Untitled - PPID Kota Mojokerto

WALIKOTA MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018-2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektilkan proses pemerintahan

yang baik, maka Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan

tata cara dan tahapan perencanaan daerah dengan tujuan

untuk memanfaatkan sumber daya publik dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan penilaian kineija kebijakan

Pemerintah Daerah yang terukur dan terencana, maka perlu

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2018-2023 dalam bentuk Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-

2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor

16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);


Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran



5059);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3242);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian clan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



4817);

3

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



6042);


2017 tentang Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);


2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran



6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;


tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah

Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;

4


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2011 -2031;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012


(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 - 2025;


tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota

Mojokerto Tahun 2012 - 2032;



(RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2019 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2019;


tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Moj okerto.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

p$.

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2018 -2023.

5

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

5. Perencanaan Pembangunan adalah perencanaan pembangunan

yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.

6. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adaiah satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan

oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat

Pusat clan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto

yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disebut RPJMD adalah merupakan penjabaran dan

Visi, Misi dan program Walikota terpilih selama 5 (lima) tahun

masa jabatannya yang isinya memuat arah Kebijakan Keuangan

Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan

Program Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat

Daerah dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif.

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah

perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah

dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi

15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi.

16. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai tujuan.

17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program.

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang

adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana

pembangunan daerah.

20. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung

mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah.

'.l.!,

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 2

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah mi terdiri

dan:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;

BAB V VlSI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH;

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH;

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

BAB IX PENUTUP.

7

BAB III

ISI DAN URAJAN RPJMD TAHUN 2018-2023

Pasal 3

Isi dan uraian RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan

Peraturan Daerah mi.

BAB IV

MASA BERLAKU

Pasal 4

RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mi berlaku mulai tahun 2018

(dua ribu delapan belas) sampai dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah mi mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman

penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2023 dan dapat

diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun

2023 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2024-2029 yang memuat visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Vlsi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan

tahun 2019 dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016;

(2) Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program

pembangunan tahun 2020 dan seterusnya dilaksanakan Perangkat Daerah

yang ditetapkan kemudian/baru.

Pasal 7

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

padatanggal 11 Juni 2019

WALIKOT MOJOKERTO q

IKAP)TASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

SEKRETA MOJO

-.,

,4-IARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 3/

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PRO VINSI JAWA TIMUR: 105-

10/20 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 10 TAJiUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 - 2023

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengefektifkan proses pemerintahan yang baik,

maka Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan tata cara dan tahapan

perencanaan daerah dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya public

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan arah dan

tujuan pembangunan daerah sesuai dengan vlsi dan misi Walikota

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima)

tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun

2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah dan

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum

dan program Perangkat Daerah (PD), lintas PD disertai dengan rencana kerja

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 akan digunakan

sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto.

10

H. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Culcup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (2)

Apabila Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2016

dilakukan perubahan, maka yang berlaku adalah PERDA tentang

perubahan Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 3/E

Selanjutnya Renstra Perangkat daerah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 selanjutnya

diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan serta

disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan tersebut. Tahapan berikutnya

rancangan Akhir RPJMD yang telah disempurnakan akan ditindakianjuti dengan

evaluasi kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh masukan serta

menjamin keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

yang sedang dalam penyusunan serta kesinambungan pembangunan dari tahapan

sebelumnya.

WALIKOTA MOJOKERTO

IK*USSPITASARI

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 Bab IX -4

i RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ......................................................................................... i

DAFTAR TABEL ......................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. I-1

1.1 Latar Belakang ............................................................................... I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................. I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen ............................................................. I-6

1.4 Maksud dan Tujuan ........................................................................ I-30

1.4.1 Maksud ................................................................................ I-30

1.4.2 Tujuan ................................................................................. I-30

1.5 Sistematika Penulisan .................................................................... I-30

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................................... II-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..................................................... II-1

2.1.1 Luas Wilayah dan Letak Geografis ...................................... II-1

2.1.2 Kondisi Topografi ................................................................. II-2

2.1.3 Keadaan Geologi ................................................................. II-2

2.1.4 Hidrologi .............................................................................. II-4

2.1.5 Klimatologi ........................................................................... II-4

2.1.6 Penggunaan Lahan ............................................................. II-5

2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah .......................................... II-7

2.1.8 Wilayah Rawan Bencana ..................................................... II-16

2.1.9 Demografi ............................................................................ II-18

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................. II-21

2.2.1 Fokus kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .................. II-21

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................ II-33

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ..................................... II-40

2.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................................ II-41

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib ...................... II-41

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar ..... II-59

ii RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan ..................... II-94

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan .............. II-99

2.4 Aspek Daya Saing Daerah .............................................................. II-113

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .................................. II-113

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi ...................................................... II-115

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia .............................................. II-116

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ................................................. III-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ......................................................... III-1

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ................................................. III-1

3.1.2 Neraca Daerah .................................................................... III-11

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ................................ III-19

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran .......................................... III-19

3.2.2 Analisis Pembiayaan ........................................................... III-39

3.2.3 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil .................................... III-39

3.2.4 Analisis Realisasi SisaLebih Penghitungan Anggaran ......... III-42

3.3 Kerangka Pendanaan ..................................................................... III-45

3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah .... III-45

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan ................................... III-53

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .................. IV-1

4.1. Permasalahan Pembangunan ........................................................ IV-1

4.2. Isu Strategis ................................................................................... IV-7

4.2.1.Isu Internasional ................................................................... IV-7

4.2.2.Isu Nasional .......................................................................... IV-11

4.2.3.Isu Regional Jawa Timur ...................................................... IV-13

4.2.4.Isu Strategis Kota Mojokerto ................................................. IV-15

BAB V VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN .................................................. V-1

5.1. Visi ......................................................................................... V-1

5.2. Misi ......................................................................................... V-3

5.3. Tujuan dan Sasaran ....................................................................... V-9

iii RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH ............................................................................ VI-1

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH .................................................................................. VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...... VIII-1

BAB IX PENUTUP ......................................................................................... IX-1

9.1. Pedomanan Transisi ...................................................................... IX-1

9.2. Kaidah Pelaksanaan ...................................................................... IX-1

9.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan ................................. IX-3

9.4. Penutup .......................................................................................... IX-3

iv RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Mojokerto Tahun 2017 ..... II-1

Tabel 2.2 Kondisi Geologi Kota Mojokerto 2017............................................ II-3

Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Mojokerto ................ II-4

Tabel 2.4 Potensi Genangan Air di Kota Mojokerto ....................................... II-17

Tabel 2.5 Jumlah bencana kebakaran di Kota Mojokerto 2014-2018 ............ II-18

Tabel 2.6 Perkembangan Penduduk Kota Mojokerto 2014-2018 .................. II-19

Tabel 2.7 Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-19

Tabel 2.8 Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-20

Tabel 2.9 Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Agama 2014-2018 II-21

Tabel 2.10 Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

dan Nasional Tahun 2013-2017 .................................................... II-22

Tabel 2.11 Pertumbuhan PDRB per Sektor Kota Mojokerto

Tahun 2013-2017 .......................................................................... II-23

Tabel 2.12 Distribusi PDRB per Sektor Kota Mojokerto 2013-2017 ................. II-24

Tabel 2.13 PDRB Atas Dasar Berlaku Kota Mojokerto Menurut Pengeluaran

Tahun 2013-2017 .......................................................................... II-25

Tabel 2.14. PDRB Per Kapita Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-26

Tabel 2.15 Laju Inflasi Kota Kediri,Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2013-2017 .......................................................................... II-27

Tabel 2.16 Indeks Gini Kota Mojokerto, Jawa Timur, dan Nasional

Tahun 2013-2017 .......................................................................... II-27

Tabel 2.17 Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto, Jawa Timur,


Tabel 2.18 IPM Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014-2018 II-29

Tabel 2.19 IPG Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2017 II-30

Tabel 2.20 TPT Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014-2018 II-31

Tabel 2.21 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-31

Tabel 2.22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Mojokerto,

Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014-2018 ................................. II-32

Tabel 2.23 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-33

Tabel 2.24 Angka Melek Huruf Kota Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018 ......................................................................... II-34

Tabel 2.25 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Mojokerto, Jawa Timur dan

Nasional Tahun 2014-2018 ........................................................... II-34

v RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

Tabel 2.26 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Mojokerto, Jawa Timur


Tabel 2.27 Angka Partisipasi Kasar Kota Mojokerto Tahun 2013-2017 ........... II-36

Tabel 2.28 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi yang DItamatkan

di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018.............................................. II-37

Tabel 2.29 Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2013-2017 ....... II-37

Tabel 2.30 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Mojokerto

Tahun 2013-2017 .......................................................................... II-38

Tabel 2.31 Prevalensi Balita Gizi Buruki di Kota Mojokerto

Tahun 2013-2017 .......................................................................... II-38

Tabel 2.32 Angka Harapan Hidup Kota di Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-39

Tabel 2.33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-39

Tabel 2.34 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-40

Tabel 2.35 Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Kesenian di Kota Mojokerto

Tahun 2013-2017 .......................................................................... II-40

Tabel 2.36 Jumlah Club Olahraga, Gedung Olahraga dan Organisasi

Olahraga di Kota Mojokerto Tahun 2013-2017 .............................. II-41

Tabel 2.37 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs di

Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ................................................. II-41

Tabel 2.38 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-42

Tabel 2.39 Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-43

Tabel 2.40 Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-43

Tabel 2.41 Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-44

Tabel 2.42 Guru Pendidikan Dasar Berkualifikasi Min D4/S1 di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-45

Tabel 2.43 Angka Kematian Ibu di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ............. II-45

Tabel 2.44 Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ........... II-46

Tabel 2.45 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di


Tabel 2.46 Rasio Panjang jalan dan Jumlah Penduduk di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-48

Tabel 2.47 Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/

Saluran Pembuangan Air ( Minimal 1.5 m ) di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-48

vi RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

Tabel 2.48 Persentase Penanganan genangan/banjir di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-49

Tabel 2.49 Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-49

Tabel 2.50 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ........... II-49

Tabel 2.51 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018..... II-50

Tabel 2.52 Rasio Perukiman Layak Huni di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-50

Tabel 2.53 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-50

Tabel 2.54 Persentase Permukiman yang Tertata di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-51

Tabel 2.55 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-51

Tabel 2.56 Persentase Cakupan Petugas Linmas ........................................... II-52

Tabel 2.57 Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman

Keindahan) Tahun 2014-2018 ....................................................... II-52

Tabel 2.58 Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota ... II-53

Tabel 2.59 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah

Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ......................... II-54

Tabel 2.60 Persentase Penegakan PERDA .................................................... II-54

Tabel 2.61 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan

Ketentraman di Kota Mojokerto 2014-2018 ................................... II-55

Tabel 2.62 Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial di


Tabel 2.63 Persentase PMKS yang tertangani di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-56

Tabel 2.64 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang

memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar


Tabel 2.65 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial

ekonomi sejenis lain di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ............. II-57

Tabel 2.66 Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana

pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-57

Tabel 2.67 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi

sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan

sarana prasarana di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ................. II-58

Tabel 2.68 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan

sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kota Mojokerto Tahun

2014-2018 ..................................................................................... II-58

vii RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

Tabel 2.69 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia

tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kota

Mojokerto Tahun 2014-2018 ......................................................... II-59

Tabel 2.70 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di


Tabel 2.71 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di


Tabel 2.72 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota

Mojokerto Tahun 2014-2018 ......................................................... II-60

Tabel 2.73 (IDG) Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2013-2017 .............. II-61

Tabel 2.74 Ketersediaan Pangan Utama Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 .. II-61

Tabel 2.75 Ketersediaan Energi dan Protein Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-62

Tabel 2.76 Persentase Permasalahan Pertanahan yang diselesaikan di


Tabel 2.77 Indeks Kualitas Air di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ............... II-63

Tabel 2.78 Indeks Kualitas Udara di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 .......... II-63

Tabel 2.79 Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-64

Tabel 2.80 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-65

Tabel 2.81 Cakupan Penerbitan KTP elektronik di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-65

Tabel 2.82 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-66

Tabel 2.83 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-67

Tabel 2.84 Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-67

Tabel 2.85 Rasio Bayi ber Akta Kelahiran di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-68

Tabel 2.86 Rasio Pasangan ber Akta Nikah di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-68

Tabel 2.87 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-69

Tabel 2.88 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa

yang baik di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ............................. II-70

Tabel 2.89 Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ................ II-70

Tabel 2.90 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa

yang baik di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ............................. II-71

Tabel 2.91 Persentase LPM Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ......... II-71

viii RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

Tabel 2.92 Persentase LPM Berprestasi di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... II-72

Tabel 2.93 Persentase PKK Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 .......... II-72

Tabel 2.94 Persentase Posyandu Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 II-73

Tabel 2.95 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan

masyarakat di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 .......................... II-73

Tabel 2.96 Pemeliharaan Pasca program pemberdayaan masyarakat


Tabel 2.97 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ... II-74

Tabel 2.98 TFR di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ...................................... II-74

Tabel 2.99 Rata-rata Anak per Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 II-75

Tabel 2.100 Rasio Akseptor KB di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ............ II-75

Tabel 2.101 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah

Usia 15-49 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 .............. II-75

Tabel 2.102 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) di

Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ............................................... II-76

Tabel 2.103 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-76

Tabel 2.104 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-77

Tabel 2.105 Rasio ijin Trayek di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ................ II-77

Tabel 2.106 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-77

Tabel 2.107 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-78

Tabel 2.108 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-78

Tabel 2.109 Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-79

Tabel 2.110 Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-79

Tabel 2.111 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di


Tabel 2.112 Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/Terminal/Bandara

per Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 .......................... II-80

Tabel 2.113 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi

Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-81

Tabel 2.114 Jaringan Komunikasi di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ......... II-82

Tabel 2.115 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang

Menguasai/Memiliki Telepon Seluler dalam 3 bulan terakhir di


ix RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

Tabel 2.116 Jumlah Internet/Hotspot Masyarakat di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-83

Tabel 2.117 Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada

yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-84

Tabel 2.118 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop,

Laptop dan Notebook) di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ....... II-85

Tabel 2.119 Persentase Koperasi Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 . II-85

Tabel 2.120 Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-86

Tabel 2.121 Realisasi Investasi di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ............. II-87

Tabel 2.122 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-88

Tabel 2.123 Persentase Wirausaha Muda di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-88

Tabel 2.124 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-89

Tabel 2.125 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-89

Tabel 2.126 Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-90

Tabel 2.127 Penyelenggaran Festival di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ... II-92

Tabel 2.128 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di


Tabel 2.129 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-93

Tabel 2.130 Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-93

Tabel 2.131 Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota

Mojokerto Tahun 2014-2018 ....................................................... II-94

Tabel 2.132 Produksi Perikanan di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ........... II-94

Tabel 2.133 Jumlah Konsumsi Ikan di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ...... II-94

Tabel 2.134 Persentase Kunjungan Wisata di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-95

Tabel 2.135 Lama Kunjungan Wisata di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ... II-95

Tabel 2.136 Produktivitas pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-95

Tabel 2.137 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio Ketersediaan

Listrik di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ................................. II-96

Tabel 2.138 Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Gas Bumi di


Tabel 2.139 Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ............... II-98

x RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

Tabel 2.140 Pedagang Informal mendapat Pembinaan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-98

Tabel 2.141 IKM di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ................................... II-99

Tabel 2.142 Tersedianya dokumen perencanaan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-100

Tabel 2.143 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-101

Tabel 2.144 Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di


Tabel 2.145 Persentase SiLPA terhadap APBD di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-101

Tabel 2.146 Realisasi Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah di


Tabel 2.147 Proporsi Pendapatan di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ......... II-102

Tabel 2.148 Realisasi Belanja Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 .. II-103

Tabel 2.149 Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ................ II-103

Tabel 2.150 Temuan dan rekomendasi BPK dan APIP di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-104

Tabel 2.151 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan

Pelatihan di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ........................... II-105

Tabel 2.152 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di


Tabel 2.153 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan struktural di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ............ II-106

Tabel 2.154 Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi

pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ........................ II-107

Tabel 2.155 Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah

di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ........................................... II-107

Tabel 2.156 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi

pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018......................... II-108

Tabel 2.157 Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-108

Tabel 2.158 Persentase Pelayanan Keprotokolan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-109

Tabel 2.159 Nilai SAKIP Kota Mojokerto Tahun 2013-2017 ........................... II-109

Tabel 2.160 Peringkat LPPD Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 .................... II-110

Tabel 2.161 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi

dan Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN Kota

Mojokerto Tahun 2013-2017 ....................................................... II-110

Tabel 2.162 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan

Sekretariat DPRD Tahun 2014-2018 .......................................... II-111

xi RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

Tabel 2.163 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat

Kelengkapan DPRD Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 .............. II-111

Tabel 2.164 Tersusun dan terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD untuk

melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan

Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima

Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-112

Tabel 2.165 Terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD untuk melaksanakan

Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi

Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran

Setwan DPRD Tahun 2014-2018 ................................................ II-112

Tabel 2.166 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di

Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2013-2017..................... II-113

Tabel 2.167 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di

Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2013-2017..................... II-114

Tabel 2.168 Nilai Tukar Petani di Kota Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018 ....................................................................... II-114

Tabel 2.169 Angka Kriminalitas Kota Mojokerto Tahun 2013-2017 ................ II-115

Tabel 2.170 Jumlah Demonstrasi di Kota Mojokerto Tahun 2013-2017 .......... II-116

Tabel 2.171 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ....... II-116

Tabel 2.172 Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2014-2018........... II-117

Tabel 2.173 Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah terhadap Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Mojokerto Tahun

2014-2018 .................................................................................. II-118

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 .............. III-5

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ..................... III-8

Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ............. III-10

Tabel 3.4 Neraca Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2013 – 2017... III-12

Tabel 3.5 Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Kota Mojokerto

Tahun 2013 - 2017 ........................................................................ III-16

Tabel 3.6 Analisis Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Mojokerto

Tahun 2013 - 2017 ........................................................................ III-17

Tabel 3.7 Analisis Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Mojokerto Tahun

2013 - 2017 ................................................................................... III-18

Tabel 3.8 Proporsi Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2018 ............. III-19

Tabel 3.9 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah ........................ III-21

Tabel 3.10 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal ............................. III-22

Tabel 3.11 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ......... III-23

Tabel 3.12 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas ................................................ III-24

Tabel 3.13 Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah......................... III-26

xii RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

Tabel 3.14 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ................................................. III-26

Tabel 3.15 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Belanja ...................................... III-28

Tabel 3.16 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... III-32

Tabel 3.17 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 .......................................................................... III-34

Tabel 3.18 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Kota Mojokerto Tahun 2014-2018 ................................................. III-36

Tabel 3.19 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan

Mengikat serta Prioritas Utama Kota Mojokerto Tahun 2019-2023 III-38

Tabel 3.20 Penutup Defisit Riil Anggaran ........................................................ III-41

Tabel 3.21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Mojokerto

Tahun 2015-2018 .......................................................................... III-43

Tabel 3.22 Proyeksi Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023 ............. III-47

Tabel 3.23 Proyeksi Belanja Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023 .................... III-49

Tabel 3.24 Proyeksi Pembiayaan Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023 ............ III-52

Tabel 3.25 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai

Pembangunan Daerah Kota Mojokerto .......................................... III-53

Tabel 3.26 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

Kota Mojokerto Tahun 2019 – 2023 .............................................. III-54

Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah .................................................................. IV-1

Tabel 5.1 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Mojokerto

Tahun2018-2023 ........................................................................... V-14

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Mojokerto

2019-2023 ..................................................................................... VI-2

Tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program

Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023 ....................... VI-7

Tabel 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mojokerto 2019-2023 ........... VI-41

Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kota Mojokerto 2019-2023 ............................................................ VI-42

Tabel 7.1 Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2019-2023 .......................................................................... VII-3

Tabel 7.2 Capaian Kinerja Program Prioritas II dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2019-2023 .......................................................................... VII-20

Tabel 7.3 Capaian Kinerja Program Prioritas III dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2019-2023 .......................................................................... VII-53

xiii RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun

2019-2023 .................................................................................... VIII-2

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan

Tingkat Sasaran Kota Mojokerto Tahun 2019-2023 ...................... VIII-3

xiv RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional…………………………..I-5

Gambar 2.1 Peta Wilayah administrasi..…………………………………………….....II-2

Gambar 2.2 Penggunaan Lahan Kota Mojokerto……………………………………...II-6

Gambar 2.3 Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Mojokerto………...……………II-18

Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2014-2018…………….III-3

Gambar 3.2 Realisasi Belanja Kota Mojokerto Tahun 2013-2017…………………..III-6

Gambar 3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Mojokerto Tahun

2014-2018…………………………………………………………………III-20

Gambar 3.4 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Mojokerto Tahun

2014-2018…………………………………………………………………III-21

Gambar 3.5 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Mojokerto Tahun

2014-2018…………………………………………………………………III-22

Gambar 3.6 Rasio Efektivitas Kota Mojokerto Tahun 2014-2018………………….III-23

Gambar 3.7 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2014-2017…………………..III-24

Gambar 3.8 Rasio Efisiensi Belanja Kota Mojokerto Tahun 2014-2018…………..III-26

Gambar 3.9 Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total

Belanja Kota Mojokerto Tahun 2014-2018…………………………….III-27

Gambar 3.10 Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Kota Mojokerto Tahun

2014-2017……………………………………………………………….III-28

Gambar 3.11 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Dana Alokasi Umum

(DAU) Kota Mojokerto Tahun 2014-2018…………………………….III-29

Gambar 3.12 Rasio SILPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kota

Mojokerto Tahun 2014-2018…………………………………………..III-30

Gambar 3.13 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kota Mojokerto Tahun

2014-2018……………………………………………………………….III-34

Bab I - 1 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO Nomor : 10 Tahun 2019 Tanggal : 11 Juni 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah serentak yang

diselenggarakan pada 27 Juni 2018, serta telah dilantiknya Walikota dan Wakil

Walikota Mojokerto periode Tahun 2018-2023 oleh Gubernur Jawa Timur pada

tanggal 10 Desember 2018, maka Pemerintah Kota Mojokerto periode 2018-2023

dipimpin oleh Ika Puspitasari sebagai Walikota dan Achmad Rizal Zakaria sebagai

Wakil Walikota. Berdasarkan pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, disusunlah

suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan

dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan

pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya

pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan

pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap

daerah.

Selanjutnya dalam pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

diamanatkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan

urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah

melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi

yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya,

pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan

nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana

sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan

kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan


dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus

menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan

tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Selain janji-janji politik yang harus diterjemahkan pada RPJMD, penyusunan RPJMD

juga mendasar atas hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta

potensi-potensi unggulan daerah. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan

ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala

daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan

daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat

daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih

menjiwai seluruh muatan RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023 dan harus

dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan

jangka menengah periode kelima dari RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025

yang memuat deskripsi tentang kondisi umum Kota Mojokerto, potensi

pembangunan dan faktor strategis yang dapat dikembangkan, penyusunan visi dan

misi pembangunan 2005-2025 Kota Mojokerto serta arah pembangunan jangka

panjang Kota Mojokerto.

Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto merupakan rangkaian yang

berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda

tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan

teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi

penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal RPJMD

disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik yang dilaksanakan pada

tanggal 8 Januari 2019, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD serta hasil

konsultasi ke Gubernur Jawa Timur.

Rancangan Awal RPJMD yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi

dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil penyempurnaan Rancangan Awal


Renstra PD menjadi rancangan Renstra PD, menjadi masukan untuk perumusan

Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Musrenbang RPJMD Kota Mojokerto yang telah dilaksanakan pada tanggal

25 Maret 2019 menghasilkan masukan untuk penyempurnaan Rancangan RPJMD

menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke

DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi

oleh Gubernur Jawa Timur. Hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur menjadi dasar

penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya

ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, RPJMD yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh

perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD

dengan perencanaan operasional di perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan

visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Mojokerto.

Sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD adalah Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD menjadi pedoman bagi

perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program,

kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan RPJMD Kota Mojokerto ini, terdapat sejumlah peraturan

yang berskala Nasional maupun lokal yang secara langsung terkait dengan

penyusunan Ranwal dan digunakan sebagai rujukan yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa

Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab keuangan Daerah;


6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evalusi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanca Tata Ruang

Wilayah Nasional;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017

tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan

urusan Pemerintahan;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan

Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2005-2025;

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

33. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;

34. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032;

35. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kota Mojokerto.


1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan

pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar

waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan

evaluasi. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RPJMD, maka

dokumen RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan

dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan

keterkaitan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang

terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk

mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. RPJMD Kota Mojokerto memperhatikan dan selaras dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena pembangunan

daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Bagaimana pun visi dan

misi pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh

pembangunan daerah yang selaras dengan visi-misi pembangunan nasional;

Kota Mojokerto

RTRW Kota

Mojokerto RPJPD Kota

Mojokerto

RPJMD Kota

Mojokerto


3. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2020-2025,

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-

2019 dan RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam

penyusunan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Secara lebih lanjut

bahwa RPJMD membentuk keterkaitan secara hirarkis dengan penyusunan

RKPD setiap tahunnya;

Selain itu, penyusunan RPJMD juga memperhatikan beberapa dokumen

lainnya yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto juga memperhatikan RTRW Kota

Mojokerto Tahun 2012-2032 terutama dari sisi pola dan struktur ruang sebagai

dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan

pemanfaatan ruang di Kota Mojokerto. Kebijakan yang tertuang dalam dokumen

RTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 yang berhubungan dengan dokumen

RPJMD antara lain:

- Kebijakan dan strategi struktur ruang Kota Mojokerto;

- Kebijakan dan strategi pola ruang Kota Mojokerto mencakup kawasan lindung

dan kawasan budi daya;

- Kebijakan dan strategi kawasan strategis Kota Mojokerto.

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018 terkait

dengan daya dukung dan daya tampung terhadap beberapa isu strategis yang

masih menjadi kendala di Kota Mojokerto meliputi: peningkatan kapasitas dan

distribusi air bersih dan sanitasi yang layak, pemenuhan kebutuhan pangan dari

daerah lain, pengolahan dan pengendalian sampah, dan pengendalian terhadap

limbah pencemar.

4. RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar sebagai instrumen pembanding dalam

penyusunan RPJMD Kota Mojokerto supaya mampu bersaing dengan daerah

disekitarnya.

5. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan yang ada, penyusunan

RPJMD juga memperhatikan: (1) Pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan (SDGs); (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI); (3) Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (4) Standar Pelayanan Minimal

(SPM) dan (5) RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Berikut ini disajikan keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen

perencanaan lainnya sebagaimana tabel di bawah ini.


Tabel 1.1

KESELARASAN ISU STRATEGIS

No.

Isu Strategis

RPJMD Kota Mojokerto RPJMD Provinsi Jatim 2014-2019

RPJMN 2015-2019

1. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing

Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia, baik dari sisi tingkat pendidikan, derajat kesehatan maupun daya belinya. Masyarakat rentan terhadap instabilitas harga komoditas serta ketergantungan tinggi terhadap subsidi pemerintah.

Pendidikan : Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Kesehatan : Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan\ Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas

2. Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota yang tertib, aman dan stabil

- Kualitas Penegakan Hukum.

- Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

3. Mewujudkan Good Governance dan pelayanan prima

- Keterbatasan kualitas pelayanan publik, termasuk terbatasnya pemanfaatn teknologi dan informasi dalam pelayanan publik yang dapat menjamin tata kelola yang baik

- Keterbatasan kualtas sumberdaya aparatur negara

Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

- peningkatan keterbukaaninformasi dan komunikasi publik.

- peningkatan partisipasi masyarakatdalam perumusan kebijakan.

- peningkatan kapasitas birokrasi melaluipelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah.

- peningkatankualitas pelayanan publik.

4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung daya saing Kota Mojokerto dalam ekonomi kerakyatan

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran pertama mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendukung kemandirian ekonomi, keberlanjutan kehidupan social dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. (Buku II RPJMN, Sub bab 1.1.1.2). Pertumbuhan Ekonomi Inklusif juga merupakan arah kebijakan Peningkatan Pemerataan dan penanggulangan Kemiskinan. (Buku II RPJMN Sub Bab 1.2, bagian A).

Infrastruktur 1. Peningkatan konektivitas dan

Isu Strategis Infrastruktur dan Ekonomi (Buku II RPJMN, Sub bab


No.

Isu Strategis

RPJMD Kota Mojokerto RPJMD Provinsi Jatim 2014-2019

RPJMN 2015-2019

penyediaan jaringan transportasi

2. Pengembangan keterpaduan antarmoda dan pengembangan transportasi multimoda

3. Penurunan biaya transportasi dan biaya logistik

4. Pengelolaan jaringan irigasi dalam mendukung kedaulatan pangan

5. Penanganan Bencana banjir dan kekeringan

6. Pengembangan Sistim Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional.

7. Pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif infrastruktur (non APBD)

9.1)

5. Melestarikan budaya lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat

Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sambil meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan

6. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi

Peningkatan kemampuan dan Daya Saing Koperasi dan UMKM

Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif

7. Anggaran yang berbasis pelayanan pada masyarakat

Reformasi Keuangan Negara

- Peningkatan Penerimaan Negara

- Peningkatan Kualitas Belanja Negara Melalui Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaran Baik Di Pusat Maupun Daerah

Tabel 1.2

KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No

RPJMD Kota Mojokerto RPJMD Prov Jatim RPJMN

Visi Misi Tujuan Sasaran/Indikator

Sasaran Sasaran/Indikator


Sasaran

Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat

Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehata

Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas

Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Indikator :

- Rata-Rata Lama

Sekolah;

- Harapan Lama

Sekolah;

- Rata-Rata Nilai UN

SD/MI; dan

- Rata-Rata Nilai UN

SMP/MTs

Meningkatnya akses pendidikan menengah yang berkualitas. Meningkatnya gemar dan budaya baca.

Pendidikan :

- Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun

- Rata-rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun

Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan Indikator : Angka Harapan Hidup

Menurunya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM

Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat :

- Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup


No





Sasaran

- Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

- Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita

- Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta

Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan

- Prevalensi TB per 100.000 penduduk

- Prevalensi HIV

- Prevalensi tekanan darah tinggi

- Prevalensi obesitas pneduduk usia 18+ tahun

- Prevalensi merokok pada penduduk usia < 18 th

Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan :

- Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi

- Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

- Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

Meningkatnya daya beli masyarakat Indikator : Indeks Daya Beli

Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis Indikator : Persentase peningkatan pendapatan pekerja di Jawa Timur

Meningkatkan kualitas kerukunan masyarakat

Terwujudnya masyarakat yang rukun, tertib dan agamis Indikator : Indeks Pembangunan Masyarakat

Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang taat hukum. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politik dan penanganan konflik sosial

Pembangunan manusia : - Indeks toleransi


No





Sasaran

Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum, Dan HAM

Mewujudkan Masyarakat Taat Hukum

Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Indikator : Persentase penurunan pelanggaran perda

Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang taat hukum Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum & ketentraman yang diselesaikan

Penegakan hokum: - Indeks

Pembangunan Hukum

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

- Indeks Penegakan Hukum Tipikor

Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih, Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani Indikator :

- Nilai SAKIP;

- Opini BPK;

- IKM

- Jumlah unit yang

mendapatkan

predikat WBK/WBBM

meningkatnya transparasi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Tata kelola dan reformasi birokrasi :

- Opini WTP atas laporan keuangan Pemda Kabupaten

- Persentase instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang akuntabilitas kinerjanya baik (skor B)

Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indikator :

- Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN);

- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB;

- Kontribusi sektor lainnya terhadap PDRB

Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

Penguatan investasi :

- Meningkatnya pertumbuhan investasi

- Realisasi investasi

Meningkatnya industri pariwisata Indikator : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Pariwisata - kontribusi terhadap

PDB Nasional - Wisatawan Manca

Negara (orang) - Wisatawan

Nusantara (kunjungan)

- Devisa (triliun rupiah)

Terjaganya stabilitas ekonomi Indikator : laju inflasi

Inflasi Moneter : Inflasi dan Nilai tukar dolar

Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi

Tersedianya akses jalan yang berkualitas Indikator : Panjang Jalan dalam kondisi mantab

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur setrategis

Meningkatnya kemantapan jalan nasional menjadi 98%, jalan provinsi menjadi 75% dan jalan kabupaten/kota menjadi 65%

Tersedianya pemukiman layak huni Indikator :

- Persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni

- Persentase kawasan kumuh

Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Indikator : Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk bertempat tinggal yang layak dengan didukung prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dalam mendorong peningkatan produktivitas rakyat


No





Sasaran

dan daya saing di pasar internasional;

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yang Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila

Meningkatkan Kesalehan Sosial

Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal Indikator : Jumlah kelompok seni budaya yang aktif

Jumlah Karya Seni Budaya yang mendapat penghargaan nasional

Pariwisata - kontribusi terhadap

PDB Nasional - Wisatawan Manca

Negara (orang) - Wisatawan

Nusantara (kunjungan)

- Devisa (triliun rupiah)

Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Indikator : Jumlah konflik sosial

Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang taat hukum. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politik dan penanganan konflik sosial

Pembangunan manusia : - Indeks toleransi

Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama Indikator : Jumlah konflik SARA

Mewujudkan Partispasi Masyarakat Melalui Pemberian Akses Dan Kesempatan Dalam Pembangunan

Meningkatnya kesetaraan hasil pembangunan dan ekonomi

Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurunya persentase penduduk miskin. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi

- Tingkat kemiskinan

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Menurunnya angka kemiskinan Indikator : angka kemiskinan

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan: a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) b. Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur c. Persentase Laju pertumbuhan penduduk d. Cakupan KB Aktif/CPR (%)

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG); IndeksPemberdayaan Gender (IDG)

Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Meningkatnya kemandirian keuangan daerah Indikator : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

meningkatnya transparasi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kinerja Kuangan Daerah - Rata-rata

presentase belanja pegawai Kab/Kota

- Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan

- Rata-rata pajak retribusi Provinsi terhadap total pendapatan

- Rata-rata belanja modal Kab/Kota


No





Sasaran

- Rata-rata belanja modal Provinsi

- Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota

- Rata-rata presentase belanja pegawai Provinsi

- Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota

- Rata-rata ketergantungan dana transfer Provinsi

- Rata-rata nasional WTP Pemda Provinsi

- Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten

- Rata-rata nasional WTP Pemda Kota

TABEL 1.3

KESELARASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

No

RPJMD Kota Mojokerto RPJMD

Provinsi Jatim RPJMN

RPJMD Kota Mojokerto

RPJMD Prov Jatim RPJMN

Sasaran

Strategi Strategi Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan

1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan

Meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD

Meningkatkan akses sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan kopetensi guru dan tenaga kependidikan serta kualitas layanan pendidikan

- Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini

- Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas

Pengembangan PAUD berbasis komunitas dengan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Kelurahan, untuk menjangkau anak miskin, anak kurang beruntung, atau anak berkebutuhan khusus

Peningkatan dan pengembangan secara bertahap wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun sebagai kelanjutan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

- Pengembangan PAUD berbasis komunitas dengan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Desa, untuk menjangkau anak miskin, anak kurang beruntung, atau anak berkebutuhan khusus

- Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia Pengembangan dan

penerapan sistem jaminan kualitas PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karir pendidik

Penerapan dan pencapaian SPM jenis layanan dasar PAUD

- Peneriapan dan pencapaian SPM jenis layanan dasar pendidikan kesetaraan


No





Sasaran


Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas

Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu

Perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan;

Penerapan dan pencapaian SPM jenis layanan dasar pendidikan dasar

Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan

Meningkatkan kopetensi guru dan tenaga kependidikan dan kualitas layanan pendidikan


Penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa

Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata


Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu

pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG/MGMP;

Pelaksanaan pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi/kompetensi bagi tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas

Meningkatkan budaya gemar membaca

Meningkatkan minat baca masyarakat

- Meningkatkan budaya gemar membaca

- Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah.

Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan serta kapasitas kelembagaan secara terpadu

- Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi

- Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat


No





Sasaran


sumber belajar masyarakat

- Pembudayaan kegemaran membaca

- Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan termasuk naskah kuno

- Peningkatan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat

Pembudayaan kegemaran membaca

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan

Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas


peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama

Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan

- perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan

- peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

- sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama

- peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan,

- kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan;

- pelindungan generasi muda terhadap bahaya

- penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran

- penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda

peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan

pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalah-gunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga tradisional bagi masyarakat

Peningkatan prestasi olahraga

- peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha/ swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media massa;

- pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga bagi masyarakat berkebutuhan khusus;

- pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana,

pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga

penyelenggaraan dan mengikuti kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan


No





Sasaran


penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan

tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga

2. Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan

Meningkatkan status derajat kesehatan dengan Pendekatan Keluarga untuk setiap golongan umur dan mengikuti siklus hidup manusia.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita

Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia yang berkualitas

Pemenuhan Akselerasi Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas.

Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di bawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan taman posyandu disetiap desa/ keluarahan yang mengintegrasikan posyandu, pos PAUD dan BKB

- Peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak

- Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja

- Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)

- Penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

- Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia

- Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita

- Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat

Akselerasi perbaikan gizi masyarakat pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan balita stunting

Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan akses pada Penyehatan Lingkungan

Intervensi Kesehatan Berbasis Risiko

Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya

Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

optimalisasi tata laksana pengendalian dan penanggulangan penyakit menular

Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata

- peningkatan mutu kesehatan lingkungan

- pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah

- peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV, dan malaria dan penyakit tidak m

Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif

optimalisasi tata laksana pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengenyampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif

Imusisasi, Surveilans Epidemiologi dan Penanganan Wabah/KLB

Meningkatkan pemenuhan sumber daya kesehatan dengan Pendekatan Pelayanan Keberlanjutan (Continuum of Care)

- Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia yang berkualitas

Penyediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak

Penyediaan, Pemerataan, dan Kualitas Obat Farmasi, fasilitas alat, sarana, dan Perbekalan Kesehatan

Pengawasan Obat dan


No





Sasaran


Makanan Minuman

Meningkatkan aksebilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan, khusus-nya Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang lebih Berkualitas

- peningkatan kerjasama puskesmas dengan unit transfuse darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu

- pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta

- peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta;

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas

Penyelenggaraan Jaminan Asuransi Kesehatan serta evaluasi pelaksanaannya.

- pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan;

- peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar guideline pelayanan kesehatan

- peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan lebih Berkualitas

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Tradisional yang Berkualitas

Meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit

Pemenuhan sumber daya RS sesuai standar akreditasi Rumah Sakit

Peningkatan kerjasama operasional (KSO) dengan RS sekitar

- PengembanganSistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) secara bertahap dan berkesinambungan yang dapat menyediakan data dan informasi bagi seluruh tingkat manajemen secara cepat dan tepat dalam rangka meningkatkan kecepatan dan mutu pelayanan

Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

- Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia yang berkualitas

Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

- Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja

Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai;

Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi risiko drop-out dan


No





Sasaran


penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB

Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga kesehatan pelayanan KB

Advokasi program KKBPK kepada para Pembuat Kebijakan, serta promosi dan penggerakkan masyarakat

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja

Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB

3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan

Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan.

4. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah

Meningkatkan kesadaran masayarakat terhadap peraturan hukum melalui penegakan peraturan daerah dan pencegahan pelanggaran peraturan daerah

Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan serta mengoptimalkan edukasi politik terhadap masyarakat

Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen)

Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS

Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban azasi manusia didalam berdemokrasi yang menjujung tinggi supremasi hukum

Pengembangan pendidikan kewargaan di kalangan masyarakat, untuk meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multi kulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum

Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial

Patroli dan penertiban secara rutin serta melaksanakan operasi gabungan dengan instansi terkait

Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan termasuk mencegah timbulnya masalah yang berkaitan penggunaan penyebaran narkoba serta

Peningkatan keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horisonal dan rendahnya tingkat kriminalitas


No





Sasaran


terorisme

- Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan

Pengamanan pejabat, unjuk rasa, asset, serta pengamanan kegiatan lainnya.

- Pengembangan sistem deteksi dini konflik

Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana

- Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

Peningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya

- Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam

Menguatka tata kelola kelembagaan pemerintahan, koodinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pascabencana)

Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan masyaraka dari bencana alam

Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani

Peningkatan penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik secara konsisten

- Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada setiap unit organisasi

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan SPM serta optimalisasi pengawasan internal oleh APIP dan pengawasan masyarakat

-

Publikasi semua proses perencanaan dan penganggaran ke dalam website Pemerintah Daerah

Publikasi informasi penggunaan/pelaksanaan anggaran

Kerjasama dengan media massa dalam rangka public awareness campaign

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif

Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen

Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik

Pengembangan website yang berinteraksi dengan masyarakat

Pengembangan dan penerapan e-Government

Penerapan keamanan SPBE dan penyelesaian permasalahan keamanan SPBE

Peningkatan pengendalian dan


No





Sasaran


evaluasi pembangunan daerah

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kualitas penelitian, kajian, dan inovasi daerah

Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peningkatan transparansi dan akuntabiltas melalui pengembangan zona integritas,

Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Peningkatan kerjasama dalam akses terhadap data dan informasi kependudukan

Penerapan e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintah

Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing di dasarkan pada Sasaran dan Kebijakan RPJMD

Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas

Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah

Optimalisasi pengadaan barang dan jasa

Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkualitas (LPPD, LKPJ, ILP, SPM)

Peningkatan kerjasama


No





Sasaran


pembangunan daerah

Peningkatan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media yg berskala lokal, regional maupun nasional

Peningkatan kuantitas dan kualitas pendokumentasian serta pelayanan protokol kegiatan pimpinan daerah

Menata sistem hukum di daerah

Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah,

Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara

Peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD.

Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah

Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi,

Meningkatkan kesejahte-raan aparatur berbasis kinerja

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas OPD

- Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat

Peningkatan koordinasi integrasi dan singkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas OPD

-

Penerapan Standar Pelaya-nan Publik untuk seluruh unit pelayanan publik

Penyusunan SOP untuk berbagai jenis pelayanan

Percepatan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efefktif dan efisien

Penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yang efektif pada setiap unit pelayanan publik

Penerapan Unit Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informas

Penerapan standar pelayanan publik yang disusun secara


No





Sasaran


partisipatif dan berbasis teknologi informasi

Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami

5. Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan investasi

Meningkatkan kinerja sektor-sektor unggulan

Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan

Percepatan waktu pemrosesan perijinan investasi

peningkatan kapasitas pelayanan perizinan

- Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari

Percepatan waktu dan pengurangan jumlah prosedur untuk memulai usaha

Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional dan internasional

-

Meningkatkan kualitas kelembagaan serta produktivitas koperasi dan usaha mikro


Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional

Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro

Optimalisasi peran UKM terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia

- Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan

- Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

- Penguatan kelembagaan usaha

Peningkatan nilai produk dan jangkauan pemasaran koperasi dan usaha mikro

Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan usaha mikro

Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perikanan, dan peternakan


- Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian

- Peningkatan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan khususnya pajale, gula, daging, telor, dan ikan untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (Agroindustri)

- Revitalisasi sistem perbenihan padi dan perbibitan sapi dan kerbau

- Peningkatan kualitas input produksi, seperti benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya

Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan


No





Sasaran


Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan

Peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak

6. Terjaganya stabilitas ekonomi

Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional

- Meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan

Peningkatan perdagangan dan pengembangan pasar dalam negeri

- Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat)

Penggunaan produk lokal, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional;

Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat

Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien

Peningkatan perlindungan konsumen

Meningkatkan daya saing industri

Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri

Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif dan industri alas kaki).

7. Meningkatnya industri pariwisata


Pembangunan Destinasi Pariwisata

Meningkatkan keunggulan, daya tarik dan promosi pariwisata untuk peningkatan daya beli

Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan

Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan dalam penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RRTR, site plan destinasi wisata beserta rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata

8. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi

Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang

Peningkatan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis

Menjaga Keseimbangan Antara Transportasi Yang Berorientasi Nasional Dengan Transportasi Yang Berorientasi Lokal Dan Kewilayahan

Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat

Peningkatan, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menunjang aktifitas ekonomi. Pemenuhan sarana prasarana perhubungan

Penyediaan DAK bidang Transportasi yang lebih terintegrasi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalan non status yang menghubungkan


No





Sasaran


kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, serta sarana transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah

Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air

- peningkatan pendayagunaan sumber daya air

Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan

-

Peningkatan pengendalian daya rusak air

Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi

9. Tersedianya pemukiman layak huni

meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu

Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik;

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu

penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)

10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Meningkatan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan

Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya

peningkatan cakupan layanan persampahan

Peningkatan kualitas air dan kualitas udara

Perbaikan Sistem Monitoring Hidrologis dan Kualitas Air di 15 Danau prioritas/Situ-Situ kritis, dan danau cemar sedang : Mitigasi pencemaran sungai melalui upaya struktural dan non struktural seperti percepatan pembangunan sanitasi dan pengolahan limbah di wilayah bantaran Sungai

peningkatan ketersediaan drainase perkotaan

pengembangan lingkungan permukiman sehat

Meningkatkan proses

Meningkatkan peran rencana

- Perwujudan harmonisasi dalam pemanfaatan,

Fasilitasi upaya ketaatan terhadap

-


No





Sasaran


perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing

tataruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang

penataan dan pengendalian ruang pada seluruh Kawasan Strategis Kota

rencana tata ruang

Peningkatan kinerja perencanaan ruang;

Peningkatan kinerja pemanfaatan ruang

Peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang

Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana

Meningkatan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan

Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya

Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah

Peningkatan kualitas air dan kualitas udara

Perbaikan Sistem Monitoring Hidrologis dan Kualitas Air di 15 Danau prioritas/Situ-Situ kritis, dan danau cemar sedang : Mitigasi pencemaran sungai melalui upaya struktural dan non struktural seperti percepatan pembangunan sanitasi dan pengolahan limbah di wilayah bantaran Sungai

Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik yang nyaman

Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan

11. Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal

Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya

Peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang diinisiasi oleh masyarakat;

Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya budaya;

Pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukungan dan


No





Sasaran


penghargaan;

Fasilitasi pengembangan kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya kreatif;

Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible)

Peninggalan Purbakala

Pengembangan permuseuman sebagai sarana edukasi dan rekreasi;

Pencatatan warisan budaya tak benda;

Penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat;

Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya

Mengembangkan sumber daya kebudayaan

Peningkatan kualitas SDM kebudayaan;

Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat;

Peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan;

Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha

12. Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat

Meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama

- Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama

Peningkatan kualitas kerukunan hidup baik inter umat beragama

- Peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadat

13. Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama

Peningkatan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan

- Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama

Penguatan lembaga keagamaan

- Peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadat

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara

Peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik

Peningkatan peran serta


No





Sasaran


masyarakat dalam pembangunan politik

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu

Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara.

14. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat

Meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor formal serta mendorong produktivitas tenaga kerja yang berkualitas, produktif serta berjiwa wira usaha

Meningkatkan kualitas , produktivitas, kopetensi tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja

Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global

Peningkatan jumlah pekerja formal

Optomalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT pelatihan kerja/ BLK serta peluasan skala pelatihan ketrampilan tenaga kerja yang berkualitas berbasis kopetensi

- Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi

- Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja

- Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK)

15. Menurunnya angka kemiskinan

Meningkatkan kualitas , produktivitas, kopetensi tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja

Memfungsikan pasar tenaga kerja

Peningkatan jumlah tenaga profesional dan berkeahlian

Pengembangan jejaring informasi pasar kerja (bursa kerja online), job fair, magang kerja agar dapat meningkatkan penempatan kerja

Mengintegrasikan sistem informasi pasar tenaga kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan pencari kerja dengan membangun kemitraan antara pembuat kebijakan dengan bursa kerja swasta

16. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan

meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan


Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangu-nan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan

- Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;

- Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;

meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO

Peningkatan keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.

- Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari


No





Sasaran


berbagai tindak kekerasan;

- Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan;

meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

Penerapan kebijakan pengupahan sebagai payung hukum

- Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender

- Pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan perundanganundangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif

- gender

Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha

Penyediaan informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industri

Peningkatan Wira Usaha Baru (WUB)

Meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS,

Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS

Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang komprehensif

Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.

Peningkatan kualitas hidup PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial

Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek penghidupan

Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

Pemberian bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil

Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,

Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin

Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,


No





Sasaran


perlindungan sosial terhadap PMKS

Meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan

Peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan

Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

Pemberdayaan gender/pemberdayaan perempuan

Mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak (trafficking)

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking)

mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri

Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai kota layak anak

Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat

-

Penguatan Pemerintahan Desa, melalui Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan

Peningkatan kinerja pemerintah kelurahan melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan kelurahan

Peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan desa terutama dalam hal administrasi dan keuangan melalui pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan

Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan

Peningkatan pembinaan bagi perangkat kelurahan

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatkan Infrastruktur kelurahan

17. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Meningkatkan PAD melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah secara strategis, akurat, dan tertib dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT)

Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik secara konsisten

Peningkatan Penerimaan Negara

Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi

Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu

- Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk insentif pajak untuk mendorong re-industrialisasi yang berkelanjutan dalam rangka transformasi ekonomi.

- Pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan beserta pembangunan basis data perpajakan.

- Pembenahan sistem administrasi perpajakan.

Meningkatkan pengelolaan sistem keuangan

Peningkatan Kualitas Belanja Negara Melalui Sinergitas

Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai

- Pengurangan pendanaan bagi kegiatan konsumtif


No





Sasaran


daerah yang bersih dan trasnparan melalui pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan.

Perencanan Dan Penganggaran

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

dalam alokasi anggaran K/L.

- Merancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarannya dan tepat sasaran.

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah,

Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto

Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan asetaset daerah yang bermasalah

Penggunaan Aplikasi SIMDA Keuangan

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 MAKSUD

Maksud dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018—2023, adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan

cita-cita pembangunan daerah;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan APBD, Rencana Strategis (Renstra)

setiap Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Mojokerto ;

3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam

melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan

dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi

dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih;

4. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan

pembangunan di wilayah Kota Mojokerto;


5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam

mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan

menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran

program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

RPJMD.

1.4.2 TUJUAN

Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dari Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto

Tahun 2018—2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda

pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;

2. Merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan sebagai acuan

dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

3. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan

pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan daerah

sekitar, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat;

5. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah

secara proporsional dan profesional;

6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan;

7. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas

koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan;

8. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam

pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Non Dasar

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.2 Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

6.2 Arah Kebijakan

6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah


BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

9.2 Kaidah Pelaksanaan

9.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

9.4 Penutup

Bab II - 1 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kota Mojokerto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa

Timur, memiliki luas wilayah 20,217 km2 atau 20.217 Ha dengan batas-batas

wilayah sebagai berikut; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan

Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sebelah timur berbatasan

dengan Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto,

sebelah utara berbatasan dengan Sungai Brantas, dan sebelah barat

berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Secara geografis, Kota Mojokerto terletak antara 7° 27’ 0,16” sampai

dengan 7° 29’ 37,11” Lintang Selatan serta 112° 24’ 14,3” sampai dengan

112° 27’ 24” Bujur Timur. Wilayah Kota Mojokerto merupakan dataran rendah

dengan ketinggian rata – rata 22 m diatas permukaan laut dengan kondisi

permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. Secara

administratif Kota Mojokerto terbagi atas 3 kecamatan dan 18 kelurahan

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Mojokerto Tahun 2017

No. Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Persentase

1. Prajurit Kulon 7,4113 36,67

Kelurahan: Surodinawan Prajurit Kulon Blooto Mentikan Kauman Pulorejo

1,436 1,377

2,1133 0,393 0,257 1,835

7,11 6,81

10,45 1,94 1,27 9,08

2. Magersari 8,083 39,98

Kelurahan: Gunung Gedangan Kedundung Balongsari Gedongan Magersari Wates

1,875 2,614 0,976 0,222 0,690 1,706

9,28

12,79 4,82 1,10 3,42 8,59

3. Kranggan 4,7211 23,35

Kelurahan: Kranggan Meri Jagalan

1,2899 1,9157 0,256

6,38 9,48 1,27


No. Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Persentase Miji Sentanan Purwotengah

0,8265 0,188 0,245

4,09 0,93 1,21

Jumlah 20,217 100 Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2018

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto

2.1.2. Kondisi Topografi

Berdasarkan besarnya tingkat kemiringan tanah (kelerengan),

sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto berada pada kelerengan antara 0-

20%. Oleh karena itu, beberapa wilayah Kota Mojokerto dapat digambarkan

seperti Lepek (tatakan gelas/cekung) sehingga berpotensi menjadi wilayah

genangan ketika terjadi hujan deras dalam jangka waktu yang lama. Peluang

untuk mengurangi genangan tersebut adalah dengan dipompa karena posisi

ketinggian tanahnya cekung ke bawah sesuai dengan topografi Kota

Mojokerto.

Berdasarkan peta peta topografinya, Kota Mojokerto berada pada

ketinggian antara 18,75 - 25 mdpl. Sebagian besar wilayah di Kota Mojokerto

berada pada ketinggian 18,75 mdpl sedangkan sisanya di kisaran 25 mdpl.

2.1.3. Keadaan Geologi

Jenis tanah di wilayah Kota Mojokerto sebagian besar terdiri dari jenis

alluvial seluas ± 633,93 Ha ( ± 38,50%) dan jenis gromosol seluas ± 1.012,61


Ha (± 61,50%). Jenis tanah ini cukup baik untuk usaha pertanian, namun

yang menjadi persoalan adalah keterbatasan lahan pertanian. Sehingga yang

menjadi prioritas adalah meningkatkan intensifikasi pengolahan tanah dari

pertanian umum seiring meningkatnya alih guna lahan sebagai konsekuensi

dari pertumbuhan ekonomi.

Kondisi geologi Kota Mojokerto dapat dikatakan tidak memiliki Sumber

Daya Alam seperti sumber daya mineral yang berarti kecuali sumber daya

pasir galian C, namun posisi Kota Mojokerto tidak memungkinkan dilakukan

penambangan pasir di sungai Brantas karena kondisi sungai yang sudah

ditetapkan sebagai wilayah terlarang untuk penambangan pasir akibat tingkat

erosi yang tinggi.

Potensi yang dimiliki dengan keterbatasan dan kondisi lahan yang ada

justru berkembang dari pendayagunaan sektor jasa dan perdagangan karena

Kota Mojokerto memiliki potensi sebagai daya tarik usaha bagi daerah

sekitarnya.

Tabel 2.2: Kondisi Geologi Kota Mojokerto 2017

No Kecamatan/

Kelurahan

Jenis Geologi

Jumlah (Ha) Alluvium

Pleistosen,

Fasies

Sedimen

Alluvium,

Fasies

Gunung

Berapi

1. Prajurit Kulon 294,85 - 328,51 623,36

Surodinawan - - 145,88 145,88

Prajurit Kulon 11,53 - 108,00 119,53

Blooto 123,86 - 54,21 178,07

Mentikan 5,67 - 13,23 18,90

Kauman 11,44 - 7,19 18,63

Pulorejo 142,35 - - 142,35

2 Magersari 431,31 223,40 6,85 661,56

Gunung Gedangan 104,62 65,83 - 170,45

Kedundung 71,01 65,83 - 228,58

Balongsari 82,86 - - 82,86

Gedongan 14,55 - 0,13 14,68

Magersari 26,17 - 6,72 32,89

Wates 132,10 - - 132,10

3 Kranggan 254,20 - 107,42 361,62

Kranggan 51,36 - 61,95 113,31

Miji 17,74 - 21,86 39,60

Meri 164,84 - - 164,84

Jagalan 13,44 - 3,11 16,55


Sentanan - - 13,85 13,85

Purwotengah 6,82 - 6,65 13,47

Jumlah 980,36 223,40 442,78 1.646,54

Sumber: Estimasi Hasil Olahan Tim Penyusun RPJMD

2.1.4. Hidrologi

Kota Mojokerto secara keseluruhan masuk dalam Daerah Aliran

Sungai (DAS) Brantas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional.

Wilayah Sungai Brantas terdiri dari 4 (empat) DAS yaitu DAS Brantas, DAS

Tengah, DAS Ringin Bandulan dan DAS Kondang Merak, dan memiliki 9 Sub

DAS yaitu Sub DAS Brantas Hulu, Sub DAS Brantas Tengah, Sub DAS

Ngrowo/Ngasinan, Sub DAS Konto, Sub DAS Widas, Sub DAS Brantas Hilir,

Sub DAS Kali Tengah, Sub DAS Ringin Bandulan dan Sub DAS Kondang

Merak.

Kota Mojokerto masuk dalam Sub DAS Brantas Hilir meliputi wilayah

sebagian Kelurahan Gunung Gedangan, sebagian Kelurahan Meri, sebagian

Kelurahan Miji, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan

Sentanan, Kelurahan Purwotengah, sebagian Kelurahan Mentikan, Kelurahan

Kauman, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Wates dan

Kelurahan Kedundung.

Konsekuensi dari wilayah yang dilewati beberapa sungai ini adalah

genangan di Kota Mojokerto yang tidak hanya disebabkan oleh frekuensi

hujan lokal namun juga hujan yang terjadi di wilayah upstream DAS yang ada.

Tabel 2.3: Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Mojokerto

NO NAMA SUNGAI PANJANG SUNGAI

(M) LUAS (M2) KARAKTER

1 Sungai Brantas 11.088,661 733.247,014 Bertanggul

2 Sungai Brangkal 7.616,542 103.337,774 Bertanggul

3 Sungai Sadar 7.860,713 70.842,839 Bertanggul

4 Sungai Cemporat 1.874,852 8.533,763 Bertanggul

5 Sungai Ngrayung 3.818,769 17.779,728 Bertanggul

6 Watu Dakon 4.211,452 31.708,677 Bertanggul

7 Ngotok/Pulo 4.902,914 119.103,526 Bertanggul

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto

2.1.5. Klimatologi

Kota Mojokerto memiliki 2 jenis perubahan iklim setiap tahunnya, yakni

musim kemarau (Mei – September) dan musim hujan (Oktober – April)

dengan curah hujan rata-rata sebesar 259,61 mm. Kota Mojokerto memiliki

ketinggian rata-rata 22 mdpl.


1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2017 mencapai 259,61 mm.

Curah hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus yaitu sebesar

33,80 mm , sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan

Maret sebesar 632,80 mm;

2. Presentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2017

mencapai 70,26%, terendah pada Bulan Februari sebesar 33,60%

dan tertinggi pada Bulan Agustus 92,60%;

3. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2017 diperkirakan 80%.

Kelembaban terendah terjadi pada Bulan September dengan rata-

rata kelembaban udara sebesar 76%. Sebaliknya kelembaban

tertinggi terjadi pada Bulan Februari dan Maret dengan besaran 83

%;

Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Juli 2016 sebesar

26,80 derajat celcius. Sedang tertinggi pada Bulan Desember sebesar 28,80

derajat celcius.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan tidak terbangun di Kota Mojokerto cukup

mendominasi dengan persentase sebesar 60,67%. Penggunaan lahan tidak

terbangun didominasi oleh lahan sawah sebesar 26,79%, kebun sebesar

11,70%, semak belukar 6,19%, tanah kosong sebesar 3,74%, hutan kota

sebesar 0,02%, taman sebesar 1,18%, taman pemakaman umum (TPU)

sebesar 1,24%, lapangan sebesar 0,33%, kolam 0,07%, tempat pemrosesan

akhir sampah (TPAS) sebesar 0,16%, rawa sebesar 0,11%, perikanan 0,07%,

jalan seluas 6,4% dan sungai sebesar 2,67%.

Luas lahan terbangun Kota Mojokerto sebesar 39,36%. Penggunaan

lahan terbangun didominasi untuk perumahan dengan persentase terbesar

yaitu 31,98%, kemudian perdagangan dan jasa sebesar 3,46%, industri

sebesar 3,07%, pariwisata 0,03%, pertanahan dan keamanan sebesar 0,38%,

terminal/ stasiun sebesar 0,16%, dan gardu listrik sebesar 0,28%.


Gambar 2. 2: Penggunaan Lahan Kota Mojokerto

Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 - 2032

Berdasarkan penggunaan dan kondisi lahan yang ada, Kota Mojokerto

mengembangkan wilayahnya dalam tiga bagian, yaitu: Barat, Timur, dan

Tengah.

1. Bagian Barat merupakan wilayah yang berkarakteristik pertanian

serta masih bersifat relatif rural. Pengembangan daerah ini

berpusat di Kelurahan Prajuritkulon.

2. Di sebelah Timur yang berkarakteristik urban,

pengembangannya terpusat di Kelurahan Kedundung.

3. Di wilayah Tengah yang merupakan jantung kota,

pengembangannya dipusatkan di Kelurahan Mentikan.


2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah, ditentukan berdasarkan deskripsi

karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk

dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada RTRW.

Kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan budidaya di Kota Mojokerto

antara lain adalah: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa,

kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang

terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan ruang bagi

kegiatan sektor informal, kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan

lainnya terdiri dari: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum (meliputi:

kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan), dan

kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

1. Kawasan Perumahan

A. Potensi

a. Perkembangan pembangunan rumah oleh individu/perorangan

sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk.

b. Perkembangan pemukiman oleh pihak swasta atau developer

berkembang pesat.

B. Prospek Pengembangan

a. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas

kawasan permukiman perkotaan diupayakan pada lahan yang

tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering

(tegalan/kebun dll).

b. Peringatan kepada masyarakat yang bermukim di kawasan

sempadan/ squater.

c. Pengembangan permukiman secara vertikal seperti rumah

tingkat, apartemen maupun Rusunawa guna memenuhi

kebutuhan rumah.

2. Kawasan Perdagangan Dan Jasa

A. Potensi

a. Memilki banyak kawasan peta wilayah perdagangan dan jasa

seperti pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk

dijadikan pariwisata modern.

b. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan

perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat

perdagangan dan jasa Kabupaten Mojokerto dan kabupaten

Jombang.

c. Memilki banyak kawasan perdagangan dan jasa seperti

pertokoan dan Swalayan, yang berpotensi untuk dijadikan

pariwisata modern, Diantaranya Perdagangan dan Jasa Modern


dan Tradisional skala regional diantaranya Perdagangan Modern

berupa Swalayan, Perdagangan Modern berupa Pertokoan di

sepanjang Jalan Mojopahit, Jl. Gajah Mada, Jl. PB. Sudirman, Jl.

Residen Pamuji, Jl. Bayangkara, Jl. Empu Nala dan Jl. By Pass.

Pasar Tradisional berupa Pasar Tanjung Anyar di Kelurahan

Jagalan.

d. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan

perdagangan dan jasa regional yaitu sebagai pusat

perdagangan dan jasa Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten

Jombang. Memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai

kawasan industri sedang, karena letaknya strategis di Jl. By

Pass Kelurahan Kedundung yang merupakan jalan nasional

arteri primer. Selain itu juga ditunjang dengan sudah

berkembangnya beberapa industri besar/sedang yang ada di

Kota Mojokerto.

e. Selain industri sedang, di Kota Mojokerto juga terdapat

beberapa industri kecil yang juga bisa membantu menyerap

tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Kota Mojokerto.


a. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan

perdagangan dan jasa.

b. Adanya alokasi lahan untuk kegiatan sektor informal.

c. Penertiban para pedagang yang masih berjualan di ruas jalan.

d. Diperlukan pengawasan dan pengendalian perkembangan

kegiatan perdagangan dan jasa karena berpotensi

menyebabkan kerusakan lingkungan.

e. Pengembangan perdagangan dan jasa diarahkan untuk

mendukung konsep kegiatan pariwisata Kota Mojokerto sebagai

wisata belanja dan kuliner.

3. Kawasan Perkantoran

A. Potensi

a. Kantor pemerintahan Kota Mojokerto tersebar di wilayah Kota

Mojokerto dan sebagian terdapat di Jl. Gajah Mada, Jl,

Bayangkara, Jalan Raden Wijaya, Jalan Jawa Jl. Pahlawan, Jl.

By Pass Jl. Benteng Pancasila, dan di Kelurahan Surodinawan.

b. Perkatoran Swasta tersebar di Kota Mojokerto dan sebagian

mengumpul di Jalan Mojopahit, Jalan A. Yani dan Jalan Empu

Nala.



Pengembangan kawasan perkatoran dalam satu kawasan yang

terinterigrasi, sehingga memudahkan dalam pelayanan kepada

masyarakat.

4. Kawasan Industri

A. Potensi

a. Terdapat kegiatan industri dan home industri yang potensial

untuk dikembangkan diantaranya industri rokok Bokor Mas,

Industri Sepatu Dragon/Pro ATT di jalan Pahlawan, industri

pakan Ternak di jalan By Pass dan home industri sepatu dan

sandal kulit, home industri kerajinan miniatur perahu, home

industri logam cetakan kue, home industri batik, home industri

makanan onde-onde, keciput, krupuk yang lokasinya tersebar

di Kota Mojokerto.

b. Kegiatan industri dan home industri didukung oleh kebijakan

pemerintah Kota Mojokerto sehingga semakin berkembang dari

segi kualitas maupun kuantitasnya.

c. Letak Kota Mojokerto yang strategis memudahkan distribusi

hasil produksi.


a. Peningkatan SDM melaluli Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

dan pelatihan.

b. Adanya bantuan modal untuk pengembangan usaha kecil dan

home industri oleh pemerintah setempat.

c. Pengembangan industri besar yang sudah ada dengan

memprioritaskan penduduk lokal sebagai tenaga kerjanya.

d. Pengembangan workshop/tempat pemasaran hasil home

industri sebagai usaha untuk promosi dan pemasaran.

5. Kawasan Pariwisata

A. Potensi

Memilki potensi wisata yang belum dikelola secara optimal

diantaranya wisata air jogging track dan kuliner di Sungai Brantas,

Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Magersari dengan luas 0,47 Ha atau

0,03%, wisata penunjang perbelanjaan, wisata pemandian, wisata

kampung sepatu di Kel. Miji, wisata religi di Kel. Kauman, wisata di

kawasan alun-alun, wisata kampung bunga di Kel. Kauman, wisata

kampung cor di Kel. Pulorejo, wisata batik di Kel. Surodinawan dan

Kel. Gunung Gedangan, dan wisata religi makam KH. Achyat Chalimy

di Jalan. KH. Wachid Hasyim.



Optimalisasi pengelolaan wisata di Kota Mojokerto pada

kawasan wisata kuliner dan joging track, wisata sungai dan wisata

sosial budaya dan ilmu pengetahuan, wisata belanja dan kuliner pada

kawasan perdagangan dan jasa modern serta wisata belanja hasil

kerajinan home industri Kota Mojokerto.

6. Kawasan Peruntukan Perumahan

Perkembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto meliputi:

kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman,

serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang

dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini

terdiri dari rumah yang dibangun oleh penduduk sendiri dan dibangun

oleh perusahaan pembangunan perumahan (developer) dan/atau

dibangun oleh pemerintah.

Kawasan perumahan yang terdapat di Kota Mojokerto

direncanakan seluas 430,85 Ha atau sekitar 26,17% dari luas seluruh

Kota Mojokerto. Adapun perumahan tersebut direncanakan terbagi

menjadi 3 kategori, yaitu: perumahan kepadatan tinggi, perumahan

kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah. Adapun

distribusi dari masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan kepadatan tinggi berlokasi di Kelurahan

Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan

Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan

Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan

Purwotengah, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Gedongan, dan

Kelurahan Magersari. Luas dari perumahan kepadatan tinggi

tersebut adalah sebesar 110,40 Ha.

2. Perumahan Kepadatan Sedang

Rencana perumahan kepadatan sedang adalah seluas

212,24 Ha atau sekitar 12,89% dari luas total wilayah kota.

Perumahan kepadatan sedang ini dialokasikan di wilayah

Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji,

Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Meri,

Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung,

Kelurahan Balongsari, Kelurahan Gedongan, Kelurahan

Magersari, dan Kelurahan Wates.


3. Perumahan Kepadatan Rendah

Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada Kelurahan

Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kauman, Kelurahan

Pulorejo, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan

Kelurahan Wates. Rencana dari perumahan kepadatan rendah

ini adalah sebesar 108,21 Ha.

Arahan-arahan pengembangan kawasan perumahan di Kota

Mojokerto antara lain:

1. Pengembangan perumahan yang telah ada dan pengembangan

perumahan baru.

2. Pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif

(vertikal dan horizontal) dengan memanfaatkan lahan secara

optimal pada kawasan di luar kawasan fungsi lindung.

3. Peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana

dan sarana lingkungan perumahan meliputi pembenahan

lingkungan dan peremajaan.

7. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan untuk

mewujudkan Kota Mojokerto sebagai sentra perdagangan dan jasa

dalam skala regional (beberapa kabupaten/Kota). Rencana

pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat di Kota

Mojokerto direncanakan seluas 127,51 Ha atau sekitar 7,74%. Adapun

rencana pengembangan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Pasar tradisional

Pasar tradisional di Kota Mojokerto diantaranya adalah Pasar

Tanjung Anyar, Pasar Kliwon, Pasar Kranggan, Pasar Prapanca, Pasar

Prajuritkulon, Pasar Hewan, dan Pasar Burung Empunala. Pasar

tradisional ini direncanakan dengan luas sebesar 6,93 Ha dan

diarahkan pada: Kelurahan Kranggan, Kelurahan Prajuritkulon,

Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari,

Kelurahan Jagalan, dan Kelurahan Purwotengah. Selain itu terdapat

beberapa rencana dalam pengembangan pasar tradisional, antara lain:

a. Rencana renovasi pasar tradisional Tanjung Anyar yang

bisa mengakomodasi pasar tradisional dan pasar modern.

b. Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian

Timur kota yaitu di Kelurahan Kedundung atau Kelurahan

Gunung Gedangan.

c. Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian

Barat kota yaitu di Kelurahan Blooto atau Kelurahan

Pulorejo.


d. Adanya relokasi atau revitalisasi pasar Kranggan dan

pasar Prajuritkulon.

2. Pusat perbelanjaan dan toko modern

Kawasan perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai pusat

perbelanjaan dan toko modern mempunyai luas lebih kurang 120,58

Ha. Lokasi dari pusat perbelanjaan dan toko modern diarahkan pada

Jl. Mojopahit dan Mojopahit Selatan, Jl. Bhayangkara, Jl. Gajah Mada,

Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. PB Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Letkol

Sumarjo, Jl. Ahmad Yani, Jl. Raya Prajuritkulon, Jl. Bypass,

Jl. Surodinawan, Jl. Benteng Pancasila dan Jl. Ijen.

Rencana pengembangan pada kawasan perdagangan dan jasa

pada subpusat pelayanan ini adalah sebagai upaya untuk bisa

melayani daerah sekitarnya. Selain itu, ada beberapa hal yang juga

perlu diperhatikan dalam hal pengembangan kawasan perdagangan

dan jasa, antara lain sebagai berikut:

a. Memperhatikan pelaku sektor informal pada perdagangan dan

jasa. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area

untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40%

dari keseluruhan luas lahan.

b. Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk

pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari

keseluruhan luas lahan.

d. Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

e. Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk

pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari

keseluruhan luas lahan.

8. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan perkantoran dikembangkan dalam upaya untuk

memberikan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan hemat.

Penyatuan dalam suatu kawasan akan relatif membantu bagi para

pengguna dalam mengakses jasa pelayanan. Rencana

pengembangan kawasan perkantoran di Kota Mojokerto diarahkan

sebagai berikut :

1. Pusat pemerintahan tetap dipertahankan di pusat kota, dan

fasilitas pemerintahan yang tersebar dipertahankan untuk


efisiensi pelayanan meliputi : Jl. Pahlawan, Jl. Gajah Mada,

Jl. Bhayangkara, Jl. Raden Wijaya, Jl. Bypass, Jl. Jawa,

Jl. Letkol Sumarjo, dan Jl. Raya Prajuritkulon.

2. Peningkatan fisik pembangunan pemerintahan diarahkan pada

intensifikasi lokasi, jika lahan terbatas dapat dikembangkan

secara vertikal.

3. Kawasan perkantoran swasta diarahkan pada kawasan pusat

kota dan menyatu pada pusat-pusat kawasan perdagangan dan

jasa, yang direncanakan di : Jl. Bypass, Jl. Pahlawan,

Jl. Gajahmada, Jl. Mojopahit, Jl. Raya Prajuritkulon, dan

Jl. Surodinawan

4. Pengembangan kapasitas pemerintahan (meliputi: peningkatan

kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerjasama

dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan

pembangunan).

9. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal

Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal

akan memberikan banyak hal positif bagi perkembangan kota baik dari

segi spasial maupun ekonomi antara lain adalah:

1. Mampu sebagai wadah pengembangan dan penataan sektor

informal kota, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi

kota.

2. Mampu sebagai salah satu daya tarik kota (wisata kota) yang

dapat dijangkau semua kalangan.

3. Mampu memberikan pemasukan bagi PAD Kota Mojokerto

melalui penarikan retribusi perdagangan dan parkir.

4. Mampu menyerap tenaga kerja, sehingga secara bertahap dapat

mengurangi angka pengganguran kota dan diharapkan akan

dapat mengurangi permasalahan sosial kota.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi

sektor informal PKL yang diarahkan dilokasikan pada:

1. Kawasan PKL di Jalan Benteng Pancasila

2. Kawasan PKL di Jalan Surodinawan.

10. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya ini terdiri atas: kawasan pertanian,

kawasan pelayanan umum, dan kawasan pertahanan dan keamanan

negara.

1. Kawasan Pertanian

Kota Mojokerto mempunyai kawasan pertanian yang terdapat di

Kelurahan Prajuritkulon, Blooto, Surodinawan, dan Pulorejo. Kawasan


pertanian tersebut ialah: kawasan pertanian tanaman pangan,

holtikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan

perikanan. Adapun kawasan pertanian tersebut seluas 104,25 Ha.

Kawasan tersebut ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B) di Kota Mojokerto. Kawasan peternakan

lokasinya menyatu dengan perumahan. Kawasan perikanan yang

terdapat di Kota Mojokerto terdiri dari waduk, perairan umum, dan

kolam. Waduk ini berlokasi di Kelurahan Mentikan, Prajuritkulon, dan

Pulorejo dengan luas 1,2 Ha. Pada kawasan perikanan yang terdapat

di peraiaran umum, tepatnya terdapat di Sungai Brantas, Pulo/Kali

Ngotok, Brangkal, Sadar, Cemporat, Ngrayung, dan Watu Dakon.

Kawasan perikanan yang terdapat di kolam adalah seluas 6,1 Ha.

Secara umum, rencana pengembangan kawasan pertanian diarahkan

sebagai berikut:

a. Penerapan pola disinsentif meliputi pengurusan perizinan,

pembukaan akses jalan, pemasangan utilitas (listrik, telepon, air

bersih, drainase, dan persampahan).

b. Penerapan insentif meliputi bantuan pupuk dan obat-obatan

secara berkala, kemudahan pengajuan kredit tanam, suplai air

irigasi yang kontinyu, dan stabilisasi harga jual hasil panen

c. Pengembangan prasarana pengairan.

d. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan

pertanian yang subur.

e. Mempertahankan fungsi kawasan pertanian

f. Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian

potensial.

g. Mengupayakan intensifikasi pertanian meliputi daya dukung

tanah, daya dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan

pertanian.

h. Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian sesuai

dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan.

2. Kawasan Pelayanan Umum

Kawasan peruntukan lainnya yang perlu dikembangkan di Kota

Mojokerto adalah kawasan pelayanan umum yang meliputi kawasan

pendidikan, kawasan kesehatan, dan kawasan peribadatan dengan

luas sebesar 43,26 Ha.

a. Fasilitas Pendidikan

Pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan dalam rangka

peningkatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dapat

mendukung peran dan fungsi Kota Mojokerto sebagai pusat


perdagangan dan jasa skala kota dan regional. Rencana

pembangunan fasilitas pendidikan diarahkan sebagai berikut:

Peningkatan kualitas pendidikan, dan pembenahan

prasarana dan sarana.

Pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar

hingga menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas

umum sekitar kawasan permukiman sesuai dengan

tingkat dan lingkup pelayanannya.

b. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dalam rangka

peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat

sesuai dengan standar pelayanan yang ada baik dalam skala kota

maupun regional. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan di Kota

Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan

yang ada meliputi rumah sakit milik Pemerintah Daerah

Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan puskesmas juga

pembangunan fasilitas kesehatan baru.

Penyediaan rumah sakit skala regional untuk

mengantisipasi perkembangan di Mojokerto yaitu Rumah

Sakit Umum yang terdapat di Kelurahan Surodinawan

dengan Tipe B.

c. Fasilitas Peribadatan

Pembangunan tempat peribadatan dilakukan dalam rangka

peningkatan kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

serta untuk memenuhi kebutuhan tempat beribadah bagi semua

golongan masyarakat warga Kota Mojokerto baik pada skala kota

maupun skala lingkungan. Rencana pengembangan fasilitas

peribadatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut:

Perbaikan fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada.

Kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di

seluruh kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan Negara

Kawasan pertahanan dan keamanan atau kawasan militer di

Kota Mojokerto yang ada saat ini keberadaanya tetap dipertahankan

dengan upaya pelestarian bangunan yang ada. Adapun kawasan

pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di Kota Mojokerto,

antara lain, yaitu:


a. Komando Resort Militer (KOREM) di Jalan Veteran Kelurahan

Kauman;

b. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kelurahan Magersari,

Kecamatan Magersari;

c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terdapat di Kecamatan

seluruh wilayah Kota Mojokerto;

d. Detasemen Polisi Militer (PM) Kota Mojokerto di Kelurahan

Magersari;

e. Perbekalan dan Angkutan Komando Distrik Militer di Jalan

Pahlawan Kelurahan Miji;

f. Kepolisian Resort Kota Mojokerto di Jalan Bhayangkara

Kelurahan Sentanan;

g. Kepolisian Sektor yang terdapat di Kecamatan seluruh wilayah

Kota Mojokerto.

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

2.1.8.1. Bencana Banjir

Sebagian besar wilayah Kota Mojokerto mempunyai tingkat resiko

bencana banjir rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota

Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran

sungai/ saluran menjadi relatif lambat dan mempercepat terjadinya

pendangkalan yang pada akhirnya timbul kecenderungan ada genangan pada

berbagai bagian kota apabila terjadi hujan.

Banjir bandang pernah menenggelamkan separuh kota pada tahun

2004. Wilayah rawan banjir di Kota Mojokerto berdasarkan tingkat resikonya

yaitu Kecamatan Prajuritkulon dengan tingkat resiko tinggi dan Kecamatan

Magersari dengan resiko sedang. Banjir yang terjadi merupakan banjir

kiriman yang berasal dari Kali Kromong Pacet dan Kali Pikatan. Dua sungai

tersebut bertemu di Dusun Wiyu dan menjadi satu dengan air yang berasal

dari dataran tinggi Wonosalam yang selanjutnya mengalir ke Kali Brangkal.

Akibat kondisi tersebut, Kali Brangkal tidak mampu menampungnya sehingga

menyebabkan banjir di sekitar wilayah Kota Mojokerto yang dilewatinya

terutama di bagian barat. Sedangkan Kali Sadar menyebabkan banjir di

wilayah Mojokerto bagian timur. Pada saat banjir, rata-rata luas genangannya

adalah sebesar 66,7 Ha, setinggi rata-rata 0,5 m dan lama genangan rata-

rata 12 jam.

Selain ancaman banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai

perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, Kota mojokerto

berpotensi terjadi genangan air akibat infrastuktur drainase Kota Mojokerto

seperti tabel


Tabel 2. 4: Potensi Genangan Air di Kota Mojokerto

Kecamatan/Kelurahan Tinggi (cm)

Luas Genangan

(km2)

Lama Genangan

(jam)

Luas genangan

tidak memenuhi SPM (km2)*

Kecamatan Prajuritkulon

Surodinawan 0 0 0

Prajuritkulon 0,1 0 0

B l o o t o 0 0 0

Mentikan 0 0 0

Kauman 0 0 0

Pulorejo 0 0 0

Kecamatan Magersari

Gunung Gedangan 10 0,1 1 0,1

Kedundung 2,155 0 0

Balongsari 0 0 0

Gedongan - - - -

Magersari - - - -

Wates - - - -

Kecamatan Kranggan

Kranggan 0 0 0

Miji 10 0,1 3 0,1

Meri 10 0,1 1 0,1

Jagalan 2,36 0 0

Sentanan - - - -

Purwotengah - - - -

Sumber: RTRW Kota Mojokerto 2012 – 2032


Gambar 2. 3: Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Mojokerto

2.1.8.2. Bencana Kebakaran

Selain banjir, Kota Mojokerto memiliki potensi resiko terjadinya

bencana kebakaran. Kepadatan penduduk yang meningkat, banyaknya

pembangunan gedung perkantoran, kawasan perumahan, industri yang

semakin berkembang sehingga menimbulkan kerawanan dan apabila terjadi

kebakaran membutuhkan penanganan secara khusus.Bencana kebakaran

yang terjadi di Kota Mojokerto kebanyakan disebabkan karena kelalaian

maupun korsleting listrik. Berikut jumlah bencana kebakaran di Kota

Mojokerto :

Tabel 2. 5: Jumlah bencana kebakaran di Kota Mojokerto 2014-2018

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah bencana kebakaran 2 4 3 2 1

2.1.9. Demografi

a. Jumlah, Kepadatan dan Perkembangan Penduduk Jumlah penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2018 mencapai 143.377

jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 71.271 jiwa dan jumlah

penduduk perempuan 72.106 jiwa. Mulai dari tahun 2014 sampai dengan

tahun 2017 penduduk Kota Mojokerto rata-rata mengalami kenaikan

sebanyak 1%, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Berikut ini

tabel perkembangan jumlah penduduk Kota Mojokerto tahun 2014 – 2018:


Tabel 2. 6: Perkembangan Penduduk Kota Mojokerto 2014-2018

No. Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018

1. Luas Wilayah Km2 16,46 16,46 16,46 16,46 20,217

2. Penduduk Laki-Laki

Jiwa 69.297 70.310 70.879 66.374 71.271

3. Penduduk Perempuan

Jiwa 70.380 71.514 72.153 72.764 72.106

4. Jumlah penduduk Jiwa 139.677 141.824 143.032 144.493 143.377

5. Kepadatan penduduk

Jw/km 8.485 8.616 8.690 8.778 7.092

6. Pertumbuhan penduduk

% - 1,54 0,85 1,02 -0,77

7. Sex Ratio % 98 98 98 98 98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Jumlah penduduk di kota Mojokerto sampai dengan tahun 2018

sebanyak 143.377, dengan kepadatan penduduk sebesar 7.092 jiwa/Km2.

Dari data kependudukan tersebut maka Kota Mojokerto dapat digolongkan

kepada kelas kota sedang, dimana berdasarkan kriteria BPS mengenai kelas

kota, kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 –

500.000 jiwa.

Besarnya jumlah penduduk di Kota Mojokerto dengan luas wilayah

yang sangat kecil akan menyebabkan kepadatan Kota Mojokerto menjadi

sangat tinggi, yaitu 7.092 penduduk per kilometer persegi (km2) di tahun

2018.

b. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pada akhir tahun 2018, penduduk usia produktif (15-64 tahun)

mencapai 70,16%, sedangkan penduduk usia muda (0-14 tahun) mencapai

23,13% dan usia tua (65 tahun ke atas) mencapai 6,71%.

Tabel 2. 7: Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur

Tahun 2014-2018

No. Kelompok

Umur Satuan 2014 2015 2016 2017 2018

1. 0-4 Jiwa 10.513 10.421 10.342 10.084 10.006

2. 5-9 Jiwa 11.240 11.542 11.645 11.797 11.635

3. 10-14 Jiwa 11.648 11.476 11.504 11.509 11.515

4. 15-19 Jiwa 10.506 10.785 10.873 11.227 11.354

5. 20-24 Jiwa 10.219 10.471 10.727 10.563 10.487

6. 25-29 Jiwa 10.807 10.639 10.362 10.461 10.451

7. 30-34 Jiwa 12.970 12.835 12.546 12.073 11.348

8. 35-39 Jiwa 11.628 11.831 12.015 12.492 12.501

9. 40-44 Jiwa 10.771 10.959 11.124 11.087 11.072

10. 45-49 Jiwa 10.021 9.912 10.228 10.562 10.360


No. Kelompok

Umur Satuan 2014 2015 2016 2017 2018

11. 50-54 Jiwa 8.533 8.800 8.952 8.985 8.999

12. 55-59 Jiwa 7.265 7.603 7.570 7.767 7.770

13. 60-64 Jiwa 5.099 5.431 5.769 6.049 6.245

14. > 65 Jiwa 8.457 9.119 9.375 9.837 9.634

JUMLAH Jiwa 139.677 141.824 143.032 144.493 143.377


Kondisi ini merupakan hal yang baik dalam pencapaian kualitas hidup

khususnya kualitas kesehatan di Kota Mojokerto, namun di sisi lain kondisi ini

merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan sarana dan

prasarana yang relevan dan memihak bagi para Lansia tersebut seperti

dukungan prasarana kesehatan, ruang publik yang layak lansia dan berbagai

kebijakan terkait lainnya.

Data dan analisis di atas dapat menyimpulkan bahwa jumlah penduduk

usia produktif Kota Mojokerto jauh lebih tinggi daripada penduduk usia non

produktif, sehingga sumber daya manusia produktif di Kota Mojokerto

memiliki potensi jumlah yang besar untuk peningkatan partisipasi

pembangunan.

c. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan catatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Mojokerto, penduduk Kota Mojokerto sebagian besar (32%)

berpendidikan SD sederajad.

Tabel 2. 8: Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2014-2018

No. Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1. Tidak/ belum sekolah

34.795 24.91 36.380 25.65 37.484 26.21 38.488 26.64 38.721 27.01

2. SD sederajad

23.873 17.09 23.892 16.85 23.594 16.50 23.384 16.18 22.636 15.79

3. SMP sederajat

19.989 14.31 20.091 14.17 20.188 14.11 20.234 14.00 10.950 7.64

4. SMA sederajat

46.221 33.09 46.438 32.74 46.460 32.48 46.727 32.34 46.273 32.27

5. Diploma 3.317 2.37 3.333 2.35 3.327 2.33 3.361 2.33 3.307 2.31

6. Strata 1 10.902 7.81 11.080 7.81 11.330 7.92 11.615 8.04 11.781 8.22

7. Strata 2 570 0.41 599 0.42 635 0.44 673 0.47 696 0.49

8. Strata 3 10 0.01 11 0.01 14 0.01 11 0.01 13 0.01

Jumlah 139.677 100 141.824 100 143.032 100 144.493 100 143.377 100



d. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan agama yang dianut pada akhir tahun 2018 mayoritas

penduduk Kota Mojokerto beragama Islam 92,18%, diikuti oleh Kristen 5,52%,

Katholik 1,33%, Budha 0,86%, Hindu 0,09% dan Kong Hu Cu 0,03%.

Tabel 2. 9: Komposisi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Agama 2014-2018

No. Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

1. Islam 128.031 130.151 131.394 132.896 132.166

2. Katholik 1.985 2.010 1.991 1.972 1.903

3. Kristen Protestan 8.110 8.143 8.149 8.142 7.913

4. Budha 1.375 1.348 1.328 1.307 1.232

5. Hindu 141 137 134 134 122

6. Kong Hu Cu 35 35 36 42 41 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu

indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam

suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar

harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh

unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan

harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun

dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui

kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu

daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui

pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan

ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat

digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator

PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio

antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Mojokerto bersama

masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan

dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya

besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung atas dasar


harga berlaku, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2013 sebesar Rp.

4.036.134,1 Juta, meningkat menjadi Rp. 4.426.812,2 Juta pada tahun 2014,

Rp. 4.881.579,5 Juta pada tahun 2015, Rp. 5.371.366,4 Juta pada tahun

2016, dan Rp. 5.865.002,2 Juta pada tahun 2017. Apabila dihitung atas dasar

harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2013 sebesar

Rp. 3.566.667,2 Juta meningkat menjadi Rp. 3.774.643,6 Juta pada tahun

2014, Rp. 3.991.374,4 Juta pada tahun 2015, Rp. 4.221.826,6 Juta pada

tahun 2016, dan Rp. 4.459.531,2 Juta pada tahun 2016.

Tabel 2. 10: Pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan

Nasional Tahun 2013-2017

Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

PDRB ADHB (Juta Rupiah) 4.036.134,1 4.426.812,2 4.881.579,5 5.371.366,4 5.865.002,2

PDRB ADHK (Juta Rupiah) 3.566.667,2 3.774.643,6 3.991.374,4 4.221.826,6 4.459.531,2

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6.20 5.83 5.74 5.77 5.65

Jawa Timur (%) 6,08 5,86 5,44 5,57 5,45

Nasional (%) 5,56 5,02 4,88 5,02 5,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto dapat dilihat dari

besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena pertumbuhan ekonomi

ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang

sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2013

perekonomian Kota Mojokerto tumbuh 6,20 persen, Namun empat tahun

berikutnya terus melambat, masing-masing tumbuh 5,83 persen (Thn. 2014),

5,74 persen (Thn. 2015), 5,77 persen (Thn. 2016), dan pada tahun 2017

mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,65 persen.

Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2017 bila dibanding Tahun 2016 tumbuh

sebesar 5,65 persen, sedikit melambat dibandingkan periode yang sama

tahun sebelumnya sebesar 5,77 persen. Perlambatan ini lebih dikarenakan

faktor esternal (ekonomi global) seperti menguatnya dolar, ketidakstabilan

harga minyak mentah dunia, naiknya harga pangan dunia, dan krisis utang

Yunani yang berimbas pada Uni Eropa hingga Amerika dan akhirnya

berdampak pada seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di samping itu adanya

perubahan asumsi makro ekonomi dan sosial berdampak pula terhadap

perekonomian nasional dan Kota Mojokerto sehingga berpengaruh terhadap

capaian target kinerja pembangunan daerah. Terjadinya perubahan

metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang

memakai SNA (System National Account) 2008, maka cakupan

sektor/katagori semakin luas, terbagi menjadi 19 sektor lapangan usaha, dan

dampak dari perubahan ini capaian angka petumbuhan ekonomi menjadi

lebih rendah.


Peningkatan pada besaran angka PDRB Kota Mojokerto tahun 2017

sebesar 5,65 persen mencerminkan bahwa perekonomian Kota Mojokerto

tumbuh positif walaupun ditengah lesunya perekonomian global dan nasional

sekaligus menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Mojokerto memiliki

kekuatan dan semakin kokoh. Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tahun

2017 termasuk cukup tinggi melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

yang sebesar 5,45 persen dan nasional yang hanya mencapai 5,02 persen.

Pertumbuhan dan Distribusi Sektoral

Perekonomian Kota Mojokerto tahun 2013 mengalami pertumbuhan

sebesar 5,65 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama

didukung oleh lapangan usaha kategori jasa keuangan dan asuransi dan

kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh masing-masing

sebesar 9,02 persen dan 8,19 persen.

Lapangan usaha lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi

antara lain kategori jasa pendidikan sebesar 7,99 persen, kategori informasi

dan komunikasi sebesar 7,89 persen, real estate sebesar 6,69 persen,

perdagangan besar dan eceran sebesar 6,55 persen, serta jasa lainnya

sebesar 6,31 persen.

Selanjutnya tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tumbuh

5,83 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya. Apabila dilihat

pertumbuhannya pada masing-masing kategori, maka ada tiga kategori

utama yang mengalami pertumbuhan melambat yaitu kategori perdagangan

besar dan eceran, jasa keuangan dan asuransi, kategori real estate; dan jasa

pendidikan.

Tabel 2. 11: Pertumbuhan PDRB per Sektor Kota Mojokerto Tahun 2013-2017

Kategori Sektor/Sub Sektor 2013 2014 2015 2016 2017

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (4,83) 4,64 3,00 1,97 1,62

B Pertambangan dan Penggalian - - - - -

C Industri Pengolahan 4,75 6,01 6,09 5,70 6,16

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,93 1,03 2,19 3,30 4,20

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

(2,32) (0,20) 2,47 4,01 4,98

F Konstruksi 6,12 6,02 3,55 4,85 6,08

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 6,55 5,72 5,81 5,51 6,16

H Transportasi dan Pergudangan 3,19 3,89 5,30 5,54 6,86

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,41 6,26 6,28 7,25 7,36

J Informasi dan Komunikasi 7,89 7,87 7,53 7,24 6,62

k Jasa Keuangan dan Asuransi 9,02 6,27 5,97 6,12 3,14

l Real Estate 6,69 4,72 4,29 4,99 3,74

M,N Jasa Perusahaan 5,46 7,09 5,56 4,95 5,29

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan aminan Sosial Wajib

2,38 0,90 5,76 5,13 3,36



P Jasa Pendidikan 7,99 5,09 6,42 5,71 3,81

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,19 8,32 3,09 5,76 5,41

R,S,T,U Jasa lainnya 6,31 5,53 4,99 4,56 3,91

Total 6,20 5,83 5,74 5,77 5,65


Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada tahun 2015

yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,74 persen, melambat dibanding

tahun 2014. Apabila dilihat pertumbuhannya pada masing-masing kategori,

maka lapangan usaha yang mengalami perlambatan antara lain kategori

konstruksi, kategori jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, jasa

kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya serta kategori real estate.

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto sedikit

meningkat menjadi 5,77 persen dibanding tahun sebelumnya. Apabila dilihat

pertumbuhannya pada masing-masing kategori, maka lapangan usaha yang

mengalami peningkatan antara lain kategori pengadaan listrik dan gas,

konstruksi, penyediaan akomudasi dan makanan minuman, Real estate, jasa

keuangan dan asuransi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan Pengadaan

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Perekonomian Kota Mojokerto Tahun 2017 tumbuh sebesar 5,65 persen,

melambat dibanding tahun 2016. Dari sisi produksi, semua kategori

mengalami pertumbuhan positif. Apabila dilihat pertumbuhannya pada

masing-masing kategori, maka lapangan usaha yang mengalami perlambatan

antara lain kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori informasi

dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, jasa lainnya

dan kategori real estate.

Tabel 2. 12: Distribusi PDRB per Sektor Kota Mojokerto 2013-2017


A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,68 0,69 0,68 0,67 0,65

B Pertambangan dan Penggalian - - - - -

C Industri Pengolahan 11,02 11,15 11,26 11,30 11,45

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,13 0,12 0,11 0,11 0,11

F Konstruksi 11,10 11,26 11,09 10,99 10,86

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 29,70 29,50 29,32 29,26 29,62

H Transportasi dan Pergudangan 2,59 2,61 2,61 2,62 2,70

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,28 6,49 6,62 6,82 6,87

J Informasi dan Komunikasi 12,39 12,24 12,04 11,81 11,84

k Jasa Keuangan dan Asuransi 7,90 8,09 8,26 8,47 8,29

l Real Estate 2,97 2,85 2,87 2,82 2,75



M,N Jasa Perusahaan 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan aminan Sosial Wajib

5,00 4,66 4,78 4,79 4,69

P Jasa Pendidikan 4,55 4,57 4,64 4,69 4,56

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,14 1,16 1,15 1,15 1,18

R,S,T,U Jasa lainnya 3,70 3,77 3,71 3,64 3,56

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran

Nilai PDRB menurut pengeluaran Kota Mojokerto selama kurun waktu

tahun 2013 sampai tahun 2017 terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan

struktur per komponen tidak berbeda jauh dibanding dengan tahun-tahun

sebelumnya. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap pada

urutan pertama. Pada tahun 2017 sebesar 68,93 persen, disusul dengan

Impor Barang dan Jasa sebesar 58,25 persen dan Ekspor Barang dan Jasa


Tabel 2. 13: PDRB Atas Dasar Berlaku Kota Mojokerto Menurut Pengeluaran

Tahun 2013-2017

Indikator 2013 2014 2015 2016 2017

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

2,794,461.1 3,060,168.2 3,326,451.4 3,606,477.8 4.031.338,4

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 39,906.4 43,566.1 45,226.8 48,196.1 50.916,7

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

794,532.6 834,063.8 918,779.7 912,349.3 973.451,4

Pembentukan Modal Tetap Brute 1,347,558.7 1,532,395.6 1,708,298.7 1,854,094.5 2.038.012,2

Perubahan lnventori 24.5 13,859.0 1,029.6 676.3 743,0

Ekspor Barang dan Jasa 1,231,383.6 1,362,163.7 1,511,176.2 1,673,445.1 2.160.485,4

Impor Barang dan Jasa 2,171,732.8 2,419,117.4 2,629,382.9 2,724,210.6 3.406.712,4

PDRB 4,036,134.1 4,427,099.0 4,881,579.5 5,371,028.6 5.848.234,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2018

2.2.1.2 PDRB Perkapita

Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat

dikenal, terutama oleh para birokrat yang berkecimpung dalam penanganan

peningkatan kemakmuran masyarakat. PDRB Perkapita adalah PDRB dibagi

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh

jumlah penduduk pertengahan tahun dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah

penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut.

Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat


perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan

kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat

keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat

perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan

memantau kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik

barang dan jasa wilayah tersebut. Berikut data PDRB Perkapita Kota

Mojokorto Tahun 2014-2018.

Tabel 2.14: PDRB Per Kapita Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2014-2018

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018

PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) 35.49 38.83 42.48 45.94 49,17

Jawa Timur (Juta Rupiah) 39,83 43,51 47,54 51,39 -

Nasional (Juta Rupiah) 41,92 45,12 47,96 51,89 -


PDRB per kapita Kota Mojokerto lima tahun terakhir terus mengalami

peningkatan. Pada Tahun 2014 PDRB per kapita Kota Mojokerto telah

mencapai sekitar 35,49 juta. Pada tahun 2018, PDRB per kapita Kota

Mojokerto mencapai 49,17 juta atau meningkat 7,03 persen dibanding tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukkan, bahwa secara umum kesejahteraan

masyarakat Kota Mojokerto dari tahun ke tahun semakin membaik.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan

pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama

yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga

komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat

diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi

yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa

kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga

dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh

barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Laju inflasi dalam arti

sempit adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan masyarakat

secara rata-rata. Hal ini berarti terjadi penurunan kemampuan/daya beli uang

untuk memperoleh barang/jasa (nilai riil yang menurun), tidak hanya

merugikan golongan masyarakat akan tetapi juga berdampak negatif bagi

produsen dan pengusaha lainnya, prospek penanaman modal/investasi

diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan

terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah pusat

maupun daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi. Oleh karena


itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan

pembangunan perekonomian di suatu daerah maupun nasional.

Di Jawa Timur ada 8 Kabupaten / Kota yang digunakan sebagai Kota

Inflasi dari 82 Kabupaten / Kota secara Nasional, yaitu Kabupaten Jember,

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang,

Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Sedangkan untuk Kota

Mojokerto, penghitungan inflasi yang digunakan adalah menggunakan

pendekatan Sister City dengan Kota Inflasi. Pendekatan sister city yang

dimaksud adalah menggunakan diagram timbang dengan kota inflasi yang

memiliki pola konsumsi yang hampir sama serta letaknya secara geografis

berdekatan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rujukan Kota Mojokerto

dalam penghitungan inflasi adalah Kota Kediri.

Tabel 2.15: Laju Inflasi Kota Kediri, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Kota Kediri 8,05 7,49 1,71 1,3 3,44

Jawa Timur 7,59 7,77 3,08 2,74 4,04

Nasional 8,38 8,36 3,35 3,02 3,61


2.2.1.4 Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini

Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio

menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Kota Mojokerto

pada 2013 tercatat sebesar 0,30 dan meningkat menjadi 0,31 pada 2014.

Selanjutnya, Gini Ratio meningkat terus hingga mencapai angka tertinggi

pada 2017 yaitu sebesar 0,39. Bila dibandingkan angka gini rasio Provinsi

Jawa Timur dan Nasional di Kota Mojokerto lebih kecil yang menandakan

bahwa ketimpangan antara penduduk miskin dan non miskin tidak terlalu

jauh.

Tabel 2.16: Indeks Gini Kota Mojokerto, Jawa Timur, dan Nasional

Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Kota Mojokerto 0,30 0.31 0,36 0,37 0,39

Jawa Timur 0,36 0,37 0,40 0,40 0,41

Nasional 0,41 0,41 0,40 0,39 0,39


2.2.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Sesuai Amanat Nasional dan Komitmen Pemerintahan Kota Mojokerto

bahwa perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya pengentasan


kemiskinan. Upaya ini telah sesuai dengan substansi pembangunan yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pendapatan dan pemerataan. Berbagai strategi pembanguan ekonomi yang

dilakukan, dengan tetap berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi

dan terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Adapun wujud nyata

dari upaya tersebut adalah menurunnya jumlah penduduk miskin.

Tabel 2. 17: Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto, Jawa Timur, dan

Nasional Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Mojokerto 6,42 6,16 5,73 5,73 5,50

Jawa Timur 12,28 12,34 12,05 11,77 10,98

Nasional 10,96 11,13 10,70 10,12 9,82


Angka kemiskinan di Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir secara

gradual (2014-2018) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2014 angka

kemiskinan sebesar 6,42 persen atau dengan jumlah penduduk miskin

sebesar 8,00 ribu jiwa, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018

menjadi 5,50 persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 7,04 ribu jiwa.

Persentase penduduk miskin di Kota Mojokerto tersebut masih lebih rendah

dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Jawa Timur sebesar 10,98 persen

dan Nasional yaitu sebesar 9,82 persen.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang

dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. Indeks ini

penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan

hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa

peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan

manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Agak berbeda dengan Indek Mutu

Hidup (IMH) yang berfungsi sebagai indikator fisik (mengukur tingkat

kemajuan), maka IPM cenderung berfungsi sebagai indikator posisi

(membandingkan keberhasilan pembangunan antar waktu atau wilayah).

Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari

Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah),

Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya beli (Daya Beli).

Dari tahun 2014 hingga 2018 IPM Kota Mojokerto memiliki kecenderungan

meningkat bahkan berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini

dipengaruhi dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks

Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Pengeluaran Perkapita.


Tabel 2. 18: IPM Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Mojokerto 75,04 75,54 76,38 76,77 77,14

Jawa Timur 68,14 68,95 69,74 70,27 70,77

Nasional 68,90 69,55 70,18 70,81 n/a

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto,2019

Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kota Mojokerto

telah berhasil meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM)

daerah. Sejak tahun 2014-2018 IPM Kota Mojokerto cenderung mengalami

peningkatan seiring dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan

warganya. Menggunakan perhitungan metode baru, IPM Kota Mojokerto

tahun 2018 mencapai 77,14.

2.2.1.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks

Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai

dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan

penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut

gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh

pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada

pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu

daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan

adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial

ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki- laki.

Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan

dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif

rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan

melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak

khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa

mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan

diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki.

Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat

akan semakin nyata.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan

dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber

dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan

interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan

gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan

kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh perundang-

undangan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan


perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi

partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan

kualitas hidup melalui program peningkatan pelayanan dasar kesehatan,

pendidikan dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah.

Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak

khususnya Pemerintah Daerah untuk melihat disparitas capaian indeks

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada

penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan

menggantikan angka IPG yang pernah di publish. Dengan berlakunya IPG

menggunakan metode baru, maka angka yang disajikan tidak bisa

dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus

sesuai metode yang digunakan atau apple to apple. Hasil penghitungan IPG

metode baru, tercatat bahwa IPG Kota Mojokerto mengikuti tren naik.

Tabel 2. 19: IPG Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Kota Mojokerto 93,05 93,27 93,67 - 93,40

Jawa Timur 90,22 90,83 91,07 90,72 90,76

Nasional 90,19 90,34 91,03 90,82 90,96


IPG Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir (2013-2017) terus

mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 IPG Kota Mojokerto sebesar

93,05, sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 93,40.

Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur, IPG Kota Mojokerto masih lebih

tinggi dari Jawa Timur yang sebesar 90,76 dan Nasional sebesar 90,96 pada

tahun 2017. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang terjadi antara laki-laki

dan perempuan semakin kecil.

2.2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal

penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah

dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ).

Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena

mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun

secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh

pekerjaan.


Tabel 2. 20: TPT Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Mojokerto 4,42 4,88 3,33 3,61 2,45

Jawa Timur 4,19 4,47 4,14 4,00 3,99

Nasional 5,94 6,18 5,61 5,50 5,34


Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diakukan

oleh BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Mojokerto pada tahun

2014 sebesar 4,42 persen dan tahun 2015 sebesar 4,88 persen, kemudian

turun pada tahun 2016 menjadi 3,33 persen. Selanjutnya pada tahun 2017

mengalami sedikit kenaikan menjadi 3,61 persen dan pada tahun 2018 turun

menjadi 2,45 persen atau sebanyak 2.430 jiwa. TPT Kota Mojokerto masih

lebih rendah bila dibandingkan Jawa Timur yang sebesar 3,99 persendan

Nasional sebesar 5,34 persen. Hal ini menunjukkan penanganan

pengangguran di Kota Mojokerto semakin baik.

2.2.1.9 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama

menyangkut aspek - aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan

sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan

penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak

hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang

punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 2. 21: Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Mojokerto - - 56.43 62.58 58.86

Jawa Timur 61,04 63,00 65,00 69,54 -

Sumber: Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2019

Indeks reformasi birokrasi di Kota Mojokerto pada tahun 2016 sebesar

56.43 kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 62.58, tetapi mengalami

penurunan pada Tahun 2018 menjadi 58.86. Penurunan ini menjadi pemacu

kita untuk bisa lebih baik di tahun mendatang.


2.2.1.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sebagai indikator kinerja pembangunan, kualitas air sungai yang diukur

berdasarkan konsentrasi BOD dan COD telah cukup menggambarkan kinerja

pembangunan lingkungan hidup. Namun demikian, perlu dipertimbangkan

pengukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dengan indikator lainnya

seperti kualitas udara dan tutupan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut

perlu dipertimbangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah

sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota

Mojokerto. IKLH merupakan informasi kondisi lingkungan hidup dengan

menggunakan kualitas air, udara dan lahan sebagai indikator.

Tabel 2. 22: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Mojokerto dan Jawa

Timur Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Mojokerto - - 49,67 61,5 63,02

Jawa Timur 56,48 61,70 63,98 66,29 66,36

Nasional 63,42 68,23 65,73 66,46 66,50

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2019

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%,

Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan

(ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

1. Unggul : >90

2. Sangat baik : 82 - 90

3. Baik : 74 - 82

4. Cukup : 66 - 74

5. Kurang : 58 - 66

6. Sangat Kurang : 50 – 58

7. Waspada : <50

IKLH telah menjadi indikator kinerja pembangunan lingkungan pada

RPJM Nasional 2015-2019 dengan baseline tahun 2014 sebesar 63,0-64,0

(kurang) dan target sampai dengan 2019 sebesar 66,5-68,5 (cukup). Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Mojokerto baru dihitung pada tahun

2016 sebesar 49,67 (klasifikasi “waspada”), sedangkan pada tahun 2018 naik

menjadi 63,02 (klasifikasi “kurang”), hal ini dikarenakan IKLH tidak menjadi

indikator dalam RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019. Nilai IKLH ini sebagai

bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan di Kota Mojokerto untuk kedepannya.


2.2.1.11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tabel 2. 23: Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Mojokerto - 78,32 80,26 80,41 82,75

Jawa Timur 79 80 81 81,33 -

Sumber: Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2019

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Kota Mojokerto pada

tahun 2015-2017 terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 78,32 (Thn.

2015); 80,26 (Thn. 2016); dan 80,41 (Thn. 2017) ;dan 82,75 (Thn. 2018).

Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Kota

Mojokerto lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan

masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan

masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya

pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan

publik.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan indikator digunakan untuk melihat

pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena

membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk

suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar

antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah

sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang

memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan

menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan

pembelajaran.


Tabel 2. 24: Angka Melek Huruf Kota Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Mojokerto 100.00 100.00 97.63 98.17 97,46

Jawa Timur 91,36 91,47 91,59 91,82 n/a

Sumber: BPS Kota Mojokerto, diolah 2019

Angka Melek Huruf di Kota Mojokerto pada tahun 2014 sampai tahun

2015 sudah mencapai 100 persen, namun pada tahun 2016 turun menjadi

97,63 persen. Pada tahun 2017 kembali naik menjadi 98,17 sampai dengan

2018 kembali turun menjadi 97,46 persen. Angka tersebut berada di atas

Jawa Timur yang sebesar 91,82 tahun pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan

bahwa pendidikan dasar di Kota Mojokerto cukup efektif, namun masih perlu

ditingkatkan kedepannya.

2.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tingkat pendidikan suatu masyarakat dapat juga digambarkan

melalui indikator rata‐rata lama sekolah masyarakat tersebut. Semakin tinggi

rata‐rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah

tahun standar yang harus dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu

jenjang pendidikan. Angka rata‐rata lama sekolah adalah rata‐rata jumlah

tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis

pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau years of

schooling, adalah suatu angka yang menunjukkan lamanya bersekolah

seseorang mulai dari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai

dengan jenjang pendidikan terakhir.

Angka Rata‐Rata Lama Sekolah atau Mean Years of Schooling

(MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang

pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan

yang ditamatkan. Namun demikian, jumlah tahun bersekolah ini tidak

mengindahkan kasus‐kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian

melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda

atau sebaliknya.

Tabel 2. 25: Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Mojokerto 9.91 9.92 9.93 9.98 9.99

Jawa Timur 7.05 7.14 7.23 7.34 7.39

Nasional 7,73 7,84 7,95 8,1 8,17



Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Mojokerto setiap tahunnya

mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, angka rata-rata lama sekolah di

Kota Mojokerto 9,91 tahun, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan

menjadi 9,99 tahun. Angka tersebut berada di atas Jawa Timur yang sebesar

7,39 tahun pada tahun 2017.

2.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya

sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tabel 2. 26: Angka Harapan Lama Sekolah Kota Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Mojokerto 13,30 13,33 13,80 13,81 13,82

Jawa Timur 12,45 12,66 12,98 13,09 13,10

Nasional 12,39 12,55 12,72 12,85 12,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019

Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Mojokerto setiap tahunnya

mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, angka harapan lama sekolah di

Kota Mojokerto 13,30 tahun, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan

menjadi 13,82 tahun. Angka tersebut berada di atas Jawa Timur yang

sebesar 13,10 tahun pada tahun 2018.

2.2.2.4 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator digunakan untuk untuk

menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat

pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi

sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang

pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen

menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan

atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa

wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target

yang sesungguhnya.


Tabel 2. 27: Angka Partisipasi Kasar Kota Mojokerto Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

2014 2015 2016 2017 2017

APK PAUD 62,09% 85,14% 90,14% 97,72% 93,28%

APK SD/MI/Sederajat 127,30 124,58 124,12 123,31 122,05

APK SMP/MTs/Sederajat 152,80 149,32 132,20 131,65 127,51

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2018

APK SD/MI di Kota Mojokerto bergerak fluktuatif. Pada tahun 2014,

APK SD/MI sebesar 127,30 persen. Pada tahun 2014 sampai dengan 2018

terus mengalami penurunan menjadi 122,05 persen pada tahun 2018. Untuk

APK SMP/MTs terus mengalami penurunan tiap tahunnya, namun masih di

atas 100 persen. Pada tahun 2018 APK SMP/MTs di Kota Mojokerto sebesar

127,51 persen.

2.2.2.5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia

adalah dengan melihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Intelektual

seseorang pada umumnya akan semakin meningkat seiring dengan

bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang. Demikian pula

dengan kemampuan melakukan interaksi sosial. Meskipun sebetulnya

pendidikan dapat diperoleh di luar jalur formal, seperti di balai pelatihan

keterampilan, forum‐forum diskusi, kelompok‐kelompok belajar

pemberdayaan masyarakat, serta pada kegiatan swadaya masyarakat

lainnya.

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang,

ditandai dengan sertifikat/ijazah. Indikator ini dapat digunakan untuk

mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan

jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya dan juga sebagai

bahan analisis pasar kerja.

Sertifikat atau Ijazah sebagai tanda seseorang telah menyelesaikan

pendidikan pada suatu jenjang dapat diperoleh dengan mengikuti

lembaga pendidikan formal. Dimana lembaga pendidikan tersebut

sebelumnya harus mendapatkan legalitas/pengakuan terlebih dahulu dari

lembaga pemerintah. Pendidikan non formal yang dilaksanakan di rumah

dengan didampingi oleh orang tua atau guru pendamping dan model kegiatan

belajar yang terstruktur tanpa perlu.


Tabel 2. 28: Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi yang DItamatkan

di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Tidak/ belum sekolah 34.795 36.380 37.484 38.488 38.721

SD sederajad 23.873 23.892 23.594 23.384 22.636

SMP sederajat 19.989 20.091 20.188 20.234 10.950

SMA sederajat 46.221 46.438 46.460 46.727 46.273

Diploma 3.317 3.333 3.327 3.361 3.307

Strata 1 10.902 11.080 11.330 11.615 11.781

Strata 2 570 599 635 673 696

Strata 3 10 11 14 11 13 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi

yang ditamatkan di Kota Mojokerto pada tahun 2014 mayoritas adalah

penduduk lulusan SMK dengan jumlah 15.948 jiwa. Pada tahun 2015 dan

2017 proporsi terbesar adalah lulusan SMA dengan jumlah 16.860 jiwa dan

15.021 jiwa. Namun lulusan Universitas (S1/S2/S3) terus mengalami

peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2017 mencapai 11.461 jiwa. Hal ini

menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Kota Mojokerto semakin baik.

2.2.2.6 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni merupakan indikator digunakan untuk mengukur

daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM

menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat

memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika

APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Tabel 2. 29: Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2013-2017


2014 2015 2016 2017 2018

APM SD/MI/Sederajat 114,06 112,23 119,64 111,00 112,85

APM SMP/MTs/Sederajat 114,64 115,83 99,99 100,72 95,36

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019

Pada Tahun 2014-2018 APM SD/MI mengalami fluktuatif sekitar

119.64-112.85 persen. Untuk APM SMP/MTs juga mengalami fluktuatif

sekitar 95,36-115,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah

penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, dan faktor

penerimaan antara dalam Kota dan Luar Kota yang terkait dengan peraturan

yang sudah ditetapkan, tetapi tidak signifikan. Penduduk usia sekolah di Kota

Mojokerto semua tertampung di sekolah dan sesuai dengan jenjangnya, ini

merupakan gambaran adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya

sekolah.


2.2.2.7 Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan sosial adalah angka

kelangsungan hidup bayi (AKHB). AKHB adalah probabilitas bayi hidup

sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dipengaruhi

oleh angka kematian bayi. Semakin tinggi AKHB dan semakin sedikitnya AKB

mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat. Pada tahun

2013 AKHB di Kota Mojokerto sebesar 986, angka tersebut terus mengalami

peningkatan menjadi 998 pada tahun 2017. Tabel 2. 30: Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Mojokerto

Tahun 2013-2017


2013 2014 2015 2016 2017

AKHB 986 993 995 997 998

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2018

2.2.2.8 Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk di Kota Mojokerto dalam waktu 5 tahun

terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 sebesar 0,91%, tahun

2014 sebesar 0,88%, pada tahun 2015 turun lagi menjadi 0,38%. Namun

pada tahun 2016 sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,47% dan pada tahun

2017 dapat ditekan kembali sebesar 0,30%. Sedangkan target IKU pada

Prevalensi Balita Gizi Buruk tahun 2018 sebesar < 0,8 % dan sampai dengan

bulan Juni tahun 2018 ini telah terpantau capaian kinerja sebesar 0,49 %

merupakan presentase balita usia 0 s/d 59 bulan 29 hari ditemukan sebanyak

33 balita dengan status gizi berat badan sangat kurang (BB/U < 3 SD)

terhadap jumlah sasaran balita usia 0 s/d 59 bulan 29 hari yang ditimbang (D)

sebanyak 6.672 balita yang ditimbang.

Tabel 2. 31: Prevalensi Balita Gizi Buruki di Kota Mojokerto

Tahun 2013-2017


2013 2014 2015 2016 2017

Prevalensi balita gizi buruk 0,91 0,88 0,38 0,47 0,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2018

2.2.2.9 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya,

dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup

yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan

kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan,

kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.


Tabel 2. 32: Angka Harapan Hidup Kota di Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Mojokerto 72.39 72.69 72.78 72.86 73,01

Jawa Timur 70.45 70.68 70.74 70.80 70.97

Nasional 70,59 70,78 70,9 71,06 71,2


Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Mojokerto

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 angka harapan

hidup Kota Mojokerto sebesae 72,39 tahun, setiap tahunnya terus mengalami

peningkatan menjadi 73,01 tahun pada tahun 2018. Perkembangan angka

harapan hidup ini menunjukkan pelayanan kesehatan dan kualitas kehidupan

masyarakat di Kota Mojokerto yang semakin meningkat. Kondisi ini harus

diiringi dengan dukungan masyarakat dalam memberikan dukungan suasana

dan akses prasarana publik yang memihak kepada para lansia agar dapat

hidup bahagia di masa tuanya.

2.2.2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang

merupakan angkatan kerja. TPAK digunakan untuk Mengindikasikan

besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu

daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula

pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi

barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2. 33: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah angkatan kerja (jiwa) 64,630 67,079 - 67,235 68,512

Jumlah penduduk usia kerja (jiwa)

94,943 96,000 - 97,943 99,015

TPAK 68.07 69.87 - 68.65 69,19

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

TPAK Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, pada tahun 2014

TPAK Kota Mojokerto sebesar 68,07 persen. Tahun 2015 naik menjadi 69,87 persen.

Pada tahun 2017 turun menjadi 68,65 persen, dan tahun 2018 kembali naik menjadi

69,19 persen atau sebanyak 68.512 jiwa. Secara umum, angka ini menunjukkan

bahwa 69,19 persen penduduk Kota Mojokerto yang berusia 15 tahun ke atas

memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 30,81 persen sisanya


memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki

kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

2.2.2.11 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah

penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio

ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan

penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan

tenaga kerja.

Rasio penduduk yang bekerja di Kota Mojokerto pada tahun 2013

sebesar 94,27 persen. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 96,39

persen. Hal ini menunjukkan bahwa 96,39 persen dari angkatan kerja yang

ada telah memperoleh pekerjaan, sedangkan sisanya masih mencari kerja

atau belum mendapatkan pekerjaan.

Tabel 2. 34: Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Mojokerto (%) 95.58 95.12 - 96.39 97,55

Jawa Timur (%) 95.81 95.53 95.79 96.00 96,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni dan Budaya pada dasarnya ditujukan untuk

melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta

mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah

semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Jumlah grup kesenian di Kota Mojokerto pada tahun 2013 sebanyak 44 grup,

jumlah tersebut terus mengalami penurunan menjadi 10 grup pada tahun

2017.

Tabel 2. 35: Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Kesenian di Kota Mojokerto

Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Grup Kesenian 44 25 7 13 10

Gedung Kesenian 1 1 1 2 2

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Mojokerto,2018

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat

menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina,

serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pada tahun 2013


jumlah club olahraga di Kota Mojokerto adalah 29 klub, jumlah tersebut terus

meningkat menjadi 37 pada tahun 2017. Sedangkan untuk organisasi

olahraga di Kota Mojokerto pada tahun 2013 sebanyak 24 organisasi, jumlah

tersebut sedikit berkurang menjadi 23 pada tahun 2017.

Tabel 2. 36: Jumlah Club Olahraga, Gedung Olahraga dan Organisasi Olahraga


Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Club Olahraga 29 29 29 37 37

Gedung Olahraga 6 6 6 8 8

Organisasi Olahraga 24 24 24 23 23

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto,

2019

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 7-13

tahun dalam kegiatan belajar/sekolah dapat dilihat dari besaran Angka

Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 7 – 13 tahun adalah jumlah penduduk

kelompok usia pendidikan menengah (7-13 tahun) yang masih menempuh

pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 7-13 tahun.

Tabel 2. 37: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs di Kota

Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

APS SD/MI 128,77 % 126,59 % 133,27 % 124,91 % 122,89 %

APS SMP/MTs 149,34% 150,16% 132,34% 133,02% 103,69%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 2019

Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI di Kota Mojokerto dalam Lima

Tahun terahir(2014-2016) ini adalah jumlah penduduk kelompok usia

pendidikan Dasar (7-13 Tahun ) ini menunjukkan tingginya kesadaran

masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan ,hal ini juga tidak terlepas dari

banyaknya program pemerintah yang diluncurkan melalui program Bosko dan

Bosnas serta Program Indonesia Pintar sehingga memudahkan mereka

bersekolah.

Adapun angka yang (2014-2016) Jumlah siswa Usia Pendidikan Dasar

masih ada perbedaan penurunan angka partisipasi sekolah dikarenakan

adanya kebijakan dari Pemerintah Kota dalam penerimaan Siswa dalam Kota


dan Luar Kota yang di utamakan penduduk dalam Kota Mojokerto dulu

sedangkan yang luar Kota Mojokerto hanya 10 % dan yang berprestasi yang

diterima , sehingga angka dapat berubah- rubah, pada Tahun 2017 -2018

ada perubahan kebijakan dari pemerintah tentang Penerimaan PPDB yang

tertuang dalam peraturan Pemerintah Pusat yaitu Permendikbud No. 17

Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada

TK,SD,SMP dan SMA,SMK yang mengalami perubahan lagi pada Tahun

2018 Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Tentang PPDB yang berbasis Zonasi

dan Titik Koordinat, serta jumlah SD per rombel 28 siswa ,sehngga terjadilah

perubahan yang cukup signifikan.

b. Angka Putus Sekolah

Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor

internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar),

maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa

menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim,

menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara

pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah

yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan

beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus

sekolah.

Adanya urbanisasi dari luar Kota sehingga mempengaruhi siswa sekolah

berpindah-pindah bahkan putus sekolah karena mengikuti orangtuanya yang

belum memahami pentingnya pendidikan.

Tabel 2. 38: Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Angka Putus Sekolah SD/MI 0,01% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01%

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

0,16% 0,18% 0,22% 0,19% 0,09%


Jenjang pendidikan setingkat SD/MI dan SMP/MTs, dalam lima tahun

terakhir Angka Putus Sekolah (APS) secara umum mengalami penurunan.

Tahun 2014 Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,01 persen kemudian

tahun 2017 tetap sebesar 0,01 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs,

pada tahun 2014 Angka Putus Sekolah sebesar 0,16 kemudian pada tahun

2017 turun menjadi 0,09 persen.

c. Angka Kelulusan

Salah satu syarat kelulusan setiap siswa dari suatu jenjang pendidikan

adalah mengikuti USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) untuk jenjang


SD/MI dan UN (Ujian Nasional) untuk jenjang SMP/MTs. Namun UN

bukanlah satu satunya syarat seorang siswa dinyatakan lulus. UN disyaratkan

bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi kelas 3 untuk SLTP

sederajat, dan USBN bagi kelas 6 jenjang SD sederajat, sedangkan untuk

kelas akselerasi adalah menduduki kelas akhir. Besaran angka kelulusan

mencerminkan tingkat kualitas jenjang pendidikan, jika suatu sekolah banyak

siswa yang lulus tentunya sekolah tersebut mempunyai kualitas yang lebih

baik dibanding dengan sekolah yang siswanya sedikit lulus.

Tabel 2. 39: Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Angka Kelulusan SD/MI 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Angka Kelulusan SMP/MTs 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


Angka kelulusan sekolah jenjang SD/MI maupun jenjang SMP/MTs

dalam 5 (lima) tahun yaitu 100 persen. Hal ini merupakan hal yang sangat

baik dan harus dipertahankan di tahun tahun mendatang. Program

pemerintah dapat dilihat keberhasilannya dari tabel diatas, yang menunjukkan

ketuntasan kurikulum serta pembelajarannya.

d. Angka Melanjutkan Sekolah

Dalam suatu Kota/Kabupaten dapat diketahui kemajuan dan

perkembangannya salah satunya adalah dengan melihat Angka Melanjutkan

Sekolah (AM)

Tabel 2. 40: Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Angka Melanjutkan SD/MI 121,98% 118,64% 121,54% 116,14% 97,33%

Angka Melanjutkan SMP/MTs

134,74% 146,75% 136,52% - -


Dari tabel diatas diketahui AM dari SD/MI ke MTs mengalami perubahan

/ fluktuasi. Ada kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun berikutnya.

Penyebab dari hal ini adalah adanya kebijakan pemerintah yang berubag

ubah yakni tentang aturan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang

berbasis zonasi, berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2017 tentang

PPDB TK, SD, SMA dan SMK.


e. Rasio Guru / Murid

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah murid pada

suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan. Semakin

tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan

perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin

rendah.

Tabel 2. 41: Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

SD/MI 1:18 1:19 1:19 1:19 1:18

SMP/MTs 1:14 1:15 1:14 1:15 1:15


Dari data tabel diatas rasio guru/murid jenjang SD selama tahun 2014-

2018 naik turun secara fluktuatif, dari perbandingan 1:18 pada tahun 2014

naik menjadi 1:19 pada tahun 2015 disebabkan jumlah guru kurang (pensiun,

meninggal dan mutasi keluar), untuk 2016 dan 2017 stabil, sedangkan untuk

2018 rasio kembali turun dikarenakan jumlah murid SD mengalami

penurunan.

Dari data tabel diatas rasio guru/murid jenjang SMP selama tahun 2014-

2018 naik turun secara fluktuatif, dari perbandingan 1:14 pada tahun 2014

naik menjadi 1:15 pada tahun 2015 disebabkan bertambahnya jumlah guru

tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah murid, sehingga

mengakibatkan rasio menjadi naik. Untuk tahun 2016 rasio kembali turun

sebesar 1:14 dikarenakan adanya penambahan jumlah guru, sedangkan

tahun 2017 dan 2018 cenderung stabil diangka 1:15.

f. Guru Pendidikan Dasar berkualifikasi Min D4/S1

Keberadaan guru tidak hanya diperlukan dari sisi jumlahnya saja, tetapi

juga kualitasnya. Kualitas seorang guru secara umum ditentukan dari tingkat

pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang guru akan

sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar murid, semakin tinggi

pendidikan maka dia akan mempunyai kemampuan yang lebih dibanding

yang pendidikannya rendah. Dengan tingginya pendidikan seorang tenaga

pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S.1-D.IV

pendidikan menengah selama 5 (lima) tahun terakhir terus menunjukkan

peningkatan, 95,24% pada tahun 2015 menjadi 94,02% tahun 2018. Hal ini

disebabkan adanya guru yang memasuki batas usia pensiun (purna tugas)

dan meninggal dunia.


Tabel 2. 42: Guru Pendidikan Dasar Berkualifikasi Min D4/S1 di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

95,24% 95,75% 86,64% 94,02%


2.3.1.2 Kesehatan

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil

atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa

memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang

disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran

hidup, tetapi bukan karena kecelakaan.

Tabel 2. 43: Angka Kematian Ibu di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

45,09 92,67 47,3 0 46,94

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2019

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah kematian ibu yang terjadi

menunjukkan tren fluktuatif, hal ini betul betul telah diintervensi yaitu 45,09 (1

Ibu tahun 2014), 92,67 (2 Ibu tahun 2015), turun kembali 47,3 (1 Ibu tahun

2016), pada tahun 2017 dapat diintervensi kembali mengalami penurunan

hingga berhasil menjadi 0 KH (tidak ada kasus atau Zero Death), tahun 2018

masih terjadi kembali 46,94 (1 kasus kematian Ibu).

Meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami

peningkatan. Penyebab utama kematian ibu ditahunterakhir disebabkan

kondisi ibu hamil dengan faktor determinan lainnya berupa : Suspec

Autoimmune Disease. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat

melahirkan tersebut, berbagai upaya harus terus dilakukan diantaranya

pendampingan kepada ibu hamil resiko tinggi oleh petugas kesehatan dan

kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi,

memperbanyak pelatihan gerakan senam ibu hamil dan mengintensifkan

koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat.

Pemberian tablet penambah darah melalui puskesmas atau pada saat

pendampingan kunjungan rumah.

Penanganan pada kasus kematian ibu, harus komprehensif dan

bersinergis, antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan keluarga. Aspek

sosial ekonomi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, sosial budaya harus

diupayakan meningkat, sehingga diharapkan akan menekan Angka Kematian


Ibu (AKI). Selain itu juga melalui beberapa pendekatan program yang

dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Mojokerto untuk meningkatkan

derajat kesehatan reproduksi, yaitu melalui peningkatan pengembangan

program kesehatan reproduksi terutama pelayanan kehamilan dan membuat

kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer),

program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan,

penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan resiko

tinggi dan penyiapan keluarga dan atau suami siaga dalam menyongsong

kelahiran.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi antara saat bayi lahir

sampai dengan satu hari sebelum bayi berusia satu tahun. Angka Kematian

Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang

meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam

1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB dapat menggambarkan

kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok

yang paling rentan terkena dampak dari suatu perubahan lingkungan maupun

sosial ekonomi.

Tabel 2. 44: Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Angka Kematian Bayi per 100.000 KH

16,68 7,87 5,2 3,8 2,34

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, 2019

Dalam 5 tahun terakhir masih terjadi kematian bayi walaupun sudah

menunjukan penurunan, Angka Kematian Neonatal (AKN) mengalami

penurunan yakni 14/1000 kelahiran hidup menjadi 1,5/1000 kelahiran hidup.

Hal ini juga terlihat pada Angka Kematian Bayi (0 – 11 bulan) terjadi

penurunan dari 16,7/1000 menjadi 2,3/1000 kelahiran hidup. Sedangkan

angka kematian anak balita (0 – 59 bulan) juga turun dari 16,7/1000 menjadi

1,8/1000 kelahiran hidup.

Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar,

dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan

eksogen. Penyebab kematian di tahun 2018 terdapat 5 kasus pada kelompok

Neonatus (0 sd 28 hari) disebabkan oleh Kelainan Bawaan 1 kasus dan

BBLR 2 kasus, ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan

amat menentukan kondisi bayinya, merupakan tantangan ke depan untuk

mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil, melahirkan dan

menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi

dari infeksi, serta untuk usia diatas neonatal (29 hari sd 1 tahun), penyebab

utama kematian 1 kasus kelainan bawaan dan 1 kasus ada infeksi karena


Pneumonia. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat Ibu dan

Kondisi lingkungan setempat.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap

Kriterianya adalah jalan kota yang memiliki kerataan permukaan jalan

memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan

nyaman. Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan

bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang,

sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi rusak ringan dan rusak

berat.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukan bagi

lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah,

dibawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan

kereta api. Sedangkan kondisi baik kawasan yang memiliki sumber daya alam

atau sumber daya manusia yang dapat mendukung upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 45: Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Kota



Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 Proporsi Panjang Jalan Kota Dalam Konsi Baik/Mantap

0,48 0,48 0,27 0,66 0,75

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, 2019

Kewenangan penyelenggaraan jalan sesuai surat Keputusan Walikota

Tentang Kewenangan Status Ruas Jalan Kota Mojokerto Nomor :

188.45/449/417.111/2018 tanggal 2 Mei 2018.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik/mantap pada tahun 2017

adalah sebesar 0,66% dan pada tahun 2018 adalah sebesar 0,75%

mengalami kenaikan kemantapan ini dikarenakan panjang jalan dalam kondisi

baik mengalami keniakan 0,9%.

b. Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk

Sistem jaingan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri

dari sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder yang terjalin dalam

hubungan hirarki. Jalan untuk pengembangan semua wilayah di kota dengan

menghubungkan pusat-pusat kegiatan lokal sampai ke pusat lingkungan.


Tabel 2. 46: Rasio Panjang jalan dan Jumlah Penduduk di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk

0,98 0,97 0,96 0,95 0,96


Rasio panjang dan jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar

0,95% dan pada tahun 2018 adalah sebesar 0,96% mengalami peningkatan

sebesar 0,1%.

c. Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran

Pembuangan Air ( Minimal 1.5 m )

Jalan yang memiliki trotoar merupan prasarana transportasi dalam

mengerakkan dan memperlancar perekonomian, pendidikan, kesehatan

sosial dan kegiatan kemasyarakatan.

Tabel 2. 47: Persentase Jalan Yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran

Pembuangan Air ( Minimal 1.5 m ) di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1.5 m)

48,3

48,3

48,3

48,3

48,3


Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran

pembuangan minimal 1.5 m pada tahun 2017 adalah sebesar 48,3% dan

pada tahun 2018 adalah sebesar 48,3% tidak mengalami penurunan maupun

peningkatan.

d. Penanganan Genangan/Banjir

Banjir adalah keadaan aliran air dan atau elefasi muka air dalam sungai

atau kali atau kanal yang lebih besar atau lebih tinggi dari normal. Genangan

yang timbul didaerah rendah akibat ditimbulkannya juga ternasuk dalam

pengertian banjir. Penanggulangan banjir harus dilakukan berbagia pihak

antara pemerintah dan masarakat mulai dari tata kota dan saluran air yang

baik, serta perilaku masarakat yang baik terhadap lingkungan.


Tabel 2. 48: Persentase Penanganan genangan/banjir di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun

70 74 76 78 80


Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun, penanganan luas daerah

genangan banjir pada tahun 2017 adalah sebesar 78% dan pada tahun 2018

adalah sebesar 80% mengalami kenaikan sebear 2% di karenakan adanya

kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul sungai, peningkatan

pembersihan dan pengerukan sungai.

e. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Irigasi adalah usaha penyediaan atau pengaturan dan pembuangan air

irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya mekliputi irigasi permukaan,

irigasi rawa, irigasi air tanah dan irigasi pompa. Pelayanan air irigasi ditujukan

untuk produksifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian

yang maksimal.

Tabel 2. 49: Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

65 68 70 72 75


Persentase irigasi kota dalam kondisi baik yaitu luas irigasi yang baik

dibagi luas irigasi keseluruhan. Pada tahun 2017 adalah sebesar 72% dan

pada tahun 2018 adalah sebesar 75% mengalami peningkatan 3%

dikarenakan adanya kegiatan pemeliharaaan jaringan irigasi dan

pemeliharaan pintu air.

f. Rasio Jaringan Irigasi

Pemeliharaan Jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan

mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna

memperlancar operasi dan mempertahankan kelestariaannnya.

Tabel 2. 50: Rasio Jaringan Irigasi di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Rasio Jaringan Irigasi 70 74 76 78 80



Jaringan irigasi yaitu panjang saluran irigasi dibagi luass lahan budi daya

pertanian . Rasio jaringan irigasi padaTahun 2017 sebersar 78% dan

padatahun 2018 sebesar 80% dan mengalami peningkatan sebesar 2%.

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan proporsi jumlah rumah layak huni

terhadap jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Mojokerto pada

tahun 2018 sebesar 71,51 persen.

Tabel 2. 51: Rasio Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Rasio Rumah Layak Huni - - - - 71,50

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni merupakan proporsi permukiman layak

huni terhadap seluruh luas wilayah permukiman. Rasio permukiman layak

huni di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 86,42 persen.

Tabel 2. 52: Rasio Perukiman Layak Huni di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Rasio Permukiman Layak Huni

- - - - 86,42


c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan proporsi jumlah

seluruh rumah layak huni di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

terhadap jumlah seluruh rumah di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Mojokerto pada tahun 2018


Tabel 2. 53: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Cakupan Ketersediaan

Rumah Layak Huni - - - - 96,83



d. Persentase Permukiman yang Tertata

Persentase permukiman yang tertata merupakan proporsi luas area

permukiman yang tertata terhadap seluruh luas area permukiman.

Persentase permukiman yang tertata di Kota Mojokerto pada tahun 2018


Tabel 2. 54: Persentase Permukiman yang Tertata di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Permukiman

yang Tertata - - - - 76,42


e. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

merupakan proporsi luasan permukiman kumuh yang tertangani terhadap

seluruh luas permukiman kumuh. Persentase luasan permukiman kumuh di

kawasan perkotaan di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 96,48

persen.

Tabel 2. 55: Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 Persentase Luasan

Permukiman Kumuh di

Kawasan Perkotaan

- - - - 96,48


2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan

Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman,

Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pada pasal 1 butir 1 yaitu Satuan Perlindungan Masyarakat yang

selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan

dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan

penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana,

serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,

kegiatan sosial kemasyarakatan.


Pengertian satuan perlindungan berdasarkan Permendagri Nomor

10 Tahun 2009 memiliki beberapa unsur kata, yaitu :

1. Warga masyarakat

2. Yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan

3. Penanganan Bencana dan mengurangi/memperkecil resiko bencana

4. Ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

5. Ikut dalam kegiatan sosial masyarakat.

Tabel 2.56 Persentase Cakupan Petugas Linmas


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase cakupan petugas

Perlindungan Masyarakat

(Linmas)

-- -- -- 2,42 2,67

Sumber : Satpol PP Kota Mojokerto, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita pahami bahwa tugas dan

kewajiban petugas LINMAS sangat beragam di antaranya mengumpulkan dan

menganalisa data dan informasi satuan Perlindungan masyarakat serta

pengamanan swakarsa, menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan

perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan

penyelamatan korban bencana maupun menyiapkan satuan perlindungan

masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan

pemilu. Di mana pada tahun 2018 turut serta dalam mensukseskan gelaran

PILWALI KOTA MOJOKERTO.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,

Keindahan)

Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) merupakan

subyek sosial dimana selalu dinamis dan berkembang baik dari sisi positif

maupun dari sisi negative, dan yang perlu di antisipasi dimana di permukaan

hanya sedikit namun di dalamnya berkembang semakin besar, maka dari itu

pendekatan persuasif dan komunikasi aktif di masyarakat harus di tingkatkan

agar tingkat pelanggaran K3 dapat di minimalisir dan dapat segera di

selesaikan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.57. Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman

Keindahan) Tahun 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman Keindahan)

-- -- 15,89 18,48 20,03



Berdasarkan table di atas maka dapat kita petakan subyek sosial di

mana selalu dinamis dan berkembang baik dari sisi positif maupun hal

negative, dan yang perlu di antisipasi yaitu fenomena gunung es di mana di

permukaan hanya sedikit namun di dalamnya berkembang semakin besar,

maka dari itu pendekatan dan komunikasi aktif di masyarakat di tingkatkan

agar tingkat pelanggaran K3 dapat di monitor semuanya dan dapat segera di

selesaikan.

c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Pelayanan kebakaran merupakan pertolongan yang diberikan akibat

bencana yang disebabkan oleh api atau kebakaran tidak terkawal,

membayakan nyawa manusia, bangunan atau ekologi. Ia boleh jadi sengaja

atau tidak sengaja. Kebakaran lazimnya akan menyebabkan kerusakan atau

kemusnahan pada binaan dan kecederaan atau kematian pada manusia .

Persentase Pelayanan bencana kebakaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.58. Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota

100% 100% 100% 100% 100%


Berdasarkan table di atas maka dapat kita pahami bahwa tugas dan

kewajiban petugas DAMKAR sangat beragam di antaranya mengumpulkan

dan menganalisa data dan informasi dari masyarakat serta pengamanan

swakarsa, menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan sewaktu-waktu terjadi

bencana kebakaran di lingkungan masyarakat yang disebabkan kelalaian

dapat segera diatasi

d. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Waktu Tanggap (Response Time) merupakan waktu tanggap yang

diberikan oleh antar muka /interfase mengirim permintaan pengguna yang

dapat memberikan waktu tanggap yang sependek-pendeknya. Tetapi waktu

tanggap yang baik memang tidak dapat ditentukan, karena ada beberapa

aspek yang mempengaruhi antara lain ragam interaksi yang diinginkan dan

kefasihan pengguna response time rate sebagaimana tabel berikut

merupakan indikator kinerja baru.


Tabel 2.59 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah

Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

-- -- 1,36 1,60 1,80


Perencanaan sistem proteksi kebakaran di perkotaan didasarkan

kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Perencanaan

harus dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat resiko kebakaran dalam suatu

WMK oleh instansi kebakaran setempat. Unsur utama yang penting dalam

perencanaan ini adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman

kebakaran di setiap WMK. Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula

oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Apabila

pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam

kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut

dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah

manajemen kebakaranpun harus disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Daerah layanan dalam setiap WMK tidak melebihi dari radius 7,5 km.

e. Persentase Penegakan PERDA

Produk hukum daerah merupakan instrumen penegakan peraturan di

daerah yang meliputi beberapa peraturan seperti peraturan daerah, peraturan

kepala daerah, keputusan daerah, peraturan desa. Produk hukum daerah

dapat berupa peraturan yang bersifat regulasi maupun teknis prosedural

untuk menjalankan peraturan perudang-undangan. Persentase penegakkan

pelanggaran Perda, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.60 Persentase Penegakan PERDA


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase penegakan PERDA

-- -- 14,21 14,50 19,80


Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto atau

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ini berarti kewenangan yang diberikan

oleh undang-undang kepada unsur penyelenggara pemerintahan daerah

cukup luas untuk mengatur daerah secara regulasi. Kinerja penagakan

pelanggaran Perda ditunjukkan dengan Persentase penegakkan pelanggaran

Perda. Tahun 2018 Persentase penegakkan pelanggaran Perda di Kota


Mojokerto sebesar 19,80 persen. Artinya, bahwa dengan meningkatnya

penegakan pelanggaran perda maka akan terjamin adanya kepastian hukum,

sehingga diharapkan dapat menciptakan serta memelihara ketentraman dan

ketertiban umum.

f. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan

Ketentraman

Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum merupakan

proporsi pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan

terhadap seluruh pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman. Persentase

penyelesaian pelanggaran ketertiban umum di Kota Mojokerto pada tahun

2018 sebesar 100 persen.

Tabel 2.61 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan

Ketentraman di Kota Mojokerto 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman

- - - - 100%


2.3.1.6 Sosial

a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-

undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkatagori

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) dan juga untuk

meningkatkan partisipasi PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

Definisi PMKS /Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu

hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi

sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani,

rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan

gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan,

ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan

lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya

bencana.

Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial adalah

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan

pemenuhan kebutuhan sosial atau disebut sebagai bantuan sosial dalam

kurun waktu tahun berjalan.


Tabel 2. 62: Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial di Kota



2014 2015 2016 2017 2018

Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial

- 54% 88% 90% 95%

Sumber : Dinas Sosial Kota Mojokerto, 2019

b. Persentase PMKS yang tertangani

Persentase PMKS yang Tertangani adalah PMKS yang telah tercukupi

kebutuhan sosialnya, sebagaimana table berikut:

Tabel 2. 63: Persentase PMKS yang tertangani di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase PMKS yang tertangani

- 54% 88% 90% 95%


Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan masih terdapat Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum tertangani kurang lebih sebesar

5% pada tahun 2018.

c. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial untuk

Pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya, wawasannya,

serta spritual mentalitasnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta

meningkatnya kemampuan sosialnya merupakan indikator penting dalam

pemaparan tren penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebuah daerah.

Terpenuhinya kebutuhan dasar disertai meningkatnya kemampuan fungsi

sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan indikasi

meningkatnya kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial

sebuah wilayah.

Tabel 2. 64: Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang

memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kota



2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar

- 54% 88% 90% 95%



d. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial

ekonomi sejenis lain

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui

kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berasal dari pemerintah

dengan harapan agar PMKS mampu mengembangkan kapasitasnya melalui

kelompok usaha bersama.

Tabel 2. 65: Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi

sejenis lain di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain

2.16% 1.67% 1.50% 1.02% 6%


Berdasarkan data tahun 2018, masih 6 persen PMKS yang menerima

program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau

kelompok sosial ekonomi sejenis lain di Kota Mojokerto. Oleh karena itu perlu

ditingkatkan program-program pemberdayaan sosial melalui KUBE pada

tahun yang akan datang.

e. Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana

pelayanan kesejahteraan sosial

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial

adalah Panti Sosial yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang

memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga

dan masyarakat dalam pengasuhan anak.

Tabel 2. 66: Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana

pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

100% 77% 66% 100% 100%


Dari data tahun 2017 dan 2018 tersebut diatas, diketahui bahwa Panti

Sosial yang ada di Kota Mojokerto telah menyediakan sarana dan prasarana

pelayanan kesejahteraan sosial.


f. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi

sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan

sarana prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput

yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Wahana ini merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas

lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun

lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada

tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam

pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 67: Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi

sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan sarana

prasarana di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial (WKSBM) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Lainnya yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

44% 44% 66% 88% 100%


Dari data tersebut diatas terlihat ada kenaikan tren sehingga bisa

disebutkan bahwa Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat serta

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya yang ada di Kota Mojokerto ini

telah menyediakan sarana dan prasana pelayanan kesejahteraan sosial.

g. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan

menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Tabel 2.68: Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan

sarana prasarana tanggap darurat lengkap di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

- - 100% 100% 100%


Dari data tersebut diatas terlihat pengevakuasian korban bencana pada

tahun berjalan pada saat 2016 bencana banjir di 5 kelurahan, dan pada tahun


2017 bencana kebakaran telah memenuhi kebutuhan korban dengan

menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

h. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia

tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Tabel 2.69: Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia

tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kota Mojokerto Tahun

2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

30% 30% 10% 86% 84%


Dari data tersebut diatas terlihat bahwa terlihat tren penurunan yang

diakibatkan dari bertambahnya jumlah penyandang cacat fisik dan mental

serta lanjut usia tidak potensial.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

a. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari

kerja untukmemperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian

lowongan kerja sesuaidengan bakat, minat, dan kemampuan.

Tabel 2.70: Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kota



2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

51,35% 34,82% 55,28% 25,52% 36,16%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja Kota Mojokerto, 2019

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah pencari kerja tahun

2018 yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja Kota

Mojokerto da sudah ditempatkan sebesar 36,16 persen. Dibandingkan tahun

2017, mengalami peningkatan sebesar 10,64 persen.


2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah

proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah

seluruh pekerja perempuan. Pada akhir tahun 2018 sebesar 3,5% pekerja

perempuan di Kota Mojokerto bekerja di sektor pemerintah. Sedangkan

persentase partisipasi perempuan di DPRD Kota Mojokerto sebesar 32

persen atau sebanyak 8 orang, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.71: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota



2014 2015 2016 2017 2018

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

- - - - 3,5%

Persentase partisipasi perempuan di DPRD

32% 32% 32% 32% 32%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Mojokerto, 2019

b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi

perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh

pekerja perempuan. Pada akhir tahun 2018 sebesar 28,57% pekerja

perempuan di Kota Mojokerto bekerja di sektor pemerintah, sebagaimana

terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.72: Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota



2014 2015 2016 2017 2018

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

- - - - 28,57%



c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) atau gender empowerment

measurenment (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat

digunakanuntuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan

dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi

maupun sosial. Persamaan dalam peran , bagi perempuan memiliki arti

penting tidak hanya sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi

lebih pada pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan


sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk

berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki

kesempatan.

IDG diukur berdasarkan 3 komponen yaitu keterwakilan perempuan

dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga pprofesional, manager,

administrasi dan teknisi serta sumbangan pendapatan. Tabel 2. 73: (IDG) Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2013-2017


2013 2014 2015 2016 2017

Kota Mojokerto 65,81 76,96 76,98 - 82,00

Jawa Timur 70,77 68,17 68,41 69,06 69,37


IDG Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir (2013-2017) terus

mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 IDG Kota Mojokerto sebesar

65,81, sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup

signifikan menjadi 82,00. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur, IDG Kota

Mojokerto masih lebih tinggi dari Jawa Timur yang sebesar 69,37 pada tahun

2017. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Mojokerto semakin

berperan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

2.3.2.3 Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil

produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan

(termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber

utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung

pada tingkat nasional, regional, kabupaten dan tingkat masyarakat.

Tabel 2. 74: Ketersediaan Pangan Utama Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Ketersediaan Pangan Utama

n/a n/a n/a n/a 49,5

Kg/Org/Th

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa data ketersediaan pangan utama di

Kota Mojokerto baru dapat dihitung pada tahun 2018.

b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan energi Indonesia sebagian besar berasal dari padi-padian

(67,2%) diikuti umbi-umbian (8,7%), biji berminyak (8,0%) dan minyak serta

lemak (6,2%). Sementara sebagian besar ketersediaan protein dihasilkan dari


bahan tanaman (86,98%), di mana protein hewan hanya berkontribusi

sebesar 13,1%.

Tabel 2.75: Ketersediaan Energi dan Protein Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Ketersediaan Energi Perkapita

n/a n/a n/a n/a 1861

kkal/kpt/hr

Ketersediaan Protein Perkapita

n/a n/a n/a n/a 65

grm/kpt/hr Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa data ketersediaan energy dan

protein di Kota Mojokerto baru dapat dihitung pada tahun 2018.

2.3.2.4 Pertanahan

Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan adalah

proporsi konflik pertanahan yang diselesaikan terhadap seluruh konflik

pertanahan yang ada. Persentase permasalahan pertanahan yang

diselesaikan di Kota Mojokerto pada tahun 2018 sebesar 20%, dari 5 (lima)

konflik pertanahan yang terjadi, baru 1 yang sudah diselesaikan.

Tabel 2.76: Persentase Permasalahan Pertanahan yang diselesaikan di Kota



2014 2015 2016 2017 2018

Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan

- - - - 20%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, 2019

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

a. Indeks Kulitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik,

kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air

relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali

menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan

kesehatan manusia terhadap air minum. Indeks kualitas air di Kota Mojokerto

mengalami penurunan. Pada tahun 2016 Indeks Kualitas Air di Kota

Mojokerto sebesar 54,17, sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 47,14.


Tabel 2. 77: Indeks Kualitas Air di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Indeks Kualitas Air - - 54,17 47 47,14

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2019

Grafik 2.4:Indeks Kualitas Air Kota Mojokerto 2014-2018

0 0

54.17 47 47.14

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu

atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU

merupa-kan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter(indikator)

individual polusi udara yang berhu-bungan menjadi suatu nilai sehingga

mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi

dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida

(NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena

pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

Tabel 2. 78: Indeks Kualitas Udara di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Indeks Kualitas Udara - - 55,55 86 87,64


Grafik 2.5: Indeks Kualitas Udara Kota Mojokerto 2014-2018

0 0

55.55

86 87.64

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016 2017 2018


Kondisi indeks kualitas udara di Kota Mojokerto pada tahun 2016

sebesar 55,55 dan meningkat menjadi 87,64 pada tahun 2018. Dengan

demikian kualitas udara di Kota Mojokerto semakin bersih dan sehat bagi

masyarakat.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berdasarkan data dari program Menuju Indonesia Hijau (MIH), klasifikasi

hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah

hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat

gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh

melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami

gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan

pertanian menetap. Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Mojokerto

menunjukkan peningkatan, yaitu dari 41,87 pada tahun 2016 menjadi 56,47

tahun 2018.

Tabel 2. 79: Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Indeks Tutupan Lahan - - 41,87 54 56,47


Grafik 2.6: Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Mojokerto 2014-2018

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga yang biasa disingkat KK adalah kartu identitas keluarga

yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga

serta identitas anggota keluarga. Penerbitan kartu keluarga merupakan salah

satu pelayanan paling mendasar dari administrasi Kependudukan, karena

keseluruhan database kependudukan dimulai dari Kartu Keluarga.

0 0

41.87

54 56.47

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018


Tabel 2. 80: Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga

100% 100% 100% 100% 100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019

Capaian indikator Penerbitan Kartu Keluarga telah sesuai dengan target

yaitu 100 %. Hal ini dikarenakan setiap kepengurusan Kartu Keluarga akan

dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Keluarga. Jika terjadi ketidaksesuaian

dengan database maka akan dilakukan penyesuaian database melalui

lampiran bukti pendukung.

b. Cakupan Penerbitan KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP el

adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan

identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten atau Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk WargaNegara Indonesia dan

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke

atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status

orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun

keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring

dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka kesadaran

untuk melakukan perekaman KTP terus meningkat. Hal ini terlihat dari

capaian penduduk memiliki KTP terus bertambah dari 2014 sebanyak 88, 8 %

dan 2018 telah mencapai 93,4 %.

Tabel 2.81: Cakupan Penerbitan KTP elektronik di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Cakupan penerbitan KTP elektronik

88% 88% 89,9% 90,8% 93,4%


Capaian indikator Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tahun

2018 telah melebihi target sebsesar 90,87 % yaitu 93,4 %, hal ini merupakan

hasil dari pelayanan perekaman KTP elektronik yang intensif dilakukan oleh

Dispenduk pencapil baik melalui perekaman di Lembaga Pemasyarakatan,

pelayanan mobile untuk lansia dan keterbatasan fisik,perekaman di sekolah-

sekolah. Akan tetapi perekaman KTP elektronik belum bisa 100 %

dikarenakan beberapa sebab antara lain :

1. Penduduk ganda dengan daerah lain;


2. Penduduk Kota Mojokerto tetapi tidak berdomisili di Kota Mojokerto;

3. Anomali database kependudukan sewaktu penunggalan data

kependudukan.

c. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Akte kelahiran merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan

kelahiran penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kelahiran menjadi

prasyarat untuk keabsahan kelahiran penduduk. Setelah diterbitkan akte

kelahiran dengan ditandai pemberian NIK maka penduduk baru sah sebagai

penduduk. Cakupan penerbitan akte kelahiran yang dimaksudkan adalah bayi

yang lahir di tahun berjalan dan memiliki akte kelahiran.

Tabel 2. 82: Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

90% 91,8% 92,8% 98% 98,68%


Capaian indikator Penerbitan akte kelahiran dalam kurun waktu 5 tahun

antara 2014 – 2018 terus meningkat. Bahkan Capaian untuk tahun 2018 telah

melebihi target, karena tahun 2018 Dispenduk pencapil mengeluarkan

program inovasi yaitu ANAKKU LAHIR GEMILANG (anakku lahir segera

memiliki identitas langsung) dimana Dispenduk pencapil bekerjasama dengan

Rumah Sakit, Bidan dan Puskesmas untuk bayi yang baru lahir langsung

dapat akte kelahiran. Sehingga, hampir semua bayi yang dilahirkan memiliki

akte kelahiran.

Adapun masalah utama kurang optimalnya capaian penerbitan akte

kelahiran adalah :

1. Masih adanya kelahiran tak diinginkan;

2. Penduduk Kota Mojokerto dan melahirkan di wilayah kota mojokerto,

tetapi tidak berdomisili di Kota Mojokerto.

d. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Akte Kematian merupakan dokumen pencatatan sipil untuk

mencatatkan kematian penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte

kematian menjadi prasyarat untuk kevalidan kematian penduduk. Setelah

diterbitkan akte kematian maka database kependudukan akan di hapus,

sehingga tidak akan muncul duplikasi ulang lagi. Cakupan penerbitan akte

kelahiran yang dimaksudkan adalah penduduk yang meninggal dan

diterbitkannya akte kematian.


Tabel 2.83: Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Cakupan penerbitan Akta Kematian

100% 100% 100% 100% 100%


Capaian indikator Penerbitan penerbitan akte kematian telah sesuai

dengan target yaitu 100 %. Capaian tepat antara target dan realisasi

dikarenakan setiap penduduk yang meninggal dunia akan otomatis

diterbitkannya akte kematian. Hal ini seiring dengan inovasi yang telah

dilaksanakan oleh Dispenduk Pencapil yaitu MOJOKERTO SENDU

(mojokerto senyum dibalik duka), melalui program inovasi ini setiap penduduk

yang meninggal langsung akan mendapatkan akte kematian, perubahan KK,

perubahan KTP bagi keluarga yang ditinggalkan serta santunan duka.

e. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

Kepemilikan KTP pada era saat ini merupakan keniscayaan, karena

semua pelayanan baik yang dilakukan oleh instansi swasta maupun

pemerintah selalu menggunakan parameter KTP elektronik sebagai entry

datanya. Sehingga kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sudah

semakin meningkat.

Hal ini terlihat dari rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk terus

bertambah dari 2014 sebanyak 1: 0,88 dan 2018 telah mencapai 1: 93,4.

Tabel 2. 84: Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

0,88 0,88 0,89 0,908 0,934


Capaian indikator rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk tahun

2015 mengalami stagnan dari target 0,88 hanya tepat ditarget 0,99

dikarenakan pada tahun 2015 mengalami masa transisi untuk pencetakan

yang dilakukan Kemendagri ke masing-masing Pemerintah Daerah. Akan

tetapi, untuk tahun lainnya realisasi rasio penduduk ber KTP persatuan

penduduk selalu melampaui target. Bahkan untuk tahun 2018 terjadi lonjakan

0,02. Hal ini sebagai akibat dari Pilkada Langsung yang mewajibkan

penduduk memiliki KTP elektronik, dan gencarnya Dispendukpencapil

melakukan perekaman ke rumah-rumah.


f. Rasio Bayi ber Akta Kelahiran

Angka Natalitas selalu sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk

yang menjadi masalah demografi pembangunan jika tidak tertangani secara

serius. Termasuk didalamnya kepastian hukum terhadap natalitas. Dengan

kata lain, setiap kelahiran harus tercatat dan terdokumentasi secara baik

melalui pencatatan sipil.

Akte kelahiran selain memuat identitas personal penduduk juga

dikandung arti untuk memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk,tingkat

kepadatan dan arah pembangunan. Dispenduk pencapil berupaya

memberikan keabsahan penduduk yang lahir dengan sesegera mungkin

menerbitkan akte kelahiran penduduk. Oleh karenya, rasio bayi berakte

kelahiran mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Tabel 2. 85: Rasio Bayi ber Akta Kelahiran di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Rasio Bayi ber Akta Kelahiran

0,90 0,92 0,93 0,98 0,99


Semua capaian indikator rasio bayi berakte kelahiran dalam kurun

waktu 5 tahun antara 2014 – 2018 telah melebihi target. Bahkan capaian

rasio bayi berakte kelahiran tahun 2018 1:0,986 atau hampir semua bayi

memiliki akte kelahiran. Hal ini sangat dimungkinkan karena kesadaran

masyarakat yang tinggi dalam kepemilikan akte kelahiran dan juga banyak

lembaga pendidikan maupun kesehatan yang mensyaratkan akte kelahiran.

g. Rasio Pasangan ber Akta Nikah

Pernikahan menjadi salah satu komponen utama identitas penduduk,

karena baik dikolom KK maupun KTP dimunculkan status perkawinan. Hal

inilah yang memicu Dispenduk Pencapil untuk mengajak masyarakat

melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat.

Untuk penduduk muslim dapat mencatatkannya melalui Kantor Urusan

Agama, sedangkan penduduk non muslim bisa melalui DispendukPencapil

setelah adanya pemberkatan dari tempat ibadahnya.

Tabel 2. 86: Rasio Pasangan ber Akta Nikah di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Rasio Pasangan ber Akta Nikah

0,73 0,75 0,79 0,81 0,83


Semua capaian indikator rasio pasangan berakte nikah dalam kurun

waktu 5 tahun antara 2014 – 2018 telah melebihi target. Bahkan capaian


rasio pasangan berakte nikah tahun 2018 1:0,83 . hal ini tidak dapat optimal

mencapai angka 0,90 karena belum adanya sinkronisasi terkait pengajuan

pernikahan di KUA, maupun tempat-tempat ibadah lainnya. Kedepannya akan

dibuatkan forum maupun aplikasi yang memudahkan masyarakat mendafta

pernikahan secara online.

h. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Semenjak diundangkannya UU No 23 tahun 2006 kemudian diubah

dengan UU nomor 24 tahun 2013, maka yang diterapkan adalah Single

Identity Number Atau NIK, sehingga keberadaan NIK lokal menjadi tidak

berfungsi. Oleh karenanya, penerapan KTP Nasional menjadi wajib semua

penduduk dan daerah. Indikatornya hanya sudah dan belum karena ini

merupakan penerapan kebijakan penggunaan KTP nasional berbasis NIK.

Dan semua daerah wajib menggunakan KTP elektronik.

Tabel 2. 87: Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah sudah Sudah sudah sudah


2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Cakupan sarana prasarana perkantoran

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung

penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan

Kerja Utama di Kecamatan dan kelurahan meliputi Gedung Sarana

Perkantoran antara lain :

1) Rumah Dinas Camat

2) Ruang Rapat

3) Gedung Pertemuan

4) Ruang Kerja Camat

5) Ruang Kerja Sekretariat

6) Ruang Kerja Seksi

7) Ruang Kerja Sub bagian

8) Ruang Pelayanan

9) Mushola

10) Kamar mandi dan WC

11) Kantor Kelurahan dan Kecamatan se Kota Mojokerto


Tabel 2. 88: Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang

baik di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

20% 30 % 33% 56% 56%

Sumber : Kec. Parjurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan, 2019

Cakupan sarana perkantoran pemerintahan kelurahan dan kecamatan dari

tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan, akan tetapi

di tahun 2017 ke tahun 2018 tidak ada peningkatan. Dengan kondisi tersebut,

maka perlu adanya perhatian :

Diharapkan adanya dukungan anggaran dalam rangka mewujudkan

pelayanan kepada masyarakat yg maksimal dengan adanya sarana

pemerintah yang lebih memadai.

b. Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM)

LPM di Kecamatan se Kota Mojokerto sebanyak 18 LPM dan kelompok

binaannya sejumlah 21 kelompok. Adapun rinciannya sebagai berikut masing-

masng wilayah kecamatan ada 6 LPM dan 7 Kelompok binaan.

Tabel 2. 89: Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lebaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

n/a n/a n/a 1,7 1,7


Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari

tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di masing-masing Kecamatan tidak

ada aktifitas dan pada tahun 2017 s/d 2018 mulai ada aktifitas binaan 1.7

yang artinya masing-masing LPM mempunyai satu kelompok binaan, namun

belum ada peningkatan. Dengan adanya aktifitas tersebut diharapkan ada

dukungan anggaran untuk peningkatan kelompok binaan lembaga

pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Kelompok binaan LPM meliputi :

2.3. Pokja Kelurahan Sehat

2.4. Kampung Keluraga Berencana ( Kampung KB )

2.5. Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN )

2.6. Keluarga Bina Keluarga Balita ( BKB)

2.7. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR )

2.8. Kelompok Bina Keluarga Lansia ( BKL )


2.9. RT dan RW

c. Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kelompok Binaan PKK di masing-masing Kecamatan se Kota Mojokerto

sebanyak 11 kelompok binaan.

Tabel 2. 90: Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang

baik di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK

0 0 0,52 3,1 3,1


Jumlah kelompok binaan PKK dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di

Kecamatan se Kota Mojokerto tidak ada aktifitas. Pada tahun 2016 s/d 2018

mulai ada aktifitas binaan dan pada tahun 2018 sebesar 3.1 yang artinya

hampir semua PKK mempunyai lebih dari satu kelompok binaan, namun

belum ada peningkatan. Dengan adanya aktifitas tersebut diharapkan ada

dukungan anggaran untuk peningkatan Jumlah kelompok binaan PKK.

Kelompok Binaan PKK meliputi :

1. Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu )

2. Keluarga Bina Keluarga Balita ( BKB)

3. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR )

4. Kelompok Bina Keluarga Lansia ( BKL )

5. Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN )

6. Kampung Keluraga Berencana ( Kampung KB )

7. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ( P2TP2A )

8. Karang Wreda

9. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K )

10. Pra Koperasi

11. Kelompok Pendukung Asi

d. Persentase LPM Aktif

Masing masing Kecamatan di Wilayah Kota Mojokerto terdapat 6

(enam) Kelurahan, dan masing masing Kelurahan terbentuk Kepengurusan

LPM.

Tabel 2. 91: Persentase LPM Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase LPM Aktif 100% 100% 100% 100% 100%



Keberadaan 18 LPM di Kota Mojokerto dari tahun 2014 sampai dengan Tahun

2018 sudah aktif dan mampu membantu Kelurahan dalam pelaksanaan

Alokasi Dana RW. Diharapkan adanya dukungan anggaran agar mampu

memacu semangat LPM untuk mencetak prestasi di bidangnya dan apa yang

sudah tercapai dengan baik untuk tetap dipertahankan.

e. Persentase LPM Berprestasi

Dari 18 LPM di Kota Mojokerto dari tahun 2014 sampai dengan Tahun

2018 belum mampu mencetak prestasi.

Tabel 2. 92: Persentase LPM Berprestasi di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Posentase LPM berprestasi 0 0 0 0 0


Oleh karena itu, diharapkan adanya dukungan anggaran agar mampu memacu

semangat LPM untuk mencetak prestasi di bidangnya.

f. Persentase PKK Aktif

PKK di Kota Mojokerto ada sebanyak 21 PKK. Adapun rinciannya 18

PKK Kelurahan dan 3 PKK Kecamatan dan semuanya aktif.

Tabel 2. 93: Persentase PKK Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase PKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100%


Hal ini nampak dari prosentase PKK aktif di Kecamatan se Kota Mojokerto

yang mencapai 100% sepanjang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018.

Anggaran memang sangat penting sebagai penggerak suatu organsasi dan

PKK memang sudah mendapat dukungan anggaran sejak 2016 dan terbukti

mampu tetap mempertahankan eksistensinya. Diharapkan apa yang sudah

tercapai dengan baik untuk tetap dipertahankan.

g. Persentase Posyandu Aktif

Jumlah Posyandu di Kota Mojokerto sebanyak 160 Poyandu, dan

semuanya aktif.


Tabel 2. 94: Persentase Posyandu Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Posentase Posyandu Aktif 100% 100% 100% 100% 100%


Hal ini nampak dari prosentase Posyandu aktif di Kota Mojokerto yang

mencapai 100% selama periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

Anggaran memang sangat penting sebagai penggerak suatu organsasi meski

Posyandu belum mendapat porsi anggaran namun swadaya masyarakat

terbukti mampu menggerakkan perannnya. Diharapkan adanya dukungan

anggaran untuk tetap dipertahankan.

h. Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan

masyarakat

Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

belum menunjukan eksistensinya.

Tabel 2. 95: Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat



2014 2015 2016 2017 2018

Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

0 0 0 0 0


Jumlah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

di Kota Mojokerto dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 belum ada

Swadaya masyarakat, mengingat masyarakat masih cenderung bantuan

pemerintah untuk pembiayaan pembangunan.. Diharapkan adanya dukungan

anggaran agar mampu memacu semangat untuk partisipasi dalam

pembangunan.

i. Pemeliharaan Pasca program pemberdayaan masyarakat

Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Magersari masih belum menunjukan eksistensinya

Tabel 2. 96: Pemeliharaan Pasca program pemberdayaan masyarakat



2014 2015 2016 2017 2018

Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan Masyarakat

0 0 0 0 0



Jumlah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

di Kota Mojokerto dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 belum ada

Swadaya masyarakat, mengingat masyarakat masih Nihil, sehingga dalam

pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat juga Nihil.

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan rata-rata pertambahan

penduduk pertahun pada periode / waktu tertentu dan di Kota Mojokerto

angka LPP ini Fluktuatif (turun naik) karena laju pertumbuhan penduduk ini

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian saja, tapi juga

dipengaruhi oleh faktor Migrasi baik migrasi masuk atau migrasi keluar. Oleh

karena itu besar kecilnya angka LPP ini tergantung dari ke 4 faktor tersebut.

Tabel 2. 97: Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Laju Pertumbuhan Penduduk

0,27 0,76 0,56 0,69 0,72



b. Total Fertility Rate (TFR)

TFR yang merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh

seorang Ibu selama masa reproduksi, yaitu sejak awal usia subur sampai

akhir masa reproduksinya sehingga disini adanya pengaturan / pengendalian

memegang peran penting melalui pelaksanaan program KB perlu terus

dilaksanakan dan ditingkatkan dengan harapan angka TFR ini dapat

dikendalikan.

Tabel 2. 98: TFR di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Total Fertility Rate 2,17 2,06 1,99 1,95 1,81



b. Rata-Rata Anak per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan angka rata-rata yang

dimiliki oleh setiap keluarga, hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah

anak yang dimiliki setiap keluarga dengan harapan terbentuknya keluarga

kecil yang bahagia dan sejahtera serta berkualitas.


Tabel 2. 99: Rata-rata Anak per Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2,3 2,1 1,9 1,61 1,6



c. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB

dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur yang ada. Dengan

semakin besarnya jumlah peserta KB maka akan berdampak pada

keberhasilan dalam program pengendalian penduduk.

Tabel 2. 100: Rasio Akseptor KB di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Akseptor KB 74,78 74,39 75,02 75,22 75,08



d. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah

Usia 15-49 Tahun

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 merupakan perbandingan antara perempuan yang menikah di usia 15 – 49 dengan memakai kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah perempuan yang menikah di usia 15 – 49 secara keseluruhan. Dengan semakin besarnya jumlah perempuan menikah usia 15 – 49 memakai kontrasepsi maka akan berdampak pada keberhasilan dalam program pengendalian penduduk.

Tabel 2. 101: Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah

Usia 15-49 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2014 2015 2016 2017 2018

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49

74,78 74,39 75,02 75,22 75,08



e. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun)

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan

usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) adalah merupakan angka kelahiran per 1000

wanita pada kelompok umur 15 – 19 tahun dimana pada usia ini merupakan

usia yang mempunyai resiko tinggi jika melahirkan karena secara fisik organ –

organ reproduksi belum berkembang secara sempurna dan siap untuk


melahirkan dan secara mentalpun juga belum siap untuk mempunyai anak.

Oleh karena itu Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000

perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) harus ditekan / diturunkan dalam

rangka untuk menghasilkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

Tabel 2. 102: Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) di Kota



2014 2015 2016 2017 2018

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

36 35 35 34 34



f. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata-rata usia kawin pertama wanita merupakan rata-rata usia

perkawinan yang ada pada penduduk wanita, dimana usia ideal untuk

menikah pada wanita adalah usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Hal ini

dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang berkualitas dan menghasilkan

generasi yang berkualitas pula.

Tabel 2. 103: Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Rata-rata usia kawin pertama wanita

20,17 20,95 22,94 21,42 21,43



2.3.2.8 Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum menggambarkan tingkat

mobilitas masyarakat di wilayah Kota Mojokerto. Data arus penumpang

angkutan umum diperoleh dari jumlah penumpang yang masuk dan jumlah

penumpang yang keluar dari Terminal Kertajaya Kota Mojokerto. Berikut ini

data arus penumpang angkutan umum di wilayah Kota Mojokerto tahun 2014

– 2018.


Tabel 2. 104: Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Penumpang 2.770.811 2.528.270 2.285.729 2.043.188 1.800.647

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, 2019

Berdasarkan data diatas jumlah arus penumpang angkutan umum

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pertumbuhan

kendaraan pribadi terutama kendaraan Roda 2.

b. Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek di Kota Mojokerto dengan dibandingkan jumlah penduduk di

Kota Mojokerto sangat kecil, karena jumlah angkutan di Kota Mojokerto hanya

dengan ada dua trayek angkutan yaitu Line A dan Line B, sebagaimana tabel

berikut.

Tabel 2. 105: Rasio ijin Trayek di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Ijin Trayek 54 58 53 41 48

Jumlah Penduduk 124.719 125.706 126.404 127.279 128.282

Rasio Ijin Trayek 0,00043 (1:2309)

0,00046 (1:2167)

0,00042 (1:2384)

0,00032 (1:3104)

0,00037 (1:2672)


c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan

umum yang diimpor, yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan

dioperasikan di ajlan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Adapun Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 2. 106: Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

1.088 939 809 660 1.028


Berdasarkan data diatas Jumlah uji KIR angkutan umum mengalami

fluktuasi hal ini dipengaruhi oleh banyaknya mutasi angkutan umum baik

mutasi masuk dan mutasi keluar.

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah terminal di wilayah Kota Mojokerto sebanyak 1 lokasi, yaitu

Terminal Kertajaya. Mulai Tahun 2017 pengelolaan Terminal Kertajaya


dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Undang

Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait

Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan,

bahwa untuk Terminal Kertajaya merupakan terminal Tipe B yang

kewenangan pengelolaannya adalah Pemerintah propinsi dalam hal ini

Propinsi Jawa Timur.

e. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat merupakan perbandingan dari

jumlah kendaraan dengan julah penumpang setiap tahun di Kota Mojokerto

dapat ditampilkan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 107: Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Layanan Angkutan darat

2,90 % 2,90 % 3,31 % 4,69 % 5,53 %


f. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum dihitung dari Jumlah

angkutan yang tidak memiliki KIR pada tahun –n dibagi jumlah angkutan

umum pada tahun –n dikali 100 persen. Persentase kepemilikan KIR

angkutan umum menggambarkan jumlah angkutan umum yang tidak laik

jalan. Adapun data Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum di wilayah

Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 108: Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR angkutan umum

276 154 160 165 165

Jumlah angkutan umum 1.088 939 809 660 1.028

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

25,37 % 16,40 % 19,78 % 25,00 % 16,05 %


Berdasarkan data diatas persentase kepemilikan KIR angkutan umum

pada tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan angkutan

umum di Kota Mojokerto pada tahun 2018 yang tidak laik jalan sebesar

16,05% atau bisa dikatakan 83,95% angkutan umum di wilayah Kota

Mojokerto laik jalan.


g. Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu fasilitas perlengkapan

jalan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Rasio. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas juga merupakan bagian

dari upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam menurunkan angka kecelakaan.

Berikut ini tabel realisasi pemasangan rambu-rambu di Kota Mojokerto tahun

2014-2018.

Tabel 2. 109: Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Mojokerto Tahun

2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Rambu Terpasang

1.040 1.076 1.106 1.273 1.357

Jumlah Kebutuhan Rambu

1.807 1.807 1.807 1.807 1.807

Persentase pemasangan rambu

57,55 % 59,55 % 61,21 % 70,45 % 75,10 %


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pemasangan rambu-

rambu di Kota Mojokerto mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar

57,55 % menjadi 75,10 % pada tahun 2018. Hal ini disebabkan semakin

berkembangnya Kota Mojokerto ditandai dengan pembukan kawasan-

kawasan perumahan, perindustrian, pendidikan, dan perdagangan sehingga

menuntut adanya pemenuhan kebutuhan pemasangan rambu-rambu pada

kawasan tersebut.

h. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan adalah rasio antara Panjang

ruas jalan Kota yang diaspal dengan jumlah kendaraan di wilayah Kota

Mojokerto. Semakin tinggi rasio menunjukan kepadatan ruas jalan Kota.

Berikut merupakan data yang dimaksud :

Tabel 2. 110: Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

0,0017 (1:587)

0,0019 (1:531)

0,0018 (1:549)

0,0015 (1:669)

0,0014 (1:695)


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio perbandingan antara panjang

jalan dan jumlah kendaraan di Kota Mojokerto paling rendah terjadi pada

tahun 2015 yaitu 1:531 atau sebesar 0,0019. Sedangkan rasio paling tinggi

terjadi pada tahun 2018 yaitu 1:695 atau 0,004. Hal tersebut menunjukkan

bahwa pada tahun 2018 kepadatan jalan di Kota Mojokerto mengalami


kondisi paling tinggi pada lima tahun terakhir. Tingginya kepadatan jalan pada

tahun 2018 tersebut disebabkan karena pesatnya pertumbuhan kendaraan,

terutama kendaraan roda dua, dibandingkan pertumbuhan panjang jalan di

Kota Mojokerto. Kondisi yang diharapkan adalah adanya penambahan

panjang jalan di Kota Mojokerto yang dapat mengimbangi pertumbuhan

kendaraan sehingga kepadatan jalan dapat berkurang.

i. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang /

penumpang yang berada di Terminal Kertajaya.

Tabel 2. 111: Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota



2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

2.770.811 2.528.270 2.285.729 2.043.188 1.800.647


j. Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/Terminal/Bandara per

Tahun

Jumlah orang yang melalui terminal di Kota Mojokerto sama dengan

jumlah terangkut di Terminal Kertajaya, sedangkan untuk jumlah barang

belum tercatat karena belum tersedia tempat untuk fasilitas bongkar muat

barang.

Tabel 2. 112: Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/Terminal/Bandara per

Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/ Terminal/Bandara per Tahun

2.770.811 2.528.270 2.285.729 2.043.188 1.800.647


2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

a. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi

Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah organisasi sosial yang

bersifat wirausaha, bergerak dalam bidang pengelolaan informasi dan

komunikasi yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk kepentingan

masyarakat. Menurut Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial (2008:1)

definisi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik


yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi

pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

kebutuhannya. KIM berasaskan Pancasila, menjunjung tinggi obyektifitas,

keabsahan dan keterbukaan informasi.

Indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan, dihitung dengan jumlah KIM

dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota dikali 100 persen.

Tabel 2. 113: Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi

Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

- - - 700% 433%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2019

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa cakupan pengembangan

dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan mengalami penurunan. Pada

tahun 2017 terdapat 21 KIM. Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan

Informatika melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap 21 KIM yang

telah terbentuk. Dari hasil verifikasi dan validasi ini, terdapat 13 KIM yang

masih menjalankan aktivitas pengelolaan informasi dan legalitas organisasi

KIM telah diperkuat dengan Surat Keputusan dari Kantor Kelurahan setempat.

Secara kuantitatif cakupan pengembangan dan pemberdayaan

Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan sudah sangat tinggi

yakni melebihi 100 %. Namun, permasalahan yang muncul adalah menjaga

keaktifan anggota KIM yang sudah terbentuk untuk menjalankan tugas dan

fungsinya.

b. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan,

gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau sistem

elektromagnetik lainnya. Termasuk kegiatan telekomunikasi adalah

penyediaan pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video menggunakan

fasilitas transmisi berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai

teknologi.

Guna mendukung jangkauan jaringan telekomunikasi, Pemerintah Kota

Mojokerto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan

pembangunan dan pemeliharaan terhadap sejumlah sarana jaringan

komunikasi yang tersebar di berbagai lokasi. Jaringan ini melayani


komunikasi data di 36 OPD dan 18 kantor Kelurahan. Jaringan komunikasi ini

meliputi Tower jaringan sebanyak 23 unit yaitu 21 tower triangle dan 2 tower

monopole.

Tabel 2. 114: Jaringan Komunikasi di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Banyaknya jaringan tower (unit)

- 19 19 20 23


Terkait indikator cakupan layanan telekomunikasi, rumus yang

digunakan adalah luas wilayah yang tercoverage dibagi dengan luas wilayah

keseluruhan. Untuk data 2017 hingga 2018 belum pernah dilakukan

pengukuran terhadap indikator ini sehingga belum tersedia data capaian

kinerja. Jika berdasarkan cakupan wilayah tercoverage untuk pelayanan

komunikasi data antar Organisasi Perangkat Daerah, maka persentase Dinas

Komunikasi dan Informatika telah melayani semua OPD, yakni sebesar 100

persen.

Dalam konteks layanan telekomunikasi yang digunakan masyarakat

yaitu layanan telekomunikasi seluler, selama ini layanan telekomunikasi

seluler di wilayah Kota Mojokerto sudah mencapai 100%, karena semua

wilayah kecamatan dan kelurahan telah tercakup oleh operator seluler.

c. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat

pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan

informasi dalam waktu sesaat. Salah satu teknologi informasi dan komunikasi

yang menjadi pilihan untuk memperoleh informasi dan menjalin komunikasi

secara nirkabel adalah telepon seluler. Telepon seluler saat ini semakin kaya

fungsi. Tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan komunikasi suara dan

teks jarak jauh, berbagai layanan tambahan telah disediakan pengembang

telepon seluler seperti multimedia messages, e-mail, akses internet, aplikasi

bisnis, alat fotografi dan permainan.

Indikator persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon dihitung

berdasarkan rumus: jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon dibagi

dengan jumlah penduduk dikalikan seratus persen. Untuk data penggunaan

HP/telepon ini belum tersedia, namun di dalam buku Statistik Kesejahteraan

Rakyat Provinsi Jawa Timur dari BPS Provinsi Jawa TImur, tersedia data

tentang persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang

menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir.


Tabel 2. 115: Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang

Menguasai/Memiliki Telepon Seluler dalam 3 bulan terakhir di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/ Memiliki Telepon Seluler danlam 3 bulan terakhir

- 67,43 72,56 74,16 73,53

Capaian di Jawa Timur - 55,29 57,21 58,30 60,66

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2019 (diolah)

Dengan asumsi bahwa penduduk yang menguasai/memiliki telepon/HP

juga menggunakan perangkat tersebut, maka pada indikator ini dapat dilihat

bahwa persentase kepemilikan telepon seluler di Kota Mojokerto berada pada

kisaran 70%. Dari tahun ke tahun, terdapat kecenderungan kenaikan

kepemilikan telepon seluler, dan hanya mengalami sedikit penurunan dari

tahun 2017 ke 2018.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, maka kepemilikan

telepon seluler penduduk Kota Mojokerto relatif tinggi, melebihi rata – rata di

Kabupaten/Kota di Jawa Timur yakni 55,29% pada tahun 2015, 57,21% pada

tahun 2016, 58,30 % pada tahun 2017, dan 60,66 % pada tahun 2018.

d. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu

didorong dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih melek informasi,

sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang

lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Mojokerto telah memberikan sarana Internet kepada

masyarakat secara gratis. Sarana internet melalui hotspot gratis ini sudah

menjangkau di 18 kelurahan di Kota Mojokerto.

Tabel 2. 116: Jumlah Internet/Hotspot Masyarakat di Kota Mojokerto Tahun

2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Internet/Hotspot di Masyarakat (titik)

- - 34 50 75


Dengan adanya penyediaan titik hotspot di masyarakat ini, diharapkan

dapat meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet.

Untuk indikator kinerja proporsi rumah tangga dengan akses internet dihitung

berdasarkan rumus: Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet

dibagi dengan jumlah rumah tangga.


Di dalam buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dari

BPS Provinsi Jawa TImur, data rumah tangga dengan akses internet adalah

sebagai berikut:

Tabel 2. 117: Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada

yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir di Kota Mojokerto Tahun

2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangga Ada yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir

- 64,66 41,17 46,81 80,58


Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, data rumah

tangga dengan akses internet tidak menunjukkan tren yang khusus. Misalnya,

dari tahun 2015 ke 2016 data menunjukkan penurunan yang cukup tajam,

namun pada tahun 2017 ke 2018 juga terlihat kenaikan yang cukup tajam.

Untuk data rumah tangga dengan akses internet ini, data rata – rata

Kabupate/Kota di Jawa Timur dari tahun 2015 - 2018 adalah sebesar 40,46

%, 24,12 %, 31,17 %, dan 65,01 %. Jika dibandingkan dengan rata – rata

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, persentase rumah tangga Kota

Mojokerto dengan akses internet masih berada di atas rata – rata

Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Tren pada kedua data ini selaras, dalam artian ketika data Kota

Mojokerto mengalami penurunan, maka data rata – rata Provinsi Jawa Timur

juga mengalami penurunan. Demikian sebaliknya, jika data Kota Mojokerto

mengalami kenaikan signifikan, makan demikian pula dengan data Provinsi

Jawa Timur.

e. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan, ketersediaan

sarana prasarana komputer/ desktop/ notebook di tingkat rumah tangga

menjadi suatu tuntutan. Kebutuhan akan komputer oleh anggota rumah

tangga sudah dimulai dari usia yang sangat dini, tidak hanya oleh anggota

keluarga yang sudah mengenyam pendidikan menengah dan tinggi.

Indikator kinerja proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi

dihitung berdasarkan rumus jumlah rumah tangga yang memiliki komputer

pribadi dibagi dengan jumlah rumah tangga.


Tabel 2. 118: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop,

Laptop dan Notebook) di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer (Desktop, Laptop dan Notebook)

35,85 34,70 31,62 36,51 33,94

Capaian rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur

15,59 17,59 18,19 17,94 18,57


Dari data di atas dapat dilihat bahwa di Kota Mojokerto, persentase

rumah tangga yang memiliki komputer berada di kisaran 35 %. Dari tahun ke

tahun tidak ada tren khusus terkait penurunan dan kenaikan, namun

persentase tertinggi terjadi di tahun 2017, yakni sebesar 36,51 %. Data

proporsi rumah tangga dengan komputer pribadi pada tahun 2018 masih lebih

rendah dari data tahun 2014. Hal ini bisa dikarenakan adanya kenaikan

jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan kenaikan jumlah kepemilikan

komputer.

Jika dibandingkan dengan rata – rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur,

maka persentase rumah tangga dengan kepemilikan komputer masih lebih

tinggi. Untuk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, rata – rata rumah tangga

dengan kepemilikan komputer pada tahun 2014 – 2018 adalah 15,59 %,

17,59 %, 18,19 %, 17,94 %, dan 18,57 %. Dari tahun ke tahun dapat dilihat

bahwa untuk rata – rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur terdapat

kecenderungan kenaikan proporsi rumah tangga dengan akses internet.

2.3.2.10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas

kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir

mengadakan RAT (rapat anggota tahunan) atau koperasi yang dalam tahun

terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2. 119: Persentase Koperasi Aktif di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Koperasi Aktif 76,24 76,24 71,19 76,27 80,22

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja, 2019


Pada data diatas dapat diketahui Persentase koperasi aktif di Kota

Mojokerto pada tahun 2017 mencapai angka 76,27%, apabila dibandingkan

dengan tahun 2014 yang sebesar 76,24% angka ini dinilai mengalami sedikit

kenaikan. Hal ini perlu dilakukan pemetaan apakah persoalan kelembagaan,

SDM, keuangan atau persoalan lain yang menyebabkan kenaikan tersebut.

Sehingga dapat dilaksanakan kebijakan yang tepat dalam menjadikan

koperasi tersebut aktif dan berkembang kembali.

b. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan.

Persentase UKM non BPR/LKM di Kota Mojokerto meningkat pesat,

dari 37,19 persen di tahun 2014 menjadi 82,64 persen di tahun 2018.

Berkembangnya UKM menggambarkan berkembangnya ekonomi lokal.

Tabel 2. 120: Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Mojokerto Tahun

2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

37,19 41,32 82,64 82,64 82,64

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja, 2019

2.3.2.11 Penanaman Modal

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal

untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang

dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal

dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur dalam Undang-

Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan

membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang

dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal

untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh


penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun

yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Investasi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penamanan Modal Asing

(PMA) merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi Kota Mojokerto. Berikut ini merupakan tabel aspek dan indikator

kinerja menurut Bidang Urusan, yang dalam hal ini adalah urusan

penanaman modal.

Tabel 2. 121: Realisasi Investasi di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

198 253 252 304 238

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

103.706.603.600 208.781.351.000 132.314.200.000 289.261.715.000 170.029.747.050

Rasio daya serap tenaga kerja

3,69 3,01 2,74 2,08 3,81

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

105,074,747,400

(Naik 103 %) 76,467,151,000

(Turun 37 %) 156,947,515,000

(Naik 104 %) 119,231,967,950

(Turun 41 %)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Mojokerto, 2019

Pada tahun 2014 – 2015 jumlah nilai investasi menunjukkan

peningkatan dari Rp.103.706.603.600 menjadi Rp. 208.781.351.000 dengan

prosentase sebesar 103%. Jumlah investor dari 198 menjadi 253, mengalami

kenaikan dengan prosentase 21,7%. Namun, rasio daya serap tenaga kerja

pada tahun 2014 – 2015 mengalami penurunan dari 3,69 menjadi 3,01. Pada

tahun 2015 – 2016 jumlah nilai investasi menunjukkan penurunan yaitu

sebesar Rp. 208.781.351.000 menjadi Rp. 132.314.200.000 dengan

prosentase 37%. Jumlah investor dari 253 menjadi 252, mengalami

penurunan sebesar 0.395%. Sedangkan rasio daya serap tenaga kerja pada

tahun 2015 – 2016 juga mengalami penurunan dari 3,01 menjadi 2,74.

Pada tahun 2016 – 2017 jumlah nilai investasi menunjukkan

peningkatan yaitu sebesar Rp. 132.314.200.000 menjadi Rp.

289.261.715.000 dengan prosentase 104%. Jumlah investor dari 252 menjadi

304, mengalami peningkatan sebesar 17,1%. Sedangkan rasio daya serap

tenaga kerja pada tahun 2016 – 2017 mengalami penurunan sebesar 2,74

menjadi 2,08. Pada tahun 2017 – 2018 jumlah nilai investasi menunjukkan

penurunan yaitu sebesar Rp. 289.261.715.000 menjadi Rp. 107.029.747.050

dengan prosentase 41%. Jumlah investor dari 304 menjadi 238, mengalami

penurunan sebesar 27.73%. Sedangkan rasio daya serap tenaga kerja pada

tahun 2017 – 2018 juga mengalami peningkatan dari 2,08 menjadi 3,81.


2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pada tahun 2014 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

belum terbentuk sedangkan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan

Pariwisata terbentuk pada bulan Mei 2015 tetapi belum mengelola anggaran,

pengelolaan Anggaran pada tahun 2015 ada pada Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Prosentase Organisasi Pemuda yang

aktif menjadi 50% ditahun 2016 dikarenakan jumlah Organisasi Pemuda ada

sebanyak 38 dan yang aktif 19 Organisasi Pemuda saja. Sedangkan di tahun

2017 Tercatat sebanyak 19 OKP yang aktif dari 40 Organisasi Kepemudaan

dengan prosentase 47,50%. Organisasi Kepemudaan meningkat cukup tinggi

sebanyak 54 OKP namun secara Prosentase mengalami penurunan menjadi

44,4% dikarenakan Jumlah OKP yang aktif hanya 24 OKP.

Tabel 2. 122: Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase organisasi pemuda yang aktif

- - 50% 47,50% 44,40%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto,

2019

b. Persentase Wirausaha Muda

Di era Globalisasi Entrepeuner menjadi pilihan banyak orang diberbagai

daerah di Indonesia, termasuk Kota Mojokerto yang pada tahun 2016

prosentase wirausaha muda sebesar 0,70% dan pada tahun 2017 mengalami

peningkatan menjadi 1,37% di tahun 2018 juga meningkat menjadi 1,55%.

Tabel 2. 123: Persentase Wirausaha Muda di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase wirausaha muda

- - 0,70% 1,37% 1,55%


2019

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga terdiri dari kegiatan

Pelaksanaan identifikasi bakat dan profesi pelajar dalam olahraga agar

teridentifikasinya bakat - bakat pelajar dari setiap cabang olahraga yang akan

mengikuti perlombaan tingkat provinsi.


Tabel 2. 124: Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Cakupan Pembinaan Olahraga

- 21,73% 43,47% 47,82% 17,39%


2019

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan cabor yang

diperlombakan yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa adanya

peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Berbagai faktor

yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain adanya Kegiatan

pertandingan cabang- cabang Olahraga di tingkat Provinsi POPDA dan POR

SD.

d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikat

Cakupan pelatih yang bersertifikat merupakan indikator untuk melihat

peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan

teknisi olahraga.

Tabel 2. 125: Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Cakupan Pelatih yang Bersertifikat

- - - 14% 46%


2019

Cakupan Pelatih yang Bersertifikat pada tahun 2015 sampai dengan

2016 adalah belum ada data yang bisa dilaporkan, sedangkan pada tahun

2017 sampai dengan 2018 adanya kenaikan yang terjadi antar tahun

mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan

program kegiatan.

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto terjadi adanya

kenaikan prestasi yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa adanya

peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Berbagai faktor

yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain adanya Kegiatan

pertandingan cabang- cabang Olahraga di tingkat Provinsi POPDA dan POR

SD.


Tabel 2. 126: Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

- 1,51% 2,34% 1,67% -


2019

2.3.2.13 Statistik

a. Tersedianya SIstem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Sebelum tahun 2017 Data Statistik masih ditangani oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto. Hasil dari penyusunan data statistik tersebut

berupa buku statistik yang di cetak dan di distribusikan kepada OPD di

lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Sejak tahun 2017 data statistik

diserahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, dalam

mempublikasikan data statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Mojokerto melakukan inovasi hasil dari penyusunan data statistik tidak hanya

berupa buku tetapi juga bisa diakses melalui website. Buku data statistik

tersebut terdiri dari :

1. Buku Statistik Daerah Dalam Angka

2. Buku Indeks Kemahalan Konstruksi

3. Buku ICOR Dan ILOR

4. Buku Indeks Gini

Buku data statistik tersebut juga bisa diakses memalui website

mojokertokota.go.id dan ppid.mojokertokota.go.id. Pada tahun 2019 ini Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto akan merencanakan membangun

portal data atau website satu data yang terintegrasi dengan portal Satu Data

Indonesia. Ini sebagai wujud mendukung e-government dan e-database

sesuai Permendagri.

b. Tersedianya Buku “Statistik Daerah Dalam Angka”

Buku Statistik Daerah Dalam Angka merupakan publikasi yang cukup

prestisius karena melibatkan data-data dari stakeholder terkait. Buku ini

disusun oleh BPS tahun 2017, dan tahun 2018 ada pendampingan Jasa

Konsultan dari RCCP FIA Universitas Brawijaya Malang, Buku Statistik

Daerah Dalam Angka berisi sekitar 80 persen dari OPD (Organisasi

Perangkat Daerah) di tingkat provinsi maupun kab/kota. Ketersediaan data

tergantung dari OPD tersebut hingga masing-masing daerah memiliki

keberagaman data sesuai potensi wilayahnya. Meski hampir keseluruhan

data dalam BSDDA menampilkan data OPD, tidak berarti bahwa proses


pengumpulan data mudah dan cepat. Justru ketepatan waktu sering menjadi

masalah. Belum lagi konsistensi dan kelengkapan data yang menyebabkan

waktu yang lebih lama untuk menelaah dan cross chek data.

Buku Statistik Daerah Dalam Angka merupakan Potret Pemerintah Kota

Mojokerto, yang mana dalam hal ini telah diulas secara statistik masing-

masing OPD yang ada dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto

yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek kependudukan, kesehatan,

sosial ekonomi, pendidikan, kepegawaian, pembangunan, perencanaan,

komunikasi informatika, perhubungan, ketahanan pangan dan pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah telah diatur dalam serta ketertiban,

keamanan, kebangsaan dan ketentuan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016

Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto

akan meningkatkan pelayanan agar data statistik yang telah disusun dan

dipubilkasikan mudah untuk diakses dan dipahami oleh masyarakat. Data

yang dipublikasikan tidak hanya berupa angka dan narasi tetapi berupa

gambar visual yang menarik untuk meningkatkan minat bagi pengguna/user.

c. Tersedianya Buku PDRB

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa dilihat dari tiga

sisi yaitu produksi, pendapatan dan pengeluaran. Penghitungan PDRB

dengan pendekatan pendapatan maupun pendekatan pengeluaran belum

tersedia, juga ditambah dengan pendapatan factor netto dari luar, sedangkan

Produk Regional Neto adalah Produk Regional Bruto dikurangi penyusutan

atas barang-barang modal tetap yang digunakan selama setahun dan

Pendapatan Regional per capital adalah Produk Regional Neto atas biaya

factor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tahun 2017 semakin

membaik dibandingkan dengan tahun 2016, berdasarkan perhitungan PDRB

atas dasar harga konstan tahun 2010 . Nilai PDRB atas dasar harga konstan

2010 pada tahun 2017 adalah 4.460.444,90 juta rupiah sedangkan tahun

2016 adalah 4.223.570,40 juta rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga

berlaku tahun 2017 sebesar 5.848.234,70 juta rupiah sedangkan tahun 2016

sebesar 5.371.028,60 juta rupiah tetapi laju pertumbuhan untuk tahun 2017

turun menjadi 5,65% sedangkan tahun 2016 5,77% disebabkan lemah nilai

tukar rupiah terhadap dolar dan terjadinya inflasi di beberapa komoditi. Hal ini

pengaruh dari 4 sektor ekonomi yang dominan kontribusinya terhadapan

peningkatan ekonomi di Kota Mojokerto yaitu sektor Perdagangan, Informasi

dan Komunikasi serta Indutri Pengolahan dan sektor Konstruksi.


2.3.2.14 Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya

Disporabudpar sebagai wadah pelestarian budaya Kota Mojokerto

khususnya dalam agenda kegiatannya mempunyai target dan capaian, data

yang di himpun dari tahun 2014 – 2018 terdapat beberapa indikator budaya

adapun indikator tersebut terdiri dari penyelenggaran festival , benda situs

dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan, jumlah karya budaya yang

direvitalisasi dan inventarisasi dan jumlah cagar budaya yang dikelolah

secara terpadu.

Dimana indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya

terselenggaranya tiga kegiatan festival ditahun 2017 dan 2018, festival tari ,

festival keroncong dan festival makanan Khas, dalam kegiatan tersebut

berdampak pada pelestarian budaya dimana seniman dan masyarakat pada

umumnya bisa meyaksikan seni dan budaya yang selama ini kurang dapat

mendapatkan perhatian.

Tabel 2.127: Penyelenggaran Festival di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

- - - 3 3


2019

b. Karya Budaya yang Direvitalisasi dan DIinventarisasi

Indikator jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dari

pendataan tahun 2014 – 2018 di dapatkan 16 karya batik terdiri cipta karya

motif Awan Inggek, Nam Kloso, Mahkota Mojopahit, Mrico Bolong, Lerek

Kali, Koro Renteng, Bunga Matahari, Daun Bunga Sepatu, Alas Majapahit,

Daun Talas, Gerbang Mahkota Raja, Sisik Gringsing, Satrio Manah ,Surya

Majapahit, Terang Bulan, Teratai Surya Majapahit, 2 cipta tari karya cipta

didapatkan dari dua kali lomba cipta tari yang di tahun 2016 dan 2017 di

ikutkan lomba cipta tari di kedung kesenian surabaya, 1 seni musik karya

cipta musik mbah jigong, 2 cipta lagu karya lagu onde – onde mojokerto dan

kuto mojokerto.

Tabel 2. 128: Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kota



2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

- - 21 22 22


2019


2.3.2.15 Perpustakaan

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat

terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media

baca. Ditinjau dari segi pengamatan global tentang minat baca masyarakat,

secara kasar sebenarnya minat baca masyarakat Jawa Timur minat bacanya

cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang

terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah pengunjung

perpustakaan di Kota Mojokerto sebanyak 60.129 orang, kemudian pada

tahun 2018 meningkat menjadi 102.288 orang. Jumlah pengunjung tertinggi

berasal dari swasta diikuti pelajar dan umum.

Tabel 2. 129: Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Pengunjung Perpustakaan

60.129 78.471 87.258 92.981 102.288

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto, 2019

b. Rasio Perpustakaan per satuan penduduk

Rasio perpustakaan persatuan penduduk untuk menentukan rasio

perpustakaan yaitu jumlah perpustakaan yang ada dibagi dengan jumlah

penduduk setiap tahunnya juga menunjukan kenaikan walaupun kenaikannya

tidak setiap tahun. Pada tahun 2014 Rasio Perpustakaan di Kota Mojokerto

sebesar 1,26 per 1.000 penduduk atau sebanyak 157 perpustakaan. Pada

tahun 2018 naik menjadi 1,30 per 1.000 penduduk atau sebanyak 167

perpustakaan. Hal ini disebabkan karena ada penambahan pada

perpustakaan SD/MI, perpustakaan keliling dan perpustakaan RTH.

Tabel 2. 130: Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Rasio Perpustakaan per 1.000 penduduk

1,26 1,25 1,24 1,30 1,30


2.3.2.16 Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Pengelolaan arsip merupakan salah satu usaha dalam melestarikan

menjaga dan memelihara Arsip mengingat pentingnya makna arsip maka

segala upaya dilaksanakan untuk menyelamatkannya.


Tabel 2. 131: Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku di Kota



2014 2015 2016 2017 2018

Persentase PD yang Mengelola Arsip secara Baku

- - - - 54,65


2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan air tawar di Kota Mojokerto pada tahun 2018

sebanyak 182.958 kg/tahun

Tabel 2. 132: Produksi Perikanan di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Produksi perikanan (kg/th) 182.958 182.958 182.958 182.958 182.958

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto, 2019

b. Konsumsi Ikan

Jumlah konsumsi ikan di Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir

terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah konsumsi ikan di Kota

Mojokerto sebanyak 19,9 kg/tahun.

Tabel 2. 133: Jumlah Konsumsi Ikan di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Konsumsi ikan (kg/th) 18,1 17,7 17,8 17,8 19,9


2.3.3.2 Pariwisata

a. Persentase Kunjungan Wisata

Indikator kunjungan wisata menjadi prioritas dalam pencapaian target

peningkatan pariwisata kota mojokerto, sumber yang di dapat dalam

menentukan kunjungan wisata di dapatkan dari data kunjungan wisatan yang

menginap di Hotel dan penginapan Kota Mojokerto, dari target yang di

tentukan sebesar 300.000 wistawan baik dalam negeri dan luar negeri, dari

tabel yang tersajikan di tahun 2016 tercapai 41% , Tahun 2017 62% dan

tahun 2018 75,24 %, adapun peningkatan kujungan pariwasata kota


mojokerto di sebabkan banyaknya tempat wisata baru yang menjadi daya

tarik wisatawan masuk ke kota mojokerto.

Tabel 2. 134: Persentase Kunjungan Wisata di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Kunjungan Wisata

n/a n/a 41% 62% 75,24%


2019

b. Lama Kunjungan Wisata

Indikator lama kunjungan wisata di kota Mojokerto untuk mengetahui

berapa lama wisatawan menginap di Kota Mojokerto. Dari tabel di bawah

rata-rata lama kunjungan menginap di Kota Mojokerto dari tahun 2016 sampai

2018 adalah 1 hari.

Tabel 2. 135: Lama Kunjungan Wisata di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Lama kunjungan wisata n/a n/a 1 hari 1 hari 1 hari


2019

2.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto bukan merupakan

penyumbang utama terhadap total PDRB Kota Mojokerto, hal ini dikarenakan

Kota Mojokerto merupakan wilayah perkotaan dan luas wilayah Kota

Mojokerto yang kecil.

Tabel 2. 136: Produktivitas pertanian/perkebunan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Produksi sektor pertanian (ton/ha)

4,57 5,59 5,61 5,49 n/a

Produksi sektor perkebunan (kw/ha)

740 755 750 790 790

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

0,63 0,62 0,61 0,57 n/a

Cakupan Bina Kelompok Petani

100% 100% 100% 100% 100%



2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Ketersediaan Listrik

Keberhasilan pembangunan di Kota Mojokerto tentu tidak terlepas dari

peran Ketersediaan pasokan daya listrik. Ketersediaan listrik bisa menjadi

angin segar bagi Rumah Tangga di Kota Mojokerto, karena dengan kondisi

kelistrikan yang ada saat ini, bisa memberikan ruang gerak tanpa rasa

khawatir kekurangan atau defisit listrik. Kebutuhan daya listrik dari waktu ke

waktu terus menunjukkan peningkatan yang pesat, sehingga diperlukan

perhitungan yang matang mengenai perencanaan untuk memenuhi

kebutuhan listrik khususnya di Kota Mojokerto. Pengelolaan kelistrikan di Kota

Mojokerto dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selanjutnya PLN

yang mendistribusikannya kepada masyarakat/ instansi/ perusahaan/

lembaga swasta untuk berbagai keperluan.

Tabel 2. 137: Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio Ketersediaan

Listrik di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah rumah tangga pengguna listrik

33327 34240 35141 37643 n/a

Rasio ketersediaan daya listrik 1,13 1,13 1,17 1,17 n/a

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Mojokerto, 2019

Rasio Ketersediaan listrik juga mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Jenis dan kapasitas pembangkit listrik dapat mempengaruhi besarnya

listrik yang diproduksi baik pada waktu siang maupun malam. Faktor yang

berpengaruh terhadap produksi listrik per jenis pembangkit adalah faktor

kapasitas pembebanan baik sebagai beban dasar maupun beban puncak,

karakteristik pembebanannya sendiri termasuk daya mampu, dan waktu

operasi unit pembangkit listrik. Waktu operasi adalah jam operasi maksimum

dalam 1 tahun dikurangi dengan penghentian terjadwal dan perkiraan

penghentian tak terjadwal. Faktor tersebut dapat menyebabkan total produksi

listrik per jenis pembangkit listrik pada waktu siang dan malam hari berbeda.

Besarnya produksi listrik selama kurun waktu yang telah ditentukan dapat

memberi gambaran besarnya pasokan listrik dalam pemenuhan kebutuhan

listrik nasional. Walaupun demikian tidak semua kebutuhan listrik dapat

dipenuhi, oleh karena itu masih ada kebutuhan listrik yang tertahan dan tidak

dapat dipenuhi oleh pembangkit listrik PLN. Kondisi ini merupakan gambaran

umum dari Kota Mojokerto yang sedang berkembang, dimana penyediaan

listrik bukan merupakan pemenuhan kebutuhan riil seluruhnya tetapi lebih

merupakan kemampuan untuk membangkitkan dan mendistribusikan listrik ke

masyarakat Kota Mojokerto.


b. Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota

Mojokerto ada sejak Tahun 2004 di Daerah Jalan Raya Ijen Wates, Kelurahan

Wates terdapat 200 sambungan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga namun

dikarenakan banyak kendala akhirnya terhenti pengembangan Jaringan Gas

Bumi untuk Rumah Tangga. Salah Satu Kendala tersebut misalnya ketakutan

masyarakat akan bahaya meledaknya Jaringan Gas Bumi. Pada Tahun 2015

Bagian Perekonomian dimana ada salah satu Sub Bagian Energi Sumber

Daya Mineral mencari informasi kembali tentang Pengembangan Potensi

Jaringan Gas Bumi di Kota Mojokerto Ke Perusahaan Gas Negara (Persero)

Sidoarjo. Ternyata hasilnya sangat baik Perusahaan Gas Negara (Persero)

Sidoarjo menyatakan siap memfasilitasi dan membantu untuk pengembangan

kembali Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Dengan

melalui Negosiasi yang sulit dilalui Bagian Perekonomian namun pada

akhirnya bisa tercapai juga pengembangan Sambungan Jaringan Gas Bumi

untuk Rumah Tangga. Pada Tahun 2016 terpasang lagi di daerah Kelurahan

Wates sebanyak 523 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga,

sehingga terdapat 723 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

di Kota Mojokerto atau sekitar 2,2 % dari Total Rumah sejumlah 32999. Pada

Tahun 2017 terpasang lagi di daerah Kelurahan Mentikan, Kelurahan

Kauman, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Surodinawan dan Kelurahan Miji

sebanyak 5.000 Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga,

sehingga bertambah lagi menjadi 5.723 Sambungan Jaringan Gas Bumi

untuk Rumah Tangga di Kota Mojokerto atau sekitar 17,34 % dari Total

Rumah sejumlah 35.055.

Tabel 2. 138: Persentase Rumah Tangga Pengguna Jaringan Gas Bumi di Kota



Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 Persentase rumah tangga pengguna jaringan gas bumi

0 0 2,2 17,34 n/a

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Mojokerto, 2019

2.3.3.5 Perdagangan

a. Nilai Ekspor

Nilai ekspor produk perdagangan yang dilakukan beberapa perusahaan

di kota Mojokerto pada tahun 2013 sebesar Rp. 8.602.545.700,00 tahun

2014 sebesar Rp. 8.702.562.893,24 naik sebesar 1,16 % pada tahun 2015

sebesar Rp. 8.702.562.893,24 naik sebesar 0,11 % pada tahun 2016 nilai

ekspor sebesar Rp. 8.871.868.975,38 naik sebesar 1,83 % pada tahun 2017

nilai ekspor sebesar Rp. 9.635.282.159,07 naik sebesar 8,60 % pada tahun

2018 nilai ekspor sebesar Rp. 9.895.282.159,01 naik sebesar 2,08 % .


Kalau diamati bahwa nilai ekspor Kota Mojokerto mulai tahun 2014

sampai dengan tahun 2018 selalu terjadi peningkatan meskipun

persentasenya disetiap tahun mengalami naik turun hal ini di pengaruhi oleh

keadaan perekonomian saat itu namu dengan demikian ekpor dikota

Mojokerto dapat dijelaskan bahwa selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai

dengan tahun 2018 nilai rata-rata ekspor naik sebesar 2,76 %.

Tabel 2. 139: Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

2014 2015 2016 2017 2018

Nilai Ekspor Produk Kota Mojokerto

8.702.562.893,24

8.712.562.900,24

8.871.868.975,38

9.635.282.159,07

9.895.282.159,01

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, 2019

b. Pedagang Informal Mendapat Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas

Perindustrian dan Perdagangan terhadap kelompok usaha pedagang informal

yang ada dijalan benten pancasila pada tahun 2014 sebanyak 137 orang dari

jumlah pedagang sebanyak 355 orang atau sebesar 38,59 % pada tahun

2015 sebanyak 140 orang dari jumlah pedagang sebanyak 357 orang atau

sebesar 39,22 % pada tahun 2016 sebanyak 145 orang dari jumlah pedagang

sebanyak 362 orang atau sebesar 40,06 % pada tahun 2017 sebanyak 150

orang dari jumlah pedagang sebanyak 362 orang atau sebesar 41,44 % pada

tahun 2018 sebanyak 155 orang dari jumlah pedagang sebanyak 362 orang

atau sebesar 42,82 % kalau diamati persentase pembinaan pemerintah kota

Mojokerto terhadap pedagang informal setiap tahun mulai tahun 2014 sampai

dengan tahun 2018 selalu ada peningkatan hal ini menandakan bahwa

pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Mojokerto sangat peduli terhadap pelaku usaha pedagang kecil informal

khususnya di Jalan Benteng Pancasila.

Tabel 2. 140: Pedagang Informal mendapat Pembinaan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

2014 2015 2016 2017 2018

Pedagang Informal mendapat Pembinaan

137 140 145 150 155

Jumlah pedagang informal

155 357 362 362 362



2.3.3.6 Perindustrian

Kepedulian pemerintah Kota Mojokerto dalam melakukan pembinaan

terhadap industri kecil dan menengah melalui dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Mojokerto dengan memberikan Pelatihan Manajemen

Produk, Pelatihan ketrampilan Proses Produksi dan Peningkatan

Penggunaaan Teknologi serta menfasilitasi pemasaran dengan

menyelenggarakan pameran lokar maupun mengikuti pameran tingkat

proponsi maupun pameran tingkan nasional serta pembinaan melalui misi

dagang bagi produk yang berkualitas ekspor.

Pembinaan industri diarahkan pada sasaran semua jenis industri seperti

industri Batik tulis, industri Alas kaki, Industri Kerajinan, Industri cetakan kue

dari aluminium dan industri makanan dan minuman yang keberadaanya

tersebar di wilayah Kelurahan di Kota Mojokerto

Jumlah pengrajin yang telah dibina dapat dijelaskan mulai tahun 2013

jumlah pengrajin yang dibina sebanyak 522 orang dari berbagai jenis industri

atau sebesar 24,25 % dari jumlah pengrajin sebanyak 2.153 orang dengan

bentuk pelatihan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan untuk

mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di setiap jenis industri , pada

tahun 2014 jumlah pengrajin yang dibina sebanyak 672 orang atau sebesar

31,07 % dari jumlah pengrajin sebanyak 2.163 orang , pada tahun 2015

jumlah yang dibina sebanyak 470 orang atau sebesar 32,30 % dari jumlah

pengrajin sebanyak 1.455 orang, di tahun 2015 ini jumlah pengrajin

mengalami penurunan dikarenakan kurangnya minat generasi muda untuk

berwira usaha namun dilihat dari prosentase pengrajin yang dibina tetap

meningkat karena pemerintah masih tetap komitmen untuk meningkatkan

produktivitas daya saing pengrajin industri, pada tahun 2016 sampai dengan

2018 terjadi kenaikan sehingga jumlah pengrajin sebanyak 1.510 orang yang

dibina sebanyak 550 orang atau sebesar 36,42 %

Tabel 2. 141: IKM di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

2014 2015 2016 2017 2018

Pengrajin IKM yang dibina

672 470 500 530 550

Jumlah IKM 2.163 1.455 1.497 1.502 1.510


2.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka


periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi , dan program

kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan

RPJM Nasional. RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan

secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon

kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur

kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke

depan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya,

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu

kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi

pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD). Pada tahun 2019, capaian persentase jumlah program

RKPD yang sesuai dengan RPJMD adalah 100%

Tabel 2. 142: Tersedianya dokumen perencanaan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

90% 90% 90% 90% 100%

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

90% 90% 90% 90% 100%

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

100% 100% 100% 100% 100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, 2019

2.3.4.2 Keuangan

a. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan

keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi

dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi

hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal


Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai

penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran

dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/atau hal lain yang diatur secara

khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 143: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

1,79 1,73 2,28 0,73 0,83

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2019

b. Penilaian Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Selama lima tahun terakhir, Kota Mojokerto berhasil memperoleh

predikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP), ini menjadi tugas semua OPD di

Kota Mojokerto untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem

pengelolaan keuangan.

Tabel 2. 144: Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota



2014 2015 2016 2017 2018

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP


c. Persentase SiLPA terhadap APBD

Persentase SiLPA terhadap APBD merupaka proporsi SiLPA terhadap

total APBD Kota Mojokert. Persentase SiLPA terhadap APBD Kota Mojokerto

selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2014 sebesar 16,22

persen sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 7,63 persen.

Tabel 2. 145: Persentase SiLPA terhadap APBD di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase SiLPA terhadap APBD

16,22 19,17 16,93 3,77 7,63


d. Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi pendapatan Kota Mojokerto menampakkan progress yang

cukup baik, tren perkembangan pendapatan Kota Mojokerto tahun 2014

sampai dengan tahun 2016 meningkat, tahun 2017 mengalami penurunan,

akan tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan. Posisi tren

yang sama ditunjukkan pada posisi dana perimbangan, hal ini dikarenakan


kebijakan pusat yang mengurangi dana perimbangan paa tahun 2017.

Berbagai daerah juga terkena dampak serupa pengurangan dari dana

perimbangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2014 sampai

tahun 2017 terus menurun, tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami

peningkatan. Berbeda dengan pendapatan asli daerah yang mengalami terus

peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2017, namun pada tahun 2018

menurun. Pendapatan asli daerah didominasi oleh pajak daerah yang

menyumbang sebagian besar penerimaan pendapatan asli daerah. Berikut

rincian dari pendapatan daerah Kota Mojokerto

Tabel 2. 146: Realisasi Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah di Kota


Uraian 2014 (Rp)

2015 (Rp)

2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018* (Rp)

Rata-rata

pertumbuhan (%)

PENDAPATAN 689.559.351.472,80 717.544.079.472,41 806.772.000.827,56 782.331.264.434,20 888.007.907.219,17 6,24

Pendapatan Asli Daerah

105.277.492.017,80 129.258.132.763,41 152.462.202.064,56 178.295.062.136,20 183.037.091.407,17 12,89

Pajak Daerah 25.092.877.550,28 31.324.086.639,85 35.333.988.082,55 47.423.790.376,20 47.920.074.429,73 18,22

Retribusi Daerah 10.886.961.499,50 11.862.967.589,50 13.006.473.471,46 7.661.594.955,54 9.989.500.314,07 2,16

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto, 2019 *) belum audit BPK

Sumber pendapatan terbanyak Kota Mojokerto berasal dari Dana

Perimbangan dengan proporsi rata-rata tahun 2014-2018 mencapai lebih dari

60 persen dari total pendapatan daerah. Namun, jika melihat tren proporsi

Pendapatan Asli Daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya

menggambarkan bahwa Kota Mojokerto telah berusaha meningkatkan

penghasilan daerah melalui pajak dan retribusi. Rincian proporsi realisasi

pendapatan Kota Mojokerto dapat tersaji pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 147: Proporsi Pendapatan di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

Uraian

Tahun

2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

2017 (%)

2018* (%)

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah 15,26 18,01 18,90 22,79 20,61

Dana Perimbangan 63,65 63,75 68,91 66,38 62,29

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

21,10 18,23 12,19 10,83 17,10

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 100 100 100 100 100


Sedangkan realisasi belanja daerah Kota Mojokerto tahun 2014

sampai dengan tahun 2016 menunjukkan peningkatan, di tahun 2016 terjadi

lonjakan peningkatan. Di tahun 2017 menurun dan kembali meningkat pada


tahun 2018. Proporsi belanja langsung lebih besar dibandingkan dengal

proporsi belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung didominasi

pengeluaran oleh belanja pegawai, untuk belanja langsung di dominasi

pengeluaran oleh belanja barang dan jasa.

Tabel 2. 148: Realisasi Belanja Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

Uraian 2014 (Rp)

2015 (Rp)

2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018* (Rp)

Rata-rata

pertumbuhan

(%)

BELANJA 631.979.414.509,86 706.783.751.688,70 944.717.143.505,53 739.086.252.867,78 808.758.537.422,34 7,66

Belanja Tidak Langsung

255.431.893.539,00 281.090.106.457,00 277.418.352.958,00 256.687.836.674,00 334.725.470.723,00 7,67

Belanja Langsung 376.547.520.970,86 425.693.645.231,70 667.298.790.547,53 482.398.416.193,78 474.033.066.699,34 9,25


Tabel 2. 149: Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Terhadap APBD di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

Uraian

Tahun

2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

2017 (%)

2018* (%)

Belanja Langsung 61,82% 64,67% 71,90% 67,59% 61,10%

Belanja Tidak Langsung 38,18% 35,33% 28,10% 32,41% 38,90%


2.3.4.3 Pengawasan

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mengeluarkan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di antaranya berisi beragam temuan

dan rekomendasi kepada entitas pengelola keuangan negara yang

diantaranya pada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2014 total temuan BPK

sejumlah 34 dan rekomendasi BPK sebanyak 79, kemudian tahun 2015 total

temuan BPK sejumlah 16 dan rekomendasi BPK sebanyak 40, dan tahun

2016 total temuan BPK sejumlah 11 dan rekomendasi BPK sebanyak 40,

Tahun 2017 total temuan BPK sejumlah 13 dan rekomendasi BPK sebanyak

33 dan Tahun 2018 total temuan BPK sejumlah 15 dan rekomendasi BPK

sebanyak 50.

Sedangkan untuk APIP Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2014

terdapat total temuan sejumlah 303 dan total rekomendasi sebanyak 303,

kemudian tahun 2015 total temuan Inspektorat sejumlah 35 dan rekomendasi

Inspektorat sebanyak 38, dan tahun 2016 total temuan Inspektorat sejumlah

11 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 12, Tahun 2017 total temuan

Inspektorat sejumlah 46 dan rekomendasi Inspektorat sebanyak 77 dan


Tahun 2018 total temuan Inspektorat sejumlah 8 dan rekomendasi

Inspektorat sebanyak 23.

Berikut ini adalah tabel dari capaian tidak lanjut atas temuan dan

rekomendasi dari BPK dan APIP Inspektorat Kota Mojokerto :

Tabel 2. 150: Temuan dan rekomendasi BPK dan APIP di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


CAPAIAN

2014 2015 2016 2017 2018

Prosentase tindak lanjut temuan

BPK 81,08% 80,61% 84,49% 85,02% 81,06%

APIP 100,00% 86,84% 100,00% 95,65% 75,00%

Jumlah temuan / Jumlah Rekomendasi

BPK 34 / 79 16 / 40 11 / 40 13 / 33 15 / 50

APIP 303 / 303 35 / 38 11 / 12 46 / 77 8 / 23

Sumber : Inspektorat Kota Mojokerto, 2019

Prosentase tindak lanjut BPK yang telah sesuai dengan rekomendasi

pada tahun 2014 sebanyak 81,08%, tahun 2015 sebanyak 80,61%, tahun

2016 sebanyak 84,49%, tahun 2017 sebanyak 85,02% dan tahun 2018

sebanyak 81,06%.

Sedangkan prosentase tindak lanjut dari APIP Inspektorat Kota

Mojokerto yang telah sesuai dengan rekomendasi pada tahun 2014 sebanyak

100%, tahun 2015 sebanyak 86,84%, tahun 2016 sebanyak 100%, tahun

2017 sebanyak 95,65% dan tahun 2018 sebanyak 75%.

2.3.4.4 Kepegawaian

a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Setiap

PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam

pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja

dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan

kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam

pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Bentuk-bentuk pengembangan kompetensi

yang dilaksanakan antara lain berupa pendidikan dan pelatihan baik


struktural, teknis maupun fungsional. Adapun data yang menunjukkan Rata -

Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang telah

dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 151: Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan


Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

2014 2015 2016 2017 2018

Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

60 -70 JP 60 -70 JP 60 -70 JP 60 -70 JP 60 -70 JP

Sumber : Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Rata - Rata Lama Pegawai

mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah selama 60 sampai dengan 70

jam pelajaran. Hal ini berlaku pada setiap kegiatan-kegiatan pendidikan dan

pelatihan yang diselenggarakan baik struktural, teknis maupun fungsional.

Maka dapat disimpulkan bahwa Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan

pendidikan dan pelatihan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil.

b. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan selama

tahun 2013 sampai dengan 2018 belum didasarkan pada analisa gap

kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi. Penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan didasarkan pada rencana

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui metode pengumpulan

data kebutuhan diklat yang diusulkan oleh Organisasai Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Adapun perkembangan data cakupan

Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik teknis

maupun fungsional pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai

berikut.

Tabel 2. 152: Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Kota



2014 2015 2016 2017 2018

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

5,35% 7,82% 12,67% 9,41% 2,87%


Tabel diatas menunjukkan cakupan ASN di lingkungan Pemerintah Kota

Mojokerto yang mengikuti kegiatan pendidikan pelatihan baik teknis maupun


fungsional terhadap jumlah ASN yang ada. Tampak bahwa persentase

terendah terjadi pada tahun 2018 dengan persentase ASN yang mengikuti

pendidikn dan pelatihan sebesar 2,87%. Dan persentase tertinggi terjadi pada

tahun 2016 dengan persentase sebesar 12,67%.

c. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan struktural

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa seorang ASN dapat

menduduki jabatan-jabatan struktural yang meliputi jabatan pimpinan tinggi,

jabatan administrator dan pengawas apabila telah memenuhi standar

kompetensi jabatan. Adapun standar kompetensi jabatan disini terdiri atas

kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Kompetensi manajerial

diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan

pengalaman kepemimpinan. Pendidikan dan pelatihan struktural (diklat

kepemimpinanan) sangat menunjang seorang ASN untuk dapat

meningkatkan kompetensi manajerialnya. Adapun data ASN di lingkungan

Pemerintah Kota Mojokerto yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

struktural pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 153: Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan struktural di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

100,00% 92,57% 98,20% 94,22% 100,00%


Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat perkembangan

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

struktural sesuai dengan jenjang jabatannya. Perkembangan ini disebabkan

karena adanya promosi jabatan yang terjadi selama kurun waktu tersebut.

d. Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada

instansi pemerintah

Selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 terdapat perubahan

jumlah pemangku jabatan-jabatan pimpinanan tinggi pada Organisasi

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Adapun data

tersebut adalah sebagai berikut.


Tabel 2. 154: Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada

instansi pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Pemangku Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

20 26 28 28 29


Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan

peningkatan jumlah pejabat pimpinan tinggi antara tahun 2013 sampai

dengan 2017. Hal ini disebabkan karena adanya pengisian jabatan-jabatan

pimpinan tinggi yang kosong yang dilaksanakan melalui seleksi terbuka. Dan

pada tahun 2018 terjadi penurunan, karena adanya pejabat yang telah

memasuki usia pensiun pada tahun tersebut.

e. Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah


Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Jabatan administrasi sesuai

dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah sekelompok Jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan. Jabatan administrasi terdiri atas Jabatan

Administrator dan pengawas. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 155: Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah



2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Pemangku Jabatan administrasi pada instansi pemerintah

97 104 112 105 99


Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan

peningkatan jumlah pejabat pimpinan tinggi antara tahun 2013 sampai

dengan 2017. Dan pada tahun 2018 terjadi penurunan, karena adanya

pejabat yang telah memasuki usia pensiun pada tahun tersebut.

f. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi

pemerintah


Jumlah Pemangku Jabatan fungsional tertentu pada Organisasi Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Jabatan fungsional

tersebut terdiri dari jabatan fungsional di bidang pendidikan, kesehatan

pertanian, keluarga berencana dan lain sebagainya. Adapun data tersebut

adalah sebagai berikut.


Tabel 2. 156: Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi

pemerintah di Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

1683 1.683 1.342 1.333 1.279


g. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya

peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN.

Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu

didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu

memberikan pelayanan publik secara optimal. Pengukuran indek

profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara

kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan

untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah

satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit

dari beberapa indikator output yang bersifat independen. Pengukuran

indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum

digunakan oleh para perencana dan evaluator.

Indikator yang digunakan untuk mengukur indek profesionalitas ASN

adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin.

Kompetensi dapat didekati dengan data potensi dalam e-PUPNS dari

unsur pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan teknis, dan pelatihan

administratif.

Kinerja didekati dengan data SKP yang dibuat secara daring (online) per

tahun.

Kompensasi (gaji dan tunjangan kinerja) didekati dengan daftar gaji dan

tunjangan kinerja sesuai level jabatan dari hasil evaluasi jabatan.

Disiplin pegawai didekati dengan data-data instansi pemerintah yang telah

menerapkan organisasi modern (e government).

Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian Kota Mojokerto telah melakukan

pengukuran Indeks Profesionalitas PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Mojokerto. PNS yang menjadi obyek pengukuran adalah pejabat struktural

mulai eselon II, III, IV dan V.

Tabel 2. 157: Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) - - - - 83,93



2.3.4.5 Adminisrasi Pemerintahan

a. Persentase Pelayanan Keprotokolan

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan

aturan di dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata

tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan

kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam

negara, pemerintahan atau masyarakat.

Tabel 2. 158: Persentase Pelayanan Keprotokolan di Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Pelayanan Keprotokolan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sumber : Bag. Humas dan Protokol Setda Kota Mojokerto, 2019

Selama lima tahun terakhir persentase pelayanan keprotokolan

menunjukkkan capaian 100 % . Hal ini dilihat dari pelayanan Protokoler pada

setiap kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah yaitu Walikota, Wakil

Walikota, dan Sekretaris Daerah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa

penyelenggaraan suatu acara berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai

dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun

internasional.

b. Nilai SAKIP

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang

dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan

kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus

anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi

pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara

kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari

LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang

bersangkutan selama 1 tahun anggaran.Pada tahun 2013 nilai SAKIP

Pemerintah Kota Mojokerto adalah C, kemudian pada tahun 2017 nilainya

meningkat menjadi B. Hal ini menandakan akuntabilitas kinerja di Pemerintah

Kota Mojokerto sudah semakin baik.

Tabel 2. 159: Nilai SAKIP Kota Mojokerto Tahun 2013-2017


2013 2014 2015 2016 2017

Nilai SAKIP C C CC B B

Sumber : Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2019


c. Peringkat LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama

1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini

mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk

itu Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK )

untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi

capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang

terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses

perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik

diantara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing.

Selama tiga tahun terakhir (2014-2018), nilai LPPD Kota Mojokerto adalah

sangat tinggi artinya pembangunan di Kota Mojokerto benar-benar dirasakan

oleh masyarakat.

Tabel 2. 160: Peringkat LPPD Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Peringkat / Ranking LPPD Tingkat Nasional Kategori Kota

Sangat Tinggi

Ranking 6 Nilai: 3,1473

Sangat Tinggi

Ranking 4 Nilai

3,3158

Sangat Tinggi

Ranking 10

Nilai 3,0931

Sangat Tinggi

Ranking 4 Nilai

3,3407

Sangat Tinggi

Ranking 34

Nilai 3,1683

Sumber : Bag. Pemerintahan Setda Kota Mojokerto, 2019

d. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi dan

Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN

Persentase penyelesaian permasalahan hukum baik litigasi dan non litigasi

serta perkara perdata maupun PTUN merupakan proporsi permasalahan

hukum baik litigasi dan non litigasi serta perkara perdata maupun PTUN yang

diselesaikan terhadap seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh

Pemerintah Kota Mojokerto.

Tabel 2. 161: Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi dan

Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN Kota Mojokerto

Tahun 2013-2017


2013 2014 2015 2016 2017

Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Baik Litigasi dan Non Litigasi serta Perkara Perdata maupun PTUN

- - - - 50%

Sumber : Bag. Organisasi Setda Kota Mojokerto, 2018


e. Sekretariat DPRD

Salah satu fungsi dari Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi anggota

DPRD Kota Mojokerto untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam

melayani masyarakat. Pada tahun 2014, indeks kepuasan masyarakat (IKM)

DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD mencapai 80 , mengalami

peningkatan di tahun 2015 sebesar 83 dan meningkat lagi di tahun

selanjutnya sebesar 85 di tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat

menjadi 87 dan di tahun 2018 menjadi 90 Hal ini menandakan bahwa kinerja

Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Anggota DPRD mengalami

peningkatan.

Tabel 2. 162: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan

Sekretariat DPRD Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

80 83 85 87 90

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, 2019

Alat – alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto terdiri dari Badan

Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah,

Komisi, Badan Kehormatan dan Pimpinan. Alat Kelengkapan DPRD mengatur

tata kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan DPRD. Dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya alat kelengkapan DPRD menyusun

rencana Kerja dan anggaran yang di tindaklanjuti dalam badan anggaran.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh

sekretariat DPRD. Pada tahun 2014 sampai dengan 2018 rencana kerja

tahunan setiap alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto sudah tersedia atau

sudah ada. Hal ini dapat di lihat dari jumlah rencana kerja tahunan setiap alat-

alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto yang sudah terlaksana.

Tabel 2. 163: Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat

Kelengkapan DPRD Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Ada Ada Ada Ada Ada


Dalam melaksanakan progam-progam kerja DPRD agar dapat tersusun

dan terintegrasi sesuai dengan fungsi DPRD yang memiliki tiga Fungsi yaitu

Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran berkaitan dengan kewenangan

dalam hal anggaran daerah (APBD) dan Fungsi Pengawasan berkaitan

dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya

serta kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini sekretariat DPRD membantu


memfasilitasi anggaran progam-progam kerja DPRD dapat tersusun dan

terintegrasi melalui rapat dengar pendapat umum dan sidak yang sudah

terlaksana dengan baik dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Tabel 2. 164: Tersusun dan terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD untuk

melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi

Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen

Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Tersusun dan terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Ada Ada Ada Ada Ada


Dalam terintegrasinya progam-progam DPRD untuk melaksanakan

fungsi DPRD yang meliputi Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan

Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran

sekretariat DPRD. Dalam Hal ini dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

sudah terintegrasi.

Tabel 2.165: Terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD untuk melaksanakan

Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam

Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Terintegrasinya Progam-Progam Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Ada Ada Ada Ada Ada


2.3.4.6. Penelitian dan Pengembangan

Bahwa dikaitkan dengan berbagai persoalan dan perkembangan isu

strategis, maka keberadaan dan peran penelitian dan pengembangan,

semestinya dapat menjadi sangat penting dan strategis. Adapun hasil hasil


penelitian dan pengembangan kiranya dapat dijadikan rekomendasi kebijakan

atas dasar research policy yang akan ditetapkan oleh para penyelenggara

pemerintahan serta sebagai kebijakan strategis yang secara tepat mampu

mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat berdasarkan penelitian

kebijakan. Adapun terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan

pengembangan di Kota Mojokerto, berikut kami sajikan data tahun 2016 –

2017 :

Tabel 2.167: Penyelenggaraan LITBANG Tahun 2016-2017

No Uraian 2016 2017

1 Up Dating Penelitian 48 Judul 72 Judul

2 Implementasi rencana kelitbangan 9 9

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2019

Berdasarkan tabel data diatas terlihat bahwa permasalahan dan

kepentingan yang dimajukan untuk pertelaahan melalui kegiatan penelitian

mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat animo dan

perhatian dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk menuntaskan permasalahan

berdasarkan analisis yang terencana dan terukur, dalam melayani

kepentingan publik. cukup baik. Adapun untuk jumlah implementasi rencana

kelitbangan terbaca statis, hal tersebut dikarenakan kemampuan anggaran

untuk pelaksanaan kegiatan penelitian hanya cukup untuk jumlah

sebagaimana tabel data diatas.

a. Standar Pelayanan Minimum

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Penelitian dan

Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.168: SPM Urusan LITBANG Tahun 2018

No Jenis

Pelayanan Indikator

Target 2018

Capaian 2018

1 Penelitian Tersedianya hasil penelitian yang komprehensif

8 4

2 Diseminasi Hasil Penelitian yang tersosialisasikan

9 6

3 Pengembangan Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah

N/A N/A

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian dari indikator SPM

berupa tersedia hasil penelitian yang komprehensif hanya mampu memenuhi

target sebesar 50% dari Renja Kelitbangan. Dan begitu juga untuk

penyelenggaraan sosialisasi hasil penelitian hanya dapat terpenuhi sebesar

66,66%


Bahwa tidak semua hasil dari up dating rencana penelitian dapat

diwujudkan, dan hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Adapun perlu kami

sampaikan pula bahwa hasil daripada penelitian adalah bersifat informasi

yang diperoleh dari analisa dan penelitian, sehingga dengan demikian :

1. Bahwa apabila dari rekomendasi hasil penelitian menyatakan perlu untuk

ditindaklajuti dengan suatu program kegiatan, maka kiranya akan

nampak hasil penelitian secara positif aktif ;

2. Bahwa apabila dari rekomendasi hasil penelitian menyatakan tidak perlu

untuk ditindaklajuti dengan suatu program kegiatan, maka kiranya

nampak hasil penelitian secara positif negatif ;

Adapun terkait dengan kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah, fungsi

Balitbang adalah sebatas memfasilitasi, sehingga untuk program

pengembangan hasil penelitian dan/atau inovasi perlu untuk dikomunikasikan

lebih lanjut dengan PD yang lain (termasuk koordinasi dengan pihak III ).

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari

tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara

umum dapat iartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya

rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga

mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar

tentunya mereka juga mempunya pendapatan yang besar pula.

Tabel 2. 169: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota

Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Kota Mojokerto 849.718 1.090.675 1.090.676 1.168.780 1.271.449

Jawa Timur 571 752 659 839 830 472 870 412 938 801


Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata rata

pengeluaran perkapita penduduk Kota Mojokerto tahun 2013- 2017 terus

mengalami peningkatan. Rp. 849.718 per kapita sebulan di tahun 2013

menjadi Rp 1.271.449 per kapita sebulan di tahun 2015. Peningkatan

pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya

meningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji

pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan

konsumsi adalah adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, yang pada

akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk


memenuhi kebutuhan hidupnya. Rata rata pengeluaran perkapita penduduk

Kota Mojokerto terus berada di atas Jawa Timur setiap tahunnya.

2.4.2.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Secara umum manusia selalu akan memenuhi kebutuhan hidupnya akan

barang dan jasa. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup tersebut dapat

dikelompokkan menjadi 2 yaitu, kelompok makanan dan non makanan.

Dalam memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu kebutuhan

manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang non

makanan tidak ada batasnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan/

kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan

makanan akan menurun, sebaliknya proporsi untuk non makanan semakin

meningkat.

Tabel 2. 170: Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita di

Kota Mojokerto dan Jawa Timur Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Kota Mojokerto 53.37 60.34 60.34 58.31 55.85

Jawa Timur 49.81 48.60 54.12 50.92 49.21


Kalau kita perhatikan komposisi persentase antara makanan dan non

makanan penduduk Kota Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun (2013-

2017) sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi

kebutuhan non makanan. Kondisi ini memberikan gambaran adanya

peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan semakin

meningkatnya perbaikan ekonomi, maka pengeluaran untuk bukan makanan

akan semakin tinggi dibanding pengeluaran untuk makanan.

Pada tahun 2017 proporsi pengeluaran penduduk Kota Mojokerto

untuk non makanan sebesar 55,85 persen, relatif lebih besar sekitar

10 persen dibanding untuk kebutuhan makanan. Namun mulai tahun 2015

sampai tahun 2017 proporsi pengeluaran penduduk Kota Mojokerto untuk

non makanan cenderung turun. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur,

Kota Mojokerto masih berada di atas.

2.4.2.3 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna

untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan

tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibanding dengan

barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha)

maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka

periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar,


sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli

petani.

Tabel 2. 171: Nilai Tukar Petani di Kota Mojokerto dan Jawa Timur

Tahun 2014-2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Mojokerto 101,20 101,20 101,10 101,25 101,50

Jawa Timur 104,75 104,83 104,62 104,10 -

Sumber: Dinas Pertanian Kota Mojokerto, 2019

NTP Kota Mojokerto dalam lima tahun terakhir secara umum mengalami

peningkatan. Pada tahun 2014, NTP Kota Mojokerto sebesar 101,20

kemudian pada tahun 2017 sebesar 101,50. Hal ini menunjukkan bahwa nilai

tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan

biaya produksi tahun 2018 secara umum masih lebih baik dibanding kondisi

tahun 2014.

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1 Angka Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang

merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang

berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan

suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu

waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena

adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga

karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi

tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi

penyesuaian yang sempurna.

Tabel 2. 172: Angka Kriminalitas Kota Mojokerto Tahun 2013-2017


2013 2014 2015 2016 2017

Angka kriminalitas 29,7 29,0 21,4 15,9 14,5

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2018 (diolah)

Berdasarkan data dari BPS Kota Mojokerto, angka kriminalitas

ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama satu tahun per

10.000 penduduk. Dalam rentang tahun 2013-2017 angka kriminalitas

cenderung mengalami penurunan yaitu dari 29,7 tahun 2013 menjadi 29,0

tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2017 angka kriminalitas menurun hingga

14,5, ini berarti selama satu tahun terakhir terjadi penurunan angka


kriminalitas. Angka kriminalitas sebesar 14,5 menunjukkan bahwa terjadi

hampir 15 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per tahunnya.

2.4.2.2 Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa adalah jumlah demonstrasi yang terjadi

dalam periode 1 (satu) tahun. Semakin sedikit jumlah demonstrasi yang

terjadi dalam suatu daerah, maka menunjukkan stabilitas politik yang terjaga.

Jumlah Demonstrasi/unjuk rasa dalam 1 tahun di Kota Mojokerto tidak

mengalami perubahan yang cukup besar selama kurun lima tahun terakhir.

Dimana jumlahnya berkisar antara 10-13 kali dalam setahun.

Demonstrasi/unjuk rasa terbanyak terjadi pada tahun 2013 dimana jumlahnya

mencapai 13 kali. Namun pada tahun 2017 turun menjadi 12 kali.

Tabel 2. 173: Jumlah Demonstrasi di Kota Mojokerto Tahun 2013-2017


2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah demonstrasi 13 10 11 11 12

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Kota Mojokerto

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Tahun 2015 merupakan awal diberlakukannya Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA). Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak

aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa,

dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan

dampak arus bebas modal. Dalam menghadapi tantangan ini tentunya

Sumber Daya Manusia (SDM) harus disiapkan supaya tidak kalah dengan

SDM dari negara Asean lainnya. Begitu juga Provinsi Jawa Timur tentunya

juga tidak mau kalah dalam menyiapkan SDM yang ada. Salah satu

mengukur potensi SDM di suatu wilayah adalah melihat dengan tingkat

pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan

penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas SDM yang ada. Tingkat

pendidikan penduduk yang digunakan sebagai ukuran adalah Sarjana (D4/S1

keatas), hal ini dikarenakan tingkat pendidikan D4/S1 keatas merupakan

tingkatan tertinggi dari jenjang pendidikan.

Tabel 2. 174: Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Rasio lulusan S1/S2/S3 822 824 838 851 871

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019 (diolah)


Dalam lima tahun terakhir (2013-2017) proporsi penduduk di Kota

Mojokerto yang berpendidikan D4/S1 keatas semakin meningkat dari 822 per

10.000 penduduk pada tahun 2014 menjadi 871 per 10.000 penduduk di

tahun 2018. Bila dilihat dari data tersebut, maka kualitas SDM di Kota

Mojokerto semakin baik.

2.4.3.2 Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur

besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia

produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif

adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan

sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15

tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang

lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena

umumnya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat

digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk

usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini

memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio

ketergantungan dapat dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia

<15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Tabel 2. 175: Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


2014 2015 2016 2017 2018

Rasio ketergantungan 42,85 42,87 42,79 42,69 42,54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, 2019 (diolah)

Pada tahun 2018, angka dependency ratio untuk Kota Mojokerto sebesar

42,54 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung

sekitar 41-42 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka

dependency ratio menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin

rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai

penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.


Tabel 2.176 Hasil Analisis Gambaran Umum Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1. Pertumbuhan PDRB 5.83 5.74 5.77 5.65 -

1.2. PDRB Perkapita 35.49 38.83 42.48 45.94 49,17

1.3. Laju Inflasi 7,49 1,71 1,3 3,44 -

1.4. Indeks Gini 0.31 0,36 0,37 0,39 -

1.5. Persentase Penduduk Miskin 6,42 6,16 5,73 5,73 5,50

1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,04 75,54 76,38 76,77 77,14

1.7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 93,27 93,67 - 93,40 -

1.8. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

0.14 0.26 0.13 0.13 -

1.9. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 93,58 93,84 94,27 94,27 94,50

1.10. Rasio kesenjangan kemiskinan 0.67 1.08 0.62 0.67 -

1.11. Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari

6.42 6.16 5.73 5.73 -

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1. Angka Melek Huruf 100.00 100.00 97.63 98.17 100%

2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 9.91 9.92 9.93 9.98 9,99

2.3. Angka Harapan Lama Sekolah 13,30 13,33 13,80 13,81 13,82

2.4. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 62,09% 85,14% 90,14% 97,72% 93,28%

2.5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 127,30 124,58 124,12 123,31 122,05

2.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 152,80 149,32 132,20 131,65 127,51

2.7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 114,06 112,23 119,64 111,00 112,85

2.8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 114,64 115,83 99,99 100,72 95,36

2.9. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 986 993 995 997 998

2.10. Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,88 0,38 0,47 0,3 -

2.11. Angka Harapan Hidup 72.39 72.69 72.78 72.86 73,01

2.12. Rasio Penduduk yang Bekerja 95.58 95.12 - 96.39 97,55


No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,42 4,88 - 3,61 2,45

2.14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 68.07 69.87 - 68.65 69,19

3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

3.1. Jumlah grup kesenian 25 7 13 10 -

3.2. Jumlah gedung kesenian 1 1 2 2 -

3.3. Jumlah club olahraga 29 29 37 37 -

3.4. Jumlah gedung olahraga 6 6 4 4 -

3.5. Jumlah organisasi olahraga 24 24 23 23 -

B ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar

1.1. Pendidikan

1.1.1. APS SD/MI 128,77% 126,59% 133,27% 124,91% 122,89%

1.1.2. APS SMP/MTs 149,34% 150,16% 132,34% 133,02% 103,69%

1.1.3. Angka Putus Sekolah SD/MI 0,01% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01%

1.1.4. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,16% 0,18% 0,22% 0,19% 0,09%

1.1.5. Angka Kelulusan SD/MI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100%

1.1.6. Angka Kelulusan SMP/MTs 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100%

1.1.7. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 121,98% 118,64% 121,54% 116,14% 97,33%

1.1.8. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 134,74% 146,75% 136,52% n/a n/a

1.1.9. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 49,28% 52,17% 34,78% 17,39% 31,88%

1.1.10. Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik 50% 50% 50% 50% 63%

1.1.11. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD)

53/10.000 51/10.000 50/10.000 50/10.000 50/10.000

1.1.12. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan Dasar (SMP)

34/10.000 33/10.000 29/10.000 28/10.000 27/10.000

1.1.13. Rasio guru/murid sekolah dasar (SD) 1 : 18 1 : 19 1 : 19 1 : 19 1 : 18

1.1.14. Rasio guru terhadap murid sekolah dasar (SMP) 1 : 14 1 : 15 1 : 14 1 : 15 1 : 15

1.1.15. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD) 1,11 1,05 1,03 1,02 1,01

1.1.16. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SMP) 2,36 2,43 2,35 2,30 2,29

1.1.17. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah 117,51% 113,33% 114,24% 118,79% 118,81%



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

dasar

1.1.18. Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan

dan laki‐laki

0% 0% 0% 0% 0%

1.1.19. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

- - 99,61% 98,08% 97,46%

1.1.20. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV - 95,24% 95,75% 86,64% 94,02%

1.1.21. Rata - Rata Ujian Nasional SD/MI 25,37 85,9 82,5 237,77 204,29

1.1.22. Rata - Rata Ujian Nasional SMP/MTs 28,8 264,09 237,58 223,32 236,13

1.2. Kesehatan

1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 16,68 7,87 5,2 3,8 2,34

1.2.2. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 16,68 8,80 8,51 5,22 1,87

1.2.3. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 14,42 6,02 3,31 2,85 1,51

1.2.4. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 45,09 92,67 47,3 0 46,94

1.2.5. Rasio posyandu per satuan balita 15,97 16,03 16,19 16,32 16,42

1.2.6. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,27 0,28 0,23 0,23 0,23

1.2.7. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05

1.2.8. Rasio dokter per satuan penduduk 0,42 0,34 0,52 0,47 0,47

1.2.9. Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,75 0,65 0,94 1,50 1,49

1.2.10. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100 100 94 100 97,8

1.2.11. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

100 98,9 97,5 98 99,86

1.2.12. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI) 100 100 94,44 94,44 83,33

1.2.13. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100

1.2.14. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 104,7 97,01 96,88 80,88 91,40

1.2.15. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk 0 3,36 13,48 6,77 0

1.2.16. Cakupan balita pneumonia yang ditangani 68,45 61,7 103,6 169,09 124,95

1.2.17. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

100,7 95,52 76,2 86,7 81,61

1.2.18. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 207 215 206 171 146

1.2.19. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

10,5 1,6 6,36 9,4 8,6



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

1.2.20. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

98,4 99,5 90,9 113 63,7

1.2.21. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

94,2 91,04 90,9 89 90

1.2.22. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100 100 100 100 100

1.2.23. Penderita diare yang ditangani 182 109 90,9 150 104

1.2.24. Angka kejadian Malaria 0 0 0 0 0

1.2.25. Tingkat kematian akibat malaria 0 0 0 0 0

1.2.26. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

0 0 0 0 0

1.2.27. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat

0 0 0 0 0

1.2.28. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi 0,04 0,07 0,1 0,14 0,18

1.2.29. Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

- - - 1 : 1,07 1 : 1,4

1.2.30. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100 100 100 100 100

1.2.31. Cakupan kunjungan bayi 96 93,1 95,8 97,8 101,1

1.2.32. Cakupan puskesmas 250 250 250 250 200

1.2.33. Cakupan pembantu puskesmas 78 78 61 61 61

1.2.34. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 94,04 95,02 95,33 98,2 98,4

1.2.35. Cakupan pelayanan nifas 99,02 96,2 96,35 97,03 98,32

1.2.36. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 98 94,9 87 81,5 91,18

1.2.37. Cakupan pelayanan anak balita 86,4 90,6 90 87,7 90,84

1.2.38. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

100 100 100 100 100

1.2.39. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 100 100 100 100

1.2.40. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 155 156 142 150 100

1.2.41. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

100 100 100 100 100

1.2.42. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan 100 100 100 100 100



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

penyelidikan epidemiologi < 24 jam

1.2.43. Prevalensi balita Stunting - - - 10,3% 9,94%

1.2.44. Persentase penderita hipertensi mendapatkan yankes sesuai standar

- - - 27,29% 51,05%

1.2.45. Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- - - 45,87% 60,86%

1.2.46. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

- - - 100% 100%

1.2.47. Presentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan saat dibutuhkan

- - - n/a 97,57%

Capaian Kinerja Pelayanan RSU

1.2.48. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit secara kuantitas dan kualitas tersedia sesuai standar minimal

100% 100% 100% 100% 100%

1.2.49. Akreditasi Rumah Sakit Penuh tingkat lanjut

Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna

1.2.50. Cost Recovery Ratio (CRR) n/a 162 102 91 87,77

1.2.51. BOR 49,41 49,62 59,67 58,32 66,85

1.2.52. ALOS 4 4 4 4 3

1.2.53. TOI 4 4 3 3 2

1.2.54. BTO 38,73 47 59 55,03 58

1.2.55. NDR 23,36 24,77 25,33 34,64 35

1.2.56. GDR 54,88 58,41 62,36 60,06 53

1.2.57. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) - 74,77 74,01 72,75 74

1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,48 0,48 0,27 0,66 0,75

1.3.2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 0,98 0,97 0,96 0,95 0,96

1.3.3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)

48 48 27 66 77

1.3.4. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

48,3 48,3 48,3 48,3 48,3

1.3.5. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar - - - - 0

1.3.6. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan - - - - 70



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

aliran air tidak tersumbat

1.3.7. Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 70 74 76 78 80

1.3.8. Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

0 0 0 0 0

1.3.9. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 65 68 70 72 75

1.3.10. Rasio Jaringan Irigasi 70 74 76 78 80

1.3.11. Ruang publik yang berubah peruntukannya 0 0 0 0 0

1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.4.1. Rasio rumah layak huni - - - - 71,51%

1.4.2. Rasio permukiman layak huni - - - - 86,42%

1.4.3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni - - - - 96,83%

1.4.4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau - - - - 92,82%

1.4.5. Persentase permukiman yang tertata - - - - 76,42%

1.4.6. Persentase lingkungan permukiman kumuh - - - - 87,14%

1.4.7. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

- - - - 96,48%

1.4.8. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan - - - - 91,33%

1.4.9. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

- - - - n/a

1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1.5.1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) - - - 2,42 2,67

1.5.2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

- - 15,89 18,48 20,03

1.5.3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

- - 0,25 0,89 1,33

1.5.4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

- - 1,36 1,60 1,80

1.5.5. Persentase Penegakan PERDA - - 14,21 14,50 19,80

1.5.6. Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman;

- - - - 100%



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

1.6. Sosial

1.6.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial - 54% 88% 90% 95%

1.6.2. Persentase PMKS yang tertangani - 54% 88% 90% 95%

1.6.3. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

- 54% 88% 90% 95%

1.6.4. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain

2.16% 1.67% 1.50% 1.02% 6%

1.6.5. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosia

100% 77% 66% 100% 100%

1.6.6. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

44% 44% 66% 88% 100%

1.6.7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

- - - - -

1.6.8. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

- - 100% 100% -

1.6.9. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

30% 30% 10% 86% 84%

1.6.10. Jumlah ODGJ berat/psikotik yang mendapat pelayanan jiwa promotif preventif sesuai standar

- - - 264 org 265 org

2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar

2.1. Tenaga Kerja

2.1.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 19,41% 40,45% 11,32% 19,41% 9,70%

2.1.2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

91,67% 96% 100% 100% 33,3%

2.1.3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 51,35% 34,82% 55,28% 25,52% 36,16%

2.1.4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

48% 50,3% 50,7% 52,57% 30,25%

2.1.5. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

0 0 0 0 0



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

2.1.6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

0 0 0 33,3% 20%

2.1.7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

100% 100% 100% 66,67% 80%

2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - - - - 3,5%

2.2.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR - - - - 24%

2.2.3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta - - - - 28,57%

2.2.4. Rasio KDRT - 1% 1% 1% 1%

2.2.5. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur - 0% 0% 0% 0%

2.2.6. Partisipasi angkatan kerja perempuan - - - - 32,07

2.2.7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

- 100% 100% 100% 100%

2.2.8. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

- 100% 100% 100% 100%

2.2.9. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

- 100% 100% 100% 100%

2.2.10. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

- 100% 100% 100% 100%

2.2.11. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

- 100% 100% 100% 100%

2.2.12. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

- 100% 100% 100% 100%

2.2.13. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

- 100% 100% 100% 100%

2.2.14. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 76,96 76,98 - 82,00 -

2.3. Pangan



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

2.3.1. Ketersediaan pangan utama - - - - 49,5 kg/org/th

2.3.2. Ketersediaan energi dan protein perkapita - - - - 1861 kkal/kpt/hr

- - - - 65 grm/kpt/hr

2.3.3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 0 0 0 0 0

2.3.4. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) - - - 84,3 88

2.4. Pertanahan

2.4.1. Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan - - - - 20%

2.5. Lingkungan Hidup

2.5.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota - - - - Ada

2.5.2. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota

- - - - Ada

2.5.3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi

- - - - Ada

2.5.4. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air - - 54,17 - 47,14

2.5.5. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara - - 55,55 - 87,64

2.5.6. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan - - 41,87 - 56,47

2.5.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - - 49,67 - 63,02

2.5.8. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

20 25 30 35 40

2.5.9. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat - - 1 1 1

2.5.10. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup - - - Ada Ada

2.5.11. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

- - - 0 0

2.5.12. Timbunan sampah yang ditangani 80 80,63 80,75 81,37 81,12

2.5.13. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R - - 7,8 17,81 21,76

2.5.14. Persentase cakupan area pelayanan 55% 57% 58% 59% 60%



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

2.5.15. Persentase jumlah sampah yang tertangani 60% 62% 63% 64% 65%

2.5.16. Persentase Luas Area Bersih Sampah - - - - 60%

2.5.17. Persentase Sampah Yang Di Kelola - - - - 65%

2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.6.1. Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk 0,88 0,88 0,89 0,90 0,93

2.6.2. Rasio bayi berakte kelahiran 0,9 0,92 0,93 0,98 0,99

2.6.3. Rasio pasangan berakte nikah 0,73 0,75 0,79 0,81 0,83

2.6.4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sdh Sdh Sdh sdh Sdh

2.6.5. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 88 88 89,9 90,8 93,4

2.6.6. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 100% 100% 100% 100% 100%

2.6.7. Cakupan penerbitan akta kelahiran 90 91,8 92,8 98 98,68

2.6.8. Cakupan penerbitan akta kematian 100% 100% 100% 100% 100%

2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.7.1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

20% 30 % 33% 56% 56%

2.7.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

- - - 1,7 1,7

2.7.3. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 0 0 0,52 3,1 3,1

2.7.4. Persentase LPM aktif 100% 100% 100% 100% 100%

2.7.5. Persentase LPM Berprestasi 0 0 0 0 0

2.7.6. Persentase PKK aktif 100% 100% 100% 100% 100%

2.7.7. Persentase Posyandu aktif 100% 100% 100% 100% 100%

2.7.8. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

0 0 0 0 0

2.7.9. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 0 0 0 0 0

2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.8.1. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 0,27 0,76 0,56 0,69 0,72

2.8.2. Total Fertility Rate (TFR) 2,17 2,06 1,99 1,95 1,81

2.8.3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

0 0 18 20 20



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

2.8.4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

0 0 0 0 0

2.8.5. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

0 0 0 0 0

2.8.6. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

0 0 0 0 0

2.8.7. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

4 6 8 16 25

2.8.8. Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,3 2,1 1,9 1,61 1,6

2.8.9. Ratio Akseptor KB 74,78 74,39 75,02 75,22 75,08

2.8.10. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49

74,78 74,39 75,02 75,22 75,08

2.8.11. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19 per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

36 35 35 34 34

2.8.12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

1,63 1,85 2,62 2,13 1,66

2.8.13. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

13,75 12,36 11,29 11,72 10,08

2.8.14. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

31,1 30,92 30,31 33,15 37,08

2.8.15. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

32,98 33,72 34,06 33,3 32,95

2.8.16. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 81,29 87,41 82,16 79,86 81,44

2.8.17. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 47,56 50,14 63,13 59,85 63,15

2.8.18. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 32,56 24,45 28,25 33,49 28,27

2.8.19. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

0 0 0 0 0



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

2.8.20. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

586 608 656 716 766

2.8.21. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

100% 100% 100% 100% 100%

2.8.22. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

77,08 85,51 80,13 76,6 82,55

2.8.23. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

116,67 116,67 116,67 116,67 116,67

2.8.24. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

100% 100% 100% 100% 100%

2.8.25. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

0 0 100% 100% 100%

2.8.26. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

100% 100% 100% 100% 100%

2.8.27. Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

0 0 0 0 0

2.8.28. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

100 100 100 100 100

2.8.29. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

71,36 78,42 90,75 86,93 92,3

2.8.30. Rata-rata usia kawin pertama wanita 20,17 20,95 22,94 21,42 21,43

2.8.31. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

0,348 0,348 0,368 0,399 0,379

2.9. Perhubungan

2.9.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum 2.770.811 2.528.270 2.285.729 2.043.188 1.800.647

2.9.2. Rasio ijin trayek 0,00043 (1:2309)

0,00046 (1:2167)

0,00042 (1:2384)

0,00032 (1:3104)

0,00037 (1:2672)



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

2.9.3. Jumlah uji kir angkutan umum 1.088 939 809 660 1.028

2.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 1 1 1 1 1

2.9.5. Persentase layanan angkutan darat 2,90 % 2,90 % 3,31 % 4,69 % 5,53 %

2.9.6. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 25,37 % 16,40 % 19,78 % 25,00 % 16,05 %

2.9.7. Persentase Pemasangan Rambu- rambu 57,55 % 59,55 % 61,21 % 70,45 % 75,10 %

2.9.8. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,0017 (1:587)

0,0019 (1:531)

0,0018 (1:549)

0,0015 (1:669)

0,0014 (1:695)

2.9.9. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 2.770.811 2.528.270 2.285.729 2.043.188 1.800.647

2.9.10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

2.770.811 2.528.270 2.285.729 2.043.188 1.800.647

2.10. Komunikasi dan Informatika

2.10.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

- - - 700 % 467%

2.10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi 100% 100% 100% 100% 100%

2.10.3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon n/a 67,43 72,56 74,16 73,53

2.10.4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet n/a 64,66 41,17 46,81 80,58

2.10.5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi 35,85 34,70 31,62 36,51 33,94

2.10.6. Persentase PD dan UPT yang memiliki website resmi dengan materi muatan sesuai ketentuan

- - - - 65%

2.10.7. Prosentase website PD dan UPTD yang dimutakhirkan secara reguler dan sesuai ketentuan

- - - - 100%

2.10.8. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Informasi PD, UPTD, dan BUMD

- - - - 75

2.10.9. Prosentase OPD, UPTD, dan BUMD yang memiliki PPID, DIP, dan SOP pelayanan Informasi

- - - - 100%

2.10.10. Jumlah staf PPID terlatih dalam pelayanan dan pengujian konsekuensi atas permintaan Informasi Publik

- - - - 34 org

2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11.1. Persentase koperasi aktif 76,24% 76,24% 71,19% 76,27% 80,22%

2.11.2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif 37,19% 41,32% 82,64% 82,64% 82,64%

2.11.3. Persentase BPR/LKM aktif - - - - n/a

2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil 11,44% 11,61% 14,50% 18,12% 22,61%



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

2.11.5. Persentase pertumbuhan omzet koperasi - - - - 12,38%

2.11.6. Persentase Pertumbuhan omzet usaha mikro - - - - 7,25%

2.12. Penanaman Modal

2.12.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 198 253 252 304 238

2.12.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 103,706,603,600

208,781,351,000

132,314,200,000

289,261,715,000

170,029,747,050

2.12.3. Rasio daya serap tenaga kerja 3,69 3,01 2,74 2,08 3,81

2.12.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) - 105,074,747,400 (Naik

103 %)

76,467,151,000 (Turun

37 %)

156,947,515,000 (Naik

104 %)

119,231,967,950 (Turun

41 %)

2.13. Kepemudaan dan Olahraga

2.13.1. Persentase organisasi pemuda yang aktif - - 50% 47,50% 44,40%

2.13.2. Persentase wirausaha muda - - 0,4% 1,12% 1,5%

2.13.3. Cakupan pembinaan olahraga - 21,73% 43,47% 47,82% 17,39%

2.13.4. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi - - - 14% 46%

2.13.5. Cakupan pembinaan atlet muda - 1,51% 2,34% 1,67% n/a

2.13.6. Jumlah atlet berprestasi - - - - 7

2.13.7. Jumlah prestasi olahraga - - 8 1 0

2.13.8. Jumlah atlet berprestasi (Nasional dan Internasional) - - - - 0

2.14. Statistik

2.14.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi - - - Belum Belum

2.14.2. Buku ”kota dalam angka” - - - Ada Ada

2.14.3. Buku ”PDRB” - - - Belum Belum

2.14.4. Tersedianya website satu data Kota Mojokerto - - - - Tidak ada

2.14.5. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar data

- - - - 0%

2.15. Persandian

2.15.1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah

- - - - 100%

2.16. Kebudayaan

2.16.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya - - - 3 3

2.16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 0 0 0 0 0



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

2.16.3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi - - 21 22 22

2.16.4. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 0 0 0 0 0

2.17. Perpustakaan

2.17.1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 60.129 78.471 87.258 92.981 102.288

2.17.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah - - 41.914 43.277 43.921

2.17.3. Rasio perpustakaan per 1.000 penduduk 126 125 124 130 167

2.17.4. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun - - - - 1,16 %

2.17.5. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

- - - - 39.452

2.18. Kearsipan

2.18.1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

- - - - 54,65

2.18.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan - - - - 3

3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

3.1. Kelautan dan Perikanan

3.1.1. Produksi perikanan 182.958 Kg/Th

182.958 Kg/Th

182.958 Kg/Th

182.958 Kg/Th

182.958 Kg/Th

3.1.2. Konsumsi ikan 18,1 Kg/Th 17,7 Kg/Th 17,8 Kg/Th 17,8 Kg/Th 19,9 Kg/Th

3.1.3. Cakupan bina kelompok nelayan 6 KLP 7 KLP 8 KLP 10 KLP 10 KLP

3.1.4. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB 0,06 0,06 0,06 0,08 -

3.2. Pariwisata

3.2.1. Persentase Kunjungan wisata - - 41% 62% 75,24%

3.2.2. Lama kunjungan wisata - - 1 hari 1 hari 1 hari

3.3. Pertanian

3.3.1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 0,63 0,62 0,61 0,57 -

3.3.2. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 100% 100% 100% 100% 100%

3.3.3. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

4,57 ton/ha

5,59 ton/ha

5,61 ton/ha

5,49 ton/ha

-

3.3.4. Cakupan bina kelompok petani 0,52% 0,52% 0,5% 0,5% 0,65%

3.3.5. Produksi sektor pertanian 6,1 Ton/Ha

6,2 Ton/Ha

6,3 Ton/Ha

6,2 Ton/Ha

6,3 Ton/Ha



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

3.3.6. Produksi sektor perkebunan 740 Kw/Ha 755 Kw/Ha 750 Kw/Ha 790 Kw/Ha 790 Kw/Ha

3.4. Kehutanan tidak ada indikator

3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

3.5.1. Rasio ketersediaan daya listrik 100% 100% 100% 100% 100%

3.5.2. Persentase pertambangan tanpa ijin 0 0 0 0 0

3.5.3. Jumlah rumah tangga pengguna listrik 33.327 34.240 35.141 37.643 -

3.5.4. Persentase rumah tangga pengguna jaringan gas bumi - - 2,2% 17,34% -

3.6. Perdagangan

3.6.1. Ekspor Bersih Perdagangan 8.702.562.893,24

8.712.562.900,24

8.871.868.975,38

9.635.282.159,07

9.895.282.159,01

3.6.2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal - - - - 42,82%

3.6.3. Persentase pengaduan masyarakat terkait perdagangan yang ditindaklanjuti

- - - - 100%

3.6.4. Cakupan alat ukur yang dilakukan tera - - - - 10%

3.6.5. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 29.50 29.32 29.26 29.62 -

3.7. Perindustrian

3.7.1. Cakupan bina kelompok pengrajin - - - - 36,42%

3.7.2. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 11.15 11.26 11.30 11.45 -

3.7.3. Pertumbuhan Industri 6,01 6,09 5,70 6,16 -

3.8. Transmigrasi tidak ada indikator

4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang

4.1. Perencanaan Pembangunan

4.1.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada

4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Ada Ada Ada Ada Ada

4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ada Ada Ada Ada Ada

4.1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada

4.1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 90% 90% 90% 90% 100%



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

4.1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD 90% 90% 90% 90% 100%

4.1.7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 100% 100% 100% 100% 100%

4.2. Pengawasan

4.2.1. Persentase tindak lanjut temuan BPK 81,08% 80,61% 84,49% 85,02% 81,06%

4.2.2. Persentase tindak lanjut temuan APIP 100,00% 86,84% 100,00% 95,65% 75,00%

4.2.3. Persentase pelanggaran pegawai 7 7 6 12 -

4.2.4. Jumlah temuan BPK 34 / 79 16 / 40 11 / 40 13 / 33 15 / 50

4.2.5. Jumlah temuan APIP 303 / 303 35 / 38 11 / 12 46 / 77 8 / 23

4.2.6. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview

100% 100% 100% 100% 100%

4.3. Keuangan

4.3.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP

4.3.2. Persentase SILPA terhadap APBD 16,22% 19,17% 16,93% 3,77% 7,63%

4.3.3. Persentase belanja pendidikan (20%) 25,19% 23,75% 19,28% 18,86% 20,25%

4.3.4. Persentase belanja kesehatan (10%) 20,66% 23,40% 21,51% 27,36% 28,64%

4.3.5. Belanja Langsung 61,82% 64,67% 71,90% 67,59% 61,10%

4.3.6. Belanja Tidak Langsung 38,18% 35,33% 28,10% 32,41% 38,90%

4.3.7. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa 8,54% 5,01% 6,43% 8,70% 5,76%

4.3.8. Penetapan APBD TEPAT TEPAT TEPAT TEPAT TEPAT

4.3.9. Prosentase dokumen RKA-OPD yang disusun berdasar ASB, HSPK, SHSB, dan SHSBG

100 100 100 100 100

4.3.10. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah 1,79 1,73 2,28 0,73 0,83

4.4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4.4.1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

60 -70 JP 60 -70 JP 60 -70 JP 60 -70 JP 60 -70 JP

4.4.2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

5,18% 5,35% 7,82% 12,67% 9,41%

4.4.3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

100,00% 92,57% 98,20% 94,22% 100,00%

4.4.4. Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

20 26 28 28 29

4.4.5. Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi 97 104 112 105 99



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

pemerintah

4.4.6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

1683 1.683 1.342 1.333 1.279

4.4.7. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) - - - 83,93 86,56

4.5. Penelitian dan Pengembangan

4.5.1. Persentase implementasi rencana kelitbangan - - - - 100%

4.5.2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan - - - - < 50%

4.5.3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

- - - - 0

4.5.4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah - - - - 0

4.6. Sekretariat Daerah

4.6.1. Persentase Pelayanan Keprotokolan 100% 100% 100% 100% 100%

4.6.2. Nilai SAKIP C CC B B -

4.6.3. Hasil EKPPD Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

4.6.4. Persentase penyelesaian permasalahan hukum baik litigasi dan non litigasi serta perkara perdata maupun PTUN

- - - - 50%

4.6.5. Indeks Reformasi Birokrasi - - 56.43 62.58 58,86

4.6.6. Indeks Kepuasan Masyarakat - 78,32 80,26 80,41 82,75

4.6.7. Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

4.6.8. Persentase Kerjasama Antar Pemerintah, Lembaga Pemerintah, dan Non Pemerintah yang difasilitasi

100% 100% 100% 100% 100%

4.6.9. Presentase kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda yang di dokumentasikan

100% 100% 100% 100% 100%

4.6.10. Persentase kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah yang dimuat oleh media massa

100% 100% 100% 100% 100%

4.7. Sekretariat DPRD

4.7.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Ada Ada Ada Ada Ada

4.7.2. Badan Musyawarah 17 kali 18 kali 21 kali 18 kali 17 kali

4.7.3. Badan Anggaran 4 kali 8 kali 6 kali 6 kali 8 kali



Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

4.7.4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah - 1 kali 4 kali 2 kali 5 kali

4.7.5. Komisi - - - 13 kali 15 kali

4.7.6. Badan Kehormatan - 1 kali - 5 kali 2 kali

4.7.7. Pimpinan 2 kali 4 kali 6 kali 2 kali 8 kali

4.7.8. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Ada Ada Ada Ada Ada

4.7.9. Rapat Dengar Pendapat Umum 3 kali 2 kali 5 kali 15 kali 16 kali

4.7.10. Sidak 9 kali 7 kali 5 kali 3 kali 1 kali

4.7.11. Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Ada Ada Ada Ada Ada

4.7.12. Perda Inisiatif - - 3 kali 3 kali 3 kali

4.7.13. Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi penyusunan perundang-undangan

80 83 85 87 90

C ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 1.090.675 1.090.676 1.168.780 1.271.449 -

1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita 60.34 60.34 58.31 55.85 -

1.3. Nilai Tukar Petani (NTP) 101,20 101,20 101,10 101,25 101,50

2. Fokus Iklim Berinvestasi 2.1. Angka Kriminalitas 29,0 21,4 15,9 14,5 -

2.2. Jumlah Demonstrasi 10 11 11 12 -

3. Fokus Sumber Daya Manusia

3.1. Rasio Lulusan S1/S2/S3 822 824 838 851 871

3.2. Rasio Ketergantungan 42,85 42,87 42,79 42,69 42,54

Bab III - 1 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan adalah suatu analisis dilakukan untuk melihat sejauh

mana organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dalam membuat suatu

laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK

(standar akuntansi keuangan) atau GAAP (generally accepted accounting

principle) dan lainnya.

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang

berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2014-2018

telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan.

Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan

dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan

pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin

meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dan terjadinya penghematan dari sisi belanja. Guna memahami tingkat

kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah,

yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi

pengelolaannya.

3.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, meliputi

aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain

Pendapatan yang sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan

Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan

dan Pengeluaran Pembiayaan.

A. PENDAPATAN

Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah

yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-

lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan

uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang


merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar

kembali oleh daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun

waktu 2018-2023 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan

pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan

pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan Dana

Perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK.

Demikian juga dengan upaya optimalisasi pendapatan dari Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah dengan berusaha untuk mendapatkan dana

hibah, bantuan keuangan dan lain-lain dari pusat maupun provinsi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah (PAD), terdiri dari :

1. Program bayar pajak pakai sampah berhadiah umroh. Bekerja sama

dengan Bank Sampah di masing-masing kelurahan untuk membayar PBB

bagi anggota Bank Sampah;

2. Pelayanan jemput bola pembayaran pajak dengan menggunakan mobile

android;

3. Bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk menindak

Wajib Pajak yang menunggak pajak;

4. Melakukan pendataan obyek pajak PBB di 18 kelurahan yang berada di

wilayah Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari dan Kecamatan

Prajuritkulon;

5. Pelayanan satu atap dengan membuka Payment Point Bank Jatim di

BPPKA Kota Mojokerto, untuk memberi kemudahan kepada masyarakat;

6. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, baik yang baru

maupun yang lama sudah mengalami perubahan;

7. Pengadaan aplikasi Pelayanan SIMPATDA, aplikasi SMS Center, aplikasi

SMS gateway, dan aplikasi converter SIMPATDA ke SIMDA Pendapatan

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

8. Melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat terutama generasi muda serta sosialisasi program-program

pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto yang dibiayai dari sektor pajak,

seperti Lomba Poster untuk pelajar SD/MI dan SAMPE PD (Semarak Arek

Mojokerto Peduli Pajak Daerah) untuk pelajar SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK;

9. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi

dan Perangkat Daerah penghasil;

10. Melakukan rekonsiliasi data retribusi parkir berlangganan dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;


11. Melaksanakan operasi penertiban terhadap reklame-reklame yang tidak

membayar pajak reklame;

12. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (WP) daerah, khususnya

WP-PBB dengan melaksanakan pelayanan langsung pembayaran PBB

keliling kelurahan;

13. Melaksanakan kegiatan lomba pencapaian target PBB tingkat kelurahan

dan Lomba Pencapaian PBB terbaik Tingkat Bank Sampah agar target

PBB dapat tercapai;

14. Melaksanakan kegiatan Gebyar Hadiah PBB sebagai wujud pemberian

penghargaan kepada wajib pajak;

15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan daerah khususnya

dari piutang pajak daerah;

16. Melaksanakan kegiatan monitoring, validasi dan kompilasi kegiatan

BPHTB;

17. Pemusatan pembayaran BPHTB di Payment Point Bank Jatim yang ada

di BPPKA Kota Mojokerto. Hal ini dilakukan untuk pemeriksaan data

BPHTB dan tunggakan BPHTB;

18. Memberikan pembebasan denda PBB, untuk meningkatkan penerimaan

dari piutang/tunggakan PBB.

Berikut disajikan grafik realisasi pendapatan Kota Mojokerto selama kurun

waktu 2014 – 2018 :

Gambar 3. 1 Realisasi Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


Realisasi pendapatan Kota Mojokerto menampakkan progress yang cukup

baik, tren perkembangan pendapatan Kota Mojokerto tahun 2014 sampai

dengan tahun 2016 meningkat, tahun 2017 mengalami penurunan, akan tetapi

pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan. Posisi tren yang sama

ditunjukkan pada posisi dana perimbangan, hal ini dikarenakan kebijakan pusat

yang mengurangi dana perimbangan pada tahun 2017. Berbagai daerah juga

terkena dampak serupa pengurangan dari dana perimbangan. Lain-lain

pendapatan daerah yang sah tahun 2014 sampai tahun 2017 terus menurun,

tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan. Berbeda dengan

pendapatan asli daerah yang mengalami terus peningkatan dari tahun 2014

sampai tahun 2017, namun pada tahun 2018 menurun. Pendapatan asli daerah

didominasi oleh pajak daerah yang menyumbang sebagian besar penerimaan

pendapatan asli daerah. Berikut rincian dari pendapatan daerah Kota Mojokerto:


Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

No Uraian 2014 (Rp)

2015 (Rp)

2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018* (Rp)

Rata-rata pertumbuhan

(%)

1 PENDAPATAN 689.559.351.472,80 717.544.079.472,41 806.772.000.827,56 782.331.264.434,20 888.007.907.219,17 6,74

1.1 Pendapatan Asli Daerah 105.277.492.017,80 129.258.132.763,41 152.462.202.064,56 178.295.062.136,20 183.037.091.407,17 15,08

1.1.1 Pajak Daerah 25.092.877.550,28 31.324.086.639,85 35.333.988.082,55 47.423.790.376,20 47.920.074.429,73 18,22

1.1.2 Retribusi Daerah 10.886.961.499,50 11.862.967.589,50 13.006.473.471,46 7.661.594.955,54 9.989.500.314,07 1,97

1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

3.317.593.067,09 3.566.250.784,99 3.448.803.749,90 3.616.145.197,93 3.895.559.847,10 4,20

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 65.980.059.900,93 82.504.827.749,07 100.672.936.760,65 119.593.531.606,53 121.231.956.816,27 16,81

1.2 Dana Perimbangan 438.838.612.641,00 457.456.088.791,00 555.962.488.047,00 519.341.294.299,00 553.125.341.841,00 6,42

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

39.502.270.641,00 50.992.997.791,00 55.436.957.047,00 50.450.522.033,00 99.934.360.176,00 31,72

1.2.2 Dana alokasi umum 380.779.789.000,00 382.373.637.000,00 397.094.498.000,00 390.118.825.000,00 378.916.109.000,00 -0,09

1.2.3 Dana alokasi khusus 18.556.553.000,00 24.089.454.000,00 103.431.033.000,00 78.771.947.266,00 74.274.872.665,00 82,41

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

145.443.246.814,00 130.829.857.918,00 98.347.310.716,00 84.694.907.999,00 151.845.473.971,00 7,63

1.3.1 Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 14.874.880.000,00 0,00

1.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah daerah lainnya

69.564.731.410,00 38.991.755.918,00 57.047.057.716,00 71.619.577.999,00 69.159.423.971,00 6,12

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

72.405.672.000,00 75.302.399.000,00 39.955.923.000,00 7.500.000.000,00 66.750.000.000,00 166,46

1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

3.472.843.404,00 16.535.703.000,00 1.344.330.000,00 5.575.330.000,00 1.061.170.000,00 129,51

1.3.6 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, 2019 *) belum audit BPK


B. BELANJA

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan

Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto.

Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan

belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan

Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan belanja yang dilakukan pada kurun waktu 2018-2023

diarahkan, sebagai berikut :

1. Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance

based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana

ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;

2. Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam

rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;

3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi

belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bagi

hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip

mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

4. Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isus-isu strategis

yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi,

pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainya dalam

rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang

ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

pasal 31 ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri

dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian

atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara

belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.


Gambar 3. 2 Realisasi Belanja Kota Mojokerto Tahun 2013-2017

Realisasi belanja daerah Kota Mojokerto tahun 2014 sampai dengan tahun

2016 menunjukkan peningkatan, di tahun 2016 terjadi lonjakan peningkatan. Di

tahun 2017 menurun dan kembali meningkat pada tahun 2018. Proporsi belanja

langsung lebih besar dibandingkan dengal proporsi belanja tidak langsung.

Belanja tidak langsung didominasi pengeluaran oleh belanja pegawai, untuk

belanja langsung di dominasi pengeluaran oleh belanja barang dan jasa.


Tabel 3. 2 Realisasi Belanja Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

No Uraian 2014 (Rp)

2015 (Rp)

2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018* (Rp)


(%)

2 BELANJA 631.979.414.509,86 706.783.751.688,70 944.717.143.505,53 739.086.252.867,78 808.758.537.422,34 8,29

2.1 Belanja Tidak Langsung

255.431.893.539,00 281.090.106.457,00 277.418.352.958,00 256.687.836.674,00 334.725.470.723,00 7,92

2.1.1 Belanja Pegawai 233.188.468.867,00 252.510.498.551,00 261.869.356.126,00 226.764.524.318,00 300.995.454.840,00 7,83

2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2.1.3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2.1.4 Belanja Hibah 19.881.498.000,00 26.112.242.800,00 13.201.042.100,00 26.154.104.500,00 28.635.935.527,00 22,38

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

1.702.250.000,00 1.988.500.000,00 1.829.303.500,00 3.191.760.000,00 4.079.950.000,00 27,78

2.1.6 Belanja Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

452.105.072,00 456.238.656,00 518.651.232,00 562.049.856,00 762.049.856,00 14,64

2.1.8 Belanja Tidak Terduga

207.571.600,00 22.626.450,00 0,00 15.398.000,00 252.080.500,00 337

2.2 Belanja Langsung 376.547.520.970,86 425.693.645.231,70 667.298.790.547,53 482.398.416.193,78 474.033.066.699,34 10,09

2.2.1 Belanja Pegawai 35.551.663.800,00 36.973.476.666,00 49.435.202.231,00 52.714.978.486,00 34.656.984.702,00 2,52

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

199.403.909.240,24 252.751.320.469,04 314.126.484.985,39 308.538.520.978,68 319.941.809.550,48 13,24

2.2.3 Belanja Modal 141.591.947.930,62 135.968.848.096,66 303.737.103.331,14 121.144.916.729,10 119.434.272.446,86 14,47

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, 2019

*) belum audit BPK


C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan

pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan umum penerimaan pembiayaan

diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan

pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi

terjadinya efisiensi belanja. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan

pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan

modal BUMD serta defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara

proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pembiayaan tampaknya masih

fluktuaktif perkembangannya, rata-rata tahun 2014 sampai dengan 2018 lebih

besar penerimaan pembiayaan, yang didominasi oleh penerimaan sisa lebih

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA). Untuk pengeluaran

pembiayaan, dialokasikan pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

dan Pemberian Pinjaman Daerah.


Tabel 3. 3 Realisasi Pembiayaan Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

No Uraian 2014 (Rp)

2015 (Rp)

2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018* (Rp)


(%)

3 PEMBIAYAAN 109.414.109.726,93 161.612.693.889,87 169.060.076.673,58 31.165.353.995,61 74.428.815.562,03 27,39

3.1 Penerimaan Pembiayaan 121.081.809.726,93 194.695.546.889,87 172.525.076.673,58 31.165.353.995,61 74.410.465.562,03 26,56

3.1.1 Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya

119.078.629.726,93 166.994.046.689,87 172.373.021.673,58 31.114.933.995,61 0,00 (34,62)

3.1.2 Pencairan dana cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3.1.6 Penerimaan piutang daerah 2.003.180.000,00 2.701.500.200,00 152.055.000,00 50.420.000,00 18.450.000,00 (47,44)

3.1.7 Penerimaan kembali Deposito Pemerintah Daerah

0,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (25,00)

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 11.667.700.000,00 33.082.853.000,00 3.465.000.000,00 0,00 0,00 (1,50)

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

11.667.700.000,00 13.082.853.000,00 3.465.000.000,00 0,00 0,00 (40,35)

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3.2.5 Investasi Jangka Pendek Berupa Deposito

0,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (25,00)

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, 2019

*) belum audit BPK


3.1.2 NERACA DAERAH

Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan

suatu entitas (pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana

pada suatu saat tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi: aset,

kewajiban dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut ditunjukkan

dalam sub-sub rekening yang lebih rinci.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya

ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa

depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan

sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional

pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi

pemerintah. Berdasarkan peraturan (PP) tersebut kewajiban adalah utang yang

timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi pemerintah, sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih

pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset yang tidak dapat dimasukkan

dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Kewajiban

dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan

dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan

kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya

dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Keberadaan neraca daerah Kota Mojokerto dari sisi nilai aset, kewajiban

dan ekuitas mengalami perkembangan dalam setiap tahunnya. Untuk mengetahui

perkembangan nilai aset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Mojokerto

dalam beberapa tahun terakhir (2013 - 2017) dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3. 4 Neraca Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2013 – 2017 (Per 31 Desember 2013 - 2017)

(Dalam Rupiah)

NO URAIAN TAHUN

RATA-RATA 2013 2014 2015 2016 2017

1 ASET 1.670.698.403.131,61 1.899.306.687.095,59 1.626.988.264.379,60 1.848.890.626.585,32 1.777.145.629.255,96 2,28

1.1 Aset Lancar 152.619.065.226,14 207.590.849.349,81 221.357.757.498,32 79.813.009.532,39 130.193.281.507,35 10,46

Kas 119.086.448.344,93 166.994.304.291,87 172.447.685.107,58 31.156.898.466,61 74.497.703.902,18 25,17

Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Piutang 23.294.750.918,42 35.821.038.749,00 43.329.254.542,00 43.757.720.660,50 55.263.206.935,73 25,50

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -2.860.215.390,72 -10.011.215.129,45 -12.321.727.220,60 -14.490.359.888,20 -14.885.231.313,50 73,36

Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00 0,00 124.504.416,44 124.882.849,32 0,08

Persediaan 13.098.081.353,51 14.786.721.438,39 17.902.545.069,34 19.264.245.877,04 15.192.719.133,62 5,11

1.2 Investasi Jangka Panjang 31.586.187.720,94 39.144.038.038,68 44.704.567.027,47 48.481.099.247,23 47.782.783.491,83 11,29

Investasi Non Permanen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investasi Permanen 31.586.187.720,94 39.144.038.038,68 44.704.567.027,47 48.481.099.247,23 47.782.783.491,83 11,29

1.3 Aset Tetap 1.472.447.644.679,53 1.636.493.567.690,10 1.335.184.398.822,48 1.704.317.749.511,27 1.589.240.281.802,59 3,41

Tanah 654.869.232.326,84 664.718.354.016,84 655.165.977.496,84 664.097.886.446,84 676.488.847.332,64 0,82

Peralatan dan Mesin 198.552.444.741,45 279.961.433.481,81 356.607.555.906,32 406.389.383.670,71 433.827.572.044,90 22,27

Gedung dan Bangunan 306.938.139.573,16 337.106.691.904,17 355.460.680.449,47 397.056.103.833,28 369.207.555.550,85 4,99

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 301.825.839.003,01 342.016.638.161,64 367.651.631.842,64 564.765.350.303,94 609.977.010.744,93 20,61

Aset Tetap Lainnya 8.612.430.813,64 10.186.342.784,21 10.111.150.047,97 11.453.193.880,97 12.178.870.506,18 9,29

Konstruksi dalam Pengerjaan 1.649.558.221,43 2.504.107.341,43 10.131.933.270,00 33.912.528.467,56 62.031.627.401,74 168,51

Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 -419.944.530.190,76 -373.356.097.092,03 -574.471.201.778,65 10,69

1.4 Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Aset Lainnya 14.045.505.505,00 16.078.232.017,00 25.741.541.031,33 16.278.168.294,43 9.929.282.454,19 -0,30


NO URAIAN TAHUN

RATA-RATA 2013 2014 2015 2016 2017

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 710.811.444,00 822.550.722,00 514.491.462,00 447.737.166,00 313.744.287,00 -16,16

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

3.794.966.150,00 4.302.463.617,00 3.666.020.000,00 4.042.984.956,56 157.791.792,74 -21,81

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 7.304.700.000,00 7.304.700.000,00 17.853.208.000,00 7.304.700.000,00 5.083.700.000,00 13,73

Aset Tidak Berwujud 2.235.027.911,00 3.038.692.911,00 4.131.377.911,00 2.957.178.175,00 2.878.318.641,50 10,21

Aset Lain-lain 0,00 609.824.767,00 1.813.732.611,00 1.526.167.996,87 1.495.727.732,95 44,89

Akumulasi Amortisasi 0,00 0,00 -2.237.288.952,67 0,00 0,00 -25,00

0,00

2 KEWAJIBAN 8.957.553.431,41 21.878.763.614,03 10.904.347.547,51 7.743.851.634,15 11.894.347.997,41 29,68

2.1 Kewajiban Jangka Pendek 8.957.553.431,41 21.878.763.614,03 10.904.347.547,51 7.743.851.634,15 11.894.347.997,41 29,68

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 257.602,00 0,00 0,00 0,00 -25,00

Utang Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00 0,00 616.327.763,25 509.708.646,51 -4,32

Utang Beban 0,00 0,00 10.904.347.547,48 6.032.129.344,03 9.591.017.442,03 3,58

Utang Jangka Pendek Lainnya 8.957.553.431,41 21.878.506.012,03 0,03 1.095.394.526,87 1.793.621.908,87 27

2.2 Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3 EKUITAS DANA 1.661.740.849.700,20 1.877.427..923.481,56 1.616.083.916.832,09 1.841.146.774.951,17 1.765.251.281.258,55 2,45

0,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.670.698.403.131,61 1.899.306.687.095,59 1.626.988.264.379,60 1.848.890.626.585,32 1.777.145.629.255,96 2,28

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Mojokerto, 2019


Berdasarkan pada tabel di atas, maka kondisi keuangan Pemerintah Kota

Mojokerto yang disajikan dalam neraca daerah selama tahun 2013 hingga 2017

dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Aset Daerah

Keberadaan aset Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2013 hingga tahun

2017 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 3,90%, dimana pada tahun 2013

jumlah aset Pemerintah Kota Mojokerto mencapai Rp. 1.670.698.403.131,61,

sedangkan pada tahun 2017 tercatat sebanyak Rp. 1.777.145.629.255,96. Aset

Pemerintah Kota Mojokerto pada dasarnya terdiri dari aset lancar, investasi jangka

panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar pada tahun 2013 hingga 2017

memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 26,69%, dan pada tahun 2017 memiliki nilai

mencapai Rp. 130.193.281.507,35. Investasi jangka panjang pada rentang tahun

yang sama memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,64% dengan nilai pada tahun

2017 mencapai Rp. 47.782.783.491,83. Nilai aset tetap pada tahun 2017 tercatat

sebanyak Rp. 1.589.240.281.802,59 dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun

2013 hingga 2017 sebesar 4,01%. Sedangkan untuk aset lainnya pada tahun 2013

hingga 2017 memiliki rata-rata pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -8,59%, dimana

nilai aset lainnya pada tahun 2017 tercatat sebanyak Rp. 9.929.282.454,19.

Terjadinya penurunan rata-rata nilai aset lainnya sebagian besar disebabkan oleh

adanya penurunan pada tagihan piutang penjualan angsuran dengan rata-rata

pertumbuhan mencapai -18,35%, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar -

17,56%, serta kemitraan dengan pihak ketiga dengan rata-rata pertumbuhan

sebesar -0,71%.

Nilai aset lancar Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2013 hingga tahun

2017 mengalami kenaikan dan penurunan, dimana penurunan nilai aset lancar

terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan oleh adanya penurunan nilai kas yang

mencapai -81,93%. Namun pada tahun 2017 posisi kas kembali mengalami

kenaikan sebesar 139,11%. Untuk perkembangan piutang hingga tahun 2017 dalam

setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 62,04%, dimana

piutang yang dimiliki sebagian besar adalah piutang pendapatan. Posisi persediaan

yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto hingga tahun 2016 mengalami

kenaikan, namun pada tahun 2017 nilainya telah mengalami penurunan menjadi Rp.

15.192.719.133,62, sehingga rata-rata pertumbuhan untuk persediaan pada tahun

2013 hingga 2017 mencapai 12,16%. Untuk penyisihan piutang tidak tertagih dalam

setiap tahun (2013-2017) jumlahnya mengalami peningkatan dengan rata-rata

mencapai 96,54%, namun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2013-

2016) pada tahun 2017 pertumbuhannya mengalami penurunan menjadi 2,73%,

dimana pada tahun 2016 sebesar 17,60%. Pertumbuhan rata-rata untuk beban

dibayar dimuka Pemerintah Kota Mojokerto selama beberapa tahun terakhir sangat

kecil dengan rata-rata mencapai 0,06%.

Investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto secara

keseluruhan merupakan investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal


pemerintah daerah. Sedangkan untuk aset tetap Pemerintah Kota Mojokerto pada

tahun 2015 dan 2017 nilainya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-

tahun lainnya (2013, 2014, dan 2016), dimana penurunan yang terjadi pada tahun

2015 tercatat sebesar -18,41% yang disebabkan oleh adanya penurunan nilai aset

tetap berupa tanah sebesar -1,44% dan aset tetap lainnya sebesar -0,74%.

Penurunan pada tahun 2017 yang tercatat sebesar -6,75% disebabkan oleh adanya

penurunan nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan sebesar -7,01%, namun

walaupun demikian nilai aset tetap dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan pada

tahun tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu sebesar

82,92%. Selain adanya penurunan nilai pada beberapa aset tetap yang dimiliki, pada

tahun 2015 dan 2017 nilai akumulasi penyusutan juga lebih besar dibandingkan

dengan tahun 2016, sehingga turut mengurangi nilai aset tetap secara akumulatif.

2. Kewajiban

Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2013

hingga tahun 2017 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 29,00%, dimana pada

tahun 2013 jumlah kewajiban Pemerintah Kota Mojokerto mencapai Rp.

8.957.553.431,41, sedangkan pada tahun 2017 tercatat sebanyak Rp.

11.894.347.997,41. Keseluruhan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kota

Mojokerto adalah Kewajiban Jangka Pendek, khususnya dalam bentuk utang jangka

pendek lainnya. Bila melihat pada nilai perkembangan nilai kewajiban yang dimiliki

dalam setiap tahunnya, maka pada tahun 2015 dan 2016 nilai kewajiban telah

mengalami penurunan masing-masing sebesar -50,16% dan -28,98%. Pada tahun

2017 nilai kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto mengalami

kenaikan sebesar 53,60%, yang disebabkan oleh adanya peningkatan nilai utang

beban sebesar 59,00% dan utang jangka pendek lainnya sebesar 63,74%.

3. Ekuitas

Nilai ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2013

tercatat sebanyak Rp. 1.661.740.849.700,20, sedangkan pada tahun 2017

mengalami pertumbuhan sehingga nilainya mencapai Rp. 1.765.251.281.258,55.

Adapun rata-rata pertumbuhan nilai ekuitas Pemerintah Kota Mojokerto selama

tahun 2013 hingga 2017 sebesar 3,84%.

Melihat pada data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh

Pemerintah Kota Mojokerto yang disajikan dalam neraca di atas, maka selanjutnya

dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas

dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kota Mojokerto.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan

untuk neraca keuangan daerah adalah rasio lancar dan rasio quick. Rasio lancar

menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi

dengan aktiva lancar. Sedangkan rasio quick menunjukkan kemampuan Pemerintah


Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva

yang lebih likuid.

Berikut disajikan data hasil perhitungan rasio lancar dan rasio quick yang

dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 3. 5 Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2013 - 2017

NO RASIO KEUANGAN TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Rasio Lancar 17,0380 9,4893 20,3000 10,3066 10,9458 9,3595

2 Rasio Quick 15,5758 8,8135 18,6582 7,8189 9,6685 8,3662

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Mojokerto, 2018 (diolah)

Berdasarkan data rasio keuangan Pemerintah Kota Mojokerto pada tabel di

atas dapat diketahui bahwa nilai rasio lancar dari tahun ke tahun menunjukkan

adanya perubahan, baik kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013 nilai rasio

lancar tercatat sebesar 17,0380, dimana pada tahun 2014 nilai tersebut mengalami

penurunan hingga mencapai 9,4893, sedangkan pada tahun 2015 mengalami

kenaikan secara signifikan, sehingga nilai rasio lancar tercatat sebesar 20,3000 atau

berada pada posisi tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Pada tahun 2016 nilai rasio

lancar mengalami penurunan hingga menjadi 10,3066, dan pada tahun 2017

kembali mengalami kenaikan menjadi 10,9458 namun kembali mengalami

penurunan pada tahun 2018 menjadi 9,3595. Pergerakan nilai rasio lancar pada

dasarnya dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai kewajiban dan nilai aktiva lancar

yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Keberadaan nilai rasio lancar

Pemerintah Kota Mojokerto secara umum dalam 6 tahun terakhir berada di atas

angka 1, hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota

Mojokerto untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan

aktiva lancar memiliki kategori yang baik. Semakin tinggi nilai rasio lancar

menunjukkan bahwa kemampuan keuangan (penggunaan aset lancar) untuk

membayar kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Pada tahun 2017

kemampuan aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tercatat

sebanyak 10,9 kali, dan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016

yang sebanyak 10,3 kali, sehingga kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

kemampuan keuangan yang dimiliki untuk melunasi kewajibannya pada tahun 2017

semakin tinggi dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2016.

Selain rasio lancar, kondisi rasio quick menunjukkan pola fluktuasi yang

sama, dimana pada tahun 2014 nilai rasio quick yang dimiliki oleh Pemerintah Kota

Mojokerto mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 menjadi 8,8135.

Pada tahun 2015 nilai rasio quick mengalami kenaikan, sehingga tercatat sebesar

18,6582, sedangkan di tahun 2016 kembali mengalami penurunan hingga menjadi

7,8189. Pada tahun 2017 nilai rasio quick kembali mengalami kenaikan menjadi


9,6685 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 8,3662. Pada

rasio quick, pergerakan besar kecilnya rasio selain dipengaruhi oleh perubahan

aktiva lancar dan kewajiban juga dipengarui oleh besarnya persediaan yang dimiliki

oleh Pemerintah Kota Mojokerto, semakin besar persediaan dengan jumlah aktiva

lancar dan kewajiban yang sama akan mampu menurunkan nilai rasionya. Rasio

quick yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto selama 6 tahun terakhir (2013 -

2018) juga menunjukkan kondisi yang baik, dimana nilainya masih berada di atas 1,

apalagi pada tahun 2017 nilainya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun

2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Mojokerto

dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang

lebih likuid (aktiva lancar setelah dikurangi nilai persediaannya) semakin baik,

dengan kemampuan sebesar 9,6 kali.

Melihat hasil dari hasil perhitungan rasio lancar dan rasio quick dapat

disimpulkan bahwa pada tahun 2013 hingga tahun 2018, kondisi keuangan

Pemerintah Kota Mojokerto tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban

jangka pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya

berjalan dengan lancar.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah Rasio total

hutang terhadap total aset yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang

terhadap aktiva, serta Rasio hutang terhadap modal yang menunjukkan seberapa

perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki.

Keberadaan rasio solvabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto

dalam setiap tahunnya mengalami perubahan. Untuk mengetahui secara lebih jelas

terkait dengan kondisi rasio solvabilitas selama tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Analisis Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2013 - 2017


2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

0,0054 0,0115 0,0067 0,0042 0,0067 0,0115

2 Rasio Hutang terhadap Modal

0,0054 0,0117 0,0067 0,0042 0,0067 0,0116


Rasio total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota

Mojokerto secara umum masih sangat kecil, yaitu jauh berada di bawah 0,5. Pada

tahun 2013 nilai rasio total hutang terhadap total aset tercatat sebesar 0,0054,


dimana pada tahun 2014 mengalami kenaikan hingga menjadi 0,0115. Pada tahun

2015 dan 2016 nilai rasio tersebut terus mengalami penurunan hingga pada tahun

2016 mencapai 0,0042, sedangkan pada tahun 2017 kembali pada posisi

sebelumnya (sama dengan 2015) yaitu sebesar 0,0067, namun kembali mengalami

peningkatan pada tahun 2018 menjadi 0,0115. Terjadinya kenaikan rasio total

hutang terhadap total aset pada tahun 2017 pada dasarnya perlu menjadi perhatian,

namun mengingat rendahnya nilai rasio yang dimiliki, maka tidak menjadikan suatu

masalah. Rendahnya rasio total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh

Pemerintah Kota Mojokerto memberikan makna bahwa kondisi solvabilitas

keuangan Pemerintah Kota Mojokerto dalam keadaan yang sehat, dimana

persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor untuk membiayai pembangunan

di Kota Mojokerto pada tahun 2017 masih sebesar 0,67%.

Melihat nilai rasio hutang terhadap modal pada dasarnya menunjukkan

adanya perkembangan yang sama. Pada tahun 2013 nilai rasio tersebut tercatat

sebesar 0,0054, dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 0,0117. Pada

tahun 2015 hingga 2016 nilai rasio hutang terhadap modal mengalami penurunan,

sedangkan pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan dengan jumlah yang

relatif kecil, yaitu sebesar 0,0067 dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi

0,0116. Adapun kenaikan dan penurunan tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai

kewajiban dan ekuitas. Bila melihat pada nilai rasio antara tahun 2013 hingga 2018

dapat terlihat bahwa nilai yang dimiliki masih sangat kecil, bahkan masih jauh

berada di bawah 0,5, walaupun pada tahun 2018 terjadi kenaikan. Pada tahun 2018

perbandingan/ proporsi antara nilai hutang dengan ekuitas hanya sebesar 0,0116

atau 1,16%. Rendahnya nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa

dalam pengelolaan keuangannya, Pemerintah Kota Mojokerto hingga saat ini tidak

bergantung pada hutang. Semakin kecil nilai rasio hutang terhadap modal yang

dimiliki menunjukkan bahwa kondisi keuangan semakin mandiri.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk melihat tingkat

aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang

digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata

umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk

melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Sedangkan rata-rata umur

persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk

persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Untuk

mengetahui nilai rasio aktivitas Pemerintah Kota Mojokerto dalam beberapa tahun

terakhir yaitu tahun 2013 hingga 2017 secara jelas adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 7 Analisis Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2013 - 2017


2013 2014 2015 2016 2017 2018



2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Rata-rata Umur Piutang

8,6628 12,2408 14,4509 13,6348 16,2467 12,6846

2 Rata-rata Umur Persediaan

151,6088 134,2931 55,0725 58,3862 56,2324 59,5990


3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan

yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap

mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah

dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu

belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja

tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti

belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah

pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik

terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan

perluasan lapangan kerja.

3.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

A. Pendapatan

Sumber pendapatan terbanyak Kota Mojokerto berasal dari Dana

Perimbangan dengan proporsi rata-rata tahun 2014-2017 mencapai 65,00% dari

total pendapatan daerah. Secara spesifik, pendapatan terbesar bersumber dari

Dana Alokasi Umum dengan proporsi rata-rata mencapai 50,06% dari total

pendapatan daerah. Artinya, Kota Mojokerto masih mengandalkan bantuan dari

pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan terbesar untuk membiayai kebutuhan

daerah. Namun, jika melihat tren proporsi Pendapatan Asli Daerah yang cenderung

meningkat setiap tahunnya menggambarkan bahwa Kota Mojokerto telah berusaha

meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak dan retribusi. Rincian proporsi

realisasi pendapatan Kota Mojokerto dapat tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 8 Proporsi Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2018

No Uraian

Tahun

2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

2017 (%)

2018* (%)

1 PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Daerah 15,26 18,01 18,90 22,79 20,61

1.1.1 Pajak Daerah 3,64 4,37 4,38 6,06 5,40


No Uraian Tahun

2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

2017 (%)

2018* (%)

1.1.2 Retribusi Daerah 1,57 1,65 1,61 0,98 1,12

1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

0,48 0,50 0,43 0,46 0,44

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 9,57 11,50 12,48 15,29 13,65

1.2 Dana Perimbangan 63,65 63,75 68,91 66,38 62,29

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

5,73 7,11 6,87 6,45 11,26

1.2.2 Dana alokasi umum 55,23 53,29 49,22 49,87 42,67

1.2.3 Dana alokasi khusus 2,69 3,36 12,82 10,07 8,36

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

21,10 18,23 12,19 10,83 17,10

1.3.1 Hibah - - - - 1,68

1.3.2 Dana Darurat - - - - -

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah daerah lainnya

10,09 5,43 7,07 9,15 7,79

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

10,50 10,49 4,95 0,96 7,52

1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

0,50 2,30 0,17 0,71 0,11

1.3.6 Pendapatan Lainnya - - - - -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

100 100 100 100 100

Sumber : LRA Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

*) belum audit BPK

Di sisi pendapatan, analisis kesehatan keuangan APBD Kota Mojokerto

dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu Rasio Kemandirian Fiskal Daerah,

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio

Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Analisis pendapatan Kota

Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi

daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat

kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah

dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan penerimaan

pajak daerah sebagai sumbernya tanpa bergantung kepada dana yang diberikan

pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio

Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Rasio kemandirian Keuangan Daerah Kota Mojokerto dapat dilihat pada gambar di

bawah ini:


Gambar 3. 3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

Sumber: LRA Kota Mojokerto Tahun 2014-2018, diolah

Tingkat keuangan Kota Mojokerto pada tahun 2014-2016 masih tergolong

sangat rendah dengan pola hubungan Instruktif. Artinya, Kota Mojokerto masih

masih bergantung pada transfer dana pemerintah pusat dalam membiayai urusan

pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan grafik

di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Mojokerto

menunjukkan tren yang positif. Walaupun tingkat kemandirian keuangan masih

tergolong sangat rendah dengan pola hubungan instruktif pada tahun 2014-2016,

namun pada tahun 2017 tingkat kemandirian keuangan mengalami peningkatan

hingga mencapai predikat “Konsultatif”. Sedangkan pada tahun 2018 kembali

mengalami penurunan. Berdasarkan data tersebut, Kota Mojokerto tetap

berkomitmen untuk menjadi daerah dengan keuangan daerah yang mandiri.

Pedoman untuk melihat pola hubungan dan kemandirian keuangan daerah disajikan

pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 9 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan

Rendah Sekali 0 - 25 Instruktif

Rendah 25 - 50 Konsultatif

Sedang 50 - 75 Partisipatif

Tinggi 75 - 100 Delegatif

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran menunjukan tingkat kewenangan

dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah


untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat

kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah

dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam

menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan

daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai

urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Rasio derajat

desentralisasi fiskal Kota Mojokerto dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Mojokerto mengalami peningkatan

hingga tahun 2017 dengan angka 22,79, namun pada tahun 2018 turun menjadi

19,17. Pada tahun 2014 hingga 2016, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota

Mojokerto masih berada pada kategori “Kurang”. Namun pada tahun 2017, rasio

derajat desentralisasi fiskal masuk ke dalam kategori “Sedang”. Artinya, Kota

Mojokerto sudah dapat meningkatkan PAD terhadap total penerimaan daerah.

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 10 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Tingkat Desentralisasi Fiskal

0,00 - 10,00 Sangat Kurang

10,01 - 20,00 Kurang

20,01 - 30,00 Sedang

30,01 - 40,00 Cukup

40,01 - 50,00 Baik

>50,00 Sangat Baik


2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam

membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio ketergantungan

keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang

diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio

ketergantungan keuangan daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah

daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio

ketergantungan keuangan daerah Kota Mojokerto dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 3. 4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


Rasio ketergantungan keuangan Kota Mojokerto cenderung mengalami tren

yang positif. Tingkat ketergantungan keuangan terhadap pendapatan transfer pada

tahun 2014 sampai tahun 2017 terus mengalami penurunan, namun pada tahun

2018 kembali naik. Artinya, pemerintah Kota Mojokerto sudah dapat mengurangi

ketergantungan dengan dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi

dengan mengoptimalkan PAD. Walaupun mengalami penurunan, tingkat

ketergantungan keuangan Kota Mojokerto masih dalam kategori “sangat tinggi”.

Kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah tersaji pada tabel di bawah

ini.

Tabel 3. 11 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase Ketergantungan Keuangan Daerah

0,00 - 10,00 Sangat Rendah

10,01 - 20,00 Rendah

20,01 - 30,00 Sedang

30,01 - 40,00 Cukup

40,01 - 50,00 Tinggi


Persentase Ketergantungan Keuangan Daerah

>50,00 Sangat Tinggi

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat menjadi indikator

keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Rasio

efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target

yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja

pemerintah daerah. Rasio efektivitas Kota Mojokerto dapat dilihat pada grafik di

bawah ini.

Gambar 3. 5 Rasio Efektivitas Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas Kota

Mojokerto cenderung turun. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan

PAD yang telah dianggarkan tahun 2014 hingga tahun 2016 sangat baik dengan

nilai di atas 100% dan mencapai kriteria “Sangat Efektif”. Walaupun demikian,

kinerja keuangan Kota Mojokerto menurun di tahun 2017 dengan angka di bawah

100% sehingga masuk ke dalam kategori “Cukup Efektif”. Sedangkan pada tahun

2018 pemerintah daerah hanya mampu merealisasikan PAD yang telah dianggarkan

dengan nilai hanya 81,96% sehingga masuk dalam kriteria “Kurang Efektif”. Kriteria

penilaian rasio efektivitas tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 12 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria

> 100% Sangat Efektif

100% Efektif

90% - 99% Cukup Efektif


75% - 89% Kurang Efektif

< 75% Tidak Efektif

4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan

daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan

yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan

keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan

untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas

usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan,

dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. Indeks Kapasitas Fiskal Kota Mojokerto dan daerah sekitarnya dapat

dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 3. 6 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2014-2017

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2014-2017

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2014-2016 Kota Mojokerto menduduki

posisi tertinggi dalam kemampuan keuangan daerah dari daerah sekitarnya, yaitu

Kab. Sidoarjo, Kab. Jombang, dan Kab. Mojokerto. Namun pada tahun 2017, indeks

kapasitas fiskal Kota Mojokerto mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu

sebesar 1,06 hingga mencapai kriteria “Sedang”. Jika dibandingkan dengan tiga

daerah sekitarnya, yaitu Kab. Sidoarjo, Kab. Jombang, dan Kab. Mojokerto, Kota

Mojokerto mengalami penurunan indeks tertinggi dengan nilai indeks terendah.

Kriteria penilaian indeks kapasitas fiskal daerah tersaji pada tabel di bawah ini.


Tabel 3. 13 Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Nilai IKFD Kriteria

IKFD > 2,05 Sangat Tinggi

1,14 < IKFD < 2,05 Tinggi

0,72 < IKFD < 1,14 Sedang

0,53 < IKFD < 0,72 Rendah

IKFD < 0,53 Sangat Rendah

B. Belanja

Belanja daerah Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kota

Mojokerto sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas

tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah

dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu

belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Proporsi

realisasi belanja daerah Kota Mojokerto tahun 2014-2018 disajikan pada tabel di

bawah ini.

Tabel 3. 14 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018

No Uraian 2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

2017 (%)

2018* (%)

Rata-Rata (%)

A Belanja Tidak Langsung 91,11 91,36 96,93 91,28 82,64 90,66

1 Belanja Pegawai 93,06 94,15 98,07 92,96 89,76 93,60

2 Belanja Bunga - - - - - 0,00

3 Belanja Subsidi - - - - - 0,00

4 Belanja Hibah 76,52 75,57 91,22 83,08 75,73 80,42

5 Belanja Bantuan Sosial 68,99 70,88 54,59 71,30 78,18 68,79

6 Belanja Bagi Hasil - - - - - 0,00

7 Belanja Bantuan Keuangan 92,65 81,17 92,28 100 79,21 89,06

8 Belanja Tidak Terduga 24,88 1,44 0,00 2,08 17,57 9,19

B Belanja Langsung 82,95 75,57 91,14 82,25 79,28 82,24

1 Belanja Pegawai 90,16 93,62 94,60 91,04 88,20 91.52

2 Belanja Barang dan Jasa 89,57 85,86 93,98 89,76 84,74 88.78

3 Belanja Modal 73,79 59,26 87,88 65,54 66,97 70,69


*) belum audit BPK

Berdasarkan tabel di atas, proporsi rata-rata realisasi belanja terhadap

anggaran belanja Kota Mojokerto tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Proporsi

realisasi belanja terbesar berada pada belanja pegawai. Sedangkan, proporsi rata-


rata realisasi belanja terendah berada pada belanja tidak terduga dengan angka

9,19%.

Analisis belanja APBD Kota Mojokerto dilakukan dengan melihat beberapa

hal, yaitu Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung terhadap Total Belanja, Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB, Rasio

Belanja Modal Terhadap Total Belanja, Rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap

Belanja Daerah, dan Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja. Semua rasio

tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah

cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya

peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk

pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai tidak langsung.

1. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja

dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur

tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio efisiensi belanja

Kota Mojokerto disajikan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 3. 7 Rasio Efisiensi Belanja Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


Berdasarkan grafik di atas, rasio efisiensi belanja Kota Mojokerto tahun 2014-

2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 dan tahun 2018, Kota Mojokerto

mengalami penurunan efisiensi. Walaupun mengalami fluktuasi, tingkat efisiensi

belanja Kota Mojokerto masih masuk ke dalam kategori “Efisien”. Kriteria penilaian

rasio efisiensi belanja tersaji pada tabel di bawah ini.


Tabel 3. 15 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Belanja

Persentase Proporsi Belanja Kriteria

< 100% Efisien

≥ 100% Tidak Efisien

2. Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Analisis proposi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat

untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya

dan pengendalian anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja

tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output

kegiatan. Rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja

tersaji pada grafik di bawah ini.

Gambar 3. 8 Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total

Belanja Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


Terbukti dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja

Langsung terhadap total belanja, Kota Mojokerto lebih banyak menghabiskan

belanja langsung. Artinya, Pemerintah Daerah Kota Mojokerto lebih banyak

menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang terkait dengan pelaksanaan

kegiatan secara langsung daripada belanja yang tidak terkait langsung dengan

kegiatan, seperti belanja pegawai.


3. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total

belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan

produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rasio belanja daerah terhadap PDRB

Kota Mojokerto dijelaskan pada grafik di bawah ini.

Gambar 3. 9 Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Kota Mojokerto Tahun 2014-2017

Sumber: LRA Kota Mojokerto Tahun 2014-2017 dan BPS Kota Mojokerto, diolah

Rasio belanja daerah terhadap PDRB Kota Mojokerto tahun 2014-2016

menunjukkan tren yang positif. Namun pada tahun 2017 rasio belanja daerah

terhadap PDRB mengalami penurunan.

4. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dan Dana Alokasi Umum (DAU)

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dipergunakan untuk mengukur

persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan

fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Pada umumnya

proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah antara 5-20 persen.

Pengeluaran belanja modal akan memberi manfaat dalam jangka menengah dan

panjang. Sedangkan, Rasio Belanja Modal terhadap Dana Alokasi umum (DAU)

digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku.

Dalam UU APBN TA 2017, Dana Transfer Umum diarahkan ≥ 25% untuk belanja

infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan

fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan

kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan

publik antardaerah. Hal tersebut diatur dalam revisi PMK 48/PMK.07/2016.

Rasio belanja modal terhadap total belanja dan DAU Kota Mojokerto dapat

dilihat pada grafik di bawah ini.


Gambar 3. 10 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Dana Alokasi Umum

(DAU) Kota Mojokerto Tahun 2014-2018


Rasio belanja modal terhadap total belanja Kota Mojokerto tahun 2014-2018

menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Rata-rata rasio belanja modal terhadap

total belanja Kota Mojokerto mencapai 20,4%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota

Mojokerto masih berfokus pada investasi penyediaan infrastruktur dan alat-alat

penunjang pembangunan. Sebagaimana rasio belanja modal terhadap total belanja,

rasio belanja modal terhadap DAU juga menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif.

Namun angka tersebut meningkat di atas 25% sejak tahun 2014 dan terus konsisten

berada di atas 25%.

5. Rasio SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah

Rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda

atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka rasio SILPA tahun sebelumnya

terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Rasio

SILPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kota Mojokerto tahun 2014-2018

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Gambar 3. 11 Rasio SILPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kota



Grafik di atas menggambarkan tren rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap

belanja daerah Kota Mojokerto tahun 2014-2018 yang cenderung fluktuatif. Namun

mulai tahun 2016 rasio SILPA mulai menurun. Penurunan tertinggi terjadi pada

tahun 2017 yaitu sebesar 4%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan SILPA tahun

sebelumnya semakin efektif dari tahun-tahun sebelumnya.

6. Realisasi dan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2014-2018

dirinci pada tabel berikut ini.


Tabel 3. 16 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

No Uraian 2014 (Rp)

2015 (Rp)

2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018* (Rp)

A Belanja Tidak Langsung 233.188.468.867,00 252.510.498.551,00 261.869.356.126,00 226.764.524.318,00 300.995.454.840,00

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 223.866.327.922,00 238.718.646.491,00 247.042.556.111,00 211.632.558.201,00 210.649.063.927,00

2 Belanja Tambahan Penghasilan 6.653.632.500,00 10.942.387.500,00 11.736.880.000,00 10.541.120.000,00 84.932.472.533,00

3 Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH

1.656.430.000,00 1.659.963.900,00 1.708.581.000,00 2.888.269.500,00 3.749.962.450,00

4 Belanja pemungutan Pajak Daerah 924.430.245,00 1.084.719.390,00 1.278.807.431,00 1.584.911.016,00 1.419.772.788,00

5 Belanja pemungutan Retribusi Daerah 87.648.200,00 104.781.270,00 102.531.584,00 117.665.601,00 244.183.142,00

B Belanja Langsung 81.366.165.953,00 93.328.991.175,32 146.454.109.080,94 120.206.061.449,24 128.269.565.256,38

1 Belanja Honorarium PNS 20.139.868.500,00 24.486.226.213,00 28.925.537.932,00 28.897.795.600,00 9.916.501.778,00

2 Belanja Uang Lembur 2.684.266.700,00 3.361.330.453,00 3.542.619.375,00 3.626.061.550,00 685.340.000,00

3 Belanja beasiswa pendidikan PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

2.032.511.008,00 4.102.689.544,00 2.302.910.269,00 2.155.786.315,00 1.882.146.013,00

5 Belanja premi asuransi 208.041.500,00 330.038.442,00 350.552.336,00 350.030.087,00 26.240.450.304.05

6 Belanja makanan dan minuman pegawai**) 7.936.102.323,00 345.534.000,00 505.573.000,00 492.985.500,00 12.996.572.725,00

7 Belanja pakaian dinas dan atributnya 1.858.174.650,00 408.810.000,00 321.430.000,00 509.447.000,00 522.012.676,00

8 Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.615.969.850,00 1.993.029.300,00 6.215.083.050,00 3.502.741.238,00 2.949.866.279,00

9 Belanja perjalanan dinas 23.789.431.394,00 21.273.967.251,00 34.106.637.066,00 34.378.068.728,00 33.237.350.140,00

10 Belanja perjalanan pindah tugas 0,00 2.460.000,00 0,00 0,00 0,00

11 Belanja pemulangan pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Belanja Modal (Kantor, Mobil dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll)

21.101.800.028,00 37.024.905.972,32 70.183.766.052,94 46.293.145.431,24 39.839.325.441,33


No Uraian 2014 (Rp)

2015 (Rp)

2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018* (Rp)

TOTAL 314.554.634.820,00 345.839.489.726,32 408.323.465.206,94 346.970.585.767,24 429.265.020.096,38

Sumber: LRA Kota Mojokerto Tahun 2014-2018, diolah *) belum audit BPK


Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Mojokerto tahun 2014-2016

terus mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan

sebesar Rp 61.352.879.439,70, namun pada tahun 2018 kembali mengalami

kenaikan. Belanja aparatur terbesar dihabiskan untuk belanja tidak langsung

dengan realisasi rata-rata sebesar Rp 254.550.791.469,60. Analisis proporsi

belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Mojokerto tahun 2014-2018

disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 17 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018

No Uraian

Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan

aparatur (Rp)

Total pengeluaran (Belanja +

Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)

Prosentase

(a) (b) (a) / (b) x 100%

1 Tahun Anggaran 2014 314.554.634.820,00 643.647.114.509,86 48.87%

2 Tahun Anggaran 2015 345.839.489.726,32 739.866.604.699,70 46.74%

3 Tahun Anggaran 2016 408.323.465.206,94 948.182.143.505,53 43.06%

4 Tahun Anggaran 2017 346.970.585.767,24 739.086.252.867,78 46.95%

5 Tahun Anggaran 2018* 429.265.020.096,38 808.758.898.922,34 53.08%


*) belum audit BPK

Berdasarkan tabel di atas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur

terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di

Kota Mojokerto pada tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Walaupun

proporsinya bersifat fluktuatif, namun di tahun-tahun tersebut angka proporsi

berada di bawah 50%, kecuali pada tahun 2018 proporsinya sebesar 52,41%. Hal

ini menunjukkan bahwa APBD Kota Mojokerto relatif baik dari sisi Belanja, karena

proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak terlalu mendominasi

total pengeluaran dalam APBD.

7. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah.

Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang

dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio

belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk

belanja pegawai APBD. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari

Belanja Pegawai langsung (BPL) dan Belanja Pegawai tidak langsung (BTL).

Rasio belanja pegawai terhadap total belanja Kota Mojokerto tahun 2014-2018

tersaji pada grafik di bawah ini.


Gambar 3. 12 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kota Mojokerto Tahun

2014-2018


Berdasarkan grafik di atas, rasio belanja pegawai terhadap total belanja

Kota Mojokerto tahun 2014-2016 cenderung mengalami penurunan, namun mulai

tahun 2017-2018 mengalami peningkatan. Tren ini relatif baik karena angka rasio

yang cenderung dibawah 50% menunjukkan bahwa porsi anggaran tidak

didominasi oleh belanja pegawai.

8. Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Pengeluaran wajib dan mengikat Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

disajikan pada tabel di bawah ini.


Tabel 3. 18 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Mojokerto Tahun 2014-2018

No Uraian 2014 (Rp)

2015 (Rp)

2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018* (Rp)


(%)

A Belanja Tidak Langsung 233.188.468.867,00 252.510.498.551,00 261.869.356.126,00 226.764.524.318,00 300.995.454.840,00 7,83

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 223.866.327.922,00 238.718.646.491,00 247.042.556.111,00 211.632.558.201,00 210.649.063.927,00 (1,17)

2 Belanja Tambahan Penghasilan 6.653.632.500,00 10.942.387.500,00 11.736.880.000,00 10.541.120.000,00 84.932.472.533,00 191,81


1.656.430.000,00 1.659.963.900,00 1.708.581.000,00 2.888.269.500,00 3.749.962.450,00 25,51

4 Belanja pemungutan Pajak Daerah

924.430.245,00 1.084.719.390,00 1.278.807.431,00 1.584.911.016,00 1.419.772.788,00 12,19

5 Belanja pemungutan Retribusi Daerah

87.648.200,00 104.781.270,00 102.531.584,00 117.665.601,00 244.183.142,00 34,92

B Pembiayaan Pengeluaran 11.667.700.000,00 33.082.853.000,00 3.465.000.000,00 0,00 0,00 (1,50)

1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pembayaran pokok utang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

11.667.700.000,00 13.082.853.000,00 3.465.000.000,00 0,00 0,00 (40,35)

4 Investasi Jangka Pendek berupa Deposito

0,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (A + B) 244.856.168.867,00 285.593.351.551,00 265.334.356.126,00 226.764.524.318,00 300.995.454.840,00 6,94

Sumber: LRA Kota Mojokerto Tahun 2014-2018, diolah *) belum audit BPK


Berdasarkan tabel di atas, pengeluaran wajib dan mengikat Kota Mojokerto

Tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014-2015 total pengeluaran

belanja wajib dan mengikat mengalami peningkatan, namun mengalami

penurunan pada tahun 2016-2017, dan kembali naik pada tahun 2018. Belanja

terbanyak terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan.

9. Analisis Proyeksi Belanja Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak

langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat

serta prioritas utama. Analisis proyeksi belanja daerah dimaksud dapat dilihat

melalui tabel berikut ini :


Tabel 3. 19 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Mojokerto Tahun 2019-2023

No Uraian Data Tahun Dasar (Rp)

Tingkat Pertum-buhan

(%)

Proyeksi

2019 (Rp)

2020 (Rp)

2021 (Rp)

2022 (Rp)

2023 (Rp)

A Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 235.238.863.900 5,72 248.694.526.915 262.919.853.855 277.958.869.495 293.858.116.830 310.666.801.113

2 Belanja Tambahan Penghasilan 93.931.303.600 5,72 99.304.174.166 104.984.372.928 110.989.479.060 117.338.077.262 124.049.815.281


3.750.000.000 5,72 3.964.500.000 4.191.269.400 4.431.010.010 4.684.463.782 4.952.415.111

4 Belanja pemungutan Pajak Daerah

2.005.155.000 5,72 2.119.849.866 2.241.105.278 2.369.296.500 2.504.820.260 2.648.095.979

5 Belanja pemungutan Retribusi Daerah

391.983.000 5,72 414.404.428 438.108.361 463.168.159 489.661.378 517.670.009

B Pengeluaran Pembiayaan

1 Pembentukan Dana Cadangan -

2 Pembayaran pokok utang -

3 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

-

4 Investasi Jangka Pendek berupa Deposito

-

TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

335.317.305.500 354.497.455.375 374.774.709.822 396.211.823.224 418.875.139.512 442.834.797.492

Sumber : BPPKA Kota Mojokerto


3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. pembiayaan daerah adalah

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama seperti pendapatan dan belanja,

pembiayaan daerah yang dianggarakan dalam APBD harus berdasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dianggarkan secara bruto dalam

APBD.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan ini mencakup (pasal

60):

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

(SiLPA),

2. Pencairan dana cadangan,

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

4. Penerimaan pinjaman daerah,

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan

6. Penerimaan piutang daerah.

Sementara, pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan

diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan juga digunakan untuk

memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran ini terdiri dari:

1. Pembentukan dana cadangan,

2. Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah,

3. Pembayaran pokok utang, dan

4. Pemberian pinjaman daerah.

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan

anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah

3.2.3. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Dalam keuangan daerah, pembiayaan daerah dilakukan untuk menyalurkan

surplus dan menutup defisit. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.


Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit

pada penyusunan APBD. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan

dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar

dibandingkan dengan belanja.

Pada tahun 2014, 2017 dan 2018 menunjukan bahwa realisasi belanja dan

pengeluaran pembiayaan Kota Mojokerto masih di lebih rendah daripada realisasi

pendapatan sehingga pada periode tersebut Kota Mojokerto mengalami surplus

realisasi. Surplus realisasi tahun 2015 mengalami penurunan dan terus

mengalami penurunan hingga mengalami defisit pada tahun 2015 dan 2016

dengan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan Kota Mojokerto yang lebih

tinggi dari realisasi pendapatan. Penutup defisit riil anggaran Kota Mojokerto

tersaji pada Tabel 3.19 berikut:


Tabel 3. 20 Penutup Defisit Riil Anggaran

No Uraian 2014 (Rp)

2015 (Rp)

2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018* (Rp)

1 Realisasi Pendapatan Daerah 689.461.578.822,80 717.544.079.472,41 806.772.000.827,56 782.331.264.434,20 888.007.907.219,17

Dikurangi realisasi :

2 Belanja Daerah 631.979.414.509,86 706.783.751.688,70 944.717.143.505,53 739.086.252.867,78 808.758.537.422,34

3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11.667.700.000,00 33.082.853.000,00 3.465.000.000,00 0,00 0,00

A Defisit riil 45.814.464.312,94 (22.322.525.216,29) (141.410.142.677,97) 43.245.011.566,42 79.249.369.796,83

Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:

4 Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya

119.078.629.726,93 166.994.046.689,87 172.373.021.673,58 31.114.933.995,61 0,00

5 Pencairan dana cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Penerimaan pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Penerimaan piutang daerah 2.003.180.000,00 2.701.500.200,00 152.055.000,00 50,420,000.00 18.450.000,00

10 Penerimaan kembali Deposito Pemerintah Daerah

0,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00

B Total realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

121.081.809.726,93 194.695.546.889,87 172.525.076.673,58 31.165.353.995,61 18.450.000,00

A-B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

166.896.274.039,87 172.373.021.673,58 31.114.933.995,61 74.410.365.562,03 79.267.819.796,83

Sumber : LRA Kota Mojokerto Tahun 2014-2018, diolah *) belum audit BPK


3.2.4. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisi ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih

perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode

sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional

dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Kota

Mojokerto dapat dilihat melalui tabel berikut ini :


Tabel 3. 21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Mojokerto Tahun 2015-2018

No Uraian

2015 2016 2017 2018

Rp % dari SILPA

Rp % dari SILPA

Rp % dari SILPA

Rp % dari SILPA

Jumlah SiLPA 172.373.021.673,58 31.114.933.995,61 74.410.365.562,03 153.757.092.063,48

1 Pelampauan penerimaan PAD 12.100.326.016,41 7,02% 10.834.577.664,56 34,82% - 15.900.749.163,80 -21,37% - 21.462.454.942,73 -13,96%

2 Pelampauan penerimaan dana perimbangan

- 22.101.494.350,00 -12,82% - 42.487.037.953,00 -136,55% - 32.360.895.701,00 -43,49% - 7.755.772.603,00 -5,04%

3

Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

- 4.177.767.508,00 -2,42% - 8.331.034.284,00 -26,78% - 4.367.774.851,00 -5,87% 12.815.696.856,52 8,34%

4 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

164.219.420.215,17 95,27% 73.624.873.568,05 236,62% 128.605.236.477,83 172,83% 170.441.172.752,69 110,85

%

5

Kewajiban kepada pihak ketiga dampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

6 Kegiatan lanjutan 22.332.537.300,00 12,96% - 2.526.445.000,00 -8,12% - 1.565.451.200,00 -2,10% - 281.550.000,00 -0,18% Sumber : BPPKA Kota Mojokerto


Berdasarkan pada data tersebut diatas, dapat diketahui komponen dan nilai

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran pada beberapa tahun yang lalu, yaitu dari

proyeksi saldo kas neraca daerah dikurangi proyeksi kewajiban kepada pihak

ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan proyeksi kegiatan

lanjutan. Melihat pada data historis diketahui bahwa dalam beberapa tahun

terakhir di Kota Mojokerto tidak terdapat realisasi kewajiban kepada pihak ketiga

sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, maupun kegiatan lanjutan,

sehingga pada tahun-tahun selanjutnya dapat diasumsikan tidak terdapat

realisasi. Berdasarkan hasil perhitungan dengan memperhatikan nilai SILPA (Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran) yang terjadi pada setiap tahun dapat diperoleh hasil

bahwa nilai proyeksi saldo kas neraca daerah dalam setiap tahunnya memiliki

rata-rata pertumbuhan sebesar 56,48%. Dengan tidak adanya realisasi kewajiban

kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, serta

kegiatan lanjutan, maka Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran memiliki nilai dan

tingkat pertumbuhan rata-rata yang sama dengan proyeksi saldo kas neraca

daerah, yaitu 56,48%.


3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan/ pendapatan daerah,

pengeluaran/ belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan

keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada

perundang-undangan, efieien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk

masyarakat. Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat

berdasarkan hasil proyeksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

yang telah berjalan. Keuangan daerah Kota Mojokerto nantinya dipergunakan

untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kota Mojokerto yang dari tahun ke tahun terus

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan pembangunan yang diperkirakan pada tahun-tahun

mendatang akan terus berkembang.

3.3.1. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Proyeksi Pendapatan Tahun 2019 - 2023

Proyeksi pendapatan menggambarkan perkiraan/ estimasi pendapatan yang

diperoleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2019 sampai 2023. Proyeksi

dilakukan dengan memperhatikan trend yang dimiliki oleh masing-masing jenis

pendapatan, disamping mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan

pertumbuhan pendapatan daerah, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah,

serta kondisi ekonomi makro. Analisis proyeksi difokuskan pada objek dan rincian

objek sumber-sumber pendapatan daerah, mengingat masing-masing rincian

objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan pada proyeksi pendapatan daerah Kota Mojokerto yang telah

dilakukan, maka dapat diperoleh hasil bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan

Kota Mojokerto pada tahun 2019 sampai 2023 secara keseluruhan mencapai

1,90%. Bila dilihat secara lebih rinci pada masing-masing jenis pendapatan,

Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar

4,8%, mengingat potensi pajak daerah dalam setiap tahun semakin bertambah

dan masih bisa dimaksimalkan dalam pemungutannya, selain adanya sumber

PAD berasal dari lain-lain PAD yang sah yang juga turut dapat dimaksimalkan.

Keberadaan dana perimbangan yang diperoleh Kota Mojokerto pada tahun 2019

sampai 2023 diproyeksikan memiliki pertumbuhan sebesar 0,33%. Rendahnya

tingkat pertumbuhan memang lebih banyak mempertimbangkan penurunan

realisasi pada tahun terakhir dan kebijakan politik anggaran Pemerintah Pusat,

terutama pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kondisi pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan pada


tahun 2019 sampai 2023 rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 3,90% yang

ditunjang oleh pertumbuhan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah

daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya,

serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Dana bagi hasil pajak dari provinsi

dan pemerintah daerah lainnya memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan

dengan jenis pendapatan lainnya dari lain-lain pendapatan daerah yang sah,

mengingat potensi pajak dari kendaraan bermotor diperkirakan semakin

meningkat dalam setiap tahunnya.

Bila melihat pada proporsi masing-masing jenis pendapatan Kota Mojokerto dapat

diketahui bahwa diantara ketiga jenis pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pada tahun 2019 sampai 2023 diproyeksikan memiliki rata-rata proporsi sebesar

3,01% dari total pendapatan, atau memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan

dengan rata-rata realisasi yang saat ini terjadi, sehingga perlu adanya dorongan

bagi Pemerintah Daerah untuk mencapainya dalam rangka meningkatkan

kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi maupun

untuk membiayai rumah tangganya sendiri (mandiri). Keberadaan dana

perimbangan masih menjadi salah satu jenis pendapatan yang dominan dengan

proporsi 55,79% dari total pendapatan, sedangkan untuk lain-lain pendapatan

daerah yang sah memiliki proporsi sebesar 18,21%.

Hasil proyeksi pendapatan Kota Mojokerto selama tahun 2019 sampai 2023

secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3. 22 Proyeksi Pendapatan Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023

NO URAIAN PERTUMBUH

AN (%)

2019 2020 2021 2022 2023

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

PENDAPATAN 926.108.664.342,00 793,265,108,300.00 811,502,635,965.00 827,573,449,343.25 840,179,170,550.42

1 Pendapatan Asli Daerah 205.919.436.342,00 205,059,786,300.00 215,133,884,965.00 225,565,674,463.25 236,516,388,376.42

1.1. Pajak daerah 18,22 42.458.760.000,00 50,056,500,000.00 52,559,325,000.00 55,187,291,250.00

57,946,655,812.50

1.2. Retribusi daerah 1,97 9.749.872.300,00 10,092,836,300.00 10,614,822,115.00 11,160,404,020.75

11,730,924,221.79

1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

4,20 3.928.880.600,00 4,836,103,000.00

5,077,908,150.00 5,331,803,557.50

5,598,393,735.38

1.4. Lain-lain PAD yang sah 16,81 149.781.923.442,00 140,074,347,000.00 146,881,829,700.00 153,886,175,635.00 161,240,414,606.75

2 Dana Perimbangan 596.335.042.000,00 498,816,850,000.00 503,450,945,400.00 505,384,169,000.00 503,148,086,000.00

2.1. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

31,72 108.101.202.000,00 92,681,908,000.00 97,316,003,400.00 99,249,227,000.00

97,013,144,000.00

2.2. Dana alokasi umum -0,09 412.487.880.000,00 406,134,942,000.00 406,134,942,000.00 406,134,942,000.00 406,134,942,000.00

2.3. Dana alokasi khusus 0,00 75.745.960.000,00 -*) -*) -*) -*)

3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 123.854.186.000,00 89,388,472,000.00 92,917,805,600.00 96,623,605,880.00 100,514,696,174.00

3.1. Hibah 0,00 18.801.800.000,00 18,801,800,000.00 18,801,800,000.00 18,801,800,000.00 18,801,800,000.00

3.2. Dana darurat 0,00 -

-

- -

-

3.3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

6,12 70.586.672.000,00 70,586,672,000.00 74,116,005,600.00 77,821,805,880.00 81,712,896,174.00

3.4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 0,00 34.465.714.000,00 - - - -

3.5. Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

0,00 - - - - -

3.6. Pendapatan Lainnya 0,00 - - - - -

Keterangan : *) Besaran anggaran menunggu dari Pemerintah Pusat


B. Proyeksi Belanja Tahun 2019 - 2023

Proyeksi belanja menggambarkan perkiraan/ estimasi belanja yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2019 sampai 2023 dalam rangka

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Proyeksi

dilakukan dengan memperhatikan trend yang dimiliki oleh masing-masing jenis

belanja, disamping mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan

pertumbuhan belanja daerah, kebijakan terkait dengan belanja daerah, serta

kondisi ekonomi makro. Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk

kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan

misi pembangunan 5 tahun ke depan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung

kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara

masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud

seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi belanja

perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.

Hasil proyeksi belanja daerah Kota Mojokerto menunjukkan bahwa pertumbuhan

belanja secara keseluruhan diperkirakan selama tahun 2019 sampai 2023 rata-

rata mencapai 1,17%, dimana untuk belanja tidak langsung diperkirakan rata-rata

memiliki pertumbuhan sebesar 1,77%, sedangkan untuk belanja langsung

diperkirakan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 0,83%. Pada belanja tidak

langsung, belanja pegawai diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 2,76%,

dimana besaran pertumbuhan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan

kenaikan gaji berkala dalam setiap tahunnya. Sedangkan pada belanja langsung,

pertumbuhan belanja pegawai diperkirakan mencapai 0,83% mengingat

pelaksanaan sebuah program dan kegiatan memerlukan dukungan ketersediaan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dari sisi kuantitas dan kualitas, apalagi

diperkirakan program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah setiap tahun

akan semakin banyak dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

memberikan pelayanan publik kepada masyakat. Untuk belanja barang dan jasa

maupun belanja modal pada tahun 2019 sampai 2023 rata-rata diperkirakan

memiliki pertumbuhan masing-masing sebesar 0,83% untuk belanja barang dan

jasa, dan 0,83% untuk belanja modal.

Hasil proyeksi belanja Kota Mojokerto selama tahun 2019 sampai 2023 secara

rinci dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3. 23 Proyeksi Belanja Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023

NO URAIAN PERTUMBUHAN

(%)

2019 2020 2021 2022 2023


BELANJA 999,539,581,760.00 907,812,726,000.00 915,252,428,535.00 928,160,101,585.13 940,031,757,036.31

1 Belanja Tidak Langsung 391,739,434,081.00 324,038,832,000.00 328,559,665,065.00 335,600,410,480.43 341,546,469,020.56

1.1. Belanja Pegawai 6,10 349,661,863,731.00 301,388,871,000.00 305,909,704,065.00 312,950,449,480.43 318,896,508,020.56

1.2. Belanja Bunga 0,00 -

- - - -

1.3. Belanja Subsidi 0,00 -

- - - -

1.4. Belanja Hibah 22,38 33,213,110,000.00 16,505,860,000.00 16,505,860,000.00 16,505,860,000.00 16,505,860,000.00

1.5. Belanja Bantuan Sosial 27,78 7,424,608,500.00 4,682,500,000.00 4,682,500,000.00 4,682,500,000.00 4,682,500,000.00

1.6. Belanja Bagi Hasil -

- - - -

1.7. Belanja Bantuan Keuangan 14,64 562,050,500.00 611,601,000.00 611,601,000.00 611,601,000.00 611,601,000.00

1.8. Belanja Tidak Terduga 877,801,350.00 850,000,000.00 850,000,000.00 850,000,000.00 850,000,000.00

2 Belanja Langsung 607,800,147,679.00 583,773,894,000.00 586,692,763,470.00 592,559,691,104.70 598,485,288,015.75

2.1. Belanja Pegawai 2,52 45,753,157,260.00 11,591,705,895 11,649,664,424.48 11,766,161,068.72 11,883,822,679.41

2.2. Belanja Barang dan Jasa 13,24 369,855,876,401.00 359,014,334,451 360,809,406,123.26 364,417,500,184.49 368,061,675,186.33

2.3. Belanja Modal 14,47 192,191,114,018.00 213,167,853,654 214,233,692,922.27 216,376,029,851.49 218,539,790,150.01


Berdasarkan data pada tabel di atas bila ditinjau berdasarkan tingkat proporsinya

dapat diketahui bahwa diantara kedua jenis belanja yang ada, rata-rata proporsi

untuk belanja langsung pada tahun 2019 sampai 2023 lebih besar dibandingkan

dengan belanja tidak langsung, dimana proporsi untuk belanja langsung sebesar

63,34% dari total belanja, sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar

36,66% dari total belanja. Bila melihat pada proporsi belanja pegawai dapat

diketahui bahwa proporsi untuk belanja pegawai pada tahun 2019 sampai 2023

rata-rata sebesar 33,85%, artinya masih jauh berada di bawah 50%. Untuk belanja

langsung, komposisi belanja barang dan jasa memiliki rata-rata proporsi sebesar

61,37%, sedangkan untuk belanja modal memiliki rata-rata proporsi sebesar

35,54%. Bila dibandingkan antara belanja modal dengan pendapatan yang berasal

dari Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diperoleh proporsi rata-rata sebesar

51,78%, artinya masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebijakan belanja

infrastruktur yang nilainya ditentukan di atas 25%. Besarnya proporsi belanja

langsung, khususnya belanja barang dan jasa maupun belanja modal merupakan

salah satu bentuk peran pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan

di daerah dengan menjalankan berbagai program dan kegiatan yang

direncanakan.

C. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2019 - 2023

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai

perkiraan pembiayaan Kota Mojokerto pada tahun 2019 sampai 2023. Komposisi

pembiayaan berdasarkan realisasi data historis pembiayaan pada tahun terakhir

(2017) dan anggaran tahun 2018 di Kota Mojokerto diperkirakan meliputi Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan

penerimaan piutang daerah yang secara keseluruhan termasuk dalam penerimaan

pembiayaan. Berdasarkan hasil proyeksi dapat diketahui bahwa rata-rata

pertumbuhan penerimaan pembiayaan Kota Mojokerto pada tahun 2019 sampai

2023 diperkirakan sebesar 22,66%, dimana untuk Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) mengalami pertumbuhan rata-

rata sebesar 10,33%. Untuk mengetahui hasil proyeksi pembiayaan Kota

Mojokerto selama tahun 2019 hingga 2023 secara lebih jelas dapat dilihat pada

tabel berikut.


Tabel 3. 24 Proyeksi Pembiayaan Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023

NO URAIAN PERTUMBUHAN

(%)

2019 2020 2021 2022 2023

(RP) (RP) (RP) (RP) (RP)

PEMBIAYAAN

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 73,430,917,418.00 114,547,617,700.00 103,749,792,570.00 100,586,652,241.88 99,852,586,485.89

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

- - - - -


3.3.2 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

A. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan

daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka

menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah

merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos

atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas

utama. Untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah membutuhkan hasil

proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, yang

masing-masing telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Adapun nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Mojokerto untuk tahun

2019 hingga 2023 secara lebih jelas dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 25 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai

Pembangunan Daerah Kota Mojokerto

NO URAIAN

PROYEKSI

2019 2020 2021 2022 2023


1 Pendapatan 926.108.664.342,00 793,265,108,300.00 811,502,635,965.00 827,573,449,343.25 840,179,170,550.42

2 Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)

- -

- - -

3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

Total Penerimaan 926.108.664.342,00 793,265,108,300.00 811,502,635,965.00 827,573,449,343.25 840,179,170,550.42

Dikurangi:

4 Belanja Tidak Langsung

391.739.434.081,00 324,038,832,000.00 328,559,665,065.00 335,600,410,480.43 341,546,469,020.56

5 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

534.369.230.261,00 469,226,276,300.00 482,942,970,900.00 491,973,038,862.82 498,632,701,529.86

Melihat pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai kapasitas riil kemampuan

keuangan Kota Mojokerto pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.

534.369.230.261,00, pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar

Rp.469.226.276.300,00, pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.

482.942.970.900,00, sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 masing-masing

diproyeksikan sebesar Rp. 491.973.038.862,82 dan Rp. 498.632.701.529,86.

Berdasarkan hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota

Mojokerto tahun 2019 hingga 2023, maka selanjutnya akan dilakukan alokasi


untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja yang belum dialokasikan.

Pengalokasian tersebut dilakukan dalam bentuk rencana penggunaan kapasitas

riil kemampuan keuangan daerah.

B. Kerangka Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksikan selama kurun waktu 2019-

2023 akan dipergunakan untuk mendanai program pembangunan menengah

daerah tahun 2019-2023 berdasarkan prioritas daerah.

Tabel 3.26 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kota

Mojokerto Tahun 2019 – 2023

NO URAIAN

PROYEKSI

2019 2020 2021 2022 2023


1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

534.369.230.261 469,226,276,300.00 482,942,970,900.00 491,973,038,862.82 498,632,701,529.86

Prioritas I 390.912.450.161 341.663.818.134 384.379.440.434 444.952.341.797 522.221.528.919

Prioritas II 102.826.144.600 135.281.182.127 158.143.770.943 182.484.765.725 215.874.611.650

Prioritas III 40.630.635.500 23.212.310.000 23.213.177.900 23.713.110.500 23.913.110.700

Keterangan Berdasarkan Pasal 158, Permendagri No.86 Tahun 2017:

PRIORITAS I : Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan

mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar

PRIORITAS II : Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan

Misi Kepala Daerah

PRIORITAS III : Dialokasikan untuk membiayai Belanja Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Lainnya

Bab IV - 1

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah

untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi

keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya

yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam

memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi

permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus

terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai

permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan

tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas

jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya

untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas

lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan

permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap)

antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang

direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah

pokok, masalah dan akar masalah.

Tabel 4 . 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok (Misi, Tujuan dan Sasaran)

Masalah (Dijawab Strategi) Akar Masalah (Dijawab Arah Kebijakan/Kebijakan Umum)

Peningaktan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Mandiri dan Berdaya Saing Sampai Pada Level Paling Dini (Masa Kehamilan) Belum Berjalan Efektif

Layanan Pendidikan Belum Optimal dan Kurang Inovatif

harapan lama sekolah memiliki pertumbuhan yang minim sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM yang tidak signifikan

angka melek huruf belum mencapai target disebabkan oleh penduduk usia tua dengan tingkat pendidikan rendah

sistem pendidikan yang menyebabkan tekanan dalam proses belajar

Diseminasi Informasi dan pengetahuan kesehatan kehamilan dan kelahiran

Bab IV - 2




Jangkauan Penanganan Kesehatan Terhadap Masyarakat Masih Lemah

masih minim

kurangnya pencegahan dari ibu hamil sehingga asupan makanan bergizi balita kurang

Sebanyak 140,5% masih terjadi prevalensi HIV pada populasi dewasa. (SDG's)

Pengarusutamaan Gender, serta perlindungan perempuan dan anak di Kota Mojokerto masih perlu ditingkatkan

peran pemerintah dalam pembangunan kualitas Gender (perempuan) masih belum maksimal

jumlah perempuan dalam pemerintahan masih minim

Persentase keterwakilan perempuan di DPRD masih tetap, yaitu sebesar 38,00%. (SDG's)

Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif mengalami penurunan menjadi 13,79%. (SDG's)

Kebijakan responsif yang mendukung pemberdayaan gender masih memiliki selisih 14 kebijakan dengan target nasional (SDG's)

Masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak. (SDG's)

Masih banyaknya angka kelahiran remaja

(perempuan usia 15-19 tahun)

PAD dan PDRB Kota Mojokerto belum memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan di Kota Mojokerto

penggalian PAD belum maksimal

pemasukan daerah masih bergantung pada DAU dan DAK,

Beberapa fasilitas pelayanan umum dan perdagangan dan jasa masih mengumpul di pusat kota yang menyebabkan disparitas pembangunan.

Belum bertambahnya fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan teregister. (SDG's)

Belum terpenuhinya secara keseluruhan ketersediaan infrastruktur perkotaan air bersih khususnya keberadaan hidran.

Terjadinya kemacetan lalu lintas pada pusat regional perdagangan dan jasa.

Kemacetan di beberapa titik simpul transportasi karena merupakan jalan utama dan kepadatan pemusatan fasilitas. Pada umumnya terjadi di sekitar pasar atau kawasan pertokoan dengan penataan sirkulasi keluar dan masuknya kendaraan yang bersinggungan langsung dengan kendaraan yang memiliki intensitas sangat tinggi.

jalan mayoritas dilalui kendaraan berat, sehingga beresiko menigkatkan kerusakan jalan

wilayah yang tidak terlalu luas menyebabkan minimnya ruang terbuka hijau sebagai konsekuensi pembangunan

peningkatan volume kendaraan belum diikuti oleh lebar jalan

Bab IV - 3




Pengembangan Sub Terminal baru sebagai peralihan antar moda angkutan orang sebisa mungkin harus diikuti dengan pembukaan akses baru ke atau dari wilayah lain mialnya wilayah Kabupaten Mojokerto karena apabila tidak diikuti dengan pembukaan akses baru sebagai tarikan dikhawatirkan para angkutan umum enggan masuk terminal yang pada akhirnya justru menimbulkan kemacetan di sekitar sub terminal baru.

Peningkatan Kualitas lingkungan hidup Kota Mojokerto belum optimal

kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rumah sehat

peningkatan jumlah penduduk secara langsung menambah volume sampah rumah tangga

peningkatan jumlah penduduk berpengruh terhadap peningkatan limbah air rumah tangga

Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh

Penurunan kualitas udara Kota Mojokerto

peningkatan jumlah kendaraan meningkatkan emisi gas buang

belum adanya instalasi pengolahan sampah

Terdapat rumah sakit di pusat kota Mojokerto yang perlu membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap Instalasi Pengelolaan Limbah (IPL)

Layanan air layak minum dan sanitasi masih terbatas

Sebanyak 14,00% rumah tangga belum memiliki akses sumber air minum layak dan berkelanjutan. (SDG's)

Sebanyak 9,95% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. (SDG's)

Peningkatan Sektor perindustrian perlu untuk diakselerasi

Perusahaan besar belum menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. (SDG's)

meningkatnya aktivitas alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan dikarenakan wilayah yang tidak terlalu luas

sektor industri kecil dan menengah belum memiliki kemampuan marketing yang baik

Investasi di Kota Mojokerto sangat tidak efisien dimana nilai ICOR di Kota Mojokerto cukup buruk. Terdapat data ICOR menyebutkan bahwa untuk memperoleh output Rp 100 juta (PDRB) maka harus berinvestasi sebesar 2.96 kali hingga 6.52 kali dalam setahun di Kota Mojokerto.

Pengendalian Penduduk jumlah penduduk yang terus meningkat memiliki potensi meningkatkan jumlah PMKS

Terdapat sebanyak 10,19% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. (SDG's)

Sebanyak 271 keluarga masih mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan. (SDG's)

sosialisasi perda belum Masih terjadi kasus kejahatan pembunuhan.

Bab IV - 4




maksimal sehingga masih ada pelanggaran terhadap PERDA

(SDG's)

Masih terdapat penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan. (SDG's)

Belum terdapat kebijakan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. (SDG's)

Reformasi Birokrasi melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan

Sistem Akuntabilitas Kinerja belum berjalan optimal

Pusat pemerintahan kantor Kabupaten Mojokerto yang secara administrasi berada dalam lingkungan Kota Mojokerto, apabila ada kegiatan demonstrasi, maka secara tidak langsung akan membawa dampak terhadap Kota Mojokerto.

Penurunan proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui menjadi 85,18%. (SDG's)

Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) masih kurang sebanyak 48,74%. (SDG's)

Penggunaan E-procurement masih kurang sebanyak 28,32% dari belanja pengadaan. (SDG's)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih belum memiliki sertifikat. (SDG's)

Tingginya tingkat pelanggaran tata ruang wilayah

Lemahnya fungsi pengelolaan dan pengawasan tata ruang melalui dokumen IMB

Dengan perkembangan yang pesat dan tak terkendali dan sudah mulai mengabaikan faktor keselamatan dimana banyak dijumpai bangunan BTS pada areal permukiman.

Di beberapa sempadan kereta api, banyak terdapat Kawasan pemukiman.

Berkembangnya pembangunan rumah pada Kawasan sempadan/Squater

Belum tercapainya persentase penataan kawasan yang sesuai dengan RTRW

Tingginya alih fungsi lahan pertanian

Pesatnya perkembangan permukiman oleh developer semakin mengurangi luasan lahan pertanian khususnya sawah teknis.

Minimnya rasio RTH Kota Keberadaan RTH di Kota Mojokerto masih sangat kurang

Angka PDB perkapita masih memiliki selisih Rp 4.051.849,24 dari target Nasional (SDG's)

Laju pertumbuhan PDB per kapita turun sebesar 1,26% (SDG's)

Pemanfaatan sektor unggulan existing masih belum optimal

Penggalian potensi-potensi unggulan baru masih belum optimal

Minimnya infrastruktur penunjang pertanian

Masih terdapat jaringan semi dan non teknis untuk jaringan irigasi.

Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana meningkat secara signifikan di

Jeleknya kualitas infrastruktur pengendalian banjir

Bab IV - 5




tahu 2017 (SDG's)

Kemacetan di beberapa titik yang menjadi pusat kegiatan ekonomi

Terdapat saluran drainase yang kurang baik, sehingga serlihat terjadinya genangan sesaat di beberapa titik.

Pada kawasan perdagangan dan jasa tidak terdapat alokasi khusus untuk kegiatan sektor informal

Masih terdapat PKL yang keberadaannya berada di ruang publik dan kawasan sempadan/Squater,

Kurangnya penertiban para pedagang yang masih berjualan di ruas jalan pada lingkungan pasar.

Minimnya sarpras penunjang kegiatan ekonomi seperti misal tempat parkir yang memadahi, tempat bongkar muat, dll

Terbatasnya infrastruktur jalan dan angkutan antar moda

Rendahnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan

Masih terdapat pembuangan sampah cair langsung ke sungai.

Masih terdapat masyarakat yang kurang kesadaran akan kebersihan lingkungan.

Penguatan Pengawasan lingkungan akibat pencemaran limbah industri khususnya kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Industri Kabupaten Mojokerto.

Menurunnya indeks kepuasan masyarakat

Belum tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat

Lokasi kawasan perkantoran pemerintah belum terintegrated pada satu kawasan

peningkatan kualitas pelayanan perijinan sehingga mampu bersaing dengan daerah sekitar dalam menarik Investasi PMA maupun PMDN.

Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber PAD

Sedikitnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

penguatan pariwisata Kota seperti pariwisata budaya, kesenian, kerajinan, maupun pusat perbelanjaan guna bersaing dengan daerah sekitar yang mempunyai potensi wisata lebih banyak.

Potensi pariwisata yang sudah ada belum dioptimalkan dari segi pemanfaatan, pengelolaan maupun nilai jual kepada masyarakat.

Pengembangan wisata bukan merupakan tujuan utama pembangunan Kota Mojokerto.

Bab IV - 6




Indeks kapasitas fiskal paling rendah dibandingkan daerah sekitar kota mojokerto

Belum mengoptimalkan kinerja pendapatan asli daerah terutama pajak.

Masih sangat bergantung pada dana perimbangan rata-rata porporsi 67.33%

Penurunan pada belanja modal dan infrastruktur

Rasio belanja pegawai terhadap total belanja mengalami peningkatan di tahun 2017

Tingkat kerentanan kesehatan masyarakat masih cukup tinggi

Potensi jumlah masyarakat terkena penyakit menular masih cukup tinggi

Penurunan insiden Tuberkulosis (ITB) belum mencapai 245 penduduk. (SDG's)

Orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) belum menunjukkan penurunan. (SDG's)

Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan menunjukkan penurunan. (SDG's)

Potensi masyarakat terkena penyakit tidak menular masih cukup tinggi

Sebanyak 35,65% masih memiliki prevalensi tekanan darah tinggi. (SDG's)

Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun belum menunjukkan penurunan. (SDG's)

Kualitas konsumsi pangan yang diindikasi oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih dibawah 92,5%. (SDG's)

Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) memiliki selisih 0.81% dari target nasional (SDG's)

Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi menurun 0,81% dari tahun 2016 (SDG's)

Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern memiliki selisih 9,72% dari target nasional (SDG's)

Jumlah Penduduk Miskin meningkat secara signifikan dari tahun 2013-2017 dan berselisih 10,69% dengan target nasional (SDG's)

Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur meningkat sebesar 1,11% (SDG's)

Tingkat setengah pengangguran tidak mengalami penurunan / cenderung statis (SDG's)

Lambatnya pertumbuhan sektor UMKM dan IKM

Untuk industri kecil maupun home industri masih terkendala oleh SDM dan permodalan.

Perlunya Peningkatan dan Pengembangan UMKM dan Koperasi daerah guna mampu bersaing dengan daerah sekitar yang telah mencanangkan meningkatkan keunggulan UMKM dan Koperasi

Belum optimalnya proteksi masyarakat rawan miskin terhadap biaya kesehatan

Jumlah Pekerja yang memiliki SJSN masih relatif rendah dan memiliki selisih -34% (SDG's)

Bab IV - 7




Belum meratanya cakupan layanan dasar pada masyarakat

Masih terdapat 14% populasi yang belum memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. (SDG's)

Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air memiliki selisih 10% dengan target nasional (SDG's)

Koefisien Indeks Gini Rasio meningkat dari tahun 2016-2019 dengan selisih 0,03 dengan target nasional (SDG's)

proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% median pendapatan relatif meningkat dari tahun sebelumnya (SDG's)

Rendahnya kualitas tenaga kerja

Masih lemahnya pengawasan terhadap penerapan standar upah minimal pegawai

Kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan

Terdapat sebanyak 94,37% tenaga kerja yang belum menjadi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. (SDG's)

Indeks Gini belum menunjukkan progres penurunan

peningkatan PDRB perkapita tidak mempengaruhi penurunan indeks gini

penigkatan PDRB perkapita tidak dibarengi dengan penurunan indeks gini

4.2 Isu Strategis

4.2.1.Isu Internasional

1. Sustainable Development Goals (SDG’s)

Melenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG`s

merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih

baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap

gagal. Melalui deklarasi MDGs isu yang dibangun dan harus dicapai pada

tahun 2015 adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan

masyarakat. Menindak lanjuti hal tersebut, munculah Sustainable

Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen baru oleh berbagai

negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 yakni

mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta

mengatasi perubahan iklim.

a) Tanpa Kemiskinan: Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua

tempat

b) Tanpa Kelaparan: Mengakhiri kelapran, mencapai ketahan pangan, dan

perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan

c) Kehidupan sehat dan sejahtera: Menggalakkan hidup sehat dan

mendukung kesejahteraan untuk semua usia

Bab IV - 8


d) Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan berkualitas yang layak

dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi

semua orang

e) Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan

semua perempuan

f) Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin akses atas air dan sanitasi

untuk semua

g) Energi Bersih dan Terjangkau: Memastikan akses pada energi yang

terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua

h) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mempromosikan

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan

pekerjaan yang layak untuk semua

i) Industri, Inoveasi, dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur kuat,

mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi

j) Berkurangnya Kesenjangan: Membangun infrastruktur kuat,

mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi

k) Kota dan Komunitas Berkelanjutan: Membuat perkotaan menjadi

inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan

l) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Memastikan pola

konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

m) Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil langkah penting untuk

melawan perubahan iklim dan dampaknya

n) Ekosistem Laut: Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan

sumber daya kelautan secara berkelanjutan

o) Ekosistem Darat: Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan

perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi

kerusakan lahan, menghentikan kepunahan

p) keanekaragaman hayati.

q) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh: Mendorong

masyarakat adil, damai, dan inklusif

r) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Menghidupkan kembali kemitraan

global demi pembangunan berkelanjutan

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan

tersebut, maka selayaknya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap

arah pembangunan baik Kabupaten / Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu

diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya

untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus

diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD

sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Bab IV - 9


2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka

untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya

dari 2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah

dijadwalkan sebelumnya. Konsep Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar

yang terkait satu dengan yang lain, yaitu: Masyarakat Politik Keamanan

ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya

ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC)

dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya

wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang

lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari

kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang

merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki

karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b)

kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan

ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke

dalam perekonomian global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan

beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian

khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008

tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011

tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c)

Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d)

program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan

Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan

Indonesia menghadapi AEC h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015,

i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian

pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah. Lebih lanjut

mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat

ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala

Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan

melalui penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the

Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on

ASEAN 2025: Forging Ahead Together yang akan menjadi panduan ASEAN

dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke

depan. Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting

karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang

berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan

visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN

Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN

Bab IV - 10


Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA

2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN

yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama

sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke

masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia

dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar

ataupun sebagai tempat berproduksi. Diharapkan daerahdaerah di Indonesia

dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi

konsumen namun menjadi produsen. Sebab disisi lain, Indonesia sangat

membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

3. Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri merupakan titik tolak perubahan industry secara

fundamental dikenal dengan revolusi industry 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Revolusi

1.0 atau revolusi pertama dimulai apda akhir abad ke 18 dengan ditandai

ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahu 1784. Kala itu, industry

diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air

dan uap. Pada revlousi industry pertama, proses industry yang awalnya

membutuhkan tenaga manusia dan hewan, digantikan dengan mesin uap

tersebut.

Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad 20 dimana pada tahap ini

listrik menggantikan peran tenaga uap dan air menjadi sumber utama indutsri.

Pada tahap ini berkembangnya jumlah program managamen yang

memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu

dikembangnya juga produksi masal berdasarkan pembagian kerja. Lini

produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinati pada 1870.

Revolusi industry 3.0 ditengarai muncul perdana pada awal tahun 1970.

Dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna

otomatisasi produksi. Revoluasi industry generasi ketiga ini ditandai dengan

kemunculan pengontrol logika terprogram pertama (PLC), yakni model 084-

969. Sistem otomatisasi berbasis computer ini membuat mesin industry tidak

lagi dikendalikan manusia. Dampaknya adalah biaya produksi menjadi lebih

murah, namun isu tenaga kerja tentunya masih menjadi masalah pada tahap

ini.

Sedangkan revolusi industry 4.0 yang terakhir dan sekaligus yang kita

alami saat ini diprakarsai oleh Prof. Klaus Schwab, ekonom terkenal dari

Jerman yang mengenalkan konsep Revolusi Industri 4.0 dalam bukunya “The

Fourth Industrial Revolution”. Beliau menegaskan bahwa revoluasi industry

4.0 telah mengubah kerja manusia secara fundamental. Pada saat ini

industry telaah menyentuh virtual, konektivitas manusia, mesin, dan data.

Berdasarkan analisis Mckinsey Global Institute, Industri 4.0 memberikan

Bab IV - 11


dampak yang sangat besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja,

di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja

di dunia. Untuk itu era revolusi industri ini harus disikapi oleh pelak

industry dengan bijak dan hati-hati. Sebagai contoh berikut merupakan

bidang-bidang yang memperoleh terobsan berkat kemajuan teknologi 1)

Robot Kecerdasan Buatan; 2) Teknologi Nano, 3) Bioteknologi; 4) Teknologi

Kuantum, 5) Blokhain; 6) Teknologi Berbasis Internet; dam 7) Printer 3D.

Di satu sisi, era industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu

meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun

demikian, di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta

lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil- alih oleh

robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang

memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Untuk

itu pemerintah perlu menyikapi perubahan ini dengan tepat melalui

penyusunan strategi yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional

sekaligus menciptakan lapangan yang lebih luas.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan langkah- langkah

strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0.

Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah

ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat.

Salah satu visi penyusunan Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan

Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat

di dunia pada tahun 2030.

4.2.2. Isu Nasional

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mutu pelayanan dasar yang

merupakan pelayanan wajib yang berhak diperoleh masyarakat secara

minimal. Sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah

daerah, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan

Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang

tidak terkait Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman

pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat. Standar Pelayanan Minimal meliputi :

1. SPM Bidang Pendidikan;

2. SPM Bidang Kesehatan;

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan

Masyarakat;

Bab IV - 12


6. SPM Bidang Sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing

yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang

dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia

kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan

standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian

terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian terkait.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 79

Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian standar

pelayanan minimal yang mengatur penerapan standar pelayanan minimal di

daerah melalui 4 tahapan, yaitu: Persiapan rencana pencapaian SPM,

Pengintegrasian rencana SPM dalam dokumen perencanaan,

Mempersiapkan mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan

pembiayaan SPM serta Penyampaian informasi rencana dan realisasi

pencapaian target tahunan SPM.

2. Infrastruktur

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur serta dalam rangka

mendukung pencapaian target infrastruktur Middle Income Country maka,

percepatan pembangunan bidang infrastruktur menekankan lima prioritas

Utama yaitu:

a. Percepatan Pembangunan Perumahan

b. Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta

Energi dan Ketenagalistrikan

c. Menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional

d. Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan

Pembangunan

e. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

f. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur

3. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup yang tengah dialami pada saat ini mencakup

perusakan/kebakaran hutan, tanah longsor/banjir, penghancuran trumbu

karang, sektor industi yang memberikan dampak bagi perusakan lingkungan

berupa polusi air, udara serta limbah B3 yang merupakan kotoran hasil sisa

produksi, pembuangan sampah tanpa adanya pengelolaan, perubahan iklim.

Dalam isu perubahan iklim dan penurunan gas rumah kaca pemerintah

memiliki komitmen yang besar untuk menghadapi permasalahan tersebut.

Rencana Aksi Nasional emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) merupakan

sebuah rencana aksi yang dibuat pemerintah untuk menghadapi

Bab IV - 13


permasalahan perubahan iklim yang tengah terjadi. Permasalahan lingkungan

menjadi permasalahan penting yang harus segera dihadapi secara bertahap

karena jika permasalahan lingkunag ini dibiarka terus menerus akan

mengancam ekosistem lingkungan dimasa depan.

4.2.3. Isu Regional Jawa Timur

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2011 – 2015)

menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan

ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi mulai tahun

2014 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk

juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang

relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan

yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan

tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan

peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari

meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator tersebut kualitas

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori “memuaskan”.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didorong oleh tiga sektor utama,

antara lain: pertanian, industri manufaktur serta sektor perdagangan, hotel,

dan restoran. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama 5 tahun mengalami

tren yang meningkat, meski mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di

tahun, 2012 dan 2013. Dalam rentang waktu 5 tahun tersebut, provinsi Jawa

Timur mengalami pertumbuhan yang paling tinggi di tahun 2011 mencapai 7.3

persen.

Kualitas pertumbuhan yang terkategori baik belum sepenuhnya

merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli

masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Peningkatan Kemampuan dan Daya Saing UMKM

Keberadaan UMKM di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang

sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena selain

sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian

daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan,

penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan

mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.

Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM dalam

5 tahun kedepan adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a)

Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke

Bab IV - 14


pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan

standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d)

perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi,

peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu

peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan

penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi.

3. Disparitas Wilayah

Adanya disparitas wilayah yang Antara lain dapat dilihat dari PDRB

Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu antara

Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri,

Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo), dan

Kota Malang dengan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita

kecil ada di Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda

(Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan,

Sumenep).

4. Kemiskinan

Program-program Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa

Timur dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran

masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong

kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program-program

mengentas kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara, yaitu (i) mengurangi

beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya

pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan

sebagainya, (ii) meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir

Miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi,

stimulan modal kerja/ usaha, pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan

ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna.

Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur

mencapai 4.332,59 ribu jiwa (10,98 persen), berkurang sebesar 72,68 ribu

jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 4.405,27

ribu jiwa (11,20 persen). Peranan komoditi makanan terhadap Garis

Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.

Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada

Maret 2018 tercatat sebesar 74,24 persen, sedikit meningkat dibandingkan

dengan kondisi September 2017 yaitu sebesar 73,96 persen. Berdasarkan

komoditas makanan, ada 7 komoditas yang secara persentase memberikan

kontribusi yang cukup besar pada garis kemiskinan makanan yaitu beras,

rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, tahu, tempe, dan daging ayam

ras. Komposisi tersebut terjadi pada semua wilayah baik di perdesaan maupun

perkotaan.

Bab IV - 15


5. Penanggulangan Bencana

Provinsi Jawa Timur, seperti halnya daerah lain di Indonesia, merupakan

wilayah yang rawan bencana; baik yang berupa bencana alam maupun

bencana sosial. Di dalam Perda 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana alam di wilayah

Provinsi Jawa Timur dikelompokkan ke dalam: kawasan rawan bencana

tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan

bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin

kencang. Dokumen yang sama juga mengklasifikasikan beberapa area

sebagai kawasan rawan bencana alam geologi sebagai bagian dari kawasan

lindung geologi.

Berdasarkan data BPBD Jawa Timur, semua daerah di Jawa Timur

mengalami bencana alam, mulai musim kemarau sampai banjir. Dari 382

bencana itu, sebanyak 83 adalah bencana tanah longsor, kebakaran hutan 59

kejadian, kebakaran pemukiman 9, gerakan tanah 6, banjir rob 2 kejadian,

banjir dan tanah longsor 6 kejadian. Dari 386 Kejadian di Provinsi Jawa

Timur, 98% (379 Kejadian) didominasi oleh Ben

4.2.4. Isu Strategis Kota Mojokerto

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan

permasalahan pembangunan yang disinkronkan dengan visi-misi dan

program unggulan Kepala Daerah terpilih. Adapun isu strategis yang telah

ditentukan sebagai isu strategis pembangunan Kota Mojokerto selama lima

tahun kedepan antara lain:

1. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu

bersaing

Isu ini berkaitan dengan peningkatan pelayanan di bidang

pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Masih banyaknya siswa

putus sekolah, kurang meratanya fasilitas dan mutu layanan pendidikan,

dan masih banyaknya siswa lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan ke

jenjang perguruan tinggi merupakan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi di bidang pendidikan. Sedangkan dii bidang Kesehatan,

permasalahan yang dihadapai antara lain masih adanya kematian bayi,

masih adanya kematian ibu, masih ada balita gizi buruk, dan masih

adanya kasus buang air besar sembarangan.

2. Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota yang tertib, aman dan

stabil

Bab IV - 16


Di Kota Mojokerto masih banyak kasus pelanggaran PERDA, seperti

banyaknya PKL yang berjualan di tempat yang bukan seharusnya,

semakin banyaknya pembangunan toko modern yang tidak sesuai dengan

ketentuan dan pelanggaran lainnya yang terkait dengan perijinan. Pada

tahun 2018 penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 19,80%, sehingga

masih ada sebagian besar atau 80,20% pelanggaran peraturan daerah

yang ditindak.

3. Mewujudkan Good Governance dan pelayanan prima.

Pemerintah yang belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam

peningkatan sektor ekonomi maupun sosial, menimbulkas adanya isu

tuntutan reformasi birokrasi yang mampu melakukan perubahan sosial

ekonomi, dan pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan

yang maksimal kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu tuntutan

penciptaan pemerintahan yang dipercaya masyarakat

4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung daya saing Kota

Mojokerto dalam ekonomi kerakyatan.

Lambatnya pertumbuhan investasi, belum meratanya akses masyarakat

terhadap pasar tradisional, belum optimalnya produksi dan pemasaran

produk unggulan daerah, serta belum berkembangnya industri pariwisata

merupaka permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan dengan

optimalisasi peran pasar tradisional, pengembangan ekonomi kreatif,

Penguatan pasar lokal dan ekspansi pasar regional maupun nasional bagi

produk hasil industri dan produk unggulan daerah lainnya, serta

pengembangan destinasi wisata baru baik alam maupun buatan.

5. Melestarikan budaya lokal yang relevan dengan kehidupan

bermasyarakat.

Tidak berkembangnya budaya lokal Kota Mojokerto diakibatkan masuknya

budaya asing dan modern, serta masih kurangnya penyelenggaraan even

dan festival yang dapat mengangkat budaya lokal.

6. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi.

Pembangunan Kota Mojokerto yang masih terpusat pada sisi timur,

mengakibatkan kesenjangan antar wilayah di Kota Mojokerto. Semakin

tingginya indeks gini pada tahun 2018 yang sebesar 0,39 menunjukkan

bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Mojokerto semakin tinggi serta

masih banyaknya penduduk miskin yang pada tahun 2018 sebesar 5,50

persen. Untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin

dibutuhkan pemberian modal usaha kecil. Sehingga perlunya

Bab IV - 17


meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap modal dan lembaga

keuangan serta untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam hal

pengelolaan potensi daerah diperlukan sebuah pemberdayaan lingkungan

untuk mengelola potensinya secara berdikari.

7. Anggaran yang berbasis pelayanan pada masyarakat.

Terbatasnya sumber pendanaan dan kurang optimalnya penggunaan

anggaran pada sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap

masyarakat. Selain itu, perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan

menguatkan kemampuan belanja non-pegawai pada APBD.

Bab V - 1 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang terkait masa

depan, cita dan citra ang ingi diwujudkan serta dibangun melalui proses rekfleksi dan

proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen

stakeholder.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah

(pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah

pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa

jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Mojokerto untuk periode RPJMD 2018-2023

sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI,

DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, bermakna:

Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan

kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek

pembangunan. Berdaya saing ini tercermin dalam pelayanan public, iklim

usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang

dihasilkan serta daya saing pada produk-produk local Kota Mojokerto.

2. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Mandiri, bermakna:

Kemandirian adalah hakikat perjuangan sampai dengan arti kemerdekaan,

yaitu hak setiap individual/masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri

dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya.

Selanjutnya, kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena

mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa

berubah, baik konstelasi, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari

atau mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada:

a. ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu

memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;


b. kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam

menjalankan tugasnya;

c. kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin

kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil;

d. kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila karena sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu

diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan

kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan

gejolak ekonomi.

3. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Demokratis, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Mojokerto

semua anggota masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan

potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah dengan wujud sebagai berikut:

a. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat,

menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta HAM;

b. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang

partisipatif;

c. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis;

d. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan; dan

e. Terwujudnya pelayanan public yang menjangkau seluruh lapisan

masyarakat.

4. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Adil, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto,

masyarakat Kota Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat

perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan

tingkat kemampuannya dan perlakuan perundag-undanganyang berlaku

dalam bidang pembangunan ekonomi, social, dan budaya, politik, hukm dan

keamanan dengan wujud sebagai berikut:

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh

masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmatiseluruh masyarakat itu

sendiri.

5. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Makmur – Sejahtera, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, semua

anggota masyarakat Kota Mojokerto mamu memenuhi kebutuhan

ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat

berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan

masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin.


6. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Bermartabat, bermakna:

Memantapkan peran agama dan nilai-niali spiritual sebagai landasan

moral dan etika dalam pembangunan, membina ahklak mulia, budi pekerti,

etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang

akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Mojokerto dapat lebih

berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

5.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah

ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018-2023

sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan

kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

Misi 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;

Misi 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih,

professional dan adil dalam melayani masyarakat;

Misi 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing,

berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui

peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;

Misi 5. Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi

nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak

mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;

Misi 6. Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan

kesempatan dalam pembangunan;

Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih

mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Tujuh butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang

telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Jika dirumpunkan, maka

perumpunan fokus pembangunan pada misi Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:


Misi 1. Mewujudkan SDM Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas

Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan;

Misi ini menekankan pada pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas.

Pelayanan tersebut kami yakini mampu meningkatkan akses sekaligus

kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga secara langsung mampu

memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan SDM yang berkualitas.

Pada aspek fisik seperti sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan

berkualitas juga menjadi perhatian. Selain itu, penguatan terhadap kualitas

tenaga pengajar dan tenaga paramedic juga menjadi fokus yang diperhatikan

pada misi ini.

Misi 2. Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum Dan HAM;

Misi ini merepresentasikan upaya dalam penegakan hukum secara adil,

konsekuen dan tidak diskriminatif. Disamping itu, keamanan dan ketertiban

menjadi perhatian khusus pula.

Gambar 5. 1 Gambar Misi Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

Misi 4 dan 6


Diharapkan, dengan dilaksanakannya misi ini, kesadaran hukum menjadi

terbina serta terciptanya situasi aman, tertib dan terkendali.

Misi 3. Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Demokratis, Bersih,

Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat;

Pelayanan public yang efektif, optimal dan berkualitas diwujudkan melalui

pendekatan computer-based system sehingga pelayanan menjadi lebih

akurat dan lebih cepat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang tidak hanya

pada level kelembagaan, namun juga sampai kelevel system menjadi

keniscayaan dalam perwujudan misi ini. Dengan demikian, diharapkan

profesionalitas aparatur, pelayanan prima, transparansi dan perlibatan peran

serta masyarakat dapat terwujud melalui misi ini.

Misi 4. Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan

Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peninkatan Fasilitas

Pembangunan Infrastruktur Daerah;

Pada Misi ini, pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi tekanan utama.

Sehingga kesenjangan ekonomi menjadi isu utama yang ingin di selesaikan

pada misi ini. Adapun upaya pemerataan tersebut dilakukan dengan

memperhatikan potensi daerah seperti layanan barang dan jasa seagai

wilayah perkotaan. Untuk mendukung upaya tersbut maka perlu membangun

infrastruktur perekonomian dan lingkungan sosial yang mantap dalam rangka

menciptakn kondusifitas perkonomian. Melalui upaya ini, diharapkan usaha

perdaganan dan lapangan kerja dapat bertumbuh dengan baik dan optimal.

Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Social Budaya Dalam Kerangka Integrasi

Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yag Bermartabat, Berakhlak Mulia,

Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan Pancasila;

Misi ini mengupayakan penguatan modal sosial masyarakat Kota Mojokerto.

Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kesalehan sosial demi terjaganya

harmoni sosial.

Adapun upaya untuk meningkatkan kesalehan sosial tersebut diwujudkan

melalui pendidikan imtaq dan iptek yang seimbang, mengharmoniskan relasi

antar kelompok dan organisasi kemasyarakat serta memelihara nilai luhur

budaya bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Misi 6. Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan

kesempatan dalam pembangunan;

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan untuk

menjamin terwujudnya pembangunan secara bottom-up sehingga

pembangunan menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.


Untuk mewujudkan misi ini perlu ditingkatkan perlibatan masyarakat dalam

proses perencanaan pembangunan. Perlibatan masyarakat dalam

pembangunan juga dapat ditempuh secara tidak langsung dengan

menurunnya pengangguran dan meningkatnya kualitas sumber daya tenaga

kerja.

Misi 7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Lebih

Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat

Mengingat keterbatasan dalam sumber pendanaan, maka efisiensi anggaran

menjadi keabsahan yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, menekankan

penggunaan anggaran pada sektor prioritas yang memiliki dampak besar

terhadap masyarakat perlu dimaksimalkan. Selain itu, untuk menguatkan

struktur keuangan daerah, perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan

menguatkan kemampuan belanja non-pegawai pada APBD.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka

menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur

kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran

merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki

kritikal poin dalam penyusunan RPJMD mengingat tujuan dan sasaran merupakan

dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari

pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan

pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam

menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi

pilihan tersebut baik dalam jangka pendek (tahunan) maupun 5 (lima) tahunan:

5.3.1. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Sebagai upaya pencapaian Misi 1 yaitu Mewujudkan SDM Berkualitas

Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan

maka tujuan pembangunan, yaitu : Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan

Berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan: dengan indikator :

Indeks pendidikan;

2. Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan

Indikator : Indeks Kesehatan;

3. Meningkatnya daya beli masyarakat;

Indikator : Indeks Pengeluaran per kapita



Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Ketertiban, Supremasi

Hukum, Dan HAM maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu Mewujudkan

Masyarakat Taat Hukum, dengan sasaran : Meningkatnya ketaatan masyarakat

terhadap Peraturan Daerah. Indikatornya : Persentase pelanggaran Perda yang

terselesaikan.


Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang

Efektif, Demokratis, Bersih, Professional Dan Adil Dalam Melayani Masyarakat

maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu : Terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang baik, dengan sasaran Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan

melayani. Adapun indikator sasaran yang ditetapkan, sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP;

2. Opini BPK;

3. IKM

4. Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM


Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang

Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan Dan Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan

Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah maka tujuan

pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sector-sektor unggulan dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator :

1) Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN);

2) Pertumbuhan PDRB sektor Industri;

3) Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan;

4) Pertumbuhan PDRB sektor lainnya.

b. Meningkatnya industri pariwisata, dengan indikator:

1) Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata;

c. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang

penting, dengan indikator:

1) Laju Inflasi

2. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi

dengan memperhatikan lingkungan hidup, dengan sasaran sebagai

berikut :

a. Meningkatnya Aksesbilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan,

dengan indikator:

1) Indeks infrastruktur pekerjaan umum;


b. Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak,

dengan indikator :

1) Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman

c. Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(LLAJ), dengan indikator:

1) Indeks infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator:

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)


Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya

Dalam Kerangka Integrasi Nasional, Pada Tatanan Masyarakat Yang

Bermartabat, Berakhlak Mulia, Beretika, Dan Berbudaya Luhur Berlandaskan

Pancasila, maka tujuan pembangunan ditetapkan, yaitu : Meningkatkan Kesalehan

Sosial, dengan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal, dengan

indikator:

1) Jumlah apresiasi seni dan budaya

b. Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat, dengan indikator:

1) Jumlah konflik sosial

c. Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama

1) Jumlah konflik SARA


Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Partispasi Masyarakat Melalui

Pemberian Akses Dan Kesempatan Dalam Pembangunan maka tujuan

pembangunan ditetapkan, yaitu : Meningkatkan akses masyarakat dalam

pembangunan serta kesetaraan gender. Adapun indikator sasaran yang ditetapkan

adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat, dengan indikator:

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

b. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator:

1) Angka Kemiskinan

c. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan

indikator:

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).


Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat maka tujuan

pembangunan ditetapkan adalah : Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah,


dengan sasaran : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Adapun

indikatornya, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.


Tabel 5. 1

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

VISI: TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR,

SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

Misi Tujuan Indikator

Tujuan

Target

Sasaran Indikator Sasaran

Target

Kondisi Awal

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Akhir

Kondisi Awal

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Akhir

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Misi 1: Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan

Mewujudkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas

Indeks Pembangunan Manusia

77,14 77,50 78,00 79,00 80,00 81,00 81,00 Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pendidikan

Indeks pendidikan

0,717 0,727 0,732 0,738 0,744 0,749 0,749

Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan

Indeks kesehatan

0,816 0,816 0,818 0,819 0,821 0,822 0,822

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Indeks Pengeluaran per kapita

0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83

Misi 2: Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM

Mewujudkan masyarakat Taat Hukum

Persentase pelanggaran perda yang terselesaikan

1.617 30% 30% 30% 30% 30% 30% Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah

Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan

1617 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Misi 3: Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih,


INDEKS REFORMASI BIROKRASI

CC B BB A A A A Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani

Nilai SAKIP

B B BB BB BB A A

Opini BPK

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

IKM 76,61 - 88,30

76,61 - 88,30

76,61 - 88,30

76,61 - 88,30

76,61 - 88,30

76,61 - 88,30

76,61 - 88,30



Tujuan

Target


Target

Kondisi Awal

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Akhir

Kondisi Awal

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Akhir

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023

professional dan adil dalam melayani masyarakat

Jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK/WBBM

0 1 1 1 1 1 5

Misi 4: Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peninkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah


Laju Pertumbuhan Ekonomi

5,49 5,6%

– 6%

5,6%

– 6%

5,6%

– 6%

5,6%

– 6%

5,6% – 6%

5,6% –

6%

Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)

285.898.021.0

00

333.521.000.000

381.145.000.000

428.769.000.000

476.393.000.000

524.017.000.0

00

524.017.000.00

0

Pertumbuhan PDRB sektor Industri

6,16 5.7 – 6,1

5.7 – 6,1

5.7 – 6,1

5.7 – 6,1

5.7 – 6,1

5.7 – 6,1

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

6,16 5,8-6,5

5,8-6,5

5,8-6,5

5,8-6,5

5,8-6,5

5,8-6,5

Pertumbuhan PDRB sektor lainnya

4,3 5,3-5,4

5,3-5,4

5,3-5,4

5,3-5,4

5,3-5,4 5,3-5,4

Meningkatnya industri pariwisata

Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata

n.a 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 2,5%

Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Laju Inflasi

1,97 2,5 - 4,5

2,5 - 4,5

2,5 - 4,5

2,5 - 4,5

2,5 - 4,5

2,5 - 4,5



Tujuan

Target


Target

Kondisi Awal

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Akhir

Kondisi Awal

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Akhir

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023

Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup

Indeks Infrastruktur

68,81 74,12 78,80 82,24 86,92 91,60 91,60 Meningkatnya Aksesbilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan

Indeks Infrastruktur pekerjaan umum

75% 75% 80% 82% 84% 86% 86%

Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak

Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman

0,75 0,76 0,81 0,84 0,86 0,88 0,88

Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indeks infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

59,52 72,81 76,99 82,61 91,30 100 100



63,02 65,23 66,45 67,37 68,59 68,59 68,59

Misi 5: Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi


Indeks Kesalehan Sosial n.a. > 60 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60

Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal

Jumlah apresiasi seni dan budaya 13 13 13 13 13 13 13



Tujuan

Target


Target

Kondisi Awal

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Akhir

Kondisi Awal

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Akhir

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023

nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila

Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat

Jumlah konflik sosial 0 0 0 0 0 0 0

Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama

Jumlah konflik SARA

0 0 0 0 0 0 0

Misi 6: Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pemba ngunan

Meningkatkan Akses Masyarakat Dalam Pembangunan serta kesetaraan gender

Indeks Gini 0,42 0,36 0,36 0,34 0,32 0,29 0,29 Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2,45 2,4 – 3,5

2,4 – 3,5

2,4 – 3,5

2,4 – 3,5

2,4 – 3,5

2,4 – 3,5

Menurunnya angka kemiskinan

Angka Kemiskinan 5,379 5,126 4,873 4,62 4,367 4,114 4,114

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

93,40 93,45 93,50 93,55 93,60 93,65 93,65 Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

82,00 82,50 83,00 83,50 84,00 84,50 84,50

Misi 7: Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat


Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

0,824 0,918 1,20 1,60 2,00 2,40 2,40 Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

23,72 24,999

25,898

26,797

27,696

28,595 28,595


ARAH KEBIJAKAN ATAU TEMA RKPD TIAP TAHUN

TAHUN 2019

TAHUN 2020 TAHUN 2021

TAHUN 2022 TAHUN 2023

Penguatan Pertumbuhan Ekonomi melalui penurunan tingkat pengangguran dan disparitas (Mengampu Misi IV dan Misi VI)

Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Perekonomian Daerah dan Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Birokrasi (Mengampu Misi I, III, IV , dan VI)

Reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan ketaatan masyaraakat terhadap hukum dan kesalehan sosial (Mengampu Misi II, III, dan V)

Peningkatan kemandirian fiskal dan nilai tambah melalui peningkatan daya saing produk lokal dan penerapan inovasi teknologi (Mengampu Misi IV, dan VII)

Peningkatan ekspansi pasar untuk memperkokoh eksistensi produk local dan Peningkatan Pendapatan Daerah (Mengampu Misi IV dan VII)

Bab VI - 1 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

menjelaskan bahwa strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan

oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan

merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam

pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang

menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan

perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan

setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan

program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah

yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran

pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan

perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi

kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan

daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan

transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam

melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal,

pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun

evaluasi. Berikut rumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan

daerah yang diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota

Mojokerto Tahun 2018-2023.


Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Mojokerto 2018-2023

Visi : Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur,

Sejahtera Dan Bermartabat

Tujuan Sasaran Strategi

MISI 1 : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan

pelayanan kesehatan

1. Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas

1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD

2. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas

3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan

4. Meningkatkan budaya gemar membaca

5. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

2. Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan

1. Meningkatkan status derajat kesehatan dengan Pendekatan Keluarga untuk setiap golongan umur dan mengikuti siklus hidup manusia.

2. Intervensi Kesehatan Berbasis Risiko

3. Meningkatkan pemenuhan sumber daya kesehatan dengan Pendekatan Pelayanan Keberlanjutan (Continuum of Care)

4. Meningkatkan aksebilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan, khusus-nya Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

5. Meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan standar



akreditasi Rumah Sakit 6. Meningkatkan pelayanan

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

1. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan

MISI 2 : Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM

1. Mewujudkan masyarakat Taat Hukum

1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah

1. Meningkatkan kesadaran masayarakat terhadap peraturan hukum melalui penegakan peraturan daerah dan pencegahan pelanggaran peraturan daerah

2. Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan sera kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana

Misi 3 : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani

1. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif

3. Menata sistem hukum di daerah

4. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara

5. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Misi 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

1. Meningkatkan pertumbuhan investasi

2. Meningkatkan kualitas kelembagaan serta produktivitas koperasi dan usaha mikro

3. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perikanan, dan peternakan



2. Meningkatnya industri pariwisata

1. Meningkatkan keunggulan, daya tarik dan promosi pariwisata untuk peningkatan daya beli

3. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

1. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional

2. Meningkatkan daya saing industri

2. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup

1. Meningkatnya Aksesbilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan

1. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang

2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air

2. Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak

1. meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

4. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik yang nyaman

5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

2. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing

3. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana



Misi V Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila

1. Meningkatkan Kesalehan Sosial

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal

1. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya

2. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible)

3. Mengembangkan sumber daya kebudayaan

2. Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat

1. Meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama

3. Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama

1. Peningkatan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan

2. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara

3. Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara

Misi 6 : Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan

1. Meningkatnya akses masyarakat dalam pembangunan serta kesetaraan gender

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat

1. Meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor formal serta mendorong produktivitas tenaga kerja yang berkualitas, produktif serta berjiwa wira usaha

2. Menurunnya angka kemiskinan

3. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan 1. Meningkatkan peran dan

fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS

2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

3. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin

4. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan



Usaha Mikro dan Kecil 5. Mensinergikan kebijakan dan

program penanggulangan kemiskinan

6. Meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan

7. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

8. Mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak (trafficking)

9. mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri

10. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat

Misi 7 : Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat

1. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

1. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

1. Meningkatkan PAD melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah secara strategis, akurat, dan tertib dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT)

2. Meningkatkan pengelolaan sistem keuangan daerah yang bersih dan trasnparan melalui pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan.


Tabel 6.2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023

Visi : Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, Sejahtera Dan Bermartabat

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan

Daerah

Perangkat Daerah (PD) Penanggung

Jawab

Misi I Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan

Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas

Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan

Indeks Pendidikan

Meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD

Pengembangan PAUD berbasis komunitas dengan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Kelurahan, untuk menjangkau anak miskin, anak kurang beruntung, atau anak berkebutuhan khusus

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karir pendidik

Penerapan dan pencapaian SPM jenis layanan dasar PAUD

Peneriapan dan pencapaian SPM jenis layanan dasar pendidikan kesetaraan




Daerah


Jawab

Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas

Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan;

Penerapan dan pencapaian SPM jenis layanan dasar pendidikan dasar



Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu




Daerah


Jawab

pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG/MGMP;

Pelaksanaan pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi/kompetensi bagi tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas

Meningkatkan budaya gemar membaca

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan

Program Peningkatan Minat Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Arsip

sebagai pusat sumber belajar masyarakat

Pembudayaan kegemaran membaca




Daerah


Jawab


peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama

Peningkatan peran serta kepemudaan

Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan

pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalah-gunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga tradisional bagi masyarakat

Pembinaan dan permasyarakatan olahraga

Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata




Daerah


Jawab

pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga

penyelenggaraan dan mengikuti kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan

penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan

Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan

Indeks Kesehatan

Meningkatkan status derajat kesehatan dengan Pendekatan Keluarga untuk setiap golongan umur dan mengikuti siklus hidup manusia.

Pemenuhan Akselerasi Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas.

Program Penguatan Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan dan KB

Akselerasi perbaikan gizi masyarakat pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan balita stunting




Daerah


Jawab

Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan akses pada Penyehatan Lingkungan

Intervensi Kesehatan Berbasis Risiko

optimalisasi tata laksana pengendalian dan penang-gulangan penyakit menular

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


optimalisasi tata laksana pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

Imusisasi, Surveilans Epidemiologi dan Penanganan Wabah/KLB

Meningkatkan pemenuhan sumber daya kesehatan dengan Pendekatan Pelayanan Keberlanjutan (Continuum of

Penyediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan


Penyediaan, Pemerataan, dan Kualitas Obat Farmasi, fasilitas alat, sarana, dan Perbekalan Kesehatan




Daerah


Jawab

Care)

Pengawasan Obat dan Makanan Minuman

Meningkatkan aksebilitas dan kualitas Pelayanan Kesehatan, khusus-nya Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang lebih Berkualitas

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan


Penyelenggaraan Jaminan Asuransi Kesehatan serta evaluasi pelaksanaannya.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT/CUKAI)


Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan lebih Berkualitas

Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan


Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Tradisional yang Berkualitas

Meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit

Pemenuhan sumber daya RS sesuai standar akreditasi Rumah Sakit

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

RSU Wahidin Sudiro Husodo

Peningkatan kerjasama operasional (KSO) dengan RS sekitar

Peningkatan Mutu Dan Pelayanan Kesehatan





Daerah


Jawab

PengembanganSistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) secara bertahap dan berkesinambungan yang dapat menyediakan data dan informasi bagi seluruh tingkat manajemen secara cepat dan tepat dalam rangka meningkatkan kecepatan dan mutu pelayanan

Pengadaan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarna Rumah Sakit


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Serta Pengembangan Media Promosi


Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana

Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai;




Daerah


Jawab

Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi risiko drop-out dan penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB

Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga kesehatan pelayanan KB

Advokasi program KKBPK kepada para Pembuat Kebijakan, serta promosi dan penggerakkan masyarakat

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja




Daerah


Jawab

Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Indeks Pengeluaran per Kapita

Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan

Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan.

Program pengembangan dan pengendalian ketahanan pangan

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Misi II Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;

Mewujudkan masyarakat Taat Hukum

Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah

Persentase elanggaran Perda yang terselesaikan

Meningkatkan kesadaran masayarakat terhadap peraturan hukum melalui penegakan peraturan daerah dan pencegahan pelanggaran peraturan daerah

Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS

Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Per-UU Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja

Patroli dan penertiban secara rutin serta melaksanakan operasi gabungan dengan instansi terkait




Daerah


Jawab

Pengamanan pejabat, unjuk rasa, asset, serta pengamanan kegiatan lainnya.

Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan sera kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana

Peningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Satuan Polisi Pamong Praja

Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Misi III Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat


Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani

Nilai SAKIP Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik

Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada setiap unit organisasi

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Opini BPK

Publikasi semua proses perencanaan dan penganggaran ke dalam website Pemerintah Daerah




Daerah


Jawab

IKM

Publikasi informasi penggunaan/pelaksanaan anggaran


Kerjasama dengan media massa dalam rangka public awareness campaign

Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi dan Keprotokolan

SETDA (Bagian Humas & protokol

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif

Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika


Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan public

Pengembangan website yang berinteraksi dengan masyarakat

Pengembangan dan penerapan e-Government

Penerapan keamanan SPBE dan penyelesaian permasalahan keamanan SPBE

Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah


Percepatan Penerapan satu data Kota Mojokerto

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral





Daerah


Jawab

Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Program Perencanaan Bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi

BAPPELITBANG

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

BAPPELITBANG

Peningkatan kualitas penelitian, kajian, dan inovasi daerah

Program Penelitian dan Pengembangan

BAPPELITBANG

Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspektorat

Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peningkatan transparansi dan akuntabiltas melalui pengembangan zona integritas,




Daerah


Jawab

Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Peningkatan kerjasama dalam akses terhadap data dan informasi kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Dan Pemanfaatan Data

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Penerapan e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintah

Program Pembinaan, Pengelolaan, dan Pengawasan Kearsipan

Dinas Perpustakaan Dan Arsip

Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Program Pengelolaan Arsip

Dinas Perpustakaan Dan Arsip

Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing di dasarkan pada Sasaran dan Kebijakan RPJMD

Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat




Daerah


Jawab

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas

Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah

Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Program Sosialisasi Ketentuan di bidang cukai

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Optimalisasi pengadaan barang dan jasa

Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkualitas (LPPD, LKPJ, ILP, SPM)

Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah




Daerah


Jawab

Peningkatan kerjasama pembangunan daerah

Peningkatan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media yg berskala lokal, regional maupun nasional

Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi dan Keprotokolan

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

Peningkatan kuantitas dan kualitas pendokumentasian serta pelayanan protokol kegiatan pimpinan daerah

Menata sistem hukum di daerah

Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

Program penataan peraturan perundang-undangan

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah,

Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik

Peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD




Daerah


Jawab

sebagai warga negara

Program Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan

Sekretariat DPRD

Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah

Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi,

Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur

Badan Kepegawaian

Meningkatkan kesejahte-raan aparatur berbasis kinerja

Program Pengembangan Aparatur

Badan Kepegawaian

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat

Program pelayanan kesekretariatan

Seluruh Perangkat Daerah

Penerapan Standar Pelaya-nan Publik untuk seluruh unit pelayanan publik

Penyusunan SOP untuk berbagai jenis pelayanan

Percepatan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efefktif dan efisien




Daerah


Jawab

Penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yang efektif pada setiap unit pelayanan public

Penerapan Unit Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informas

Penerapan standar pelayanan publik yang disusun secara partisipatif dan berbasis teknologi informasi

Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami

Misi IV Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah


Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi


Meningkatkan pertumbuhan investasi

Percepatan waktu pemrosesan perijinan investasi

Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja




Daerah


Jawab

Percepatan waktu dan pengurangan jumlah prosedur untuk memulai usaha

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal


Pertumbuhan PDRB sector perdagangan

Meningkatkan kualitas kelembagaan serta produktivitas koperasi dan usaha mikro

Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro

Program Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Peningkatan nilai produk dan jangkauan pemasaran koperasi dan usaha mikro

Program Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan usaha mikro

Pertumbuhan PDRB sector lainnya

Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian,

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan





Daerah


Jawab

perikanan, dan peternakan

Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan

Program peningkatan hasil produksi perikanan Dinas Ketahanan

Pangan Dan Pertanian

Pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan

Program Peningkatan hasil peternakan


Peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak


Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Laju Inflasi Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional

Peningkatan perdagangan dan pengembangan pasar dalam negeri

Program Pengembangan Usaha Perdagangan

Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

Penggunaan produk lokal, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional;




Daerah


Jawab

Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat

Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien

Program Pengawasan Usaha dan Komoditas Barang Pokok, Barang Penting lainnya


Peningkatan perlindungan konsumen

Pertumbuhan PDRB sector industri

Meningkatkan daya saing industri

Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif dan industri alas kaki).

Program Fasilitasi Standart Produk dan Promosi


Program Pembinaan Industri (DBHCHT)


Meningkatnya industri pariwisata

Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata

Meningkatkan keunggulan, daya tarik dan promosi pariwisata untuk peningkatan daya beli

Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Peningkatan promosi pariwisata

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata




Daerah


Jawab

Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup

Meningkatnya Aksesbilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan

Indeks infrastruktur pekerjaan umum

Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang

Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

DPUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

DPUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan Serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

DPUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman

Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air

peningkatan pendayagunaan sumber daya air

Pengendalian Banjir Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peningkatan pengendalian daya rusak air

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong





Daerah


Jawab

Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak

Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman

meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik;

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian

Program Pengembangan Perumahan


penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR)

Program Lingkungan Sehat Perumahan


Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan





Daerah


Jawab

Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman


Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

DPUPR,Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

DPUPR,Perumahan dan Kawasan Permukiman



peningkatan cakupan layanan persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pegelolaan Persampahan

Dinas Lingkungan Hidup

peningkatan ketersediaan drainase perkotaan

pengembangan lingkungan permukiman sehat

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan





Daerah


Jawab

Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing

Perwujudan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang pada seluruh Kawasan Strategis Kota

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Peningkatan kinerja perencanaan ruang;

Perencanaan Tata Ruang DPUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peningkatan kinerja pemanfaatan ruang

Pengembangan Wilayah dan Fasilitas Publik Strategis


Peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang

Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana

Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah

Program Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup


Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Program Pemulihan dan Peningkatan Kulaitas Lingkungan Hidup


Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indeks infrastruktur Lalu Lintas dan

Mengembangkan infrastruktur transportasi

Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan

Program Peningkatan Pengendalian LLAJ

Dinas Perhubungan




Daerah


Jawab

Angkutan Jalan (LLAJ)

perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik yang nyaman

Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas

Dinas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Dinas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Kelaikan Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dinas Perhubungan

Misi V Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila


Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal

Jumlah kelompok seni dan budaya

Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya

Peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang diinisiasi oleh masyarakat;

Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwista




Daerah


Jawab

Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya budaya;

Pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya dalam bentuk fasilitasi, pendu-kungan dan penghargaan;

Fasilitasi pengembangan kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya kreatif;

Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible)

Peninggalan Purbakala Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwista

Pengembangan permuseuman sebagai sarana edukasi dan rekreasi;

Pencatatan warisan budaya tak benda;

Penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan




Daerah


Jawab

akurat;

Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya

Mengembangkan sumber daya kebudayaan

Peningkatan kualitas SDM kebudayaan;

Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat;

Peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan;

Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha




Daerah


Jawab

Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat

Jumlah konflik sosial

Meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama

Peningkatan kualitas kerukunan hidup baik inter umat beragama

Program Peningkatan Kwalitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Bagian Adminsitrasi Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama

Jumlah konflik SARA

Peningkatan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan

Penguatan lembaga keagamaan

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara

Peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik

Program Pendidikan politik masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu

Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara.

Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik




Daerah


Jawab

Misi VI Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan

Meningkatkan akses masyarakat dalam pembangunan serta kesetaraan gender

Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor formal serta mendorong produktivitas tenaga kerja yang berkualitas, produktif serta berjiwa wira usaha

Peningkatan jumlah pekerja formal

Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja

Menurunnya angka kemiskinan

Angka Kemiskinan


Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Peningkatan keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.

Penerapan kebijakan pengupahan sebagai payung hukum

Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha

Penyediaan informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industri

Peningkatan Wira Usaha Baru (WUB)




Daerah


Jawab

Meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS,

Pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.

Program Bina Pemberdayaan PMKS & PSKS

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

Pemberian bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

Program rehabilitasi sosial

Dinas Sosial, P3A

Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial


Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil

Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,

Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin

Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap PMKS




Daerah


Jawab

Meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan

Peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan

Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak


Mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

Pemberdayaan gender/pemberdayaan perempuan

Mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak (trafficking)

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking)

mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri

Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai kota layak anak




Daerah


Jawab

Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat

Peningkatan kinerja pemerintah kelurahan melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan kelurahan

Program pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat

Kecamatan Magersari ; Kecamatan Prajuritkulon; Kecamatan Kranggan

Peningkatan pembinaan bagi perangkat kelurahan

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatkan Infrastruktur kelurahan

Misi VII Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat


Meningkatnya kemandirian keuangan daerah


Meningkatkan PAD melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah secara strategis, akurat, dan tertib dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT)

Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi

Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah




Daerah


Jawab

Meningkatkan pengelolaan sistem keuangan daerah yang bersih dan trasnparan melalui pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pengelolaan Pendapatan Daerah


Pengaturan pengelolaan keuangan daerah

Program Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah


Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah,

Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto

Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan asetaset daerah yang bermasalah

Program Pengelolaan Aset Daerah





Daerah


Jawab

Penggunaan Aplikasi SIMDA Keuangan

Program Penyusunan APBD dan P-APBD Kota Mojokerto



Tabel 6.3

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mojokerto 2019-2023

Arah Kebijakan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Penguatan

pertumbuhan

ekonomi melalui

penurunan

tingkat

pengangguran

dan disparitas

Peningkatan

Sumber Daya

Manusia (SDM)

meningkatkan

kemandirian dan

daya saing

perekonomian

daerah dan

serta

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

reformasi

birokrasi

Reformasi

birokrasi dalam

rangka

meningkatkan

ketaatan

masyarakat

terhadap hukum

dan kesalehan

sosial

Peningkatan

kemandirian

fiskal dan nilai

tambah melalui

peningkatan

daya saing

produk lokal dan

penerapan

inovasi

teknologi

Peningkatan

ekspansi pasar

untuk

memperkokoh

eksistensi

produk lokal dan

Peningkatan

Pendapatan

Daerah


Tabel 6.4

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Mojokerto 2019-2023

Kode Misi/Tujuan/Sasaran/

Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja (tujuan/ impact/

outcome)

Kondisi kinerja Awal

RPJMD (Tahun

0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat

Daerah Penanggung

Jawab

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Misi 1 : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan

T.1. Mewujudkan SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas

S.1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan

101.15 a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

% APK PAUD 97% 97% 7,059,590,800 -- -- -- -- -- -- -- -- 97% 7,059,590,800 Dinas Pendidikan

101.16 b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APK SD/MI/Paket A

122.05%

121.55%

43,755,484,725

121% 29,212,289,940 121% 29,358,351,390 120% 29,651,934,904 120% 29,948,454,253 120% 118,171,030,486 Dinas Pendidikan

APK SMP/MTs/Paket B

127.51%

125.51%

126% 127% 127% 128% 128%

APM SD/MI/Paket A

112.85%

113.35%

114% 114% 115% 115% 115%

APM SMP/Mts/Paket B

95.36% 95.66%

95.96%

96% 97% 97% 97%

APS SD/MI/Paket A

122.89%

122.39%

122% 121% 121% 120% 120%

APS SMP/MTs/Paket B

103.69%

103.89%

104% 104% 104% 105% 105%

Angka Kelulusan SD/MI

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Kelulusan SMP/MTs

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke

97.33% 97.53%

97.73%

98% 98% 98% 98%





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


SMP/MTs

Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A

122.89%

122.39%

122% 121% 121% 120% 120%

Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

103.69%

103.89%

104% 104% 104% 105% 105%

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0.01% 0.01% 0.01 0.01 0.01 1% 1%

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0.09% 0.08% 0.07% 0.06% 0.05% 0% 0%

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

97.33% 97.53%

97.73%

98% 98% 98% 98%

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

31.88% 36.00%

45.00%

54% 62% 71% 71%

Sekolah pendidikan SMP/MTs

63.00% 65.00%

70.00%

75% 80% 85% 85%

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar

50/10.000

50/10.000

50/10.000

50/10.000

50/10.000

50/10.000

50/10.000

Rasio 27/10.0 30/10. 30/10. 30/10. 30/10. 30/10. 30/10.





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah

00 000 000 000 000 000 000

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar

118.81%

118.83%

119% 119% 119% 119% 119%

Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c. Program Pendidikan Non Formal

% pendidikan non formal yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan

80% 80% 2,264,841,800 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 2,264,841,800 Dinas Pendidikan

d. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

APK PAUD 93.28% - - 95.28%

10,119,542,457 96.28%

10,170,140,169 97.28%

10,271,841,571 98% 10,374,559,987 98.28%

40,936,084,184 Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan PNF

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

Persentase lembaga PAUD & PNF yang terakreditasi

18% 21% 24%

27%

30%

33%

33%

Angka melek huruf penduduk usia

15‐24 tahun, perempuan

dan laki‐laki

0% 0% 0%

0%

0%

0%

0%

Penduduk 97.46% 97.76 98.06 98% 99% 99% 99%





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

% %

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Pendidik lulus UKG nilai diatas 60/80

5% 20% 1,582,222,550 20% 23,151,000,000 20% 23,266,755,000 20% 23,499,422,550 20% 23,734,416,776 100% 93,651,594,326 Dinas Pendidikan

Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Sertifikasi

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

94.02% 94.52%

95.0% 95.5% 96.0% 97% 96.5%

Rasio guru/murid sekolah dasar ( SD )

1 : 18 1 : 18 1 : 17 1 : 17 1 : 16 1 : 16 1 : 16

Rasio guru/murid sekolah menengah pertama ( SMP )

1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 14 1 : 14 1 : 13 1 : 13

Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar ( SD )

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 101% 1.01

Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SMP)

2.29 2.29 2.28 2.28 2.28 227% 2.27

f. Program Manajemen Pelayanan

% Sekolah yang

80% 80% 1,702,660,050 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 1,702,660,050 Dinas Pendidikan





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


Pendidikan menggunakan informasi manajemen pendidikan

g. Program Pendidikan Tinggi

% APK Pendidikan Tinggi

40% 40% 338,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 40% 338,000,000 Dinas Pendidikan

S.2. Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) puskesmas pada 20 item obat esensial

90% 90% 3,263,927,060 -- -- -- -- -- -- -- -- 90% 3,263,927,060 Dinas Kesehatan

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Perentase Puskesmas dan jaringannya sesuai standar SPM

100% 100% 1,450,453,712 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 1,450,453,712 Dinas Kesehatan

c. Program Penguatan Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

46,94 (1

kasus)

-- -- Kurang dari 47,3

(1 Ibu)

6,160,049,630 Kurang dari 47,3

(1 Ibu)

6,190,849,878 Kurang dari 47,3

(1 Ibu)

6,252,758,377 Kurang dari 47,3

(1 Ibu)

6,315,285,961 Kurang dari 47,3

(1 Ibu)

24,918,943,846 Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi per 1.000 KH

2,34 (5

kasus)

Kurang dari

11 (23

bayi)

Kurang dari

10

Kurang dari

9

Kurang dari

8

Kurang dari

7

Kurang dari

7

Prevalensi Balita Gizi Buruk

0,49% (Data Bln

Timbang)

Kurang dari 1,7%

Kurang dari 1,65

Kurang dari

1,6

Kurang dari 1,55

Kurang dari

1,5

Kurang dari

1,5

Prevalensi Stunting Balita

9,94% (Data Bln

Kurang dari 20%

Kurang dari

19,5%

Kurang dari 19%

Kurang dari

18,5%

Kurang dari 18%

Kurang dari 18%





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


Timbang)

Persentase Lansia usia 60 thn keatas mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standart

43,58% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

Presentase kelurahan memenuhi tatanan Kota Sehat ke 8 (Kawasan dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri)

77% (14 Kel)

77% (14

Kel)

83% (15

Kel)

88% (16

Kel)

94% (17

Kel)

100% (18

Kel)

100% (18

Kel)

Cakupan kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)

94,44% 80% 85% 85% 90% 90% 90%

d. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase sarana obat dan makanan terinspeksi dan dibina untuk memenuhi standar kesehatan

80% 80% 94,765,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 94,765,000 Dinas Kesehatan

e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan kelurahan siaga aktif PURI (Purnama Mandiri)

90% 90% 1,778,132,700 -- -- -- -- -- -- -- -- 90% 1,778,132,700 Dinas Kesehatan





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100% 100% 1,402,281,300 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 1,402,281,300 Dinas Kesehatan

g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase KK yang akses Open Defecation Free (ODF)

98% 98% 642,748,300 -- -- -- -- -- -- -- -- 98% 642,748,300 Dinas Kesehatan

h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

90% 90% 1,427,794,800 -- -- -- -- -- -- -- -- 90% 1,427,794,800 Dinas Kesehatan

Persentase orang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

80% 80%

i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas menerapkan sistem Manajemen mutu pelayanan kesehatan menuju standar akreditasi paripurna berkelanjutan

5 Puskes

mas

5 Puskesmas

1,160,478,280 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 Puskesmas


j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskemas/Puskesm

Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana

6 dokume

n

6 dokum

en

2,193,051,300 -- -- -- -- -- -- -- -- 6 dokum

en






outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


as Pembantu dan jaringannya

puskesmas dan jaringannya

k. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kemitraan spesialistik dan dokter umum (Puskesmas)

6 Puskes

mas

6 Puskesmas

1,676,866,300 -- -- -- -- -- -- -- -- 6 Puskesmas


l. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Cakupan kunjungan lansia baru di Posyandu Lansia

80% 80% 87,041,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 87,041,000 Dinas Kesehatan

m. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Persentase PIRT memiliki sertifikat PKP (penyuluh Keamanan Pangan) dan lauk sehat

65% 65% 95,133,550 -- -- -- -- -- -- -- -- 65% 95,133,550 Dinas Kesehatan

n. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)

98% 98% 3,960,768,878 -- -- -- -- -- -- -- -- 98% 3,960,768,878 Dinas Kesehatan

o. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Persentase dokumen kesehatan yang dimanfaatkan untuk bahan penentu kebiajkan bidang

100% 100% 820,526,030 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 820,526,030 Dinas Kesehatan





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


kesehatan

p. Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Jumlah penduduk yang dapat mengakses layanan kesehatan gratis (total coverage) dan terlindungi asuransi kesehatan (jiwa)

60.000 orang

60.000 orang

8,073,588,450 -- -- -- -- -- -- -- -- 60.000 orang


q. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Presentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

100% -- -- 100% 2,608,275,400 100% 2,621,316,777 100% 2,647,529,945 100% 2,674,005,244 100% 10,551,127,366 Dinas Kesehatan

Cakupan desa/ kelurahan UCI

83,33% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penderita hipertensi mendapatkan yankes sesuai standart

51,05% 100% 100% 100% 100% 100% 65%

r. Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan

Persentase kompetensi Tenaga Kesehatan JFU/JFT pada Jajaran Dinas Kesehatan

50% -- -- 64% 2,283,953,500 71% 2,295,373,268 78% 2,318,327,000 85% 2,341,510,270 85% 9,239,164,038 Dinas Kesehatan

Presentase ketersediaan obat dan vaksin (perbekalan kesehatan) Puskesmas

97,3% 85% 87% 90% 92% 95% 95%





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


pada 20 item obat Esensial

Persentase puskesmas melaksanakan Kalibrasi Alat Kesehatan

0% 80% 80% 100% 100% 100% 100%

s. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas mendukung BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5 Puskes

mas

5 Puskesmas

11,899,457,504 5 Puskesmas

12,845,828,000 5 Puskesmas

12,910,057,140 5 Puskesmas

13,039,157,711 5 Puskesmas

13,169,549,289 5 Puskesmas


t. Program Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan

Presentase penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan saat dibutuhkan

97% - - 97,2% 8,456,027,517 97,3% 8,498,307,655 97,4% 8,583,290,731 97,5% 8,669,123,638 97,5% 34,206,749,541 Dinas Kesehatan

Persentase kesehatan Tradisional (HATTRA) yang berijin/terdaftar STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)

13% 14% 16% 18% 20% 22% 22%

Jumlah dokumen Evaluasi Program Indonesia Sehat dgn Pendekatan Keluarga (PIS-

-- 5 5 6 6 6 6





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


PK)

u. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)

Jumlah kegiatan penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak rokok

1 Kegiata

n

1 Kegiat

an

11,831,495,300 1 Kegiat

an

8,650,178,037 1 Kegiat

an

8,693,428,927 1 Kegiat

an

8,780,363,216 1 Kegiat

an

8,868,166,849 5 Kegiat

an


v. Program Upaya Kesehatan Perorangan

Jumlah UPT yang dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar

1 UPT 1 UPT 749.719.297 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 UPT 749.719.297 Dinas Kesehatan

w. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Pemenuhan media promosi dan Informasi di Rumah Sakit

100% 100% 100,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 100,000,000 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

x. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Akreditasi paripurna

6 kali 6 kali 692,290,800 -- -- -- -- -- -- -- -- 6 kali 692,290,800 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

y. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Persentase pemenuhan alat kesehatan sesuai Permenkes

46 51 9,793,999,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 51 9,793,999,000 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

z. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Persentase dokumen kesehatan yang






outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


dimanfaatkan untuk bahan penentu kebiajkan bidang kesehatan

aa. Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Persentase pasien JKN yang terlayani


bb. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD

100 100 136,513,525,000 100 127,348,494,000 100 127,348,494,000 100 127,348,494,000 100 127,348,494,000 100 127,348,494,000 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

cc. Pogram Pembinaan Lingkungan Sosial

Persentase Lingungan Sosial(dampak Rokok) Yang mendapat Pelayanan Kesehatan

100 -- -- -- - 100 2.575.000.000 100 2.652.250.000 100 2.731.817.500 100 7.959.067.500 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

dd. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Pengembangan Media Promosi

Perentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan minimal 20jam/thn

Persentase Promosi dan

60 -- -- -- 0 -- 0 60 100.000.000 -- 0 60 100.000.000 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


Informasi yang dilaksanakan

ee. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

LPP, TFR 80% 85% 2,078,117,750 90% 2,088,508,339 95% 2,109,393,422 100% 2,130,487,356 100% 8,406,506,867 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

ff. Program Keluarga Berencana

Jumlah paket pelayanan KB pada masyarakat

18 paket 18 paket

1,848,374,400 -- -- -- -- -- -- -- -- 18 paket

1,848,374,400 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

gg. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Prosentase Advokasi dan KIE Kesehtan Re-produksi Remaja (KRR)

100% 100% 255,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 255,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

hh. Program pelayanan kontrasepsi

Jumlah bulan untuk pelayanan MOP & MOW

12 bulan 12 bulan

370,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 12 bulan

370,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

ii. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Jumlah kegiatan kelompok BKB yang terpadu dengan Posyandu dan PADU

2 kali 2 kali 70,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 kali 70,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

jj. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Tingkat keaktifan pemuda (%)

5% 10% 522,000,000 15% 1,105,000,000 25% 1,110,525,000 40% 1,121,630,250 60% 1,132,846,553 60% 4,470,001,803 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

kk. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

Persentase atltit/cabor yang berprestasi (%)

14% 100% 632,000,000 20% 1,375,000,000 10% 1,381,875,000 30% 1,395,693,750 50% 1,409,650,688 50% 5,562,219,438 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


ll. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Persentase pemuda yang berperan 100% 100% 100.000.000

-

-

- -

- -

- -

100% 100.000.000

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

mm. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Persentase sarana dan prasarana olah raga yang memadai

100% 100% 905,760,480

-

-

- -

- -

- -

100% 905,760,480

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

nn. Program Pengembangan Budaya Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan

Persentase kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan (%)

15 15 1,076,273,650 -

-

- -

- -

- -

15 1,076,273,650 Dinas Perpustakaan dan Arsip

oo. Program Peningkatan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan

167 1,108,561,861 167 1,114,104,670 167 1,125,245,717 167 1,136,498,174 167 4,484,410,422 Dinas Perpustakaan dan Arsip

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun

13,349 3,500 14,000 14,500 15,000

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat

-

20 30 40 40

S.3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

a. Program pengembangan dan pengendalian ketahanan pangan

Ketersediaan pangan utama

49 Kg/Th

- -

55 Kg/Th

700,000,000 60 Kg/Th

703,500,000 65 Kg/Th

710,535,000 66 Kg/Th

717,640,350 66 Kg/Th

2,831,675,350 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Ketersediaan energi dan protein perkapita

90%

90%

90%

90%

90%

90%





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


Misi 2 : Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM

T.1. Mewujudkan masyarakat Taat Hukum

S.1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah

a. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Cakupan Penegakan Perda dan Perwali yang ditangani

16% 16% 2,911,952,700 -- -- -- -- -- -- -- -- 16% 2,911,952,700 SATPOL PP

b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase Permasalahan Ketertiban dan Keamanan yang ditangani

100% 100% 1,527,497,500 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 1,527,497,500 SATPOL PP

c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Pesentase Kasus Pelanggaran Pekat yang ditangani

100% 100% 424,378,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 424,378,000 SATPOL PP

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Per-UU Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Jumlah pelanggaran Perda, Perwali dan dan Tribun, Tranmas yang ditangani

100 -- -- 100 2,911,952,700 100 2,926,512,464 100 2,955,777,588 100 2,985,335,364 100 11,779,578,116 SATPOL PP

e. Program Pembinaan dan Pengendalian Bencana dan Perlindungan Masyarakat

cakupan pelayanan bencana kebakaran kota

100 -- -- 100 922,660,000 100 927,273,300 100 936,546,033 100 945,911,493 100 3,732,390,826 SATPOL PP

tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah

< 15 menit

-- -- < 15 menit

-- < 15 menit

-- < 15 menit

-- < 15 menit

-- < 15 menit

--





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


Manajemen Kebakaran (WMK)

Misi 3 : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat

T.1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

S.1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Persentase masyarakat yang mengetahui program pembangunan,

n/a - -

80% 1,256,273,300 80% 1,262,554,667 90% 1,275,180,213 90% 1,287,932,015 90% 5,081,940,195 Dinas Komunikasi Dan Informatika

Persentase masyarakat yang mengakses layanan komunikasi dan informasi

n/a - - 80% 80% 90% 90% 90%

Persentase Informasi publik yang telah dapat diakses

n/a - - 80% 80% 90% 90% 90%

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Persentase ketersediaan layanan TIK sesuai kebutuhan, 2. Persentase layanan TIK yang berfungsi baik

n/a - - 80% 2,077,787,600 80% 2,088,176,538 90% 2,109,058,303 90% 2,130,148,886 90% 8,405,171,328 Dinas Komunikasi Dan Informatika

c. Program Penyelenggaraan Pengamanan

Persentase pengamanan informasi dan

n/a - - 70% 214,354,085 75% 215,425,855 77% 217,580,114 80% 219,755,915 80% 867,115,970 Dinas Komunikasi Dan





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


Informasi Pemerintah Daerah

jaringan Informatika

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Persentase ketersediaan data statistik sesuai kebutuhan

n/a - - 70% 422,447,400 75% 424,559,637 77% 428,805,233 80% 433,093,286 80% 1,708,905,556 Dinas Komunikasi Dan Informatika

e. Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi dan Keprotokolan

Prosentase pelayanan kehumasan, dokumentasi, dan keprotokolan.

100% 6,250,000,000 100% 6,875,000,000 100% 7,562,500,000 100% 8,318,750,000 100% 9,150,625,000 100% 38,156,875,000 Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

f. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan

90% 90% 1,092,775,000 90% 1,204,179,250 95% 1,216,221,043 95% 1,228,383,253 95% 4,741,558,545 BAPPEKO

g. Program Perencanaan Bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi

Persentase dokumen perencanaan bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi yang berkualitas baik

50 1,288,821,100 75 1,295,265,206 86 1,308,217,858 99 1,321,300,036 99 5,213,604,199 BAPPEKO

Persentase capaian kinerja program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dengan capaian 75%





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


h. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Persentase rencana Sosial dan Budaya yang diimplementasikan

100% 100% 749,785,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 749,785,000 BAPPEKO

Persentase capaian kinerja program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan dengan capaian 75%

-- -- 50 460,000,000 75 472,375,000 86 494,641,250 99 539,830,375 99 539,830,375

i. Program Penelitian dan Pengembangan

Prosentase jumlah penelitian yang ditindaklanjuti dengan kebijakan

15% 100% 1,915,710,800 15% 1,905,377,850 15% 1,914,904,739 15% 1,934,053,787 15% 1,953,394,325 75% 9,623,441,500 Badan Penelitian dan Pengembangan

j. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Presentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temua BPK

100% 1,423,310,050 100% 1,967,789,835 100% 1,977,628,784 100% 1,997,405,072 100% 2,017,379,123 100% 7,960,202,814 Inspektorat

k. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

0,98 0,98 1,937,188,860 0,98 875,258,810 0,99 879,635,104 0,99 888,431,455 0,99 897,315,770 0,99 3,540,641,139 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Rasio Bayi berakte kelahiran

0,98 0,99 1 1 1 1 1

Rasio pasangan

0,83 0,85 0,89 0,9 0,91 0.92 0.92





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


berakte nikah

Penerapan KTP nasional berbasis NIK

sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

98% 98% 98% 99% 99% 99% 99%

Cakupan penerbitan akte kelahiran

99% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

l. Program Pengelolaan Informasi Dan Pemanfaatan Data

Jumlah Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data

1 OPD -- -- 1 OPD 347,920,350 1 OPD 349,659,952 1 OPD 353,156,551 1 OPD 356,688,117 5 OPD 1,407,424,970 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Penggunaan data konsolidasi bersih

0 40%

50%

65%

85%

100%

100%

Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk

ada ada

ada

ada

ada

ada

ada

Cakupan penyediaan hak akses kependudukan

0% 40%

50%

75%

90%

100%

100%

Ketersediaan database kependudukan skala propinsi

tdk tdk

tdk

tdk

tdk

tdk

tdk

m. Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

- - 100% 142,461,978 100% 143,174,288 100% 144,606,031 100% 146,052,091 100% 576,294,388 Dinas Perpustakaan Dan Arsip

n. Program Pengelolaan Arsip

Persentase jumlah arsip yang dikelola dengan baik

- - 100% 576,841,613 100% 579,725,821 100% 585,523,079 100% 591,378,310 100% 2,333,468,823 Dinas Perpustakaan Dan Arsip





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


o. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

(Prosentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing), % OPD pelayanan yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjIP yang tepat waktu dan sesuai aturan)

37% 37% 1,414,502,050 40% 1,392,902,050 45% 1,399,866,560 60% 1,413,865,226 75% 1,428,003,878 100% 7,049,139,764 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

p. Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian

Tingkat kepatuhan BUMD terhadap regulasi Good Corporate Governance Kota Mojokerto

1,298,764,200 1,305,258,021 1,318,310,601 1,331,493,707 5,253,826,529 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

q. Program Sosialisasi Ketentuan di bidang cukai

Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang ketentuan perundang undangan di bidang cukai

100% 100% 164,953,850 100% 264,953,850.00 100% 266,278,619 100% 268,941,405 100% 271,630,819 100% 1,071,804,694 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

r. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan

Rangking prestasi Pemerintah Daerah dalam (LPPD dan LKPJ

1,212,806,150 1,218,870,181 1,231,058,883 1,243,369,471 1,212,806,150 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


s. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu

100% 1,796,371,025 100% 1,805,352,880 100% 1,823,406,409 100% 1,841,640,473 100% 7,266,770,787 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

t. Program Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi dan Keprotokolan

Prosentase pelayanan kehumasan, dokumentasi, dan keprotokolan.

100% -- -- 100% 4,062,826,200 100% 4,083,140,331 100% 4,123,971,734 100% 4,165,211,452 100% 16,435,149,717 Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

u. Program penataan peraturan perundang-undangan

Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi

80% 100% 955,511,100 100% 955,511,100 100% 960,288,656 100% 969,891,542 100% 979,590,457 100% 4,820,792,855 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Persentase penanganan permasalahan hukum yang difasilitasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

v. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Persentase Kualitas Layanan Fasilitasi Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan Fungsinya

80 % 80 % 17,379,442,400 80 % 18,588,558,800 80 % 18,681,501,594 80 % 18,868,316,610 80 % 19,056,999,776 80 % 92,574,819,180 Sekretariat DPRD

Prosentase Kegiatan DPRD terkait rapat Perundang - undangan yang

80 80 80 80 80 80 80





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


terfasilitasi

Prosentase Kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi

80 80 80 80 80 80 80

Tersedianya Rencana Kerja tahunan pada setiap alat alat kelengkapan DPRD Kota Mojokerto

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

w. Program Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan

Kualitas Layanan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD sesuai dengan fungsinya

80 % -- -- 80 % 1,548,845,000 80 % 1,556,589,225 80 % 1,572,155,117 80 % 1,587,876,668 80 % 6,265,466,011 Sekretariat DPRD

Tersusun dan terintegrasinya Progam - Progam kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM)

Ada -- -- Ada Ada Ada Ada Ada





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)

Terintegrasinya Progam - Progam DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat DPRD

Ada -- -- 15% 1,316,712,850

20% 1,323,296,414

25% 1,336,529,378

30% 1,349,894,672

30% 5,326,433,315

x. Program Penyelenggaraan Penataan Aparatur

Indeks Penerapan Sistem Merit

0% -- -- 15% 1,316,712,850 20% 1,323,296,414 25% 1,336,529,378 30% 1,349,894,672 30% 5,326,433,315 Badan Kepegawaian

Persentase Gap Kompetensi yang dapat terpenuhi

1 1 1 1

Jumlah Jabatan - Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

30 33 35 37

Jumlah Jabatan administrasi pada instansi

250 250 250 250





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


pemerintah

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

384 420 400 415

y. Program Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur

persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

-- -- -- 0.195 4,646,645,130 0.042 4,669,878,356 0.03 4,716,577,139 0.061 4,763,742,911 0.061 18,796,843,535 Badan Kepegawaian

Persentase ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

-- -- -- 0.894 0.942 0.865 0 0.87

Persentase Gap Kompetensi yang dapat terpenuhi

-- -- -- 0.25 0.3 0.4 0.5 0.5

Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang diproses

-- -- -- 6 kasus

4 kasus

2 kasus

0 2 Kasus

Rata – rata skor aktivitas aparatur

-- -- -- 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Skor SKM Layanan Kepegawaian

-- -- -- -- 0 0 0 0

Misi 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah

T.1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

S.1. Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


mendukung pertumbuhan ekonomi

a. Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persentase indek kepuasan masyarakat

80,50 - - 83 372,000,000 83 373,860,000 83 377,598,600 83 381,374,586 83 1,504,833,186 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Ketersediaan Program dan Kegiatan

100% 100% 490,827,330 50% 888,750,000 60 893,193,750 65 902,125,688 70 911,146,944 70% 3,595,216,382 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

c. Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Persentase Jumlah Pemohon Perizinan Usaha yg Diverifikasi

- - 100% 700,875,000 100% 704,379,375 100% 711,423,169 100% 718,537,400 100% 2,835,214,944 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

d. Program Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi

% pertumbuhan omzet koperasi

12,38% - - 13,65%

750,000,000 14,33%

753,750,000 15,05%

761,287,500 15,80%

768,900,375 15,80%

3,033,937,875 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

e. Program Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro

% Pertumbuhan omzet usaha mikro

7,25% - - 8,15% 700,000,000 8,63% 703,500,000 9,15% 710,535,000 9,70% 717,640,350 9,70% 2,831,675,350 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

f. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Persentase peningkatan hasil produksi pertanian/perkebunan

4% 4% 450,000,000 4% 500,000,000 4% 502,500,000 4% 507,525,000 4% 512,600,250 4% 2,022,625,250 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Cakupan bina kelompok petani

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Jumlah Produksi sektor pertanian

6.243,3 Ton/Th

6.441,5

Ton/Th

6.450,6

Ton/Th

6.837,9

Ton/Th

6.837,9

Ton/Th

6.837,9

Ton/Th

6.837,9

Ton/Th





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


Jumlah Produksi Sektor perkebunan

94.500 Kw/Th

95.760 Kw/Th

97.020 Kw/Th

99.540 Kw/Th

99.540 Kw/Th

100.800

Kw/Th

100.800

Kw/Th

g. Program Peningkatan produksi peternakan dan perikanan

Persentase Produksi perikanan

100 100 80,000,000 100 520,000,000 100 522,600,000 100 527,826,000 100 533,104,260 100 2,103,530,260 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Cakupan Bina POKDAKAN

100 100 100 100 100 100 100

Persentase Produksi peternakan

100 100 100 100 100 100 100

Cakupan penanganan kasus penyakit hewan

100 100 100 100 100 100 100

h. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Persentase kasus penyakit hewan menular terhadap populasi ternak

0.32% 0.32% 140,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.32% 140,000,000 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

S.2. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

a. Program Pengembangan Usaha Perdagangan

Persentase peningkatan Nilai Tambah Penjualan Perdagangan tahun berjalan

Nilai Tambah Perjualan Pedagang Eceran dan Jasa

- 6.20% 12,892,257,500 6.20% 12,956,718,788 6.20% 13,086,285,975 6.20% 13,217,148,835 Naik sebesar 24,8%

52,152,411,098 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

b. Program Pengawasan Usaha dan Komoditas

Persentase tingkat Inflasi tahun berjalan

3.50% - 3.50% 1,280,000,000 3.50% 1,286,400,000 3.50% 1,299,264,000 3.50% 1,312,256,640 3.50% 5,177,920,640 Dinas Perindustrian Dan





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


Barang Pokok, Barang Penting lainnya

Perdagangan

c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Prosentase meningkatnya Jumlah Produk IKM dan Pendapatan Pengrajin

80%

175,811,350 5.70% 472,754,000 5.70% 475,117,770 5.70% 479,868,948 5.70% 484,667,637 22,8% 2,088,219,705 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

d. Program peningkatan daya saing produk IKM

Persentase peningkatan Nilai Tambah Produksi tahun berjalan

- 5.70% 733,215,000 5.70% 736,881,075 5.70% 744,249,886 5.70% 751,692,385 22,8% 2,966,038,345 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

e. Program Pembinaan Industri (DBHCHT)

Persentase peningkatan jumlah produk IKM yang memiliki HAKI

10% 10% 224,999,950 120,000,000 121,200,000 122,412,000 123,636,120 487,248,120 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

S.3. Meningkatnya industri pariwisata

a. Program pengembangan pemasaran pariwisata

Prosentase Meningkatnya Kualitas Pengembangan Pemasaran Pariwisata

100% 100% 1,628,754,750 -

-

- -

- -

- -

100% 1,628,754,750 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan (%)

0% 40% 1,361,200,000 60% 1,368,006,000 80% 1,381,686,060 100% 1,395,502,921 100% 5,506,394,981 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah pelaku usaha pariwisata

38 46 51 56 61 61

T.2. Menyediakan infrastruktur yang mendukung





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup

S.1. Meningkatnya Aksesbilitas Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap

75% 75% 29,403,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 75% 29,403,000,000 DPUPR

b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase panjang jalan ang direhab/ dipelihara

10% 10% 13,290,090,500 -- -- -- -- -- -- -- -- 10% 13,290,090,500 DPUPR

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

22% 22% 350,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 22% 350,000,000 DPUPR

d. Pembangunan Serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

65% 65% 43,043,090,500 71% 26,233,034,950 78% 26,364,200,125 80% 26,627,842,126 83% 26,894,120,547 83% 106,119,197,748 DPUPR

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

0,76 0,65 0,71 0,78 0,68 0,73

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4

33% 30% 27% 25% 23% 22%





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)

76% 65% 71% 78% 68% 73%

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

48.30% 49.80%

51.20%

52.70%

54.20%

55.70%

Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

5,48% 5% 4,5% 3% 2,5% 2,2%

Persentase rumah tinggal bersanitasi

98,04% 99% 100% 100% 100% 100%

Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

1,27% 1,2% 1,1% 1% 0,75% 0,65%

Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

94,68% 95% 96% 97% 97% 98%

e. Pengendalian Banjir Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun

70,01% 7,240,000,000

75% 23,300,000,000 80% 23,416,500,000 84% 23,650,665,000 86% 23,887,171,650 86% 94,254,336,650 DPUPR

Persentase 43,57% 50% 55% 60% 68% 75%





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

38,13% 42% 45% 50% 58% 65%

Rasio Jaringan Irigasi

70% 72% 74% 75% 76% 78%

f. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Persentase Rencana Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Diimplementasikan

80% 80% 9,985,000,500 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 9,985,000,500 DPUPR

g. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase Luas Area Sawah Yang Terlayani Jaringan Irigasi Yang Sudah Ada

40% 40% 3,550,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 40% 3,550,000,000 DPUPR

S.2. Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase penduduk berakses air minum

96% 96% 3,637,628,000 97% 606,500,000 98% 609,532,500 99% 615,627,825 100% 621,784,103 100% 2,453,444,428 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

b. Program Pengembangan

Prosentase perumahan

71,50% 75% 75,000,000 78% 3,535,362,900 81% 3,553,039,715 84% 3,588,570,112 87% 3,624,455,813 87% 14,301,428,539 Dinas Perumahan





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


Perumahan kumuh yang tertangani

dan Kawasan Permukiman

Persentase rumah tinggal bersanitasi

96.36% 97.36%

100% 90% 95% 100% 100%

Persentase penduduk

berakses air minum

97.82% 99.00%

100% 100% 100% 100% 100%

Rasio rumah layak huni

89.00% 99.50%

100% 100% 100% 100% 100%

Rasio permukiman layak huni

96.00% 97.00%

98.00%

99% 100% 100% 100%

Cakupan ketersediaan rumah layak

huni

94.00% 95.00%

96.00%

97% 98% 99% 99%

Cakupan layanan

rumah layak huni yang terjangkau

93.00% 94.00%

95.00%

96% 97% 98% 98%

Persentase permukiman yang tertata

97.00% 98.00%

99.00%

100% 100% 100% 100%

Persentase lingkungan

permukiman kumuh

4.60% 4.00% 3.00% 2% 1% 0% 0%

Persentase luasan

permukiman kumuh di kawasan perkotaan

96.36% 97.00%

98.00%

99% 100% 100% 100%

Proporsi rumah tangga

kumuh perkotaan

n/a 5.00% 3.00% 2% 1% 0% 0%

Cakupan lingkungan

96.68% 96.68%

96.68%

97% 97% 97% 97%





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


yang sehat dan aman

yang didukung dengan PSU

c. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Prosentase penyehatan lingkungan yang diimplementasikan

96.34% 96.50%

6,556,480,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Persentase usualan Musrenbang dan POKIR DPRD yang diverifikasi dan divalidasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase usualan Musrenbang dan POKIR DPRD hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

d. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Prosentase pelayanan administrasi pertanahan

73% 76% 50,000,000 85% 75,000,000 90% 75,375,000 95% 76,128,750 100% 76,890,038 100% 303,393,788 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

e. Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Persentase ketersediaan data perumahan

75% 75% 300.000.000 - - - - - - - - 75% 300.000.000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

f. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Persentase dokumen informasi pertanahan yang tersedia

10% 10% 100,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 10% 100,000,000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

S.3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


a. Program Pengembangan Kinerja Pegelolaan Persampahan

Persentase Luas Area Bersih Sampah

60% -- -- 64% 5,121,149,300 66% 5,146,755,047 68% 5,198,222,597 70% 5,250,204,823 70% 20,716,331,766 Dinas Lingkungan Hidup

Persentase Sampah Yang Di Kelola

65% 66% 4,234,183,600 67% 603,151,500 68% 621,246,000 69% 639,883,400 70% 639,883,400 70% 2,504,164,300

b. Program Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup

Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Taat Peraturan LH

40%

-- -- 50% 794,588,350 55% 798,561,292 60% 806,546,905 65% 814,612,374 65% 3,214,308,920 Dinas Lingkungan Hidup

Persentase Sekolah Yang Memenuhi Kriteria ADIWIYATA

15% -- -- 21% 24% 27% 30% 30%

c. Program Pemulihan dan Peningkatan Kulaitas Lingkungan Hidup

Persentase Luas Taman terhadap Luas Wilayah

0.22% -- -- 0.30% 5,665,474,200 0.34% 5,693,801,571 0.38% 5,750,739,587 0.42% 5,808,246,983 0.42% 22,918,262,340 Dinas Lingkungan Hidup

Persentase Lampu PJU Yang Berfungsi Baik

75% -- -- 77% 78% 79% 80% 80%

d. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Persentase jalan dan saluran lingkungan yang baik

100% 100% 40,189,806,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 40,189,806,000 DPUPR

e. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibangun di Kawasan Strategis

0% 0% 8,000,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 0% 8,000,000,000 DPUPR

f. Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase rencana tata ruang yang diimplementasikan

100% 100% 910,000,000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 910,000,000.00 DPUPR





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


g. Program Pengembangan Wilayah dan Fasilitas Publik Strategis

Ruang publik yang berubah peruntukannya

-- -- 3 35,450,000,000 3 35,627,250,000 3 35,983,522,500 3 36,343,357,725 12 143,404,130,225 DPUPR

S.4. Meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

h. Program Peningkatan Pengendalian LLAJ

Persentase Angka Pelanggaran LLAJ

12,00% -- -- 28,72 %

660,672,675 35,85 %

663,976,038 42,26 %

670,615,799 48,04 %

677,321,957 48,04 %

2,672,586,469 Dinas Perhubungan

i. Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

Persentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mendapat rekomendasi

100% 100% 151,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 151,000,000 Dinas Perhubungan

Persentase titik parkir yang penataannya tidak melebihi lahan parkir yang disediakan

97% 100% 1,625,408,350 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 1,625,408,350

Persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

20% 20% 906,859,850 -- -- -- -- -- -- -- -- 20% 906,859,850

j. Program Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas

Persentase ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C"

42.86% -- -- 53.57%

2,153,580,500 64.29%

2,164,348,403 82.14%

2,185,991,887 100% 2,207,851,805 100% 8,711,772,594 Dinas Perhubungan

k. Program Rehabilitasi Persentase 85% 85% 168,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 85% 168,000,000 Dinas





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

fasilitas dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik (layak fungsi)

Perhubungan

Persentase alat uji kendaraan bermotor yang berfungsi dan akurat (sesuai dengan standard Kementerian Perhubungan)

100% 100% 264,460,750 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 264,460,750

l. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan

87% 95% 449,623,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 95% 449,623,000 Dinas Perhubungan

m. Program Peningkatan Kelaikan Angkutan Jalan

Persentase angkutan orang dan barang yang laik jalan

86% -- -- 90% 1,157,783,500 92% 1,163,572,418 94% 1,175,208,142 95% 1,186,960,223 95% 11,575,000,000 Dinas Perhubungan

n. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase keterisian/ faktor muat/ load factor angkutan sekolah gratis

100% 100% 1,170,942,550 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 1,170,942,550 Dinas Perhubungan

Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila

T.1. Meningkatkan Kesalehan Sosial

S.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal

a. Program pengelolaan kekayaan budaya

Presentase Meningkatnya kualitas

100% 100% 775,000,000 -

-

- -

- -

- -

100% 775,000,000 Dinas Pemuda, Olahraga,





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


pengelolaan kekayaan budaya

Kebudayaan dan Pariwista

b. Program pengelolaan keragaman budaya

Prosentase Meningkatnya kualitas pengelolaan keragaman budaya

100% 100% 250,000,000 -

-

- -

- -

- -

100% 250,000,000 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwista

c. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Jumlah seni budaya yang dilestarikan (seni budaya)

10 10 322,000,000 10 323,610,000 10 326,846,100 10 330,114,561 10 1,302,570,661 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwista

S.2. Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat

a. Program Peningkatan Kwalitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan

Prosentase meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama

80% 80% 3,548,111,275 90% 5,610,811,250 90% 5,638,865,306 90% 5,695,253,959 90% 5,752,206,499 90% 22,697,137,014 Bagian Adminsitrasi Kesejahteraan Rakyat

S.3. Meningkatnya kerukunan antar-umat beragama

a. Program Pendidikan politik masyarakat

Persentase ORMAS/LSM/PARPOL yang telah memenuhi persyaratan

100% 100% 526,520,250 100% 718,081,000 100% 721,671,405 100% 728,888,119 100% 736,177,000 100% 2,904,817,524 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

b. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase masyarakat yang telah menerima pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan

100% 100% 652,581,450 100% 960,832,030 100% 965,636,190 100% 975,292,552 100% 985,045,478 100% 3,886,806,250 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Misi 6 : Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


T.1. Meningkatnya kesetaraan hasil pembangunan dan ekonomi

S.1. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat

a. Program peningkatan kesempatan kerja

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

72% 72% 250,000,000 -

-

- -

- -

- -

72% 250,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

b. Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

% Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

39,22% - - 43,24%

1,000,000,000 45,40%

1,005,000,000 47,67%

1,015,050,000 50,05%

1,025,200,500 50,05%


Pertumbuhan wira usaha baru

27,27% - - 32,40%

35,32%

38,49%

41,96%

41,96%

S.2. Menurunnya angka kemiskinan

a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Persentase kompetensi angkatan kerja

72% 72% 486,000,000 -

-

- -

- -

- -

72% 486,003,950 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

b. Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

% Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

39,22% - - 43,24%

1,000,000,000 45,40%

1,005,000,000 47,67%

1,015,050,000 50,05%

1,025,200,500 50,05%


Pertumbuhan wira usaha baru

27,27% - - 32,40%

35,32%

38,49%

41,96%

41,96%

S.3. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

a. Program Bina Persentase 2% -- -- 12% 1,108,000,000 95% 1,113,540,000 100% 1,124,675,400 100% 1,135,922,154 100% 4,482,137,554 Dinas Sosial





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


Pemberdayaan PMKS & PSKS

panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain

b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Persentase PMKS yang terlayani dan direhabilitasi

95% 100% 908,744,200 100% 2,021,738,300 100% 2,031,846,992 100% 2,052,165,461 100% 2,072,687,116 100% 9,087,182,069 Dinas Sosial

c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial

95% 100% -- 100% 1,035,160,000 100% 1,040,335,800 100% 1,050,739,158 100% 1,061,246,550 100% 4,187,481,508 Dinas Sosial

d. Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

3.50% -- -- 3.60% 1,524,000,000 3.70% 1,531,620,000 3.80% 1,546,936,200 3.80% 1,562,405,562 3.80% 6,164,961,762 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

24% 32% 32% 32% 32% 32% 32%

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

28.57% 28.7% 28.7% 28.7% 28.7% 28.7%

Partisipasi angkatan kerja perempuan

32.07% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9%





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


Rasio KDRT 10% 10% 10% 10% 10%

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh

100% 100% 100% 100% 100% 100%





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak

100% 100% 100% 100% 100% 100%





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


korban kekerasan

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio APM perempuan/la

ki‐laki di SD

n/a 93.45 93.5 93.55 93.6 93.65

Rasio APM perempuan/la

ki‐laki di SMP

n/a 93.45 93.5 93.55 93.6 93.65

Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMA

n/a 93.45 93.5 93.55 93.6 93.65

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki‐laki pada kelompok usia

15‐24 tahun

n/a 93.45 93.5 93.55 93.6 93.65

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian

n/a 93.45 93.5 93.55 93.6 93.65

e. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Prosentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

100% 100% 3,561,725,200 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 3,561,725,200 Kecamatan Prajuritkulon

f. Program Cakupan 5% 5% 16,535,335,250 5% 16,618,011,926 5% 16,784,192,046 5% 16,952,033,966 5% 66,889,573,188 Kecamatan





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat

sarana prasarana pemerintah kelurahan yang baik

Prajuritkulon

rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pembnerdayaan masyarakat ( LPM )

2% 4% 4% 5% 6% 6%

Rata2 jumlah kelompok binaan PKK

6% 6% 6% 6% 6% 6%

Persentase LPM aktif

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase LPM berprestasi

16.66 % 16.66 %

16.66 %

16.66 %

16.66 %

16.66 %

Persentase PKK aktif

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase posyandu aktif

100% 100% 100% 100% 100% 100%

g. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Persentase partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan

96.5 96.5 5,815,697,500 -- -- -- -- -- -- -- -- 96.5 5,815,697,500 Kecamatan Magersari

h. Program pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik

50% -- -- 83% 17,872,223,500 90% 17,961,584,618 100% 18,141,200,464 100% 18,322,612,468 100% 72,297,621,049 Kecamatan Magersari

Rata-rata jumlah kelompok binaan

1.16 -- -- 1.5 1.6 1.8 2 2





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

1.8 -- -- 2.16 2.33 2.5 2.66 2.66

Persentase LPM aktif

100% -- -- 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase LPM Berprestasi

0% -- -- 16% 33% 49.5% 66% 66%

Persentase PKK aktif

100% -- -- 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Posyandu aktif

100% -- -- 100% 100% 100% 100% 100%

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

0 -- -- 1.50% 1.50% 1.70% 1.70% 1.70%

i. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

80% 80% 5,815,704,940 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 5,815,704,940 Kecamatan Kranggan

j. Program pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat

Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

80% -- -- 100% 959,665,610 100% 964,463,938 100% 974,108,577 100% 983,849,663 100% 3,882,087,789 Kecamatan Kranggan

Misi 7 : Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat

T.1. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

S.1. Meningkatnya kemandirian keuangan





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


daerah

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

100% 100% 6,212,148,309 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 6,212,148,309 BPPKA

b. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Presentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK

100% 100% 312,949,800 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 312,949,800 BPPKA

c. Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pertumbuhan Pajak Daerah

18,9 15 -- 15 1,153,593,394 15 1,159,361,361 15 1,170,954,975 15 1,182,664,524 15 4,666,574,254 BPPKA

Pertumbuhan Retribusi Daerah

4,43 5 5 5 5 5

Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan

7,35 5 5 5 5 5

Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah

36,34 10 10 10 10 10

d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase meningkatnya pendapatan asli daerah

1,05 15 15 1,042,771,440 15 1,047,985,297 15 1,058,465,150 15 1,069,049,802 15 4,218,271,689 BPPKA

e. Program Penyusunan APBD dan P-APBD Kota Mojokerto

Penetapan APBD

TEPAT TEPAT

- TEPAT

1,862,598,650 TEPAT

1,871,911,643 TEPAT

1,890,630,760 TEPAT

1,909,537,067 TEPAT

7,534,678,120 BPPKA

Persentase SILPA

7,63 7 7 7 7 7 7

Persentase 20,25 20,23 20 20 20 20 20





outcome)


RPJMD (Tahun

0)


Daerah Penanggung

Jawab


periode RPJMD


belanja pendidikan

Persentase belanja kesehatan

28,64 20,84 15 15 15 15 15

Persentase belanja infrastruktur

18,7 25 25 25 25 25 25

Persentase belanja kelurahan

2,45 5 5 5 5 5 5

Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

61/39 61/39 62/38 63/37 63/37 64/36 64/36

Bagi hasil kab/kota dan desa

5.76 7 7 7 7 7 7

f. Program Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK terhadap laporan keuangan

WTP -- -- WTP 1,608,661,700 WTP 1,616,705,009 WTP 1,632,872,059 WTP 1,649,200,779 WTP 6,507,439,546 BPPKA

Persentase LKPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP

100 100 100 100 100 100

g. Program Pengelolaan Aset Daerah

Persentase aset daerah

yang dikelola dengan baik

90 -- -- 90 1,292,592,925 90 1,299,055,890 92 1,312,046,449 92 1,325,166,913 92 920,000,000 BPPKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

101. PENDIDIKAN

101.15 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

% APK PAUD 97% 97% 7,059,590,800 -- -- -- -- -- -- -- -- 97% 7,059,590,800 Dinas

Pendidikan

101.16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Persentase APM

peserta wajib belajar

sembilan tahun

122.05% 121.55% 43,038,334,522 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Dinas

Pendidikan

APK SD/MI/Paket A 122.05% - - 121% 39,338,581,543 121% 49,535,274,451 120% 50,030,627,195 120% 50,530,933,467 120% 189,435,416,656

APK SMP/MTs/Paket

B

127.51% 125.51% 126% 127% 127% 128% 128%

APM SD/MI/Paket A 112.85% 113.35% 114% 114% 115% 115% 115%

APM SMP/Mts/Paket B 95.36% 95.66% 95.96% 96% 97% 97% 97%

APS SD/MI/Paket A 122.89% 122.39% 122% 121% 121% 120% 120%

APS SMP/MTs/Paket

B

103.69% 103.89% 104% 104% 104% 105% 105%

Angka Kelulusan SD/MI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Kelulusan

SMP/MTs

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Melanjutkan

dari SD/MI ke

SMP/MTs

97.33% 97.53% 97.73% 98% 98% 98% 98%

Angka partisipasi

sekolah (APS)

SD/MI/Paket A

122.89% 122.39% 122% 121% 121% 120% 120%

Angka partisipasi

sekolah (APS)

SMP/MTs/Paket B

103.69% 103.89% 104% 104% 104% 105% 105%

Angka Putus Sekolah

(APS) SD/MI

0.01% 0.01% 0.01 0.01 0.01 1% 1%

Angka Putus Sekolah

(APS) SMP/MTs

0.09% 0.08% 0.07% 0.06% 0.05% 0% 0%

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

TargetTarget Rp Target Target RpRp Target Rp

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2023

Kode

Kondisi kinerja akhir

periodeBidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

Tabel 7. 1: Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019-2023

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 Bab VII - 3 .



Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

Angka Kelulusan (AL)

SD/MI

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Kelulusan (AL)

SMP/MTs

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Melanjutkan

(AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs

97.33% 97.53% 97.73% 98% 98% 98% 98%

Sekolah pendidikan

SD/MI kondisi

bangunan baik31.88% 36.00% 45.00% 54% 62% 71% 71%

Sekolah pendidikan

SMP/MTs63.00% 65.00% 70.00% 75% 80% 85% 85%

Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia

sekolah pendidikan

dasar

50/10.000 50/10.00050/10.0

00

50/10.0

00

50/10.0

00

50/10.0

00

50/10.0

00

Rasio ketersediaan

sekolah terhadap

penduduk usia sekolah

pendidikan menengah27/10.000 30/10.000

30/10.0

00

30/10.0

00

30/10.0

00

30/10.0

00

30/10.0

00

Proporsi murid kelas 1

yang berhasil

menamatkan sekolah

dasar118.81% 118.83% 119% 119% 119% 119% 119%

Persentase Capaian

SPM Pendidikan Dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

101.18 Program Pendidikan Non

Formal

Persentase pendidikan

non formal yang

berkualitas untuk

semua jenjang

pendidikan

80% 80% 2,264,841,800 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 2,264,841,800 Dinas

Pendidikan




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

101.20 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Persentase

kompetensi tenaga

pendidik dan

kependidikan yang

sesuai standart

kuailifikasi

5% 20% 1,582,222,550 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Dinas

Pendidikan

Persentase Pendidik

lulus UKG nilai diatas

60/80

5% -- -- 20% 23,151,000,000 20% 33,266,755,000 20% 33,599,422,550 20% 33,935,416,776 100% 123,952,594,326

Persentase Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan yang

menerima Sertifikasi

Guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV94.02% 94.52% 95.0% 95.5% 96.0% 97% 96.5%

Rasio guru/murid

sekolah dasar ( SD )1 : 18 1 : 18 1 : 17 1 : 17 1 : 16 1 : 16 1 : 16

Rasio guru/murid

sekolah menengah

pertama ( SMP )

1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 14 1 : 14 1 : 13 1 : 13

Rasio guru/murid per

kelas rata-rata sekolah

dasar ( SD )

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 101% 1.01

Rasio guru/murid per

kelas rata-rata sekolah

dasar (SMP)

2.29 2.29 2.28 2.28 2.28 227% 2.27

101.22 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

% Sekolah yang

menggunakan

informasi manajemen

pendidikan

80% 80% 1,702,660,050 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 1,702,660,050

Dinas

Pendidikan

101.23 Program Pendidikan

Tinggi

% APK Pendidikan

Tinggi40% 40% 338.000.000 -- -- -- -- -- -- -- -- 40% 338.000.000

Dinas

Pendidikan

101.31 Program Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan

Non Formal APK PAUD 93.28% 0% - 95.28% 10,119,542,457 96.28% 10,170,140,169 97.28% 25,271,841,571 98% 25,524,559,987 98.28% 71,086,084,184

Dinas

Pendidikan




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

Angka Kelulusan PNF 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase lembaga

PAUD & PNF yang

terakreditasi 18% 21% 24% 27% 30% 33% 33%

Angka melek huruf

penduduk usia 15‐24

tahun, perempuan dan

laki‐laki

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Penduduk yang

berusia >15 Tahun

melek huruf (tidak buta

aksara)

97.46% 97.76% 98.06% 98% 99% 99% 99%

102. KESEHATAN

102.15. Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Cakupan ketersediaan

obat dan vaksin

(perbekalan

kesehatan) puskesmas

pada 20 item obat

esensial

90% 90% 3,263,927,060 -- -- -- -- -- -- -- -- 90% 3,263,927,060 Dinas

Kesehatan

102.16. Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Perentase Puskesmas

dan jaringannya sesuai

standar SPM

100% 100% 1,450,453,712 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

102.39 Program Penguatan

Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Ibu

per 100.000 KH

46,94

(1 kasus)

-- -- Kurang

dari

47,3

(1 Ibu)

6,160,049,630 Kurang

dari

47,3

(1 Ibu)

6,190,849,878 Kurang

dari

47,3

(1 Ibu)

16,252,758,377 Kurang

dari

47,3

(1 Ibu)

16,415,285,961 Kurang

dari

47,3

(1 Ibu)

45,018,943,846

Angka Kematian Bayi

per 1.000 KH

2,34

(5 kasus)

Kurang

dari 11

(23 bayi)

Kurang

dari 10

Kurang

dari 9

Kurang

dari 8

Kurang

dari 7

Kurang

dari 7

Dinas

Kesehatan




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

Prevalensi Balita Gizi

Buruk

0,49%

(Data Bln

Timbang)

Kurang

dari 1,7%

Kurang

dari

1,65

Kurang

dari 1,6

Kurang

dari

1,55

Kurang

dari 1,5

Kurang

dari 1,5

Prevalensi Stunting

Balita

9,94%

(Data Bln

Timbang)

Kurang

dari 20%

Kurang

dari

19,5%

Kurang

dari

19%

Kurang

dari

18,5%

Kurang

dari

18%

Kurang

dari

18%

Persentase Lansia usia

60 thn keatas

mendapat Skrening

Kesehatan sesuai

Standart

43,58% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

Presentase kelurahan

memenuhi tatanan

Kota Sehat ke 8

(Kawasan dengan

tatanan kehidupan

masyarakat sehat

mandiri)

77%

(14 Kel)

77%

(14 Kel)

83%

(15 Kel)

88%

(16 Kel)

94%

(17 Kel)

100%

(18 Kel)

100%

(18 Kel)

Cakupan kelurahan

siaga aktif PURI

(Purnama Mandiri)

94,44% 80% 85% 85% 90% 90% 90%

1.02.17 Program Pengawasan

Obat dan Makanan

Persentase sarana

obat dan makanan

terinspeksi dan dibina

untuk memenuhi

standar kesehatan

80% 80% 94,765,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 94,765,000 Dinas

Kesehatan

102.19 Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Cakupan kelurahan

siaga aktif PURI

(Purnama Mandiri)

90% 90% 1,778,132,700 -- -- -- -- -- -- -- -- 90% 1,778,132,700 Dinas

Kesehatan

102.20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Cakupan balita gizi

buruk mendapat

perawatan

100% 100% 1,402,281,300 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 1,402,281,300 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

102.21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Persentase KK yang

akses Open Defecation

Free (ODF)

98% 98% 642,748,300 -- -- -- -- -- -- -- -- 98% 642,748,300 Dinas

Kesehatan

102.22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Persentase orang

dengan TB

mendapatkan

pelayanan TB sesuai

standar

90% 90% 1,427,794,800 -- -- -- -- -- -- -- -- 90% 1,427,794,800 Dinas

Kesehatan

Persentase orang

beresiko HIV

mendapatkan

pemeriksaan HIV

sesuai standar

80% 80%

102.23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas

menerapkan sistem

Manajemen mutu

pelayanan kesehatan

menuju standar

akreditasi paripurna

berkelanjutan

5

Puskesm

as

5

Puskesma

s

1,160,478,280 -- -- -- -- -- -- -- -- 5

Puskes

mas

1,160,478,280 Dinas

Kesehatan

102.25 Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan sarana dan

prasarana

Puskemas/Puskesmas

Pembantu dan

jaringannya

Jumlah dokumen

perencanaan

kebutuhan sarana dan

prasarana puskesmas

dan jaringannya

6

dokumen

6

dokumen

2,193,051,300 -- -- -- -- -- -- -- -- 6

dokume

n

2,193,051,300 Dinas

Kesehatan

102.28 Program kemitraan

peningkatan pelayanan

kesehatan

Jumlah Puskesmas

memberikan pelayanan

kemitraan spesialistik

dan dokter umum

(Puskesmas)

6

Puskesm

as

6

Puskesma

s

1,676,866,300 -- -- -- -- -- -- -- -- 6

Puskes

mas

1,676,866,300 Dinas

Kesehatan

102.30 Program peningkatan

pelayanan kesehatan

lansia

Cakupan kunjungan

lansia baru di

Posyandu Lansia

80% 80% 87,041,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 87,041,000 Dinas

Kesehatan




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

102.31 Program pengawasan

dan pengendalian

kesehatan makanan

Persentase PIRT

memiliki sertifikat PKP

(penyuluh Keamanan

Pangan) dan lauk

sehat

65% 65% 95,133,550 -- -- -- -- -- -- -- -- 65% 95,133,550 Dinas

Kesehatan


keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Cakupan ibu hamil

yang mendapatkan

pelayanan antenatal

(cakupan kunjungan

kehamilan ke empat

(K4)

98% 98% 3,960,768,878 -- -- -- -- -- -- -- -- 98% 3,960,768,878 Dinas

Kesehatan

102.34 Program Manajemen dan

Kebijakan Pembangunan

Kesehatan

Persentase dokumen

kesehatan yang

dimanfaatkan untuk

bahan penentu

kebiajkan bidang

kesehatan

100% 100% 820,526,030 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 820,526,030 Dinas

Kesehatan

102.35 Program Pengelolaan/

Penyelenggaraan

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan

Jumlah penduduk yang

dapat mengakses

layanan kesehatan

gratis (total coverage)

dan terlindungi

asuransi kesehatan

(jiwa)

60.000

orang

60.000

orang

8,073,588,450 -- -- -- -- -- -- -- -- 60.000

orang

8,073,588,450 Dinas

Kesehatan

102.40 Program Pencegahan

dan Pengendalian

Penyakit

Presentase orang

dengan TB

mendapatkan

pelayanan TB sesuai

standar

100% -- -- 100% 2,608,275,400 100% 2,621,316,777 100% 2,647,529,945 100% 2,674,005,244 100% 10,551,127,366

Cakupan desa/

kelurahan UCI

83,33% -- 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penderita

hipertensi

mendapatkan yankes

sesuai standart

51,05% -- 100% 100% 100% 100% 65%

Dinas

Kesehatan




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

102.41 Program Pengelolaan

Sumber Daya Kesehatan

Persentase

kompetensi Tenaga

Kesehatan JFU/JFT

pada Jajaran Dinas

Kesehatan

50% -- 0 64% 2,283,953,500 71% 2,295,373,268 78% 2,318,327,000 85% 2,341,510,270 85% 9,239,164,038

Presentase

ketersediaan obat dan

vaksin (perbekalan

kesehatan) Puskesmas

pada 20 item obat

Esensial

97,3% -- 87% 90% 92% 95% 95%

Persentase puskesmas

melaksanakan

Kalibrasi Alat

Kesehatan

0% -- 80% 100% 100% 100% 100%


Mutu dan Pelayanan

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

mendukung BLUD

dalam rangka

pelayanan kesehatan

kepada masyarakat

5

Puskesm

as

5

Puskesma

s

11,899,457,504 5

Puskes

mas

12,845,828,000 5

Puskes

mas

12,910,057,140 5

Puskes

mas

13,039,157,711 5

Puskes

mas

13,169,549,289 5

Puskes

mas

51,964,592,140

102.42 Program Pembinaan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Presentase penduduk

yang mendapatkan

Jaminan Kesehatan

saat dibutuhkan

97% - - 97,2% 8,456,027,517 97,3% 8,498,307,655 97,4% 8,583,290,731 97,5% 8,669,123,638 97,5% 34,206,749,541

Persentase kesehatan

Tradisional (HATTRA)

yang berijin/terdaftar

STPT (Surat Terdaftar

Pengobat Tradisional)

13% 14% 16% 18% 20% 22% 22%

Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

Jumlah dokumen

Evaluasi Program

Indonesia Sehat dgn

Pendekatan Keluarga

(PIS-PK)

-- 5 5 6 6 6 6


Lingkungan Sosial

(DBHCHT)

Jumlah kegiatan

penyediaan sarana

pelayanan kesehatan

bagi masyarakat yang

terkena penyakit akibat

dampak rokok

1

Kegiatan

1

Kegiatan

11,831,495,300 1

Kegiata

n

8,650,178,037 1

Kegiata

n

8,693,428,927 1

Kegiata

n

8,780,363,216 1

Kegiata

n

8,868,166,849 5

Kegiata

n

46,823,632,329 Dinas

Kesehatan

102.33 Program Upaya

Kesehatan Perorangan

Jumlah UPT yang

dapat memberikan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

1 UPT 1 UPT 749.719.297 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 UPT 749.719.297 Dinas

Kesehatan

102.102.1

9

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase

Pemenuhan media

promosi dan Informasi

di Rumah Sakit

100% 100% 100,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 100,000,000 RSU Dr.

Wahidin Sudiro

Husodo

102.102.2

3

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Akreditasi paripurna 6 kali 6 kali 692.290.800 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 6 kali 692.290.800 RSU Dr.

Wahidin Sudiro

Husodo

102.102.2

6

Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-

paru/Rumah Sakit Mata

Persentase

pemenuhan alat

kesehatan sesuai

Permenkes

46% 51% 9,793,999,000 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 51% 9,793,999,000 RSU Dr.

Wahidin Sudiro

Husodo

102.102.3

4

Program Manajemen dan

Kebijakan Pembangunan

Kesehatan

Persentase dokumen

kesehatan yang

dimanfaatkan untuk

bahan penentu

kebiajkan bidang

kesehatan

100% 100% 90,250,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 90,250,000 RSU Dr.

Wahidin Sudiro

Husodo

Dinas

Kesehatan




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

102.102.3

5

Program Pengelolaan

Penyelenggaraan

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan

Persentase pasien

JKN yang terlayani

100% 100% 278,835,550 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 278,835,550 RSU Dr.

Wahidin Sudiro

Husodo

102.102.3

7

Program Peningkatan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan Kegiatan

Peningkatan Mutu

Pelayanan dan

Pendukung BLUD

100 100 136,513,525,000 100 127,348,494,000 100 127,348,494,000 100 133,351,085,899 100 157,504,260,462 100 127,348,494,000 RSU Dr.

Wahidin Sudiro

Husodo

000.102.1

0

Pogram Pembinaan

Lingkungan Sosial

Persentase Lingungan

Sosial(dampak Rokok)

Yang mendapat

Pelayanan Kesehatan

100 -- -- -- - 100 2.575.000.000 100 2.652.250.000 100 2.731.817.500 100 7.959.067.500 RSU Dr.

Wahidin Sudiro

Husodo

102.102.4

3

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur serta

Pengembangan Media

Promosi

Perentase pegawai

yang mendapatkan

Pendidikan dan

Pelatihan minimal

20jam/thn

60 -- -- -- 0 -- 0 60 100.000.000 -- 0 60 100.000.000 RSU Dr.

Wahidin Sudiro

Husodo

103.. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

103.15 Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Persentase rencana

pembangunan jalan

yang

diimplementasikan

100% 100% 29,403,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 29,403,000,000 Dinas PUPR


Saluran Drainase/Gorong-

gorong

Persentase Rencana

Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-

gorong Yang

Diimplementasikan

80% 80% 9,985,000,500 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 9,985,000,500 Dinas PUPR

103.18 Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Persentase panjang

jalan ang

direhab/dipelihara

10% 10% 13,290,090,500 -- -- -- -- -- -- -- -- 10% 13,290,090,500 Dinas PUPR




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp


Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Persentase

peningkatan sarana

dan prasarana

kebinamargaan

22% 22% 350,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 22% 350,000,000 Dinas PUPR


dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan

Lainnya

Persentase Luas Area

Sawah Yang Terlayani

Jaringan Irigasi Yang

Sudah Ada

40% 40% 3,610,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 40% 3,550,000,000 Dinas PUPR

103.28 Program Pengendalian

Banjir

Persentase area bebas

genangan air (tidak

lebih dari 2 jam)

40% 40% 7,240,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 40% 7,240,000,000 Dinas PUPR

Tidak terjadi genangan

> 2 kali setahun

70,01% 0% - 75% 23,300,000,000 80% 23,416,500,000 84% 38,650,665,000 86% 59,037,171,650 86% 144,404,336,650 Dinas PUPR

Persentase

pembangunan turap di

wilayah jalan

penghubung dan aliran

43,57% 50% 55% 60% 68% 75%

Persentase irigasi

kabupaten dalam

kondisi baik

38,13% 42% 45% 50% 58% 65%

Rasio Jaringan Irigasi 70% 72% 74% 75% 76% 78%


Wilayah Strateis dan

Cepat Tumbuh

Persentase Sarana

dan Prasarana Yang

Dibangun di Kawasan

Strategis

0% 0% 8,000,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 0% 8,000,000,000 Dinas PUPR


Infrastruktur Perdesaan

Persentase jalan dan

saluran lingkungan

yang baik

100% 100% 40,189,806,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 40,189,806,000 Dinas PUPR

103.33 Program Perencanaan

Tata Ruang

Persentase rencana

tata ruang yang

diimplementasikan

100% 100% 910,000,000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 910,000,000.00 Dinas PUPR




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp


serta Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Persentase panjang

jalan dalam kondisi

baik

65% -- - 71% 26,233,034,950 78% 36,364,200,125 80% 48,727,842,126 83% 59,215,120,547 83% 170,540,197,748 Dinas PUPR

Proporsi panjang

jaringan jalan dalam

kondisi baik

0,76 -- 0,71 0,78 0,68 0,73

Rasio panjang jalan

dengan jumlah

penduduk

0,96 -- 0,96 0,96 0,96 0,96

Persentase kawasan

pemukiman yang yang

belum dapat dilalui

kendaraan roda 4

33% -- 27% 25% 23% 22%

Persentase jalan

kabupaten dalam

kondisi baik ( > 40

KM/Jam)

76% -- 71% 78% 68% 73%

Persentase jalan yang

memiliki trotoar dan

drainase/saluran

pembuangan air

(minimal 1,5 m)

48.30% -- 51.20% 52.70% 54.20% 55.70%

Persentase sempadan

jalan yang dipakai

pedagang kaki lima

atau bangunan rumah

liar

5,48% -- 4,5% 3% 2,5% 2,2%

Persentase rumah

tinggal bersanitasi

98,04% -- 100% 100% 100% 100%

Persentase sempadan

sungai yang dipakai

bangunan liar

1,27% -- 1,1% 1% 0,75% 0,65%

Persentase drainase

dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air

tidak tersumbat

94,68% -- 96% 97% 97% 98%




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

103.37 Pengembangan wilayah

dan fasilitas publik

srategis

Ruang publik yang

berubah

peruntukannya

-- -- -- 3 35,450,000,000 3 45,627,250,000 3 46,083,522,500 3 56,544,357,725 12 183,705,130,225 Dinas PUPR

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman


Perumahan

Prosentase

perumahan kumuh

yang tertangani

71,50% 75% 75,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Prosentase

perumahan kumuh

yang tertangani

71,50% -- -- 78% 3,535,362,900 81% 5,197,085,394 84% 5,249,056,248 87% 8,301,546,810 87% 22,283,051,352

Persentase rumah

tinggal bersanitasi

96.36% 97.36% 100% 90% 95% 100% 100%

Persentase penduduk

berakses air minum

97.82% 99.00% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio rumah layak

huni89.00% 99.50% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio permukiman

layak huni

96.00% 97.00% 98.00% 99% 100% 100% 100%


rumah layak huni

94.00% 95.00% 96.00% 97% 98% 99% 99%

Cakupan layanan

rumah layak huni yang

terjangkau

93.00% 94.00% 95.00% 96% 97% 98% 98%

Persentase

permukiman yang

tertata

97.00% 98.00% 99.00% 100% 100% 100% 100%


permukiman kumuh

4.60% 4.00% 3.00% 2% 1% 0% 0%

Persentase luasan

permukiman kumuh di

kawasan perkotaan

96.36% 97.00% 98.00% 99% 100% 100% 100%

Proporsi rumah tangga

kumuh perkotaan

n/a 5.00% 3.00% 2% 1% 0% 0%




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

Cakupan lingkungan

yang sehat dan aman

yang didukung dengan

PSU

96.68% 96.68% 96.68% 97% 97% 97% 97%

104.16 Program Lingkungan

Sehat Perumahan

Prosentase

penyehatan lingkungan

yang

diimplementasikan

96.34% 96.50% 6,556,480,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 96.50% 6,556,480,000 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Persentase usualan

Musrenbang dan

POKIR DPRD yang

diverifikasi dan

divalidasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase usualan

Musrenbang dan

POKIR DPRD hasil

verifikasi dan validasi

yang dilaksanakan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

204.17 Program Penyelesaian

Konflik-Konflik

Pertanahan

Prosentase

meningkatnya tertib

administrasi dan

cakupan penyelesaian

kasus tanah milik

Pemerintah Kota

Mojokerto

73% 76% 50,000,000 - - - - - - - - - - Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Prosentase pelayanan

administrasi

pertanahan

73% - - 85% 75,000,000 90% 75,375,000 95% 76,128,750 100% 76,890,038 100% 303,393,788


Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Persentase

ketersediaan data

perumahan

75% 75% 300.000.000 - - - - - - - - 75% 300.000.000 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp


Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

Persentase penduduk

berakses air minum

96% 96% 3,637,628,000 97% 606,500,000 98% 609,532,500 99% 615,627,825 100% 621,784,103 100% 2,453,444,428 Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman


sistem Informasi

Pertanahan

Persentase dokumen

informasi pertanahan

yang tersedia 10% 100% 100.000.000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dinas

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat

105.01.15 Program peningkatan

keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Cakupan Penegakan

Peraturan Daerah dan

atau Peraturan Kepala

Daerah

100% 100% 779,323,850 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 779,323,850 BAKESBANGP

OL


wawasan kebangsaan

Presentase

Peningkatan Peserta

yang Mendapatkan /

Mengikuti Kegiatan

Wawasan Kebangsaan

100% 100% 652,581,450 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- BAKESBANGP

OL

Persentase

masyarakat yang telah

menerima pembinaan

ideologi dan wawasan

kebangsaan

100% -- -- 100% 960,832,030 100% 965,636,190 100% 975,292,552 100% 985,045,478 100% 3,886,806,250

105.18 Program kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

Presentase Terjalinnya

Kemitraan antara

Pemerintah Daerah

dan ORMAS/LSM

100% 100% 510,752,600 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 510,752,600 BAKESBANGP

OL


politik masyarakat

Presentase Peran

Serta dan Partisipasi

Masyarakat dalam

Pemilu

100% 100% 526,520,250 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- BAKESBANGP

OL




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

Persentase

ORMAS/LSM/PARPOL

yang telah memenuhi

persyaratan

100% -- -- 100% 718,081,000 100% 721,671,405 100% 728,888,119 100% 736,177,000 100% 2,904,817,524 BAKESBANGP

OL

105.23 Program Pembinaan dan

pengembangan

kewaspadaan nasional

Presentase

Meningkatnya Peserta

Pembinaan dan

Pengembangan

Kewaspadaan

Nasional

100% 100% 1,072,104,700 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- BAKESBANGP

OL

Persentase

masyarakat yg telah

menerima pembinaan

serta keamanan &

ketentraman.

100% -- -- 100% 1,823,566,170 100% 1,832,684,001 100% 1,851,010,841 100% 3,869,520,949 100% 9,376,781,961

105.02.15 Program Peningkatan

keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Cakupan Penegakan

Perda dan Perwali

yang ditangani

16% 16% 2,911,952,700 -- -- -- -- -- -- -- -- 16% 2,911,952,700 SATPOL PP

105.02.16 Program pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

Persentase

Permasalahan

Ketertiban dan

Keamanan yang

ditangani

100% 100% 1,527,497,500 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 1,527,497,500 SATPOL PP

105.02.20 Program peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Menular (PEKAT)

Pesentase Kasus

Pelanggaran Pekat

yang ditangani

100% 100% 424,378,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 424,378,000 SATPOL PP

105.02.22 Program Pencegahan

Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Persentase

Penanganan Bencana

100% 100% 923,701,075 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 923,701,075 SATPOL PP




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

105.02.25 Program Pembinaan dan

Pengawasan Penegakan

Per-UU Daerah,

Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3

(ketertiban,

ketentraman,

keindahan)

100 -- -- 100 2,911,952,700 100 2,926,512,464 100 2,955,777,588 100 4,985,335,364 100 13,779,578,116 SATPOL PP

105.02.24 Program Pembinaan dan

Pengendalian Bencana

dan Perlindungan

Masyarakat

cakupan pelayanan

bencana kebakaran

kota

100 -- -- 100 922,660,000 100 927,273,300 100 936,546,033 100 945,911,493 100 3,732,390,826 SATPOL PP

tingkat waktu tanggap

(response time rate)

daerah layanan

Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK)

< 15

menit

-- -- < 15

menit

-- < 15

menit

-- < 15

menit

-- < 15

menit

-- < 15

menit

--

6. SOSIAL

106.15Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) &

PMKS Lainnya

Persentase jumlah

PMKS yang diberi

bantuan

95% 100% 932,890,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 932,890,000 Dinas Sosial

106.16 Program Pelayanan Dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS

yang terlayani dan

direhabilitasi

95% 100% 908,744,200 100% 2,021,738,300 100% 2,031,846,992 100% 2,052,165,461 100% 5,072,687,116 100% 12,087,182,069 Dinas Sosial

106.18 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan

Trauma

Persentase

tersedianya pendiidkan

dan pelatihan bagi

penyandang disabilitas

dan eks trauma

5 % 10% 219,400,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 10% 219,400,000 Dinas Sosial




Kode



Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Tahun 2022

Capaian Kinerja

PD

Penanggung

Jawab

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Rp

Tahun 2021

Rp

106.19 Program pembinaan

panti asuhan /panti

jompo

Persentase

tersedianya

operasional dan

pemeliharaan sarana

dan prasarana PAY

dan rumah jompo

15% 20% 734,405,600 -- -- -- -- -- -- -- -- 20% 734,405,600 Dinas Sosial


eks penyandang

penyakit sosial (eks

narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit

sosial lainnya)

Persentase

pelaksanaan

pendidikan dan

pelatihan ketrampilan

berusaha bagi eks

penyandang penyakit

sosial

15% 20% 44,391,500 -- -- -- -- -- -- -- -- 20% 44,391,500 Dinas Sosial

106.21 Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Persentase

kelembagaan

kesejahteraan sosial

yang tertangani

15% 20% 1,164,033,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 20% 1,164,033,000 Dinas Sosial

106.23 Program Perlindungan

Dan Jaminan Sosial

Persentase PMKS

yang mendapat

bantuan sosial

95% 100% -- 100% 1,035,160,000 100% 1,040,335,800 100% 1,050,739,158 100% 1,061,246,550 100% 4,187,481,508 Dinas Sosial

106.24 Program Bina

Pemberdayaan PMKS &

PSKS

Persentase panti sosial

yang menerima

program

pemberdayaan sosial

melalui kelompok

usaha bersama

(KUBE) atau kelompok

sosial ekonomi sejenis

lain

2% -- -- 12% 1,108,000,000 95% 1,113,540,000 100% 1,124,675,400 100% 1,135,922,154 100% 4,482,137,554 Dinas Sosial

390,912,450,161 341,663,818,134 384,379,440,434 444,952,341,797 522,221,528,919 1,465,367,911,397JUMLAH TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

202.15 Program keserasian

Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan

Perempuan

Jumlah sosialisasi yang

terkait dengan kesetaraan

gender pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

4 kali 4 kali 25,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 kali 25,000,000 DP3AKB

202.16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarus-

utamaan Gender dan Anak

Persentase perangkat

daerah memiliki focal

point aktif

100% 100%

361,000,000

-- -- -- -- -- -- -- -- 100%

361,000,000

DP3AKB


Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Jumlah sosialisas

tentang Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

(KDRT)

100% 100% 178,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 178,000,000 DP3AKB

202.18 Program peningkatan peran

serta dan kesetaraan jender

dalam pembangunan

Persentase keterlibatan

perempuan dalam

pembangunan

10% 25% 575,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 25% 575,000,000 DP3AKB


Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Prosentase meningkatnya

kualitas keberdayaan

masyarakat perdesaan

100% 100% 310,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 paket 310,000,000 DP3AKB


partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

Prosentase Meningkat-

nya partisipasi masya-

rakat dalam membangun

desa

100% 100% 75,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 26

kelompo

k

75,000,000 DP3AKB

208.15 Program Keluarga

Berencana

Jumlah paket pelayanan

KB pada masyarakat

18 paket 18 paket 1,848,374,400 -- -- -- -- -- -- -- -- 18 paket 1,848,374,400 DP3AKB

208.16 Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

Prosentase Advokasi dan

KIE Kesehtan Re-

produksi Remaja (KRR)

100% 100% 255,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 255,000,000 DP3AKB

208.17 Program pelayanan

kontrasepsi

Jumlah bulan untuk

pelayanan MOP & MOW

12 bulan 12 bulan 370,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 12 bulan 370,000,000 DP3AKB

RpTarget Rp Target Rp Rp Target Rp

PD Penanggung

Jawab

Tahun 2019 Tahun 2020

Target Rp

Tahun 2022 Tahun 2023Kondisi kinerja akhir

periode

Target Target

Tabel 7. 2: Capaian Kinerja Program Prioritas II dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019-2023

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

208.18 Program pembinaan peran

serta masyarakat dalam

pelayanan KB/KR yang

mandiri

Jumlah masyarakat

peduli KB

18

kelurahan

18

keluraha

n

260,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 18

keluraha

n

260,000,000 DP3AKB

208.20 Program pengembangan

pusat pelayanan informasi

dan konseling KRR

Jumlah Wadah Konseling

KRR terpenuhi

12 bulan 170,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 12 bulan 170,000,000 DP3AKB


bahan informasi tentang

pengasuhan dan

pembinaan tumbuh

kembang anak

Jumlah kegiatan

kelompok bina keluarga

balita yang dilaksanakan

2

kegiatan

2

kegiatan

284,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 2

kegiatan

284,000,000 DP3AKB

208.23 Program penyiapan tenaga

pedamping kelompok bina

keluarga

Jumlah kegiatan

kelompok BKB yang

terpadu dengan posyandu

dan PADU (Holistik

Integratif)

170

kelopok

170

kelopok

150,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 170

kelopok

150,000,000 DP3AKB


model operasional BKB-

Posyandu-PADU

Jumlah kegiatan

kelompok BKB yang

terpadu dengan

Posyandu dan PADU

2 kali 2 kali 70,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 kali 70,000,000 DP3AKB

202.20 Program Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan,

dan Perlindungan Perempuan

dan Anak

Persentase partisipasi

perempuan di lembaga

pemerintah

3.50% -- -- 3.60% 1,524,000,000 3.70% 1,531,620,000 3.80% 1,546,936,200 3.80% 1,562,405,562 3.80% 6,164,961,762 DP3AKB

Proporsi kursi yang

diduduki perempuan di

DPR

24%

32% 32% 32% 32% 32% 32%

Partisipasi perempuan di

lembaga swasta28.57%

28.7% 28.7% 28.7% 28.7% 28.7%

Partisipasi angkatan kerja

perempuan

32.07% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9%

Rasio KDRT 10% 10% 10% 10% 10%



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Persentase jumlah

tenaga kerja dibawah

umur

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cakupan perempuan dan

anak korban kekerasan

yang mendapatkan

penanganan pengaduan

oleh petugas terlatih di

dalam unit pelayanan

terpadu

100% 100% 100% 100% 100% 100%



yang mendapatkan

layanan kesehatan oleh

tenaga kesehatan terlatih

di Puskesmas mampu

tatalaksana KtP/A dan

PPT/PKT di Rumah Sakit

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan layanan

rehabilitasi sosial yang

diberikan oleh petugas

rehabilitasi sosial terlatih

bagi perempuan dan anak

korban kekerasan di

dalam unit pelayanan

terpadu.

100% 100% 100% 100% 100% 100%



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Cakupan penegakan

hukum dari tingkat

penyidikan sampai

dengan putusan

pengadilan atas kasus-

kasus kekerasan

terhadap perempuan dan

anak

100% 100% 100% 100% 100% 100%



yang mendapatkan

layanan bantuan hukum

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan layanan

pemulangan bagi

perempuan dan anak

korban kekerasan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan layanan

reintegrasi sosial bagi

perempuan dan anak

korban kekerasan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio APM

perempuan/laki‐laki di SDn/a 93.45 93.5 93.55 93.6 93.65

Rasio APM

perempuan/laki‐laki di

SMP

n/a 93.45 93.5 93.55 93.6 93.65

Rasio APM

perempuan/laki‐laki di

SMA

n/a 93.45 93.5 93.55 93.6 93.65

Rasio melek huruf

perempuan terhadap

laki‐laki pada kelompok

usia 15‐24 tahun

n/a 93.45 93.5 93.55 93.6 93.65



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Kontribusi perempuan

dalam pekerjaan upahan

di sector nonpertanian

n/a 93.45 93.5 93.55 93.6 93.65

208.25 Program PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

LPP, TFR 80% 85% 2,078,117,750 90% 2,088,508,339 95% 2,109,393,422 100% 2,130,487,356 100% 8,406,506,867 DP3AKB

Persentase Perangkat

Daerah (Dinas/Badan)

yang berperan aktif dalam

pembangunan Daerah

melalui Kampung KB

25 25 40 50 60 75


Daerah (Dinas/Badan)

yang menyusun dan

memanfaatkan

Rancangan Induk

Pengendalian Penduduk

10 10 25 40 50 60

Jumlah kebijakan

(Peraturan

Daerah/Peraturan Kepala

Daerah) yang mengatur

tentang pengendalian

kuantitas dan kualitas

penduduk

1 1 1 1 1 1



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Jumlah sektor yang

menyepakati dan

memanfaatkan data profil

(parameter dan proyeksi

penduduk) untuk

perencanaan dan

pelaksanaan program

pembangunan

2 2 2 2 2 2

Jumlah kerjasama

penyelenggaraan

pendidikan formal, non

formal, dan informal

yang melakukan

pendidikan

kependudukan

3 3 3 3 3 3

Rata-rata jumlah anak per

keluarga Ratio Akseptor

KB

2 2 2 2 2 2

Angka pemakaian

kontrasepsi/CPR bagi

perempuan menikah usia

15 - 49

69.81 69.81 69.88 69.94 70.01 70.07

Angka kelahiran remaja

(perempuan usia 15–19)

per 1.000 perempuan

usia 15–19 tahun (ASFR

15–19)

21.47 21.47 21.25 21.09 20.89 20.54

Cakupan Pasangan Usia

Subur (PUS) yang istrinya

dibawah 20 tahun

15.96 15.96 15.71 15.56 15.46 15.05



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Cakupan PUS yang ingin

ber-KB tidak terpenuhi

(unmet need)

10.14 10.14 9.99 9.85 9.74 9.54

Persentase Penggunaan

Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP)

38.56 38.56 38.75 38.95 39.15 39.35

Persentase tingkat

keberlangsungan

pemakaian kontrasepsi

8.74 8.74 8.52 8.41 8.24 8.01

Cakupan anggota Bina

Keluarga Balita (BKB) ber-

KB

89.05 89.05 89.36 89.72 90.15 90.54


Keluarga Remaja (BKR)

ber-KB

88.59 88.59 89.05 89.49 90.04 90.45


Keluarga Lansia (BKL)

ber-KB

77.45 77.45 79.52 81.45 83.42 85.06

Pusat Pelayanan

Keluarga Sejahtera

(PPKS) di setiap

Kecamatan

1 1 1 1 1 1

Cakupan Remaja dalam

Pusat Informasi Dan

Konseling

Remaja/Mahasiswa

5, 25 5, 25 6.75 8.15 9.04 10.52



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Cakupan PKB/PLKB

yang didayagunakan

Perangkat Daerah KB

untuk perencanaan dan

pelaksanaan

pembangunan daerah di

bidang pengendalian

penduduk

100 100 100 100 100 100

Cakupan PUS peserta KB

anggota Usaha

Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera

(UPPKS) yang ber-KB

mandiri

78.65 78.65 80.53 82.75 84.65 86.45

Rasio petugas Pembantu

Pembina KB Desa

(PPKBD) setiap

desa/kelurahan

100 100 100 100 100 100


dan distribusi alat dan

obat kontrasepsi untuk

memenuhi permintaan

masyarakat

100 100 100 100 100 100

Persentase Faskes dan

jejaringnya (diseluruh

tingkatan wilayah) yang

bekerjasama dengan

BPJS dan memberikan

pelayanan KBKR sesuai

dengan standarisasi

pelayanan

100 100 100 100 100 100



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Cakupan penyediaan

Informasi Data Mikro

Keluarga di setiap desa

100 100 100 100 100 100

Persentase remaja yang

terkena Infeksi Menular

Seksual (IMS)

Cakupan kelompok

kegiatan yang melakukan

pembinaan keluarga

melalui 8 fungsi keluarga

100 100 100 100 100 100

Cakupan keluarga yang

mempunyai balita dan

anak yang memahami

dan melaksanakan

pengasuhan dan

pembinaan tumbuh

kembang anak

60.47 60.47 63.45 66.76 68.47 70.64

Rata-rata usia kawin

pertama wanita

20 20 20 21 21 21

Persentase Pembiayaan

Program Kependudukan,

Keluarga Bencana dan

Pembangunan Keluarga

melalui APBD dan

APBDes

0.40 0.40 0.38 0.40 0.40 0.40

8. PANGAN


Ketahanan Pangan

Persentase mutu dan

keamanan pangan yang

diawasi

100% 100% 613,375,950 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 613,375,950 Dinas KP &

Pertanian



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021


Budidaya Perikanan

Persentase Hasil

Produksi sektor

perikanan budidaya5% 5% 968,084,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 5% 968,084,000

Dinas KP &

Pertanian


Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Persentase mutu dan

keamanan pangan yang

diawasi dan dipantau 40% 40% 1,648,443,700 -- -- -- -- -- -- -- -- 40% 1,648,443,700

Dinas KP &

Pertanian


Produksi Pertanian/

Perkebunan

Prosentase Produksi padi 4% 4% 450,000,000

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Dinas KP &

Pertanian

Persentase peningkatan

hasil produksi

pertanian/perkebunan

4%

-- --

4% 500,000,000 4% 502,500,000 4% 507,525,000 4% 512,600,250 4% 2,022,625,250

Cakupan bina kelompok

petani

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Jumlah Produksi sektor

pertanian

6.243,3

Ton/Th

6.441,5

Ton/Th

6.450,6

Ton/Th

6.837,9

Ton/Th

6.837,9

Ton/Th

6.837,9

Ton/Th

6.837,9

Ton/Th

Jumlah Produksi Sektor

perkebunan

94.500

Kw/Th

95.760

Kw/Th

97.020

Kw/Th

99.540

Kw/Th

99.540

Kw/Th

100.800

Kw/Th

100.800

Kw/Th

305.21 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit

ternak

Persentase kasus

penyakit hewan menular

terhadap populasi ternak

0.32% 0.32% 140,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.32% 140,000,000 Dinas KP &

Pertanian


Produksi Hasil Peternakan

Jumlah Usaha

Peternakan

100 100 80,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Dinas KP &

Pertanian


Produksi Peternakan dan

Perikanan

Persentase Produksi

perikanan

100 -- -- 100 520,000,000 100 522,600,000 100 527,826,000 100 533,104,260 100 2,103,530,260

Cakupan Bina

POKDAKAN

100 100 100 100 100 100 100

Persentase Produksi

peternakan

100 100 100 100 100 100 100

Cakupan penanganan

kasus penyakit hewan

100 100 100 100 100 100 100



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021


dan pengendalian

ketahanan pangan

Ketersediaan pangan

utama

49 Kg/Th

- -

55 Kg/Th 700,000,000 60 Kg/Th 703,500,000 65 Kg/Th 710,535,000 66 Kg/Th 717,640,350 66 Kg/Th 2,831,675,350 Dinas KP &

Pertanian

Ketersediaan energi

dan protein perkapita

90% 90% 90% 90% 90% 90%

LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Luas Area

Bersih Sampah60%

-- --64% 5,121,149,300 66% 8,146,755,047 68% 8,228,222,597 70% 10,310,504,823 70% 31,806,631,766 DLH

Persentase Sampah

Yang Di Kelola65% 66% 4,234,183,600 67% 68% 69% 70% 70% DLH

Persentase Pelaku

Usaha/Kegiatan Yang

Taat Peraturan LH40%

-- --

50% 794,588,350 55% 798,561,292 60% 806,546,905 65% 814,612,374 65% 3,214,308,920 DLH

Persentase Sekolah Yang

Memenuhi Kriteria

ADIWIYATA15%

-- --

21% 24% 27% 30% 30% DLH

Persentase Luas Taman

terhadap Luas Wilayah 0.22%

-- --

0.30% 5,665,474,200 0.34% 8,693,801,571 0.38% 8,780,739,587 0.42% 9,868,546,983 0.42% 33,008,562,340 DLH

Persentase Lampu PJU

Yang Berfungsi Baik 75%

-- --

77% 78% 79% 80% 80% DLH

205.16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Indeks Pencemaran

Lingkungan Hidup63.02 64.02 672,085,950 - - - - - - - - - - DLH

205.17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

Prosentase Sumber daya

alam yang berkualitas 63.02 64.02 187,148,050 - - - - - - - - - - DLH


Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Prosentase ketersediaan

database lingkungan

63.02 64.02 571,181,900 - - - - - - - - - - DLH


Pengendalian Polusi

Prosentase titik pantau

pengujian63.02 64.02 233,065,850 - - - - - - - - - - DLH

Program Pemulihan dan

Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

Program Penataan dan

Pentaatan Lingkungan Hidup

205.26

205.27

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

205.15



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

205.24 Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Persentase Upaya

Peningkatan

Ketercukupan RTH Publik 0.22% 0.26% 4,790,412,150 - - - - - - - - - - DLH

205.25 Program Peningkatan dan

Pengembangan Lampu

Penerangan Jalan Umum

Persentase

meningkatnya kualitas

Lampu PJU 75% 76% 1,412,926,350 - - - - - - - - - - DLH

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

206.15 Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Persentase penduduk

yang memiliki

kelengkapan administrasi

100% 100% 1,937,188,860

- - - - - - - - - -

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Rasio penduduk ber KTP

per satuan penduduk

0,98

- -

0,98 875,258,810 0,99 879,635,104 0,99 888,431,455 0,99 897,315,770 0,99 3,540,641,139

Rasio Bayi berakte

kelahiran

0,98 0,99 1 1 1 1 1

Rasio pasangan berakte

nikah

0,83 0,85 0,89 0,9 0,91 0.92 0.92

Penerapan KTP nasional

berbasis NIK

sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah

Cakupan penerbitan

Kartu Tanda Penduduk

(KTP)

98% 98% 98% 99% 99% 99% 99%

Cakupan penerbitan akte

kelahiran

99% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

206.16 PROGRAM PENGELOLAAN

INFORMASI DAN

PEMANFAATAN DATA

Jumlah Perjanjian

Kerjasama dan

Pemanfaatan Data

1 OPD -- -- 1 OPD 347,920,350 1 OPD 349,659,952 1 OPD 353,156,551 1 OPD 356,688,117 5 OPD 1,407,424,970 Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Penggunaan data

konsolidasi bersih 0 40% 50% 65% 85% 100% 100%

Jumlah Inovasi

Pelayanan admindukada ada ada ada ada ada ada



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Cakupan penyediaan hak

akses kependudukan 0% 40% 50% 75% 90% 100% 100%

Ketersediaan database

kependudukan skala

propinsi tdk tdk tdk tdk tdk tdk tdk

PERHUBUNGAN


Prasarana dan fasilitas

Perhubungan

Persentase

permasalahan terkait

ketertiban dan kelancaran

lalu lintas yang mendapat

rekomendasi

100% 100% 151,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 151,000,000 DINAS

PERHUBUNGAN

Persentase titik parkir

yang penataannya tidak

melebihi lahan parkir

yang disediakan

97% 100% 1,625,408,350 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 1,625,408,350 DINAS

PERHUBUNGAN

Persentase penurunan

angka pelanggaran lalu

lintas dan angkutan jalan

(LLAJ)

20% 20% 906,859,850 -- -- -- -- -- -- -- -- 20% 906,859,850 DINAS

PERHUBUNGAN

209.16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Persentase fasilitas dan

perlengkapan jalan dalam

kondisi baik (layak fungsi)

85% 85% 168,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 85% 168,000,000 DINAS

PERHUBUNGAN

Persentase alat uji

kendaraan bermotor yang

berfungsi dan akurat

(sesuai dengan standard

Kementerian

Perhubungan)

100% 100% 264,460,750 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 264,460,750 DINAS

PERHUBUNGAN


Pelayanan Angkutan

Persentase keterisian/

faktor muat/ load factor

angkutan sekolah gratis

100% 100% 1,170,942,550 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 1,170,942,550 DINAS

PERHUBUNGAN



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

209.19 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Persentase pemenuhan

ketersediaan fasilitas

perlengkapan jalan

87% 95% 449,623,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 95% 449,623,000 DINAS

PERHUBUNGAN


kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Persentase angkutan

orang dan angkutan

barang yang laik jalan

100% 576.448.900 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 576.448.900 DINAS

PERHUBUNGAN


Pengendalian LLAJ

Persentase Angka

Pelanggaran LLAJ

12,00% -- -- 28,72 % 660,672,675 35,85 % 663,976,038 42,26 % 670,615,799 48,04 % 677,321,957 48,04 % 2,672,586,469 DINAS

PERHUBUNGAN

Persentase penurunan

angka pelanggaran lalu

lintas dan angkutan jalan

(LLAJ)

30% 30% 30% 30%


Kelancaran Lalu Lintas

Persentase ruas jalan

dengan tingkat layanan

jalan minimal "C"

42.86% -- -- 53.57% 2,153,580,500 64.29% 3,664,348,403 82.14% 3,700,991,887 100% 5,738,001,805 100% 15,256,922,594 DINAS

PERHUBUNGAN


Kelaikan Angkutan Jalan

Persentase angkutan

orang dan barang yang

laik jalan

86% -- -- 90% 1,157,783,500 92% 2,663,572,418 94% 2,690,208,142 95% 4,717,110,223 95% 11,575,000,000 DINAS

PERHUBUNGAN

2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

210.15 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI, INFORMASI

DAN MEDIA MASSA

Cakupan layanan

komunikasi dan

informatika kepada

masyarakat

80% 100% 3,185,854,525 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 3,185,854,525 Diskominfo

210.17 PROGRAM FASILITASI

PENINGKATAN SDM

BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

Presentase masyarakat

yang puas dengan

kegiatan penyebarluasan

informasi pembangunan

melalui media cetak,

elektronik, luar ruang,

tatap muka dan mobile

80% 100% 35,224,100 - - - - - - - - 100% 35,224,100 Diskominfo

210.18 PROGRAM KERJASAMA

INFORMASI DENGAN MAS

MEDIA

Persentase informasi

pembangunan yang

disampaikan melalui

media luar ruang

80% 100% 1,073,975,500 - - - - - - - - 80% 1,073,975,500 Diskominfo



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

214.15 PROGRAM

PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI/STATISTI

K DAERAH

Presentase masyarakat

yang puas dengan

penyediaan layanan data

statistik sektoral

80% 100% 379,584,550 - - - - - - - - 80% 379,584,550 Diskominfo

401.36 Program Sosialisasi

Ketentuan di Bidang Cukai


pengetahuan dan

pemahaman peserta

tentang ketentuan

perundang undangan di

bidang cukai

80% 80% 150,000,000 - - - - - - - - 80% 150,000,000 Diskominfo


INFORMASI DAN

KOMUNIKASI PUBLIK

1. Persentase masyarakat

yang mengetahui

program pembangunan,

n/a - - 80% 1,256,273,300 80% 2,262,554,667 90% 2,285,180,213 90% 3,308,032,015 90% 9,112,040,195 Diskominfo

2. Persentase masyarakat

yang mengakses layanan

komunikasi dan informasi

n/a - - 80% 80% 90% 90% 90%

3. Persentase Informasi

publik yang telah dapat

diakses

n/a - - 80% 80% 90% 90% 90%


APLIKASI INFORMATIKA

1. Persentase

ketersediaan layanan TIK

sesuai kebutuhan, 2.

Persentase layanan TIK

yang berfungsi baik

n/a - - 80% 2,077,787,600 80% 3,588,176,538 90% 3,624,058,303 90% 3,660,298,886 90% 12,950,321,328 Diskominfo

214.16 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

STATISTIK SEKTORAL


Daerah yang menerapkan

standarisasi data

n/a - - 70% 422,447,400 75% 424,559,637 77% 428,805,233 80% 433,093,286 80% 1,708,905,556 Diskominfo



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

210.21 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

PENGAMANAN INFORMASI

PEMERINTAH DAERAH

1. Persentase

pengamanan informasi

dan jaringan

n/a - - 70% 214,354,085 75% 215,425,855 77% 217,580,114 80% 219,755,915 80% 867,115,970 Diskominfo

KOPERASI, USHA KECIL DAN MENENGAH


Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Persentase kompetensi

angkatan kerja

72% 72% 486,000,000 - - - - - - - - 72% 486,003,950 Diskouminaker


Kesempatan Kerja

Persentase tenaga kerja

yang ditempatkan

72% 72% 250,000,000 - - - - - - - - 72% 250,000,000 Diskouminaker

201.17 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Persentase besarannya

pekerja/ buruh yang

menjadi peserta program

JAMSOSTEK aktif

73% 73% 100,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 73% 100,000,000 Diskouminaker


lingkungan sosial

Persentase tenaga kerja

dan masyarakat yang

terlatih

75% 75% 150,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 75% 150,000,000 Diskouminaker

211.15 Program penciptaan iklim

usaha Usaha Kecil

Menengah yang konduksif

Persentase UMKM yang

mandiri dan berdaya

saing

59% 59% 130,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 59% 130,000,000 Diskouminaker


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Persentase pertumbuhan

wira usaha baru

80% 80% 335,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 335,000,000 Diskouminaker


Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah


sistem sistem pendukung

usaha bagi usaha mikro

kecil menengah

81% 81% 352,200,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 81% 352,200,000 Diskouminaker



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021


Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Prosentase Terwujudnya

Profesionalisme dan

Pertumbuhan Koperasi

yang Didukung

Pengelolaan

Kelembagaan dan Usaha

Serta Partisipasi Anggota

yang Berkualitas

78% 78% 415,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 78% 415,000,000 Diskouminaker


Kapasitas SDM Koperasi

Persentase koperasi aktif 80% 80% 380,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 380,000,000 Diskouminaker


wilayah transmigrasi

Persentase transmigran

yang sukses

40% 40% 30,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 40% 30,000,000 Diskouminaker

308.16 Program Transmigrasi lokal Persentase kualitas

kepesertaaan,

ketrampilan, dan

produktivitas transmigrasi

40% 40% 30.000.000 -- -- -- -- -- -- -- -- 40% 30.000.000 Diskouminaker


Kapasitas Usaha koperasi

% pertumbuhan omzet

koperasi

12,38% - - 13,65% 750,000,000 14,33% 753,750,000 15,05% 761,287,500 15,80% 768,900,375 15,80% 3,033,937,875 Diskouminaker


Kapasitas Usaha Mikro

% Pertumbuhan omzet

usaha mikro

7,25% - - 8,15% 700,000,000 8,63% 703,500,000 9,15% 710,535,000 9,70% 717,640,350 9,70% 2,831,675,350 Diskouminaker

% Tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi

39,22% - - 43,24% 1,000,000,000 45,40% 1,505,000,000 47,67% 1,520,050,000 50,05% 2,535,250,500 50,05% 6,560,300,500 Diskouminaker

Pertumbuhan wira usaha

baru

27,27% - - 32,40% 35,32% 38,49% 41,96% 41,96%

PENANAMAN MODAL


Promosi dan Kerjasama

Investasi

Cakupan Peningkatan


Investasi

100% 100% 710,993,680 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 710,993,680 DPMPTSP

212.16 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

Cakupan Peningkatan


Investasi

100% 100% 490,827,330 50% 888,750,000 60 893,193,750 65 902,125,688 70 911,146,944 70% 3,595,216,382 DPMPTSP


Produktivitas Tenaga Kerja



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Persentase perusahaan

yang tertib melaporkan

LKPM

50% -- -- --

401.20 Program Peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Persentase OPD yang

melaporkan kegiatan

tepat waktu

100% 100% 92,499,900 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 92,499,900 DPMPTSP

401.23 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Tehnologi

Informasi

Persentase Peningkatan

Aplikasi yang digunakan

dalam pengelolaan pajak

daerah

100% 100% 340,987,560 - - - - - - - - 100% 340,987,560 DPMPTSP

401.26 Program Penataan Peraturan

Perudang-Undangan

Persentase Peraturan

Perundang-Undangan

Daerah yang ditetapkan

1

dokumen

1

dokume

n

84,999,900 - - - - - - - - 1

dokume

n

84,999,900 DPMPTSP

212.18 Program Optimalisasi

pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan

Persentase indek

kepuasan masyarakat

80,50 - - 83 372,000,000 83 373,860,000 83 377,598,600 83 381,374,586 83 1,504,833,186 DPMPTSP

212.19 Program Pengawasan dan

Pengendalian Penanaman

Modal

Persentase Jumlah

Pemohon Perizinan

Usaha yg Diverifikasi

100% - - 100% 700,875,000 100% 704,379,375 100% 711,423,169 100% 718,537,400 100% 2,835,214,944 DPMPTSP

Persentase penyelesaian

kasus pengaduan

pelayanan perijinan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


dan Keserasian Kebijakan

Pemuda

Persentase pemuda yang

berperan100% 100% 100.000.000

- - - - - - - -

100% 100.000.000

DISPORABUDP

AR

213.16 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Persentase Tingkat

keaktifan pemuda (%)

5% 100% 522,000,000 15% 1,105,000,000 25% 1,610,525,000 40% 1,626,630,250 60% 1,642,896,553 60% 5,985,051,803 DISPORABUDP

AR


Permasyarakatan Olahraga

Persentase sarana dan

prasarana olah raga yang

memadai

14% 100% 632,000,000 - - - - - - - - 100% 632,000,000 DISPORABUDP

AR



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Persentase atltit/cabor

yang berprestasi (%)

14% - - 20% 1,375,000,000 10% 1,381,875,000 30% 1,395,693,750 50% 1,409,650,688 50% 5,562,219,438 DISPORABUDP

AR


Sarana dan Prasarana Olah

Raga


prasarana olah raga yang

memadai

100% 100% 905,760,480 - - - - - - - - 100% 905,760,480 DISPORABUDP

AR


Kekayaan Budaya

Presentase Meningkatnya

kualitas pengelolaan

kekayaan budaya

100% 100% 775,000,000 - - - - - - - - 100% 775,000,000 DISPORABUDP

AR


Keragaman Budaya

Prosentase Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keragaman budaya

100% 100% 250,000,000 - - - - - - - - 100% 250,000,000 DISPORABUDP

AR


Kekayaan dan Keragaman

Budaya

Jumlah seni budaya yang

dilestarikan (seni budaya)

10 - - 10 322,000,000 10 323,610,000 10 326,846,100 10 330,114,561 10 1,302,570,661 DISPORABUDP

AR


pemasaran pariwisata

Prosentase

Meningkatnya Kualitas

Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

100% 100% 1,628,754,750 - - - - - - - - 100% 1,628,754,750 DISPORABUDP

AR


Destinasi Pariwisata

Persentase Kunjungan

wisata

0% - - 40% 1,361,200,000 60% 2,368,006,000 80% 2,391,686,060 100% 2,415,602,921 100% 8,536,494,981 DISPORABUDP

AR


Kemitraan

Persentase

Pengembangan

Kemitraan Baru

100% 100% 100,000,000 - - - - - - - - 100% 100,000,000 DISPORABUDP

AR

PERPUSTAKAAN


Budaya Baca masyarakat dan

Pembinaan Perpustakaan

Persentase kenaikan

jumlah pengunjung

perpustakaan (%)

15 15 1,076,273,650 - - - - - - - - 15 1,076,273,650 Dinas

Perpustakaan

dan Arsip

101.21 Program Peningkatan minat

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan 167.00 167 167 167 167

Jumlah rata-rata

pengunjung

perpustakaan/tahun

13,349 13,500 14,000 14,500 15,000

Dinas

Perpustakaan

dan Arsip

1,108,561,861 1,114,104,670 2,136,498,174 5,484,410,422 1,125,245,717



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Koleksi buku yang

tersedia di perpustakaan

daerah

51,000

218.15 Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

Persentase instansi

pemerintah yang

mengelola arsip secara

baku (%)

80 80 130,855,550 - - - - - - - - - - Dinas

Perpustakaan

dan Arsip

218.16 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

daerah

Persentase instansi

pemerintah yang


baku (%)

80 80 239,819,750 - - - - - - - - - - Dinas

Perpustakaan

dan Arsip

218.17 Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan

Persentase instansi

pemerintah yang


baku (%)

80 100% 231,926,650 - - - - - - - - - - Dinas

Perpustakaan

dan Arsip

218.18 Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

Persentase instansi

pemerintah yang


baku (%)

80 80 95,751,050 - - - - - - - - - - Dinas

Perpustakaan

dan Arsip


Pengawasan Kearsipan


Daerah yang mengelola

arsip secara baku

- - 100% 142,461,978 100% 143,174,288 100% 144,606,031 100% 146,052,091 100% 576,294,388 Dinas

Perpustakaan

dan Arsip

218.20 Program Pengelolaan Arsip

Persentase jumlah arsip


- - 100% 576,841,613 100% 579,725,821 100% 585,523,079 100% 591,378,310 100% 2,333,468,823 Dinas

Perpustakaan

dan Arsip

Persentase arsip yang

terselamatkan yang

dikelola dengan baik

100% 100% 100% 100% 100%

PERDAGANGAN

306.15 Program perlindungan

konsumen dan pengamanan

perdagangan

Persentase pengaduan

masyarakat terkait

perdagangan 11% 11% 767,204,559 - - - - 11% 767,204,559 DISPERINDAG

306.17 Program peningkatan dan

pengembangan ekspor


jumlah produk yang

diekspor 5% 5% 50,000,000 5% 50,000,000 DISPERINDAG

Dinas

Perpustakaan

dan Arsip

1,108,561,861 1,114,104,670 2,136,498,174 5,484,410,422 1,125,245,717



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

306.18 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Cakupan efisiensi

mekanisme perdagangan

daerah40% 40% 4,439,865,850 - - - - 40% 4,439,865,850 DISPERINDAG


pedagang kakilima dan

asongan

Prosentase Pembinaan

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan Dapat

Terlaksana10% 10% 11,797,900 - - - - 10% 11,797,900 DISPERINDAG

306.20 Program Pengawasan Usaha

dan Komoditas Barang

Pokok, Barang Penting

lainnya

Persentase tingkat Inflasi

tahun berjalan 3.50% - 3.50% 1,280,000,000 3.50% 1,286,400,000 3.50% 1,299,264,000 3.50% 3,312,256,640 3.50%

7,177,920,640

DISPERINDAG


Usaha Perdagangan

Persentase tingkat Inflasi

tahun berjalan

- 6.20% 12,892,257,500 6.20% 12,956,718,788 6.20% 13,086,285,975 6.20% 15,217,148,835 Naik

sebesar

24,8%

54,152,411,098

DISPERINDAG


industri kecil dan menengah


Jumlah Produk IKM dan

Pendapatan Pengrajin

80% 80% 175,811,350 5.70% 472,754,000 5.70% 475,117,770 5.70% 479,868,948 5.70% 484,667,637 22,8% 2,088,219,705

DISPERINDAG


kemampuan teknologi industri

Prosentase Meningkatkan

Kemampuan Pengusaha

Dalam Mengelola

Usahanya, Meningktkan

Standar Produk dan Daya

Saing Produk IKM

35% 35% 191,949,700 - - - - 35% 191,949,700 DISPERINDAG

307.18 Program penataan struktur

industri

Cakupan Penataan

Struktur Industri Hulu-Hilir 80% 80% 20,015,850 - - - - 80% 20,015,850 DISPERINDAG


sentra-sentra industri

potensial

Persentase Sentra

Industri Potensial

Difasilitasi80% 80% 600,000,000 - - - - 80% 600,000,000 DISPERINDAG

307.20 Program Peningkatan Daya

Saing Produk IKM


Nilai Tambah Produksi

tahun berjalan

- 5.70% 733,215,000 5.70% 736,881,075 5.70% 744,249,886 5.70% 751,692,385 22,8% 2,966,038,345

DISPERINDAG



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021


Lingkungan Sosial


sosial yang dibangun/

dipelihara

10% 10% 1,226,797,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 10% 1,226,797,000

DISPERINDAG


Lingkungan Sosial

Persentase tingkat

kepuasan IKM yang

difasilitasi

25% -- -- 25% 469,274,413 25% 473,967,157 25% 478,706,829 25% 483,493,897 25% 1,905,442,296

DISPERINDAG

306.11 Program Pembinaan Industri

(Cukai)

Persentase produk

IKM yang memiliki

HAKI

10% 10% 224,999,950 -- -- -- -- -- -- -- -- 10% 224,999,950

DISPERINDAG

307.21 Program Pembinaan Industri

(Cukai)

Persentase

peningkatan jumlah

produk IKM yang

memiliki HAKI

120,000,000 121,200,000 122,412,000 123,636,120 487,248,120

DISPERINDAG

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


keberdayaan masyarakat

perdesaan


kualitas keberdayaan

masyarakat perdesaan

18

kelurahan

18

keluraha

n

250,913,600 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 Kel.

Sangat

berkemb

ang

250,913,600 SETDA

401.20 Program peningkatan sistem



kebijakan KDH

Rangking prestasi

Pemerintah Daerah

dalam (LPPD dan LKPJ)

Nilai

sangat

tinggi

(ranking

34

Nasional)

Nilai

sangat

tinggi

(ranking

30 besar

Nasional

430,085,000 -- -- -- -- -- -- -- -- SETDA

401.27 Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Prosentase PNS/ASN

mengikuti upacara Hari

Otoda dan Hari Jadi Prov

Jatim

600 ASN 800

ASN

52,185,550 -- -- -- -- -- -- -- -- 800 ASN 52,185,550 SETDA

301.17 Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan

Jumah laporan terhadap

penggunaan listrik dan

air, BBM bersubsidi dan

distribusi gas LPG

2 dok 2 dok 234,650,250 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 dok 234,650,250 SETDA



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

401.26 Program penataan peraturan

perundang-undangan

Persentase produk

hukum daerah yang

harmonis tidak tumpang

tindih, penyelesaian

permasalahn hukum dan

pemahaman peraturan

perundang-undangan di

masyarakat

80% 100% 955,511,100 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 955,511,100 SETDA

Persentase produk

hukum daerah yang

difasilitasi

80% -- -- 100% 955,511,100 100% 960,288,656 100% 969,891,542 100% 979,590,457 100% 3,865,281,755

Persentase penanganan

permasalahan hukum

yang difasilitasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen

rumusan kebijakan

terkait bidang

perekonomian

4 dok 4 dok 850,110,050 -- -- -- -- -- -- -- -- 4

dokume

n

850,110,050 SETDA

401.31 Program penataan

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Prosentase OPD yang

tepat ukuran (rightsizing),

% OPD pelanana yang

mempunyai SKM dengan

nilai baik dan % LKjIP

yang tepat waktu dan

sesuai aturan

37% 37% 1,414,502,050 40% 1,392,902,050 45% 1,399,866,560 60% 1,413,865,226 75% 2,428,003,878 100% 8,049,139,764 SETDA


Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Persentase realisasi

penerimaan Pendapatan

Asli Daerah

100% 100% 837,806,150 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 837,806,150 SETDA



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

401.23 Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

Prosentase pelayanan

kehumasan,

dokumentasi, dan

keprotokolan.

90% 90% 3,562,073,050 -- -- -- -- -- -- -- -- 90% 3,562,073,050 SETDA

401.38 Program Optimalisasi Fungsi

Kehumasan, Dokumentasi,

dan Keprotokolan

Presentase kegiatan

Walikota, Wakil Walikota

dan Sekda yang

didokumentasikan

-- -- 100% 4,062,826,200 100% 4,083,140,331 100% 4,123,971,734 100% 4,165,211,452 100% 16,435,149,717 SETDA


Pelayanan Kehidupan

Beragamaa

Prosentase Meningkatnya

kualitas pengamalan

ajaran agama

100% 100% 2,219,900,250 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 2,219,900,250 SETDA


Kwalitas Pemahaman dan

Pengamalan Agama dan

Pembinaan Keagamaan


kualitas pemahaman dan

pengamalan agama

80% 80% 3,548,111,275 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 3,548,111,275 SETDA

Prosentase kegiatan hari

besar keagamaan

difasilitasi

90% -- 90% 5,610,811,250 90% 5,638,865,306 90% 5,695,253,959 90% 7,752,206,499 90% 24,697,137,014 SETDA


kerjasama antar pemerintah

daerah

Persentase antar

Pemerintah Daerah yang

Mencapai Sasaran

6

kerjasama

6

kerjasa

ma

607,020,150 -- -- -- -- -- -- -- -- 6

kerjasam

a

607,020,150 SETDA

401.36 Program Sosialisasi

Ketentuan Dibidang Cukai

Persentase masyarakat

yang tertib dan mematuhi

ketentuan di bidang cukai

100% 100% 164,953,850 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 164,953,850 SETDA



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021


pengetahuan dan

pemahaman peserta

tentang ketentuan

perundang undangan di

bidang cukai

-- -- 100% 264,953,850.00 100% 266,278,619 100% 268,941,405 100% 271,630,819 100% 1,071,804,694 SETDA

401.37 Program Pemberantasan

Barang Kena Cukai Ilegal

Persentase menurunnya

peredaran rokok ilegal

100% 100% 39,997,900 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 39,997,900 SETDA

401.39 Program Koordinasi,

Sinkronisasi dan Evaluasi

Kebijakan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pemerintahan

Persentase Dokumen

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan (LPPD dan

LKPJ) yang disusun tepat

waktu

100% 1,796,371,025 100% 1,805,352,880 100% 1,823,406,409 100% 1,841,640,473 100% 7,266,770,787 SETDA


Sinkronisasi dan Evaluasi

Kebijakan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Pembangunan

Rangking prestasi

Pemerintah Daerah

dalam (LPPD dan LKPJ

1,212,806,150 1,218,870,181 1,231,058,883 1,243,369,471 1,212,806,150 SETDA


Fasilitasi, dan Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang

Perekonomian

Tingkat kepatuhan BUMD

terhadap regulasi Good

Corporate Governance

Kota Mojokerto

1,298,764,200 1,305,258,021 1,318,310,601 1,331,493,707 1,298,764,200 SETDA




PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021


Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Persentase Kualitas

Layanan Fasilitasi

Peningkatan Lembaga

Perwakilan Rakyat sesuai

dengan Fungsinya

80 % 100% 10,653,380,272 80 % 12,588,558,800 80 % 19,651,501,594 80 % 24,848,016,610 80 % 25,096,496,776 80 % 92,837,954,052 Sekretariat

DPRD

Prosentase Kegiatan

DPRD terkait rapat

Perundang - undangan

yang terfasilitasi

80 % -- -- 80 80 80 80 80

Prosentase Kegiatan

DPRD terkait informasi

dan protokol yang

terfasilitasi

80 80 80 80 80 80 80

Tersedianya Rencana

Kerja tahunan pada

setiap alat alat

kelengkapan DPRD Kota

Mojokerto

80 80

Ada Ada Ada Ada Ada

401.42 Program Pelayanan

Penganggaran dan

Pengawasan

Kualitas Layanan

Fasilitasi Penganggaran

dan Pengawasan DPRD

sesuai dengan fungsinya

80 % -- -- 80 % 1,548,845,000 80 % 1,556,589,225 80 % 1,572,155,117 80 % 1,587,876,668 80 % 6,265,466,011 Sekretariat

DPRD



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Tersusun dan

terintegrasinya Progam -

Progam kerja DPRD

untuk melaksanakan

fungsi pengawasan,

fungsi pembentukan

perda, dan fungsi

anggaran dalam dokumen

rencana lima tahunan

(RPJM) maupun

dokumen rencana

tahunan (RKPD)


Terintegrasinya Progam -

Progam DPRD untuk

melaksanakan fungsi

pengawasan, fungsi

pembentukan perda, dan

anggaran ke dalam

dokumen perencanaan

dan dokumen anggaran

sekretariat DPRD




partisipasi masyarakat dalam

membangun desaProsentase meningkatnya



100% 100% 3,561,725,200 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 3,561,725,200 Kec.Prajurit-kulon

207.20 Program pembangunan

sarana, prasarana dan

pemberdayaan masyarakat

Cakupan sarana

prasarana pemerintah

kelurahan yang baik

5% 5% 15,535,335,250 5% 16,113,011,926 5% 22,274,142,046 5% 26,496,883,466 5% 80,419,372,688 Kec.Prajurit-kulon



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

rata rata jumlah kelompok

binaan lembaga

pembnerdayaan

masyarakat ( LPM )

2% 4% 4% 5% 6% 6%

Rata2 jumlah kelompok

binaan PKK

6% 6% 6% 6% 6% 6%

Persentase LPM aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase LPM

berprestasi

16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 %

Persentase PKK aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase posyandu

aktif

100% 100% 100% 100% 100% 100%




membangun desaProsentase Meningkatnya



96.5 100% 5,815,697,500 -- -- -- -- -- -- -- -- 96.5 5,815,697,500 Kecamatan

Magersari

207.20 Program pembangunan



Cakupan sarana

prasarana pemerintah

kelurahan yang baik 50%

-- --

83%

15,950,622,783

90%

16,530,375,897

100%

22,695,679,656

100%

26,922,636,452

100%

82,099,314,788 Kecamatan

Magersari

Rata-rata jumlah

kelompok binaan

lembaga pemberdayaan

masyarakat (LPM)1.16

-- --

1.5 1.6 1.8 2 2

Rata-rata jumlah

kelompok binaan PKK1.8

-- --2.16 2.33 2.5 2.66 2.66

Persentase LPM aktif 100% -- -- 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase LPM

Berprestasi0%

-- --16% 33% 49.5% 66% 66%

Persentase PKK aktif 100% -- -- 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Posyandu

aktif100%

-- --100% 100% 100% 100% 100%



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Swadaya Masyarakat

terhadap Program

pemberdayaan

masyarakat

0

-- --

1.50% 1.50% 1.70% 1.70% 1.70%




membangun desa

Persentase meningkatnya


dalam pembangunan

80% 80% 4,045,581,350 -- -- -- -- -- -- -- -- 80% 4,045,581,350 Kecamatan

Kranggan

207.20 Program pembangunan,






80% -- -- 100% 959,665,610 100% 1,541,760,096 100% 7,316,734,770 100% 11,941,277,699 100% 21,759,438,175 Kecamatan

Kranggan

4.02. PENGAWASAN

402.20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Presentase tindak lanjut

temuan, persentase

pelanggaran pegawai dan

jumlah temuan BPK

100% 100% 1,423,310,050 100% 1,967,789,835 100% 1,977,628,784 100% 1,997,405,072 100% 2,017,379,123 100% 7,960,202,814 Inspektorat


profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur

Pengawasan

Presentase meningkatnya

profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan Internal

Pemerintah (%)

100% 100% 449,935,500.00 100% 629,269,800.00 100% 632,416,149 100% 638,740,310 100% 658,750,400.00 100% 2,559,176,659 Inspektorat




Kebijakan KDH Wilayah I

Persentase tindak lanjut

temuan BPK pada

Wilayah Inspektur

Pembantu I

-- -- 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00 Inspektorat



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Persentase pelanggaran

pegawai pada Wilayah

Inspektur Pembantu I

100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat


temuan BPK pada

Wilayah Inspektur

Pembantu I

100% 100% 100% 100% 100%




Kebijakan KDH Wilayah II


temuan BPK pada

Wilayah Inspektur

Pembantu II

-- -- 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00 Inspektorat



Inspektur Pembantu II

100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat

Jumlah temuan BPK

pada Wilayah Inspektur

Pembantu II




Kebijakan KDH Wilayah III


temuan BPK pada

Wilayah Inspektur

Pembantu III

-- -- 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 0.00 Inspektorat



Inspektur Pembantu III

100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat

Jumlah temuan BPK

pada Wilayah Inspektur

Pembantu III

100% 100% 100% 100% 100%

4.03. PERENCANAAN


Data/Informasi

Persentase antara

ketersediaan data

terhadap kebutuhan data

90% 90% 516,630,350 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 516,630,350 BAPPEKO



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Persentase

permasalahan program

dan kegiatan yang

didanai oleh APBN dan

APBD

90% 90% -- -- -- -- -- -- -- --

403.16 Program Kerjasama

Pembangunan

Persentase rencana

kerjasama yang

diimplementasikan

100% 100% 50,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 50,000,000 BAPPEKO


Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat tumbuh

Persentase rencana

pengembangan wilayah

strategis dan cepat

tumbuh yang

diimplementasikan

100% 100% 719,999,600 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 719,999,600 BAPPEKO


Pembangunan Daerah

Persentase ketersediaan

rencana pembangunan

jangka panjang,

menengah,dan tahunan

90% 100% 1,760,840,100 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 1,760,840,100 BAPPEKO


pembangunan ekonomi

Persentase rencana

pembangunan ekonomi

yang diimplementasikan

100% 100% 146,778,550 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 146,778,550 BAPPEKO

403.23 Program Perencanaan Sosial

dan Budaya

Persentase rencana

Sosial dan Budaya yang

diimplementasikan

100% 100% 749,785,000 50 1,380,000,000 75 1,386,900,000 86 1,400,769,000 99 1,414,776,690 99 5,582,445,690 BAPPEKO

403.28 Program Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan

Persentase ketersediaan

data dan dokumen

rencana pembangunan

jangka panjang,

menengah,dan tahunan

90% 90% 1,092,775,000 90% 1,204,179,250 95% 1,216,221,043 95% 1,228,383,253 95% 4,741,558,545 BAPPEKO



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

403.29 Program Perencanaan Bidang

Infrastruktur SDA dan

Ekonomi

Persentase dokumen

perencanaan bidang

Infrastruktur SDA dan

Ekonomi yang berkualitas

baik

50 1,288,821,100 75 1,295,265,206 86 1,308,217,858 99 1,321,300,036 99 5,213,604,199 BAPPEKO

Persentase capaian

kinerja program PD

bidang Infrastruktur SDA

dan ekonomi dengan

capaian 75%

4.04. KEUANGAN


Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah


pengelolaan keuangan

daerah

100% 100% 6,212,148,309 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 6,212,148,309 BPPKA

404.20 Program Peningkatan sistem



kebijakan KDH

Presentase tindak lanjut

temuan, persentase

pelanggaran pegawai dan

jumlah temuan BPK

100% 100% 312,949,800 -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 312,949,800 BPPKA

404.21 Program Perencanaan dan

Evaluasi Pendapatan Daerah

Pertumbuhan Pajak

Daerah

18.9 15 -- 15 1,153,593,394 15 1,159,361,361 15 1,170,954,975 15 1,182,664,524 15 4,666,574,254 BPPKA

Pertumbuhan Retribusi

Daerah

4.43 5 5 5 5 5

Pertumbuhan Hasil

Pengelolaan Keuangan

Daerah yang Dipisahkan

7.35 5 5 5 5 5

Pertumbuhan Lain-lain

PAD yang sah

36.34 10 10 10 10 10


Pendapatan Daerah


pendapatan asli daerah

1.05 15 15 1,042,771,440 15 1,047,985,297 15 1,058,465,150 15 1,069,049,802 15 4,218,271,689 BPPKA



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

404.23 Program Penyusunan APBD

dan P-APBD Kota Mojokerto

Penetapan APBD TEPAT TEPAT TEPAT 1,862,598,650 TEPAT 1,871,911,643 TEPAT 1,890,630,760 TEPAT 1,909,537,067 TEPAT 7,534,678,120 BPPKA

Persentase SILPA 7.63 7 7 7 7 7 7

Persentase belanja

pendidikan

20.25 20.23 20 20 20 20 20

Persentase belanja

kesehatan

28.64 20.84 15 15 15 15 15

Persentase belanja

infrastruktur

18.7 25 25 25 25 25 25

Persentase belanja

kelurahan

2.45 5 5 5 5 5 5

Perbandingan antara

belanja langsung dengan

belanja tidak langsung

61/39 61/39 62/38 63/37 63/37 64/36 64/36

Bagi hasil kab/kota dan

desa

5.76 7 7 7 7 7 7

404.24 Program Penyusunan

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Opini BPK terhadap

laporan keuangan

WTP -- -- WTP 1,608,661,700 WTP 1,616,705,009 WTP 1,632,872,059 WTP 1,649,200,779 WTP 6,507,439,546 BPPKA

Persentase LKPD yang

disusun tepat waktu dan

sesuai SAP

100 100 100 100 100 100

404.25 Program Pengelolaan Aset

Daerah

Persentase aset daerah


90 -- -- 90 1,292,592,925 90 1,299,055,890 92 1,312,046,449 92 1,325,166,913 92 920,000,000 BPPKA

4.05. KEPEGAWAIAN

000.03 Program peningkatan disiplin

aparatur

Persentase menurunnya

pelanggaran disiplin

aparatur

40% 40% 15,840,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 40% 15,840,000 Badan

Kepegawaian

000.04 Program fasilitasi

pindah/purna tugas PNS

Persentase PNS yang

diproses Pensiun/Mutasi

0% 95% 199,388,550 -- -- -- -- -- -- -- -- 0% 199,388,550 Badan

Kepegawaian



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase PNS yang

mengikuti pendidikan

dan Pelatihan Tugas dan

Fungsi

4% 4% 845,195,350 -- -- -- -- -- -- -- -- 4% 845,195,350 Badan

Kepegawaian

000.08 PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGEMBANGAN

APARATUR

Persentase PNS yang

memperoleh Pembinaan

dan Pengembangan

Kompetensi

4% 4% 1,471,807,050 -- -- -- -- -- -- -- -- 4% 1,471,807,050 Badan

Kepegawaian


Kedinasan

Persentase Aparatur yang

Telah mengikuti

Pendidikan Kedinasan

647,499,100 -- -- -- -- -- -- -- -- 647,499,100 Badan

Kepegawaian

405.15 Program Penyelenggaraan

Penataan Aparatur

Indeks Penerapan Sistem

Merit

0% -- -- 15% 1,316,712,850 20% 1,323,296,414 25% 1,336,529,378 30% 3,349,894,672 30% 7,326,433,315 Badan

Kepegawaian

Persentase Gap

Kompetensi yang dapat

terpenuhi

1 1 1 1

Jumlah Jabatan - Jabatan

pimpinan tinggi pada

instansi pemerintah

30 33 35 37

Jumlah Jabatan

administrasi pada instansi

pemerintah

250 250 250 250

Jumlah pemangku

jabatan fungsional

tertentu pada instansi

pemerintah

384 420 400 415

405.16 Program Pengembangan,

Kompetensi dan Penilaian

Kinerja Aparatur

persentase ASN yang

mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Formal

-- -- -- 0.195 4,646,645,130 0.042 4,669,878,356 0.03 4,716,577,139 0.061 4,763,742,911 0.061 18,796,843,535 Badan

Kepegawaian

Persentase ASN

mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Struktural

-- -- -- 0.894 0.942 0.865 0 0.87



PD Penanggung

Jawab


Target Rp


periode

Target Target

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja

Tahun 2021

Persentase Gap

Kompetensi yang dapat

terpenuhi

-- -- -- 0.25 0.3 0.4 0.5 0.5

Jumlah Kasus

Pelanggaran Disiplin

yang diproses

-- -- -- 6 kasus 4 kasus 2 kasus 0 2 Kasus

Rata – rata skor aktivitas

aparatur

-- -- -- 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Skor SKM Layanan

Kepegawaian

-- -- -- -- 0 0 0 0

4.07. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

407.28 Program Penelitian dan

Pengembangan

Prosentase jumlah

penelitian yang

ditindaklanjuti dengan

kebijakan

15% 100% 1,915,710,800 15% 1,905,377,850 15% 1,914,904,739 15% 1,934,053,787 15% 1,953,394,325 75% 9,623,441,500 BALITBANG

102,826,144,600 135,281,182,127 158,143,770,943 182,484,765,725 215,874,611,650 763,667,093,082 JUMLAH TOTAL


target Anggaran target Anggaran target Anggaran target Anggaran target Anggaran target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

00000

001

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Administrasi Perkantoran

95% 100% 4,460,396,251 - - - - - - - - Seluruh PD

00000

002

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Pemenuhan

kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

95% 100% 3,643,180,351 - - - - - - - - Seluruh PD

00000

003

Program peningkatan

disiplin aparatur

Persentase Pegawai yang

memakai seragam sesuai

dengan aturan

100% 100% 6,070,809,700 - - - - - - - - Seluruh PD

00000

004

Program Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Persentase Fasilitasi

peningkatan kapasitas

Sumber Daya Apartur

100% 100% 3,141,630,848 - - - - - - - - Seluruh PD

00000

006

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan SKPD yang

Diselesaikan

100% 100% 683,982,850 - - - - - - - - Seluruh PD

00000

012

Program Pelayanan

Kesekretariatan


prasarana Perangkat

Daerah yang tersedia

secara cukup dan dengan

kualitas baik

- - - 100% 1,999,200,000 100% 2,000,067,900 100% 2,500,000,500 100% 2,700,000,700 100% 9,199,269,100 Seluruh PD

Belanja Hibah Prosentase proposal

hibah yang diverifikasi

dan divalidasi secara

benar dan tepat waktu

100% 100% 15,206,027,000 100% 14,788,501,500 100% 14,788,501,500 100% 14,788,501,500 100% 14,788,501,500 100% 74,360,033,000 SETDA (Bagian

KESRA)

Belanja Bantuan

Sosial

Prosentase proposal

bantuan sosial yang

diverifikasi dan divalidasi

secara benar dan tepat

waktu

100% 100% 7,424,608,500 100% 6,424,608,500 100% 6,424,608,500 100% 6,424,608,500 100% 6,424,608,500 100% 33,123,042,500 Dinas Sosial

40,630,635,500 23,212,310,000 23,213,177,900 23,713,110,500 23,913,110,700 116,682,344,600

2023 Kinerja Akhir RPJMD

Tabel 7 3: Capaian Kinerja Program Prioritas III dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019-2023

JUMLAH TOTAL

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja (Outcome/

Output)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

PD Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022

Rancangan Awal RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 Bab VII - 53 .

Bab VIII - 1 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi

gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah

dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.


Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023

NO Indikator Rumus

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

Nilai maksimum dan minimum komponen : 1. AHH 2. Angka Melek Huruf 3. Rata-rata Lama Sekolah 4. Konsumsi per kapita

77,14 77,03 78,00 79,00 80,00 81,00 81,00

2 Persentase pelanggaran

Perda yang terselesaikan

Jumlah pelanggaran perda yang ditangani dibagi Jumlah perda dikali 100% 1.617 30% 30% 30% 30% 30% 30%

3 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi CC B BB A A A A

4 Pertumbuhan Ekonomi 𝑅(𝑡−1,𝑡) =

𝑃𝐷𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝐵𝑡−1𝑥100% 5,80

5,70-

6,00

5,70-

6,00

5,70-

6,00

5,70-

6,00

5,70-

6,00 5,70-6,00

5 Indeks Kesalehan Sosial n/a > 60 63 65 68 70 70

6 Indeks Gini 𝐺 = 1 − ∑ 𝑃𝑖(𝑄𝑖 + 𝑄𝑖−1)

𝑘

𝑖=1

0,42 0,36 0,36 0,34 0,32 0,29 0,29

7 Indeks Pembangunan

Gender (IPG) 𝐼𝑃𝐺 = 1/3[(𝑋𝑒𝑑𝑒(1) + 𝑋𝑒𝑑𝑒 (2) + 𝐼𝑖𝑛𝑐−𝑑𝑖𝑠)] 93,40 93,45 93,50 93,55 93,60 93,65 93,65

8 Indeks Kapasitas Fiskal

Daerah

Kapasitas Fiskal (KF) masing-masing Daerah

Kab/Kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas

Fiskal seluruh Kab/Kota dalam Propinsi

𝐾𝐹 =(𝑃𝐴𝐷 + 𝑇𝐵𝑈 + 𝐿𝑃) − 𝐵𝑃

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛

0,824 0,918 1,20 1,60 2,00 2,40 2,40

9 Indeks Infrastruktur 76,974 76,966 79,107 81,034 82,662 84,989 84,989


Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran

Kota Mojokerto Tahun 2019-2023

NO Aspek/Bidang Urusan/


Rumus

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD


Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1 Laju inflasi [{(1 + ΔInf1)(1 + ΔInf2 )(1 + ΔInft)}1/t] − 1

1,97 2,5 - 4,5 2,5 - 4,5 2,5 - 4,5 2,5 - 4,5 2,5 - 4,5 2,5 - 4,5

2 PDRB per kapita PDRB

Penduduk Pertengahan Tahun 49,17 52,54 55,91 59,28 62,64 66,01 66,01

3 Persentase penduduk miskin 𝑃𝛼 =

1

𝑛∑ [

𝑧 − 𝑦𝑖

𝑧]

𝛼𝑞

𝑖=1

5,5 5,25 – 5,70

5,25 – 5,70

5,25 – 5,70

5,25 – 5,70

5,25 – 5,70

5,25 – 5,70

4 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

(100 – angka kemiskinan) 94,621 94,874 95,127 95,38 95,633 95,886 95,886

5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah pengangguran dibagi Jumlah Angkatan Kerja dikali 100%

2,45 2,4 – 3,5

2,4 – 3,5

2,4 – 3,5

2,4 – 3,5 2,4 – 3,5 2,4 – 3,5

6 Angka melek huruf 𝐿𝐼𝑇15+

𝑡 = 𝐿15+

𝑡

𝑃15+𝑡 𝑥 100 97,46% 97,76% 98,06% 98,36% 98,66% 98,96% 98,96%

7 Angka rata-rata lama sekolah

Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang

ditamatkan

9,99 10 10,01 10,02 10,03 10,04 10,04

8 Angka Harapan Lama Sekolah

𝐻𝐿𝑆𝑎𝑡 = 𝐹𝐾𝑥 ∑

𝐸𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡

𝑛

𝑖−𝑎

13,82 13,83 13,84 13,85 13,86 13,87 13,87

9 Persentase PAUD yang memiliki Nilai Akreditasi A

Jumlah PAUD yang memiliki Nilai Akreditasi A dibagi Jumlagh Semua Sekolah PAUD 5% 10% 15% 20% 25% 30% 30%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Jumlah SD yang memiliki Nilai Akreditasi A dibagi Jumlagh Semua SD 40% 45% 50% 55% 60% 65% 65%


Jumlah SMP yang memiliki Nilai Akreditasi A dibagi Jumlagh Semua SMP 50% 55% 60% 65% 70% 75% 75%

12 Rata-Rata Nilai UN SD/MI Total seluruh nilai UN siswa SD/MI dibagi Jumlah siswa SD/MI

204,29 210,25 216,45 222,45 228,85 234,95 234,95

13 Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs

Total seluruh nilai UN siswa SMP/MTs dibagi Jumlah siswa SMP/MTs 236,13 260,2 268,4 276,6 284,8 292,9 292,9

14 Angka Harapan Hidup 72,94 73.02 73.10 73.18 73,26 73.34 73.34

15 Persentase balita gizi buruk

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑥 100% 0,75 < 1,7 < 1,65 < 1,6 < 1,55 < 1,5 < 1,5

16 Prevalensi balita gizi kurang

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑥 100% 6,25 10,00 9,00 8,00 7,00 6,50 6,5

17 Cakupan Desa Siaga Aktif

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑖𝑎𝑔𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑖𝑎𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑥 100% 100% 80% 85% 85% 90% 90% 90%

18 Tingkat partisipasi angkatan kerja

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑑 𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 (15 − 64)𝑥 100% 68,24 67,92 67,60 67,28 66,96 66,65 66,65

19 Tingkat pengangguran terbuka

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑘. 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑑𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑥 100% 2,45 2,43 2,41 2,39 2,37 2,35 2,35

20 Rasio penduduk yang bekerja

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑥 100% 66,35 66,47 66,59 66,70 66,82 66,93 66,93

21 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

𝐾𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑑 𝑢𝑠𝑖𝑎 15 𝑡ℎ𝑛 𝑘𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑠𝑥 100% 96,51 96,63 96,75 96,87 96,99 97,11 97,11

22 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑗𝑎ℎ𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑗𝑎ℎ𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎𝑥 100% 14.019 13.739 13.464 13.195 12.931 12.673 12.673




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 82,75 83,80 84,14 85,48 86,83 87,17 87,17

24 Persentase PAD terhadap pendapatan

𝑃𝐴𝐷

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ𝑥 100% 23,22 24 25,11 26,1 26,99 27,79 27,79

25 Opini BPK

Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

26 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan 88 86 86 86 >86 >86 >86

27 Penguatan cadangan pangan

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎

100 𝑡𝑜𝑛𝑥 100% n/a 60% 60% 60% 60% 60% 60%

28 Penanganan daerah rawan pangan

Menjumlahkan indikator : 1. Ketersediaan pangan 2. Preferensi energi

3. Kemiskinan krn prasejahtera dan sejahtera

n/a 60% 60% 60% 60% 60% 60%

29 Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata

Jumlah PDRD Sektor Pariwisata Tahun n – Jumlah PDRB Tahun n-1 dibagi

Jumlah PDRB Tahun n-1 dikali 100% n.a 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 2,5%

30

Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Jumlah PDRD Sektor Perdagangan Tahun n – Jumlah PDRB Sektor

Perdagangan Tahun n-1 dibagi Jumlah PDRB Sektor Perdagangan Tahun n-1

dikali 100%

6,16 5,8-65 5,8-65 5,8-65 5,8-65 5,8-65 5,8-6,5

31

Pertumbuhan PDRB sektor Industri

Jumlah PDRD Sektor Industri Tahun n – Jumlah PDRB Sektor Industri Tahun n-1

dibagi Jumlah PDRB Sektor Industri Tahun n-1 dikali 100%

6,16 5.7 – 6,1

5.7 – 6,1

5.7 – 6,1

5.7 – 6,1 5.7 – 6,1 5.7 – 6,1

32 Indeks Kesalehan Sosial Indeks Kesalehan Sosial n/a > 60 63 65 68 70 70

33 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi CC B BB A A A A




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34 Indeks Profesionalitas ASN

𝐼𝑑𝑥𝑃𝑟𝑜

= (1 − 𝑔𝑎𝑝𝑠) + (𝐾𝑗) + (1 − 𝛿𝑆𝐼𝑖𝑛𝑒𝑥)𝑘𝑜𝑒𝑓 ± (1 − 𝑖𝑛𝐷𝑖𝑠𝑐𝑝𝑙)𝑘𝑜𝑒𝑓𝑘𝑜𝑒𝑓𝑘𝑜𝑒𝑓 86,56 87,00 87,50 88,00 88,50 89,00 89,00

35 Indeks Minat Baca n/a 58 60 62 64 66 66

36 IDG 82,00 82,50 83,00 83,50 84,00 84,50 84,50

37 Indeks Daya Beli 105,74 106,398 107,056 107,714 108,372 109,03 109,03

38

Rasio Kemandirian Daerah Jumlah Pendapatan Asli daerah dibagi

(Bantuan Pemerintah Pusat + Pemerintah Provinsi + Pinjaman)

23,72 24,999 25,898 26,797 27,696 28,595 28,595

39 Jumlah Prestasi Olah Raga (tingat regional dan Nasional)

Jumlah cabang olah raga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional

0 4 4 4 4 4 4

40 Akreditasi Rumah Sakit Paripurna

Paripurna

Paripurna

Paripurna

Paripurna

Paripurna

Paripurna

41 Cost Recovery Ratio 87,7 90 92 94 96 100 100

ASPEK DAYA SAING DAERAH

1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑅𝑇

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑇

1.310.502

1.372.544

1.434.587

1.496.629

1.558.672

1.620.715

1.620.715

2 Nilai tukar petani (%)

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑛𝑖

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑛𝑖 𝑥 100 101,5 101,5 102 102,5 103 103,5 103,5

3 Rasio ketergantungan 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 < 15𝑡ℎ + 𝑢𝑠𝑖𝑎 > 64

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 15 − 64𝑥 100 50,69 50,67 50,64 50,62 50,6 50,57 50,57

4 Jumlah konflik sosial 0 0 0 0 0 0 0

5 Jumlah konflik SARA 0 0 0 0 0 0 0

ASPEK PELAYANAN UMUM

Layanan Urusan Wajib Dasar




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pendidikan

1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑝𝑑 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝐾/𝑅𝐴/𝑃𝐴

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 4 − 6 𝑡ℎ𝑛𝑥 100% 93,28% 94,28% 95,28% 96,28% 97,28% 98,28% 98,28%

1.2 Angka partisipasi kasar :

1.2.1 APK SD/MI/Paket A 𝐴𝑃𝐾ℎ

𝑡 =𝐸ℎ

𝑡

𝑃ℎ,𝑎𝑡 𝑥 100

122,05% 121,5% 121,0% 120,5% 120,05% 120,05% 120,05%

1.2.2 APK SMP/MTs/Paket B 127,51% 125,5% 126,0% 126,5% 127,01% 127,51% 127,51%

1.3 Angka Partisipasi Murni :

1.3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

𝐴𝑃𝑀ℎ𝑡 =

𝐸ℎ,𝑎𝑡

𝑃ℎ,𝑎𝑡 𝑥 100

112,85% 113,3% 113,8% 114,3% 114,85% 115,35% 115,35%

1.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

95,36% 95,66% 95,96% 96,26% 96,56% 96,86% 96,86%

1.4 Angka partisipasi sekolah

1.4.1 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A

𝐴𝑃𝑆ℎ𝑡 =

𝐸ℎ,𝑎𝑡

𝑃ℎ,𝑎𝑡 𝑥 1.000

122,89% 122,3% 121,8% 121,3% 120,89% 120,39% 120,39%

1.4.2 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

103,69% 103,89

% 104,09

% 104,29

% 104,49% 104,69% 104,69%

1.5 Angka Putus Sekolah:

1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐴𝑃𝑆 𝑆𝐷/𝑀𝐼𝑠𝑒 − 𝐾𝑜𝑡𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐴𝑃𝑆 𝑆𝐷/𝑀𝐼𝑠𝑒 − 𝐾𝑜𝑡𝑎

𝑥 100% 0,01% 0,01% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐴𝑃𝑆𝑆𝑀𝑃/𝑀𝑇𝑠 𝑠𝑒 − 𝐾𝑜𝑡𝑎𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐴𝑃𝑆 𝑆𝑀𝑃/𝑀𝑇𝑠 𝑠𝑒 − 𝐾𝑜𝑡𝑎

𝑥 100% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06% 0,05% 0,04% 0,04%

1.6 Angka Kelulusan:

1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑑 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝐷/𝑀𝐼

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑑 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝐷/𝑀𝐼 𝑝𝑑 𝑡ℎ𝑛 𝑠𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎

𝑥 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑑 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑀𝑃/𝑀𝑇𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑑 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑀𝑃/𝑀𝑇𝑠 𝑝𝑑 𝑡ℎ𝑛 𝑠𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎

𝑥 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.7 Angka Melanjutkan(AM):

1.7.1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑢 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘 𝐼 𝑝𝑑 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑀𝑃/𝑀𝑇𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝐷/𝑀𝐼 𝑝𝑑 𝑡ℎ𝑛 𝑠𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎

𝑥 100% 97,33% 97,53% 97,73% 97,93% 98,13% 98,33% 98,33%

1.8 Fasilitas Pendidikan:

1.8.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑆𝐷/𝑀𝐼 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐷/𝑀𝐼𝑥 100% 31,88% 36% 45% 54% 62% 71% 71%

1.8.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/ SMK/MA kondisi bangunan baik

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑀𝑃/𝑀𝑇𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑀𝐴 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐷/𝑀𝐼𝑥 100% 63% 65% 70% 75% 80% 85% 85%

1.8.3 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ (𝑆𝐷/𝑀𝐼 + 𝑆𝑀𝑃/𝑀𝑇𝑠)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 (7 − 12) + (13 − 15)𝑡ℎ𝑛

𝑥 10.000 50 :10.000

50 :10.000

50 :10.000

50 :10.000

50 :10.000

50 :10.000

50 :10.000

1.8.4 Rasio ketersediaan sekolah terhadap

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ (𝑆𝑀𝐴/𝑀𝐴/𝑆𝑀𝐾)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 (16 − 19)𝑥 10.000

27 :10.000

30 :10.000

30 :10.000

30 :10.000

30 :10.000

30 :10.000

30 :10.000




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

penduduk usia sekolah pendidikan menengah

1.8.5 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑢𝑟𝑢 (𝑆𝐷/𝑀𝐼 + 𝑆𝑀𝑃/𝑀𝑇𝑠)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑 (𝑆𝐷/𝑀𝐼 + 𝑆𝑀𝑃/𝑀𝑇𝑠)𝑥 10.000 1 : 18 1 : 18 1 : 17 1 : 17 1 : 16 1 : 16 1 : 16

1.8.6 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑢𝑟𝑢 (𝑆𝑀𝐴/𝑀𝐴/𝑆𝑀𝐾)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑 (𝑆𝑀𝐴/𝑀𝐴/𝑆𝑀𝐾)𝑥 10.000 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 14 1 : 14 1 : 13 1 : 13

1.8.7 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar

Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas dibagi Jumlah murid pendidikan dasar

dikali 1000 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

1.8.8 Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah menengah

Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas dibagi Jumlah murid pendidikan

menengah dikali 10.000 2,29 2,29 2,28 2,28 2,28 2,27 2,27

1.8.9 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar

Banyaknya lulusan SD dibagi Banyaknya penduduk usia 12 tahun dikali 100% 118,81% 118,8% 118,8% 118,8% 118,89% 118,91% 118,91%

1.9 Angka melek huruf

penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan

laki‐laki

Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf dibagi Banyaknya penduduk usia 15-24 dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.10 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kota

dibagi Jumlah seluruh penduduk yang berusia >15 tahun Melek Huruf se-Kota

dikali 100%

97,46% 97,76% 98,06% 98,36% 98,66% 98,96% 98,96%

1.11 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV dibagi Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs,

SMA/SMK/MA dikali 100% 94,02% 94,52% 95,02% 95,52% 96,02% 96,52% 96,52%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Kesehatan

2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

𝐴𝐾𝐵 = 𝐷0−≤1𝑡ℎ

∑ 𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝𝑥 1000 2,34

< 4,69 (10

bayi)

< 4,22 (9 bayi)

< 3,75 (8 bayi)

< 3,28 (7 bayi)

< 2,81 (6 bayi)

< 2,81 (6 bayi)

2.2 Angka kelangsungan hidup bayi

𝐴𝐾𝐻𝐵 = (1 − 𝐴𝐾𝐵) 998 995 996 996 996 997 997

2.3 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

𝐴𝐾𝐵 = 𝐷0−≤5𝑡ℎ


< 7,98 (17

balita)

< 7,51 (16

balita)

< 7,04 (15

balita)

< 6,57 (14

balita)

< 6,10 (13

balita)

< 6,10 (13

balita)

2.4 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

𝐾𝐵 = 𝐷0−≤1𝑏𝑙𝑛


< 2,34 (5

Neonatal)

< 2,34 (5

Neonatal)

< 1,87 (4

Neonatal)

< 1,40 (3

Neonatal)

< 1,40 (3

Neonatal)

< 1,40 (3

Neonatal)

2.5 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah

tertentu selama 1 tahun dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan

pada kurun waktu yang sama dikali 100.000

46,94 < 94,6 (2 Ibu)

< 94,6 (2 Ibu)

< 94,6 (2 Ibu)

< 94,6 (2 Ibu)

< 94,6 (2 Ibu)

< 94,6 (2 Ibu)

2.6 Rasio posyandu per satuan balita

Jumlah posyandu dibagi Jumlah balita dikali 1000 16,42 58 58 58 58 58 58

2.7 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu dibagi Jumlah penduduk dikali 1000 0,23 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

2.8 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Jumlah rumah sakit dibagi Jumlah penduduk dikali 1000 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

2.9 Rasio dokter per satuan penduduk

Jumlah dokter dibagi Jumlah penduduk dikali 1000 0,47 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

2.10 Rasio tenaga medis per Jumlah tenaga medis dibagi Jumlah penduduk dikali 1000

1,49 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

satuan penduduk

2.11 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah ibu dengan komplikasi

kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100%

97,8 80% 85% 85% 90% 90% 90%

2.12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

dikali 100%

99,86 98% 98% 99% 99% 100% 100%

2.13 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Jumlah Desa / Kelurahan UCI dibagi Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan dikali 100% 83,33 94% 94% 100% 100% 100% 100%

2.14 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di

satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh balita gizi

buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali 100

100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.15 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)

Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100

Kkal/kapita/hari) dibagi Jumlah balita dikali 100%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2.16 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi

Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1

91,40% 91% 92% 93% 94% 95% 91,40%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

campak tahun dibagi Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan

tahun yang sama dikali 100% 2.17 Non Polio AFP rate per

100.000 penduduk

Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan dibagi jumlah penduduk < 15 tahun dikali

100% 0 >2 >2 >2 >2 >2 >2

2.18 Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan

penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali

100%

124,95 80% 85% 90% 95% 100% 100%

2.19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukandan diobati di satu wilayah kerja

selama 1 Tahun dibagi Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun

wkt yang sama dikali 100%

81,61 80% 85% 90% 95% 100% 100%

2.20 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) dibagi Jumlah Penduduk pada kurun

waktu yang sama dikali 100.000 146 183 179 174 157 145 183

2.21 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Jumlah Paisen TB yang meninggal dibagi Jumlah penduduk pada kurun waktu yang

sama dikali 100.000 8,6 8,5 8,5 8 7,8 7,5 8,5

2.22 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS dibagi

Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut

dikali 100%

63,7 81 82 85 87 90 81

2.23 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh

Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun

dibagi Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA 90 > 90% > 90% > 90% > 90% > 90% > 90%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dalam program DOTS yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 100%

2.24 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOPdi satu wil. Kerja selama 1 Tahun dibagi

Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama

dikali 100%

100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.25 Penderita diare yang ditangani

Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di

suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam

waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare dikali jumlah penduduk) dikali 100%

104 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.26 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi

Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100%

0,18 < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 %

2.27 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 dibaggi Jumlah seluruh

miskin di Kab/Kabupaten dikali 100% 100 ≥ 10% ≥ 10% ≥ 10% ≥ 10% ≥ 10% ≥ 10%

2.28 Cakupan kunjungan bayi

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standardi satu wilayah

kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu

wilayah kerja padakurun waktu yang sama dikali 100%

101,1 97% 98% 99% 99% 100% 100%

2.29 Cakupan puskesmas Jumlah puskesmas dibagi Jumlah seluruh kecamatan dikali 100%

200 200 200 200 200 200 200

2.30 Cakupan pembantu Jumlah pembantu puskesmas dibagi Jumlah seluruh desa dikali 100%

61 60 60 60 60 60 60




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

puskesmas

2.31 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu dibagi Jumlah sasaran

ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama dikali 100%

98,4 98% 98% 99% 99% 100% 100%

2.32 Cakupan pelayanan nifas

Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Seluruh ibu nifas di

satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikali 100%

98,32 96% 97% 97% 98% 99% 99%

2.33 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dibagi Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada dikali 100%

91,18 80% 85% 85% 90% 90% 90%

2.34 Cakupan pelayanan anak balita

Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah

kerja ada waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja

dalam waktu yang sama dikali 100%

90,84 87% 88% 89% 90% 90% 90%

2.35 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI dibagi Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga

miskin dikali 100%

100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.36 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga

kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

dibagi Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

100 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dikali 100%

2.37 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 dibagi Jumlah seluruh masyarakat

miskin dikali 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.38 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Pelayanan gawat darurat level 1 dibagi Jumlah RS dikali 100%

100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.39 Akreditasi Rumah Sakit

Paripurna

Paripurna

Paripurna

Paripurna

Paripurna

Paripurna

Paripurna

2.40 BOR Jumlah hari perawatan rumah sakit dibagi (Jumlah tempat tidur dikali Jumlah hari

dalam satu periode)) dikali 100% 66,85 70 71 72 73 74 74

2.41 ALOS Jumlah lama dirawat dibagi Jumlah pasien keluar (hidup + mati)

3 4 4 4 4 4 4

2.42 TOI ((Jumlah tempat tidur dikali Periode) dikurangi Hari perawatan) dibagi Jumlah

pasien keluar (hidup +mati) 2 2 2 2 2 2 2

2.43 BTO Jumlah pasien keluar (hidup + mati) dibagi Jumlah tempat tidur

58 50 50 50 50 50 50

2.44 NDR (Jumlah pasien mati > 48 jam dibagi Jumlah pasien keluar (hidup + mati) ) dikali

1000‰ 35 34 33 32 31 30 30

2.45 GDR (Jumlah pasien mati seluruhnya dibagi Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) dikali

1000‰ 53 52 51 50 49 48 48

2.46 Indeks Kepuasan Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan

74 80 81 82 83 84 84




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1 Pekerjaan Umum

3.1.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan kondisi baik dibagi Panjang jalan seluruhnya

0,75 0,65 0,71 0,78 0,68 0,73 0,73

3.1.2 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Jumlah panjang jalan dibagi Jumlah penduduk

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

3.1.3 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi Panjang seluruh jalan kabupaten di

daerah tersebut dikali 100% 77 65 71 78 68 73 73

3.1.4 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi (Km) dibagi Panjang seluruh jalan

kabupaten (Km) dikali 100% 48,3 49,8 51,2 52,7 54,2 55,7 55,7

3.1.5 Persentase rumah tinggal bersanitasi

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dibagi Jumlah rumah tinggal dikali 100%

96,36% 97,36% 100,00

% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00%

3.1.6 Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km) dibagi Panjang seluruh

sempadan sungai kabupaten (Km) dikali 100%

1,05% 0.9% 0,7% 0,5% 0,3% 0% 0%

3.1.7 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) dibagi Panjang seluruh

drainase di daerah kabupaten (Km) dikali 100%

70 75 80 85 90 95 95

3.1.8 Tidak terjadi genangan Luasan daerah yang tergenang dibagi Luasan

daerah rawan genangan atau berpotensi 80 80 82 84 86 86 86




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

> 2 kali setahun tergenang dikali 100%

3.1.9 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas irigasi kabupaten dikali 100%

75 80 82 84 86 90 90

3.1.10 Rasio Jaringan Irigasi Panjang saluran irigasi dibagi Luas lahan budidaya pertanian

80 82 84 86 88 90 90

3.1.11 Persentase penduduk berakses air minum

Penduduk berakses air minum dibagi Jumlah penduduk dikali 100%

96% 96% 97% 98% 99% 100% 100%

3.1.12 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dibagi Jumlah penduduk

seluruhnya dikali 100%

86% 87% 88% 89% 90% 91% 91%

3.1.13 Persentase areal kawasan kumuh

Luas Kawasan Kumuh dibagi Luas Wilayah dikali 100%

4.6% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 0,00%

3.1.14 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Jumlah tempat ibadah dibagi Jumlah penduduk dikali 1000

1:350 1:350 1:350 1:350 1:350 1:350 1:350

3.2 Penaataan Ruang

3.2.1 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dibagi Luasan RTH

publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan dikali 100%

n/a 83,16% 85,60% 88,04% 90,48% 92,92% 92,92%

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4.1 Rasio rumah layak huni Jumlah rumah layak huni dibagi Jumlah penduduk

89,00% 99.5% 100,00

% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00%

4.2 Rasio permukiman layak huni

Luas pemukiman layak huni dibagi Luas wilayah permukiman

96,00% 97,00% 98,00% 99,00% 100,00% 100,00% 100,00%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

dibagi Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikali 100%

96,83% 97,32% 98% 99% 100% 100% 100%

4.4 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak hunidan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah rumah tangga

MBR pada kurun waktu tertentu dikali 100%

93,00% 94,00% 95,00% 96,00% 97,00% 98,00% 98,00%

4.5 Persentase permukiman yang tertata

Luas area permukiman tertataLuas area permukiman keseluruhan dikali 100

97,00% 98,00% 99,00% 100,00

% 100,00% 100,00% 100,00%

4.6 Persentase lingkungan permukiman kumuh

Luas lingkungan permukiman kumuh dibagi Luas wilayah dikali 100%

4.6% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 0,00%

4.7 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Luasan pemukiman kumuh yang tertangani dibagi Luas pemukiman kumuh dikali 100%

96,36% 97,00% 98,00% 99,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.8 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan dibagi Jumlah seluruh rumah dikali 100%

n/a 5,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 0,00%

4.9 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah

lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikali 100%

96.68% 96.68% 96.68% 96.68% 96.68% 96.68% 96.68%

5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru

dibagi 1 Wilayah kerja kabupaten/kota dikali 100%

2,67 3,11 4,00 4,25 5,14 5,39 5,39

5.2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan

masyarakat dan terindentifikasi oleh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ketentraman, keindahan)

SATPOL PP dikali 100%

5.3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi Luas wilayah

kabupaten/kota dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit

dibagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK dikali 100%

< 15 menit

< 15 menit

< 15 menit

< 15 menit

< 15 menit

< 15 menit

< 15 menit

5.5 Persentase pelanggaran Perda yang terselesaikan

Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dibagi Jumlah pelanggaran PERDA dikali

100%

1.617 30% 30% 30% 30% 30% 30%

5.6 Persentase perkara atau sengketa PTUN yang diselesaikan

Jumlah perkara/ sengketa PTUN yang diselesaikan dibagi jumlah perkara/sengketa

PTUN dikali 100% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 90%

5.7 Persentase pelayanan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

Jumlah pelayanan bantuan hukum kpd Perangkat Daerah dibagi Jumlah masalah

yang timbul dlm pelaksanaan tugas di Perangkat Daerah dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.8 Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman

Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan dibagi

jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman dibagi 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.9 Persentase kejadian di bidang

Jumlah kejadian bidang IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan dibagi Jumlah seluruh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan

kejadian IPOLEKSOSBUD dikali 100%

6 Sosial

6.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya menerima

bantuan dikali 100% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

6.2 Persentase PMKS yang tertangani

Jumlah PMKS yang tertangani dibagi Jumlah PMKS yang ada dikali 100%

90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

6.3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi Jumlah PMKS

dalam 1 tahunyang seharusnya memperolah bantuan sosial dikali 100%

90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

6.4 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lain

Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok

sosial ekonomi sejenis dibagi Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya

menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok

sosial ekonomi sejenis dikali 100%

1,02% 6% 12% 18% 24% 30% 30%

6.5 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosia

Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana

pelayanan kesos dibagi Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya

menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.6 Persentase wahana kesejahteraan sosial

Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana

pelayanan kesos dibagi Jumlah WKBSM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan

kesos skala dikali 100%

6.7 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa

tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun dibagi Jumlah korban bencana yang seharusnya

menerimabantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun dikali

100%

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan

sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun dibagi Jumlah korban

bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap

darurat skala dikali 100%

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.9 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidakpotensial yang telah

menerima jaminan sosial dalam 1 tahun dibagi Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang

seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun dikali 100%

84% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1 Tenaga Kerja

1.1 Angka sengketa Jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi 9,70% 11,86% 11,05% 10,24% 9,43% 8,62% 8,62%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pengusaha-pekerja per tahun

Jumlah perusahaan dikali 1000

1.2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

∑𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖

𝑃𝑒𝑟𝑗𝑎𝑛𝑗𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎 (𝑃𝐵)

∑ 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛𝑥 100%

33,3% 70% 70% 75% 75% 80% 80%

1.3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

∑ 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛

∑ 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟𝑥 100% 36,16% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

1.5 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

∑ 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎/ 𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐽𝐴𝑀𝑆𝑂𝑆𝑇𝐸𝐾

∑ 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎/ 𝑏𝑢𝑟𝑢ℎ𝑥 100% 30,25% 35,3% 38,7% 40,1% 41% 43,8% 43,8%

1.6 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Jumlah penyelesaian perselisihan buruh danpengusaha dengan kebijakan pemda

pada Tahun n dibagi Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan

kebijakan pemda dikali 100%

0 0 0 0 0 0 0

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi Jumlah pekerja perempuan dikali 100

3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8

2.2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dibagi Jumlah total kursi di

keanggotaan DPRD dikali 100% 24 32 32 32 32 32 32

2.3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Pekerja perempuan di lembaga swasta dibagi Jumlah pekerja perempuan dikali 100

28,57 28,57 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7

2.4 Rasio KDRT Jumlah KDRT dibagi Jumlah rumah tangga dikali 100

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Pekerja anak usia 5-14 tahun dibagi Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas dikali 100

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2.6 Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi Jumlah angkatan kerja

perempuan dikali 100% 32,07 32,08 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9

2.7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu

dibagi Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu dikali

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana

KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh korban KtP/A yang

terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentudalam kurun waktu

tertentu dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.9 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban

Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos dibabgi Jumlah korban

kekerasan yang membutuhkan rehabsos dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

2.10 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum dibagi Jumlah korban yang

membutuhkan bantuan hukum dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.11 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan

pemulungan dibagi Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT

dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.12 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke

keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya dibagi Jumlah korban

yang membutuhkan reintegrasi sosial dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Pangan

3.1 Ketersediaan pangan utama

Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) dibagi Jumlah penduduk

dikali 100%

49 Kg/Th

50 Kg/Th

55 Kg/Th

60 Kg/Th

65 Kg/Th

66 Kg/Th

66 Kg/Th

3.2 Ketersediaan energi dan protein perkapita

Ketersediaan pangan/kapita/hari dikali Kandugan Kalori dikali BDD dibagi 100

1861 kkal/kpt/

hr

1900 kkal/kpt/

hr

1925 kkal/kpt/

hr

1950 kkal/kpt/

hr

1975 kkal/kpt/

hr

2000 kkal/kpt/

hr

2000 kkal/kpt/

hr 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

3.3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumidi pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standaryang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah total

0 60% 70% 80% 80% 80% 80%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sampel pangan yang diPerdagangkanpengumpul di suatu wilayah

menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dikali 100%

4 Pertanahan

4.1 Penyelesaian kasus tanah Negara

Jumlah kasus yang diselesaikan dibagi Jumlah kasus yang terdaftar dikali 100% 20% 40% 60% 80% 100% 100% 100%

5 Lingkungan Hidup

5.1 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air

𝐼𝑃 =√

(𝐶𝑖

𝐿𝑖𝑗)𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

2 + (𝐶𝑖

𝐿𝑖𝑗)𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

2

2

47,14 49 49 50 50 51 51

5.2 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara

IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)] 87,64 88,04 88,44 88,84 89,24 89,64 89,64

5.3 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan

𝐼𝐾𝑇𝐿 = 100 − ((84,3 − (𝑇𝐻𝑥100))𝑥50

54,3 56,5 58 60 62 64 66 66

5.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

𝐼𝐾𝐿𝐻𝐷 = (30%𝑥𝐼𝐾𝐴) + (30%𝑥𝐼𝐾𝑈) + (40%𝑥𝐼𝐾𝑇𝐿) 63,02 65,23 66,45 67,37 68,59 68,59 68,59

5.5 Timbulan sampah yang ditangani

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ𝑥 100%

81,12 82 83 84 85 86 86

5.6 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R

Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui

aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan

21,76 22,44 23 24 25 26 26




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.7 Persentase cakupan area pelayanan

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ (𝑘𝑚2/ℎ𝑎)

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑘𝑜𝑡𝑎 (𝑘𝑚2/ℎ𝑎)𝑥 100%

60% 62% 64% 66% 68% 70% 70%

5.8 Persentase jumlah sampah yang tertangani

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖(𝑡𝑜𝑛)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑘𝑜𝑡𝑎 (𝑡𝑜𝑛)

𝑥 100% 65% 66% 67% 68% 69% 70% 70%

5.9 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota

Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71 76,75 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 80-81

5.10 Persentase Luas Area Bersih Sampah

60% 62% 64% 66% 68% 70% 70%

5.11 Persentase Sampah Yang Di Kelola

65% 66% 67% 68% 69% 70% 70%

6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6.1 Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 > 17 𝑦𝑔 𝑏𝑒𝑟 𝐾𝑇𝑃

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 > 17 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ𝑚𝑒𝑛𝑖𝑘𝑎ℎ

0,92 0,92 0,93 0,935 0,94 0,95 0,95

6.2 Rasio bayi berakte kelahiran

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒 𝑘𝑒𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑦𝑖 0,98 0,985 0,99 0,994 0,997 1 1

6.3 Rasio pasangan berakte nikah

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑘𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒 𝑛𝑖𝑘𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑘𝑎ℎ 0,83 0,85 0,89 0,9 0,91 0,92 0,92

6.4 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑇𝑃 𝑏𝑒𝑟𝑁𝐼𝐾 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝐾𝑇𝑃 𝑥 100% 93,4 94 94,5 95 95,5 96 96

6.5 Cakupan penerbitan akta kelahiran

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑘𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛𝑥 100% 98,68 99 99,5 99,5 100 100 100




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.6 Penggunaan data konsolidasi bersih

Jumlah data penduduk terakses dibagi Jumlah pelayanan pemanfaatan databse

kependudukan dikali 100% 0% 40% 50% 65% 85% 100% 100%

6.7 Cakupan penyediaan hak akses kependudukan

(Jumlah PD – PD terfasilitasi akses database kependudukan) dibagi (Jumlah permintaan PD – PD utk akses database kependudukan)

dikali 100%

98,68% 99% 99,50% 99,50% 100 100% 100%

7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7.1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑦𝑔 𝑏𝑎𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑥 100% 50% 66,60% 83% 90% 100% 100% 100%

7.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑃𝑀

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑃𝑀 1,16 1,33 1,5 1,6 1,8 2 2

7.3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐾𝐾

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐾𝐾 1,8 2 2,16 2,33 2,5 2,66 2,66

7.4 Persentase LPM aktif 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑆𝑀 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑃𝑀𝑥 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.5 Persentase LPM Berprestasi

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑃𝑀 𝑏𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑃𝑀𝑥 100% 16% 33% 49,5% 66% 66%

7.6 Persentase PKK aktif 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐾𝐾 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝐾𝐾𝑥 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.7 Persentase Posyandu aktif

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢𝑥 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.8 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑤𝑎𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡𝑥 100% n/a 1% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 1,70%

7.10 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif

Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yg aktif dibagi Jumlah seluruh lembaga

kemasyarakatan dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

𝑃𝑡 = 𝑃0 + (𝐵 − 𝐷) + (𝑀𝑖 − 𝑀0)

𝑟 = {(𝑃𝑡

𝑃0) 𝑥 (

1

𝑡) − 1} 𝑥100

0,72 0,70 0,69 0,68 0,67, 0,66 0,66

8.2 Total Fertility Rate (TFR)

𝑇𝐹𝑅 = 5 ∑ 𝐴𝑆𝐹𝑅𝑖

7

𝑖−1 1,81 1,80 1,79 1,78 1,77 1,76 1,76

8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑢𝑛𝑔 𝐾𝐵

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ𝑥 100% n/a 25% 40% 50% 60% 75% 75%

8.4 Rata-rata jumlah anak per keluarga

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 2 2 2 2 2 2 2

8.5 Ratio Akseptor KB Jumlah Akseptor KB dibagi Jumlah pasangan usia subur dikali 100%

75,08 70,01 70,36 70,56 71,21 71,67 71,67

8.6 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49

Jumlah peserta KB aktif dibagi Jumlah pasangan usia subur dikali 100%

n/a 69,81 69,88 69,94 70,01 70,07 70,07




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.7 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 dibagi Jumlah

penduduk perempuan kelompok umur 15-19 padapertengahan tahun yang sama dikali

1000

n/a 21,47 21,25 21,09 20,89 20,54 20,54

8.8 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th dibagi Jumlah pasangan

usia subur dikali 100 n/a 15,96 15,71 15,56 15,46 15,05 15,05

8.9 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah pasangan usia subur

dikali 100% n/a 10,14 9,99 9,85 9,74 9,54 9,54

8.10 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP dibagi Jumlah akseptor KB dikali 100%

n/a 38,56 38,75 38,95 39,15 39,35 39,35

8.11 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dibagi Jumlah anggota kelompok BKB dikali

100% n/a 89,05 89,36 89,72 90,15 90,54 90,54

8.12 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB dibagi Jumlah anggota kelompok BKR dikali

100% n/a 88,59 89,05 89,49 90,04 90,45 90,45

8.13 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB dibagi Jumlah anggota kelompok BKL dikali

100% n/a 77,45 79,52 81,45 83,42 85,06 85,06

8.14 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Jumlah PPKS dibagi Jumlah kecamatan dikali 100%

n/a 1 1 1 1 1 1




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.15 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Jumlah PIK R/M dibagi Jumlah kecamatan dikali 100%

n/a 5, 25 6,75 8,15 9,04 10,52 10,52

8.16 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan dibagi Jumlah PKB/PLKB dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8.17 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri dibagi Jumlah anggota kelompok

UPPKS dikali 100% n/a 78,65 80,53 82,75 84,65 86,45 86,45

8.18 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa dibagi Jumlah desa/kelurahan dikali 100%

n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8.19 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dangudang Alkon

kab/kota dibagi Perkiraan Permintaan Masyarakat dikali 100%

n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8.20 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh

Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dibagi Jumlah

Faskes dan jejaring dikali 100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

8.21 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia dibagi Jumlah seluruh informasi

data mikro keluarga dikali 100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8.22 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang dibagi Jumlah keluarga mempunyai

balita dan anak dikali 100%

n/a 60,47 63,45 66,76 68,47 70,64 70,64

8.23 Rata-rata usia kawin pertama wanita

Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurutusia kawin pertama)

dibagi Jumlah wanita menurut usia kawin pertama

n/a 20 20 21 21 21 21

8.24 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Jumlah anggaran untuk urusan PPKB dibagi Jumlah APBD dan APBDes

n/a 0,40 0,38 0,40 0,40 0,40 0,40

9 Perhubungan




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nilai IKM Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

71,5 72 74.5 76 78 80 80

9.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu)

tahun.

1.800.64

7

1.800.6

45

1.800.6

45

1.800.6

45

1.800.64

5

1.800.64

5

1.800.64

5

9.2 Rasio ijin trayek Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi Jumlah penduduk

0,00037

(1:2672)

0,00037

(1:2672)

0,00037

(1:2672)

0,00037

(1:2672)

0,00037

(1:2672)

0,00037

(1:2672)

0,00037

(1:2672)

9.3 Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang

diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di

jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

1.028 1.129 1.197 1.281 1.383 1.507 1.507

9.4 Persentase layanan angkutan darat

Jumlah angkutan darat dibagi Jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%

5,53% 5,87 % 6,23 % 6,62 % 7,03 % 7,47 % 7,47 %

9.5 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Jumlah angkutan umum yang tidakmemiliki KIR pada Tahun n dibagi Jumlah angkutan

umum pada Tahun n dikali 100%

16,05% 14,17% 11,70% 9,37% 7,23% 5,31% 5,31%

9.6 Pemasangan Rambu- rambu

Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n dibagi Jumlah rambu-rambu yang

seharusnya tersedia dikali 100%

75,10% 76,76% 80,63% 84,50% 88,38% 92,25% 92,25%

9.7 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Panjang Jalan dibagi Jumlah Kendaraan

0,0014

(1:695)

0,0014

(1:695)

0,0014

(1:695)

0,0014

(1:695)

0,0014

(1:695)

0,0014

(1:695)

0,0014

(1:695)

9.8 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

1.800.64

7

1.800.6

45

1.800.6

45

1.800.6

45

1.800.64

5

1.800.64

5

1.800.64

5

9.9 Jumlah orang/barang melalui

Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun

1.800.64

7

1.800.6

45

1.800.6

45

1.800.6

45

1.800.64

5

1.800.64

5

1.800.64

5




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dermaga/bandara/ terminal per tahun

10 Komunikasi dan Informatika

10.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Jumlah KIM dibagi Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota dikali 100%

467% 500% 533% 567% 600% 600% 600%

10.2 Jumlah staf PPID terlatih dalam pelayanan dan pengujian konsekuensi atas permintaan Informasi Publik

Jumlah staf PPID terlatih dalam pelayanan dan pengujian konsekuensi atas permintaan

Informasi Publik 34 orang

68 orang

68 orang

68 orang

68 orang 68 orang 68 orang

11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

11.1 Persentase koperasi aktif

Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah seluruh koperasi dikali 100

80,22% 80,22% 81% 81% 81% 81% 81%

11.2 Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Jumlah UKM non BPR/LKM aktif dibagi Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM dikali

100% 82,64% 82,64% 83% 83% 83% 83% 83%

11.3 Persentase BPR/LKM aktif

Jumlah BPR/LKM aktif dibagi Jumlah seluruh BPR/LKM dikali 100%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

11.4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah usaha mikro dan kecil dibagi Jumlah seluruh UKM dikali 100%

22,61% 23,74% 24,93% 26,18% 27,48% 28,86% 28,86%

11.5 Persentase pertumbuhan omzet

jumlah omzet koperasi thn. n dikurangi jumlah omzet koperasi th. (n-1) dibagi

jumlah omzet koperasi th. (n-1) dibagi 100% 12,38% 13% 13,50% 14% 14,50% 15% 15,80%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

koperasi

11.6 Persentase Pertumbuhan omzet usaha mikro

jumlah omzet usaha mikro th. n dikurangi jumlah omzet usaha mikro th. (n-1) dibagi jumlah omzet usaha mikro th. (n-1) dibagi

100%

7,25% 13% 13,65% 14,33% 15,05% 15,80% 15,80%

12 Penanaman Modal

12.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

238 260 271 282 293 304 304

12.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

170.029. 747.050

112.495.579.88

3

141.603.

176.283

179.318.

723.333

218.070. 327.283

293.550. 691.283

293.550. 691.283


285.898.021.000

333.521.000.00

0

381.145.000.00

0

428.769.000.00

0

476.393.000.000

524.017.000.000

524.017.000.000

12.3 Rasio daya serap tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaanPMA/PMDN dibagi Jumlah

seluruh PMA/PMDN 3,81 4 4,5 5 5,5 6 6

12.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Realisasi PMDN Tahun evaluasi – Realisasi PMDNTahun sebelum evaluasi dibagi

Realisasi PMDN sebelum evaluasi dikali 100%

119,231,967,950 (Turun 41 %)

5,75% 21,61% 25,87% 26,63% 34,61% 34,61%

13 Kepemudaan dan Olah Raga

13.1 Persentase organisasi pemuda yang aktif

Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi Jumlah seluruh organisasi pemuda dikali

100% 44,40% 44,40% 46,29% 48,14% 50% 52% 52%

13.2 Persentase wirausaha muda

Jumlah wirausaha muda dibagi Jumlah seluruh wirausaha dikali 100%

1,55% 1,69% 1,80% 2,05% 2,38% 2,5% 2,5%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.3 Cakupan pembinaan olahraga

Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi Jumlah seluruh cabang olahraga yang

ada/terdaftar dikali 100% 17,39% 25% 45% 47% 30% 35% 35%

13.4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Jumlah pelatih bersertifikat dibagi Jumlah seluruh pelatih dikali 100%

18,35% 20,35% 22,35% 23,35% 25,35% 27,50% 27,50%

13.5 Cakupan pembinaan atlet muda

Jumlah atlit pelajar yang dibina dibagi Jumlah seluruh atlit pelajar dikali 100%

0 1,51% 2,00% 7% 10% 15% 15%

13.6 Jumlah atlet berprestasi Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam

satu tahun 7 4 4 4 4 4 4

13.7 Jumlah prestasi olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun

0 4 4 4 4 4 4

14 Statistik

14.1 Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar data

Jumlah PD yg menerapkan standar data dibagi Jumlah seluruh PD dikali 100%

0 25% 50% 75% 100% 100% 100%

15 Persandian

15.1

Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah

Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar

Perangkat Daerah dibagi Jumlah total perangkat daerah dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Kebudayaan

Jumlah apresiasi seni 13 13 13 13 13 13 13




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dan budaya

16.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

13 13 13 13 13 13 13

16.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah dikali

100%

0 12 12 12 12 12 12

16.3 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

22 24 26 28 30 32 32

16.4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

0 12 12 12 12 12 12

17 Perpustakaan

17.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun dibagi Jumlah orang dalam populasi

yang harus dilayani 102.288 112.517 123.768 136.145 149.760 164.738 164.738

17.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah dibagi Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan

daerah

43.921 48.236 51.986 55.736 59.486 63.236 63.236

17.3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Jumlah perpustakaan dibagi Jumlah penduduk dikali 1000

167 167 167 167 167 167 167

17.4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun

Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun

1,16 % 1,16 % 1,16 % 1,16 % 1,16 % 1,16 % 1,16 %

17.5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 8.524 9.376 10.314 11.345 12.480 13.728 13.728

17.6 Jumlah pustakawan, Jumlah pustakawan, tenaga teknisdan 39.452 48.236 51.986 55.736 59.486 63.236 63.236




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

penilai yang bersertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknisdan penilai yang bersertifikat dibagi Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknisdan

penilai dikali 100%

86% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18 Kearsipan

18.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali

100%

56,45 60 65 70 75 80 80

18.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

3 3 3 3 3 3 3

Layanan Urusan Pilihan

1 Pariwisata

1.1 Kunjungan wisata Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota dibagi Jumlah

Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota dikali 100%

75,24% 80% 90% 100% 110% 120% 120%

1.2 Lama kunjungan Wisata

Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun

376.239 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 600.000

2 Pertanian

2.1 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan dibagi jumlah PDRB

dikali 100% 1,47% 1,55% 1,6% 1,75% 1,2% 2% 2%

2.2 Kontribusi Produksi kelompok petani

Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal lainnya kelompok petani (ton) tahun n 80% 85% 85% 90% 90% 95% 100%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

terhadap PDRB dibagi jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) tahun n dikali 100%

2.3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) dibagi luas area tanaman padi/bahan pangan utama lokal

lainnya (ha) diklai 100%

6,3 Ton/Ha

6,5 Ton/Ha

6,6 Ton/Ha

6,8 Ton/Ha

6,9 Ton/Ha

6,9 Ton/Ha

7 Ton/Ha

4 Energi dan Sumber Daya Mineral

4.1 Persentase rumah tangga pengguna listrik

Jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%

n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.2 Rasio ketersediaan daya listrik

Daya listrik terpasang dibagi jumlah kebutuhan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.3 Jumlah konsumsi listrik per Kwh

Jumlah konsumsi listrik per Kwh 251.333.838

254.063.762

256.793.686

259.523.610

262.253.534

264.983.458

264.983.458

5 Perdagangan

5.1 Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor dikurangi nilai impor

9.895.282.159,01

9.994.234.980,

60

10.094.177.330

,41

10.195.119.103

,71

10.297.070.294,7

5

10.400.040.997,6

9

10.400.040.997,6

9

5.2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda

tahun n dibagi jumlah kelompok pedagang/usaha informal dikali 100%

42,82% 43,24% 43,95% 44,90% 45,85% 46,28% 46,28%

5.3 Persentase pengaduan masyarakat terkait perdagangan yang ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan masyarakat terkait perdagangan yang ditindaklanjuti dibagi

jumlah pengaduan masyarakat terkait perdagangan dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.4 Cakupan alat ukur yang dilakukan tera

Jumlah alat ukur yang ditera tahun n dibagi Jumlah alat ukur dikali 100%

10% 50% 70% 80% 90% 95% 95%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.5 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

n/a 90% 90% 90% 90% 90% 90%

6 Perindustrian

6.1 Cakupan bina kelompok pengrajin

Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pengrajin dikali

100%

36,42% 36,788

% 37,524

% 37,90% 38,12% 38,98% 38,98%

8 Kelautan dan Perikanan

8.1 Produksi perikanan Jumlah produksi ikan (ton) dibagi target daerah (ton) dikali 100%

331.729 kg/th

348.000 kg/th

348.000 kg/th

365.000 kg/th

383.000 kg/th

402.000 kg/th

402.000 kg/th

8.2 Konsumsi ikan Jumlah konsumsi ikan (kg) dibagi target daerah (kg) dikali 100%

19,9 kg/th

20 kg/th 20 kg/th 21 kg/th 22 kg/th 23 kg/th 23 kg/th

8.3 Cakupan bina kelompok nelayan

Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda tahun n dibagi

jumlah kelompok nelayan dikali 100% 10 KLP 12 KLP 12 KLP 12 KLP 12 KLP 12 KLP 12 KLP

8.4 Produksi perikanan kelompok nelayan

Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dibagi jumlah produksi

ikan di daerah dikali 100%

348.000 kg/Th

348.000 kg/Th

348.000 kg/Th

365.000 kg/Th

383.000 kg/Th

402.000 kg/Th

402.000 kg/Th

Penunjang Urusan

1 Perencanaan Pembangunan

1.1 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program RPJMD yang harus

dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam

Jumlah program APBD tahun berkenaan dibagi jumlah program RKPD yang harus

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APBD dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%

1.3 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Kesesuain program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dibagi

dokumen RTRW dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.4 Persentase capaian kinerja program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan dengan capaian 75%

Jumlah program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan

dengan capaian 75% dibagi Jumlah program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan

Sosial dan Kebudayaan dikali 100%

n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.5 Persentase capaian kinerja program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dengan capaian 75%

Jumlah program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dengan capaian 75%

dibagi Jumlah program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dan

Kebudayaan dikali 100%

n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Keuangan

2.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2.2 Persentase SILPA Total SiLPA dibagi Total APBD dikali 100% 7,63% 10,00% 9,50% 9,00% 8,00% 7,00% 7,00%

2.3 Persentase SILPA terhadap APBD

Total SiLPA dibagi Total APBD dikali 100% 7,63% 10,00% 9,50% 9,00% 8,00% 7,00% 7,00%

2.4 Persentase belanja pendidikan (20%)

Jumlah belanja bidang urusan pendidikan dibagi total APBD dikali 100%

20,25% 20,23% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2.5 Persentase belanja kesehatan (10%)

Jumlah belanja bidang urusan kesehatan dibagi total APBD dikali 100%

28,64% 20,84% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2.6 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

langsung :

2.7 Belanja Langsung Jumlah belanja langsung dibagi Total APBD dikali 100%

61,10% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00%

2.8 Belanja Tidak Langsung Jumlah belanja tidak langsung dibagi total APBD dikali 100%

38,90% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%

2.9 Pertumbuhan Pajak Daerah

Jumlah pajak daerah tahun n dikurangi jumlah pajak daerah tahun n-1 dibagi jumlah

pajak daerah tahun n-1 dikali 100% -4,70 >10 >10 >10 >10 >10 >10

2.10 Pertumbuhan Retribusi Jumlah retribusi tahun n dikurangi jumlah retribusi tahun n-1 dibagi jumlah retribusi

tahun n-1 dikali 100% 1,05 >9 >9 >9 >9 >9 >9

2.11 Pertumbuhan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

Jumlah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tahun n dikurangi jumlah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tahun n-1 dibagi jumlah hasil

pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan tahun n-1 dikali 100%

30.32 >8 >8 >8 >8 >8 >8

2.12 Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah

Jumlah lain-lain PAD yang sah tahun n dikurangi jumlah lain-lain PAD yang sah

tahun n-1 dibagi Jumlah lain-lain PAD yang sah tahun n-1 dikali 100%

7.73 >7 >7 >7 >7 >7 >7

2.13 Prosentase dokumen RKA-OPD yang disusun berdasar ASB, HSPK, SHSB, dan SHSBG

Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun berdasar ASB, HSPK, SHSB dan SHSBG dibagi Jumlah total dokumen RKA OPD dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Pendapatan Asli Daerah dibagi (Bantuan Pusat, + Bantuan Provinsi + Pinjaman)

23,72 24,999 25,898 26,797 27,696 28,595 28,595

3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

3.1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan

Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

60 -70 JP

61 -70 JP

62 -70 JP

63 -70 JP

64 -70 JP

65 -70 JP

66 -70 JP




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pendidikan dan pelatihan

3.2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal dibagi jumlah total ASN dikali 100%

2,87% 10,9% 19,5% 4,2% 3,0% 6,1% 45%

3.3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural dibagi jumlah total jabatan

dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

29 24 32 32 32 32 32

3.5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

99 99 111 111 111 111 111

3.6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi

pemerintah 1279 1279 1515 1815 1815 1815 1815

4 Penelitian dan pengembangan

4.1 Persentase implementasi rencana kelitbangan

Jumlah kelitbangan dalam RKPD dibagi Jumlah kelitbangan dalam RPJMD dikali

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kelitbangan

dalam renja OPD dikali 100% < 50% >75% >75% >75% >75% >75% >75%

4.3 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi

Jumlah OPD yang difasilitasi dibagi Jumlah total OPD dikali 100%

0 0 5% 5% 5% 5% 20%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dalam penerapan inovasi daerah

4.4 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan dikali

100% 0 0 50% 60% 70% 80% 80%

5 Pengawasan

5.1 Persentase tindak lanjut temuan

5.1.1 BPK

Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan BPK dikali 100%

81,06% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.1.2 APIP

Jumlah temuan APIP yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah total temuan APIP dikali 100%

75,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.3 Jumlah temuan

5.3.1 BPK

Jumlah temuan per jumlah rekomendasi oleh BPK

15 / 50 30 / 40 25 / 30 20 / 25 18 / 23 15 / 20 15 / 20

5.3.2 APIP

Jumlah temuan per jumlah rekomendasi oleh APIP

8 / 23 25 / 30 20 / 25 18 / 23 15 / 20 10 / 17 10 / 17


0 1 1 1 1 1 5

6 Sekretariat Dewan

6.1.1 Badan Musyawarah Jumlah Rapat Badan Musyawarah dalam satu tahun

17 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali

6.1.2 Badan Anggaran Jumlah Rapat Bandan Anggaran dalam satu tahun


6.1.3 Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Jumlah Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam satu tahun


6.1.4 Komisi Jumlah Rapat Komisi dalam satu tahun 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.1.5 Badan Kehormatan Jumlah Rapat Badan Kehormatan Dalam satu tahun


6.1.6 Pimpinan Jumlah Rapat Pimpinan dalam satu tahun 8 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali

6.1.7 Rapat Dengar Pendapat Umum

Jumlah Rapat Dengar Pendapat Umum dalam satu tahun


6.1.8 Perda Inisiatif Jumlah Perda Inisiatif yang di hasilkan dalam satu tahun


6.1.9 Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi penyusunan perundang-undangan

Jumlah ADYP dibgi Jumlah AD yang di survey dikali 100%

ADYP = Anggota Dewan Yang disurvey

AD = Anggota Dewan

80 80 80 80 80 80 80

7 Sekretariat Daerah

7.1 Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-government

Jumlah perangkat daerah yang menerapkan e-gov dibagi Jumlah seluruh perangkat

daerah dikali 100% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%

7.1 Persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing)

Jumlah OPD yang tepat ukuran dibagi jumlah total OPD dikali 100%

75% 75% 100% 100% 100% 100% 100%

7.2 Persentase PD pelayanan yang mempunyai Nilai IKM baik

Jumlah PD pelayanan yang mempunyai nilai IKM baik dibagi Jumlah total PD pelayanan

dikali 100%

92 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

7.3

Persentase LKjIP yang tepat waktu dan sesuai aturan

Jumlah dokumen LKjIP yang tepat waktu dan sesuai aturan dibagi Jumlah total dokumen

LKjIP dikali 100% 80,5 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.4 Tingkat Kematangan Organisasi

Level 1 level 1 level 3 level 3 level 3 level 3 level 3




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.5 Persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing)

75% 75% 100% 100% 100% 100% 100%

7.6 Persentase Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu

Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang disusun tepat waktu dibagi jumlah total dokumen LPPD dan LKPJ dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.7 Kategori PPID Kategori PPID D C B A A A A

7.8 Nilai SAKIP Nilai SAKIP B B BB BB BB A A

7.9 Hasil EKPPD Hasil EKPPD

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

7.10 Persentase Kerjasama Antar Pemerintah, Lembaga Pemerintah, dan Non Pemerintah yang difasilitasi

Jumlah kerjasama yang difasilitasi dibagi jumlah kerjasama yang diusulkan dikali

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.11 Presentase kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda yang di dokumentasikan

Jumlah kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda yang di dokumentasikan dibagi

jumlah total kegiatan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.12 Persentase kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah yang dimuat oleh media massa

Jumlah kegiatan dan kebijakan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris daerah yang dimuat oleh media massa dibagi Jumlah total kegiatan dan kebijakan Kepala

Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris daerah dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.13 Persentase dialog audiensi dengan tokoh masyarakat yang diselenggarakan.

Jumlah dialog audiensi dengan tokoh masyarakat yang diselenggarakan dibagi

jumlah dialog audiensi yang direncanakan dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.14 Persentase pelayanan keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol

Jumlah pelayanan keprotokolan sesuai dengan SOP dibagi jumlah pelayanan

keprotokolan dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.15 Persentase PBJ tepat waktu

Jumlah proses PBJ tepat waktu dibagi Jumlah proses PBJ dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.16 Persentase OPD dan UPTD yang menjalankan proses e-procurement dan e-catalog

Jumlah OPD dan UPTD yang menjalankan e-procurement dan e-catalog dibagi Jumlah

OPD dan UPTD dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.17 Persentase OPD yang mempublikasikan RUP secara terbuka dan online pada LPSE, website resmi Pemkota, website resmi OPD, dan papan pengumuman kantor

Jumlah OPD yang mempublikasikan RUP secara terbuka dan online dibagi Jumlah

total OPD dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.18 Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi

Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi dibagi Jumlah total produk hukum

yang diajukan dikali 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100%

7.19 Persentase penanganan permasalahan hukum yang difasilitasi

Jumlah permasalahan hukum yang difasilitasi dibagi jumlah total permasalahan

hukum yang masuk dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.20 Persentase produk Jumlah produk daerah berwujud dalam 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100%




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

hukum daerah yang telah berwujud dalam format digital

format digital dibagi jumlah total produk hukum daerah dikali 100%

7.21 Persentase kebijakan publik daerah yang diuji-publikkan dalam satu tahun

Jumlah kebijakan publik daerah yang diuji publikkan dalan tahun n dibagi jumlah kebijakan publik daerah dikali 100%

12% 24% 35% 50% 65% 75% 75%

7.22 Tingkat partisipasi warga dalam forum Uji Publik rencana kebijakan publik daerah

60% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

7.23 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi e-surat

Jumlah OPD yang menggunakan aplikasi e-surat dibagi Jumlah total OPD dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.24 Persentase siswa melanjutkan ke SMP/MTs yang lulus Kompetensi Dasar Keagamaan

Jumlah siswa melanjutkan ke SMP/MTs yang lulus kompetensi dasar keagamaan dibagi

jumlah total siswa melanjutkan ke SMP/MTs dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.25 Persentase kegiatan hari besar keagamaan yang difasilitasi

Jumlah kegiatan hari besar keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan hari besar

keagamaan yang diusulkan dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.26 Persentase proposal hibah dan bantuan sosial yang diverifikasi dan divalidasi secara benar dan tepat waktu

Jumlah proposal hibah dan bansos yang diverifikasi dan divalidasi dibagi jumlah total

proposal hibah dan bansos dikali 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.27 Jumlah prestasi lomba Jumlah prestasi lomba di bidang keagamaan prestasi prestasi prestasi prestasi prestasi prestasi prestasi




Rumus


periode RPJMD



periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

di bidang keagamaan MTQ tingkat

regional juara

harapan

MTQ tingkat

regional juara 3 besar

MTQ tingkat


MTQ tingkat


MTQ tingkat


MTQ tingkat


MTQ tingkat


7.28 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Jumlah tempat ibadah dibagi Jumlah penduduk dikali 100%

1/350 1/350 1/350 1/350 1/350 1/350 1/350

Bab IX - 1 RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun

2018-2023 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembangunan Kota

Mojokerto lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang

menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan

misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan

dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan

dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 menjadi panduan dalam

merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2018 hingga tahun 2023. Setelah

berakhirnya RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, perlu disusun RPJMD Kota

Mojokerto Tahun 2023-2028 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut,

diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023.

Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 akan mendasarkan

pada RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025, amanat Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 ini merupakan panduan bagi

Pemerintah Kota Mojokerto serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan

pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama,

transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan

guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto

Tahun 2018-2023 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Walikota Kota Mojokerto berkewajiban menyebarluaskan Peraturan

Daerah tentang RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 kepada

masyarakat;

b. Penyusunan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2019 sampai dengan Tahun

2023 berpedoman pada RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;


c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto dan

seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target

sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Mojokerto

tahun 2018-2023;

d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto dan

seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program

yang tercantum di dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

dengan sebaik-baiknya;

e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto

agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dengan

berpedoman pada RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 paska

penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Mojokerto Tahun

2018-2023 ini;

f. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan

harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik

tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan

dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal

tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD

Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan

selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan

perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi,

monitoring dan evaluasi terhadap PD di lingkup Pemerintah Kota

Mojokerto.

g. Bappeko melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD

Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;

h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Walikota

dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan

Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Hal

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan

wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

Daerah dan APBD”.

i. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan

PD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.


9.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program / kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak

mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas / infrastruktur strategis yang dapat

meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat,

maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan

masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan

pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private

Partnership) maupun melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)

dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah

yang tersebar di berbagai daerah di Kota Mojokerto serta kerjasama kemitraan

dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun

Lembaga Internasional.

a. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (public private partnership) diarahkan pada

pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur

dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam

jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya

saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan

perekonomian daerah.

b. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung

jawab sosial dan Lingkungan Perusahaaan diarahkan untuk pembiayaan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi

lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis

kerakyatan.

c. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri

maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan

yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah

serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku

yang lebih baik di masyarakat.

9.4. Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mojokerto Tahun 2018-2023 memuat perencanaan pembangunan yang

menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam visi dan

misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan

dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku

kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Dokumen RPJMD Kota

Mojokerto Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penetapan Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang berisi tujuan,

sasaran dan pogram pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Selanjutnya Renstra Perangkat daerah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 selanjutnya

diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan serta

disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan tersebut. Tahapan berikutnya

rancangan Akhir RPJMD yang telah disempurnakan akan ditindaklanjuti dengan

evaluasi kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh masukan serta

menjamin keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

yang sedang dalam penyusunan serta kesinambungan pembangunan dari tahapan

sebelumnya.

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

Documents

Untitled - PPID Kota Mojokerto