GAM bukan sekedar gerakan oposisi bersenjata terhadappemerintah pusat, tapi juga menghidupkan kembali gagasan“negara tua (old state)” Aceh yang pernah berdaulat sebelumbergabung dengan Indonesia. Menurut Lukman Thaib, berdasar-kan hukum internasional, negara Aceh Sumatera tetap diakui ek-sistensinya sebagai sebuah entitas sejarah yang legal yang tidakpernah hilang kedaulatannya karena diserang oleh kekuatan as-ing; Belanda, Jepang dan Indonesia.67 Berdasarkan itu, menurutThaib, kemerdekaanAceh sah secara hukum internasional, bukansekedar untuk mendirikan negara Islam seperti yang banyakdiberitakanolehmedia. Islamatau tidaknya Indonesia tidak akan

64 JosephR.Rudolph, Jr. “Intervention inCommunalConflicts”,Orbis, Vol.39,No.2,

(Spring1995),hlm.26165SamanthaF.Ravich. “Eyeing IndonesiaThrough theLensofAceh”,TheWashing-

tonQuarterly, Vol.23,No.3,Summer2000,hlm.1266OttoSyamsuddin Ishak,DariMaafkePanikAceh;SebuahSketsa sosiologiPolitik,

Buku 1, Jakarta, LSPP, 200, hal.ix; baca juga tulisannya Lukman Thaib, “Aceh’s Case:Possible Solution to a Fastering Conflict”, Journal of Muslim Minority Affairs, Vol.20,No.1, (2000); Lukman Thaib, “National Integration of Indonesia: Aceh’s Experience. AConcerned View from the Region”, Internationales Asienforum, Vol.32, No.1-2, (2001);LukmanThaib,Acheh’s Case: AHistorical Study of theNationalMovement for the Inde-pendenceofAcheh-Sumatra, KulaLumpur,UniversityofMalayaPress,2002

67LukmanThaib,Acheh’sCase:AHistorical Studyof theNationalMovement for theIndependence of Acheh-Sumatra, Kula Lumpur, University of Malaya Press, 2002,hlm.294


nya kemudianmenjadi formal danmenggunakan anggaran resmi pe-merintah. Fraksi-fraksi lain terbelah sikapnya. Secara institusi, me-reka mendukung namun secara individu banyak yang tetap menen-tang.

Dalam kasus partai politik lokal misalnya, beberapa fraksiyang semulamenentang keberadaanpartai lokal karenadinilai tidaksejalandengankonsepNKRIkarenadapatmembukapeluang separa-tisme,sepertiFraksiTNI/Polri, tidakmenjadikanitemtersebutseba-gaimasalah yangharusdiinventarisir dandipertanyakankepadape-merintah. Demikian juga dengan fraksi-fraksi lain.Hal ini terjadi se-telah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang secara informal parapimpinan partai dan Fraksi di DPR danmenjelaskan kepadamerekasubstansi MoU dengan kemungkinan disertai “tekanan politik”. Teli-hat pasca pertemuan tersebut, beberapa anggota DPR yang semulalantang menyuarakan penentangan menjadi diam dan bahkan seba-liknya, mendukung, seperti Agung Laksono, Ketua DPR. AgungLaksono semula berinisiatif memanggil pemerintah ke hadapan de-wanuntukmenjelaskandanmempertanggungjawabkanberbagaima-terikesepakatandalamMoUyangmengandungperdebatan.

Berikut adalah perdebatan seputar perundingan damai danhasilnya:1.MetodedanProseduryangtidakTransparan

PihakyangpalingkerasmenyuarakankritikiniadalahKomisiIDPRRI.MerekamenganggapapayangtengahdilakukanpemerintahtelahmenyalahiaturankarenadilakukantanpamemintapersetujuanDPRterlebihdahuludankarenanyaharusdihentikan.SikapDPRinididasarkanpadaUUD1945pasal11ayat(1):“PresidendenganpersetujuanDPRmenyatakanperang,membuatperdamaiandanperjanjianinternasionaldengannegaralain”.

Terlebih-lebihbeberapakesepakatandalamMoU ternyatabertentan-gan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku ataumengakibatkanbeberapa undang-undang harus diamandemen seperti UU No.32/2004 Ten-tangOtonomiDaerah,UUNo.18/2001TentangOtonomiKhususNAD,UUNo.31/2002 tentang Partai Politik. Berbagai ketentuan dalam MOU memilikidampak pada penyesuaian dan amandemen terhadap berbagai kebijakanmaupunperaturanperundang-undanganmengenaipemilihankepaladaerah,partaipolitik,otonomikhususdansistempemerintahandiAceh

DalamUUD1945pasal11ayat(2)disebutkan:“Presidendalammem-buatperjanjianinternasionallainnyayangmenimbulkanakibatluasdanmen-dasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,dan/ataumengharuskanperubahanataupembentukanundang-undangharusdenganpersetujuanDPR.”


memintaagarWakilPresidenYusufKalla tidakmudahmarahdengankritik yangmereka berikan. Para purnawirawan tersebut dengan te-gasmenyatakandirimenolaknotakesepahamankarenadinilaimem-bahayakan negara serta meminta agar Mahkamah Konstitusi, DPR,MPRsertaDPDmelakukankajianmendalamterhadapseluruhisima-teriMoUbaiksecarapolitismaupunyuridis.Parapurnawirawanjugamenyerukan kepada TNI,melalui Panglimanya, untuk bersikap tegasterhadap siapapun yang memanfaatkan perdamaian untuk meng-goyahkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indoneisa. Seruantersebut sesungguhnya tak ubahnya sebagai seruan agar PanglimaTNI dan seluruh prajurit TNI melakukan pembangkangan dan peno-lakan terhadap nota kesepahaman damai Helsinki dan sangat mem-bahayakan sebab mengisayaratkan pemberontakan dan langkahmundur bagi profesionalitas tentara Indonesia. Untungnya, PangdamIskandarMudaSupiadinmenyatakansebagaitentaraprofesional,TNIpatuhpadakeputusanpolitiknegara.

Yang menentang perjanjian bukan hanya dari pihak RI, tetapijuga dari GAM sendiri. Dr. Husaini Hassan, mengatakan GAM pimpi-nanMalik Mahmud telah tejebak dalam perangkap politik IndonesiadankeluardarigarisperjuanganGAM;AcehMerdeka.HusainiadalahpimpinanMajelis PemerintahanGAM, kelompokminortias GAMyangmemisahkan diri dari kepemimpinan Malik Mahmud, berkedudukandiStockholmSwedia.Kritik ini terkesananehkarenaHusaini selamainiterkesanlebihmoderatdibandingMalik.39

Disamping ada yang mengkritisi, ada juga yang mendukung.YusufKallamemperlihatkanberbagaidukunganyangmunculdarida-lam masyarakat Aceh terhadap perundingan damai dengan GAM be-rupasuratpernyataandukungandariberebagaibupatidanwalikotadi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian ditembuskankepada DPR agar memberikan kesempatan kepada pemerintah danGAMuntukmelanjutkanperundingannya.40 Sejumlah tokohmasyara-katAcehdariKomiteBersamaAcehBaruyangterdiridariunsuradat,akademisi dan tokoh perempuan Aceh meminta DPR, khususnyaKomisi I untukmenghentikanperdebatan tentangHelsinkidan seba-liknya,mendukungkesepakatandamaitersebut.

Sikap DPR terhadap perundingan Helsinki sendiri terbelah.Hanya Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan saja yang tetap konsisten pada pendiriannya agar pe-merintahmenghentikanper-undingandenganGAM.Menurutmereka,kendati perundingan itu bersifat informal, tetapi pada pelaksanaan-

39Tempo, 24Juli200540Kompas, 5Juni2005


19

merubah pendirian untuk Aceh Merdeka karena Aceh telahmerdekasejakratusantahunyanglalu.68

Dengandemikian, jelas latarbelakangGAMmelakukanper-lawanan adalah membuat Aceh merdeka dari cengkramanPemerintah Indonesia yang kemudian mendapat reaksi daripemerintahpusatmelaluimiliter. StatusAceh, dalamkonteks ini,merupakanhal fundamendalamkonflik.Sayangnya,HDCdan jugaCoHATidakmenyinggungmengenai permasalahan utama konflik,yaitu statusAceh, apakah tetapbagiandariNKRI ataumerdeka.69Huber menyebutnya dengan istilah fragile bargaining zone.70Richard Betts dan Leslie Gelb mengatakan, negosiasi sulit dil-akukan dalam perang sipil karena adanya sumber atau per-tarungan konflik yang tidak dapat dibagi “Siapa yang akanmem-impin pemerintah?” Koalisi hanya mugkin apabila pertentangantidakbegitufundamen.71

DiAceh,permasalahankonfliktelahbegitumengakar,mulaidari persoalan agama, sosial, ekonomi, sampai politik dan kea-manan. Setiap akar permasalahan, meskipun semula berdirisendiri, pada tahap selanjutnya jalin menjalin menjadi satu dantidak dapat diselesaikan secara parsial. Kedua belah pihak telahsecara tegas memposisikan dirinya masing-masing. PemerintahIndonesia melihat Aceh sebagai bagian integral dari NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan konsekuensi setiapgerakanyangbermaksudmemecahataumemisahkandiriakandi-anggap makar (pemberontakan). Di sisi lain, pihak GAM melihatdirinya sebagai pemerintahan resmi dari negara Aceh MerdekayangkinitengahdidudukiolehIndonesia.

3.Tidakadakohesivitasorganisasi

FaktorlainyangmembuatHDCdanCoHAgagaladalahtidakadanya kohesi yang kuat antara pihak yangmelakukan negosiasi.Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan pembicaraan

68LukmanThaib,Acheh’sCase:AHistorical Studyof theNationalMovement for the

Independence of Acheh-Sumatra, Kula Lumpur, University of Malaya Press, 2002,hlm.296

69EdwardAspinall, “TheHelsinkiAgreement:AMorePromisingBasis forPeace inAceh?”,PolicyStudies20 , East-WestCenter,Washington,hlm.3-7

70 Konrad Huber: “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation andImplementation”,East-WestCenter,Washington,hlm.30

71 Stephen J. Stedman, “Negotiation andMediation in Internal Conflict”, dalamMi-chael E. Brown (ed.). The International Dimensions of Internal Conflict, (Cambridge:MITPress,1996),hlm.345


damai tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari kelompok-kelompok internanya, terutama Indonesia,dimanaTNIdengan te-gasmenyatakan bahwa GAM adalah pemberontak dan pemberon-takharusditumpashabis.72

Tepat seperti apa yang dikatakan Stedman bahwa adanyaupaya damai dari kelompok-kelompok yang bertikai tidak selaludiketahuiataudiinginkanolehsemuaanggotanya.73Mendamaikanpara pemimpin kelompok bertikai adalah mudah, yang sulit ada-lahmendamaikanparapengikutnya.Karenaitu,paraanalisberar-gumen bahwa sebelum seluruh kesepakatan damai diimpelemen-tasikan,masyarakat internasionalharus terlebihdahulumengertikeinginanparapengikutdarisetiapkelompok.Kohesivitasorgan-isasi yang tidak kuat membuat selalu ada sayap atau faksi yangtidak setuju dan berada di luar komando untuk terus melakukanpeperangan.74Menyepakatikesepakatanbukanlahsebuahjaminanvalidbahwapelakunyalebihmemilihdamaidaripadaperang.

Di Aceh, keengganan beberapa kelompok untukmelakukanpembicaraandamaisangatkentarasekalidimanaTNIdanbebera-paanggotaparlemensecara tegasmenolakperundinganyang ter-jadi. Sejak semula, ketika Jeda Kemanusiaan untuk Aceh ditanda-tangani 12Mei 2000, pihak TNI tidak pernahmendukung karenamenganggap jeda kemanusiaan akan memberikan kesempatanterhadapGAMuntukmelakukankonsolidasiorganisasi.75

Dalam strategi penyelesaian kasus Aceh, sikap pemerintahpusat terbagi dua; hawks dan doves. Hawks merupakan strategikeras yang lebih mendahulukan penyelesaian senjata dan pen-dekatan keamanan atau militer sebagai instrumen penyelesaianutama. Sebaliknya, kaum dovish cenderung lebih sukamengedepankancara-caradamai,sepertidialogdannegosiasi,se-bagai instrumen utama dalam penyelesaian konflik. Pendekatanyangdigunakanadalahpendekatanpsikologis,memenangkanhatidanpikiran.76

Sikap menolak pembicaraan proses damai tidak hanya di-tunjukkan oleh TNI dan Polri, tetapi juga olehmayoritas anggotaparlemen dari fraksi PDIP, Glokar dan TNI/Polri yang mencapai

72 Konrad Huber: “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and

Implementation”,East-WestCenter,Washington,hlm.3173StephenJ.Stedman,op.cit,hlm.364-36574StephenJ.Stedman,op.cit,hlm.364-36575Kompas, , 24Nopember2002,hal.3076EdwardAspinalandHaroldCrouch,TheAcehPeaceProcess:WhayItFaild,Policy

Studies1,East-WestCenter,Washington,2003,hlm.3


Sejumlah anggota Komisi I DPR seperti Effendy Choirie dariFraksi Kebangkitan Bangsa, Effendi MS. Simbolon dari Fraksi PDIPdan Hilman Rosyad dari Fraksi Partai Keadilan Sjahtera, merasakecewa atas dilakukannya perundingan RI-GAM di Finlandia danmendesak pemerintah menghentikan perundingan tersebut karenadianggapmenguntungkanposisiGAMdansebaliknya,membahayakankeutuhan Indonesia. Seorang anggota DPR menemukan situs GAMyangmenjelaskanbahwaMoUtidakmenghalangicita-citaGAMuntukmemerdekakandiri.JugasebuahsuratdariJuruBicaraGAM,BachtiarAbdullah, kepada Hasan Tiro yang mengatakan bahwa perundinganHelsinki adalahkemenangan terbesarGAMmengecohPemerintahRI.Tidak dapat dipastikan pernyataan dalam situs tersebut resmi per-nyataan GAM atau bukan dan apakah surat tersebut asli atau tidak,benar atau tidak adanya. Namun hal tersebut dapatmengancam ter-ciptanyasalingcurigadiantarakeduabelahpihak.

Kritik dilancarkan karena seolah-olah Indonesia telah menga-kui eksistensi GAM secara yuridis sebagai pihak yang memilikikesejajaran status dengan Pemerintah Indonesia. Perundingan yangterjadiseolah-olahantarduapemerintahan.MenurutEffendyChoirie,penyelesaianAcehharusdilakukandenganoperasiterpadudansega-la perundingan harus dilakukan di dalam negeri. Pandangan Choirieini berlawanan dengan kebijakan ketika pemerintah dipimpin olehGus Dur yang nota bene dari PKB. Gus Dur lah justru presiden yangpertama kali memprakarsai penyelesaian konflik Aceh secara damaidengan melibatkan Henry Dunant Centre sebagai pihak ketiga dandilaksanakandiluarnegeri.

BukanhanyakalangananggotaDPRyangmengkritisi ataume-nolak perundinganHelsinki.Masyarakat awam yang terdiri darima-hasiswadanelemenrakyat jugamenentangnya.Lebihdari100orangyang tergabung dalam Komando Bela Tanah Air (KOMBAT) dan ele-menmahasiswaberunjukrasamenolakperundinganHelsinki.Perun-dingan adalah sebuah tindakan bodoh karena menurunkan daya ta-war pemerintah, takut Aceh akan jadi Timor Timur kedua. Merekamembakar fotoparadelegasidanmenuntutagarperundingandihen-tikan. Bagimereka, tidak ada kata damai dengan kaum separatis se-pertiGAM.

Setelah MoU telah ditandatangani, giliran para purnawirawanTNI/Polri yang mengkritik kesepakatan MoU. Mereka menganggapkesepakatan ituadalahsebuahkekeliruan.Namunmerekaburu-burumemintaagarsikapkritis tersebut tidakdimaknaisebagaipenentan-gan atau penolakan terhadap upaya damaimelainkan sebuah kekha-watiran dan masukan kepada pemerintah. Agum Gumelar bahkan


Banyak pihak terkejut dan kecewa dengan materi dalamMoU terse-but karena dianggap terlalu banyak menguntungkan GAM dan se-baliknya, mengorbankan Indonesia secara keseluruhan karena biayayangharusdibayarterlalumahal.Sejumlahpolitikus,mantanpejabatsipil dan TNI dan bahkan mantan presiden mengkritik dan menolakMoU.

Kritikmuncul tidakhanyaketikaMoU telahdisepakatidandi-tandatangani, tetapi ketika proses perundingan tengah berlangungmulaidarilokasidiselenggarakannyaperunding-an,siapayangdiajakberundingmaupunsubstansipembicaraan.E.Kontroversidantantangan

Kecuali para pialang konflik dan kelompok yang mengambilkeuntungan dari darah yang mengalir di Aceh, semua pihak men-ginginkankonflikdiAcehselesai.Masalahnyaadalahbagaimanakon-flik itu harus diselesaikan? Strategi pendekatan keamanan yang di-terapkan selama tiga puluh tahun terbukti tidak mampu membuatGAM habis dan tuntutan kemerdekaan hilang. Jalan damai kemudiancobadilakukanGusDur, tetapi jugagagaldengandikeluarkannyake-bijakandaruratmiliterdansipilolehpresidenberikutnya,Megawati.Namun demikian, GAM dan ide kemerdekaan tetapmuncul. Dijajaki-lah kemudian pembicaraan damai jilid dua dengan GAM, yaitu pe-rundinganHelsinki.

Belumterujiapakahdamai jilidduainiakanefektifatautidak,kritik tentangnya telah bermunculan dari kalangan rakyat biasa,akademisidanintelektual,politisisipil,militerdanunsurmasyarakatlainnya.Adabeberapakesulitandankritikan terhadapMoUHelsinki,mulai dari proses dialog sampai denganmaterinya. Dari proses dia-log, mereka yang kontra mengkritik kebijakan tersebut mulai di-anggap tertutup dan terkesan sangat eksklusif. Materi-materi yangdikandung juga dinilai kebablasan dan banyak melanggar undang-undangyangberlaku,sepertimasalahkewenanganuntukmembentukpartai tunggal dan penentuan suku bunga tersendiri yang berbedadengan bank sentral, serta ketentuan-ketentuan lain yang terkesanterlalu memberi ruang gerak yang terlalu bebas bagi GAM. Kese-pakatan itu dianggap telah melampaui undang-undang otonomikhususbahkanjauhlebihradikaldibandingsistemnegarafederalse-kalipun. Beberapa pihak, baik TNI maupun kelompok sipil di parle-menmaupunnonparlemenbanyakyangmenolakkesepakatan terse-but karenakhawatirAcehbernasib samadenganTimorTimur; lepasdaripangkuanNKRI.


21

lebih dari 60% kursi dari total kursi di parlemen.77 Bagi TNI,proses damai hanya akanmemberikan kesempatan bagi GAM un-tuk memperkuat perlawanannya. Mereka rupanya tidak pernahmengenalkonsep“memenangkanhatidanpikiran”.

Proses pembicaraan damai agaknya hanya menjadi sebuahsyarat bagi pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakatdomestik dan dunia internasional bahwa pemerintah telah beru-payamengambil jalandamaidalammenyelesaikankonflikdenganGAM, tetapiGAMsendiriyangmenolaknya. Inidapatmenjelaskanmengapa dalam negosiasi terakhir tersebut, tuntutan pemerintahIndonesia lebih tegas ketimbang sebelumnya. Disamping itu,Yudoyono sendiri, yang terlibat banyak dan merupakan wakilpemerintahdalamprosesnegosiasi,notabeneadalahseorangmi-liter dan mendapat tekanan banyak dari para kolega militernyayangtidaksabarmelakukanaksidiAceh.78

Di sisi lain, ada pandangan TNI sebenarnya tidakmenginginkan penyelesaian damai di Aceh. Perwira-perwiramili-ter bersikap sangat waspada terhadap setiap pemecahan konflikAcehyang tidakmenghasilkankekalahan totalAGAM (sayapmili-terGAM)dan tunduknyaGAM.Banyak yangpercayabahwakons-esiapapunkepadapemberontak,termasukotonomiyangsubstan-tif,dapatmenjadilangkahpertamakearahkemerdekaan.Olehka-renanya,TNIlebihsukamelanjutkanpeperangansaatinidaripadamenyepakati konsesi yang pada akhirnyamenghasilkan apa yangdipandangnya sebagai kekalahan.79 Menurut TNI, damai di Acehhanya dapat tercapai apabila kekuatan GAM telah dimusnahkan.Bagi TNI, tidak adametode penyelesaian denganGAM selain sen-jata.

Membandingkan proses negosiasi Timor Timur denganAceh, Wakil KASAD Letnan Jenderal Kiki Syahnarki mengatakanbahwakeberhasilanXananaadalahmembawakonflikdari senjatakediplomasi,darihutankekota.80Karenaitu,menurutnya,berne-gosiasidenganGAMberartiPemerintahtelahmemberikankesem-patanemaskepadaGAMuntukmemenangkan tujuannyadidepanmata kepala kita sendiri. Kikimenjelaskan bahwadengan negosi-asi tersebut,pemerintahtelahmemberikankesempatanyangsan-gat besar kepada GAM untuk berinteraksi dengan masyarakat


Studies1,East-WestCenter,Washington,2003,p.378EdwardAspinalandHaroldCrouch,op.cit , p.4579 ICGAsiaReport,No.17,12 Juni2001,Aceh:KenapaKekuatanMiliterTidakakan

MembawapadaPerdamaianKekal, hlm.1080EdwardAspinalandHaroldCrouch,op.cit , p.40


secara lebih bebas karena mereka tidak lagi takut terhadaptekananTNI.

4.Tidakadalembagamonitoringyangkridibel

Kurangnya keterlibatan dan perhatian internasional padasaatkesepakatanakandiimplementasikan jugamemilikiandilda-lam kegagalab proses damai. Kepedulian itu bisa dalam bentukjanji para donatur yang akanmemberikan bantuan saat negosiasidilakukannamuntidakpernahdilakukansaattahapimplementasitiba,81 tetapi bisa juga dalam bentuk keterlibatan internasionalsecara langsung sebagai lembaga monitoring.82 HDC memangmembentuk lembaga monitoring, tetapi kurang berjalan efektifkarena hanya beranggotakan dua pihak yang berseteru dan HDCsebagai pihak ketiga. Dalam posisi seperti itu, masing-masingpihakdapatsajamelakukanvetoataspermasalahan, laporanatauinvestigasi pihak lain tanpa pihak ketiga mampu memutuskanapapun. Lembaga monitoring yang dibentuk HDC tidak berjalanefektifkarenatiadanyasalingkepercayaandiantaramereka.83

5.Adanyakepentinganekonomidibalikkonflik

Berlarutnya konflik di Aceh membawa keuntungan-keuntungan bagi TNI, seperti ekonomi dan politik. Kepentinganpolitik di TNI berkaitan dengan perannya yang terusmenurun dipentas perpolitikan nasional sejak 1998.Kekacauandi Aceh akanmemberikan justifikasibagiTNIuntuktetapbertahanmemainkanperannya dalam konsep pertahanan negara, minimal melegalkankehadiran mereka untuk menduduki kursi kekuasaan sipil diAceh.84

Dari segi ekonomi, TNI memperoleh keuntungan denganmempekerjakan mantan perwira militer untuk mengawasikegiatan perusahaan dan usaha yang didukung militer mem-perolehkemudahankontrakkarenakehadiranangkatandaratter-sebut serta kebiasaannya untuk melindungi kegiatan usaha itudan kekuatan pengincar lainnya. Kekayaan yang dimiliki Acehmampu memenuhi kebutuhan TNI baik secara individu maupunorganisasi.Secaraorganisasi,anggaranpemerintahmengenaiper-

81StephenJ.Stedman,op.cit,hlm.hlm.368-36982J. LewisRasmussen,op.cit,hlm.39-4083 Konrad Huber, “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and

Implementation”, Policy Studies, Vol.9, Washington: East-West Center, hlm. 32. LihatjugaNotaKesepakatanCOHA,Artikel3

84 ICG Asia Report, Aceh: Kenapa Kekuatan Militer Tidak akan Membawa padaPerdamaianKekal, No.17,12Juni2001


Tabel 3. Poin-Poin Realisasi Damai

Komitmen Perdamaian Upaya Realisasi Hubungan Pemerintah NAD dengan pemerintah pusat dan Peraturan Perundang-undangan

Dirumuskan dalam Undang-undang terten-tu

Rehabilitasi hak-hak sipil dan poli-tik anggota GAM

Melalui pendirian partai politik lokal dan revisi UU No. 18/2001 Tentang Otonomi Khusus NAD

Ekonomi - Aceh dilakukan dengan prinsip ter-buka

- Pembagian keuntungan 70% (untuk Aceh) dan 30% (untuk pusat)

Hak Asasi Manusia Dibentuk pengadilan HAM dan Komisi Ke-benaran dan Rekonsiliasi di Aceh

Amnesti Dilakukan setelah 15 Agustus Reintegrasi G. Diberikan jatah hidup berupa lahan

pertanian dan uang kepada mantan anggota GAM

H. Dibentuk Komisi Bersama Penyele-saian Klaim

Pengaturan keamanan I. Gencatan senjata J. Penarikan/penghancuran senjata

GAM K. Penarikan satuan non-organik TNI L. Dilaksanakan secara bertahap; 15

September – 31 Desember 2005 Pengawasan di lapangan Dibentuk Misi Monitoring Aceh terdiri dari

perwakilan negara-negara Eropa dan ASEAN

Penyelesaian Konflik MoU M. Diselesaikan oleh Kepala AMM N. Jika tahap pertama tidak mampu,

diselesaikan oleh kepala AMM dengan melibatkan wakil senior dari setiap pihak

O. Apabila tahap kedua juga tidak selesai, diambil keputusan yang ber-sifat final dan mengikat oleh Ketua Dewan Direktur CMI

SetelahMoURI–GAMditandatangani,materidalamkesepaka-

tan tersebut baru dapat dipublikasikan kepada seluruh masyarakat.


akhirataupoinkeenamadalahpenyelesaianperselisihanapabilater-jadikonflikyngberkaitandenganpelaksanaannotakesepahamanini.


23

tahanan hanya menyediakan 30% dari total anggaran yang dibu-tuhkanTNI.Sisanya,sebanyak70%,harusdicarisendiriolehTNI.Berbagai industrigasalamdanminyakdiAcehmampumenopangkekurangananggaranmilitertersebut.

Apabila proses damai terjadi,makapraktisTNI tidakdibu-tuhkan lagi di Aceh. Itu berarti mereka akan kehilangan sumberekonomi penting. Kondisi keamanan yang tidak stabil di Acehmemaksa berbagai perusahaanmeminta TNI/Polri untukmenjadipelindung. Personelmiliter dan polisi juga banyak terlibat dalamberbagai bisnis illegal seperti perlindungan terhadap pencuriankayu atau illegal logging dan ladang ganja. Karenanya, TNImem-iliki kepentingan untuk tetap melestarikan konflik di Aceh padalevelyang lebih tinggibahkandengan tujuanmemperkukuh justi-fikasikeberadaanmerekadiAceh.

Lembaga militer pada umumnya memperoleh sumbangandari usaha-usaha yang dilindungi oleh tentaranya. Misalnya,sesuaikontrakBagiProduksi,ExxonMobildiLhokseumawemem-beribayarankepadaPertaminauntukdukungan logisitik terbatasbagi sekitar seribu pasukan keamanan yang ditugaskanmelindungi ladang gas Arun. Rawannya kompleks industriLhoksemawe serta industri dan komersial lainnya terhadap se-ranganGAMmendorongparapengelolanyauntukmencariperlin-dungan tambahan dengan membayar komandan setempat untukmenempatkantentaragunamenjagausahamereka.Olehkarenan-ya, ada kepentingan tentara untuk melanjutkan kegiatan AGAM,dalambatastertentu,didaerah-daerahtersebut.BahkanbeberapapasukanGAMdisinyalirbukanlahGAMbentukanHasanTiroyangmemiliki agenda politik mendirikan Aceh Merdeka, melainkanGAMhasilbentukantentara.Tidakmustahiladanyaancamanyangditujukanke sebuahperusahaanbukanberasaldariGAM,melain-kandarioknummiliterataudariGAMrekayasa tentarayangber-maksudmeningkatkanjumlah“uangperlindungannya”.85

Sepertidiketahui,diseluruhIndonesiapersonelTNIdiupahsangat kecil dan komandan TNI tidak memiliki dana dan sum-berdaya yang diperlukan untuk menjalankan operasi yang harusmereka emban. Di wilayah konflik di mana kekerasan kerap ter-jadisepertidiAceh,militersebagai lembagamaupuntentaraper-orangan dapat aktif mencari dana secara maksimal. MenjadikanAceh sebagai wilayah damai berarti menutup peluang TNI untukmemperolehdanabesar.

85 ICGAsiaReport,No.17,12 Juni2001,Aceh:KenapaKekuatanMiliterTidakakan

MembawapadaPerdamaianKekal, hlm.12


Pihak militer setuju dengan status otonomi khusus sebabakan menguntungkan posisinya dimana dengan status tersebut,pihakpemerintahdaerahakandipenuhiolehbanyaknyapendapa-tan daerah dan militer akan meraih bagian yang semakin besarsebagai kompensasi penjaga keamanan dibanding apa yang telahperoleh mereka saat ini.86 Itulah sebabnya, mengapa aparat kea-manan,baikitupolisimaupunTNI,samasekalitidakmemilikian-tusiasme mengenai penyelesaian damai di Aceh karena dikha-watirkan akan mengurangi peran mereka yang berarti dimanadampaknya,pemasukkanakansemakinkecil.Wilayahyangdamaiberartitidakmembutuhkanadanyaaparatkeamanan.

Seharusnya HDC tidak hanya mengandalkan dukunganpolitisi sipil dan para pendukung negosiasi yang kenyataannyasangatminoritas,etapi jugamelakukanlangkah-langkahpendeka-tan kepada kelompok garis keras, terutama TNI. Tidak adanyakomunikasiHDCdenganparapemimpindiTNImenjadisalahsatusebab mengapa TNI dan kelompok garis keras tidak mendukungprosesdamaitersebut87

2

86EdwardAspinalandHaroldCrouch,op.cit , p.387 Konrad Huber “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and



pasca tsunami Pemberian Amnesti Setelah MoU ditandatangani, maka mengacu dengan

kewenangan dalam konstitusi dengan pertimbangan DPR akan diberikan amnesti kepada GAM yang terl i-bat konflik. Dengan amnesti tersebut, maka anggota GAM dipulihkan hak-hak polit ik, ekonomi dan sosial, sama dengan warga negara biasa.

Pengumpulan Senjata GAM dan Penarikan TNI/Polri Non-Organik

Pengumpulan dan sekaligus penghancuran senjata GAM akan dilaksanakan dalam waktu 3,5 bulan mulai bulan September 2005 sampai bulan Desember 2005. Sejalan dengan itu dilakukan penyusutan kekuatan dengan penarikan satuan non-organik TNI/Polri secara bertahap dalam waktu yang bersamaan

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah akan ditata dalam bentuk undang-undang untuk mengatur hubungan yang lebih jelas dan rinci atas kewenangan pusat yang sesuai konsti-tusi dengan kewenangan Pemerintah Daerah Aceh

Hak-hak politik

Dengan amnesti, maka mantan anggota GAM mempu-nyai hak dalam peranan polit ik, baik mencalonkan da-lam pilkada dan pemilu, termasuk mendirikan partai polit ik dengan syarat-syarat nasional. Sedangkan kemungkinan tentang partai polit ik lokal akan dibahas dengan DPR dalam waktu 1,5 tahun yang akan datang

Sarana dan Infrastruktur

Pemerintah akan membangun kembali sarana umum dan masyarakat yang rusak akrena konflik dan sekaligus membantu integrasi mantan anggota GAM ke masyarakat

Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Aceh akan melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi yang baik dan terbuka untuk massyarakat Aceh dan akan berpartisipasi dalam re-habil itasi Aceh.

Monitor Untuk memantau agar semua pelaksanaan persetujuan berlangsung dengan baik, maka “monitor-ing” dilakukanoleh tim Uni Eropa dan ASEAN

MoUHelsinki

Kesepakatan dalam MoU Helsinki terdiri dari 6 (enam) poindengan masing-masing penjelasannya (lebih lengkap lihat lampiranNota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM). Poin pertamaadalah masalah penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh yang terdiridari 4 (empat) item; Undang-undang tentang penyelenggaraan pe-merintahandiAceh;PartisipasiPolitik; Ekonomi, dan;PeraturanPe-rundang-undangan. Poin kedua adalah masalah Hak Aasasi Manusia.Poinketiga terdiridari2 (dua) item,masing-masing tentangamnestidanreintegrasiGAMkedalammasyarakat.Poinkeempatpengaturankeamanandankelima,pemben-tukanmisimonitoringAceh.Yangter-


II 21-23 Pebruari Suasana perundingan sudah lebih kondusif. Kedua pihak tampak lebih memahami posisi dan pendirian masing-masing. Sama-sama menyadari bahwa konflik berdarah selama 30 tahun itu perlu diakhiri

III 12-17 April Ikl im perundingan sudah lebih nyaman. Kedua belah pihak sudah saling tukar draf keinginan dalam bentuk tertulis

IV 26-31 Mei Pembahasan draf kedua belah pihak. Iklim perundingan sudah jauh lebih baik.

V 12-17 Juli Sudah dicapai banyak tit ik temu dimana GAM tidak lagi mempersoalkan maslah Negara Kesatuan RI, konstitusi dan sudah melupakan niat referendum, tuntutan merdeka dan sebagainya. GAM hanya menuntut keberadaan partai lokal di Aceh. Tuntutan ini menyebabkan perundingan menjadi sangat ketat hingga detik-detik akhir.

27 Juli Penandatanganan Draf MoU oleh masing-masing pihak 15 Agustus Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)

atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM di Vanta, Helsinki, Finlandia yang disaksikan oleh fasil ita-tor perundingan sekaligus mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Momen itu juga disaksikan oleh Erkki Tuomioja, Menteri Luar Negeri Finlandia, Duta Besar Inggris untuk Findal-ndia, Matthew Kirk, sebagai representasi Presiden Uni Eropa, dan Aldo Dell ’Ariccia sebagai representasi Komisi Eropa, dan juga dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara ASEAN Penandatangan ini menandai berakhirnya konflik bersen-jata yang telah berlangung selama 30 tahun di Nanggroe Aceh Darussalam

Dari pihak pemerintah, meski penarikan pasukan atau aparat

keamanannon-organikdilakukansatubulansetelahMoUditandatan-gani(15September),penarikanpasukandilakukanlebihcepat.Seba-gian bahkan telah dipulangkan sebelum MoU ditandatangani. De-mikian juga dengan pihak GAM. Puluhan anggota GAM memutuskanturungunungterlebihdahulubegitumendengarkesepakatanMoUdi-tandatangani meskipun perintah demobilisasi dilaksanakan tanggal15September.

Tabel 2.

Draft MoU Pemerintah RI dan GAM Poin Kesepakatan Prinsip-prinsip pokok Menyelesaikan konflik secara damai, komprehensif,

menyeluruh dan bermartabat. Sepakat dengan jujur dan demokratis dalam rangka Negara Kesatuan dan Konstitusi RI. Penyelesaian damai ini akan memper-mudah danmempercepat pembangunan Aceh kembali

Peran AMM dalam Menjaga Perdamaian di Aceh 25

Bagian Kedua

Peran AMM dalam

Menjaga Perdamaian di Aceh

A. Pendahuluan

itik paling krusial dalam menjalankan sebuah kesepakatandamaiadalahtahapimplementasi.Darisekianbanyakperjanjiandamai yang berhasil dilaksanakan, sebagian besar gagal dalamtahapini.Inimenunjukkanbahwatahapimplementasijauhlebih

sulit dari pada menghasilkan sebuah kesepakatan. Sebagai contoh,pada 1991-1994 negosiasi dilakukan dalam empat perang sipil diKamboja, Liberia, Somalia dan Angola, negosiasimenghasilkan kese-pakatandamaitetapikemudiangagaldalamtahapimplementasi.1

Keberhasilan implementasi menjadi suatu keharusan darisuksesnya sebuah resolusi konflik yang bertujuan menyelesaikansemua penyebab konflik. Syaratnya adalah, para praktisi resolusikonflik jangan hanya memfokuskan pada de-eskalasi dan negosiasi,tetapi juga pada fairness dan durabilitas dari kebijakan yangdihasilkannya.2

1 Stephen J. Stedman. “Negosiation andMediation in Internal Conflict”, dalamMi-

chael E. Brown (Ed.). The International Dimensions of Internal Conflict, (Cambridge:MITPress,1996),hlm363

2 Louis Kriesberg. “ The development of the Conflict field”, dalam I.William Zart-manand J.LewisRasmussen.Peacemaking in InternationalConflict:MethodsandTech-niques , (Washington,D.C., USIP,1997)hlm.67

T


HenryDunantCentre (HDC), sebuahnon-governmental organi-zationyangbergerakdalamupayapenyelesaiankonfliksecaradamai,terlibat sebagai pihak ketiga di Aceh untuk mengakhiri kekerasanyang telah berlangsung lama. HDC berhasil mengajak kedua belahpihak yang terlibat konflik, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) danPemerintah Republik Indonesia (RI), untuk duduk dalam meja pe-rundinganyangkemudianmenghasilkankesepakatanberupaHuman-itarian Pause (2000) dan Cessation of Hostilities Agreement (2002).3Sayangnya, upaya HDC tersebut kemudian menemui kebuntuan danberakhir dengan kegagalan karena ketidakmampuan semua pihakyang terlibat dalam penyelesaian konflik untuk mengimplementasi-kankesepakatanyangtelahdibuat.

Menurut Rasmussen, keberhasilan implementasi sangat ter-gantung dari kemampuan institusi-institusi yang ada dalam negaradalam menjaga kestabilan sistem pasca konflik.4 Insitusi tersebutadalah lembagayang terlibat langsungdalampelaksanaandanmoni-toring perdamaian yang dilakukan secara bersama oleh pihak-pihakyang terlibat konflik atau melibatkan pihak ketiga. Kenyataan yangterjadi di Aceh jauh dari apa yang dikatakanRasmussen dimana sta-bilitas pasca konflik tidak dijaga akibat dari belum terciptanya rasakepercayaaan diantara pihak-pihak yang terlibat konflik. Pasca per-janjian,konflikbersenjatadankekerasanterusberlangsungyangdil-akukan oleh kedua belah pihak, terutama aparat keamanandanparamilisisipil.

Menurut Kriesberg, implementasi akan berhasil manakala adasebuahinstitusikuatyangbertugasmengontroljalannyakesepakatandamai, dengan mengkombinasikan berbagai metode baik kekuatanmilitermaupunekonomidanpolitik.5Dengancatatan,tegasKrieberg,metode kekerasan atau penggunaan kekuatan militer harus dibatasidan tidakbersifatdestruktif terhadappihak-pihakyang terlibatkon-flik.6 Keberhasilan implementasi adalah produk intervensi antaraberbagaipihakyangterkoordinasibaikresmiatautidakyangbekerja

3 lihat Kompas 13 Mei 2000, hlm.1 dan Kompas, 10 Desember 2002, hal.1. Atau

langsung Lihat Nota Kesepahaman Mengenai Jeda Kemanusiaan Untuk Aceh yangditandatanganiHassanWirajuda(wakilRI)danZainiAbdullah(wakilGAM)tanggal12Mei 2000, dan Nota Kesepakatan COHA yang ditandatangani Wirjono Sastrohandojo(wakilRI)danZainiAbdullah(wakilGAM)tanggal9Desember2002

4J. Lewis Rasmussen. “Peacemaking in the Twenty-First Century; New Rules, NewRoles,NewActors”,dalam I.WilliamZartmanand J. LewisRasmussen.Peacemaking inInternationalConflict:MethodsandTechniques,(Washington,D.C.,USIP,1997),hlm40

5 Kriesberg, Louis. Constructive Conflict; From Escalation to Resolution, (Lanham:RowmanandLittlefieldPubl., 1998). , p.100

6ibid


teri perundingan dan memaraf draf final nota kesepahaman tentangAceh damai di Vantaa, Helsinki, Finlandia, yang menjadi peristiwabersejarahmengakhiri konflikpanjang,melelahkandanberdarah se-lama 30 tahun di Aceh (lihat tabel 1). Sebagai sebuah upaya untukmenyelesaikankonflikyangtelahmengakarselama30tahun,alotnyaperundingan dengan berbagai perdebatan kepentingan dan kompro-mi adalahhal yangwajar.Menyelesaiakankonflik yang telahmenga-kar bukanlah sesuatu yangmudahdanmemerlukan sebuahkerja ke-ras, usaha yang sungguh-sungguh serta pengorbanan berbagai halyangsemuladianggapprinsipuntukmenyelesaikannya.Penyelesaiankonflikmemerlukan sebuah seni untukmenciptakan kondisiwin-winsolution. Tepat seperti apa yang diungkapkan Henry VIII; “Untukmemulaiperang,orang tidakperlunasehat.Tetapiuntukmenghenti-kannya tanpakehilangankeuntungandanhargadiri, orangperlube-lajar”.

KetikaMoUditandatanganitanggal15Agustus2005diVantaa,Helsinki,ribuanwargaAcehberdoadiMasjidBaiturrahmansekaligusmenjadi saksi melalui media elektronik serayamengungkapkan rasabahagianya. Dalam setiap konflik yang terjadi, pihak yang paling ba-nyak menderita dan menjadi korban bukanlah mereka-mereka yangterlibat langsung dalam peperangan terebut, seperti para pejuangatau tentara, melainkan rakyat kecil, mayoritas anak-anak danperempuan, yang tidak tahu mengapa konflik harus terjadi. Karenaitu,wajar jikamerekamerupakahkelompokyangpalingbahagiadarisetiapperundingandankesepakatandamai.

Sebagaiwujud kegembiraan terhadapperjanjian damai,wargaAceh melakukan pawai keliling sambil memukul rapa-i pase sebagaisimbolperang telahdihentikan, sementaramantananggotaGAMme-lakukan konvoi keliling Aceh dengan menggunakan kendaraan rodadua.Meuyoe ka dimeusu rapa- uroeh lageum dipiyoeh dimeusu beude,kalausudahdibunyikangendangrapai, itupertandaperangharusdi-hentikan.

Tabel 1. Babak-Babak Perundingan RI-GAM

BABAK TANGGAL (Th. 2005)

AKTIFATAS DAN MATERI PEMBAHASAN

I 28-29 Januari Kedua belah pihak baru saling “berkenalan” dan suasana perundingan berlangsung dalam suhu yang tinggi. “Panasnya” suhu di ruang perundingan dinilai lumrah ka-rena kedua belah pihak baru melontarkan gagasan mas-ing-masing. Pihak GAM beberapa kali menunjukkan sikap ofensif. Delegasi RI menahan diri, lebih banyak menjelas-kan dan mendengarkan apa yang dilontarkan pihak GAM


Situasi inimenggugurkanoptimismeparadelegasisebelumnyayang berharap perundingan babak terakhir akan berjalan cepat danmudahkarena telah terbentuknyarasasalingmemahamidankondisikondusif sebelumnya.Perdebatanpartaipolitik lokal ininyaris tidakmencapai titik temu dan membuat Ahtisaari, seorang mediator pe-rundingan yang telah berpengalaman dan piawai, turut menjadi te-gang. Ahtisaari kemudian berinisiatif memberikan waktu rehat agarsuhukembalidingin.Tetapiupaya tersebut tidakberhasilmenyurut-kan kedua belah pihak dalam argumennya masing-masing. Diantarasekian babak perundingan, babak ini merupakan babak terberat da-lamperundingan.

Kengototan GAM terhadap usul partai politik lokal karena isuini merupakan “kartu truf” terakhir yang bisa dimainkan GAM.“Semuakartu truf sudahkamiberikankepadaRepublik.Tinggalpar-tai lokal ini yang menjadi pertaruhan kami” kata salah seorang de-legasi GAM kepada tim delegasi dari Pemerintah RI. Sebelumnya,GAMtelahbanyakmemberikan “kartu truf”berupamelepaskan tunt-utan kemerdekaan Aceh dan tidak lagi mempersoalkan posisi Acehsebagai bagian dari NKRI, tidak menuntut dan mempersoalkan refe-rendum. Karenanya GAM berpendapat seyogyanya Pemerintah Indo-nesiamengabulkan tuntutan tersebut. Untukmenghindari terjadinyadeadlock, pemerintah kemudian menyetujui keinginan usulan pem-bentukanpartaipolitik lokaldiAceh.DelegasiPemerintah, SofyanA.Djalil, mengatakan partai lokal memang tidak dikenal dalam konsti-tusiIndonesia,tetapidemokrasiIndonesiadinamis.37

Sebagai realisasi disetujuinya pembentukan partai lokal,disepakati pemerintah dalamwaaktu setahun sampai 18 bulan akanmenyiapkan kondisi hukum dan politik bagi pembentukan partai lo-kaldiAceh

Dalam perundingan terakhir ini, kedua belah telah pihakmenyepakati lima poin. Pertama, nama Aceh ditentukan oleh DPRDPropinsi NAD. Kedua, ada institusi Wali Nanggroe. Ketiga, urusanpaspor adalah otoritas pemerintah pusat, tetapi proses administrasiatau pemberiannya dilakukan di daerah, sebagaimana propinsi lain.Keempat, keikutsertaan dan partisipasi GAM dalam pembangunandanrekonstruksiAceh,sertakelima,pemilihankepadaladaerah(pil-kada) Aceh diselengarakan tahun 2006 dimana GAM dapat berparti-sipasididalamnyadanmembentukpartaipolitiklokal.38

Dengandilahirkannyakesepakatantersebut,padatangal17Ju-li,delegasiPemerintahdanGAMberhasilmerampungkanseluruhma-

37Kompas,16Juli200538Kompas,16Juli2005


di semua level masyarakat.7 Dengan catatan pula tentunya,keberadaanlembagapengontrolataupeacekeeperharustetapberadadalam lokasi konflik sampai situasi memungkinkan untuk ditinggal-kan.Kepergian lembagapeacekeeperyangterlalucepatsetelah inter-vensi dalam sebuah konflik komunal dapat memicu kembali konflikyang ada. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus dimana setiappeacekeeper pergi, konflik selalu terulang seperti yang terjadi diSrilanka atau Lebanon.8 Kondisi seperti itu terjadi terutama ketikaprosesperdamaiandipaksakanolehpihak luar,bukankarenaadanyasituasi ripe for resolution atau hurting stalemate. Ini mengajarkanbahwa sebelum perdamaian benar-benar tercipta dengan baik danstabil, keberadaan lembagamonitor di area konflik harus tetap ada.Pembentukan institusi atau lembaga monitor inilah yang tidak dil-akukan oleh HDC. HDC hanya membentuk sebuah Komite KeamananBersama antara GAM dan RI, sesuatu yang sukar untuk dipahamiefektivitasnyamengingatbelumterbangunnyasalingkepercayaandi-antaramereka.9

BelajardarikegagalanHDC,CrisisManagementInitiative(CMI),sebuahNGOyangkembalimenjadipihakketigauntukmenyelesaikankonflik Aceh, membentuk sebuah institusi yang bertugasmemonitorpelaksanaan kesepakatan damai di Aceh. Keberadaan institusi terse-but langsung dicantumkan dalam kesepakatan (MoU Helsinki) yangtelah ditandatangani bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalamkonflik di wilayah tersebut pada tanggal 15 Agustus 2005. Institusitersebut adalah Misi Monitoring Aceh atau Aceh Monitoring Mission(AMM).

Tulisan ini bertujuan menganalisis peran AMM dan faktor-faktor apa saja yang membuatnya berhasil membuat kedua belahpihak yang terlibat konflik diAceh (Pemerintah Indonesia danGAM)untukmematuhikesepakatanperdamaianHelsinki?B. Awal Hadirnya AMM

Pada saat terjadi pembahasan kesepakatan damai antaraPemerintah Indonesia dan GAM, salah satu permasalahan yangmun-cul adalah siapa pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan

7 J. Lewis Rasmussen. “Peacemaking in the Twenty-First Century: NewRules, New

Roles,NewActors”,dalam I.WilliamZartmanand J. LewisRasmussen.Peacemaking inInternationalConflict:MethodsandTechniques,(Washington,D.C.,USIP,1997),hlm.43

8 Joseph R. Rudolph, Jr. “Intervention in Communal Conflict”,Orbis,Vol.39, No. 2,(Spring,1995),hlm259

9 Konrad Huber, “The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation andImplementation”, Policy Studies, Vol.9, Washington: East-West Center, hlm. 32. LihatjugaNotaKesepakatanCOHA,Artikel3


monitoringdiAceh?Keberadaanlembagamonitoringinisangatpent-ing dan menjadi penentu apakah kesepakatan damai berhasil dite-gakkan atau berakhir dengan kegagalan.10 Tetapi pembentukan lem-baga monitoring tanpa pemikiran dan pertimbangan mendalam darikedua belah pihak juga hanya akan sia-sia. Kegagalan HDC menjadisebuahpelajaranberhargabahwauntukmenyelesaikankonflikAceh,harus ada pihak eksternal yangmemilikiwibawa kuat sebagai pihakketigayangbertugasmengawasijalannyakesepakatan.11

Mempercayakan pada PBB, melahirkan trauma bagi pihak In-donesia karena kasus Timor Timur.12 Demikian juga melibatkanASEAN secara politik sangat sensitif.13 Pemerintah khawatir keterli-batanPBBsecaralangsungdiAcehakanmemperkuat isureferendumdan menjadikan wilayah tersebut lepas merdeka. Kekhawatiran inisalah satunya diutarakan oleh Panglima Daerah Iskandar Muda,MayorJenderalAbdulRahmanGaffaryangmenyatakanbahwarakyatAceh akan mendukung kemerdekaan jika opsi tersebut diberikan.14Sebaliknya, mempercayakan pada ASEAN, melahirkan kekhawatiranbagi GAMkarenaASEANdinilai akan cenderung lebih berpihak padaIndonesiakarenaikatanregional.

Kekhawatiran terhadap dua lembaga tersebut, menurut Ou-draat, sangat beralasan karena PBB atau organisasi regional sepertiASEAN bukanlah merupakan aktor politik independen yang concernpadaisu-isuperdamaiandankeamanan.LebihakuratberpikirbahwaPBB instrumen kebijakan dari negara-negara anggotanya.15 Namundemikian, terlepas adanya ketidaksetujuan dalam internalpemerintahan Indonesia, keterlibatan pihak internasionalbagaimanapun juga perlu untuk diikutsertakan untuk menciptakankredibilitas. Ketiadaan lembaga yang kredibel dan netral dalamme-monitor proses perdamaian di Aceh akan mengancam terjadinyaberbagai pelanggaran dan pengingkaran terhadap perjanjian damaisepertikegagalanprosesdamaisebelumnyayangpadaakhirnyahan-yaakanmemunculkansemakindalamnyaperselisihanyangada.

10 Joseph R. Rudolph, Jr. “Intervention in Communal Conflict”,Orbis, Vol.39, No.2,

(Spring 1995), hlm.259. lihat juga Giovani Grevi, “ The Aceh Monitoring Mission; To-wardIntegratedCrisisManagement”,OccasionalPaper,No.61,desember2005,hlm.21

11 Giovani Grevi, “ The Aceh Monitoring Mission; Toward Integrated Crisis Man-agement”,OccasionalPaper,No.61,desember2005,hlm.21

12ibid13ibid14 Edward Aspinal and Harold Crouch, “The Aceh Peace Process: Whay It Faild” ,

PolicyStudies1 , Washingotn:East-WestCenter,2003,hlm.915Chantalde JongeOudraat. “TheUnitedNationsand InternalConflict”,dalamMi-

chael E. Brown (ed.). The International Dimensions of Internal Conflict, (Cambridge:MITPress,1996),hlm.491


GAM yang terlibat dalam tindak pidana seperti pemerasan, peram-pokanatautindakkriminallainnya,tidakakandiberikanamnesti

Berkacadarikeberhasilanperundinganbabaksebelumnya,ba-bakkelimadipenuhidenganoptimismekeberhasilan.Namun ternya-tapadababakakhirini,GAMmempertaruhkantawaranakhirnya,yai-tu partai politik lokal yang sangat berdampak pada konsep self go-vernment.Perdebatandantarikulurmengenaipartailokalinisempatmenjadikan perundingan menemui jalan buntu dan terancam gagalkarenamasing-masing pihak tetap berpegang teguh pada pendirian-nyadantidakditemukanjalankeluar.

GAMmengusulkankeberadaanpolitik lokaldiAceh.Parpol ituakandigunakanolehGAM sebagaiwadahperjuangan. SemulaRIme-nolak usulan tersebut karena menganggap partai politik lokal tidaksejalandengankerangkakonsepNKRI serta bertabrakandenganUn-dang-Undang Nomor No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Pe-merintah menjamin partisipasi politik mantan anggota GAM akanterwadahidalam lembaga atau institusi politik yang sudah adakare-na ketika amnesti diberikan, mereka memiliki hak dan kewajibanyang sama seperti warga sipil lainnya, termasuk menjadi anggotapartai politik dan dicalonkan oleh partainya menjadi wakil rakyatbaik di tingkat lokalmaupun nasional. Pemerintah bahkanmenjanji-kan garansi bahwa orang-orang mantan anggota GAM akan dica-lonkan oleh 10 partai politik yang telah ada saat ini. Tawaran ataujaminan itumerupakan terobosandari kegeminganGAMdalammen-gusung opsi partai politik lokal. Tetapi tawaran itupun ditolak olehGAM. GAM menginginkan partai lokal karena dengan partai itu iaakan lebih mudah untuk meraih kekuasaan untuk memperjuangkankepentingan politik berdasarkan platform yang sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini GAM tuntut dan perjuangkan. GAM khawatirdengan hanya menumpang di partai lain ia tidak akan bisa secaramaksimaldidukungsecarakelembagaan.

Menurut GAM, ketentuan tidak adanya partai politik lokaladalah cermin dari tidak demokratisnya Pemerintah Indonesia kare-namenghambatkeinginandanhakwarganegaranya.Undang-UndangNomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dinilai GAM terlalumembatasidanmenyumbataspirasidaerahsertamasihadanyakont-rolpusatyangbegitukuat.Keharusanparpolmemilikiperwakilan50persendariseluruhpropinsiyangadadan50persendariseluruhka-bupaten propinsi terkaitmenyiratkan adanya keinginan pusat untukmengontrol seluruh aktifitas politik. Karenanya GAM menuntut pe-merintah untuk merevisi undang-undang tersebut dan mengijinkandibentuknyapartaipolitiklokal.


dia,CataloniadiSpanyoldanHongkong.MenurutpengakuanNurDju-li, Ahtisaari kemudian menghubungi pihak Indonesia meminta agarmerubah tuntutan/tawaran dari otonomi menjadi self governmentyang kemudianmenjadi perdebatan panjang di Jakarta. Jika sebelumtuntutanselfgovernmentIndonesiayangmembuatproposaldanGAMhanya merespon, setelah tuntutan self government GAM diharuskanmembuat proposal. Dalam proposal yang diajukan GAM, dari UUOtonomiyangada, pasal-pasal yang tidakmendapathalanganadalahpasal-pasaltentangekonomikarenasebelumnyasudahpernahdiaturdalam UU NAD. Kecuali satu pasal tentang 70% hasil ekonomi Acehretained by Aceh (bukan return to Aceh). “Kami jelaskan ke merekabahwa hasil alam itu adalahmilikmasyarakat Aceh, kami yang akanmemberikankepadapemerintahpusat”.36

Dari apa yangdisampaikanNurDjulimaupunNurdin, nampakbahwa GAM sama sekali tidak memiliki konsep jelas dan tidak siapdengan strategi perundingan yang dihadapi kecualimengkritisi kon-disidanproposalyangdiajukanpemerintahpusat.

Perundinganbabakkeempatdiselenggarakan26 –31Mei. Ba-bak ini merupakan pembahasan draf yang telah diajukan masing-masingpihakdimanadelegasiRImemberikan jawabanatasberbagaidraf pertanyaan atau proposal yang diajukan oleh GAM dan seba-liknya. Babak ini berjalan sangat baik dan tanpa hambatan. Kondisiinimenimbulkanoptimismedikeduabelahpihakbahwaperundinganbabak kelima atau terakhir akan berjalan tanpa masalah sehinggadrafkesepakatanakandapatditandatanganidengancepat.

Perundingantahapkelimadilaksanakanpada12-17Juli.Dalamperundingan tahap terakhir, atau tahap lima, pemerintah IndonesiamelibatkanpihakTNIsebagaipihakyangpalingmemahamikondisidilapangan untuk terlibat dalam membahas masalah pengelolaankeamanan atau security arrangement yaitu mantan Panglima Koop-slihkamyangkemudianmenjabatsebagaiKomandanPussenif,MayorJenderalBambangDarmono.

Materi yang dibahas dalam babak terakhir ini adalah amnestidan pemberian seluruh hak sipil kepada GAM. Amnesti adalah pen-gampunan dari pemerintah terhadap seseorang yang sebelumnya di-anggap melakukan tindakan yang berlawan dengan hukum. Iniberarti, secara hukum, orang yang mendapatkan amnesti catatan-catatan hukum sebelumnya otomatis akan hilang dan dianggap tidakada lagi atau start from zero. Tetapi amnesti hanya akan diberikankepadamerekayangterlibatdalamaktifitaspolitiksaja.Paraanggota

36WawancaradenganM.NurDjuli


Berdasarkanpengalamansebelumnyadankerangkapemikiranpentingnya kehadiran lembaga monitoring, Ahtisaari memasukkanAMM dalam kesepakatan damai yang harus direalisasikan dan men-jadikan Eropa sebagai kandidat utama lembaga monitoring. Alasankenapa Eropa dipilih sebagai monitor, karena menurut Faye Belnis,JuruBicaraAMM,kredibilitasnyaamatsangatbisadiandalkan.16

Ahtisaari kemudian juga mengundang ASEAN untuk terlibatdan bekerjasama dalam AMM.17 Karena itu kemudian dalam NotaKesepakatan damai dibentuk kerjasama Eropa-ASEAN sebagai pihakyang akanmemonitor kesepakatandamai di lapanganditambah ang-gotadarimasing-masingpihakyang terlibat konflik.Bentukkerjasa-ma tersebut dicantumkan dalam artikel 5 dalam nota kesepahamanantara Pemerintah RI dan GAM. Disebutkan bahwa AMM dibentukoleh Negara-negara Uni Eropa dan Negara-negara ASEAN yang ikutserta dengan mandate memantau pelaksanaan komitmen para pihakyangterlibatkonflikdiAceh.18

Dalam pandangan beberapa pengamat, Kerjasama dua organ-isasi regional Uni Eropa-ASEAN tersebut dinilai sebagai sesuatu halyang tidak lazim, tetapi terbukti efektif.19 Namun sebenarnya,keterlibatanASEANharusnyadilihatsebagaiinstitusiregionalantaraNegara-negara di wilayah Asia Tenggara, dimana Indonesiamerupa-kan salah satu anggotanya. PelibatanUni Eropa karenaASEANmem-iliki konsep kerjasama ASEAN Community Security dengan beberapaNegara,diantaranyaUniEropa.

Keterlibatan beberapa Negara Uni Eropa dalam AMMmerupa-kanmisipertamadiAsiadimanahampirsebagaianbesardarimerekabelummemahamidenganbaiksejarahataukondisiAcehdanIndone-sia. Berbagai kritikan bahkan sempat muncul, seperti dari InggrisRaya,yangmempertanyakanmengapamerekatidakmemfokuskansa-japadaperdamaiandiregionEropasepertiBalkan.20Tetapibeberapanegara lain, seperti Perancis,menunjukkan sikap positif untuk terli-bat dalam penyelesaian konflik secara damai di Aceh.21 Bagi yangmendukung,keterlibatanUniEropadalamAMMdinilaipentingkare-

16 Wawancara dengan Faye Belnis, National speaker AMM, Tanggal: 7 April 2006,Pukul:09.00–09.45,Tempat:KantorAMM,BandaAceh

17 Giovani Grevi, “ The Aceh Monitoring Mission; Toward Integrated Crisis Man-agement”,OccasionalPaper,No.61,desember2005,hlm.21

18 Lihat Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani diHelsinkitanggal15Agustus2005,artikel5.1

19 Institute for the Security Studies, “ The EU Mission in Aceh; ImplementingPeace”,OccasionalPaper , No.61,December2005,hlm.5

20 Giovani Grevi, “ The Aceh Monitoring Mission; Toward Integrated Crisis Man-agement”,OccasionalPaper,No.61,Desember2005,hlm.22

21ibid


namemiliki beberapa arti positif yaitu, pertama,menunjukkan padamasyarakat bahwa Eropa tetap memiliki perhatian yang besar ter-hadap perdamaian global walaupun menghadapi kendala keterbata-san dana, jauhnya jarak atau tidak ada konstitusi yang men-dukungnya. Kedua, keterlibatan di Asia menunjukkan visi Eropa se-bagai pemain global, tidak terbatas pada wilayahnya saja. Ketiga,keterlibatandiAMMmerupakansebuah test case terhadapkebijakanpertahanandankeamananEropadalammanajemenkrisissipil.22

AMMmerupakan misi sipil yang terdiri dari monitor-monitordari Negara-negara Uni Eropa dan Negara-negara ASEAN serta Nor-wegia dan Swiss. Anggota-anggotanya tidak dipersenjatai23 danterdiridariorang-orangyangdianggapmemilikikeahliandankompe-tensi beragam yang dibutuhkan untukmelaksanakan tugas-tugas da-lam misi ini. Kendati misi sipil, bukan berarti AMM menolakkeanggotaan militer. Anggota yang memiliki latar belakang militertetap diperlukan karena sebagian tugas-tugas AMM memiliki ket-erkaitandengantekniskemiliteran.24

Secara resmi, AMM mulai menjalankan tugasnya satu bulansetelah kesepakatan damai Indonesia-GAMditandatangani, yakni pa-da15September2005untukjangkawaktu6bulan.MisiAMMdiAcehatas undangan pemerintah Indonesia dengan persetujuan kepem-impinan GAM.25 Pada tanggal 27 Februari 2006, Dewan Uni EropamemperpanjangmisiAMMhingga3bulan,sampai15Juni2006,26dankemudiandiperpanjanghinggapelaksanaanpemilihankepaladaerah(pilkada), naum tidak melebihi 15 September 2006, seperti yangditetapkandalampertemuanKomisiUniEropadiBrussels,Kamis,11Mei 2006.27Namun terkait dengan tertundanya pelaksanaan pilkada,AMMtugasAMMakhirnyadiperpanjanghingga15Desember2006.28

AMM memiliki perbedaan dengan lembaga monitoring yangdibentuk HDC. Untukmemantau implementasi damai, HDCmemben-tuk Joint Security Committee (JSC) yang memiliki tugas: Memformu-lasikan proses implementasi kesepakatan; Memonitor situasi kea-manandiAceh;Melakukaninvestigasisecarapenuhterhadapkekera-

22 Giovani Grevi, “ The Aceh Monitoring Mission; Toward Integrated Crisis Man-

agement”,OccasionalPaper,No.61,desember2005,hlm.2223LihatNotaKesepahamanPemerintahRIdanGAM,artikel5.824 http://www.aceh-mm.org/indo/amm_menu/about.htm. Lihat juga

http://www.kompas.com./kirim_berita/print.cfm?nnum=7636425WawancaradenganFayeBelnis, spokesmanAMMdiBandaAceh, tanggal7April

2006.26http://www.aceh-mm.org/indo/amm_menu/about.htm27Kompas,15Mei200628http://www.aceh-mm.org/indo/amm_menu/about.htm


hanya bertindak sebagai supervisi saja.33 Berbagai pertanyaan terse-butkemudiandijawabolehPemerintahpadahariberikutnya.

Pada hari ketiga perundingan ketiga, GAM mengajukan se-jumlah permintaan tertulis kepada pemerintah Indonesia. Berbagaipermintaan tersebut merupakan implementasi dari kerangka GAMmengenai konsep self government seperti kewenangan GAM dalampersoalanekonomi,pendidikan,pengelolaansumberdayaalam,pela-buhan udara dan laut, perikanan dan pemilihan kepala daerah sertabenderadanlagukebangsaan.

Menurut Nurdian AR, salah seorang juru runding GAM, tuntu-tan self government merupakan rencana kedua apabila rencana per-tama gagal yaitu memperjuangkan kemerdekaan Aceh melalui refe-rendum. “Plan B adalah Pemerintahan sendiri (self government). Inididasarkan pada tulisan Wali Negara Tgk.Hasan Tiro dalam buku“Democracy for Indonesia”. Dua paragraf terakhir pada bagian pe-nutup menjelaskan hal ini”. Alasan GAM menerima self gevernmentkarena opsi otonomi adalah status quo. Status quo, menurut Nurdin,berarti menerima operasi militer dan segala keadaan seperti terjadisebelumnya.34

Apa yangdikatakanNurdin ini berbedadengan apa yangdisa-mpaikan Nur Djuli yang nota bene adalah angota juru runding GAMjuga.MenurutNurDjuli, pilihan terhadap self governmentadalah se-buah “kebetulan”. “Sampai suatu ketika, selesai ronde kedua,Ahtisaari diinterview di TV lokal dan kemudianmuncul di surat ka-bar, dia mengatakan bahwa solution for Aceh conflict is self govern-ment. Kami tangkap ide ini. Besoknya kamiminta pertemuandenganAhtisaariuntukkonfirmasihal ini.Kamikatakan, jikabagi Indonesiaistilah merdeka dan referendum tabu, bagi kami otonomi juga tabu.“Autonomy for Acehnese is security word, because Autonomy is statusquo. What the meaning of status quo? Exploitation, murder, the ten-sion, anthracitic. That is autonomy for Acehnese. So, for us autonomyissuemustbeoutas independenceand referendum for Indonesia.Tapikamimaumenerimaselfgovernment.”35

Berdasarkan informasiNurDjuli,selfgovernmentbukanlahse-buah tuntutanyangdirencanakanatauplanyangtelahdisiapkansep-erti yang dikatakan Nurdin. “Kami tidak tahu apapun tentang selfgovernment. Kami hanya tidak mau otonomi. Setelah itu kami barumempelajari self government seperti di Sabah Serawak,Dublin Irlan-

33Kompas, 15April200534 Wawancara dengan Nurdin AR, anggota juru runding GAM, Sidney, 10 Oktober



yang tidak kami terima, maka semua point akan tidak dapatdisetujui. Kita mulai dengan hal-hal yang mudah; masalahekonomi,dansebagainya.RImencobamerayuGAMbahwa ji-kakamimenerimaotonomi,makaAcehakandibangunseper-tiPutraJayadiMalaysia,Acehakandibangun10airportyangbisa dikelola sendiri, dan omong kosong lainnya. Yangmenyampaikan ini adalahSofjanDjalil. Saya tanyakankedia,dari mana RI bisa dapatkan uang karena setahu saya RIsekarangberhutang lebihdariUS$800Milyard.This iswindfrom heaven. It’s very nice, but that is still the wind. Just thewind.Empty! .32

Perundinganbabakkeduadilaksanakan tanggal21-23Pebrua-

ri. Berbeda dengan perundingan sebelumnya, perundingan babakkedua jauh lebih kondusif dan tidak lagi didominasi oleh protes dankeluhan. Kedua pihak tampak lebih memahami posisi dan pendirianmasing-masing. Sama-sama menyadari bahwa konflik berdarah se-lama30tahunituperludiakhiri.

Perundingan babak ketiga dilakukan pada bulan April selamaenamhari secaramaratonmulai hari Selasa sampaiMinggu, 12 – 17April2005.Perundingantelahinimemilikitemaspesifiksehinggadi-harapkanpadahariminggupembahasan telahusaidanparadelegasidapatpulangdenganmembawahasil yang lebihmajudan signifikan.Masing-masingpihakmengajukanberbagaidrafpersoalansecarater-tulis.Pertemuandilaksanakansecaramarathonkarenamaterimeny-angkuthal-hal yang substantif yaknimasalahotonomikhusus, untukAceh, kompensasi ekonomi bagi Aceh, amnesti bagi para anggotaGAM,masalah keamanan, hukum, penghentian aktifitas atau gerakanGAMsecarapermanen,penyerahansenjataGAMdanpenarikanpasu-kanTNI,penghentiantindakkekerasandan juga isuyangsangatsen-sitif,yaituselfgovernment.

Padasesipertamadaripertemuanketiga ini,GAMmengajukanbeberapa masalah yang dianggap urgen. Pertama, kewenangan GAMdalammengelolakekayaansumberdayaalamdiAcehsepertiminyak,hasil bumi, gas, tambangdan jugapengelolaan air bersih.Kedua, ke-wenanganPropinsiNADdalamhalperdagangan, termasukperdagan-gan luarnegeri.Ketiga,manajemenpariwisata,keempatkewenanganGAMdalampersoalanpengelolaanpelabuhan lautdanudara.Perma-salahankelimaadalahpendidikan.GAMmempertanyakanapakahme-reka memiliki kewenangan mengelola pendidikan di Aceh, termasukpengiriman para angota GAM ke luar negeri untuk tujuan belajar.GAM berharap pemerintah pusat tidak melakukan intervensi dan



san keamanan; Memperbaiki situasi keamanan dan memberikansanksi; Meyakinkan tidak adanya kekuatan paramiliter baru; danMendesain danmengimplementasikan proses demiliterisasi. Kompo-sisi JSC adalah pejabat-pejabat senior yang ditunjuk sebagai wakilPemerintah dan GAMdan seorang pihak ketiga (HDC) yang disetujuikedua belah pihak. Kemudian untuk memutuskan perselisihan yangmuncul di lapangan, dibentuk Joint Council (JC) yang terdiri ataswakil-wakil senior Pemerintah dan GAM dan juga pihak ketiga(HDC).29

Dalam situasi dimana permasalahan utama (status Aceh) be-lum terpecahkan, tidak ada kondisi luar yangmemaksa atau ripe forresolution bagi terjadinya perdamaian diantara kedua belah pihak,sertabelumtumbuhnyarasasalingpercaya,mengakibatkanJSCmau-punJCtidakoptimaldalammelaksanakantugas-tugasnya.Peranyangdilaksanakan HDC dalam menjembatani perbedaan diantaraPemerintah dan GAM sangat terbatasmengingat tidak ada saksi for-mal yang dapat diberikan lembaga tersebut apabila terjadi pelang-garanterhadapkesepakatan.

C. Struktur

AMM diketuai oleh seorang warga Negara Belanda, PieterFeith.AnggotaAMMterdiridari220orang,120orangdariEropadansisanya dari Negara-negara ASEAN (Brunei, Malaysia, Philipina, Sin-gapura,danThailand). Jumlah total stafAMMadalah231orang.Ket-ua AMM dibantu oleh tiga deputi,masing-masing dari Thailand, Fin-landiadan Italia.Kepala stafAMMberasaldariEropa, sementarade-putinyadariPhilipina. Secaraumum, strukturAMM, sepertideparte-men atau unit dikepalai oleh anggota dari negara-negara Eropadengan deputi dari negara ASEAN. Penunjukan anggota dari negaraEropa sebagai kepala unit atau departemen dimaksudkan sebagaiupaya untuk menghadirkan rasa kepercayaan, terutama dari pihakGAM, terhadap lembaga AMM. Pembagian kerja ini menunjukkanadanya komitmen dan kerjasama yang baik antara Eropa danASEAN.30

Tabel 1. Personel Internasional di AMM

29LihatCOHA,Pasal3dan530 Giovani Grevi, “ The Aceh Monitoring Mission; Toward Integrated Crisis Man-

agement”,OccasionalPaper,No.61,desember2005,hlm.28


ASEAN Brunei Malaysia Philipina Singapura Thailand

20 20 17 15 21

Total 93 Eropa Austria

Denmark Finlandia Perancis Jerman Irlandia Italia Lithuania Belanda Spanyol Swedia Inggris Uni Eropa Norwegia Swiss

3 8 15 5 11 1 1 2 9 10 25 9 2 4 2

Total 107

Ketua AMM didampingi empat penasehat, meliputi penasehatpolitik, hukum, penasehat khusus dan seorang yang memilikitanggung jawab sebagai liaisondenganPresidenUni Eropa.Departe-men yang paling luas adalah departemen operasional yang bertugasmenyusun segala laporan dan analisis kejadian di lapangan. Depar-temen lainnya adalah departemen decommissioning, informasi danmedia, keamanan, kesehatan, juga pelayanan kesekretariatan yangmencakupfinancial,akuntingdanlogistic.

Jumlah pemantau AMM sekitar 80 orang pemantau inter-nasional tidak bersenjata, dimana hampir 2/3 diantaranya berasaldari negara-negara anggota Uni Eropa, Switzerland dan Norwegia.Selain itu sekitar 1/3 anggota pemantau berasal dari lima negaraASEAN.AMMsendiri,dalamsitusnyamenegaskanbahwamerekaber-status imparsial dan tidak memihak ataupun mewakili pihak mana-pun.31

AMM bermarkas di Banda Aceh dan membentuk kapabilitaspemantauan secara geografismelalui 11 kantorwilayah di beberapa

31http://www.aceh-mm.org/indo/amm_menu/about.htm


hasil, negosiasi atau perundingan itu akan berakhir pada bulan Juli.“Onecannotnegotiateforever”,ujarnya.28

Adanyatekananuntukmenerimaotonomimendapattantangankuat dari GAM yang kemudian menduga perundingan tersebut padaakhirnya akan bernasib sama dengan perundingan sebelumnya: ga-gal.29Dalamperundinganbabakpertamatersebut,menurutNurDjuli,Ahtisaari mengatakan kepada GAM; “Jangan anda terlalu menyom-bongkan jabatan anda, sekarang jawab saja apakah anda menerimaotonomi atau tidak? kalau tidak anda boleh kembali pulang”.Mendapatpertanyaansepertiitu,NurDjulikemudianmenjawab:“Ex-cuse me, we are your guests. If you are not longer welcome, we areready to pack of our bag now and go somewhere else.” AkhirnyaAhtisaarimintamaaf.30

Titik positif pertemuan itu kedua belah pihak telah mau ber-temu danmendiskusikanmasalah Aceh secara langsung dan intensifsertasikapGAMyangakhirnyatidaklagimenuntutkemerdekaan.Sa-lah satu delegasi Indonesia, Widodo, mengatakan bahwa pertemuanpertama tersebut memiliki dua aspek positif. Pertama, pembicaraanantara dua pihak terjadi secara langsung. Sebelumnya, pembicaraandilakukan melalui mediator. Kedua, delegasi Indonesia secara jelasmenyatakan pemikirannya bahwa Pemerintah Indonesia hendakmenyelesaikan masalah Aceh secara komprehensif dan permanennamun tetap dalam kerangka konsep Negara Kesatuan Republik In-donesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Ten-tang Otonomi Khusus NAD.31 Delegasi Indonesia kembali pada sabtumalam, namun menyisakan Farid Husain untuk tetap tinggal di Hel-sinkiuntukmelapangkanpembicaraan-pembicaraanselanjutnya.

GAMsendirimenganggappertemuanrondepertamaadalahga-gal.NurDjulimegatakanpadapenulis:

“Akhirnya ronde pertama memang gagal. Setelah itu

panik lah CMI, karena dia mempertaruhkan reputasinya.Merekamembujukkamiuntuk tetapberunding,mereka akanmengupayakanagendabaru.Merekamengirimkanagendaba-ru kepada kami, dan meminta agar kami menjawab dalamwaktu2minggu. Sebulankemudiankamibertemukembalidiputaran kedua. Kuncinya: “nothing is agreed until everythingisagreed”.OK,kamimaubicarakansemuahal, termasuk ten-tangotonomikarenakamipikir, tohnanti jikaadasatupoint

28Kompas, 16April200529WawancaradenganM.NurDjuli30WawancaradenganM.NurDjuli31Kompas 31Januari2005


kan GAM memiliki konsistensi dan jauh lebih mudah untuk me-mahami posisi dan pertimbangan lawan dialognya berdasarkan pen-galaman yang dimiliki. Sebaliknya, perubahan delegasi Indonesiamenimbulkan kekhawatiran akan ada perubahan kebijakan apabilasituasipolitiknasionalmengalamiperubahan.

PerundinganbabakpertamaRI-GAMberjalan sangatketatdantidakmenghasilkan keputusan apa-apa. Banyak kritikan dan hujatanmaupun kecaman dari delegasi GAM diarahkan kepada delegasipemerintah. Pertemuan tahap pertama masih sulit karena masing-masing pihak mendasarkan pada argumen dan tuntutan fundamenyaitumengenaiposisiAcehdanmasihjauhberseberangan.GAMtetapmenuntut merdeka, semantara Pemerintah RI tetap dalam konsepNKRI.24 GAM kemudian menuntut ceasefire, tetapi juga ditolak.25Pemerintahmenolak tuntuan gencatan senjata karena khawatir GAMakanmemanfaatkanmasa tersebutuntukmelakukankonsolidasidanreorganisasi diri setelah secara militer mereka banyak mengalamikekalahan.26

Bagi Indonesia, opsi otonomikhususuntukAceh adalah solusifinal. Tawaran diluar opsi tersebut, apapun namanya akan ditolak.Karena itu, ketika GAM menawarkan referendum bagi Aceh dalamtempo lima sampai sepuluh tahun dari sekarang, pemerintah RIme-nolak. Sebenarnya, tuntutan tersebut merupakan sesuatu yang barubagi GAM karena selama ini, meski GAM menuntut referendum pe-nentuan nasib sendiri bagi Aceh, ia tidak pernahmenetapkan kapanwaktupenyelenggaraannya.Sebaliknya,posisi Indonesiaadalah,per-tama,otonomikhususdalamkerangkaNegaraKesatuanRepublik In-donesia,dankedua,penyelesaiankonfliksecarapenuh,bukanparsialdantemporer.27

MarttiAhtisaarimenyatakanapapun terminologi yangdiguna-kan dalam perundingan, semuanya harus dalam kerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia. Pihak GAM sendiri tidak memberikankomentar atau reaksi apapun atas pernyataan Ahtisaari tersebut.Agar tidak berlarut serta ada kepastian target, perundingan RI-GAMdiberideadline sampaibulan Juliuntukmenuntaskanseluruhperma-salahan dengan menghasilkan sebuah konsep penyelesaian konkretdanmenyeluruhataskonflikAceh.PejabatMediaLiasionCrisisMana-gementInitiative,Maria-ElenaCowellmengatakan,adaatautidakada

24Kompas,11Pebruari200525WawancaradenganM.NurDjuli26Kompas,23Juli200527Kompas,11Pebruari2005


penjuru provinsi Aceh, yaitu: Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa,Tapak Tuan, Blang Pidie, Meulaboh, Lamno, Banda Aceh, KutacanedanTakengon.

Komposisi struktur pimpinan di kantor pusat AMM sebagaiberikut ; Pieter Feith (Head of Mission), Lieutenant General NipatThonglek (Principal Deputy Head of Mission), Mayor General RoziBaharom (Principal Deputy Head of Mission), Mayor General JaakkoOksanen (DeputyHead ofMission), Renata Tardioli (DeputyHead ofMission forAmnesty,ReintegrationandHumanRight)dan JustinDa-vies(ChiefofStaff).32

D. Tugas dan Peran

Dalam konteks “local government building”, AMM memainkanperanyangsangatvitaldalammembangunconfidencebuildingantarapihak-pihak yang terlibat konflik di Aceh, sebagai lembaga yangmemiliki otoritas tinggi untukmenjagakonsistensi pihak-pihak yangberseteru untuk tetap komitmen pada kesepakatan yang telah ada.Keberadaannya sangatpentingkarenaadanya transisi situasikonflikdiAcehmenjadidamaimemerlukanwaktupanjangdanpenuhdenganresikoataukesulitan.33

Tugas utama AMM adalah membentuk dan memelihara hub-ungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak yang terlibat da-lamkonflikAceh,membantupemerintahIndonesiadanGerakanAcehMerdeka dalam melaksanakan nota kesepakatan. Mandate yangdiberikanolehparapihakkepadaAMMmeliputidemobilisasidande-comoossioning GAM, relokasi aparat keamanan non organik, reinte-grasi mantan angota GAM ke dalam masyarakat, pemantauan hakasasi manusia, memantau transisi sosial politik yang diakibatkanadanyakesepakatandamaisertapenyelesaiansengketa.34

Kecuali hal-hal yang tersebut di atas, AMM tidak mengambilperan dalam hal negosiasi. Jika hal ini dibutuhkan selama prosespelaksanaan,adalahtanggungjawabdarikeduabelahpihakdanfasil-itatorawalyaituCrisismanagementInitiative(CMI).35

1. DemobilisasiGAMdanDecommissioningSenjatanya

32http://www.aceh-mm.org/indo/amm_menu/about.htm33 Giovani Grevi, “ The Aceh Monitoring Mission; Toward Integrated Crisis Man-

agement”,OccasionalPaper,No.61,desember2005,hlm.2734LihatNotaKesepahamanPemerintahRIdanGAM,artikel5.235 http://www.aceh-mm.org/indo/amm_menu/profiles.htm. Lihat juga

http://www.kompas.com./kirim_berita/print.cfm?nnum=77804


Berdasarkan kesepakatan Helsinki, GAM harus melakukan de-mobilisasi3000pasukannyayangtelahdilaksanakanpadatanggal27Desember2005dimanaGAM secara resmimembubarkan sayapmili-ternya (Teuntara Nanggroe Aceh/TNA). BerdasarkanMoU juga, GAMdiharuskan untuk menyerahkan 840 pucuk senjata yang pelaksa-naannyadilakukanmulai satubulan setelahMoUditandatangani (15September2005)sampaidengan31Desember2005.36Inilahkaliper-tamadalamsejarahkonflikAcehGAMbersediamenyerahkansenjata.Bagi GAM, penyerahan senjata sebagai bagian dari isi kesepakatanmerupakansebuahpengorbananbesar.Karenatanpasenjata,merekatidak bisa melakukan penyerangan ataupun mempertahankan diridari serangan TNI. Ini sekaligus menandakan terjadinya sebuah pe-rubahan strategi perjuangan dari perjuangan senjata menjadi per-juanganpolitik,sepertiapayangdikatakanolehAbrarMuda,MantanPanglima GAM Wilayah Lhok Tapak Tuan yang kini menjadi KetuaKomitePeralihanAceh(KPA)TapakTuan“Kamitidakbutuhlagisen-jata, seandainya hak-hak demokrasi dan politik kami tersalurkandenganbaik”.37

Juru Bicara Militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM) SofyanDawood juga mengatakan "Kalau tidak ada senjata lagi, maka TNAakan dibubarkan, sementara organisasi GAM tetap, karena TNA danGAMtidaksama"38

Proses ini sempat menimbulkan ketegangan diatara keduapihak, karena dalam MoU tidak disebutkan dengan jelas proses danmekanismepenyerahansenjataGAM.Hal inikemudianmemunculkanpenafsirandarimasing-masingpihak.PihakTNImemintaagarprosespenyerahansenjatadilakukansecaraterbuka,tidakhanyamelibatkanAMM dan GAM saja. Sebaliknya GAMmeminta tertutup, hanya meli-batkan GAM dan AMM saja, dan TNI akan menerima laporan. Per-mintaaan TNI didasarkan pada MoU dimana Pemerintah Indonesiamelakukan pengumpulan semua senjata illegal, amunisi dan alatpeledakyangdimiliki setiapkelompokdanpihak-pihak illegalmana-pun.39 TNImenuntut agar tetap harus adawakil TNI untukmemasti-kan proses berjalan sesuai prosedur. Perbedaan ini diselesaikan ditingkat COSAMeeting di AMM, disepakati bahwapenyerahan senjatahanyadilakukansecaratertutupantaraGAMdanAMMdenganalasanuntukmenghindarkan adanya kesalahpahaman yangmemicu kontro-

36NotaKesepahamanPemerintahRIdanGAM,artikel4.2-4.337 wawancara denga Abror Muda. Wawancara dilakukan di Hotel Cakra Donya,

BandaAceh,Tanggal13Maret200638www.kompas.com,Jumat,16September2005,00:02WIB39MoUHelsinki,artikel4.9


mengetahui bahwa pintu damai tetap terbuka dalam konflik Acehkendatiupayasebelumnya,CoHA,gagaldalamtahapimplementasi.

Akan tetapi,persiapanpertemuan informaldengandenganpa-rapemimpinGAMtidaklahmudahseiringdengangelombangperpoli-tikannasional yangkianmemanasmenjelangpemilihanumum. JusufKalla,yangsemulamemprakarsaiperundingandenganGAMmengun-durkan diri dari jabatanMenko Kesra danmencalonkan diri sebagaicalonwakilpresidenberpasangandenganSoesiloBambangYudoyonosebagai calon presidennya. Hiruk pikuk perpolitikan nasional dalammemperebutkan kekuasaan menjadikan masalah Aceh kemudian te-rabaikan. SetelahYudhoyonodanKalla terpilih sebagaipresidendanwakil presiden, prakarsa perundingan dengan GAM kembali dibuka.Karena itu, perundingan dengan GAM yang menghasilkan MoU Hel-sinkisesungguhnyamerupakansesuatuyangtertunda.D.PerjalananDialog

Setelahmelaluiberbagai lobitingkattinggi, terutamayangdil-akukan oleh Ahtisaari dan CMI-nya, perundingan dengan GAMakhirnya bisa dilaksanakan. Perundingan tersebut berjalan dalam li-ma babak dan sesuai kesepakatan, materi perundingan tidak bolehdipublikasikan kepada pihak lain sebelum penandatanganan kesepa-katandilakukan.Perundingandilakukanditempatperistirahatanmi-lik Pemerintah Finlandia, Vantaa, 25 kilometer dari pusat kota Hel-sinki.

Perundingan RI – GAM berlangung dalam lima babak. Babakpertama dilaksanakan selama dua hari, tanggal 28-29 Januari 2005.Dalam pertemuan pertama tersebut, pihak RI dipimpin olehMenteriHukum dan HAM, Hamid Awaludin, didampingi Menteri Negara Ko-munikasidan Informasi, SofyanA.Djalil,DeputiMenterikoordinatorBidangKesejahteraanRakyat FaridHusain, danMenteri KoordinatorPolitik Hukum dan Keamanan,Widodo AS, selaku supervisor. Dalamperundingan-perundingan selanjutnya pemerintah mengirimkantambahan delegasi yaituDeputiMenko Polhukam,UsmanBasya, danDirektur HAM, Kemanusiaan dan Sosial Budaya Deplu I Gusti AgungWesakaPuja.

DelegaiGAMterdiridariMalikMahmudselakuPerdanaMente-ri GAM, dr. Zaini Abdullah selaku Menteri Luar Negeri dan MenteriKesehatanGAM,BakhtiarAbdullahsebagaiMenteriPeneranganGAM,serta dua anggota delegasi lainnya, Nur Djuli dan Nurdin. Personyang menjadi delegasi Aceh ini dari setiap babak perundingannyatidak berubah. Bahkan, komposisi delegasi ini sama dengan ketikapembicaraan damai yang melahirkan CoHA dilalukan. Ini menunjuk-


ituMenteriKoordinatorKesejahteraanRakyat,niatnyatersebuttelahmendapatrestudariPresidenMegawatiSoekarnoputri.

Landasan pemerintah untuk melakukan dialog atau pe-rundingandenganGAMadalahKetetapanMPRNomorIVTahun1999tentang Garis-Garis BesarHaluanNegara yangmengamanahkan agarkonflik di Aceh diselesaikan secara bermartabat dan berkeadilandengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagipelanggar hak asasi manusia baik selama pemberlakukan DaerahOperasi Militer (DOM) atau setelahnya. Pemerintah memaknai katabermartabatsebagaipenyelesaianmelaluiperundingan.

Farid memiliki seorang kawan, Juha Christensen, yangmengakukenal baikdenganparapemimpinGAMSwedia. JuhaChris-tensen adalah seorang ahli linguistik dan juga seorang pengusaha dibidangfarmasiasalFinlandia.DiamenetapdiSulawesipada1980-andanmeneliti bahasaRampi diUniversitasHasanuddinMakasar Sula-wesiSelatan.

ChristensenberjanjimemepertemukanFariddenganpemimpinGAM di Stockholm, Swedia. Farid kemudian pergi ke Swedia setelahmendapatperintahdariMenkoKesra,YusufKalladanrestusertaso-konganMegawati.Tetapipertemuantersebutgagalterjadikarenapa-ra pemimpin GAM, diantaranya Malik Mahmud dan Zaini Abdullah,menolak berbicara atau bertemu dengan pejabat Indonesia tanpaseijin pemimpin tertinggi mereka, Hasan Tiro kendati mereka telahberadadalamsatuhotel.Kejadiantersebutmembuatsangdeputima-rah karena merasa dibohongi Christensen yang dinilainya hanyaomong kosong. Faridmerasa perjalanan jauh separuhdunia yangdi-laluinya tersebut tidak berakhir seperti yang diharapkannya, tanpahasil pembicaraanbahkan sekedar tegur sapa sekalipun.Untukmen-gobatikekecewaanFarid,Christensenkemudianmenawarkannyaun-tuk bertemu denganmantan Presiden Finlandia, sekaligus KetuaDe-wan Direktur CMI, Martti Ahtisaari. Untuk menghubungi Ahtisaari,Juha meminta bantuan kenalannya, Tapani Roukanen, seorangpemimpin redaksi majalah mingguan berita terkenal di Finlandia,SoumenKuvalehti,yangmenjadikawanakrabMarttiAhtisaari.

Melalui telepon, Roukanen meminta Ahtisaari untuk bertemudengan Juha Christensen dan Farid Husain. Mereka kemudian men-gobrolmengenaikondisidankonflikAcehsambilminumkopi.Kenda-ti pada awalnya Ahtisaari terlihat tidak tertarik karena ia telahme-milikiagendakemanusiaandiEropaTimurdanAfrika,padaakhirnyaiaantusiasdanbersediaterlibatsebagaipihakketigauntukmemfasi-litasi penyelesaian konflik dengan damai di bumi Aceh setelah ia


versi.Namundisepakatibahwasebelumdihancurkan,senjata-senjatatersebut terlebih dahulu harus diverifikasi oleh TNI. Pada tahap iniAMMmendorongdanmemfasilitasikeduapihakuntukmenyelesaikanperbedaan pendapat diantara pihak yang berseteru. Disamping itu,ada suatu pemahaman yang sama diantara kedua pihak untuk men-cari jalankeluar terhadappermasalahanyangtidakdiaturdalamNo-taKesepahaman.40PenyerahansenjataGAMditanganiempattimkhu-sus AMM yang bertugas mengambil senjata di titik tertentu danmengumpulkannya untuk kemudian didokumentasi, diverifikasi olehwakilPemerintahRIdandimusnahkan.

Tahappertamapenyerahansenjatadibagidalamtigahariyaitutanggal15-17September2005ditigatempatberbeda,yaituAcehBe-sar,BireuendanPidie.Penahapanpenyerahansenjatadilakukanseir-ingdenganpenarikanpasukanTNInon-organikdariAceh.Padatahapawal, GAMdiharapkanmenyerahkan 210 pucuk senjata atau sebesar25% dari total 840 pucuk senjata yang disepakati dalam MoU. Ber-dasarkan laporanAMM, hingga hari ketiga penyerahan senjata tahappertama, GAM telah menyerahkan senjata sebanyak 279 pucuk sen-jata.Darisejumlahitu,setelahdiverifikasi,yangmemenuhipenilaianstandarsebanyak226pucuksenjata.Jumlahtersebutlebihbanyak16pucukdarijumlahsenjatayangditargetkansemulayaitu210.41

Senjata-senjata tersebut kemudian diserahkan GAM kepadaMisi Pemantau Aceh (AMM). Sebelum dimusnahkan, seluruh senjatatersebutterlebihdahuludiperiksakondisinyaolehAMMdandiverifi-kasi keabsahannya oleh TNI. Berdasarkan penilaian TNI, beberapasenjata dianggap tidak lolos verifikasi karena dianggap senjatarakitan atau karena tidak berfungsi. Mengenai senjata rakitan, GAMmenolak keberatan TNI karena tidak ada klausul dalam MoU yangmelarangsenjatarakitan.

Tabel 2. Statistik Perlucutan senjata GAM (diperbaharui 20 Desember 2005)

Tahap Dis-erahkan oleh GAM

disqualifi-kasi

Diterima

Di-per-maslahkan oleh Pemerintah Indonesia

Jumlah sen-jata yang tid-ak dipermasa-

lahkan

40 Wawancara dengan Bapak Mayor Jenderal Bambang Dharmono, Senior Repre-

sentatifPemerintahRIdiAMM,padatanggal22Agustus2006diCanberra.41Kompas , 15September2005


I (Sep-tember ’05)

279 36 243 17 226

II (Ok-tober’05)

291 58 233 35 198

III (No-vember ’05)

286 64 222 15 207

IV (Desem-ber ’05)

162 20 142 4 138

Total 1018 178 840 71 769 Sumber: http://www.aceh-mm.org/indo/headquarter_menu/decom.htm

Walau demikian, jumlah senjata yang harus diserahkan GAM

ini memiliki persoalan. Berdasarkan data intelejen dari Badan In-telejenNasional(BIN),persenjataanyangdimilikiGAMjauhlebihbe-sar dari yang diisyaratkanMoU,mencapai dua kali lipat atau sekitar1600 pucuk senjata. Dalam Rapat dengar pendapat antara BIN danDewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 14 Desember 2005,beredar informasi bahwa AMM sendiri menghitung GAM memilikisenjata sekitar 1400 pucuk.42 Polisi jugamenduga GAMmasihmem-iliki banyak senjata yang disimpan di berbagai tempat terutamaditanam di bawah tanah. Dugaan itu muncul berkenaan denganditemukannya 12 pucuk senjata laras panjang dari dalam tanah diUlee Lheu, KecamatanMeuraksa, Banda Aceh yang dibungkus dalamsebuahkantongterpalkedapairdandisimpandalamlubangberlapissemen.43

Peran AMM dalam mengumpulkan dan memusnahkan senjatadilapanganrelatifberjalandeganbaik.Walaupunsebelumnyaterjadiperdebatan baik dalam tataran penafsiran nota kesepahamanmengenai keterlibatan TNI secara langsung maupun tidak sertaperbedaan penilaian mengenai layak dan tidaknya senjata yang di-musnahkan masuk dalam hitungan, secara keseluruhan prosesnyalancar.

Yang palingmungkinmengganggu kelancaran proses ini yaitumenteri pertahanan GAM, Zakaria Saman alias Karim Bangkok,seorang pemimpin yang memiliki pengaruh sangat kuat di kalanganmiliterGAM.Iabersikerasbahwaperjanjian15Agustusmenyebutkanbahwa GAM hanya akan menyerahkan sebanyak 840 pucuk senjata.

42Kompas,15September200543Kompas,15September2005


patanbagimerekauntuk terusmelakukanupayapembicaraandamaidenganGAMdenganalasansebagairesponterhadapbencanakeman-usiaan. SBY,dalamsebuahpertemuandenganenamdutabesar asingyang ada di Indonesia, bahkanmeminta GAMuntukmeletakkan sen-jata dan bergabung dengan pemerintah dan masyarakat lain dalamrangkarekonstruksidanrehabilitasi.21

Tanpa tsunami, dialog telah berjalan. Tetapi tanpa tsunami,bukanmustahil dialog juga akanmenemui kebuntuan dan kegagalanseperti sebelumnya. Karena itu, tsunami lebih tepat dilihat sebagaifaktor yang membuat perjalanan dialog yang telah dilakukan lebihcepatdibandingsebagaialasanutamadimulainyadialog.Halinidika-takan sendiri oleh juru bicara AMM, Faye Belnis: “Ada beberapa kalipertemuansebelumtsunami.Dimanakalautidaksalahitupertemuankelima. Tsunami mempercepat kedua pihak untuk bersepakat, lebihtepattsunamimembantuprosesperdamaian”.22DalambahasanyaAs-pinall, tsunami adalah sebuah alasan atau moment yang tepat bagikedua belah pihak yang tengah berkonflik untuk terus melakukanpembicaraandamaitanpakehilanganmuka23

C.ProsesMenujuDialog

AwalnyaAhtisaari,ChairmanCMI, tidakbegitutertarikdengankonflik Aceh. perhatiannya lebih ditujukan pada masalah kemanusi-aandiAfrikadanEropa.Duabenua tersebutmenjadi fokusAhtisaarikarena dahulunya ia adalah seorang pejabat negara yang banyak di-tugaskandiAfrika sedangkanEropamerupakanregiondimananega-ra, Finlandia, berada. Selain itu, di Eropa, terutama Eropa Timur,banyakmemilikimasalahyang terkaitdengankemanusiaandankon-flik yang menarik perhatiannya, seperti Bosnia Herzegovina. Ket-ertarikannyaterhadapkonflikAcehtimbulsetelahiabertemudenganFaridHusaindanJuhaChristensenatasjasabaikTapaniRoukanen.

FaridHusainadalahsalahseorangkepercayaanWakilPresidenYusufKalla dalamupayamerintis dialogdenganGAM. Sewaktu JusufKalla menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Farid Hu-sain menjabat sebagai salah seorang deputinya dan terlibat sebagaimediatorkonflikPosodanAmbon.SetelahPosodanAmbon,pada ta-hun 2003 Farid diajak Jusuf Kalla untuk menyelesaikan kasus Acehsecara permanen, damai dan bermartabat. Menurut Kalla yang saat

21EdwardAspinall, “TheHelsinkiAgreement:AMorePromisingBasis forPeace in

Aceh?”,PolicyStudies20 , East-WestCenter,Washington,hlm.2122WawancaradenganFayeBalnis23EdwardAspinall, “TheHelsinkiAgreement:AMorePromisingBasis forPeace in

Aceh?”,PolicyStudies20 , East-WestCenter,Washington,hlm.21


taCMItelahberhasilmempertemukankeduabelahpihakkemejape-rundingan jauh-jauh hari sebelum tsunami terjadi.14 Bahkan Nurdin,yang juga juru runding GAMmengatakan bahwa tsunami adalah fak-tor sekunder terjadinya perdamaian.15 Dibanding, tsunami, SidneyJones justru melihat faktor Jususf Kalla lebih dominan dalam men-dorong terjadinya kesepakatan. “Beberapa kontak denganGAM telahdilakukanoleh JusufKalladanTimnya jauh sebelumbencana tsuna-mimelandaAceh.16JuhaChristensen,PenasehatAMMdantokohyangbanyakberjasadalamproses terjadinyaperundinganmengatakan“ofcoursetsunamihadattack,hadaninfluence,butIwouldnotsaythatitwasmajor factor. I doubted that the parties could have started to ne-gotiateiftherewasnopreparationbeforethetsunamiandinthenego-tiationtsunamiitselfhadverylittlethatwedidn’ttalkitverymuch.”17

Kendati demikian, tragedi tsunami tersebut juga tidak bisadielakkan sebagai faktor yang membuat kedua belah pihak semakinkuat untuk tetap melanjutkan pembicaraan. Tsunami telah memper-satukan seluruh rakyat Aceh.18 Dapat dikatakan bahwa tsunami me-rupakan faktoryangsemakinmendorongdanmemperkuatkeduabe-lahpihakuntuktetapmaumeneruskandialog.BaikGAMmaupunTNImau tidakmauharus terusmelanjutkandialogyang telahmereka la-kukan karena tsunami telahmenjadikan Aceh sebagai perhatian danpandangan internasional yang menekan agar resolusi konflik segeraditegakkandiAceh.

Dengan adanya perhatian dan bantuan internasional yangbegitu besar di Aceh akibat tsunami beberapa pihak kemudianmen-cobamemanfaatkansituasitersebut.19Beberapaharisetelahtsunami,Malik Mahmud mengeluarkan statemen yang isinya tidak hanyamenyampaikan ucapan terimakasih kepada para donatur (Amerika,Jepang, Uni Eropa, China, Australia, dan negara lainnya, termasukPBBdanNGO) tetapi jugamenyatakanbahwaGAM terbuka terhadapadanya inisiatif masyarakat internasional untuk melakukan perjan-jian gencatan senjata dengan aparat keamanan Indonesia.20 Di pihakIndonesia yang mendukung negosiasi, tsunami merupakan kesem-

14 lihat tulisannya Edward Aspinall “The Helsinki Agreement: A More Promising

BasisforPeaceinAceh?”,PolicyStudies20 , East-WestCenter,Washington15WawancaradenganNurdin16wawancaradenganSidneyJones17wawancaradenganjuhaChristensen18WawancaradenganFayeBalnis19EdwardAspinall, “TheHelsinkiAgreement:AMorePromisingBasis forPeace in

Aceh?”,PolicyStudies20 , East-WestCenter,Washington,hlm.2020EdwardAspinall, “TheHelsinkiAgreement:AMorePromisingBasis forPeace in



BahwaGAMsaat initelahmenyerahkanlebihdari856pucuksenjata,menurut Zakaria berarti GAM telah memenuhi janjinya di Helsinki,dengan maupun tanpa persetujuan AMM atau TNI, dan tidak perlumenyerahkanlebihbanyaksenjatalagi.44

Peran AMM dalam proses ini adalahmenjembatani perbedaanpenafsiran antara TNI dan GAM tentang mekanisme dan tempatpengumpulan senjata serta penilaian kelayakan persenjataan itusendiri. Ketentuan bahwa senjata yang diserahkan haruslah yangmasih layakdigunakandanmerupakanbuatanpabrik, bukan rakitansendiri,adalahhasildiskusidariKomisiPengaturanKeamananAMM.Dalamprosesini,AMMdapatdikatakanberhasilmelakukanpendeka-tankepadapihakGAMdanTNI.

2. RedeploymentTNIdanPOLRISejalan dengan penyerahan senjata GAM, Pemerintah RI diha-

ruskan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dariAceh yang akan dilaksanakan satu bulan setelah penandatangananNota Kesepahaman, yaitu 15 september 2005. Penarikan pasukanTNI/POLRInon-organikdilakukandalamempattahapsejalandenganpenyerahan senjata oleh GAM. Dengan penarikan pasukan non-organikitu, jumlahpersonelaparatkeamananbaikTNImaupunPOL-RI yang berada di Aceh adalah sejumlah 14.700 personel TNI dan9.100orangpersonelPOLRI.45

Sebagaiwujudkomitmen,pemerintahmenunjukkankeseriusandalamtahappelaksanaanpenarikanpasukanini.Penarikandilakukanjauhsebelum jatuhnya tanggalpelaksanaan.Pada tahappertama,pa-da tanggal 15Agustus 2005, pemerintahmemulangkan703personelpolisi.Menyusulberikutnya1.300personelBrigadeMobilpada tang-gal23dan25Agustus2005.46demikian jugaTNImempercepatpros-espenarikanpasukannon-organikdariAceh.PenarikanpasukanTNItahappertamadimulaihariminggu,18September2005diPelabuhanKrueng Geukueh, Lhokseumawe. Sekitar 800 personel TNI dari Ko-mando Daerah Militer (KODAM) Bukit Barisan dipulangkan.47Kemudian sekitar 6.000 anggota TNI yang terdiri dari 10 batalyonatau 25% dari kekuatan TNI di Aceh direncanakan keluar dari Acehpaling lambat tanggal 25 September 2005, dua minggu lebih cepatdari agenda yang telah dijadwalkan semula yaitu 7 Oktober 2005.

44ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.145NotaKesepahamanPemerintahRIdanGAM,artikel4.5-4.746Kompas, 22Agustus200547Kompas,19September2005


Pelepasan tersebut dipimpin oleh panglima KODAM Iskandar Muda,mayorjenderalSupiadinAS,dandihadiriketuaAMMPieterFeithser-ta pelaksana harian Senior representative pemerintah RIMayor Jen-deral Bambang Dharmono dan Senior Representative GAM IrwandiYusuf.48 Jumlah keseluruhan TNI non-organik yang direlokasi dalamempat tahap adalah 25.890 personel, dan jumlah polisi non-organiksebanyak5.791personel.

Tabel 3.

Statistik Penarikan Pasukan Non-organik TNI/POLRI (diperbaharui 13 Januari 2006)

Stage TNI POLRI Total I (September ’05) 6.671 1.300 7.971 II (Oktober ’05) 6.097 1.050 7.147 III (November ’05) 5.596 1.350 6.964 IV (Desember ’05) 7.628 2.150 9.778

T o t a l 25.890 5.791 31.681 Sumber: http://www.aceh-mm.org/indo/headquarter_menu/decom.htm

3. Amnesti

Paling lambat15harisetelahMoUditandatangani,pemerintahdiwajibkan memberikan amnesty kepada anggota GAM. Berkaitandengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan PresidenNomor 22 Tahun 2005 tentang Amnesti dan Abolisi untuk GerakanAcehMerdekapadahariselasa,tanggal30Agustus2005.

MenurutPemerintah, sekitar 1877GAMyangmenjadi tahananataunarapidana akandiberikan amnesty.Dari sejumlahorang terse-but, 1.405 terdiri dari 1.219 narapidana dan 186 tahanan yang be-rada di Aceh. Sisanya adalah narapidana yang ditahan di sejumlahLembaga Pemasyarakatan (LP) di luar Aceh, seperti di Bengkulu (3orang),LPSukamiskinJawaBarat(74orang),JawaBarat(224orang)dan JawaTimur(171orang).49Mayoritasdiantaramerekadivonis15sampai 16 tahun. Pemerintah juga secara otomatis memberikan am-nestykepadasemuaanggotaGAMlainyangberadadiberbagailokasidiluartahanan.

Berapa tepatnya jumlah tahanan GAM tidak pasti. Jika me-megang klaim TNI, setahun setelah diberlakukannya darurat militer

48Kompas,26September200549Kompas,9Agustus2005


dendam karena orang tua atau keluarganya tewas oleh TNI, akibatpenderitaanyangberkepanjangan,akibatadanyaintimidasiyangme-lahirkan rasa benci terhadap TNI, atau akibat lingkungan pergaulandan pengaruh teman. Semakin mereka dihabisi oleh TNI, semakinbanyak orang dendam dan akibatnya, semakin besar dukungan ter-hadapGAMataudikenalistilah“gugursatutumbuhseribu.”

KetidakmampuanTNIdalammemenangkanseluruhpertempu-ran dengan GAM, menyiratkan perlunya comprehensive measures,termasukdilakukannyakembaliperundingan.93.Tsunami?

Banyak pengamat menyatakan bahwa tsunami 26 Desember2004 yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas sebagai faktorutamamengapa GAM dan RI bersedia berunding kembali setelah ke-gagalan sebelumnya. Beberapa orang GAM sendiri mengatakan haltersebut.10 Pihak yang dekat dengan GAM mengakui bahwa traumayangdialamiakibatbencanatsunami,selainperangyangberlangsungselama bertahun-tahun, merupakan faktor penentu yang mendorongGAMuntukmengakhirikonfliktersebut.11Bahkantsunamicenderungdigunakan sebagai alasan utama mengapa GAM bersedia kembaliberundingdenganRI.

Tragedi tsunamimenjadikanAcehsebagai fokus internasion-al, telah melahirkan berbagai tekanan agar Pemerintah Indonesiakembai membuka kemungkinan penyelesaian konflik Aceh secaradamai.12NurDjulidalamwawancaranyadenganpenulismengatakan:“Tiba-tiba tsunamimelanda Aceh. Kami langsungmemutuskan, kamikesampingkan semua pemikiran lain. Perang mesti dihentikan, agarbantuan dapat dating ke Aceh tanpa terganggu. Kami tidak bisa ber-pikirlainselainkeselamatanrakyat”.13

Alasan tersebut tidak dapat dipertahankan. Kesalahan argu-men bahwa tsunami menjadi faktor penentu kembalinya dialog ter-lihatdarifaktabahwaprosestersebuttelahdigagasdanberjalanser-

9 Edward Aspinall, “TheHelsinki Agreement: AMore Promising Basis for Peace in

Aceh?”,PolicyStudies20 , East-WestCenter,Washington,hlm.1210 salah satunya adalah Abror Muda, Mantan Panglima GAM Wilayah Lhok Tapak

TuanKetua KPA Tapak Tuan. Wawancara dengannya dilakukan di Hotel Cakra Donya,

BandaAcehTanggal13Maret200611 Daniel Burdock, “Prospek Perdamaian” lihat http://www.acheh-

eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/analysis_insideind/analysis_insideind_2006/analysis_insideind_2006_04_06_01.html

12Introduction dalam “The EU Mission in Aceh: Implementing Peace”, OccasionalPaper,No.61,December2005,hlm.5



flikdilanjutkan,merekaakansukarmemperolehkemenangan.Kondi-sihurting stalematemunculmanakalakelompok-kelompokyangber-tikai menemukan jalan buntu dan menghadapi ancaman yang lebihbesardimasayangakandatang.4

Secarahalus,kondisi inidiakuisendiriolehBachtiarAbdullah,Juru bicara GAM. Iamenggunakan kalimat bersayap untukmenjelas-kanbagaimanakeadaanGAMdi lapangandenganmenyatakanbahwaGAM kini lebih luwes dan melihat realita di lapangan. “Dalam pe-rundingan yang fair selalu ada yang namanya take and give. Konflik30tahunmenyebabkankehidupanrakyatAcehmakinsulit.Kesulitanitumakinmenjadi-jadi setelah terjadi bencana gempa bumi dan tsu-nami, 26 Desember 2004. “Apa masa depan anak- anak Aceh kalaukonflik ini terus berjalan. Apakah kita mesti terperangkap dalamdendam dan kegeraman yang tiada habis-habisnya?” ujar BachtiarAbdullah.5

2.TNIdankegagalan“memenangkanhatidanpikiran”

Kondisi hurting stalemate atau battle fatigue yang dialamiGAM, tidak tercermin dalam diri TNI. Aspinall yakin bahwa hurtingstalemate hanya ada dipihak gam saja.6 TNI selalu siap untukmelanjutkan peperangan dengan GAM di Aceh. Tetap kemenanganTNI secara militer tidak berarti ia mampu meraih kemengan se-luruhnya:hatidanpikiran.OperasimilitermemangberhasilmenekanGAM, tetapi tidak berhasil dalam meraih simpati rakyat.7 Loyalitasrakyat hanya terlihat dari luar saja, sementara hati mereka men-dukung GAM, atau siang mendukung Indonesia, malam mendukungGAM.8

Pendekatan keamanan danmiliteristik TNI dalammenghadapigejolakdanpemberontakandiAcehtelahmelahirkanbanyakpender-itaan dan korban jiwa. Diantara anggota GAM memang terdapatorang-orang yang secara ideologis bergabungmelakukan pemberon-takan. Tetapi jumlah mereka tidaklah banyak. Saat ini, mayoritasanggotaGAMadalahorang-orangyangbergabungakibatadanyarasa

4 Dean G. Pruitt. “The Tactics of Third-Party Intervention”, Orbis, Vol.44, No.2,

(Spring2000),hlm.2465www.kompas.com,DiBalikProsesPerdamaianAceh,Updated:Selasa,16Agustus

2005,07:55WIB6 Edward Aspinall, “TheHelsinki Agreement: AMore Promising Basis for Peace in

Aceh?”,PolicyStudies20 , East-WestCenter,Washington,hlm.77EdwardAspinalandHaroldCrouch,TheAcehPeaceProcess:Whay ItFaild,Policy

Studies1,East-WestCenter,Washington,2003,hlm.538 Edward Aspinall, “TheHelsinki Agreement: AMore Promising Basis for Peace in



diAcehyangtelahmenahan2000anggotaGAM,50makahitunganjum-lah tahanan GAM jauh melebihi 1877 orang seperti pernyataanpemerintah melalui Hamid Awaludin. Tidak menutup kemungkinanapa yang dinyatakan TNI tersebut hanyalah klaim sebagai strategiuntuk melumpuhkan semangat juang GAM. Hal ini diperlihatkandengan tidak adanya data yang mendukung di lapangan bahwa parapejuangtersebutsemuanyaberadadidalamtahanan.

Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman di Helsinki padatanggal 15 agustus, 1.789 tahanan telah dibebaskan. Sebagian besartelah dilepaskan pada tanggal 31 Agustus 2005 sebagai konsekuensilangsung dari pasal Nota Kesepahaman tentang amnesty. Pada tang-gal17Agustus2005,selang2harisetelahpenandatangananNotaKe-sepahaman Helsinki, 298 anggota GAM yang berada dalam tahananpemerintah dibebaskan dalam hubungannya dengan pemberian am-nesty tahunandalamrangkaHariKemerdekaan Indonesia. Ini terma-suk para anggota GAM yang ditahan di dalam daerah dan yang telahdipindahkan ke rumah-rumah tahanan di Pulau Jawa.51 Ada insidenyangcukup “menarik”pada saatpembebasanhendakdilakukan.Ter-jadikeributandi sebuahrumah tahanan Janthoantaraaparatkepoli-siandengananggotaGAM.SaatituaparatkepolisianmemintadenganpaksaanggotaGAMuntukmenurunkanatributGAMberupabendera,namun ditolak. Aparatpun kemudianmengeluarkan senjata api. Insi-den ini kemudianmenimbulkan kekhawatiran diantara anggota GAMmengenai keselamatanmereka ketika keluar penjara. Lebihmenariklagi, insiden ini justru terjadi ketika MoU baru dua hari ditanda-tangani.52

Perdebatan yang muncul dalam persoalan ini adalah pendefi-nisian anggota GAMmana saja yang mendapat amnesty? Apakah se-muaanggotaGAMmendapatamnesty?Bagaimanabatasannya?Statustahanan ini secara teratur didiskusikan pada pertemuan-pertemuanantarakeduabelahpihakpadaCOSAMeetingyangdidorongdandifa-silitasi olehAMM.Persoalan kunci pada kasus-kasus tersebut adalahketidaktentuanapakahmerekadituduhberhubungandalamkegiatanGAMatau tidak.Hal ini terkait dengan laporanGAMyangmenerang-kan bahwa masih ada 91 anggotanya yang belum dilepaskan daripenjara dan diberi amnesti. Menurut pemerintah, mereka tidak di-


Implementation”, Policy Studies 9, Washington: East-West Center, 2004, hlm.2, lihatjugaTheJakartaPost,6Mei2004

51http://www.aceh-mm.org/indo/headquarter_menu/amnesty.htm52Kompas,18Agustus2005


lepaskankarenavonishukumanyangdijatuhkankepadamerekaada-lahvonispidana.

Menurut pemerintah, amnesty hanya akan diberikan kepadamerekayangterlibatdalamaktivitaspolitiksaja.Amnestitidakdibe-rikan kepada anggota GAM yang telibat atau dipenjara karena kasuskriminal atau pidana. Pemilahan apakah seorang anggota GAM itumelakukan tindak pidana/criminal atau aktivitas politik sangat ka-bur, dimana tindakan pidana bisa terjadi karena dorongan politik.Sebagai contoh, seorang anggota GAM melakukan pemerasan, pe-rampokan atau penculikan mungkin didasari oleh motif politik agarmereka mendapatkan uang atau keuntungan politik lain yang akandigunakanuntukberjuangmelawanpemerintah.

Salah sebuah contoh dari kasus yang dipermasalahkan yaitukasus Teungku Ismuhadi bin Jafar, seorang mantan komandan GAMuntuk daerah Jabotabek, yang saat ini sedang menjalani hukumanseumur hidup di LP Cipinang, Jakarta atas tuduhan mendalangipengeboman gedung Bursa Efek Jakarta pada tanggal 13 September2000. Ismuhadidanseorangpelakupengebomanyang lainsemula ti-dak masuk dalam daftar yang menerima amnesti. Argumentasipemerintah bahwa kasus tersebut adalah kasus kriminal ditunjangoleh fakta bahwa selama proses persidangan, Ismuhadi terus meny-angkal bahwa ia adalah anggota GAM. Para pemimpin GAM jugamenyangkal tuduhanbahwamereka terlibat, danmenyatakanbahwamereka tidak pernah memperluas jangkauan perjuangan bersenjatamerekadiluarAceh.Namunsetelahperjanjiandamaiditandatangani,mereka berargumentasi bahwapengadilan tidak berlaku adil dan in-formasitelahdiambilpaksalewatpenyiksaan.53

Banyak anggota GAM yang dilaporkan kecewa dengan ber-lanjutnya penahanan rekan-rekan mereka. Seorang anggota GAM diBireun mengatakan rasa kecewa tersebut dapat mendorong merekamelakukan tindak kriminal seperti yang terjadi di Dumai, propinsiRiaupadatanggal22Oktober2005,ketikalimaorangbersenjatame-nyerangkedalampenjaradanmembebaskanduaoranganggotaGAM,yaituTaufik IsmaildanSamirunFuadi.Dalamaksipengejaran,Fuadimencoba melemparkan granat ke arah polisi, tetapi ia kemudiantertembak dan tewas. Polisi berhasil menangkap salah seorang darilimapenyerang,tetapiyanglain,termasukTaufik,berhasilmelarikandiri.KapolrestaDumaimengatakanbahwaparapenyerangbersenjatatersebutberasal dariAceh, tetapi tidak jelas apakahmereka anggotaGAMataubukan.Salahseorangdariduatahananyangdibebaskanti-

53ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.4


perundingan damai RI-GAM dengan tujuan menghasilkan penyele-saiankonflikAcehsecaradamaidanpermanenB.Mengapakembalidialog?

Masyarakat sendiri menyambut proses dialog yang adadengan sikap pesimisme, penuh keraguan dan skeptis. Sikap skeptisbangsa Aceh terhadap perundingan tidaklah mengherankan. Yangmengherankan justru masyarakast Aceh masih dapat mempercayaipemerintah pusat. Sejak kemerdekaan, pemerintah pusat telahberkali-kali mengkhianati janji yang hendak diberikan kepadamasyaarkat Aceh, menyakiti jiwa dan raga, merampas apa yangdikandung tanah Aceh. Tetapi berkali-kalipula warga Aceh mem-berikankepercayaanmerekakepadapemerintahpusat.Terakhirada-lahketikamerekakembalikecewaseiringkegagalanHDCdenganCo-HA-nya yang kemudian diiringi status darurat militer yang me-lahirkankesengsaraan.Iklimcurigaataurasasalingtidakpercayaju-ga menghinggapi pihak-pihak yang melakukan dialog yang di-prakarsai CMI akibat gagalnya proses pembicaraan damai sebe-lumnya yang diprakarsai HDC. Tetapi mengapa di tengah situasipesimisme yangmenggunung tersebut dialog berhasil dilakukan danbahkan mampu melahirkan sebuah kesepakatan yang dinilai lebihmaju, lebih komprehensif dan lebihmenjanjikan dibandingkan sebe-lumnya?1.GAMdankelelahanberperang

MengapaGAMseakantidakpernah“kapok”untukkemablimauberunding dengan pemerintah? Faktor yang paling kuat yang men-dorongmerekamaukembaliterlibatdialogadalahbattelfatigueataukelelahan dari pihak GAM untuk tetap melanjutkan peperangandengan TNI.2 Sebenarnya, sejak masa DOM berlaku, kekuatan GAMsudah sangat kecil. Tetapimerekamampumelakukanmobilisasi dankoordinasi ketika Soeharto jatuh dan isu referendum menguat. Na-munketikadaruratmiliterkembalidiperlakukandiAceh,secarmili-terGAMkembali tersudutkan.Dalambanyakpeperangan,GAMselalukalah oleh TNI. Beberapa kekalahan tersebut mengakibatkankeruntuhan semangat dan moral perjuangan GAM.3 Bisa dikatakanGAMmengalami situasi hurting stalemate, kejenuhan atau kelelahandalammelakukanpeperangan.Dalamsituasi seperti ini, apabilakon-

2 Edward Aspinall, “TheHelsinki Agreement: AMore Promising Basis for Peace in

Aceh?”,PolicyStudies20 , East-WstCenter,Washington,hlm.23 Edward Aspinall, “TheHelsinki Agreement: AMore Promising Basis for Peace in



Bagian Ketiga

Peran CMI dalam

Menciptakan Perdamaian di Aceh

A.Pendahuluan

egagalan Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau Cessationof Hostility Agreement (CoHA) yang diprakarsai Henry DunantCentre (HDC), yang dilakukan semasa Presiden AbdurrahmanWahid dan kemudian dilanjutkan masa Megawati melahirkan

pesimisme di berbagai kalangan mengenai penyelesaian konflik diAceh secara damai. Setahun kemudian, TNI mengkalim telah mem-bunuh 2000 anggota GAM, menahan 2100 orang dan sekita 1300orangmenyerahkandiridanadaratusanwargasipil tewas,sementa-raratusanribulainnyaterpaksamenungsi.1

Kendati demikian, upaya penyelesaian konflik Aceh melaluidialog tidakpernahsurutdilakukan.Padaakhirnya,pihakayang ter-libat konflik di Aceh bersedia maju kembali ke perundingan untukmembicarakandanmenyelesaikanAcehsecaradamaidenganmelaluiperantara atau jasa pihak ketiga, yaitu Crisis Management Initiative(CMI). Berbagai kegagalan yang pernah terjadi periode HDC meru-pakan pelajaran berharga yang bisa diantisipasi oleh aktor resolusikonflikberikutnya.Pengalamandansejarahitulahyangkemudiandi-pelajari secara mendalam oleh (CMI) ketika memfasilitasi kembali

1KonradHuber“TheHDCinAceh:PromisesandPitfallsofNGOMediationandIm-

plementation”,PolicyStudies9, Washington:East-WestCenter,2004,hlm.2

K


dak termasuk dalamdaftar anggotaGAMyang ditahan, baik yang di-siapkan oleh pemerintah maupun yang disiapkan oleh GAM. Namunjuru runding GAM,M Nur Djuli, menyebut kejadian tersebut sebagaiinsidenkriminalmurni, dan tidak adahubungannyadenganGAMka-renamenurutnya,sudahtidakadalagiangotaGAMyangbersenjata.54

Untuk menyelesaikan beberapa kasus, AMM memfasili-tasiprosespembahasanterkaitperbedaanpersepsiantaraPemerintahRIdan GAM tentang status tahanan dengan mendatangkan mantan ha-kim Swedia yang berpengalaman secara internasional dalam me-nanganipersoalan-persoalanamnesty.55

4. ReintegrasiGAM

Setelahmendapatamnestydanbebasdaripenjara,paratahan-an GAM kemudian diberi dana jatah hidup dan dipulangkan kembalike Aceh bagi sebagian mantan tahanan yang ditahan di luar Aceh.Tidak semuamantan tahanan atau narapidananGAM yangmendapatamnesty kembali ke Aceh. Sebagian ada juga yang ingin menetap didaerahlain,sepertidikota-kotaPulauJawa.56

SetelahpulangkeAceh,merekadiharapkandapatberbaurdanberintegrasisertamenjalanihiduplayaknyawargamasyarakatbiasa.Untuk memperlancar proses tersebut, pemerintah diwajibkan mem-berikanbantuanberupa jatahhidup, lahanpertaniandandana reha-bilitasi bagi para mantan anggota GAM, serta memberikan kemu-dahan dalam pencarian pekerjaan seperti yang tertulis dalam MoUbutir/artikel 3.2.3 – 3.2.5. Pemerintah kemudian menetapkan danaintegrasi, untuk jatah hidup, setiap mantan anggota GAM sejumlahRp.5000,- per hari selama tiga sampai enam bulan. Dana itu diambildari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2005sertabantuandaridonator.Danasejumlahitusamabesarnyadengandana yang diberikan kepada masyarakat korban gempa dan gelom-bang tsunami. Untuk bantuan lahan pertanian, tiap mantan anggotaGAM akan mendapatkan lahan seluas 2 hektar. Untuk keseluruhan,setidaknyadibutuhkanlahanseluas40.000hektar.

Menurut Jusuf Kalla, pemberian kompensasi lahan seluas40.000 hektar untuk GAMmasih dalam batas kewajaran karena me-reka adalah orang yang baru turun gunung, tidak mempunyai lahandan pekerjaan. Sementara untuk warga, pemerintah sendiri pernah

54ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.455http://www.aceh-mm.org/indo/headquarter_menu/amnesty.htm56Kompas,18agustus2005


memberikannyamelalui program transmigrasi yang jumlahnyamen-capaipuluhanribuhektardanbiayatrilyunanrupiah.57

Fasilitasi ekonomi dalam MoU adalah untuk mantan prajurit,tahananyangmendapatpengampunandanmasyarakatsipilyangter-kenadampak.Danareintegrasiakandiaturdalamkewenanganadmi-nistrasi Aceh. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untukmem-berikan fasilitasi ekonomi untuk mantan anggota GAM, sementaraGAM akan menghentikan pergerakan 3000 anggotanya. Pendistri-busian tahap pertama sebesar Rp. 1 juta /orang untuk 3000mantananggotaGAM telah selesaipada tanggal12Oktober2005, sedangkantahapkeduaselesaipada tanggal18November2005.Lembaga Inter-national Organization for Migration (IOM) telah memberikan danmendistribusikan paket awal reintegrasi untukmantan tahanan, ter-diridariuangRp.2 jutadansejumlahpaketbarangpribadi.BantuaninidiberikankepadatahananGAMpadasaatkeluardaripenjara.Da-lam ketentuan reintegrasi, paket tambahan senilai Rp.1,5 juta akandiberikansetelah90haridan135hari.58

Selainitu,kompensasiyangdiberikanpemerintahkepadaGAMdinilai tidak adil. Ada tuntutan agar kompensasi tidak hanya dibe-rikan kepada GAM, tetapi juga pada warga lain yang justeru kerapmenjadi korban konflik. Riswanda Imawan dari UGM menilaikompensasi untuk GAM terlalu besar, sementara untuk TNI/POLRIsangatminim.59

Prosesreintegrasi inibukanperkaramudahbagianggotaGAMataupunbagiwargayangmenerimanya.Masyarakatmempertanyakanjaminan keamanan dan keselamatan bagi anggota GAM yang turungunung dan masyarakat yang menerimanya. Proses integrasi GAMdalam masyarakat majemuk seperti di Aceh memang rumit. Tidaksemua warga dan daerah di Aceh dengan begitu mudah mau me-nerimadanberintegrasikembalidenganparamantanGAM,terutamadi beberapa daerah yang memiliki sejarah atau basis perlawananyang kuat terhadap GAM seperti di Kabupaten Aceh Tengah dan Be-nerMeriah yaitu Front PembelaMerah Putih (FPMP), yang dipimpinoleh Misriadi, seorang petani kopi. Diperkirakan anggota GAM yangmemiliki sejarah konfrontasi dengan masyarakat dan aparatpemerintah akan sulit kembali bergabung dengan masyarakat yangseringmenjadi korban konflik. Salah seorang tokoh FPMP, SafrisyahaliasBuyung,mengatakanbahwaFPMPmemilikisekitarenamanggo-tanyadisetiapdesa,danmerekadalamkeadaansiagaapabilaproses

57Kompas,18Agustus200558http://www.aceh-mm.org/indo/headquarter_menu/amnesti.htm59Kompas,18Agustus2005


melaksanakan tugasnya. Terlalu sombong untuk menilai AMM ber-hasil secara total. Tetapi juga terlalu merendahkan untuk menga-takanAMMtelahgagalmelaksanakantugasnyahanyakarenabebera-pakegagalanyangada.Terlepasdaribeberapakekuranganyangada,AMM merupakan salah satu kunci penting bagi berhasilanya imple-mentasidamaidiAceh.

2


AMM tidak dapat berbuat apa-apa. Ini karena AMM tidak bisa men-gintervensi sistem hukum Indonesia, kecuali disana terdapat hal-halyang secara substansial melanggar MoU. “Meskipun persoalan inidibawa ke despute settlement yang ada diMoU, bahkan sampai padaChairman of CMI sekalipun, mereka tidak akan bisa mengintervensisystemhukumIndonesia”kataMayjenBambangDharmono.134 Inika-renaPembahasanundang-undangsecarapolitismerupakantanggungjawabpemerintah Indonesia.AMMsendiri tidakmampumenekanpi-hakpemerintahuntuksesegeramungkinmenyelesaikanpembahasanUUPA sesuai waktunya. Keterlambatan tersebut mengakibatkanpenyelengaraanpilkada di Aceh terlambat dari jadwal yang telah di-tetapkan.

F. Kesimpulan

AMM memainkan peran yang sangat penting bagi proses im-plementasidamaidiAceh.KeberhasilanAMMditunjangolehkuatnyaback up negara dan organisasi regional, dalamhal ini Uni Eropa danASEAN.TanpaUniEropadibelakangnya, sangat sukarbagiAMMun-tuk dapat secara maksimal memainkan perannya tersebut. Ini ber-bedadenganapayang telahdilakukanolehHDCyanghanyamelibat-kan pihak-pihak yang berkonflik sebagai lembaga monitoring dalamJoint Security Committee (JSC). Faktor ASEAN dan Eropa merupakankunci utama dibalik keberhasilan peran AMM, karena dari negara-negara Eropa-lah (baik secara individu maupun melalui organisasi)dana untuk rehabilitasi dan rekosntruksi akibat bencana dan konflikmengalir. Pengabaian terhadapnya akan berpengaruh pada kelanca-ranalairandanatersebut.

Tetapi beberapa keberhasilan tersebut bukan tanpa permasa-lahan. Dalam beberapa kasus, AMM nampak pasif dan secara politisterkesanberatsebelahataumenekan, sepertidalamkasuskeberatanpihak GAM terhadap UUPA. AMM menyerahkan kasus tersebut padaMahkamah Konstitusi jika terdapat komplain. Tentu saja hal ini me-lahirkan pertanyaan karenaMahkamahKonstitusi sendiri adalah ba-giandaripemerintahanIndonesia.

Dari beberapa kasus yang dijelaskan dalam penelitian ini,nampak bahwa peran AMM tidak mampu seratus persen bertindakfair dan mampu memutuskan persoalan dengan cepat, baik danmemuaskan. Tetapi sangat tidak bijak jika menjadikan sedikit kega-galan itu untuk menilai bahwa secara keseluruhan AMM telah gagal

134 Wawancara dengan Mayjend Bambang Dharmono, Senior Representative RI di

AMM, pada tanggal 22 Agustus 2006, jam: 09.30 – 11.00 pm, Crown Hotel Canberra,Australia


perdamaiangagal.Tetapi iamengatakan,FPMP juga telahmelakukanlangkah perdamaian dengan para anggota GAM, yaitu dengan me-nerimadenganbaikkembalinyadelapanbelasanggotaGAMsetempatke tengahmasyarakatmereka,padawaktuperjanjianHelsinkiditan-datangani.60

BerbedadenganyangdisampaikanBuyung,paraanggotaFrontPerlawanan Separatis GAM justru mengaku sulit untuk berdamaidengan GAM. Mereka akan cepat berbalik jika berpapasan denganmantan anggota GAM. Bahkan Sofyan Ali, pemimpin kelompok ini,menolak undangan untuk berbuka puasa di markas Polri bersamadengan Darwis Jeunib, komandan GAM. “Saatnya belum tepat untukbertemudenganpemimpingerilya”,katanya.61

Di Aceh Utara, Satria Insan Kamil, pemimpin Benteng RakyatAnti Separatis (Berantas) telah melaporkan beberapa tindak pe-nyeranganterhadapanggotanyakepadakantorAMMsetempat.62Saatitu, anggotanya, Herman Sulaiman telah diculik oleh para mantananggota GAM di kecamatan Nisam, tetapi berhasil meloloskan diri.PerwakilanGAMkepadaAMMmenyebutkasusSulaimansebagai“ma-salah pribadi” antara anggota GAM dan Berantas di wilayah dimanaBerantaspernahmembakar rumah-rumahsetempatpadamasadaru-rat militer. Beberapa anggota Berantas merasa takut untuk kembalike daerah itu sekarang karena khawatir akan tindakana balasdendam dari mantan GAM yang telah kembali. Para penduduk dikecamatanNisammengatakanmerekabelumpernahmelihatanggotaBerantassetempatsejakperjanjiandamaiditandatangani.63

Gangguan langsung dalam proses reintegrasi memang tidakterjadi baik olehTNImaupunmilisi. TetapimantanGAM inimerasa-kan adanya intimidasi dari pihak TNI dan milisi yang mengunjungirumah mereka untuk memperkenalkan diri dan menunjukkan rasapersahabatan. Namun para mantan anggota GAM merasa tidak nya-man dengan kunjungan tersebut. “Masalahnya karena TNI masihmembawapersenjataan,sementarakamitidak”,katanya.64

Dikasusyanglain,GAMtelahmencobauntukmemperbaikire-putasinya dengan cara memberantas praktek pemungutan pajak pe-rang.GAMmenangkapMuammarKhadafi,seorangyangmengaku-akuanggota GAM yang tengah menarik pajak dan kemudian menyera-hkannya kepada pihak kepolisian untuk diproses. Menurut Irwandi

60ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.761ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.762Ibid. 63Ibid. , hlm.7-864Op.Cit. , hlm.8


Yusuf,PerwakilanseniorGAMdiAMM,sejakpenandatanganMoU,pa-jak nanggroe telah dihapuskan dan siapapun yang masih memungutpajaktakresmi,berartiiatelahmelakukantindakkriminaldanharusdilaporkankepadaAMM,katanya.65

Konflik antara mantan GAM dan kelompok pro integrasi me-mang dapat menjadi sebuah kendala. Tetapi dalam konteks ini, itubukalah sebuah permasalahan besar. Masalah terbesar yang sejauhini timbul dalam proses reintegrasi lebih kepadamasalah teknis se-perti: bagaimana cara yang paling baik untuk menyalurkan bantuandana kepada mantan gerilyawan agar mereka dapat memulaikehidupansipilmereka.66Kendatiteknis,sangatsaratdenganmuatanpolitis.Jikadiserahkanpadapemerintah,GAMkhawatirlistnamape-nerima dana reintegrasi akan dimanfaatkan oleh TNI untukmelaku-kan intimidasi atau tindak kekerasan lainnya. Tetapi jika diserahkanpadaGAM,pemerintahkhawatirdanatersebutakandigunakandiluartujuanataudisalahgunakanGAMuntuktujuantertentu.67

MoUmemangmensyaratkan adanyadana reintegrasi tersebut.Tetapi ia tidak menjelaskan secara detail mengenai bagaimana ban-tuan reintegrasi diberikan. Jalan keluar yang diambil kemudian ada-lahpemerintah,donordanorganisasiinternasionalmenyusunsebuahmekanisme yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak, yaitukeamananbagiGAM, transparansibagiTNIdanpertanggungan jawa-ban bagi para donor oleh yang dibahas dalam pertemuan KomisiPengaturan Keamanan (COSA) pada tanggal 1 Oktober 2005, yaitudengan caramembayarkan sejumlah dana kepada komandan GAM disetiapwilayah, berdasarkanpenghitungan jumlah anggotaGAMyangakan didemobilisasi di wilayahnya. Kemudian para komandan yangbertanggungjawabuntukmenyalurkandanabantuankepadamasing-masinganggotanya.68

Dana integrasi tahappertamasenilai1 jutaperorangtelahdi-bagikan kepada 3000 orang eks TNA sebanyak tiga klai dengan totalnilai 9 miliar.69 Dalam proses reintegrasi ini, pemerintah lebih ba-nyakmemainkanperannyadibandingAMM.AMMhanyaterlibatpadapembebasan para tahanan GAM. AMM juga mendorong pemerintahuntuk menyiapkan infrastruktur untuk proses reintegrasi, salahsatunya adalah dengan membentuk Badan Reintegrasi Damai Aceh(BRDA)padatanggal…….melaluiKeputusanGubernurNanggroeAceh

65Ibid. 66ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.567Ibid. 68Ibid. 69www.acehkita.com, “PetinggiGAMBahas StrategiPolitik”,Minggu, 21Mei2006,

14:31WIB.LihatjugaICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.5


Penyalurandanareintegrasimerupakanpersoalanyangpalingsensitif. Selain banyak keterlambatan, penyaluran dana reintegrasitersebutbanyakmengalamipenyimpangan.Danayangseharusnyadi-terima penuh oleh para mantan anggota GAM, ternyata hanya dite-rima 25-30% saja. Persoalan ini dapat menimbulkan ancaman yaitukekecewaan dan pembelotan para anggota GAM untuk kembalimengangkat senjata. Disisi lain, para mantan anggota GAM ini tentusaja sangat berharap terhadapdana reintegrasi ini karenamayoritasdiantaramerekabelummemilikipekerjaan.Pengangguran,ditambahskill kemiliteran yang dimiliki sebelumnya serta masih adanya per-senjataan yangberedarmenjadikan ancamanbagimeningkatnyakri-minalitas. Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Irjen BachrumsyahKasman,mengatakan, aksi kriminalitas pasca-penandatangananNotaKesepakatan damai meningkat drastis hingga 372%. Tidak jelas,apakah data ini valid, atau sekedar alasan polisi agar pemerintahmenambah jumlah aparat keamanan di Aceh dengan alasanpeningkatan angka kriminal. Pangdam Supiadin sendiri menegaskanmasih banyaknya senjata yang beredar di tangan kaum kriminal.132Tidak jelas siapa yang disebut kaum kriminal tersebut. Tetapi sin-diran Kapolda dan Pangdam tersebut nampaknya ditujukan kepadaGAM.

Berbeda dengan angka kriminalitas, angka atau persentaseteror, penembakan, dan kontak tembak menurun serta kekerasankonflik GAM-TNI menurun133 sehingga anka kejahatan ataupelanggaran HAM sendiri otomatis turun. Untuk permasalahan pe-langgaran hak asasi manusia, peran AMM sangat dominan. Kendatimasih terjadi beberapa insiden, perbandingan angka kekerasan se-sudahMoUHelsinkiyangdibuatKontras(lihattabel5)menunjukkansituasi yang lebih baik dibanding sebelumnya, yaitu pada masadarurat militer yang menurut Huber menewaskan ribuan orang danmemaksaratusanribuwargasipilmengungsi.

DalamprosespenyusunanUndang-undangPemerintahanAceh,AMMhanyaberupayaaktifmendorongdanmemfasilitasikeduabelahpihak danmasyarakat Aceh untuk berpartisipasi dalamproses peru-musandraftyangakandisampaikankepadaPemerintahuntukkemu-diandiajukanmenjadiRancanganUndang-undangdiDPR.Tetapi pe-ranitucenderungpasif.AMMhanyadapatmenerimalaporankebera-tan dan menyampaikannya kepada pihak Indonesia. Lebih dari itu,

132 www.acehkita.com, Kamis, 1 Juni 2006, 15:40 WIB, “Pasca-MOU, Kriminalitas

Meningkat”133 www.acehkita.com, Kamis, 1 Juni 2006, 15:40 WIB, “Pasca-MOU, Kriminalitas

Meningkat”


tujuannya, Acehmerdeka.126Demikian juga dalam tugasnyamemoni-torredeploymentaparatTNIdanPolri.KeberhasilanAMMkarenaTNIsendiri secara tegas mendukung perdamaian tersebut127 setelah se-kian lama ternyata tidak mampu menumpas pemberontakan danperlawanan yang terjadi kendati mampu mengalahkan GAM. Keti-dakmampuan TNI tersebut menyiratkan perlunya comprehensivemeasures,termasukdilakukannyakembaliperundingan.128

Tetapi dalam kasus perlucutan senjata, keberhasilan AMMpatut dipertanyakan mengingat pernyataan Zakaria Saman alias Ka-rim Bangkok mengindikasikan bahwa GAM masih memiliki senjatayangbelumdiserahkanpadaAMMuntukdimusnahkan. IabersikerasGAM hanya akan menyerahkan 840 senjata seperti kesepakatandalam MoU dan tidak perlu menyerahkan senjata lebih banyak lagidariapayangtelahdilakukanGAM.129Dugaaninibukantanpaalasan.TerkaitdengankekecewaanbeberapamantananggotaGAMterhadapketidakadilan dalam penyaluran dana integrasi, salam seorang ang-gota GAMmenyatakan: “Kamimasih punya banyak senjata yang bisakamipakai tanpaperlu ijindarikomandankami”,kata salahseoranganggotaGAM.130

Untuk amnesti, besarnya peran AMM terlihat menyelesaikanperdebatan perdebatan mengenai status tahanan GAM yang ditahanatas tuduhan tindakan pidana dengan mendatangkan seorang ma-natan hakim dari Swedia yang memiliki pengalaman internasional.Tetapi pelaksanaan amnesti ini sangat terlambat. Dalam MoU butir3.1.1. disebutkan bahwa Pemerintah RI harus sesegera mungkinmemberikan amnesti kepada semua GAM tidak lewat dari 15 harisejak penandatangananNota Kesepahaman ini. Dalam kenyataannya,tenggatwaktu tersebut tidakbisadicapaiolehAMM.Hampir satu ta-hun MoU, sekitar 43 tahanan GAM di Sumatera Utara baru dibebas-kan,sementara14oranglagimasihtertahan.131

126 lihat tulisannya Edward Aspinall, “The Helsinki Agreement: A More Promising

BasisforPeaceinAceh?”,PolicyStudies20 , East-WestCenter,Washington,hlm.7,Dan-iel Burdock, “Prospek Perdamaian” lihat http://www.acheh-eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/analysis_insideind/analysis_insideind_2006/analysis_insideind_2006_04_06_01.html

127 Pernyataan Panglima TNI Endriartono, www.kompas.com, “TNI Dukung Pe-rundingandiHelsinki”,Updated:Rabu,13April2005,02:43WIB

128EdwardAspinall, “TheHelsinkiAgreement:AMorePromisingBasisforPeaceinAceh?”,PolicyStudies20 , East-WestCenter,Washington,hlm.12

129ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.1130ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.7131 www.kompas.com, Selasa, “30 Tahanan GAM di Sumut Dibebaskan”, update 01

Agustus2006-18:44wib


Darusaalam, yang bertugas untukmembantu pemerintah dalam pro-sesreintegrasiparamantananggotaGAM.

Peran aktif pemerintah dalamproses ini, selain sebagai upayauntuk menunjukkan komitmennya kepada perjanjian damai, jugauntuk meraih kredit poin dari masyarakat Aceh khususnya. Dalampelaksanaannya, terjadi banyak kesulitan. Peran AMM kemudianterlihatsangatefektifdalamprosesreintegrasiinidenganmelakukanwawancara terhadap lebih dari 500 responden mantan narapidanaGAM. Dari hasil wawancara tersebut kemudian AMM memiliki per-spektif dan pemahaman yang lebih baik mengenai bantuan alirandana dalam memilih dan menentukan mana yang penting untukdisupportdanmanayangtidak.70

Dalam prakteknya, penyaluran dana bantuan reintegrasi tidakberjalan lancar. Banyak kekecewaan yang disampaikan kepada pihakAMM. Husaini, Panglima Wilayah/Ketua KPA Batee Iliek, Apa yangsudah dijanjikan oleh Pemerintah RI belum pernah kita terima.71Kekecewaan lain disampaikan oleh Tengku Yahya Muad, seorangmantanTNA. Iamengaku tidakmendapatkan sepeserpundariRp25jutayangtelahdijanjikan.PadahalYahyaharusbekerjakerasdenganmembukajalandihutanuntukmendapatkandanareintegrasibagidi-rinya dan para anak buahnya. Rencananya dana itu akan digunakanolehYahyadananakbuahnyauntukmengelolahutanseluas400hek-tare.Faktanyajanjiituomongkosong."Mimpilah,"kataYahya.72

Tim Pengawas Pelaksana Nota Kesepahaman Pusat menemu-kanadanyaindikasipihakpenerimadanareintegrasitidakmenerimadana secara utuh. Dana yang seharusnya diterima 1 juta per orang,hanya diterima 200.000 per orang.73 Pihak penyalur mengatakansebagian dana yang “hilang” tersebut disalurkan untuk fakir miskin.Padahal dalam ketentuan sebelumnya telah disepakati bahwakelompok sipil yang terkena dampak konflik jugamendapatkan ban-tuankompensasidanrehabilitasi.

Namun ada indikasi juga bahwa berkurangnya dana bantuanreintegrasi tersebut karena GAM harus membagi dana itu kepadaseluruhanggotanyayangsebenarnya jauh lebihbesardariyangdise-butkan kepada pemerintah. Bupati Bireuen, Mustafa Geulanggang,contohnya mengatakan bahwa beberapa mantan anggota pasukan

70 Giovani Grevi, “ The Aceh Monitoring Mission; Toward Integrated Crisis Man-

agement”,OccasionalPaper,No.61,desember2005,hlm.71 Wawancara dengan Husaini, PanglimaWilayah/Ketua KPA Batee Iliek, Tempat:

BateeIliek,Samalangatanggal:….72http://www.liputan6.com/view/1,129157,1,0,1158600308.html73 Dana Reintegrasi tak Diterima Penuh, dalam

http://serambinews.com/cetak.php?aksi=cetak&beritaid=19833


GAM di daerah itu hanya menerima sekitar Rp 300,000 dari jumlahRp 1,000,000 yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Di Bireun danabantuan dialokasikan untuk 333 GAM. Geulanggang memperkirakanbahwa mungkin sebenarnya ada lebih dari 3,000 anggota pasukandanpendukungGAM.74Sementaraitu,berdasarkanlaporanyangdite-rimacrisisgroupdarisebuahsumberyangdekatdenganGAM,alasanberkurangnya dana reintegrasi tersebut merupakan sebuah strategiagarGAMdapatmempertahankanrantaikomandomereka.75

Pilihan GAM ini bukan tanpa resiko. Kekecewaan akibat tidaksampainya dana reintegrasi secara penuh adalah ketidakpuasan dankekecewaan para anggota GAM terhadap pimpinannya sendiri. Kon-disi tersebut dapat memperlemah loyalitas mereka. SeorangmantanpasukanGAMdiAcehUtaramengeluhbahwadana reintegrasi hanyamenjangkau anggota GAM yang berasal dari kalangan dekat koman-dan. Iamengatakanbahwaparaanggota seniorGAMsekarangmeny-etirmobildanmemilikihandphonemahal.PadasaatanggotapasukanGAMtidakmemilikipekerjaan,danbantuankeuangandariorganisasitelah berkurang, jika ada pembagian uang yang tidak adil dapatme-nyebabkan perselisihan dan pada akhirnya dapat memicu kriminali-tas paska konflik. “Kamimasihpunyabanyak senjata yangbisa kamipakai tanpa perlu ijin dari komandan kami”, kata salah seorang ang-gotaGAM.76

Akibat adanya indikasi tidak sampai secara utuh tersebut,pemerintah menyetopnya sampai pertanggungjawaban administratifdapat diselesaikan.77 Setelah masalah tersebut dapat diatasi,pemerintahkembalimenyalurkandanasebesarRp593,8miliarpadaakhir Juli 2006. Sejumlah Rp 540,4 miliar diantaranya, disalurkanuntuk“BantuanPemberdayaanEkonomi,Bantuan&SantunanSosial.”Sisanya digunakan untuk kegiatan monitoring evaluasi, pembahasanpetunjukpelaksanadanpetunjukteknis.78

Humas BRA, Fakrizalmenyebutkan, total anggaran reintegrasiuntuk Aceh tahun 2006 adalah Rp 593.836.037.000. Dari jumlah itu,sejumlah Rp 540.493.450.000 digunakan untuk Bantuan Pember-dayaan Ekonomi dan Bantuan & Santunan Sosial. Untuk bantuanpemberdayaan ekonomi, penerima terbagi dalam tiga kelompok

74ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.675Ibid. 76Op.Cit. , hlm.777 Dana Reintegrasi tak Diterima Penuh, dalam

http://serambinews.com/cetak.php?aksi=cetak&beritaid=1983378

http://serambinews.com/index.php?aksi=bacaberita&rubrik=1&topik=11&beritaid=18973


mampumendorong pihak yang berkonflik untukmenemukan sendiripemecahanmasalah yang dihadapinya.121 Apabila setelah AMMpergikonflik justrumeningkat, AMMdapat dikatakan gagal. Potensi gagal,MenurutAspinal, selaluadawalaukecil.Tetapikemungkinanperjan-jianakanakanberhasilmutlakjugasangatkecil.Aspinalmemberikancontoh perjanjian damai di Irlandia Utara dan Srilanka dimanasetelah tercapai suatu pemecahan yang dramatis, terjadilah ke-mandegan, kemerosotan dan faksionalisme, walaupun secara kese-luruhanprosestersebuttidakruntuh.“Kadang-kalaperlawananlamajuga menghilang apabila ada pemecahan dan penggolongan kembalidi kedua belah pihak. Kadang-kadang mantan pemberontak merasatujuanperjuangantidakterwujuddaninginkembaliberjuangdengansenjata.Diantaraangkatanbersenjatadansekutunya,selalusajaadasebagianyanginginmelanjutkanpeperanganyangkotoritu”.122

Untuk itu, AMM perlumendorong kedua pihak untuk terbiasamelakukan dialog dan mendiskusikan setiap perbedaan untukmengeliminasipotensikonflikdiantaramereka.AMMharusmembuatsebuah program sistematis yang kelak pelaksanaannya dilakukanseperti olehBadanRekonstruksiDamaiAceh (BRDA).123. Jikamerekasudah bisa mendiskusikan hal-hal sensitive diantara mereka, makaperanpihakketigasecaraberangsurtidakdiperlukanlagi.124

Kendati dianggap berhasil, AMM secara politik dianggap telahmelakukanbeberapaaksi yang tidakbaik, sepertimenekanSIRAdansebagainya.“KamijugamerasakanbeberapatekanandariAMMuntukmelakukanbeberapahal terhadapanggotakamidi lapangan.Saya ti-dak tahu apakah mereka juga menekan Indonesia atau tidak”, kataNurDjuli,salahseorangperundingGAM.125

Dalam kasus demobilisasi dan decommissioning GAM, peranAMM dapat berjalan mulus. Mudahnya proses tersebut sebenarnyabukan mutlak karena upaya AMM, melainkan karena faktor GAM itusendiri yang terlihat sudah merasa lelah dan jenuh terlibat konflikterus menerus atau menemui jalan buntu dalam prospek mencapai

121Wawancara denganAhmadHumamHamid,Ketua badanPekerjaAcehRecovery

Forumtanggal6April2006122 Edward Aspinall, “Pada Akhirnya Perdamaian Terjadi?”, dalam


123 Wawancara dengan staf AMM yang lain yang juga minta dirahasiakan jatidi-rinya,tanggal7April2006

124Wawancara dengan salah seorang Staf AMM yang tidak mau disebutkan jatidi-rinya,tanggal4April2006.

125 Wawancara dengan M. Nur Djuli, Anggota Perunding GAM, Tanggal: 1 Maret2006,Pukul:16.00–17.15,Tempat:PPCaffee,BandaAceh


mengenai standar penghormatan internasional terhadap hak asasimanusia. Disamping itu, kehadiran AMM sebagai tim monitoring in-ternasional, sedikit banyak mendorong kedua belah pihak untuksaling menahan diri dari kegiatan yang bisa dianggap melanggarkaidahHAM,yangselamamasakonflikkerapmerekalakukan.

E. Evaluasi Kinerja AMM

Harus diakui bahwa peran AMM dalam memonitor jalannyakesepakatan damai sangat besar. Atas keberhasilan itu, PemerintahIndonesiamemberikanpenghargaankepadaKetuadanbeberapaang-gota AMM yang dinilai berjasa besar, yaitu ketua AMM Pieter Feithyang dianugerahi Medali Bintang Jasa Utama, Mantan wakil KetuaAMM,LetjenNipatThongklekdariThailanddanPenasehatAMMJuhaChristensendari Finlandia yangmendapat penghargaanBintang JasaPratama. Penghargaan diberikan sebagai ucapan terima kasih atasupaya mereka yang telah mendukung terciptanya perdamaian diAceh. Penghargaan diberikan oleh Presiden SBY pada hari Jumattanggal18Agustus2006diIstanaMerdeka.120

Hasil kerja AMM yang pada umumnya cukup baik, telahmem-buatbanyakwargaAcehmenginginkanagarmasa tugasAMMdiper-panjangdarimasatugasenambulanyangsebelumnyasampaiselesaipilkadayaitudesember2006.KuncikeberhasilanAMMsendiriadalahkomposisi anggota-anggotanya yang merupakan representasi daridua organisasi regional yang sangat kredibel dan berpengaruh, baikbagi GAM maupun bagi pemerintah RI, yaitu Uni Eropa dan ASEAN.Pembangkangan terhadap segala kesepakatan akan mengakibatkansetiappihakyangmelakukannyamendapatsanksi internasionalyangtegasbaiksecaraekonomimaupunpolitik.JikaPemerintahIndonesiamelanggar,maka ia akankesulitandalammendapatkanbantuandarinegara-negara donor dalam melakukan rehabilitasi Aceh pascabencana, dan secara politis akanmendelegitimasi peran-peran Indo-nesia dalam percaturan politik Internasional. Sedangkan bagi GAMpelanggaran berarti hilangnya dukungan Eropa yang selama ini ban-yak menopangnya, seperti pemberian suaka kepada para anggotaGAM. Inil ah faktor kunci mengapa Indonesia dan GAM patuh ter-hadapkeputusanAMM.

Yang menjadi kekhawatiran adalah, mampukah situasi ini di-pertahankan setelah AMMmeninggalkan Aceh? Menurut Ahmad Hu-mamHamid,Ketua badanPekerjaAcehRecovery Forum,Keefektifanperan suatu pihak ketiga ditunjukkan dengan sejauhmana mereka

120 Lihat Serambi Indonesia,http://serambinews.com/cetak.php?aksi=cetak&beritaid=19742


utamayakni,mantanTNAsebanyak2.000orang,yangakanmendapatRp 25 juta/orang. Mantan tahanan politik (Tapol) sebanyak 1.500orang,masing-masingmendapatRp10juta.Sertamasyarakatkorbankonflik yang akan mendapat Rp 10 juta per orang. Khusus untukkelompok masyarakat korban konflik ini, dibagi kepada tiga unsuryakni, mantan GAM non TNA sebanyak 5.000 orang, GAM menyerahsebelum MoU yang sudah dibina sebanyak 1.704 orang, GAM me-nyerah sebelum MoU dan siap untuk dibina 1.000 orang, relawanPETA(PembelaTanahAir)3.000orang,danmasyarakatkorbankon-flik lainnya sebanyak 21.500 orang. Sementara untuk “Bantuan danSantunan Sosial” akan disalurkan kepada tiga kelompok masyarakatpenerima manfaat yaitu, diyat sebanyak 19.597 orang, akanmendapat Rp 3 juta/orang, cacat korban konflik 2.000 orang, Rp 10juta/orang,rumahyangdibakar/dirusaksebanyak1.725unit,dengannilaiRp35juta/unitrumah(tipe36),sertauntukbantuankesehatan(1paket),sebesarRp5miliar79.

Masalah utama reintegrasi GAM, adalah pekerjaan. Banyak di-antaramereka yang tidakmemilikinya. Keterlambatan dana ini jelassangat berdampak dalam kehidupan sosial mereka. Jika masalah initidak segera diselesaikan, bahaya dalam jangka panjangnya yaitupara mantan pasukan yang bosan atau menganggur akhirnya akanberpaling ke tindak kriminal atau mencoba untuk bertempur kem-bali.80

Kekhawatiran tersebut bukan isapan jempol belaka dimanasaat ini, kriminalitas di Aceh meningkat. Sejumlah organisasi yangtergabungdalamKomiteKerjaAcehDamaiTanpaKekerasandanBe-bas Korupsi seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh,KMPD, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras)Aceh, dan Gerakan Anti Korupsi (GeRak) Acehmenyatakan, programReintegrasi Aceh pasca perdamaian, telah gagal sehingga me-nyebabkan angka kriminalitas seperti perampokan dan pencurianmeningkat.81

5. Undang-undangPemerintahanAceh

Wewenang yang diberikan kepada AMM dalam hal ini adalahmemantau proses perubahan perundang-undangan,82 yaitu peru-

79

http://serambinews.com/index.php?aksi=bacaberita&rubrik=1&topik=11&beritaid=18973

80ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.581http://www.waspada.co.id/berita/aceh/artikel.php?article_id=8048482 Poin 5 dari 8mandat yang ditugaskan kepadaAMM, tercantumpadaNotaKese-

pahamanantaraPemerintahRIdanGAM,artikel5.2


bahan perundang-undangan yang memungkinkan kedua belah pihakuntuk mengimplementasikan hasil kesepakatan damai yang telahditandatangani. Pemerintah Indonesia menyiapkan suatu Undang-undang sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan di Aceh pascapenandatanganannotakesepahaman.BanyakaktivisAcehsertapihaklainyangterlibatdalamprosesperancanganundang-undangbarute-lah beberapa kali berkunjung ke Jakarta dalam rangka memintadukungan dari pemerintah dan masyarakat sipil serta melobi parapembuat undang-undang di DPR agar sesuai dengan harapan rakyatAcehdantidakmelanggarisiMoU.

UUPA ini dimaksudkan untuk mengganti UU Otonomi Khusustahun 2001, yangmewakili posisi konsensusmasyarakat Aceh. Padatanggal 5 Desember 2005, sebuah delegasi dari DPRD Aceh menye-rahkan salinan dari draf yang dihasilkan dari konsultasi yang luasdenganmasyarakatAcehyangberadadiAcehmaupunyangberadadidaerah lain di Indonesia, kepada Ketua DPR dan Ketua DPD. Proseskonsultasi atas draf ini bermula pada pertengahan bulan September,ketika Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Azwar Abubakarmengundang tiga universitas di Banda Aceh untuk menyusun UUOtonomi versi mereka dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Helsinki. Ketiga Universitas ini adalahUniversitasSyiahKuala,UniversitasmalikussalehdanIAINArRaniry.Setelah draf-draf ini digabungkan dan diolah menjadi sebuah doku-men, pjs Gubernur kemudianmenyerahkan proses selanjutnya kepa-da DPRD, yang dibulan Oktober membentuk sebuah pansus yangberanggotakandelapanbelasorang,untukmenyatukandanmemper-baiki isi dokumen tersebut. Dibantu oleh beberapa ahli teknis dandengan bantuan dana dari program Partnership for Governance Re-form dari UNDP (United Nations Development Programme), panitiakhusus tersebut terlibat dalamproses konsultasi hingga selama satubulan,bersamadenganGAM,paratokohagama,LSM,paradosen,danpara anggota pemerintahan daerah. Draf akhir, yang berisi hingga209 pasal,merupakan gabungan dari banyak dokumen yang disusunoleh GAM, masyarakat madani, dan kantor gubernur. Tengku Kama-ruzzaman, ketua tim draf dari GAM, mengatakan GAM “tidak me-nyokongataupunmenolak”hasilterakhirdraft,tetapiinisudah“san-gat(menampung)aspirasirakyat”83.

Setelah melalui sebuah proses pembahasan denganpengawalan yang cukup ketat dari wakil masyarakat aceh dariberbagai pihak (GAM, DPRD dan unsur LSM). UUPA akhirnya dapat

83lihatICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.10-11


ional, AMM menilainya sebagai peristiwa kriminal murni.116 Dalammerespon keputusan AMM, GAM tidak begitu mempermasalahkan.Representatif GAM di AMM, Irwandi Yusuf, hanya mengkritik polisiyang langsung menembak pengemudi, bukan rodanya. Padahal, me-nurutnya,kendaraanitutidakdicurimelainkandipinjamsaja.117

InsidenPeudawa,AcehTimur, terjadipadatanggal14Oktober2005, setelah tiga orang anggota GAM yang mengendarai sebuahsepedamotormelanggarperaturanlalulintasketikasedangmelewatisebuahposTNI.Menurutperaturanlalulintas,sepedamotordilarangberboncengan lebih dari dua orang, dan TNI menghentikan merekauntukkemudiandiinterogasi.KetikabeberapaanggotaGAMyanglainmendengar bahwa rekanmerekamendapatmasalah,merekamenda-tangi pos TNI tersebut, dan sebuah bentrokan terjadi. Salah seoranganggota Kompi B Yonif 111 kemudian melakukan penembakan kearah anggota GAM, melukai empat orang, dan seorang kritis. Dalamkasus ini ketua AMM, Peter Feith,memutuskan bahwa TNI bersalah.Keputusan bersalah ini didasarkan pada kesepakatan bahwa TNI ha-nya melakukan pertahanan defensif di pos-posnya dan tidak ikutcampur dalam soal ketertiban hukum yang menjadi tugas polisi. Se-perti halnya GAM, TNI pun tidak begitu memprotes keputusan ini,kecuali sekedar kritik dari Komandan Satgas Info Koopslihkam, Let-kol Erie Soetiko, yang melihat keputusan AMM prematur dan tidakakurat. Sedangkan perwakilan TNI di AMM sendiri,Mayjen BambangDarmonomenerimakeputusantersebut.118

Dalam kasus insiden penyerangan kantor SIRA Blang Pidiepada 17 Pebruari 2006 dan penculikan seorang bendahara koperasidi DesaAlue Leuhob, Cot Girek, AcehUtara 24 Pebruari. PemerintahIndonesiamenyatakantidakterlibatdalaminsidenitukarenadilaku-kan bukan oleh aparat keamanan. Dalam kasus ini, AMM kemudianmemintaPemerintahuntukmembubarkankelompokilegalataumilisipaling lambat sebelum 15 Juni 2006.119 Berdasarkan rekomendasiAMM ini dapat dilihat bahwa pemerintah (TNI) masih memeliharamilisisipil.

Untuk semakin mengeliminasi berbagai pelanggaran tersebut,pihak AMM melakukan dialog dan berkomunikasi secara insentifdengan berbagai pihak atau aparat yang berwenang, baik sipilmaupun militer, untuk meningkatkan kesadaran atau pemahaman

116ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.7-8117Ibid. , hlm.7-9118Ibid. , hlm.7-9119 www.acehkita.com, Minggu, 12 Maret 2006, 23:36 WIB, “AMM Desak

PemerintahSelidikiInsidenPeudawa”


guatkan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga nasional dalam bi-danghakasasimanusia.

Beberapakasusatauinsidenyangterjadipascapenandatangankesepakatan damai dikaji olehAMMdenganmempertimbangkan ala-san kedua belah pihak dan hasil investigasi di lapangan. Kasus ters-but kemudian dibawa dalam pertemuan Komisi Pengaturan Kea-manan (COSA), baik pada level pusat maupun di level distrik. COSAcukup efektif sebagai forum yang mengangkat persoalan bersamauntukdiselesaikansecarabersamaolehpimpinankeduabelahpihak.Kantor-kantor distrik secara rutin melakukan investigasi terhadapinsiden-insiden seperti penggunaan kekuasaan yang berlebihan,pemerasan,danintimidasi.

Bentrokan antara GAM dan TNI setelah perjanjian damai di-tandatangani tanggal15Agustusmemangtidakdapatdihindarisera-tus persen. Selalu terjadi kesalah pahaman diantara kedua belah pi-hak. Apabila terjadi insiden, sesuai MoU, kewajiban AMM adalahmengusut setiap insiden dan memutuskan siapa yang bersalah.Walaupun sejauh ini keduabelahpihakbelumadayangmerasapuasdengankeputusan

Selama sekitar setahun pasca kesepakatan damai,Crisis groupmencatatsetidaknya terjadisembilankali insidentembakmenembakantara TNI dan GAM yang mengakibatkan dua orang tewas. Tetapi,tak satupun dari insiden tersebut begitu serius sehingga dapatmengancamperdamaian.AMM,tetapikeduanyasepakatuntukmema-tuhi keputusan AMM.114 Beberapa peristiwa yang cukup menonjoladalah; Insiden Jeuram, insidenPeudawa,penculikandiAlueLeuhob(AcehUtara),danpenyerangankantorSentral InformasiReferendumAceh(SIRA)diBlangPidie.115

Insiden Jeuram, Kabupaten Nagan Raya, terjadi 12 Oktober2006.SeoranganggotaGAMtewastertembakketikapolisimengambiltindakanatassebuahlaporanbahwasebuahkendaraanmilikseorangkaryawan PT Sucofindo, yaitu sebuah perusahaan Indonesia yangcukupbesar,dicuri.Polisiberusahauntukmenghentikansebuahmo-bil yang berisi empat orang penumpang, tetapi mereka menolakuntukmemperlambat laju kendaraandanbaru berhenti ketika polisimelepaskan tembakan ke arah kendaraan tersebut. Sebuah pelurumenewaskan Syafruddin, anggota GAM. Dalam kasus ini, meskipunsangat menyesalkan tindakan aparat yang dianggap tidak propors-

114ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.8115 www.acehkita.com, Minggu, 12 Maret 2006, 23:36 WIB, “AMM Desak

PemerintahSelidikiInsidenPeudawa”danlaporanICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.7


diselesaikan. Presiden kemudian mensahkan Undang UndangPemerintahanAceh(UUPA)denganNomor11tahun2006pada tang-gal……

Menanggapi UUPA tersebut, ratusan mahasiswa melakukanaksiunjukrasamenolak revisi yangdilakukanolehpemerintahpusatterhadap usulan Undang-undang yang diajukan oleh DPRD Aceh,mengusung spanduk yang antara lain tertulis ‘Pemerintah Pusat jan-ganMengkhianati Aspirasi Rakyat Aceh’..84 sementara itu pihakGAMmeminta pemerintah merivisi sejumlah pasal dalam UUPA karenadinilaitidaksesuaiMoU.

Beberapa 4 pasal yang dipermasalahkan. Yang paling krusialadalah adanya perbedaan antara MoU poin 1.1.2 butir b.c. dan ddenganUUPApasal8.DalamMoudisebutbahwaPemerintahdanLeg-islatif Indonesia dituntut untukmendapat “persetujuan” dari Legis-latifdanPemerintahAcehdalambeberapaperkara.SementaradalamUUPApasal8,berubahmenjadimenjadi“konsultasi”.

Pasal 194 ayat 2 dalam UUPA, dijelaskan bahwa dalammelaksanakan prinsip transparansi, Pemerintah Aceh dalammenggunakan auditor independen, diharuskanmenggunakan auditoryangditunjukolehBadanPemeriksaKeuangan(BPK).Sedangkanda-lamMoU poin 1.3.8 disebutkan bahwa, auditor yang digunakan ada-lahauditorluar,dantidakmengharuskanmelaluiBPK.

Kemudian, dalamUUPAPasal 228 ayat 1 disebutkan, pengadi-lanHakAzasiManusia(HAM)diAcehhanyauntukmengadilipelang-garanHAMyangdilakukan setelahUUPAdisahkan. Sedangkandida-lamMoUpasal1.4.5tidakdisebutkanadanyapembatasanwaktusep-ertitersebutdalamUUPA.

Pasal 11UUPA adalah yangmenunjukkanmasih adanya inter-vensi langsung dari Pemerintah Pusat terhadap kewenanganPemerintah Aceh. Bahkan, GAM menganggap Pasal 11 ini menginfil-trasipasal-pasal124.3,142.1,147,154.6,165.8,213.2-5,214.1,235,dan pasal 249. Sedangkan dalamMoU poin 1.1.2. butir a, telah jelasmenyebutkan pemisahan wewenang antara pemerintah danpemerintahAceh.

Selain itu, pihak GAM jugamempertanyakan sejumlah isiMoUyang tidak ditemukan lagi dalam UU-PA. Seperti, poin 1.3.7, yangmenyatakan bahwa Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpahambatan ke negara-negara lain melalui laut dan udara. KemudianjugapoinMoUyangmenyatakanbahwabatasmaksimumTNIorganik

84 Daniel Burdock, “Prospek Perdamaian” lihat http://www.acheh-

eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/analysis_insideind/analysis_insideind_2006/analysis_insideind_2006_04_06_01.html


di Aceh adalah 14.700 personil, dengan fungsinya di bidang per-tahananluar.“DidalamUUPAinitidakdisebutkanlagijumlahnyabe-rapa. Fungsinyapun sudah bertambah dengan fungsi-fungsi lain, ter-masukfungsiTNImembanguninfrastruktur”.85

85 www.kompas.com “Gam tolak sjumlah pasal UUPA”’ update Rabu, 02 Agustus

2006-20:07wib


warga sipil tewas, 100.000mengungsi.112 Dibandingkan dengan sua-sana yang keruh dan paranoid setelah Perjanjian PenghentianPemusuhan (CoHA) tahun 2003, masa pasca penandatanganan MoUHelsinki tumbuh rasa keyakinan dan harapan di Aceh. Tanda ke-percayaan dan komitemen terhadap proses perdamaian terlihat dimana mana. Warga Aceh yang melarikan diri akibat pertempuransekarangmerasa aman untuk kembali dari daerah lain di Indonesia,Malaysia, Eropa dan AS. Masyarakat berani melakukan hal-hal yangsebelumnyadianggapberbahaya,sepertimembuatapidipantaisam-pailarutmalamdanmendakibukitdidaerahpegunungan.113

Tabel 5 Rekapitukasi Tabel Kekerasan Satu Tahun Perjanjian Damai RI dan GAM

15 Agustus 2005 - 15 Agustus 2006 No Kasus Eve

nt TNI

Polri

OTK

MILISI

Man-tan GAM

LK

PR

AA

Man-tan GAM

Jumlah

1. Pembunuhan 8 2 2 4 0 0 9 1 1 3 14 2. Penghilanga

n Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Penyiksaan 26 13 6 4 1 2 54 0 5 1 60 4. Penangka-

pan 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

5. Pembakaran Rumah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Pengrebekan 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7. Pengrusakan 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8. Pemerasan 9 1 4 1 0 3 10 1 0 0 11 9. In-

timidasi/Teror

2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2

Jumlah 48 18 13 10 1 6 76 3 7 4 90 Sumber: http://www.kontras.org/lampiran/data_kekerasan.htm

Dalam nota kesepahaman, AMM diberikanmandate untukme-

monitor situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalambidang ini, termasuk kepada para mantan anggota GAM yang ber-integrasi ke dalammasyarakat. AMMmenangani persolan-persoalanmelalui kasus-kasus individu maupun dalam bentuk investigasi dandiskusi dengan pihak-pihak terkait. Ini juga bertujuan untuk men-


Implementation”, Policy Studies 9, Washington: East-West Center, 2004, hlm.2, lihatjugaTheJakartaPost,6Mei2004

113 Daniel Burdock, “Prospek Perdamaian” lihat http://www.acheh-eye.org/data_files/bahasa_format/analysis_bhs/analysis_insideind/analysis_insideind_2006/analysis_insideind_2006_04_06_01.html


adalahtrickpolitikyangdilakukanolehpemerintahagarsuarapemi-lihyangproGAMpecah.Apabila terpilihHumam/Hasbi, Jakartakha-watir karena keduanya adalah calon yang tidak begitu dekat denganPemerintah. Apalagi Humam memiliki hubungan yang sangat baikdengan Amerika dan Uni Eropa. Anggapan saya, Jakarta kurang nya-mandenganpasanganini”.109

Menurut Nurdin, belum saatnya GAM terjun ke pemerintahan,dan akan lebih jika memposisikan diri sebagai oposisi. GAM masihperlu waktu untuk mempelajari system pemerintahan di Indonesia.“Peluang untuk GAM menjadi Kepala Pemerintahan saya nilai bisajadi hanya merupakan jebakan, atau kalaupun kita jadi KepalaPemerintahan tidak akan mampu memanage Pemerintahan di Acehyang sudah terlanjur rusak. Pihak Indonesia akan menunggu kitaberbuat salah untuk mendeligitimasi GAM dalam masyarakat.Kemudian GAM tidak akan bisa menjalankan pemerintahan karenaaparaturyangadadibawahadalahkesemuanyaberasaldariaparaturIndonesia”.110

7. KekerasandanHakAsasiManusia

Hadirnya AMM sebagai lembaga yang memonitor perdamaiandi Aceh sangat berpengaruh terhadap peningkatan penghargaan ter-hadap hak asasimanusia yang semakinmenunjukkan pergerakan kearah yang lebih baik atau positif, dimana kekerasan jarang terjadilagi. Dalam laporannya, Crisis Group menemukan bahwa tanggapanmasyarakat terhadap proses perdamaian cukup positif, bahkan diwilayah-wilayah dimana GAM memiliki banyak pendukung dimanakonflik paling parah terjadi, seperti di Bireuen, AcehUtara, AcehTi-mur dan Aceh Tengah. Ada upaya keras dari pimpinan GAM dan TNIuntukmengendalikanpasukannyaagartidakterlibatkonflik.111

Kendati demikian, bukan berarti pelanggaran HAM samasekali tidak terjadi, hanya saja relative berkurang sangat jauh. Kon-tras banyakmencatat berbagai kasuspelanggaranhak asasimanusiayang terjadi di Aceh dalam kurun waktu satu tahun setelah penan-datangananNotaKesepahaman(lihattable5).

Bandingkan misalnya dengan data kekerasan Huber dan TheJakarta Post setahun pasca pelaksanaan darurat militer di Aceh di-mana TNImengkalim telahmembunuh 2000 anggota GAM,menahan2100 orang dan sekita 1300 orang menyerahkan diri dan ratusan

109WawancaradenganNurdinAbdurrahman110WawancaradenganNurdinAbdurrahman111ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.8


Tabel 4 Perbandingan UUPA dan MoU

MoU UUPA

Artikel 1.1.2, butir b,c,d) Pemerintah dan Legislatif Indonesia ditun-tut untuk mendapat “persetujuan” dari Legislatif dan Pemerintah Aceh dalam beberapa perkara

Pasal 8 Pemerintah dan Legislatif Indonesia harus untuk melakukan “konsultasi” dari Legis-latif dan Pemerintah Aceh dalam beberapa perkara (pasal 8)

Artikel 1.1.2. butir a Disebutkan dengan jelas tentang pemisa-han wewenang antara pemerintah dan pemerintah Aceh.

Pasal 11 adalah yang menunjukkan masih adanya intervensi langsung dari Pemerintah Pusat terhadap kewenangan Pemerintah Aceh. Bahkan, GAM menganggap Pasal 11 ini menginfi ltrasi pasal-pasal 124.3, 142.1, 147, 154.6, 165.8, 213.2-5, 214.1, 235, dan pasal 249.

Artikel 1.3.8 Disebutkan bahwa, auditor yang digunakan adalah auditor luar, dan tidak mengharuskan melalui BPK.

Pasal 194 ayat 2 Dalam melaksanakan prinsip transparansi, Pemerintah Aceh dalam menggunakan au-ditor independen, diharuskan menggunakan auditor yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Artikel 1.4.5 Tidak disebutkan adanya pembatasan waktu seperti tersebut dalam UUPA

Pasal 228 ayat 1 Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM) di Aceh hanya untuk mengadil i pelanggaran HAM yang dilakukan setelah UUPA disahkan..

Artikel 1.3.7, Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara lain melalui laut dan udara.. “Di dalam UUPA ini t idak disebutkan lagi jumlahnya berapa. Fungsinyapun sudah bertambah dengan fungsi-fungsi lain, termasuk fungsi TNI membangun infrastruktur”. 86

Tidak disebut

Artikel 4.7 Batas maksimum TNI organik di Aceh ada-lah 14.700 personil, dengan fungsinya di bidang pertahanan luar

Tidak disebut

Diolah dari berbagai sumber

86 www.kompas.com “Gam tolak sjumlah pasal UUPA”’ update Rabu, 02 Agustus

2006-20:07wib


Atas dasar penolakan tersebut, pemerintah bersikerasmenya-

takan bahwa UUPA sama sekali tidak bertentangan dengan MoU.Penambahan atau penyebutan sesuatu serta tidak disebutkannya be-berapa ketentuan dalamMoU bukan berarti pelanggaran karena UU-PA dan MoU bukan dua hal yang saling menegasikan. GAM sendirimengakui UUPA secara umum sedah memuaskan.87 Menanggapi be-berapapasalyangdipermasalahkanGAM,KetuaAMMmenyampaikankepada GAM: “Jika anda tidak puas, jalannya adalahMahkamahKon-stitusi.Jikaandamelakukanupayalain,itutidakontherighttrack.”88

Menurut Sidney Jones, UUPAmemang tidak dapatmemuaskansemuapihak.Tetapi itutidakcukupkuatuntukmenggagalkanprosesdamai. “UUPA, meski dianggap oleh sebagian kalangan belum men-ampung seluruh aspirasi masyarakat Aceh, tetapi UU ini jauh lebihbaikdibandingkanberbagaiprodukUUsebelumnyaserta telahmem-berikan peluang pembentukan partai politik local dan penguatanpemerintahdaerahyanglebihdemokratis.89

6. TransformasiGAM

Seperti disebutkan diatas bahwa dengan penyerahan senjataoleh GAM, ini menandakan adanya perubahan strategi dari per-juangan senjata menuju perjuangan politik. GAM telah mentransfor-masikan diri dari perjuangan fisik bersenjata yang mengusung ke-merdekaan Aceh,menuju sebuah gerakan politik yang demokratis didalamwilayah Pemerintah Indonesia. “TNA bubar, kita alihkanmen-jadiKPA(KomandoPeralihanAceh)untukbisamengontrolparaman-tanprajurit kita danmembantumereka kembali kemasyarakat.Ket-ua KPA pusat adalah Muzakkir Manaf, dan KomandanWilayah lang-sung dialihkan menjadi Ketua KPA untuk wilayah masing-masing,demikian juga untuk komando di bawahnya” kata Husaini, PanglimaWilayah/KetuaKPABateeIliek.90

PeralihanatautrasformasiGAMmenjadigerakansipilinimen-jadisebuahtantanganbesarbagiGAM.Dalammenghadapisituasipe-rubahanini, terlihat GAM tidak siap dengan strategi politiknya.SeorangpemimpinGAMdiBireuenmengeluhbahwaiabelumpernahmenerima instruksi apapun mengenai persiapan untuk perjuanganpolitik.91

87WawancaradenganNurdinAbdurrahman, salah seorang anggotaTimPerundingGAMpadaperundingandiHelsinki.WawncaradiSidneypadatanggal…

88WawancaradenganMayjedBambangDharmono89wawancaradenganSidneyJones90WawancaradenganHusaini91ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.9


team H2O, Kausar, Adi Laweung dan team bayangan dengan tujuanuntukmendramatisirkeadaanseolaholah teamIrwandiNazarsudahpanik.PadahalyangpanikadalahH2Okarenamerekatidakdidukungdi lapangan. Tuduhan itu segera dibantah oleh Adi Laweung dalamemailnya:

“SalamPenjelasan,Untuk diketahui oleh semua elemen bahwa, tuduhan

yang ditujukan kepada saya (Adi Laweueng) dan Kautsaryang membuat surat dukungan terhadap H2O pada pilkadamendatang atas nama Perdana Menteri GAM Malik Mahmudadalah bohong. Juga yang membuat surat itu terhadapdukunganIrwandi-Nazaryangdiklaimpalsu.

Saya dan Kautsar tidak pernah melakukan haltersebut, maka pihak yang pro ke kubu Irwandi-MuhammadNazar jangan asal menuduh. Tuduhan kepada seseorangharusfaktual.

Tuduhan yang dilemparkan oleh Munawar itu tidakbenar dan dia sendiri tidak bisa menuduh begitu saja.Munawar jangan menamakan diri sebagai Deputy JurubicaraGAM Swedia, kapanAnda dilantik?Mana bukti pengangkatanAnda? Anda jangan banyak melakukan pembohongan publikdiAceh.

Saya pikir pertanyaan Anda segera dicabut, karenaAndamenuduhsayadanKautsartanpabuktiyangkonkrit.

Terimakasih,AdiLaweueng108

Keadaan inimenimbulkankekhawatirandi tubuhGAMsendiri.

Dalam persoalan pilkada, beberapa anggota GAM (melalui beberapaemail)justrumelihatGAMtelahterjebakolehstrategipolitikJakarta.NurdinAbdurrahman,selakumantanperundingGAMmenyatakanke-tidak mengertiannya mengapa Pimpinan GAM mencalonkan HasbiAbdullah sebagai Wagub berpasangan dengan Humam Hamid dariPPP, dan alasan Irwandi/MuhammadNazarmencalonkandiri karenamenurutnya, kans mereka untuk menang sangat kecil. “Irwan-di/Nazar tidak sadarmereka sudah diagitasi oleh Jakarta agar suaraGAMterpecah,sehinggaGolkaryangakanmeraupsuara.Kenapasayakatakandemikian?PadabulanApril2006, Jakartamasihmengatakantidak ada peluang untuk calon independent maju dalam pilkada, UUtidak akan mengakomodir hal ini. Namun setelah UU disahkan te-nyata Calon independent dapat ikut dalam pilkada. Saya melihat ini

108 Email yang dikirim Adi Laweung: suhadi_laweung <su-

[email protected]>


tercantum nomor fax serta tulisan dan huruf yang berbeda. Sedangsurat dukungan untuk Humam–Hasbi dalam surat jelas tercantumnomorfaxdanpengirimdarikantorGAMdiSwedia.105

Akibat dari kemelut ini, Irwandi Yusuf diberhentikan dari Se-nior Refresentatif GAM di AMM dan digantikan oleh Tgk Zakaria Sa-man.Begitu juga jurubicaraKPA,digantidariSofyanDawoodkepadaSuwardi Laweueng atau yang lebih dikenal dengan sebutan Adi La-weueng.KeduatokohGAMpenggati inimerupakantokohseniorGAMyang selama ini dikenal mendukung Humam-Hasbi. Keputusan pe-mecatanini,menurutsalahseorangpetinggiGAM,IlyasAbed,dikelu-arkanolehMentriMalikMahmuddiSwedia.106(SAYAMASIHMEMPE-LAJARI TENTANG INI, KARENA ADA INFORMASI YANG LAINMENYEBUTKAN BAHWA SOFYAN MASIH TETAP JURUBICARA KPA,SEMENTARAADILAWEUNGDIANGKATSEBAGAIJURUBICARAMAJE-LIS)

Sementara itu secara terpisah, Selasa siang 10 Oktober 2006,giliran Irwandi-Nazar yangmembuat konferensi pers yangmemban-tahbahwapihaknya telahmembuat suratdukunganpalsudariMalikMahmud. “Kami takpernahmemintadukunganmaupunmembuatsu-rat dukungan dariMalikMahmud. Surat tersebutmemang palsu dansengaja disebarkan orang untuk kampanye negatif atau membunuhkarakter kami.”107 Sedangkan alasan pemberhentiannya dari AMMbukankarenasurattersebut,melainkanperintahlangsungdariMalikMahmuddenganalasankarena Irwandiaktifdalampolitik,yaitu ter-kaitdenganpencalonandirinyasebagaigubernur.Dalamkesempatanitu, Irwandi menyiratkan optimismenya mampu meraih massa akarrumput di kalangan GAM, walau tanpa dukungan dari para petinggiGAMdiSwedia.SelaindidampingiNazar, Irwandididampingimantanjururunding GAM Amni bin Ahmad, yang mencalonkan diri sebagaiBupati Aceh Utara serta Irwansyah alias Mukhsalmina, yang men-calonkandirisebagaiBupatiAcehBesar.

Perpecahan GAM juga terlihatmelalui ”perang” informasime-lalui surat elektronik (email).Dalam sebuah email yangdikirimolehMunawar dikatakan bahwa surat dukungan untuk IRNA sebenarnyatidak adadanmerupakanhasil rekayasa timH2O sebagai bentukke-takutan karena dukungan kepada Irwandi dan Nazar telah meng-kristal di lapangan.MenurutMunawar, surat itu sengaja dibuat oleh

105acehkita.com,Selasa,10Oktober2006,01:00WIB106 acehkita.com, “Menjelang Pilkada NAD Keretakan di Tubuh GAM SemakinMen-

jadi-jadi”.107 acehkita.com, “Menjelang Pilkada NAD Keretakan di Tubuh GAM SemakinMen-

jadi-jadi”.


Menghadapiperubahanini,GAMmelakukansebuahpertemuantertutupdiHotelRajawali,BandaAceh,yangdihadiriolehhampirse-luruhanggotaseniorGAMdiAceh,padamingguketigabulanOktober2005 untuk membentuk sebuah Majelis Nasional baru. Teungku Us-man Lampoh Awe, seseorang yang sangat disegani karena memelikikedekatandenganHasanTiro, dipilih sebagai ketuaMajelisNasionalyang baru. Panglima GAM, Muzakkir Manaf, sebagai kepala urusankeamanan, Zakaria Saman alias Karim Bangkok sebagai kepada bi-dang politik, Ilyas Abed dipilih untuk mengepalai urusan ekonomi,sementara sebuah departemen tambahan yang mengurusi masalahkebudayaandanadat,akandiketuaiolehseorangulamaAceh.Namunsaatinibelumadayangditunjukuntukposisitersebut.bahwaMajelisNasional ininantinyaakanmenjadi lembagayangpalingtinggidalammemutuskan setiap tindakanpolitik, termasuk langkah-langkahyangharus diambil untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan KepalaDaerah(Pilkada).92

Dalam rangka merumuskan berbagai kebijakan GAM pascapenandatanganankesepakatandamai denganPemerintahRI, ratusanpetinggiGAM,baikyangberadadiAcehmaupundi luarnegeri,men-gadakanpertemuantertutupdiBandaAceh,Minggu21Mei2006un-tukmengatur kebijakan dan strategi politik.Mereka yang hadir ada-lah Perdana Menteri Malik Mahmud Al Haytar, Menteri Luar NegeriZaini Abdullah, Juru Bicara GAMBakhtiar Abdullah. Ketiga orang inimerupakan petinggi GAM yang selama ini bermukim di Stockholm,Swedia.ParapetinggiGAMdi luarnegeri,sepertidiAmerika,Norwe-gia, Malaysia, Denmark, Kanada, Australia, dan Swedia juga hadir,selain tokohGAM yang selama ini bermukimdiMedan dan Pulau Ja-wa. Pertemuan juga diikuti puluhan petinggi GAMdi 17wilayah dantokohmasyarakatAceh.Pertemuan ituuntukmengatur strategipoli-tik, termasuk membahas mengenai pembentukan partai politik dankandidatpilkada.93

Guna menghadapi pilkada dan menuju proses transisi, GAMmembentuk Komite Peralihan Aceh (KPA). Menurut Abrar Muda,komando setelah pergantian TNA menjadi KPA tetap sama, tidakberubah:“Kamimasihmenggunakanpolakomandoyangsama,hanyadengannamayangberbeda.Kami tetap tundukkepadaTgk.MuzakkirManafsebagaiketuaKPAPusat,sementarakamiyangdulunyaadalahPanglima Wilayah berganti nama menjadi Ketua KPA untuk wilayahmasing-masing. Pengangkatan mantan Komandan Wilayah sebagai

92ICG“AcehSofarSoGood”,No.44,!3Desember2005,hlm.993www.acehkita.com, “PetinggiGAMBahas StrategiPolitik”,Minggu, 21Mei2006,

14:31WIB


ketua KPA untuk mempermudah pengawasan anggota danmemudahkankoordinasi.Kamimasihdalamsatugariskomando”.94

DalamMenghadapiperubahanGAMmenjadiorganisasipolitik,yang didalamnya termasuk menyonsong pilkada, GAM telahmembentuk sebuah organisasi Komite Peralihan Aceh (KPA) yangdiketuai oleh Teungku Muzakkir Manaf. Sebelumnya, seperti yangdisampaikan juru bicara GAM, Bakhtiar Abdullah, GAM akanmenyiapkan kadernya untuk ikut ambil bagian bertarung dalampemilihankepaladaerahsecara langsungbaikuntukposisi gubernurataupun walikota/bupati dengan menggunakan jalur independen.95TetapiKPAkemudiansecararesmimengambilkeputusanGAMsecaraorganisasi tidak akan ikut campur dalam pilkada namun tidakmelaranganggotanyaatasnamapribadiuntuknaiksebagaigubernuratauwakilpadapilkada.96

Dalam perjalanan selanjutnya, nampak adanya perpecahandalam tubuh GAM dalam mengahadapi pilkada ini. Kelompok tua,yang diwakili Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Lampoh Awe, IlyasAbed, Zakaria Saman danMuzakkirManaf, terlihat lebihmendukungkoalisi Ahmad Humam Hamid dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP) dengan Hasbi Abdullah (calon independen dari GAM) yangdikenaldengansebutanpaketH2O(HumanHasbiOke).Hasbisendiri,menurut pengakuannya, kendati mengatasnamakan pribadi, tetapitelah meminta restu pada GAM.97 Dukungan ini diperlihatkan daripernyataan Muzakkir Manaf yang membacakan keputusan tertulistentang dukungan terhadap pasangan Humam-Hasbi, meski buru-buru iamenambahkan bahwa dukungan tersebut bukan berarti GAMsecarainstitusiikutmendukung.98

Kebijakan itu segeramerebakkan isu koalisi PPP-GAM. KoalisiinisedikitbanyakmenimbulkangejolakditubuhGAMkarenaPPPda-lam sejarahnyadianggapmendukungDOMdimasa lalu. “Kita kesuli-tan menjelaskan kepada masyarakat tentang alasan kita berkoalisidenganPPPdalampilkadakarenaPPPdianggapmendukungpember-lakuanDaerahoperasiMiliter(DOM)dimasalalu”,katasalahsatupe-tinggi GAM di Aceh.99 Sebelum paket Humam-Hasbi dideklarasikan,

94wawancaradengaAbrarMuda95www.acehkita.com,Kamis,11Mei2006,23:05WIB, “GAMSiapkanKader IkutPil-

kada”96 www.acehkita.com, Minggu, 4 Juni 2006, 14:45 WIB, “PPP Deklarasikan Paket

PerdamaianHumam–Hasbi”97 www.acehkita.com, Minggu, 4 Juni 2006, 14:45 WIB, “PPP Deklarasikan Paket

PerdamaianHumam–Hasbi”98http://serambinews.com/cetak.php?aksi=cetak&beritaid=1979799WawancaradenganNurdinAbdurrahman


beberapa tokoh GAM yang tidak setuju dengan koalisi GAM denganPPP, membantah koalisi ini. Sofyan Dawood beberapa kali memban-tahnya “Isu itu tidak benar. Sebenarnya menyangkut hal ini, dalamorganisasi GAM, kita tidak berlindung kepada partai yang lain. Kitaberdiri sendiri. Kita jelaskan kepada masyarakat Aceh, bahwa GAMakanmembentuksatupartaidan juga calon independenuntukPilka-da nanti.”100 Dalam kesempatan lain ia juga menambahkan “Hasbimungkinmencalonkandirisebagaigubernur,tapibukandalamkapa-sitas organisasi GAM.Mungkin dia berkampanye atas nama GAM.”101Pernyataan Sofyan tersebut tentu saja bertentangan dengan kepu-tusanKPA sebelumnya yangmenyatakan GAM tidak ikut campur da-lampilkada.

Dijalur independen, muncul koalisi Irwandi Yusuf-MuhammadNazar(IRNA)yangmendapatdukungankelompokmuda.102Kemuncu-landuacalon independentersebutkabarnyamembuatperpecahanditubuhGAMsangatkuat.Akibatpencalonandiri tersebut,Nazarmen-gaku pernah mendapat ancaman. “Karena yang mengancam anggotaKPA,maka saya telahmelaporkan hal itu padaMuzakkirManaf,” ka-tanya.103

Indikasi perpecahan itu semakin kuat terlihat ketika dimasyarakatberedarduaversisuratdariPerdanaMenteriGAM,MalikMahmud. Satu suratmendukungH2O, surat yanglainmendukung IR-NA.Masing-masingpihakmengklaimsuratnyalahyangaslisementarayanglainadalahpalsu.

Menurut pengakuanMuzakkirManaf, ketuaKPA, dalamkonfe-rensi pers Senin 9 Oktober 2006, petinggi GAM yang bermarkas diSwedia telah mengirim fax ke KPA yang secara tegas mengatakanbahwasuratdukungankepadaIrwandiYusuf-MuhammadNazaryangmajudalamPilkadamendatangadalahpalsu. “Surat itupalsu,pimpi-nan GAM tidak pernahmengeluarkan surat dukungan untuk IrwandidanNazar,”iabahkanmenegaskanbahwaPimpinanGAMSwediame-lalui surat yang ditanda-tangani PerdanaMeuntroe GAMMalikMah-mud menyatakan bahwa, GAM mendukung Ahmad Humam Hamid-Hasbi Abdullah dalamPilkadamendatang. “Saat ini GAMmendukungpasangan Humam-Hasbi”.104 Bukti bahwa surat dukungan Irwandi-Nazar itu palsu menurut Muzakkir dapat dibuktikan dengan tidak

100www.acehkita.com,“PetinggiGAMBahasStrategiPolitik”,Minggu,21Mei2006,

14:31WIB101 www.acehkita.com, “GAM Belum Tentukan Calon Gubernur”, Update Senin, 22

Mei2006,15:50WIB102http://www.sinarharapan.co.id/berita/0609/04/nas06.html103http://www.acehkita.net/koran/beritadetail.asp?Id=1627&Id2=&berita=Fokus104acehkita.com,Selasa,10Oktober2006,01:00WIB

Documents

Perdamaian Aceh