Untitled - BPBA Aceh

Edisi 5/Tahun III/2020

2 AcehInfo

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Alamat Redaksi: Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Jl. STA Mahmudsyah No. 14 Kode Pos 23243 Banda Aceh.

Email: diskominfo.acehprov.go.id

Plt. Gubernur AcehSekretaris Daerah Aceh

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan

Informasi PublikKepala Bidang Persandian

Kasi Hubungan MediaKasi Pengelolaan Media Komunikasi PublikKasubbag Hukum Kepegawaian dan Umum

Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan AssetKasi Pengelolaan Informasi Publik

Fesrianevalda, ST, M.CsRicky Alfins, SE. MM

Rahmad, STDharwandra, A.Md

RosmaSiti Sundari, SE

PelindungPelindungPengarah

Penanggung jawab

Pemimpin umumPemimpin Redaksi

Dewan Redaksi

Sekretariat Redaksi

Informasi Teknologi

Photografer

Notulensi

n Redaksi

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pe-layanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;

2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;

3. Menjaga integritas nasionalismedan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;

4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningka-tan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendi-dikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;

5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan ter-integrasi;

6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan ne-layan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tam-bah hasil pertanian dan kelautan;

7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbaru-kan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;

8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;

9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prin-sip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

SalamSalam

Visi Misi PEMERINTAH ACEH

2017 - 2022 Visi:

Misi:Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui

pemerintahan yang bersih, adil dan melayani

Terpecah Virus Berbiak

KITA sangat paham, se telah enam bulan pandemi Covid-19 me-landa berbagai belahan

bumi, masyarakat mulai didera rasa kelelahan, dan semakin me-rin dukan kehidupan yang bebas, sebagaimana sediakala.

Kesadaran itu disampaikan Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Ke-se hatan Dunia (WHO). Namun, katanya lagi, dalam situasi yang bersamaan belum ada sa tu negara pun yang mampu me-nyajikan layanan vaksinasi untuk warganya. Belum juga ada satu negarapun yang berani berpura-pura bahwa pandemik ini sudah berakhir.

Tedrospun menyampaikan empat hal esensial dalam pe-nanganan pandemik Covid-19, yaitu mencegah penyebaran di tempat ramai, menekan angka kematian pada kelompok rentan, melindungi diri dan orang lain dengan memakai masker dan menjaga jarak, sekaligus meng-hindari tempat yang sempit dan tempat keramaian serta me lakukan tindakan melacak, menguji, merawat, termasuk mengisolasi dan mengkarantina.

Namun, dari semua itu atau yang lebih utama adalah adalah solidaritas dan kesatuan serta kebersamaan nasional dan global. “Virus ini berkembang biak dengan cepat jika kita terpecah, namun saat kita bersatu, kita bisa mengalahkannya,” tegas Tedros.

Kita setuju dengan Tedros, dan Pemerintah akan terus me-ngikuti saran dan masukan yang berbasis ilmu pengetahuan dengan memperhatikan kaedah dan ketentuan perundang-undangan. Itulah sebabnya, sedari awal peta jalan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Aceh diletakkan di atas kebersamaan dan kerjasama atau yang ke-rap disebut kolaboratif oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, dalam banyak kesempatan.

Terbukti, pada periode tiga bulan pertama dan periode tiga bulan kedua, Aceh berhasil menahan angka kasus positif

Covid-19 di Aceh. Hasilnya, Pu-satpun menyampaikan pujian-nya atas kepatuhan masyarakat mengikuti regulasi, panduan dan arahan yang disampaikan oleh Forkopimda Aceh dan For-kopimda Kabupaten/Kota.

Terbukti pula, ketika keper-cayaan masyarakat dilemahkan dengan berbagai pandangan yang melemahkan ikhtiar bersama, plus meningkatnya perpecahan sebagaimana dicermati oleh pu-blik, pertahanan Aceh mela wan Covid-19 pun pecah, dan se jak terjadinya transmisi lo kal, pe-nularanpun menjadi me rajalela.

Padahal, sekiranya kita jujur dan mau bersabar, dan bersedia menempatkan solidaritas dan persatuan di atas segalanya maka tidak ada yang tersembunyi dari apa yang menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Aceh.

Jejak digital terhadap ker-ja awal pencegahan dan pe-nanganan Covid-19 di Aceh juga bisa dengan mudah ditemukan sehingga tahu apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh bahkan sejak provinsi lain masih belum melakukan apapun.

Juga dengan mudah untuk diketahui bagaimana kolaborasi penanganan Covid-19 oleh For-kopimda Aceh dan juga For-kopimda kabupaten/kota. Bah-kan, berbagai kalangan dari luar pemerintahan pun kerap dimintai pandangan, masukan, termasuk penilaian atas yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan lebih lanjut melalui te-mu rutin dengan pakar di ruang Sekda Aceh.

Tentu saja, dalam upaya Aceh menuju zero kasus baru dan antisipasi dampak sosial dan ekonomi, penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, ekonomi dan social safety net akan terus diperkuat baik dengan dukungan APBA maupun dengan APBN, termasuk dengan memperkuat tindakan preventif, promotif dan kuratif.

Sungguh tidak ada yang disembunyikan apalagi sengaja di tutupi, termasuk anggaran refocusing dan anggaran lainnya

di APBA. Semuanya bisa dengan mudah dilacak di media karena memang secara terus menerus disampaikan, bahkan pernah ju ga disampaikan di DPRA pada 6 Mei 2020, bahkan Ketua DPRA bersama Sekda Aceh ikut menyampaikannya kepada awak media yang kemudian mendapat publikasi luas terkait penggunaan BTT.

Begitu juga, berbagai pihak juga ikut mengawasi seperti inspektorat dan BPKP terus melakukan tugas mereka dalam melakukan audit dan pengawasan; termasuk juga KPK. Demikian pula penegasan untuk menghindari penyimpangan te rus menerus disampaikan oleh Plt Gubernur Aceh dalam setiap pertemuan tatap muka dan Vitcon dengan SKPA. Sekda Aceh, pun dengan seksama menjaga irama kerja sehingga apa yang menjadi komitmen dan arahan pimpinan dapat terwujud.

Pemerintah Aceh sebagai pengemban amanat pemba ngu-nan juga terus melakukan kerja-kerja lainnya sebagaimana yang sudah menjadi Qanun APBA 2020. Termasuk di dalamnya kegiatan yang diperuntukkan bagi mengakhiri masa panjang terbangunnya konektivitas Aceh, baik melalui darat maupun me-laiui laut termasuk dengan skema kontrak tahun jamak.

Komitmen kuat untuk me wu judkan harapan panjang rakyat Aceh itu memang tidak mu dah apalagi ketika mitra uta-ma pemerintahan memiliki pan-dangan yang berbeda. Semua ini tentu dinamika yang dapat diatasi jika semua kita bersedia menempatkan solidaritas dan persatuan di atas segalanya. Jika solidaritas dan persatuan da-pat mengakhiri masa sulit di masa konflik, kita semua harus percaya, menghadapi masa su-lit Covid-19, kita juga bisa me-wujudkan solidaritas dan per-satuan agar harapan hidup nor mal seperti dulu terwujud kembali.


3AcehInfo

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

MINGGU, 26 Januari 2020, cuaca terbilang cukup ber-sahabat di Banda Aceh. Den-gan suhu udara disekitar 23 hingga 33 derajat celcius di-tambah kecepatan angin 5 knot sungguh cocok untuk berolahraga atau piknik de-ngan keluarga, setidaknya hadir di sirkuit Lanud SIM, Blang Bintang untuk me-nyak sikan 117 starter se-pro-vinsi Aceh mengikuti Ke-jurda Motorprix Honda IMI Aceh seri ke-5.

Sementara nun jauh di China, tepatnya di Wuhan, Hubei, 13 mahasiswa Aceh sudah tidak bisa keluar sejak kebijakan lockdown diber-lakukan 23 Januari 2020. Vi-rus corona, yang awal nya di anggap sebagai virus bia-sa yang bakal sege ra hilang, ternyata terus me nyerang warga di China, khu sus nya di Wuhan, bahkan mulai me-nyebrang hingga ke luar Chi-na, seperti ke Jepang, Ko rea Selatan dan Thailand pada 20 Januari 2020.

Di kantor Badan Peng -

hubung Pemerintah Aceh (BPPA), Pelaksana tu gas (Plt) Gu bernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT berda sar kan informasi awal yang diteri-manya pada 23 Januari 2020, langsung melakukan kroscek dengan melakukan pembic-araan jarak jauh dengan Alfi Rian, salah satu mahasiswa Aceh yang tekurung kebi-jakan lockdown di Wuhan. Setelah mengetahui keadaan dan seputar keberadaan dan perkembangan virus corona, Plt Gubernur Aceh langsung mengirim bantuan awal Rp50 juta untuk keperluan maha-siswa menjalani masa lock-down, yang kemudian di-kirim lagi Rp50 juta.

“Kirim nomor reke ning ya, jangan kuatir mahal, belanja saja, kalian semua tenang, kami akan upayakan pemulangan,” ujar Nova Iriansyah, (Pelaksana Tugas Gubernur Aceh) ketika itu, 26 Januari 2020.

Hari itu juga, Jubir Pe-merintah Aceh, Saifullah A Gani mengumumkan Siaga 1 dan pembukaan Posko In-

formasi Wuhan, satu posko di Dinas Sosial, Banda Aceh dan satu lagi di kantor BPPA, Jakarta. Respon dini yang di-komandoi langsung Plt Gu-bernur Aceh ini menandai awal mula kesiagaan Pemer-intah Aceh terhadap wabah yang dinamai Covid-19 oleh WHO pada 12 Februari 2020.

Respon siaga dini Aceh terhadap wabah Covid-19 itu berbeda dengan respon di nasional. Pada Senin 27 Januari 2020, berbagai pihak masih menyatakan tidak ada indikasi virus corona bakal masuk ke Indonesia. Padahal, empat hari paska kematian pertama di China, WHO su-dah meminta seluruh rumah sakit di dunia untuk waspa-da. Bahkan, pada 30 Januari WHO mendeklarasikan sta-tus darurat kesehatan global untuk virus corona.

Jelang malam, masya-ra kat di Aceh merujuk berita berjudul “Aceh Siaga I dan Buka Posko Informasi Wu-han,” menjadi tahu sekaligus mulai mencari tahu tentang

virus corona yang sedang menyerang China dan mem-buat Wuhan dilockdown pa-da 23 Januari 2020. Namun, apakah virus corona yang melumpuhkan Wuhan itu bakal tiba di Aceh? Belum ada yang tahu pasti apalagi ditengah maraknya pandan-gan tentang virus corona yang tidak cocok berkembang di iklim Indonesia.

Sementara di Aceh, pada awal Februari 2020, respon siaga Pemerintah Aceh juga mulai ada yang mengecam dengan menggunakan nara-si politik benturan dengan nelayan Aceh yang ditahan di Thailand. Apakah politik ben turan ini menjadi saham perdana yang menyumbang warga untuk merespon wabah Covid-19 di luar kerangka Pro-tokol Kesehatan? Setidaknya, publik dapat memahaminya lewat prediksi ledakan jumlah kasus positif yang pernah dis-ampaikan Ikatan Dokter In-donesia (IDI) pada April 2020. Saat itu, di Aceh jumlah kasus positif ada 10 kasus. (*)

Respon Dini dari AcehRespon Dini dari Acehn Suasana di Aceh, Jakarta dan WuhanSuasana di Aceh, Jakarta dan Wuhan

Kirim nomor rekening ya, jangan kuatir mahal,

belanja saja, kalian semua tenang, kami akan

upayakan pemulangan.”

Ir. Nova Iriansyah, MTPlt. Gubernur Aceh

Langkah Dini Antisipasi Virus Corona (Januari - Maret 2020)1. 26 Januari 2020 - Plt Gubernur

Aceh menghubungi mahasiswa, mengirim uang, menyatakan Siaga Virus Corona dan pem-bukaan 2 posko di Banda Aceh dan Jakarta.

2. 27 Januari 2020 - Memper-siapkan 2 Rumah Sakit Ruju-kan, menyiapkan pemeriksaan penumpang di pesawat, himbau tidak melakukan perjalanan ke luar negeri khususnya ke China.

3. 29 Januari 2020 - Mengirim uang logistik tahap kedua kepada ma-hasiswa di Wuhan dan dana tiket pulang mahasiswa di luar Wuhan.

4. 1 Februari 2020 - Mahasiswa Aceh di Wuhan menuju Natuna.

5. 4 Februari 2020 - Plt Gubernur Aceh sosialisasi perkembangan

virus corona di dunia di Zikir dan Doa bersama di Mesjid Raya Bai-turrahman.

6. 17 Februari 2020 - Kepala Dinas Sosial menjemput mahasiswa Aceh di Bandara SIM yang pulang dari Natuna.

7. 6 Maret 2020 - Sekda Aceh gelar rapat antisipasi virus corona den-gan berbagai pihak yang meng-hasilkan kesepakatan Satgas Vi-rus Corona awal.

8. 12 Maret 2020 - Plt Gubernur Aceh tinjau kesiapan RSUZA, Surat Edaran 440/4820 yang berisi lang-kah pencegahan virus corona.

9. 17 Maret 2020 - Plt Gubernur Aceh mengeluarkan Kepgub Aceh ten-tang status siaga darurat bencana non alam.

10.19 Maret 2020 - Plt Gubernur Aceh perintah Sekda Aceh mem-fungsikan Posko Siaga Covid-19, Lab Balitbangkes dapat izin dari Menteri Kesehatan untuk memer-iksa spesimen Covid-19

11.20 Maret 2020 - Menetapkan status tanggap darurat Covid-19 skala provinsi di Aceh, Dana BTT tahap I Rp 33,38 miliar.

12. 22 Maret 2020 - Menunjuk 13 Ru-mah Sakit Rujukan dan meminta Bupati/Walikota menutup tempat keramaian.

13. 25 Maret 2020 - Penetapan Gu-gus Tugas Covid-19 di Aceh, men-yalurkan 336 Set APD dan 42 Ribu Masker untuk 29 RSUD di Aceh.

14. 26 Maret 2020 - Pemerintah Aceh memfasilitasi Gampong Siaga

Covid-1915. 29 Maret 2020 - Penyaluran

kedua APD, rapid test ke 37 ru-mah sakit di Aceh, Surat Cinta untuk Tim Medis Covid-19, seru-an Forkopimda menyambut bulan suci ramadhan, maklumat Forkop-imda penetapan Jam Malam.

16. 31 Maret 2020 - 7 taushiyah MPU tentang pelaksanaan iba-dah dan kegiatan sosial keag-amaan dalam kondisi darurat.

17. 1 April 2020: Pembentukan Gu-gus Tugas dan BTT tahap II se-besar Rp 14,10 miliar.

18. 2 April 2020 - Bantuan untuk 200 keluarga Tim Medis Covid-19 hasil donasi ASN, peresmian Asrama BPSDM untuk Tim Me-dis Covid-19 RSUZA.

Info Covid-19


4 AcehInfo


Info Covid-19

Berbagi Peran yang Tak Mudah

Ketika berbagi peran berlangsung, kasus

Covid-19 di Aceh rendah, dan ketika berbagi peran

diabaikan, kasus Covid-19 pun terus melonjak, dan masih belum terlambat

untuk menyadari bahwa kunci menuju zero kasus

baru Covid-19 adalah solidaritas tinggi dari

semua pihak."

ERJASAMA saling percaya itu indah. Masa-masa saling percaya dan saling kerjasa-ma itu masih melekat dalam ingatan. Itulah yang terjadi di awal mula melakukan ikh-tiar bersama mencegah dan menangani wabah Covid-19 di Aceh. Atas kerja berbagi peran itu pujian pun datang dari Pemerintah Pusat, dan Aceh menjadi tempat belajar provinsi lainnya.

“Kunci penyelesaian ma salah ini ada di masya-rakat. Pemerintah hanya mem buat pedoman, keten-tuan, anjuran dan ini tidak akan ada hasilnya kalau ma-syarakat tidak patuh,” kata Yuri di Media Center Gu-gus Tugas Percepatan Pen-anganan Covid-19, Jakarta, Minggu (24/5/2020).

Sayang, kepatuhan itu runtuh seiring munculn-ya antipati atas kolaborasi yang diakselerasi oleh Pe-merintah Aceh. Ada banyak

komentar, bahkan analisis yang mengarah pada klaim bahwa rendahnya kasus po-sitif Covid-19 di Aceh bukan karena ikhitiar Pemerintah Aceh, melainkan karena fak-tor-faktor lain di luar ikhtiar bersama, apalagi sebatas ikhtiar Pemerintah Aceh.

Jadi teringat kepada tak tik politik membentur-kan yang terjadi di awal kerja mengadvokasi mahasiswa di Wuhan. Kepedulian Peme-rintah Aceh terhadap maha-siswa di Wuhan dibenturkan dengan respon Pemerintah Aceh terhadap nelayan yang sedang ditahan di Thailand.

Terbukti, teknik yang sama dilakukan terhadap Maklumat Bersama tentang Penerapan Jam Malam yang harus dicabut pada 4 April 2020 setelah ditetapkan se-cara bersama untuk mence-gah meluasnya penularan virus corona pada 29 Maret 2020.

Jam malam untuk an-tisipasi penularan wabah Covid-19 dibenturkan de-ngan trauma rakyat di masa konflik sehingga mempo-sisikan Pemerintah Aceh se-bagai pihak yang lebih sen-ang menghukum ketimbang senang memberi insentif. Padahal, di berbagai nega-ra, jam malam juga menjadi salah satu solusi pembatasan jarak fisik dan metode menghindari kerumunan.

Padahal, banyak ahli mengatakan bahwa keper-cayaan publik menjadi sa-lah satu syarat penting un-tuk mengakhiri pandemi Covid-19. Namun, penera-pan kepemimpinan efektif untuk melawan virus coro-na ini terganjal oleh hasrat

yang tidak nyaman melihat rakyat Aceh terlindungi ke-selamatan jiwanya dari virus corona.

Kini, di tengah me-lon jak nya kasus positif Covid-19, kecamanpun da -tang dari berbagai arah de-ngan ragam tekanan yang makin membuat rakyat melepas diri dari kerja pen-anganan Covid-19 yang te rus dikesankan sebagai ladang proyek tim medis atau bahkan aparat Pemer-intah Aceh.

Padahal, jika ditelusuri dengan tenang, pendekatan kolaboratif memang menja-di style dari kepemimpinan Pelaksana tugas (Plt) Gu-bernur Aceh, Nova Irian-syah, bahkan jauh sebelum Pandemi Covid-19 melan-da dunia dan ikut menulari Aceh.

Dalam banyak kesem-patan, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT menekankan

pentingnya peran dan par-tisipasi banyak pihak dalam ikhtiar mewujudkan Aceh Hebat.

“Kerja membangun Aceh tidak mungkin dilaku-kan oleh Pemerintah Aceh sendiri, butuh keterliban semua pihak dan partisipasi luas warga untuk mensuk-seskan mandat rakyat beru-pa Aceh Hebat,” kata Nova Iriansyah.

Semangat yang sama juga berlaku dalam ikhtiar mencegah dan menanggani wabah Covid-19. Untuk itu, sejak awal keterlibatan berb-agai pihak di provinsi dan kabupaten/kota hingga ke gampong sudah menjadi ba-gian yang tidak terpisah dari usaha bersama melawan vi-rus corona.

“Pertemuan dengan ber bagai kalangan juga ru-tin dilakukan, baik dengan dokter ahli atau dengan IDI Aceh, termasuk dengan ula-ma dan MPU, kita saling

sharing, juga saling ber-peran,” kata Sekda Aceh, dr Taqwallah.

Sebagai provinsi yang terus mengembangkan tata kelola demokrasi sejati, tidak mungkin bertindak otoriter dalam melaksanakan ker-ja pembangunan, terma-suk dalam melakukan kerja pencegahan dan penanga-nan Covid-19.

Sebaliknya, yang di-lakukan sekaligus didorong tumbuh adalah sikap, re-spon dan dorongan solider dari berbagai pihak karena syarat mengakhiri pandemi Covid-19 ini adalah tum-buh kembangnya solidaritas yang tinggi.

Dampak dari menu-run nya kepercayaan pub-lik adalah hilangnya ke-waspadaan dan abainya ber bagai kalangan dan mas-yarakat terhadap prototol kesehatan. Akhirnya, pre-diksi IDI Aceh tentang po-tensi serangan ke-2 di awal April 2020 terbukti, paska kasus transmisi lokal terja-di di Aceh (17/6) lonjakan kasuspun terjadi. Moga, ke-sadaran berkerjasama den-gan spirit solidaritas tinggi kembali terjadi sehingga ikhtiar menuju zero kasus baru, sebagaimana pernah dicapai beberapa kali, dapat kembali terjadi.(*)

Forkopimda Aceh usai memantau pos perbatasan AcehSumut dan lokasi banjir di Aceh Tamiang.


AcehInfo 5


Info Covid-19

Dana Insentif Medis Aceh Dari APBN dan APBA

penghasilan di luar gaji yag sifatnya situasional itu, untuk dokter spesialis maksimalnya dibayar Rp 15 juta/orang/bu-lan, dokter umum dan dokter gigi maksimalnya Rp 10 juta, bidang/perawat maksimaln-ya Rp 7,5 juta dan tenaga kes-ehatan lainnya maksimalnya Rp 5 juta. Dana insentif itu, diberikan selama tiga bulan.

Selesai Reza menjelas-kan alo kasi dana BOK itu kepada peserta rapat, Sekda Aceh, Taqwallah kembali berta nya, sistem penyaluran dana BOK, agar bisa diba-yarkan sebagai dana insen-tif dokter dan tenaga medis gimana?

Reza menjawab, dana BOK itu, baru disalurkan pusat sebesar 60 persen, dari pagu yang diberikan. Misal-nya provinsi diberikan aloka-si dana BOK Rp 1,410 miliar, baru disalurkan Rp 846 juta atau 60 persen dari pagu, si-sanya 40 pesen lagi senilai Rp 564 juta, akan disalurkan, setelah dana Rp 846 juta, dis-alurkan dan dipertanggung-jawabkan ke Menkeu.

Dana BOK yang sudah masuk sebesar 60

persen dari alokasi, dibuat-kan RKA dan D

PA nya, kemudian di-masukkan ke dalam peruba-han Pergub, kalau APBA dan perubahan Perbup dan Per-wal kalau APBK.

Setelah masuk da-lam perubahan pejabaran Pergub atau Perbup dan Perwal, pihak manajemen RSUD yang bersangkutan mengajukan usu lan pemba-yaran untuk te naga medis di daerah nya yang beker-tugas menangani Covid-19 kepada Dinas Kesehatan setempat. Dinas Kesehatan setempat memprosesnya, kemudian menya lurkannya ke RSUD nya dan pihak RSUD meneruskan kepa-da masing-masing petugas

kesehatan yang menangani Covid-19 di RSUD nya.

Proses cepat atau lam-batnya penyaluran dana in-sentif kepada dokter, per-awat, bidan dan tenaga medis lainnya di RSUD, menurut Reza, staf ahli BKPA, sangat tergantung dari aparaturnya yang bertugas dalam pelak-sanaan tahapan dari usulan pengamprahan dana BOK ter sebut untuk pembayaran insentif petugas kesehatan daerahnya.

Selesai Reza memberi-kan penjelasan soal meken-isme penyaluran dana BOK untuk dana insentif petugas kesehatan daerah, Sekda Aceh, Taqwallah memberi-kan izin kepada Asisten III Setda Aceh Bidang Keun-gan, Drs Bukhari MM un-tuk memberikan penjelasan kepada media, bahwa dana insentif tenaga medis yang menangani Covid-19, sudah masuk ke kas daerah, dan proses penyalurannya, san-gat ditentukan oleh kecepa-tan da ri para petugas apara-tur masing-masing daerah dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya masing-mas-ing.

Pihak manajemen RSUD, sudah bisa mengusul pro gram pembayaran dana insentif untuk petugas me-dis di RSUD nya yang tan-gani Covid-19 ke Dinas Kes-ehatan, untuk menunaikan empati pemerintah, agar penyaluran dana insentif itu bisa segera dilakukan.

“Para dokter, bidan, pe rawat dan tenga medis lain nya, tidak perlu khawa-tir, karena pemerintah tetap membayar dana insentif itu kepadanya, saat ini sedang diproses di Dinas Keuangan masing-masing Kabupaten/Kota," ujar Asisten III Setda Aceh, Drs Bukari MM, ke-pada berbagai media, usai rapat di ruang Sekda, Rabu pekan lalu.(*)

Saat ini sedang diproses di Dinas

Keuangan masing-masing Kabupaten/Kota.“

Drs Bukari MM Asisten III Setda Aceh

I awal penanganan pasien Covid-19 sekitar bulan Ma-ret 2020, Plt GubernurAceh Ir Nova Iriansyah MT, pada tanggal 29 Maret 2020, ada menulis sebuah surat kepa-da para tim medis (dokter spesilalis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya) yang berada di garda ter-depan, penanganan pasien Covid-19 di RSUZA, men-yampaikan rasa empatin-ya kepada para tim medis tersebut, yang sudah bekerja maksimal dan profession-al sesuai prokes, mengobati dan menyembuhkan pasien covd 19. Nova berjanji akan memberikan dana insentif kepada mereka untuk me-neruskan pesan presiden.

Belakangan ini, para dokter spesialis dan kalangan tertentu, mempertayakan rasa empati pemerintah itu yang akan memberikan dana insentif kepada para dokter dan tenga medis, kenapa be-lum juga ditunaikan ?

Pertanyaan para dokter spesialis dan perawat terkait penyaluran dana insentif penanganan Covid-19 ke-pada para dokter spesilias,

dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya, kini mulai disikapi Pemerintah Aceh.

Sekda Aceh, dr Taqwal-lah M.Kes pada hari Rabu (16/9) kemarin, memanggil staf bagian Keuangan BPKA, bersama Asisten III Setda Aceh, Drs Bukhari MM, dan pejabat tehnis lainnya melakukan rapat terbatas di ruang kerjanya.

Kabid Anggaran BPKA, Reza menjelaskan, trans-fer dana insentif untuk para dokter spesilis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga me-dis lainnya yang dijanjikan presiden dan Plt Gubernur Ace, Nova Iriansyah MT, sudah dikirim Menkeu ke masing-masing kas daerah, berdasarkan gelombang/tahapan dan besaran yang diberikan dalam surat kepu-tusannya.

Untuk gelombang I, hanya Aceh Barat yang mendapat alokasi dana Ban-tuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut senilai Rp 290 juta, untuk dibagikan ke-pada 195 orang. Penyaluran dana BOK itu berdasarkan

KMK Nomor 13/KM.7/2020 tertanggal 17 Juni 2020.

Gelombang kedua, Aceh dapat lagi dana BOK, ta pi hanya untuk provinsi senilai Rp 100 juta untuk 28 orang. Bantuan dana BOK itu berdasarkan surat Men-keu Nomor 14/KM.17/2020 tertanggal 26 Juni 2020.

Baru pada gelom-bang ketiga penyaluran dana BOK diberikan untuk seluruh kabupaten/kota dan provinsi Aceh berdasarkan Surat Menkeu Nomor 15/KM.7/2020 tertanggal 3 Juli 2020.

Provinsi Aceh, sebut Re-za, mendapat alokasi Rp 1,410 miliar. Aceh Barat memper-oleh Rp 840 juta, Aceh Besar Rp 1,740 miliar, Aceh Seltan Rp 2,790 miliar, Aceh Singkil Rp 780 miliar, Aceh Tengah Rp 2,370 miliar, Aceh Teng-gara Rp 2.430 miliar, Aceh Timur Rp 4,567 miliar.

Selanjutnya, Aceh Utara Rp 3,465 miliar, Ka-bupaten Bireuen Rp 2,550 miliar. Pidie Rp 4,462 miliar, Simeulue Rp 1,365 miliar, Banda Aceh Rp 2,887 miliar, Sabang Rp 420 juta, Langsa Rp 1,650 miliar, Lhokseu-mawe Rp 2,467 miliar, Gayo Lues 2,992 miliar, Abdya Rp 3,097 miliar, Aceh Jaya Rp 780 miliar, Nagan Raya Rp 2,190 miliar, Aceh tamiang 1,575 miliar, Bener Meriah Rp 1,470 miliar, Pijay Rp 720 miliar dan Subulussalam Rp 480 juta.

Berdasarkan surat Men-keu Nomor 35 MK .07 tahun 2020, dana BOK untuk in-sentif tim medis disebutkan, pembayaran dana insentif yang merupakan tambahan

Ketua IDI Aceh Dr. dr. Safrizal Rahman, M.Kes, Sp.OT, tim medis RSUDZA rapat bersama Sekda Aceh tentang jasa medis penanganan Covid19.


6 AcehInfo


Info Covid-19

Covid-19: Peta Jalan Menuju Zero Kasus BaruMENUJU zero ka-

sus baru dan an-tisipasi dampak ekonomi menjadi

arah tuju lebih lanjut kerja pe-nanganan Covid-19 di Aceh. Untuk mencapainya dibutuh-kan prasyarat kunci yaitu kem-bali memperkuat kolaborasi dan partisipasi semua pihak, untuk menjalankan peran dan tanggungjawab masing-masing.

“Provinsi, kabupaten/kota hingga gampong harus se makin memperkuat kerjasa-ma, bahu membahu sesuai tu-gas dan fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-mas-ing,” kata Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Irian-syah, MT, Jumat (18/9).

Dalam temu Vidcon For-kopimda Aceh dan Forkopim-da Kabupaten/Kota se-Aceh itu, Plt Gubernur Aceh juga menyatakan pentingnya parti-sipasi semua pihak di luar pe-merintahan, mulai dari private sector (swasta), masyarakat,

hingga individu.Sebagaimana diketahui,

pa da periode tiga bulan perta-ma (Januari - Maret 2020) dan periode tiga kedua (April - Juni 2020) kerja bersama penanga-nan Covid-19 Aceh mampu ber-kali-kali menahan laju perkem-bangan Covid-19 di Aceh.

Pada periode pertama, kasus pertama di Aceh pada 23 Maret 2020 adalah kasus yang ke 826 secara nasional. Pada akhir Maret 2020 hanya ada 5 kasus positif Covid-19 di Aceh. Pada periode kedua kerja ber-sama penanganan Covid-19 Aceh mampu menahan angka positif Covid-19 di 80 kasus.

Atas kemampuan Aceh itu, Pusat menyampaikan apre -siasinya. Menurut Juru Bi cara Pemerintah untuk Penanga-nan Covid-19 Achmad Yuri-anto yang disiarkan media pada Minggu (24/5) kunci ke -berhasilan Aceh ada pada ma-syarakat, partisipasi banyak pi hak dan peran pemerintah

dalam menyediakan pedoman, ketentuan dan anjuran.

“Kunci penyelesaian ma-salah ini ada di masyarakat. Pemerintah hanya membuat pe doman, ketentuan, anjuran dan ini tidak akan ada hasilnya

kalau masyarakat tidak patuh. Aceh adalah salah satu provin-si yang luar biasa masyarakat-nya patuh ,” kata Yuri di Media Center Gugus Tugas Percepa-tan Penanganan Covid-19.

Itulah yang menjadi pan-duan atau peta jalan penanga-nan Covid-19 di Aceh. Sejak awal, Pemerintah Aceh tidak berkerja sendiri. Keterlibatan Forkopimda Aceh dan Forkop-imda Kabupaten/Kota bahkan aparat gampong serta berbagai kalangan di luar pemerintahan mewarnai kerja menahan laju Covid-19.

Sayangnya, kerja kola-bo rasi menahan laju kasus Covid-19 di Aceh itu dihantam pandangan yang menempatkan blessing (anugerah) sebagai fak tor penentu rendahnya ka-sus Covid-19 di Aceh. Akibat-nya, pertahanan masyarakat melemah dan pandangan to-koh terhadap Covid-19 tidak lagi sekuat di periode awal.

Efeknya adalah lemahn-ya kewaspadan dan rendahn-ya kedisiplinan dalam pen-egakan protokol kesehatan di masya rakat yang kemudian me lahirkan prediksi IDI Aceh tentang potensi ledakan kedua yang kini terbukti, sebagaima-na juga pernah dikuatirkan oleh Plt Gubernur Aceh dalam Kata Pengantarnya di Buku Panduan Kedua Covid-19 di Aceh.

Terbukti, pada periode tiga bulan ketiga (Juli - Septem-ber 2020) kasus Covid-19 me-lonjak tinggi ke angka 414 kasus pada Juli 2020, 1.632 kasius pada Agustus 2020, dan 3.595 kasus di tanggal 20 Agustus 2020. Melemahnya ke waspadaan dan kedisiplin akhir nya melahirkan transmisi lokal yang terjadi pada 13 Juni 2020. Padahal, sebelum terjad-inya kasus transmisi lokal per-tama pada 13 Juni 2020, total kasus positif Covid-19 di Aceh hanya 22 kasus, terendah di In-donesia.

Untuk itu kerja penanga-nan Covid-19 di Aceh harus

kembali kepada peta jalan yang sudah ada yaitu kolaborasi dan partisipasi semua pihak untuk melakukan tiga fokus utama yaitu kesehatan, ekonomi dan social sefaty net. Untuk mer-espon lonjakan kasus menuju zero kasus baru dan antisipasi dampak ekonomi, Pemerintah Aceh menyiapkan tiga lang-kah yakni preventif, kuratif dan promotif.

Tindakan preventif ter-baru dilakukan dalam ben-tuk penerapatan disiplin dan penegakan hukum protokol ke sehatan sudah dihadirkan Perda Nomor 51 Tahun 2020 pa da tanggal 7 September 2020 guna mendukung kerja penja-gaan perbatasan. Sementara untuk antisipasi dini dampak ekonomi akibat krisis yang di timbulkan oleh pandemi Co vid-19 Pemerintah Aceh melakukan aksi GAMPANG.

Tindakan preventif da-lam bentuk penelusuran jejak pasien positif maupun ODP di Aceh juga segera dilakukan lebih maksimal dengan berop-erasinya dua lab PCR kontainer dan berpeluang bertambah tiga lagi untuk ditempatkan di tiga zona di Aceh. Ini dilakukan un-tuk menemukan peta perseba-ran Covid-19.

Sedangkan langkah kura-tif dilakukan dengan memper-siapkan kapasitas RSUZA dan seluruh RSUD kabupaten/kota yang ada di Aceh. Tidak hanya mendukung kesiapan rumah sakit, juga disiapkan fasilitas untuk perawatan pasien positif dengan gejala ringan termasuk dengan menjajaki kerjasama dengan hotel.

Adapun langkah promotif dilakukan dengan mengedu-kasi dan menyosialisasikan ke-pada masyarakat agar kembali mematuhi protokol kesehatan, termasuk menjaga pola hidup bersih dan sehat serta senan-tiasa meningkatkan ibadah. Langkah promotif dalam ben-tuk sosialasi dan pembinaan melibatkan berbagai pihak. (*)

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meresmikan penggunaan Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) RI Aceh, untuk pemeriksaan PCR Covid19, di Lambaro, Aceh Besar, Kamis (16/4)


AcehInfo 7


Info Covid-19

Amankan Jaring Pengaman Sosial AcehRp 2,3 T Bansos Sudah Disalurkan Ke Aceh

UNTUK mengaman-kan warga miskin dan rentan karena ter dampak Covid-19

Pemerintah Aceh melalui Di-nas Sosial dan DPMG turut mengkonsolidasi anggaran Bansos dari APBN. Sedang-kan dana social safety net dan ekonomi dari APBA disiapkan untuk menghadapi kondisi yang mengharuskan Aceh me-netapkan status PSBB.

“Itu karena adanya rasion-alisasi dan juga dijadikan pro-gram nasional, jadi kita hanya menyediakan data, SDM dan mekanisme agar penyaluran Bansos dari pusat, terlaksa-na dengan baik,” ujar Alhudri, Kadis Sosial Aceh.

Azhari, Kepala DPMG Aceh mengatakan ada dua sum ber keuangan dari pusat untuk mendukung penanga-nan Covid-19 dari aspek social safety net, yaitu dari Kemensos dan Dana Desa.

Sekda Aceh, dr Taqwallah, M. Kes kembali menegaskan bahwa anggaran 1,502 T dari APBA baik untuk social safety net (1,3 T) dan untuk bidang ekonomi (500 M) belum direa-lisasikan.

“Alasannya, akan diguna kan jika Aceh PSBB dan karena pusat sudah mengambil kebijakan se-cara nasional, jadi karena sudah dilakukan langsung oleh pusat,” tegas Sekda Aceh, Senin (21/9).

Ditambahkan, Kemensos lewat Dinsos Aceh yang melak-sanakan kegiatan jaringan pen-gaman sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) un-tuk dampak Covid 19, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai dan Kemendes juga sudah menerbitkan kebi-jakan BLT-Dana Desa.

Kemensos Salurkan 2,3 TUntuk diketahui, hingga

11 September 2020 Kementrian Sosial (Kemensos) sudah men-yalurkan dana bantuan sosial (bansos) untuk Aceh hingga mencapai Rp 2,3 Triliun.

Dana bansos yang disa-lur kan itu berasal dari tiga sumber, yaitu Program Kelu-arga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Untuk PKH sebesar Rp 990 Miliar, BPNT Rp 761 Mi-liar dan BST Rp 611 Miliar. Semuanya sudah disalurkan ke Aceh, ini belum termasuk pro-

gram beras bagi peserta PKH,” terang Sekda Aceh, Taqwallah.

Dikatakan Alhudri, di-masa pandemi Covid-19 ini kondisi masyarakat di Aceh ter-lihat aman dan nyaman. Salah satu faktornya karena penyalu-ran tiga bantuan sosial tersebut berjalan lancar dan tepat sasa-ran. Jumlah penerimanya juga sangat banyak.

Jumlah penerima bansos PKH mencapai 284.771 kepala keluarga (KK), bansos BPNT sebanyak 422.874 KK,dan ban-sos BST jumlahnya mencapai 226.448 KK.

“Jadi total yang mener-ima bansos dari tiga pos itu seba nyak 934.093 KK. Jumlah itu melebihi jumlah penduduk mis kin di Aceh sebesar 15 persen atau 780.000 jiwa atau 195.000 KK,” kata Alhudri.

Beras KPM PKH 12.279 TonKepada keluarga peneri-

ma manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) di Aceh juga akan mendapatkan bansos beras sebanyak 12,279 ton.

“Jika diuangkan mencapai 122 M,” ujar Alhudri, Kadis So-sial Aceh.

Alhudri menambahkan be-

ras tersebut adalah program lan-jutan dari penyaluran sembako dari Pemerintah Aceh, namun karena sudah didukung pemer-intah pusat maka sembako Aceh sebanyak 66 ribu paket lebih itu adalah awal yang baik cara kita melaksanakan social safety net.

Sementara itu Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh, Irsan Nasution menga-takan bahwa persediaan yang ada di gudang Bulog Aceh san-gat cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran beras kepada KPM PKH tersebut

Kita nanti akan menye-rahkan Bansos Beras kepada transporter di gudang Bulog sesuai kuota yang telah ditetap-kan dan mereka yang akan menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat.

Alhudri menyatakan bah-wa bantuan sosial beras terse-but akan disalurkan kepada se-banyak 272.898 KPM seluruh Aceh dengan total beras per bulan sebanyak 4.093 ton. “Anda bisa bayangkan kalau anggota KPM tiga orang saja berarti ada 818.694 orang akan menikmati beras tersebut,” tutur Alhudri.

Alhudri melanjutkan bah-wa setiap penerima manfaat

akan mendapatkan 15 kilo-gram selama tiga bulan yang dimulai dari Agustus, Oktober dan September.

Menurut dia jatah bantuan sosial beras tersebut nantinya akan disalurkan kepada peneri-ma manfaat dari program PKH oleh transporter yang telah di-tunjuk oleh Pemerintah.

Bansos beras merupakan program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan besaran yang diberikan per Keluarga Pene-rima Manfaat (KPM) adalah 15 kilogram selama tiga bulan.

BLT Rp 728 MSelain bansos kensos, Ke-

mentrian Desa dan PDT juga membuat kebijakan dengan menyalurkan dana Desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat desa yang ter-dampak pamdemi Covid-19.

Untuk tiga bulan perta-ma, April, Mei, dan Juni, kata Taqwallah, diberikan bantuan Rp 600.000/KK/bulan dan tiga bulan kedua, Juli, Agustus dan Septem-ber Rp 300.000/KK/Bulan. Total dana desa yang sudah disalurkan untuk program BLT dana desa mencapai Rp 728 miliar.(*)

KPK Apresiasi BTT AcehKEPALA Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III Komi-si Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Aida Ratna Zulaiha, mengapre-siasi paparan laporan penggu-naan anggaran biaya tidak ter-duga (BTT) untuk penanganan penanggulangan Covid-19 oleh tim Pemerintah Aceh.

“Paparan ini membuat kami memahami bagaimana pro gram kerja dan penggunaan anggaran yang dilakukan Pe-merintah Aceh, ” ujar Aida saat menggelar rapat koordinasi Eva luasi dan Monitoring Pro-gram Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Aceh, Jum’at, (5/6/2020).

Sebelumnya, tim Peme-rin tah Aceh memaparkan pe-nggunaan anggaran BTT yang te lah dan akan dilakukan untuk pelaksanaan program penang-gulangan Covid-19 kepada pi-hak Deputi Bidang Pencegahan KPK. Pemaparan itu dilakukan melalui video conference di Kantor Gubernur Aceh.

Dalam kesempatan terse-but, sebanyak enam Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menggunakan anggaran BTT memaparkan secara ber-gantian kepada pihak Deputi Bidang Pencegahan KPK ter-kait program penanggulangan

Covid-19 yang telah dan akan dilaksanakan.

Enam SKPA tersebut, yaitu, Dinas Kesehatan Aceh, Satpol PP WH, Dinas Perhu-bungan Aceh, Badan Penang-gulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial Aceh dan Dinas Koperasi dan UKM.

Aida mengatakan, dalam penanganan Covid-19, KPK memiliki peran dalam penga-wasan dan pemantauan peng-gunaan dana yang dialokasi untuk Covid-19. Kemudian, pihaknya juga mengawasi serta memantau penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

“Kami juga menam-pung pengaduan masyarakat melalui website Jaga.id. Serta

menyalur kan pengaduan terse-but kepada Inspektorat Pemda di Aceh, ” kata Aida.

Dalam kesempatan itu, Aida juga menyampaikan se-jumlah rekomendasi KPK da-lam pengelolaan alokasi ang-garan Covid-19 agar tidak ter jadinya potensi korupsi. Per tama, mekanisme refocusing anggaran harus akuntabel dan sesuai dengan prosedur dan pelaporan.

Kedua, lanjut dia, penggu-naan anggaran refocusing harus rasional dan sesuai dengan ke-butuhan. Ia juga mengingatkan agar anggaran tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentin-gan Pilkada.

“Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebu-tuhan dan jangan memanfaat-kan bencana untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak rele-van, ” ujar Aida.

Kemudian, kata Aida, KPK juga merekomendasikan agar setiap proses pengadaan barang jasa dan pelaksanaan berbagai program, melibatkan pengawasan dan pendampin-gan dari Inspektorat dan BPKP.

Sementara itu, Sekreta-ris Daerah Aceh, Taqwallah, me ngatakan, sampai saat ini Pemerin tah Aceh telah meng-gunakan dana BTT sebanyak

57,5 miliar dari 118 miliar dana BTT yang dialokasikan untuk penanganan percepatan penye-baran Covid-19 di Aceh.

“Alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk penanganan klinis kesehatan, jaring pen-gaman sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19, operasi penegakan protokol penanganan Covid-19 dan operasional pusat kendali operasi (PUSDALOPS) gugus tugas percepatan penganan Covid-19 Provinsi Aceh, “jelas Taqwallah.

Taqwallah menegaskan, sam pai saat ini pelaksanaan program penanggulangan Co-vid-19 di Aceh belum meng-gunakan sepeser pun dari an-ggaran refocusing APBA yang berjumlah 1,7 triliun. Sekda me ngatakan, program pen-anggulangan Covid-19 di Aceh masih cukup dengan menggu-nakan anggaran BTT.

Sekda berharap perhatian dari semua pihak, agar peman-faatan dana BTT berjalan se-suai dengan regulasi yang ada. Sehingga dapat tercegah dari tindak pidana korupsi.

Sekda mengatakan, kon-disi Covid-19 saat ini juga menjadi kendala dalam melak-sanakan beberapa program ta-hun ini. Meski demikian, kata

dia, setidaknya hambatan itu dapat dihiasi dengan kinerja yang bersih dan jauh dari aro-ma korupsi.

“Saya mengajak kita me-manfaatkan pertemuan ini se-baik-baiknya. Harapan saya, ke depan kita akan lebih siap melakukan langkah terbaik da-lam rangka meningkatkan upaya pencegahan korupsi di daerah ini. Dengan demikian, visi kita untuk menciptakan pemerintah-an yang adil, bersih, merata dan melayani di seluruh Aceh, dapat terwujud, “kata Taqwallah.

BPK sedang Periksa Dana Covid-19

Sementara itu Badan Pe-meriksa Keuangan Aceh, se-dang melakukan pemeriksaan terhadap dana refocusing dan BTT Aceh mulai awal Septem-ber yang lalu sampai dengan hari ini masih berlangsung

“Obyek pemeriksaan ada-lah refocusing dan Belanja Ti-dak Terduga, dimana pemerin-tah Aceh tetap bertekad bahwa masa pandemik tidak akan me-gurangi akuntabiltas dan stan-dar pengunaan dana masya-rakat”ujar Zukifli Inspek tur Aceh.

Belanja BTT Aceh sudah diterbitkan enam kali dengan nilai Rp. 118 M “Dan ini masih menggunakan angka BTT se-belum recofusing sebanyak leb-ih kurang 118 M” ujar Zulkifli.(Humpro)

dr. Taqwallah, M.KesSekda Aceh


8 AcehInfo


Info Foto

Forkopimda Aceh foto bersama di tangga Meuligoe Wali Nanggroe usai memperingati Hari Perdamaian Aceh, Sabtu (15/8/2020)

Ulama Karismatik menjelang acara Muzakarah Dalam Rangka Penanganan Covid19, di Aceh 2020.

Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT saat membuka acara muzakarah Ulama Karismatik Aceh tentang percepatan penanganan Covid19 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh.

Pertemuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 dengan pakar kesehatan Aceh Pakar Virologi Universitas Syiah Kuala, Dr. Harapan, M.Infect.Dis, DTM&H, PhD, turut membantu Satgas Percepatan Penanganan Covid19 Aceh.


9AcehInfo


Info Refocusing

Terang Benderang Dana RefocusingI masa pandemi Co vid-19 ini, anggaran refocusing APBA 2020 ikut menjadi bahan pembicaraan yang seksi, di ka langan publik tertentu.

Dana refocusing Aceh senilai Rp 1,7 triliun men-jadi sumber polemik dan pertanyaan besar, bagi seba-gian kalangan orang. Mereka menyata kan penyaluran dan pemanfaatan dana tersebut, dinilai tidak transparan dan tidak jelas?

Menanggapi polemik pu blik tersebut di atas, Sekda Aceh, dr Taqwallah M.Kes menyatakan, pengalokasian dana refocusing APBA 2020 tahap I senilai Rp 1,7 trilliun, untuk percepatan pencegah-an penyebaran dan percepa-tan penanganan Covid-19, atas perintah surat Inmend-agri Nomor 1 tahun 2020 tertanggal 2 April 2020.

Surat Inmendagri itu keluar, kata Taqwallah, men-yikapi Inpres No mor 4 tahun 2020 tentang Recofusing Ke-giatan, Relo kasi Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, dalam rangka Percepatan Pe panganan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19), tertanggal 31 Maret 2020.

Dan, Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebija-kan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Ke uangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, pa da 1 April 2020.

Tiga regulasi tersebut di

atas diterbitkan peme rintah, sehubungan ada per nyataan WHO (Badan Kesehatan Dunia) menyatakan, penyeb-aran virus corona (Covid-19) di du nia, sudah pandemi, atau di atas kondisi luar biasa.

Dalam surat INMEND-AGRI Nomor 1 tahun 2020 itu menyebutkan, Peme-rintah Provinsi dan Kabupat-en/Kota diwajibkan melaku-kan recofusing anggaran APBD/APBA dan APBK nya untuk percepatan pencegah-an penyebaran dan penanga-nan pandemi Covid-19.

Dan bagi yang tidak melakukan recofusing terha-dap belanja APB/APBA dan APBK nya, akan dikenakan rasioalisasi dana tran sfer pu-sat ke daerah.

Menyikapi perintah Men dagri tersebut, kata Taqwallah, pada tanggal 3 – 7 April, Tim Angga ran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Satuan Kerja Pemerin-tah Aceh (SKPA) melakukan rapat pembahasan anggaran refocusing APBA 2020.

Dari hasil refosu sing anggaran perjalanan dinas, pelatihan, proyek yang belum lengkap dokumen, dan kegia-tan yang belum mendesak di masa pandemi Covid-19 itu, terkumpul anggaran senilai Rp 1,7 trilliun.

Dana recofusing itu, direncanakan akan digu-nakan untuk tiga kegiatan besar, pertama untuk pen-anganan kesehatan Rp 146 miliar, penanganan dampak

ekonomi Rp 125 miliar dan social safaety net (pengaman jaring sosial/bantuan) Rp 1,375 trilliun.

Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, me-minta Sekda Aceh, Taq-wallah dan para asistennya segera melaporkan program dan kegiatan ang garan dana refocusing APBA 2020 nya kepada Mendagri.

Perintah Plt Guber-nur, disikapi Sekda Aceh dr Taqwallah M.Kes bersama para asisten de ngan mel-aporkan kepada Mendagri pada tanggal 8 April 2020, melalui Surat Gubernur Nomor 440/5902 tanggal 8 April 2020.

Satu hari setelah Pe -merintah Aceh melapor kan anggaran dana reco fusing un-tuk per ce patan pencegahan pe nye baran dan penanga nan Covid-19, keluar su rat kepu-tusan bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ/2020 dan Nomor 177/KMK.07/2020 mengenai pe -rintah kepada da erah untuk melakukan pe nyesuai an ang-garan pen dapatan dan belan-ja daerah nya.

TAPA dan SKPA, kem-bali membahas program dan kegiatan dana refocusing APBA 2020 untuk percepa-tan pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19.

Dalam rapat pembahasan ke II, dana anggaran refocusing

Penggunaan Dana Refocu sing APBA 2020SEKDA Aceh, dr Taqwallah M.Kes mengatakan, dana re-focusing untuk percepatan pencegahan penyebaran dan penanganan covid 19 yang terdapat APBA 2020 senilai Rp 2,3 trilliun itu akan digunakan untuk kegiatan, antara lain Bantuan khusus penanganan covid 19 untuk 23 kabupaten/kota senilai Rp 300 miliar, su-dah ada realisasi sekitar 66,67 persen.

Selanjutnya, untuk be-lanja hibah pemerintah Rp

80 miliar, belum ada realisasi. Bantuan hibah untuk 150 OKP dan ormas Rp 15 miliar, belum disalurkan, penyalurannya dis-esuaikan dengan kebutuhan.

Bantuan hibah kepada PMI Kota Banda Aceh Rp 6,5 miliar, beluma ada realisasi, penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Untuk bantuan sosial dampak ekonomi Rp 1,3 tril-liun. Penggunaan anggaran-nya antara lain untuk bidang ekonomi Rp 200 miliar dan

sosial safety net/jarring pen-gaman sosial Rp 1,3 trilliun.

Selanjutnya, untuk an-ggaran bantuan tidak diren-canakan Rp 20 miliar, sudah terealisir sebesar 16 persen. Belanja tidak terduga Rp 445 miliar, realisasi sudah menca-pai 29 persen.

Pemanfaatan penggua-nan anggaran dana refucos-ing covid 19 Aceh senilai Rp 2,3 trilliun itu, baru akan digu-nakan secara maksimal, perta-ma apabila Aceh melakukan

PSBB, dan kedua penyaluran-nya bisa lancar dan maksimal, jika pemerintah pusat tidak melakukan pengurangan dana transfernya ke Aceh pada tahun ini.

Alasannya, pengaloka-sian dana refocusing Rp 2,3 trilliun yang terdapat dalam ABA 2020 itu, pada umumn-ya dari program dan kegiatan yang sumber anggarannya dari pos anggaran dana trans-fer pusat. Antara lain, dari dana Otsus, DAU dan lainnya.(*)

DAU dan Otsus DikurangiPEMERINTAH Aceh, ha-rus melakukan perubahan tar get pendapatan dan be-lanja APBA 2020 nya, kare-na berdasarkan surat Kepu-tusan bersama Mendagri dan Menkeu, yang isinya memerintahkan daerah ha-rus melakukan penyesuian dan pengurangan angga-ran pendapatan dan belanja daerah nya, karena akibat dari panjangnya masa pan-demi Covid-19, membuat penerimaan negara akan

menurun. Penurunan penerimaan

negara itu, memberikan kon-sekwensi kepada menurunn-ya penyaluran bantuan dana Otsus dan DAU.

Menyikapi surat kepu-tusan bersama Mendagri dan Menkeu itu, Pemerin-tah Aceh mengurangi target pendapatannya dalam APBA 2020 senilai Rp 15,567 trilliun menjadi Rp 13,975 trilliun. Pengurangan itu dilakukan, sejalan dengan terjadinya

pengurangan transfer DAU dan Otsus dari pusat sekitar Rp 1,481 trilliun.

Target Penerimaan Pen -dapatan Asli Aceh (PAA), sebut Taqwallah, ju ga harus dikurangi Rp 440 miliar, dari Rp 2,262 trilliun menjadi Rp 1,822 trilliun. Penguran-gan target penerimaan dana transfer dan PAA, berimbas kepada menurunnya pagu belanja, dari Rp 17,279 tril-liun menjadi Rp 15,798 tril-liun.

Tim Anggara Pemerintah Aceh bersama Badan Anggaran DPRA membahas Refocusing APBA 2020 tertait pengurangan DAU dan Dana Otsus untuk percepatan penanganan Covid19 di Aceh.

Covid-19, yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2020, pagu alokasi anggaran refocusing untuk percepatan pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 di dalam APBA 2020 bertambah Rp 600 miliar men-jadi Rp 2,3 triliun.

Tambahan itu bersum-ber dari beberapa item ke-giatan yang tidak mungkin dilaksanakan di masa pan-demi Covid, dimasukkan ke dalam pos dana anggaran refocusing APBA 2020.

Program rencana pe ng-gunaan anggaran refocusing itu, kata Taqwallah, sudah kita laporkan kepada DPRA melalui Ka subbag Fasilitas Pengawasan Sekwan pada tanggal 4 Agustus 20 dan disertai surat pengantar dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Bustami Hamzah, Nomor 903/1730/220 tertanggal 4 Agutsus 2020.

Laporan perencana an penggunaan dana refocusing untuk percepatan pencega-han penyebaran dan penan-ganan Covid-19 itu, dalam bentuk 4 buah buku yaitu Buku A, B, C dan D sebanyak 83 buah. Isi dalam 4 buah buku itu, mengenai Perubah-an Penjabaran APBA Nomor 38 tahun 2020 tentang peru-bahan atas Pergub 80 tahun 2019 tentang penjabaran APBA 2020.

Bahkan, Sekretaris Da -erah Aceh, Taqwallah, ber-sama TAPA juga sudah me maparkan rancangan refocusing dan realokasi APBA TA 2020 terkait penanganan Covid-19, kepada anggota Badan Anggaran DPR Aceh, di Ruang Serbaguna komplek DPRA, Rabu, (6/5/2020).

Agar diketahui oleh publik luas, lalu dilakukan kon perensi pers bersama de-ngan Dahlan Jamaluddin, Ke tua DPRA sehingga men-jadi berita yang tersebar di media. Dahlan mengatakan, pihaknya telah mendengar-kan penjelasan secara umum terkait sumber dana refocusing APBA 2020 itu.(*)

D

dr. Taqwallah, M.KesSekda Aceh


10 AcehInfo


Info Refocusing

Inspektorat dan BPKP Awasi Pencairan Dana Refocusing

ETIAP pencairan dan penggunaan da na re-fucosing itu, ka ta Sek-da Aceh, Taq wallah, pemerintah se lalau

di dampingi oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerin-tah (APIP), yaitu Inspekto-tar dan BPKP.

Selain itu, untuk meng-hindari terjadinya tumpang tindih dalam penyaluran dana bantuan refocusing ke-pada masyarakat di masa pandemi covid ini, Peme-rin tah Aceh me laku kannya dengan selek tif, alasannya karena pemerintah pusat juga melaksanakan program penyaluran yang hampir se-rupa yang diprogramkan oleh Pemerintah Aceh. Ma-kanya Pemerintah Aceh me li batkan APIP, setiap in-gin melaksanakan program

dana anggaran refocusing-nya.

Hal itu, dilakukan ses-uai dengan diktum kedua be-las huruf a) Keputusan Ber-sama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan no mor 118/KMK.07/2020 tang gal 9 April 2020.

Kecuali itu, untuk me-maksimalkan pengawasan, Pemerintah Aceh sudah me lakukan MoU degan Ke-jaksaan Tinggi Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh, me-lalui suratnya Nomor 08/MoU/220 dan Nomor B-03/LI/GS/2020 Nomor MoU 0009/PW01/3/2020 tentang Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Aceh dengan Ke jaksaan Tinggi Acejh dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangu-nan Aceh (BPKP), tentang

Pendampingan dan Penga-walan Akuntabilitas Dana Penanggulangan dan Pence-gahan Covid 19 di Wilayah Aceh.

Selanjutnya, mulai 7 – 29 September 2020 men-datang, BPK RI Perwakilan Aceh, juga akan melakukan audit penggunaan angga-ran percepatan pencegahan dan penanganan covid 19 di Aceh dari sumber APBA maupun lainnya, sesuai den-gan surat BPK Nomor 1/DTT-Covid 19. Mulai tang-gal 4 September 2020 BPK sudah menyampikan surat pemberitahuan pemeriksaa kepatuhan pendahuluan atas penanganan pandemi Covid 19 tahun anggaran 2020 dan permintaan dokumen awal.

5. Penyaluran dana ban sos pusat dalam masa

pandemi covid 19 di AcehAnggaran Bansos Aceh

senilai Rp 1,5 trilliun yang ma suk ada paket anggaran refocusing APBA 20202 se-nilai Rp 2,3 trilliun itu ke-napa belum direalisasikan maksimal di masa pandemic covid 19, sampai bulan Sep-tember 2020 ini, menurut Sekda Aceh, dr Taqwallah M.Kes, disebabkan perta-ma untuk digunakan jika Aceh melakukan PSBB, dan kedua karena pusat sudah mengambil kebijakan secara nasional, dan ketiga hindari tumpang tindih, dengan pro gram pusat.

“Untuk mencegah, agar tidak tumpang tindih den-gan program dan kegiatan pusat, Pemerintah Aceh, da-lam melaksanakan program bansosnya di masa pandemi covid 19, melakukannya se cara ektra hati-hati,”ujar Taqwallah.

Pada tahun anggaran 2020 ini, Kemensos melalui Pro gram Keluarga Harapan (PKH) sampai 11 September 2020 sudah menyalurkan dana PKH nya mencapai Rp 900 miliar dengan jumlah peneri-ma manfaat 284.771 KK.

Kemensos juga sudah menyalurkan program Ban-tuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp 761 mil-iar, dengan penerima man-faat 422.874 KK. Kemen sos juga sudah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 611 miliar, dengan jum-lah penerima manfaat 226.448 KK.

Kecuali itu Kemendes dan PDT, sudah menyalur-kan Bantuan Langsung Tunai (BLT) nya bagi masyarakat desa yang terdampak covid 19 melalai sumber dana desa-nya senilai Rp 718 miliar, yang penerima manfaatnya tersebar di 6.497 Gampong di Aceh.

Pada bulan ini, Kemen-kop dan UKM, melalui program dana hibah kepa-da pelaku usaha mikro ter-dampak covid 19, sudah menetapkan calon peneri-ma dana hibah Rp 2,4 juta/pelaku usaha mikro untuk Aceh sebanyak 102.869 pela-ku usaha ekonomi.

Dari Kemensos saja ban tuan sosialnya sudah mencapai Rp 2,3 triliun, di-tambah BLT dana desa Rp 729 dan dana usaha mikro produksitif Rp 247 miliar, total dana dari pusat yang beredar di Aceh sejak Janu-ari – September 2020 ini su-dah melampui Rp 3 Triliun.

Kecuali itu, melalui pro gram bantuan upah sub-sidi, lewat BPJS Ketenaga-kerjaan, pemerintah pusat, sudah memberikan bantuan upah subsidi Rp 600.000/orang yang gajinya masih dibayah Rp 5 juta, kepada pekerja di Aceh, per 17 Sep-tember 2020 jumlahnya su-dah mencapai 93.268 orang, senilai Rp 55,950 miliar.

“Kondisi itu yang mem buat masyarakat Aceh sampai saat ini relatif aman dan nyaman, di masa pan-demi covid 19 ini,”ujar Taq-wallah.(*)

KPK memantau penggunaan anggaran Refocusing APBA 2020 untuk percepatan penanganan Covid19 oleh Pemerintah Aceh melalui Video Conference (5 Juni 2020)


11AcehInfo


Info Strategis

Gerakan Aceh Mandiri Pangan yang Mulai Menuai Hasil

GERAKAN Aceh Mandiri Pangan (Gampang) yang diluncurkan pada Juli 2020 oleh Plt Gubernur Aceh

kini mulai menuai hasil. Salah satu dari lima komoditi Gampang, yaitu padi sudah berproduksi di Indrapuri dan Kuta Malaka.

“Alhamdulillah padi IP-300 ban-tuan Pemerintah Aceh berproduksi dengan baik Kecamatan Indrapuri dan Kuta Malaka seluas 1.850 Ha,” kata Hanan, Kadis Pertanian.

Ditambahkan, seluas 500 Ha gratis biaya pengelohan tanah dan saprodi, sisanya gratis benih dan pu-puk. Produktifitasnya 10,65 ton/Ha. Diperkirakan, perputaran uang dari hasil panen 1.850 Ha x 10.650 Kg x Rp. 4.800/Kg yaitu Rp. 94, 572 M.

“Insyal Allah, Pangan Aceh IP-300 dengan Program Gampang yang diluncurkan Pak Plt Gubernur Aceh, Juli lalu, InsyaAllah, Aceh tetap sur-plus.

Teuku Ahmad Dadek, Asisten Bidang Perekonomiam dan Pemban-gunan Setda Aceh mengatakan, Gam-pang harus menjadi gerakan untuk semua pihak, sebagaimana gerakan kita dalam menghadapi Covid-19.

“Jadi, ini gerakan bukan proyek,” ujar Teuku Dadek.

Selain padi, juga ada komoditas sayur di Aceh Tengah dengan luas hamparan 30 Ha, dan sudah dilaku-

kan panen perdana, dengan provi-tasnya 12 ton/Ha.

Disebutkan, dengan harga pada tingkat petani Rp. 12.000/Kg, maka masyarakat dapat menerima pengha-silan dengan perhitungan 30 Ha x 12 ton/Ha x Rp.15.000 yaitu Rp. 5,4 M.

Disebutkan, sesuai arahan Ba-pak Plt. Gubernur Aceh, Aceh Tengah salah satu sentra penghasil sayur ma-yur termasuk di bawang merah dan hasil perkebunan lainnya seperti kopi.

“Kami berharap varitas bawang merah yang telah ditetapkan sebagai varitas unggul nasional yaitu bawang merah Gayo terus dapat diperbanyak, sehingga kedepan kita tidak perlu mendatangkan bibit bawang dari luar,” kata Hanan, Koordinator Gampang.

Sebelumnya, saat meluncurkan Gampang, Plt Gubernur Aceh men-yatakan bahwa Gampang dimaksud-kan untuk mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi. Menurutnya, resesi

ekonomi salah satu hal yang per-lu diperhatikan di tengah pandemi COVID-19.

"Dalam kondisi ini kita harus an-tisipatif. Semua negara bahkan pada skala provinsi akan mengunci dirinya. Tidak ada barang yang keluar," kata Nova dalam keterangannya, Juli lalu.

Gampang sendiri fokus pada lima komoditi yaitu padi, jagung, sayur dan ikan yang didukung den-gan ketersediaan air irigasi.(*)


12 AcehInfo


Info Strategis

Wujudkan Mimpi di Jalan TembusBUPATI Aceh Barat Daya, Ak-mal Ibrahim turut berbahagia dan menyertakan ucapan teri-ma kasih kepada Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT atas kepastian pembangunan Jalan Multiyears (kotrak tahun jamak) karena rakyat punya kepentingan besar terhadap pembangunan ja lan tersebut.

Jalan Multiyears yang di-sebut Akmal itu, 12 ruas jalan tembus. Jalan mulai dari per-batasan Aceh Timur ke Bal-angkejeren di Kabupaten Gayo Lues, melalui Pining dan jalan Blangkejere-Tongra yang tem-bus ke perbatasan Aceh Barat Daya, kabupaten yang kini dip-impin Bupati Akmal Ibrahim untuk kedua kalinya itu.

Siapa pun yang pernah melewati rute jalan tembus itu tampaknya tidaklah terlalu su-lit berseia-sekata dengan Bu-pati Akmal. Wartawan Majalah Tempo yang menelusuri ruas Aceh Timur-Blangkejeren, tepatnya pada ruas Blangke-jeren-Desa Gajah lewat perti-gaan Simpang Badak, meng-gambarkannya sebagai “jalur maut”.

Jip Toyota menderum di

tanjakan yang gila-gilaan dan memakan bensin mobil 10 li-ter. Jalur menurun lebih berba-haya lagi; curam dan longsor di sana-sini. Beberapa jembatan telah ambrol terkikis air hujan. Selisih angka pada spidometer mobil sebelum berangkat dan saat tiba di ujung Desa Gajah, 16 kilometer.

“Enam belas kilometer memang bukan jarak yang jauh, tapi harus ditempuh leb-ih dari satu jam karena medan yang berat,” tulis majalah Tem-po, Edisi 8 Agustus 2004.

Itu baru gambaran satu ruas. Jip Toyota menghabiskan bensin 10 liter di ruas 16 kilo-meter itu dengan waktu tempuh lebih satu jam! Lalu, bagaimana kondisi 12 ruas lainnya? Sena-sib dan sepenanggungan atau seirama dan sepelenggangan. Sejak dulu hingga sekarang.

Lihatlah rombongan Plt Gubernur Aceh, Nova Irian-syah yang terjebak di ruas Pon-dok Baru – Samar Kilang, te-patnya di Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Ben-er Meriah, Sabtu (12/9/2020). Nova bersama rombongan kecil, dengan mobil gardang

double, berhasil melenggang di tanjakan licin dan bertemu masyarakat yang menunggun-ya di Samar Kilang.

Tetapi anggota rombon-gan lainnya terjebak di Kam-pung Tembolon. Innova Rib-bon besutan tahun 2019 tak kuasa mencakar tanjakan licin menjelang Polsek Syiah Uta-ma dan tak bisa balik ke Kota

Bener Meriah. Satu unit truck penuh muatan terperosok di tengah badan jalan yang long-sor. Akibatnya, puluhan kend-araan lain terhadang dan men-gular di tengah rimba.

“Untung muatannya jag-ung bongkol kering. Bila buah segar atau sayuran akan teran-cam busuk. Yang rugi bukan hanya saya, juga para petani-

nya” tutur sopir truck itu.Ucapan sopir truck, yang

mungkin tak tuntas menun-aikan wajib belajar sembilan tahun itu, menggambarkan efek domino terhadap kondi-si sosial-ekonomi masyarakat selama puluhan tahun akibat ruas jalan “jaring laba-laba” yang digagas Gubernur Aceh, Ibrahim Hasan itu, tak kunjung tuntas dibangun.

Lamanya waktu tempuh, pemborosan bahan bakar dan risiko membusuknya komod-


AcehInfo 13


Info Strategisitas pertanian di perjalanan, mendorong ekonomi biaya tinggi di kawasan itu. Pada satu sisi, biaya produksi dan trans-portasi komoditi pertanian sangat tinggi.

Pada sisi lain, masyarakat terpaksa membeli bahan kebu-tuhan pokok dengan harga leb-ih mahal daripada Saudaranya di kawasan pesisir, yang memi-liki infrastruktur jalan jauh leb-ih baik. Akibatnya, para petani di kawasan tengah kian sulit melampaui garis batas kemi-skinan Aceh, yang pada Maret 2020, sebesar Rp 522.126/kapi-ta/bulan.

Kondisi itu tak hanya menyandera masyarakat tetap di bawah garis kemiskinan, juga membuat buram upaya bupati mengentaskan kemi-skinan di daerahnya. Karena itu, terasa sangat wajar bila ada bupati yang mengekspresikan rasa bahagia dan gembira terh-adap rencana pembangunan 12 ruas jalan senilai Rp 2,7 triliun dengan mekanisme kontrak ta-hun jamak itu.

Sesuai prosedurKepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Ir Fajri MT, mengatakan bahwa perenca-naan, pembiayaan, pengangga-ran dan metode kotrak tahun jamak pembangunan jalan tem-bus itu sudah sesuai prosedur perundang-undangan, dan lagi pula bukan rute baru. Gagasan membangun jalan tembus itu berawal dari mimpi Gubernur Aceh, Ibrahim Hasan (1986-1993). Ia menyebutnya “Jaring Laba-Laba”.

Kemudian diteruskan oleh Gubernur Syamsudin Mahmud (1992-2000) dengan nama

“Proyek Jalan Tembus”. Sem-pat buyar di ingatan di masa Pj Gubernur Ramli Ridwan (21 Juni-November 2000), namun bergema kembali masa Gu-bernur Abdullah Puteh (2000-2004). Puteh menjulukinya dengan Ladia Galaska, yakni jalan penghubung daerah Lau-tan India (Meulaboh) – Gayo Alas (Takengon-Blangkejeren) ke Selat Malaka (Pereulak, Aceh Timur).

Jalan tembus itu digagas-kan Pak Ibrahim Hasan dan dipopulerkan Abdullah Puteh dengan nama Ladia Galaskan,” tutur Fajri.

Karena itu, terkait isu-isu lingkungan terkait 12 ruas jalan tembus itu sudah diuji berlapis oleh teman-teman dari

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, melalui gugatan di Pengadilan Negeri, Penga-dilan Tinggi, kasasi ke Mah-kamah Agung, hingga penin-jauan kembali. Sudah ingkrah, ruas Ladia Galaska memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dokumen Amdal dan keputusan Ingkrah di semua lapis peradilan itu masih ter-simpan rapi di Arsip Pemerin-tah Aceh. Tidak ada perbedaan dari aspek hukum dan aspek lingkungan hidup terkait 12 ruas jalan tembus itu.

Kemudian, lanjut Fajri, dari sisi pengganggaran, pem-biayaan dan sistem kontrak tahun jamak hingga tuntas pembangunan 14 ruas jalan

tembus itu dan juga irigasi Sigulai, di Simeulue, sudah ada kesepatan dengan Dewan Per-wakilan Rakyat Aceh (DPRA). Kesepakatan itu dituang dalam bentuk MoU Nomor 903/1994/MoU/2019 dan ditandatangani seluruh pimpinan DPRA. Ia menegaskan kembali semua tahapan telah dilalui hingga evaluasi oleh mendagri dan disahkan Qanun Aceh tentang APBA 2020.

Pakar Hukum, Mawardi Ismail, SH, M.Hum menga-takan, kalau sudah masuk dalam Qanun dan sudah di-sahkan, kemudian sudah dieval-uasi sama Mendagri dan proses pembentukan qanun sudah dilalui, maka tidak bisa dibatal-kan secara sepihak, Serambin-ews.com, Rabu (22/7/2020).

Justru bila 12 ruas jalan tembus itu tak dibangun, Gu-bernur Aceh bisa dianggap melanggar Qanun APBA 2020. Bupati Aceh Timur, Hasballah bin HM Thaib, SH yang akrab disapa Rocky itu sangat ber-harap jalan tembus itu segera dituntaskan. Ia mengaku kece-wa apabila ruas Peureulak-Lu-kop-Gayo Lues gagal dituntas-kan dengan mekanisme tahun jamak.

“Pembangunan jalan lin-tas Peureulak Lokop di Aceh Timur ke Gayo Lues dengan mekanisme Multi Years Con-tract (MYC) harus segera tere-alisasi. Ini tanggung jawab ber-sama demi kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Ia mencontohkan Lam-pung dan Palembang, yang maju pesat karena infrastruk-turnya, katanya saat men-dampingi Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meninjau ruas jalan Puereulak- Lokop- Blang Kejeren, di Gampong Besar, Kecamatan Peureulak Barat, Sabtu, (12/11).

Reaksi senada ditunjuk-kan Bupati Bener Meriah, Tgk

H Syarkawi. Bupati yang juga ustaz ini berharap setiap ang-gota DPRA yang berasal dari Bener Meriah bertanggung jawab mengawal terlaksananya pembangunan jalan ruas Pon-dok Baru-Samar Kilang yang dibangun dengan skema tahun jamak.

"Kawan-kawan DPRA asal Bener Meriah harus men-gawal program ini agar terwu-jud. Ini kebutuhan masyarakat. "ujar Sarkawi di Pendopo Bu-pati Bener Meriah, Minggu, (13/9/2020) malam.

Harapan besar terhadap jalan tembus Ladia Galaska juga disuarakan Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru, Bu-pati Aceh Singkil, Dulmusrid. Keduanya mengaku mengeta-hui riwayat jalan Ladia Galaska yang tak kunjung tuntas sejak tahun 2002. Penyebabnya kare-na dibangun dengan sistem tahun tunggal, bukan tahun jamak.

Anggaran yang dialo-kasikan sedikit, dibangun di depan, rusak di belakangnya. Karena itu Amru dan mas-yarakat Gayo Lues mendukung pembangunan nya dilakukan dengan mekanisme kotrak ta-hun jamak, kata Amru, Minggu (13/9/2020).

Karena Anggaran sedik-it itulah, Bupati Akmal Ibra-him pernah menyebut proyek “Abu Nawas” jalan tembus ruas Blangkejeren-Tongra-Abdya, Ia berharap Plt Gubernur Nova dapat mewujudkan mimpi para pemimpin Aceh sebelumnya, dan tegar demi kepentingan dan asa masyarakat di kawasan Ladia Galaska.

“Oe..oe…nyan, syit gata yang selesaikan,” kata sesepuh masyarakat Abdya pada per-temuan dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan dis-ambut gelak-tawa masyarakat, tak terkecuali Akmal Ibrahim, dua minggu silam.(*)


14 AcehInfo


Galeri Foto

Kepala Bidang Penyuluhan Mukhlis didampingi Kepala Seksi Produksi Zulfadli Dinas Pertanian Aceh berfoto bersama dengan Kelompok Tani Makmue Beusaree di area kebun jagung seluas 173 Hektar di Gampong Teuladan Kecamatan Lembah Seulawah Aceh Besar.

Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, Ir Hanan sedang melaksanakan peninjauan ke Aceh Besar dalam memantau panen IP300

Efrani menjaring lele dari kolamnya yang bermodalkan bibit dan pakan hasil bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh di Gampong Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

Tanaman Bawang Merah dari varitas atau benih bawang Merah Gayo yang menjadi varitas nasional yang siap dipanen di Kabupaten Aceh Tengah seluas 30 ha dengan produktivitas 12 ton/ha atau jika diuangkan mencapai 54 M dengan harga Rp15.000 perkilo.

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati memetik melon di ladang binaan Dinas Perkebunan dan Pertanian Aceh di Desa Cadek Kabupaten Aceh Besar yang sekali panen mencapai 20 ton.


AcehInfo 15


Target Strategis di Batas Waktu

yang sangat tinggi untuk biaya sewa penginapan dan makan se-hari-hari. Pasien-pasien golon-gan kurang mampu tentu tak kuat menanggung penderitaan ganda itu.

Pilihannya, menolak di-rujuk ke RS Darmais di Jakarta atau yang sudah terlanjur bera-da di Kota Jakarta acap terden-gar menghiba-hiba pertolongan melalui media massa. Tindakan itu wajar belaka dalam kondisi terpaksa, namun marwah “bang-sa” Aceh turut tergadaikan. Kare-na itu instalasi Ongkologi dinilai sangat mendesak dan perlu.

Dengan adanya ongkology di Aceh akan berdampak pada ke-cepatan penanganan pasien (wak-tu tunggu menjadi pendek), dan biaya lebih murah ( Tidak ada bi-aya hidup tambahan). Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ongkology ini berkisar Rp. 242 M.

Tender pembangunan ong-kology sebelumnya sempat gagal dan kemudian dilelang ulang, tapi digugat pula. Padahal Pe-merintah Aceh menggunakan skema kontrak tahun jamak dalam membangun Instalasi Ongkologi agar pembangunan-nya tuntas dan berada di bawah tanggung jawab satu manajemen kontraktor pelaksana. Bila kual-itas pembangunannya nanti ter-bukti rendah, mudah kita tahu “kerah baju” siapa yang mesti ditarik.

Kesepakatan bersama an-tara Pemerintah Aceh dan De-wan Perwakilan Rakyat Aceh tentang pekerjaan Pembangunan & Pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran Tahun Ja-mak (Multiyears) Tahun Angga-ran 2019 – 2021 tertuang dalam kesepakatan kerjasama Nomor : 14/MoU/2018 tanggal 26 Agus-tus 2018.

Kapal Fery Pembangunan 14 ruas jalan

tembus yang menghubungkan wilayah Aceh lewat darat ke se-gala penjuru angin belum menja-min pembangunan berkeadilan di Aceh apabila jalur laut terabaikan. Plt Gubernur Aceh, Nova Irian-syah yang juga “tukang” insinyur

lulusan dua Universitas Teknik terbaik di Indonesia, ITS Suraba-ya dan ITB Bandung, tentu sangat memahami itu.

Ia pun tanpa ragu membeli tiga kapal fery yang representatif berenang di perairan Aceh dan menghubungkan pulau-pulau. Fery yang akan melibas gelom-bang laut di rute Pantai Barat – Simeulue memiliki tenaga 1300GT, dan nilai pengadaan-nya mencapai Rp. 77,25 miliar. Anggaran sebesar itu dialo-kasikan dalam dua tahun ang-garan, masing Rp 34,7 miliar di tahun 2020 dan Rp 42,5 miliar pada tahun 2021.

Fery yang akan mengarun-gi laut Lintas Ulee Lheue – Ba-lohan memiliki daya 1100GT. Harganya Rp. 61,8M, yang di-alolasikan tahun 2020 Rp 27,8 miliar, dan tahun 2021 Rp 33,99 miliar.

Kapal fery lainnya yang memiliki daya 600 GT dipercay-akan melayari Lintas Singkil – Pulau Banyak. Nilai pengadaan fery ini Rp 41,2M, yang dialo-kasikan Rp 18,5 miliar dalam APBA 2020, dan sisanya Rp 22,6 miliar akan dipersiapkan dalam APBA 2021.

Tiga unit fery “Aceh He-bat” itu untuk mengatasi kesen-jangan antar wilayah, mening-katkan silaturahmi masyarakat antarkepulauan, pengiriman logistik, dan tentu saja menjadi armada penunjang bisnis pari-wisata melalui jalur laut.

Ketiga Fery ini yang diberi nama KMP. Aceh Hebat – I, KMP. Aceh Hebat – II, dan KMP. Aceh Hebat – III. Pengadaannya melalui skema kontrak tahun ja-mak sesuai Kesepakatan Bersa-ma Pemerintah Aceh dan DPRA No. 14/MOU/2018 - 2688/2018 Tanggal 28 November 2018.

Bila semua kawasan di daratan Aceh sudah terhubung dengan 12 ruas jalan tembus, dan tiga fery “Aceh Hebat” akan men-jembatani antarpulau, maka “Aceh Hebat” bukan lagi visi melaikan mimpi yang menjadi kenyataan dalam kurun “waktu emas” Otsus Aceh, Tahun 2008-2022.(*)

lt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, ter-us ber pacu dengan wak-tu. Mantan Anggota De-wan Perwakilan Rakyat

(DPR) RI Periode 2009-2014 itu tahu persis transfer dana Otomi Khusus (Otsus) Aceh hanya 1% pada tahun 2023. Tahun 2022 merupakan waktu emas bagi masyarakat Aceh.

Gubernur Aceh Abdullah Pu teh pernah bergurau. Ikan tang-kapan ne layan Aceh di Samudera Hindia akan hidup lagi setiba di Takengon.“Bukan ikan nya yang hidup, melainkan ulat-ulat nya, karena ikan nya ke buru membu-suk aki bat ter lalu lama di perjala-nan,” ujarnya, seperti ditulis ma-jalah Tempo, Edisi 8 Agustus 2004.

Tak ingin tragedi itu ber-lanjut, Nova bertekad me -nyelesaikan proyek-pro yek strategis warisan para pendahu-lunya, seperti jalan tembus Aceh Barat—Gayo Alas—Peureulak, yang digagas Gubernur Aceh Ibrahim Hasan, Abdullah Puteh, Irwandi Yusuf hingga Zaini Ab-dullah.

Nova juga mau menuntas-kan pembangunan rumah sakit re-gional, Irigasi Sigulai, Kapal Fery, hingga Unit Pelayanan Ongkology RSUD dr Zainoel Abidin, Banda Aceh. Proyek-proyek strategis ini harus tuntas pada akhir 2022 agar seluruh Aceh saling terhubung-kan, memangkas jarak, meng-hemat waktu, dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi rakyat Aceh.

Rumah Sakit RegionalPembangunan lima Ru mah

Sakit (RS) Regional Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Bi-reuen, dan Kota Langsa, dimulai tahun 2017. Anggaran yang dib-utuhkan untuk membangunan lima RS Regional itu sekitar Rp 1,5 triliun. Gubernur Aceh saat itu, Zaini Abdullah menggu-nakan skema anggaran pinjaman dari pihak ketiga.

Tetapi, Gubernur Irwandi Yusuf bersama pasangannya, Nova Iriansyah berpikir berbeda. Pem-bangunan lima RS Regional itu dilanjutkan namun menggunakan skema Anggaran Pendapatan Be-lanja Aceh (APBA). Skema pinja-man ditinggal, sumber dana oto-nomi khusus (Otsus) dialokasikan setiap tahun anggaran.

Dua tahun sejak digagas,

anggaran APBA sebesar Rp. 657 M sudah disemaikan pada lima Rumah Sakit Regional itu hingga tahun 2019. Pemerintah Aceh mengalokasikan Rp.103 M dalan APBA Tahun Anggaran 2020. Masih membutuhkan ang-garan sebesar Rp. 817 miliar lagi untuk menuntaskan pembangu-nan lima Rumah Sa kit Regional itu, hingga fungsional.

Pembangunan RS Region-al itu bukan tanpa alasan. Meski secara kuantitatif jumlah tem-pat tidur RS yang di Aceh sudah melebihi rasio penduduk, yakni 1,66/1.000 penduduk—stan dar WHO 1/1000 penduduk, namun persolan sen tralistik rujukan pa-sien ke RSUD dr Zainoel Abidin, Banda Aceh, harus di atasi.

Rumah Sakit Umum Daer-ah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh me rupakan satu-sa-tunya ru mah sakit rujukan ter-tinggi bagi pasien-pasien dari RSUD kabupaten/kota. Akibat-nya, RSUDZA itu penuh sesak dan pasien rujukan dari kabu-paten/kota acap tak tertampung.

Selain itu, kasus me ninggal pasien dalam perjalan sebelum tiba di RSUDZA kerap terden-gar. Pasien bisa meninggal bila “waktu emas” (gold priod) tak terkejar. Sekadar menyebut con-tohnya, menurut Kemenkes RI, waktu emas pen derita seran-gan stroke kurang dari 4,5 jam setelah mendapat serangan ha-rus mendapat pertolongan me-dis. Bila waktu emas itu terle-wati, risiko kematian atau cacat permanen sangat tinggi.

Lima RS Regional itu akan mengatasi tiga hal paling kru-sial dalam pelayanan kesehatan, yakni memangkas jarak, meny-ingkatkan waktu, dan menge-jar waktu emas untuk menye-lamatkan jiwa masyarakat Aceh, mencegah kematian atau cacat permanen.

Irigasi SigulaiDalam rangka memperkuat

ketahanan pangan di Simeulue sebagai daerah kepulauan, maka Nova menggagas pembangu-nan Irigasi Sigulai yang terletak di Kecamatan Simeulue Ba rat dengan memanfaatkan sungai sepanjang 8,07 km. Irigasi ini di tujukan untuk penanaman padi dan palawija yang akan di-gunakan masyarakat di delapan desa. Ada 1.300 petani peng-

garap yang bergantung asa pada irigasi itu.

Irigasi Sigulai membutuh-kan anggaran Rp 178,49 miliar dan sudah dianggarkan sebesar Rp 43,24 miliar dalam APBA 2020. Pembangunan dilaksa na-kan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.

Mekanisme kontrak ta hun jamak dinilai lebih menguntung-kan karena ada jaminan kesinam-bungan alo kasi anggaran hingga iri gasi itu fungsional, tanggung jawab kualitas dan akuntabilitas pembangunannya berada pada satu eten titas manajemen.

Apabila irigasi Singulai su-dah berfungsi, para petani di Kabupaten Simeulue akan mam-pu memproduksi gabah 19.850 ton/tahun, atau 80% kebutu-han masyarakat Simeulue. Kerja keras para petani yang difasili-tasi infrastruktur iri gasi Sigulai merupakan upaya mendorong swasempada gabah di Aceh.

Instalasi OngkologyInstalasi Ongkology yang

sedang dibangun di RSUDZA Banda Aceh me rupakan pusat rujukan penyakit kanker di Aceh. Secara epidemiologis, prevalensi kan ker di Aceh 1,4/1000 pen-duduk. Artinya, dalam se ribu pen duduk terdapat 1-2 orang penderita kanker. RSUDZA Banda Aceh mencatat lebih 1000 penderita kanker setiap tahun.

RSUDZA belum memiliki Instalasi Ongkologi, karena pa-sien-pasien kanker itu umumnya dirujuk ke RS Darmais di Jakar-ta. Di RS Pusat Kanker Nasion-al itu pasien-pasien dari Aceh membutuhkan waktu tunggu 3-6 bulan untuk kepentingan perawatan. Biaya perawatan ru-mah sakit memang dijamin pe-merintah baik dengan skeman BPJS Kesehatan maupun Jami-nan Kesehatan Aceh, tapi biaya penginapan dan kebutuhan se-hari-hari ditanggung sendiri.

Akibatnya, penderita kank-er dari Aceh di Jakarta menang-gung penderitaan ganda; derita karena penyakitnya penderitaan karena pengeluaran tambahan


16 AcehInfo


Documents

Untitled - BPBA Aceh