Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Bidang Tata Ruang

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJMN Bidang Tata Ruang

1

Disampaikan pada Acara Pertemuan Manajemen KetigaDalam Rangka Pembahasan Efektivitas Produk-Produk Program Tata Ruang dan Investasi Hijau di Papua

(PROTARIH)

Jakarta, 4 April 2015

Disarikan dari Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS

KERANGKA PEMBAHASAN

2

1• Visi, Misi, dan Nawacita

2• Kerangka RPJMN 2015-2019

3• Arahan RPJPN 2005-2025

4• Isu Strategis, Sasaran, dan Arah Kebijakan

5• Strategi, Indikator Output, dan Kelembagaan

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS

KERANGKA RPJMN 2015-2019 BIDANG TATA RUANG

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang:

Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

(Pasal 3, UU 26/2007)

Amanat RPJPN

2005-2025

Capaian RPJMN

2010-2014

Tantangan Bidang

Tata Ruang

3

Isu strategi

sSasaran bidang

Arah kebijakanStrategiIndikator output Kerangka pelaksanaan

Visi Misi dan Program Aksi “Nawacita”

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS

VISI – MISI

VISI

• Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamnkan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan• Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum• Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim• Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera• Mewujudkan bangsa yang berdaya saing• Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional• Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

MISI

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS

NAWACITA

5

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya

Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Melakukan revolusi karakter bangsa

Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS

ARAHAN RPJPN 2005-2025 UNTUK BIDANG TATA RUANG

Rencana Tata Ruang untuk mengurangi

resiko bencana

Perencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaatan ruang

Penataan Ruang sebagai Landasan

Pembangunan Berkelanjutan

6

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS

ISU STRATEGIS, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG TATA RUANG

ISU STRATEGIS SASARAN ARAH KEBIJAKAN1. Pemanfaatan

dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2. Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

3. RTR sebagai Acuan Pembangunan berbagai Sektor

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang Lengkap, Harmonis, dan Berkualitas

2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bidang Tata Ruang

3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas RTR serta Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis

2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang

4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur

7

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS

STRATEGI, INDIKATOR OUTPUT, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BIDANG TATA

RUANG ... (1)

8

Arah Kebijakan 1: Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis

Strategi Indikator output KelembagaanA. Penyusunan peraturan

perundangan amanat UU No. 26 Tahun 2007 berupa peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dan regulasi turunannya

Tersusunnya peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dan turunannya

• Kemen ATR• Kemenhan

B. Penyusunan regulasi turunan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 terkait RZWP-3-K

Tersusunnya regulasi turunan UU No. 27/2007

• KKP

C. Harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang

Harmonisnya peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang

• Kemen ATR• Kemenko

Perekonomian

• Kemenhukham

D. Penginternalisasian kebijakan sektoral dalam NSPK Bidang Tata Ruang

Tersusunnya NSPK Bidang TR yang sudah mengakomodir kebijakan sektoral

• Kemen ATR

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS


RUANG... (2)

9

Arah Kebijakan 1: Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis

Strategi Indikator output KelembagaanE. Pengintegrasian RTR

dengan rencana pembangunan

Tersusunnya pedoman integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan rencana sektoral

• Bappenas• Kemendagri

Tersusunnya mekanisme implementasi integrasi pemanfaatan ruang oleh berbagai sektor yang mengacu pada indikasi program rencana tata ruang

• Bappenas• Kemendagri

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS

Arah Kebijakan 2: Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang

Strategi Indikator output KelembagaanA. Optimasi kinerja

lembaga penyelenggara TR

Tersusunnya standarisasi lembaga penyelenggara TR

• Kemendagri

Terselenggaranya pembinaan SDM Bidang Tata Ruang di Pusat dan Daerah dengan kurikulum terstandardisasi dan sertifikasi bagi penyusun RTR

• Kemendagri

Meningkatnya kualitas koordinasi kelembagaan penataan ruang melalui Rakernas BKPRN, Raker Regional BKPRD, dan pelaksanaan pedoman mekanisme hubungan kerja BKPRN-BKPRD

• Kemen ATR• Kemendagri

B. Pembentukan perangkat PPNS yang handal

Tersedianya jumlah PPNS yang memadai

• Kemen ATR

Terlaksananya pedoman kerja PPNS

• Kemen ATR

10


RUANG... (3)

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS

Arah Kebijakan 2: Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang

Strategi Indikator output KelembagaanC. Peningkatan

partisipasi masyarakat dan dunia usaha

Terbentuknya forum masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

• Kemendagri• Bappeda

Terlaksananya kegiatan pembinaan kemitraan masyarakat dan dunia usaha

D. Penyusunan sistem informasi penataan ruang

Tersusunnya sistem informasi penataan ruang yang terpadu dan terintegrasi antara Pusat dan Daerah

• Kemen ATR

11


RUANG... (4)

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS

Arah Kebijakan 3: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang

Strategi Indikator output KelembagaanA. Peningkatan

kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR, baik RTRWN, peraturan perundangan RTR Laut Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN (termasuk penetapan revisi Perpres RTR KSN Jabodetabekjur) dan RTRW yang telah mengintegrasikan LP2B dan prinsip-prinsip RZWP-3-K;

Penyelesaian penyusunan Perpres RTR KSN, Perda RTRW Prov dan Kab/Kota, Perda Rencana Rinci Tata Ruang, dan Perda RZWP3K beserta Peninjauan Kembali RTR Pulau/ Kepulauan, RTR KSN, RTRW Prov dan Kab/Kota, serta RZWP3K

• Kemen ATR• KKP

Tersusunnya peraturan perundangan Rencana Tata Ruang Laut Nasional.

• Kemen ATR

Peninjauan Kembali RTRWN • Kemen ATRMelaksanakan mekanisme persetujuan substansi /pemberian tanggapan RTR dan RZWP3K termasuk sertifikasi bagi tim persub

• Kemen ATR• KKP

Tersusunnya rekomendasi perbaikan mekanisme evaluasi RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.

• Kemendagri

Terlaksananya pemetaan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan

• Kemen ATR• Kemendagri• Bappenas

12


RUANG... (5)

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS

Arah Kebijakan 3: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang

Strategi Indikator output KelembagaanB. Penyusunan

peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR

Tersusun dan diimplementasikannya peraturan zonasi sesuai standar

• Kemen ATR

Terlaksananya pembinaan kapasitas kelembagaan terkaitperaturan zonasi, insentif, dan pemberian sanksi

• Kemendagri

C. Percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir

Tersedianya peta dasar skala 1:5000 dan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir sesuai kebutuhan

• Kemen ATR• BIG

D. Peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang

Terlaksananya pedoman mekanisme insentif dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan penataan ruang

• Kemen ATR

Pemanfaatan sistem informasi penataan ruang untuk perizinan di Daerah

• Kemen ATR

Terlaksananya evaluasi pemanfaatan ruang

• Kemen ATR

13


RUANG... (6)

KEMENTERIAN PPN /

BAPPENAS

14

Arah Kebijakan 4: Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Strategi Indikator output KelembagaanA. Pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang yang terukur

Tersusunnya penyusunan indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat

• Kemen ATR• Bappenas

Pemanfaatan sistem informasi penataan ruang untuk pemantauan dan evaluasi

• Kemen ATRBappenas

Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di tingkat daerah sesuai dengan pedoman yang telah disusunoleh Pemerintah Pusat.

• Bappeda


RUANG... (7)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Terimakasihwww.trp.or.id

[email protected]

15

Documents

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Bidang Tata Ruang