Pengantar - PPID Berau

LPPD DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2019 i

Pengantar

ebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pasal 69 ayat (1) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan keterangan

pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah. Kepala Daerah

mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan

LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan diatas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau

telah menyusun bahan LPPD Kabupaten Berau Tahun 2019. Laporan ini

sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

pada DPMPTSP Kab. Berau, sehingga kedepan diharapkan akan

terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara

lebih efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, Januari 2019

Kepala Dinas

Drs. H. Datu Kesuma

Pembina Utama muda

NIP. 19610306 198501 1 002

LPPD DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum....................................................................... 1

B. Dasar Hukum Pembentukan SKPD ............................................ 3

C. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD .............. 3

D. Nama Perangkat Daerah............................................................ 3

E. Urusan Pemerintah yang dilaksanakan ...................................... 3

F. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ............... 4

G. Daftar Urut Kepangkatan Perangkat Daerah .............................. 6

BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana ................................... 11

B. Program dan Kegiatan ............................................................... 11

C. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional ................ 13

D. Alokasi dan Realisasi Anggaran ................................................. 17

E. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah ...................... 27

F. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan ......................... 28

G. Permasalahan dan Solusi .......................................................... 30

BAB III REALISASI PELAKSANAAN RKP TAHUN 2018

A. Program dan Kegiatan ............................................................... 33

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran ................................................. 34

C. Permasalahan dan Solusi .......................................................... 41

LPPD DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2019 iii

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan .................................................................... 44

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah ............................................................ 45

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .................................... 50

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah ........................... 57

BAB VI PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROPINSI

A. Penghargaan Tingkat Nasional .................................................. 58

B. Penghargaan Tingkat Propinsi ................................................... 58

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................ 59

B. Saran ......................................................................................... 59

LPPD DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau.Rincian tugas pokok

dan fungsi lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana

merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan

unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin

oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok melaksanakan

koordinasi dan menyelenggarakan perijinan administrasi di bidang

perijinan secara terpadu dan penanaman modal dengan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dibidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumberdaya

mineral;

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumberdaya mineral;


3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang

energi dan sumberdaya mineral;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

5. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Susunan

organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Berau diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2016.Dalam Bab II pasal 3 tersebut diatas menyebutkan bahwa perangkat

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Berau terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahi:

Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Penanaman Modal, membawahi:

Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

Seksi Promosi Penanaman Modal;

Seksi Pengendalian Penanaman Modal.

4. Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, membawahi:

Seksi Pelayanan I;

Seksi Pelayanan II;

Seksi Penetapan dan Administrasi.

5. Bidang Data, Pengawasan dan Pengaduan, membawahi:

Seksi Pelayanan Data dan Sistem Informasi;

Seksi Pengawasan;

Seksi Evaluasi dan Pengaduan.

6. UPTD;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.


B. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau berdasarkan pada

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau.

C. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangka

Daerah

Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Berau diatur dalam Peraturan Bupati BerauNomor 66 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

D. Nama Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau

adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Berau.

E. Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan

Urusan Pemerintah yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

adalah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal.


F. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau secara lengkap menjelaskan

koordinasi antar bagian dan dalam hal pedelegasian perintah dari atasan

ke bawahan dapat dilihat pada gambar 1.


Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kab. Berau

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BERAU TAHUN 2018

KEPALA DINAS

DRS. H. DATU KESUMAPembina Utama Muda

NIP. 19610306 198501 1 002

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

DRS. SARIFUDDINPembina

NIP. 19620708 199303 1 004

SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM,

KEUANGAN DAN ASET

H E R I Y A T I, SEPenata Tk. 1

NIP. 19740402 199402 2 002

SUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SYAIFUL RIZAL, SEPenata TK. 1

NIP. 19681002 198903 1 003

BIDANG PENANAMAN MODAL

WIWIK DWI KORIYANTO, SHPenata Tk. 1

NIP. 19651018 199703 1 004

SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN

MODALHARIONO

Penata TK. 1NIP. 19631110 198601 1 006

SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL

H. MUKRIE, SEPenata TK. 1

NIP. 19680313 198712 1 001

SEKSI PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

DRS. SUPRATMAN, M. SiPenata

NIP. 19650920 200701 1 017

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

MEGA HADIYATY, SE. M. SIPembina

NIP. 19700323 200012 2 002

SEKSI PELAYANAN I

HJ. RADIANAH, SEPenata TK. 1

NIP. 19641002 198803 2 007

SEKSI PELAYANAN II

H. HENDRA SYAIFUDDIN, SEPenata

NIP. 19771027 200212 1 004

SEKSI PENETAPAN DAN ADMINISTRASI

YADIANTOPenata TK. 1

NIP. 19650920 200701 1 017

BIDANG DATA PENGAWASAN DAN PENGADUAN

SANJAYA, SEPenata Tk. 1

NIP. 19661020 200212 1 002

SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

HJ. SHANTY ERNA KABATIAH, SEPenata

NIP. 19771027 200701 2 010

SEKSI PENGAWASAN

KUN AMINAH, SEPenata TK. 1

NIP. 19770511 200502 2 002

SEKSI EVALUASI DAN PENGADUAN

SURIANSYAH, SEPenata TK. 1

NIP. 19630527 198808 1 001

UPTD


G. Daftar Urut Kepangkatan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau memiliki sumberdaya manusia berjumlah 44 orang, sesuai daftar

urut kepangkatan sebagai berikut dalam Tabel 1.1 :

Tabel 1.1 DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

PER 31 DESEMBER 2018

NO

NAMA PEGAWAI NIP

PANGKAT JABATAN MASA KERJA LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR AGAMA FOTO

TEMPAT/TGL LAHIR GOL/RU TMT ESE NAMA JABATAN TMT TAHUN BULAN NAMA TAHUN NAMA JURUSAN TAHUN LULUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Drs. H. Datu Kesuma Gunung Tabur, 06-03-1961

196103061985011002 IV/c 01/04/2014 II.b Kepala Dinas 23/12/2016 30 thn 11 bln PIM II 2009 Administrasi Negara

1993 Islam

2 Drs. Sarifuddin Tanjung Redeb, 08-07-1962

196207081993031004 IV/a 01/04/2009 III.b Sekretaris 17/12/2018 25 thn 10 bln PIM III 2001 Ilmu Sosial dan Politik

1989 Islam

3 Mega Hadiyaty, SE. M. Si Tanjung Redeb, 23-03-1970

197003232000122002 IV/a 01/04/2017 III.b Kabid Perizinan dan Non Perizinan

17/12/2018 18 thn 01 bln PIM IV 2013 Ilmu Ekonomi 2010 Islam

4 Yadianto Banyumas, 11-09-1962

196209111983031015 III/d 01/10/2005 IV.a Kasi Penetapan dan Administrasi

12/01/2017 30 thn 09 bln PIM IV 2002 IPS 1982 Islam

5 Wiwik Dwi Koriyanto, SH Banjarmasin, 18 -10-1965

196510181997031004 III/d 04/01/2006 III.b Kabid Penanaman Modal

17/12/2018 21 thn 10 bln PIM IV 2000 Hukum Tata Negara

1994 Islam

6 Hariono Tarakan, 10-11-1963

196311101986011006 III/d 01/10/2008 IV.a Kasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

12/01/2017 29 thn 09 bln PIM IV 1999 IPS 1984 Islam

7 Suriansyah, SE Tanjung Redeb, 27-05-1963

196305271988081001 III/d 01/10/2008 IV.a Kasi Evaluasi dan Pengaduan

12/01/2017 27 thn 04 bln PIM IV 1998 Manajemen 1997 Islam


8 Drs. Supratman, M.Si Balikpapan, 20-09-1965

196509202007011017 III/d 01/04/2013 IV.a Kasi Pengendalian Penanaman Modal

12/01/2017 26 thn 01 bln PIM IV 2012 Administrasi Publik

2014 Islam

9 H. Mukrie, SE Pujud, 13-03-1968

196803131987121001 III/d 01/04/2015 IV.a Kasi Promosi Penanaman Modal

12/01/2017 25 thn 09 bln PIM IV 2000 Ekonomi 2003 Islam

10 Hj. Radianah, SE Gunung Tabur, 02-10-1964

196410021988032007 III/d 01/04/2016 IV.a Kasi Pelayanan I 29/12/2016 26 thn 11 bln PIM IV 1999 Ekonomi 2003 Islam

11 Saiful Rizal, SE Berau, 2 Oktober 1968

196810021989031007 III/d 10/01/2017 IV.a Kasubbag Umum dan kepegawaian

17/12/2018 25 thn 08 bln PIM IV 1999 Ekonomi Pembangunan

2005 Islam

12 Kun Aminah, SE Samarinda, 11-05-1977

197705112005022002 III/d 10/01/2017 IV.a Kasi Pengawasan 12/01/2017 13 thn 11 bln PIM IV 2016 Manajemen 2000 Islam

13 Sanjaya, SE Berau, 20-10-1966

196610202002121002 III/d 10/01/2017 III.b Kabid Data, Pengawasan dan Pengaduan

17/12/2018 12 thn 09 bln PIM IV 2014 Ekonomi Pembangunan

1993 Islam

14 Heriyati, SE Muara Jawa, 2 April 1974

197404021994022001 III/d 04/01/2018 IV.a Kasubbag Sungram, Keuangan dan Aset

01/02/2019 19 Thn 11 bln PIM IV 2005 Ekonomi Pembangunan

2005 Islam

15 H. Hendra Syaifuddin, SE Tanjung Redeb, 27-10-1977

197710272002121004 III/c 01/02/2004 IV.a Kasi Pelayanan II 08/10/2017 13 thn 09 bln PIM IV 2013 Ilmu Manajemen

2006 Islam

16 Hj. Shanty Erna Kabatiah, SE Tanjung Redeb, 27-10-1977

197710272007012010 III/c 01/04/2015 IV.a Kasi Pelayanan Data & Informasi

12/01/2017 17 thn 0 bln PIM IV 2016 Manajemen 2001 Islam

17 Rico Anjana, SE Tanjung Redeb, 28-12-1974

197412282008011009 III/c 01/04/2016 - Pelaksana - 16 thn 02 bln - - Manajemen 1999 Islam

18 Henny Handrawati Tanjung Redeb, 31-07-1971

197107311994022002 III/b 01/04/2013 - Pelaksana - 19 thn 11 bln - - Keuangan 1990 Islam

19 Sudarmadi, B.Sc Samarinda, 03-04-1969

196904031990031000 III/b 01/04/2014 - Pelaksana - 25 thn 09 bln - - Pemerintahan 1991 Islam

20 Veri Atong Batara, SE Tana Toraja, 22-02-1980

198002222010011003 III/b 01/04/2014 - Pelaksana - 09 thn 0 bln - - Manajemen 2003 Kristen

21 Lusiana Septi, SE Ujung Pandang, 12-09-1985

198509122010012013 III/b 01/04/2014 - Pelaksana - 09 thn 0 bln - - Akuntansi 2006 Kristen

22 Welliam, A. Md Balikpapan, 01-03-1976

197603012002121005 III/b 04/01/2015 - Pelaksana - 19 thn 08 bln - - Akuntansi 1995 Islam

23 Rita Noratni, SE Tanjung Redeb, 20-06-1980

198006202008012027 III/b 01/04/2015 - Pelaksana - 11 thn 07 bln - - Ekonomi Pembangunan

2006 Islam


24 Adithya Huzeimie AR, SE Tanjung Redeb, 08-04-1980

198004082000121003 III/b 01/10/2015 - Pelaksana - 13 thn 01 bln - - Ekonomi 1999 Islam

25 Ade Suhartono, SE Tanjung Redeb, 04-12-1968


2010 Islam

26 Abdul Kadir, SE Talisayan, 13-03-1979


2011 Islam

27 Novitriani, SE Tarakan, 13-11-1980

198011132007012008 III/b 01/10/2016 - Pelaksana - 11 thn 08 bln - - Manajemen 2003 Islam

28 Sopyan, SE Gunung Tabur, 22-11-1980


2011 Islam

29 Arrahmi Widya Harsana, SE Tanjung Redeb, 15-08-1980

198008152007012011 III/b 01/10/2016 - Pelaksana - 11 thn 02 bln - - Manajemen 2002 Islam

30 Muh. Taufik Subu, A. Md Larompong, 09-12-1980

198012092006041008 III/a 01/04/2014 - Pelaksana - 15 thn 09 bln - - Bahasa dan Pariwisata

2003 Islam

31 Sari Mustika, SE Gunung Tabur, 22-11-1981

198111222007012003 III/a 01/10/2014 - Pelaksana - 13 thn 03 bln - - IPS 2000 Islam

32 Rusita, A. Md Batu Bual, 04-03-1978

197803042007012010 III/a 01/04/2015 - Pelaksana - 13 thn 03 bln - - Akuntansi 2001 Islam

33 Sri Hartatik, A. Md Klaten, 22-02-1973

197302222007012011 III/a 01/04/2015 - Pelaksana - 13 thn 03 bln - - Manajemen Keuangan

1998 Islam

34 Idham, A. Md Tanjung Redeb, 26-09-1982

198209262009011009 III/a 01/04/2017 - Pelaksana - 12 thn 08 bln - - Teknik Pertambangan

2003 Islam

35 Heryani Samarinda, 13-01-1973

197301132002122005 II/d 04/01/2015 - Pelaksana - 16 thn 01 bln - - Perdagangan 1991 Islam

36 Dody darmady, A. Ma Tanjung Redeb, 14-06-1975

197506142008011015 II/d 01/04/2016 - Pelaksana - 18 thn 06 bln - - Teknik Sipil 1997 Islam

37 Hamdani Tanjung Redeb, 01-05-1982

198205012007011008 II/c 01/04/2015 - Pelaksana - 18 thn 04 bln - - IPS 2000 Islam

38 Helny Syafrianty Gunung Tabur, 09-04-1980


39 Santi Tanjung Redeb, 12-12-1979



40 Iin Widiana Tanjung Redeb, 19-06-1984

198406192008012004 II/c 01/04/2016 - Pelaksana - 15 thn 0 bln - - Akuntansi 2001 Islam

41 Syahidin Nur Berau, 17-07-1975

197507172008011000 II/c 01/04/2016 - Pelaksana - 15 thn 01 bln - - Elektronika 1993 Islam

42 Ellyzabeth Djuma Samarinda, 06-11-1975

197506112009012002 II/b 01/04/2013 - Pelaksana - 15 thn 04 bln - - IPA 1994 Islam

43 Andry Dwi Septian Berau, 29-10-1986

198610292010011000 II/b 01/04/2014 - Pelaksana - 15 thn 0 bln - - Bahasa 2004 Islam

44 Ali Firmansyah Teluk Bayur, 25-12-1982

198212252010011019 II/b 01/04/2014 - Pelaksana - 12 thn 04 bln - - Ekonomi Pembangunan

2006 Islam


DAFTAR TENAGA KERJA KONTRAK DPMPTSP

NO NAMA

/ TANGGAL LAHIR NO DAN TANGGAL SK PENDIDIKAN JENIS KELAMIN AGAMA KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Muhammad Kahar, SE

08 Agustus 1975 Ady Wijaya, S. Kom 16 Juni 1979 Maman Suparman

14 Maret 1987 Faturrahman 16 Agustus 1994 J a j a m

19 Januari 1990 Aji Venni Novarianti Nz,S.Pi 30 Nopember 1987 Elysa Pangadongan, S.Pd

23 Oktober 1991 Rusdiansyah Yophandra 10 Agustus 1979 Abdurrahman, ST

8 Februari 1980 Ery Rahadi, A. Md 17 Oktober 1983 Muhammad Arsad

10 Mei 1962 Budi Hartono 07 Nopember 1975 Dhani Safitri, A. Md

06 April 1985

814.2/1004/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

814.2/1009/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

814.2/1010/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

814.2/1006/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

814.2/1013/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

814.2/1008/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

814.2/1012/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

814.2/1011/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

814.2/1005/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

814.2/1007/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

814.2/3014/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

814.2/3013/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

814.2/1014/BKPP-I / 2017, 3 Januari 2017

S1

S1

SLTP

SLTP

SMA

S1

S1

SMK Teknik

S1

D3

SD

SMA

D3

Laki – Laki

Laki – Laki

Laki – Laki

Laki – Laki

Laki – Laki

Perempuan

Perempuan

Laki – Laki

Laki – Laki

Laki – Laki

Laki – Laki

Laki – Laki

Perempuan

Islam

Islam

Islam

Islam

Islam

Islam

Kristen

Islam

Islam

Islam

Islam

Kristen

Islam


BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Rincian tugas pokok dan fungsi lebih

lanjut diatur berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 66 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana merupakan unsur pendukung

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas,

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah.

B. Program dan Kegiatan


Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal yang dijabarkan dalam 5 (lima) Program dan 22 (dua

puluh dua) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.1 Program,

Kegiatan dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kab. Berau Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Program, Kegiatan dan Anggaran

No Program dan Kegiatan Anggaran

1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.257.001.000,00

1) Penyediaan jasa surat menyurat 650.000,00


2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 83.800.000,00

1) Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas/operasional 97.600.000,00

2) Penyediaan jasa administrasi

keuangan 134.590.000,00

3) Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000,00

4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja 15.000.000,00

5) Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000,00

6) Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 64.661.000,00

7) Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor 2.000.000,00

8) Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 19.800.000,00

9) Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 6.500.000,00

10) Penyediaan makanan dan minuman 22.000.000,00

11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah 236.200.000,00

12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerah 68.000.000,00

13) Penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknis perkantoran 426.200.000,00

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 100.000.000,00

1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 100.000.000,00

3

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

70.300.000,00

1) Penyusunan dokumen perencanaan 5.000.000,00


dan laporan capaian kinerja SKPD

2) Konsolidasi perencanaan program

SKPD 65.300.000,00

4 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi 115.000.000,00

1)

Peningkatan kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

115.000.000,00

5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 738.488.000,00

1) Pengembangan sistem informasi

pelayanan perijinan terpadu 120.660.000,00

2)

Peningkatan pelayanan perijinan

bidang pelayanan umum &

perekonomian (perijinan dan non

perijinan)

479.868.000,00

3) Penertiban dan pengawasan

pelayanan perijinan 137.960.000,00

Jumlah 2.280.789.000,00

Sumber : Subbag Sungram, Keuangan dan Aset DPMPTSP Kab. Berau

C. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau yang menjadi pelaksana

tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Berau yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas

pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 44 orang. Komposisi

pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 27 orang (61,36%)

laki – laki dan 17 orang (38,63%) perempuan. Dari data tersebut jumlah

laki-laki dan perempuan tidak memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.


Gambar 2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada DPMPTSP Kabupaten Berau

Sumber :SubbagUmumdanKepegawaian DPMPTSP Kab. Berau

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Berau

Tahun 2018

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE

1 SLTP 0 0%

2 SLTA 12 27,27%

3 DIPLOMA II/III (D-2 / D-3) 7 15,91%

4 STRATA 1 23 52,27%

5 STRATA 2 2 4,55%

6 STRATA 3 0 0%

JUMLAH 44 100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kab. Berau

Komposisi Pegawai

Pegawai Perempuan

Pegawai Laki - laki

PegawaiPerempuan 18 (40,91%)

PegawaiLaki-laki 26 (59,09%)

Pegawai Laki-laki 27 (61,36%)


Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau memadai untuk

melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kab. Berau. Khusus untuk bidang pelayanan perijinan

perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait

layanan perijinan disamping melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar

maupun fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat

pendidikan dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada DPMPTSP Kab. Berau

Tahun 2018


Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

0

5

10

15

20

25

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan


Tabel 2.3

Daftar Pangkat dan Golongan Pegawai DPMPTSP

Kabupaten Berau

Tahun 2018

NO Pangkat / Golongan JUMLAH

1 Juru Muda/IA -

2 Juru Muda TK. I/IB -

3 Juru/IC -

4 Juru TK. I/ID -

5 Pengatur Muda/IIA -

6 Pengatur Muda TK. I/IIB 3

7 Pengatur/IIC 5

8 Pengatur TK. I/IID 2

9 Penata Muda/IIIA 5

10 Penata Muda TK. I/IIIB 12

11 Penata /IIIC 3

12 Penata TK. I/IIID 11

13 Pembina /IVA 2

14 Pembina TK I/IVB -

15 Pembina Utama Muda/IVC 1

16 Pembina Utama Madya/IVD -

17 Pembina Utama/IVE -

JUMLAH 44


Sebagaimana diuraikan pada tebel diatas, tercatat 70,45% pegawai

DPMPTSP Kab. Berau adalah golongan III, merupakan pegawai yang

berpendidikan Strata 1 dan SLTA. Pegawai yang berpendidikan Strata 1

pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang

kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja kurang lebih dari 20 tahun.

Berikut jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kab. Berau per golongan :


Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Pada DPMPTSP Kab. Berau Tahun 2018


D. Alokasi dan Realisasi Anggaran


Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2018 mempunyai anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp. 2.280.789.000,00 yang terbagi dalam 5

(lima) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan.

Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan

kegiatan sebesar 93,37% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar

Rp. 2.129.514.557,00 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp.

2.280.789.000,00. Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada

skala kategori penilaian Sangat Baik.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program

dan kegiatan berserta capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018

sebagai berikut :

Pegawai per Golongan

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Golongan IV 3 (9,09%)

Golongan III

31 (68,18%)

Golongan II

10 (22,73%)


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

yang dianggarkan sebesar Rp. 1.257.001.000,00 dengan capaian

realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 1.145.124.609,00 dengan

persentase 91,10%, dimana kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas layanan internal dinas dengan sasaran

strategis tersedianya data pegawai dan data aset. Adapun manfaat

yang diperoleh yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan

dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal dinas

yang dapat dilihat pada tabel 2.4 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran sebagai berikut :

Tabel 2.4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No. Kegiatan Anggaran Capaian Keluaran Capaian

Target Realisasi (%) Target Realisasi (%)

1 Penyediaan jasa surat menyurat

650.000

648.000

99,69 6 eksemplar 3 eksemplar 50

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

83.800.000

63.922.412

76,28 3 sumber

daya 3 sumber

daya 100

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

97.600.000

86.395.486

88,52 20

kendaraaan 18

kendaraan 90

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

134.590.000

116.655.000

86,67 22 orang 18 orang 81,82

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.000.000

4.260.000

85,20 350 jenis 14 jenis 4

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

15.000.000

10.453.475

69,69 65 unit 15 unit 23,08

7 Penyediaan alat tulis kantor

75.000.000

56.110.300 74,81 750 jenis 77 jenis 10,27

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

64.661.000

50.732.400 78,46

37700 cetak /copy

47127 cetak/copy

125

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000

1.144.000

57,20 60 jenis 4 jenis 6,67

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

19.800.000

16.880.000

85,25 7 jenis 4 jenis 57,14

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.500.000

5.742.000

88,34 1260 buku / eksemplar

550 eksemplar

43,65

12 Penyediaan makanan dan minuman

22.000.000

21.960.000

99,82 250 orang 200 orang 80


13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

236.200.000

219.895.840

93,10 30 kali 25 kali 83,33

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

68.000.000

67.991.396

99,99 80 kali 54 kali 67,50

15 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

426.200.000

422.334.300

99,09 13 orang 13 orang 100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan

capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 99.079.000,00 dengan

persentase 99,08% yang bertujuan untuk pemeliharaan gedung kantor

yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kenyamanan

dan produktivitas kerja ASN di lingkungan DPMPTSP Kab. Berau.

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya gedung

kantor yang nyaman dan baik pada unit kerja internal walaupun

gedung yang sekarang kurang memadai yang secara rinci dapat

dilihat realisasi pada tabel 2.5 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur sebagai berikut :

Tabel 2.5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No. Kegiatan

Anggaran Capaian Keluaran Capaian


1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100.000.000

90.079.000

90,08 1 gedung 1 gedung 100

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar


Rp. 70.300.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.

68.701.948,00 dengan persentase 97,73%, yang bertujuan

meningkatkan kualitas penyusunan, perencanaan program, pelaporan

dengan output yang dihasilkan terdiri dari Renja 2019, RKA, DPA, LKj-

IP, LPPD, dan Perjanjian Kinerja.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya

dokumen perencanaan program dan pelaporan capaian kinerja yang

berkualitas dengan manfaat yang diperoleh terpenuhinya dokumen

perencanaan program dan pelaporan capaian kinerja sehingga

tersedianya laporan dan realisasi SKPD yang secara lebih rinci dapat

dilihat pada tabel 2.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan



1 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD

5.000.000

4.770.000

95,40 3 dok 3 dok 100

2 Konsolidasi perencanaan program SKPD

65.300.000

63.931.948

97,90 3 dok 3 dok 100

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi yang dianggarkan sebesar Rp. 115.000.000,00 dengan

capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 114.595.000,00 dengan

persentase 99,65%, yang bertujuan memantau, memberikan

pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang berinvestasi

di Kabupaten Berau dengan bekerjasama peningkatan invsetasi serta

laporan perusahaan setiap bulannya dan targetnya 17 perusahaan


setiap tahunnya dengan capaian realisasi target 47 perusahaan dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Data Perusahaan yang Terbina dan Terawasi

No Nama Perusahaan Alamat Kantor

Pusat/Perwakilan Lokasi Proyek Bidang Usaha

1 PT. Berau Caol Jln. Pemuda Tanjung

Redeb Kec. Segah Batu Bara

2 PT. Anugrah Surya Mandiri Jl. M. Iswahyudi

Teluk Bayur Kec. Segah

Perkebunan Kelapa Sawit dan

Industri Minyak Makan Kelapa

Sawit (Crude Palm Oil)

3 PT. Hutan Hijau Mas Jl. M. Iswahyudi





4 PT. Malindomas Perkebunan Jl. M. Iswahyudi

Teluk Bayur Kec. Segah Perkebunan Buah Kelapa Sawit

5 PT. Mulia Inti Perkasa Jl. Raja Alam 1

Sambaliung Kec. Segah Perkebunan Buah Kelapa Sawit

6 PT. Sanggam Harapan Sejahtera Jl. KPT. Tendean

Tanjung Redeb Kec. Segah Perkebunan Buah Kelapa Sawit

7 PT. Natura Pasific Nusantara Jl. P. Kakaban


8 PT. Berau Sawit Sejahtera Jl. Durian Tanjung

Redeb Kec. Segah Perkebunan Buah Kelapa Sawit

9 PT. Yuda Wahana Abadi Jl. Flamboyan

Tanjung Redeb

Kamp. Merapun

Kelay

Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan

industri pengolahan TBS menjadi

minyak makan kelapa sawit (CPO

dan Kernel)

10 PT. Anugrah Agung Prima Abadi Jl. Flamboyan

Tanjung Redeb

Kamp. Merapun

Kelay


industri pengolahan minyak kasar

(minyak makan) dari nabati


Redeb

Kamp. Merapun

Kelay


industri pengolahannya

12 PT. Gunta Samba Jaya Jl. Durian Tanjung

Redeb

Kamp. Merapun

Kelay




13 PT. Tunas Permata Hijau Jl. Selamat Medan

Sumut

Kamp. Long

Lanuk dan Merasa Perkebunan Buah Kelapa Sawit

14 PT. Tanjung Buyu Perkasa

Plantation

Jl. Gajah Mada

Samarinda

Kamp. Dumaring,

Cepuak Talisayan


industri minyak makan kelapa sawit

15 PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Jl. Flamboyan

Tanjung Redeb

Kamp. Dumaring

Talisayan



16 PT. Jambontara Eka Karsa Jl. M. Iswahyudi Kamp. Batu Putih Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan


Teluk Bayur industri minyak makan kelapa sawit

17 PT. Pulau Mas Biduk-Biduk Kamp. Biduk-

Biduk Penampung Ikan Kerapu Hidup

18 PT. Dwiwira Lestari Jaya Jl. Flamboyan

Tanjung Redeb Kec. Biatan



19 PT. Bara Jaya Utama Jl. M. R. Iswahyudi

Balikpapan Teluk Bayur

Jasa Kontraktor Pertambangan

Umum

20 PT. Borneo Brikoks Industri Jl. Dermaga Tanjung

Redeb Teluk Bayur Batu Bara

21 PT. Mega Alam Sejahtera Job Site Lamin Teluk

Bayur

Teluk Bayur dan

Sambaliung Batu Bara

22 PT. Pelita Makmur Sejahtera Jl. M. R. Iswahyudi

Balikpapan Teluk Bayur Batu Bara

23 PT. Rantau Panjang Utama Bakti

Wisma Nugra

Santana Lantai 10 Jl.

Jend. Sudirman

Jakarta

Kamp. Tumbit

Melayu, Pegat

Bukur, Inaran dan

Bena Baru

Batu Bara

24 PT. Supra Bara Energy

Jl. Poros Teluk Bayur

Labanan KM 7 Teluk

bayur

Teluk Bayur Batu Bara

25 PT. Sungai Berlian Bakti Jl. M. Iswahyudi

Teluk Bayur

Labanan Teluk

Bayur Batu Bara

26 PT. Tekukur Indah

Jl. Tekukur Indah

Labanan Makmur

Teluk Bayur

Kamp. Labanan

Jaya, Makmur dan

Mekarti

Perkebunan Buah Kelapa Sawit

27 PT. Berkat Jaya Sukses

Jl. A. Yani Kec.

Kertak Hanyar Banjar

Kalsel

Jl. Raya Labanan

Teluk Bayur

Pengumpul dan Transportir Limbah

B3

28 PT. Satu Sembilan Delapan Jl. M. Iswahyudi

Teluk Bayur Kamp. Sambarata




29 PT. Zen Jaya Indonesia

Gedung Cyber 2

Tower Lantai 7 Jl.

HR. Rasuna Said

Jakarta

Kamp. Sambarata Jasa Pertambangan

30 PT. Berau Bara Energi Jl. Mayjen Sutoyo

Balikpapan Kamp. Tasuk Batu Bara

31 PT. Lati Tanjung Harapan Jl. Durian III Tanjung

Redeb Kamp. Batu - Batu Batu Bara

32 PT. Cahaya Berlian Jl. Jend. Sudirman

Tanjung Redeb

Jl. Raja Alam RT.

9 Konstruksi

33 PT. Lesan Wahana Lestari Jl.P. Diponegoro Gn.

Panjang Tg. Redeb

Kamp. Muara

Lesan Industri Penggergajian Kayu

34 PT. Mahkota Prima Jaya Pratama Jl. Kr. Ambon

Tanjung Redeb Jl. Trans Bangun Konstruksi


35 PT. Berau Usaha Mandiri Jl. Pembangunan

Teluk Bayur

Kamp. Sukan

Tengah Batu Bara

36 PT. Kaltim Jaya Bara Jl. Manimbora

Tanjung Redeb Kamp. Merasa Batu Bara

37 PT. Maratua Paradise Maratua RT. 3 Kamp.

Teluk Harapan

Jl. Longan Kamp.

Teluk Harapan

Pariwisata Bahari (Hotel Berbintang

Tiga)

38 PT. Maratua Island Diving Resort Maratua RT. 1 Kamp.

Bohe Silian

Pulau Pabahanan

Kamp. Teluk Alulu Penyedia Akomodasi

39 PT. Internasional Nabucco Resort Maratua RT. 1 Kamp.

Bohe Silian

Maratua RT. 1

Kamp. Bohe Silian

Jasa Akomodasi (Resort) dan

Rekreasi (Wisata)

40 PT. Maratua Sea View Resort Jl. Rukun RT. 29

Tarakan Maratua Penyedia Akomodasi

41 PT. Maratua Nusa Sentosa Kamp. Teluk Alulu

Maratua Teluk Alulu Penyedia Akomodasi

42 PT. DB. Bara Indonesia Kamp. Teluk

Harapan Maratua Tekuk Harapan Penyedia Akomodasi

43 PT. Sangalaki Dive and Tours Kamp. Pl. Derawan Kamp. Pulau

Derawan Wisata Tirta

44 PT. Manimbora Interbhuana Jl. AKB Sanipah II

Tanjung Redeb

Kamp. Pulau


45 PT. Sentosa Kalimantan Jaya Jl. A. Yani 44

Tanjung Redeb

Kamp. Tanjung

Batu



46 PT. Global Primatama Mandiri Jl. M. Iswahyudi Gg.

III Teluk Bayur

Kamp. Merapun

Kelay Perkebunan Buah Kelapa Sawit

47 PT. Indo Alam Sarana Kamp. Teluk


Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya data

kegiatan investasi perusahaan sesuai peraturan yang berlaku guna

pendataan akhir tahun realisasi investasi perusahaan PMA/PMDN dan

sekalian untuk mempromosikan potensi investasi daerah yang secara

rinci dapat dilihat pada tabel 2.8 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi sebagai berikut :


Tabel 2.8 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



1 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

115.000.000

114.595.000

99,65 17

perusahaan 47

perusahaan 276

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pelaksanaan Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi yang dianggarkan sebesar Rp. 738.488.000,00

dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 702.014.000,00

dengan persentase 95,06% yang bertujuan untuk pelayanan perijinan

dan non perijinan, pemeliharaan sistem aplikasi pelayanan perijinan

dan penertiban serta pengawasan perijinan dimana diterbitkanya

perijinan dan non perijinan sebanyak 3.252 ijin dari target sebanyak

2.650 ijin dengan persentase 123% dapat dilihat pada tebel berikut :

Tabel 2.9

Penerbitan ijin Tahun 2018

No Jenis Perizinan Jumlah Izin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Spanduk, Reklame, Baleho I M B S I T U I U J K Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan S I U P T D P TDI IUI Izin Angkut Sarang Burung Walet Izin Jagal Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Usaha Budidaya Perikanan Izin Usaha Angkutan Izin Usaha Perkebunan Izin Usaha Pembukaan Lahan Perkebunan

108 977 806 84 22

668 528

8 2 0

10 24 8 1 5 1

T o t a l 3252


Sistem aplikasi perizinan terbarukan sebanyak 1 sistem yang

terpelihara, dengan nama aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu atau

SIP ( Sistem Informasi Perizinan ). SIP merupakan suatu sistem

informasi yang mengintegrasikan seluruh kegiatan perizinan yang

dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Berau, kegiatan perizinan dimaksudkan ini adalah

yang dilakukan keseluruhan Business Process yang terjadi, yakni

mulai diterimanya berkas di front office hingga ke Back Office dan

kembali lagi ke pemohon dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala

DPMPTSP Kabupaten Berau.

Serta penertiban dan pengawasan perizinan terdapat beberapa

30 titik penertiban dan pengawasan perizinan dari target sebanyak 13

titik penertiban dan pengawasan perizinan dengan persentase 231%,

dapat dilihat pada tebel sebagi berikut :

Tabel 2.10

Data Pengawasan Perizinan

No Jenis Pengawasan Lokasi

1 Pengawasan Penimbangan SBW Goa

Ranggasan

Kamp. Mapulu Kec. Kelay


Gantung

Kamp. Inaran Kecamatan

Sambaliung


Kilayak

Kamp. Birang Kecamatan

Gunung Tabur


Kimanis


Gunung Tabur


Ranggasan


6 Pengawasan Penimbangan SBW Goa Tiga

Sehati


Sambaliung


Kilayak


Gunung Tabur

8 Pengawasan Penimbangan SBW Goa Kamp. Suaran Kecamatan


Rinjani Sambaliung


Puttalak

Kamp. Suaran Kecamatan

Sambaliung

10 Pengawasan Penimbangan SBW Goa Dua

Susun

Kamp. Merapun Kec. Kelay


Kimanis


Gunung Tabur


Rinjani

Kamp. Suaran Kecamatan

Sambaliung


Kimanis


Gunung Tabur


Gantung


Sambaliung


Ranggasan


16 Pengawasan Perizinan SBW Non Habitat

Alami

Kelurahan Gayam


Alami

Kamp. Kasay Kecamatan

Pulau Derawan

18 Pengawasan Perizinan di Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb



Alami

Kecamatan Talisayan


Alami

Kecamatan Batu Putih


Alami

Kecamatan Biduk – Biduk


Gantung


Sambaliung


Kilayak


Gunung Tabur

25 Pengawasan Perizinan Resort/Penginapan Kamp. Pulau Derawan

Kecamatan Pl. Derawan


Susun


27 Pengawasan Perizinan THM Kecamatan Teluk Bayur




29 Pengawasan Karaoke Kamp. Labanan Makarti


Alami

Kelurahan Karang Ambun

Catatan :

- untuk pengawasan peningbangan SBW dalam satu tahun 4 kali masa

panen

- Pengawasan juga dilaksanakan rutin dan jika ada aduan dari masyarakat

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan

realisasi investasi perusahaan PMA/PMDN yang menanamkan

modalnya di daerah untuk mendongkrak PAD di Kabupaten Berau

yang secara rinci dapat dilihat pada tebel 2.11 Program Peningkatan

Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebagai berikut :

Tebel 2.11 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



1 Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu

120.660.000

104.491.500

86,60 1 sistem 1 sistem 100

2 Peningkatan pelayanan perijinan bidang pelayanan umum dan perekonomian (perizinan dan non perizinan)

479.868.000

463.222.500

96,53 2650 ijin 3252 ijin 123

3 Penertiban dan pengawasan pelayanan perizinan

137.960.000

134.300.000

97,35 13 titik 30 titik 231

E. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan ( DPPA Tahun

Anggaran 2018 ) yang dilaksanakan dengan perencanaan

pembangunan daerah, bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah ( RKPD ) Tahun 2018 sudah sesuai dengan program

kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


Pintu Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 2.12 sebagai berikut

:

Tabel 2.12

Program RKPD yang diakomodir dalam Program DPPA

NO PROGRAM RKPD PROGRAM DPPA

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3 Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan


Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

5 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

F. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Disamping sumber daya manusia yang profesional,

ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting

dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,


Kabupaten Berau belum dilengkapi sarana dan prasarana yang

diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk prasarana gedung Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau belum memiliki

gedung yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas

secara profesional.

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau terdiri dari

ruangan Kepala Dinas, ruangan Sekretaris, ruangan sekretariat,


ruangan bidang penanaman modal, ruangan pelayanan perijinan dan

non perijinan, ruangan bidang data, pengawasan dan pengaduan,

ada gudang tetapi tidak layak pakai dan tidak ada ruang arsip, tapi

tidak ada barang yang baik tetapi tidak digunakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau.

Selain itu juga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau terdapat ruang rapat yang

digunakan untuk pertemuan berkala dan rapat teknis degan

DPMPTSP Kab. Berau.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Berau dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 2.13 dibawah ini :

Tabel 2.13 Sarana dan Prasarana

No Uraian Jumlah

Sarana dan

prasarana yang

perlu ditambahkan

Keterangan

1 Kendaraan Roda 4 4 unit Mobil Inovasi Cukup

2 Kendaraan Roda 2 14 unit - Cukup

3 Ruang Rapat 1 unit - Cukup

4 Ruang Kerja 5 ruang 1 ruang Cukup

5 Meja Rapat 1 set - Cukup

6 Komputer PC 16 unit 4 unit Cukup

7 Printer 33 unit - Cukup

8 Note Book / Laptop 17 unit - Cukup

9 Air Conditioner 18 unit - Cukup

10 LCD Proyektor + Layar 1 buah 1 buah Cukup

11 Papan Struktur Organisasi 1 buah - Cukup

12 Papan Pengumuman 1 buah - Cukup

13 GPS 1 buah 3 buah Cukup


14 UPS 9 buah 2 buah Cukup

15 Sound System 1 paket 1 paket

Yang sekarang

rusak

16 Tiang Mic 2 buah - Cukup

17 Mic 2 buah 1 buah Cukup

18 Lemari Arsip 2 buah 3 buah Cukup

19 Brand kas 2 buah - Cukup

20 Kompor Gas 1 buah 1 buah Cukup

21 Mesin Potong Rumput 1 buah - Cukup

22 Mesin Hitung Manual 4 buah - Cukup

23 Mesin Ketik Manual 1 buah 1 buah Cukup

24 Wireless 1 buah - Cukup

G. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan tahun anggaran 2018 berjalan dengan baik tanpa

adanya permasalahan yang berarti yang menghambat

pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi

fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan

mencapai 96,87%, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak

mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa

permasalahan yang dihadapi yang dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Berau . Berasarkan Perbup No. 66 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala

dan permasalahan antara lain :

a. Struktur Organisasi DPMPTSP masih Tipe B, sedangkan

pelimpahan kewenangan perizinan dari Bupati kepada


DPMPTSP Kab. Berau 43 izin, sementara akan ada revisi

pelimpahan dari 43 izin menjadi 72, kemudian dengan

adanya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terintegrasi melalui

OSS semua perizinan yang ada di Kabupaten Berau harus

dilimpahkan ke DPMPTSP Kab. Berau.

b. Sarana gedung masih belum refresentatif.

c. Ketersediaan sarana komputer masih kurang

d. Benfet Aplikasi masih sangat lemah

e. Ketersediaan SDM masih sangat terbatas

f. Inovasi layanan masih belum optimal

g. Pagu anggaran setiap tahun masih sangat minim

h. Promosi investasi dan penanaman modal tidak dapat

berjalan secara maksimal karena dukungan anggaran masih

sangat kecil sekali.

i. Untuk melaksanakan operasional baik bidang perizinan dan

non perizinan, bidang penanaman modal dan bidang

pengawasan masih mengalami hambatan karena

terbatasnya kendaraan roda 4 dan roda 2.

2. Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang

dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Berau ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Agar tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau dapat berjalan

maksimal, maka great DPMPTSP dari tipe B menjadi

minimal tipe A.

b. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perlu dibangunkan

Gedung DPMPTSP yang refresentatif yang di desain secara

khusus.


c. Untuk menunjang kelancaran pekerjaan perlu ditambah

sarana komoputer yang memadai

d. Agar benfet Aplikasi SIP pada DPMPTSP yang masih lemah

untuk dapat ditambah benfetnya supaya kuat jaringannya

e. Agar SDM DPMPTSP Kab. Berau menjadi pegawai yang

handal dan terampil perlu disediakan dana untuk mengikuti

diklat teknis di Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang

dilaksanakan oleh BKPM maupun instansi lain yang

berkompeten secara berjenjang.

f. Agar inovasi layanan dapat berjalan maksimal perlu

disediakan anggaran yang memadai sesuai peruntukannya

baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

g. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi

DPMPTSP Kab. Berau mohon untuk dapat di prioritaskan

pagu anggaran yang memadai setiap tahunnya.

h. Agar promosi untuk menarik investor/pengusaha berinvestasi

di Kabupaten Berau perlu dilakukan promosi melalui

pameran, media sosial, whatapps, brosur, baliho dan lain –

lain untuk itu diperlukan dukungan anggaran yang memadai.

i. Untuk kelancaran operasional di bidang perizinan dan non

perizinan, bidang penanaman modal dan bidang

pengawasan perlu ditambah sarana kendaraan roda 4

(empat) sebanyak 2 (dua) unit dan kendaraan roda 2 (dua)

sebanyak 2 (dua) unit.


BAB III

REALISASI PELEKSANAAN RKP TAHUN 2018

A. PROGRAM DAN KEGIATAN


Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Penanaman Modal yang dijabarkan dalam 2 (dua) Program dan 4 (empat)

Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.1 Program, Kegiatan

dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kab. Berau Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Anggaran

No Program dan Kegiatan Anggaran


Kerjasama Investasi 115.000.000,00

-

Peningkatan kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

115.000.000,00

2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi 738.488.000,00

- Pengembangan sistem informasi pelayanan

perijinan terpadu 120.660.000,00

-

Peningkatan pelayanan perijinan bidang

pelayanan umum & perekonomian (perijinan

dan non perijinan)

479.868.000,00

- Penertiban dan pengawasan pelayanan

perijinan 137.960.000,00

Jumlah 853.488.000,00

Sumber : Subbag Sungram, Keuangan dan Aset DPMPTSP Kab. Berau


B. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018

adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama Investasi sebesar Rp. 115.000.000,00 dan dapat

direalisasi sebesar Rp. 114.595.000,00 atau 99,65%, adapun rincian

realisasi kegiatan adalah :

Tabel 3.2 Realisasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



1 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

115.000.000

114.595.000

99,65 17

perusahaan 47

perusahaan 276

1. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Keluaran :

Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal terhadap 17 perusahaan

PMA/PMDN dan realisasi 47 perusahaan, dengan capaian kinerja

276%, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Data Perusahaan

No Nama Perusahaan Alamat Kantor

Pusat/Perwakilan Lokasi Proyek Bidang Usaha

1 PT. Berau Caol Jln. Pemuda Tanjung

Redeb Kec. Segah Batu Bara

2 PT. Anugrah Surya Mandiri Jl. M. Iswahyudi






3 PT. Hutan Hijau Mas Jl. M. Iswahyudi





4 PT. Malindomas Perkebunan Jl. M. Iswahyudi

Teluk Bayur Kec. Segah Perkebunan Buah Kelapa Sawit

5 PT. Mulia Inti Perkasa Jl. Raja Alam 1

Sambaliung Kec. Segah Perkebunan Buah Kelapa Sawit

6 PT. Sanggam Harapan Sejahtera Jl. KPT. Tendean


7 PT. Natura Pasific Nusantara Jl. P. Kakaban



Redeb Kec. Segah Perkebunan Buah Kelapa Sawit

9 PT. Yuda Wahana Abadi Jl. Flamboyan

Tanjung Redeb

Kamp. Merapun

Kelay


industri pengolahan TBS menjadi

minyak makan kelapa sawit (CPO

dan Kernel)

10 PT. Anugrah Agung Prima Abadi Jl. Flamboyan

Tanjung Redeb

Kamp. Merapun

Kelay





Redeb

Kamp. Merapun

Kelay


industri pengolahannya

12 PT. Gunta Samba Jaya Jl. Durian Tanjung

Redeb

Kamp. Merapun

Kelay




13 PT. Tunas Permata Hijau Jl. Selamat Medan

Sumut

Kamp. Long

Lanuk dan Merasa Perkebunan Buah Kelapa Sawit

14 PT. Tanjung Buyu Perkasa

Plantation

Jl. Gajah Mada

Samarinda

Kamp. Dumaring,

Cepuak Talisayan



15 PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Jl. Flamboyan

Tanjung Redeb

Kamp. Dumaring

Talisayan



16 PT. Jambontara Eka Karsa Jl. M. Iswahyudi

Teluk Bayur Kamp. Batu Putih



17 PT. Pulau Mas Biduk-Biduk Kamp. Biduk-

Biduk Penampung Ikan Kerapu Hidup

18 PT. Dwiwira Lestari Jaya Jl. Flamboyan

Tanjung Redeb Kec. Biatan



19 PT. Bara Jaya Utama Jl. M. R. Iswahyudi

Balikpapan Teluk Bayur

Jasa Kontraktor Pertambangan

Umum

20 PT. Borneo Brikoks Industri Jl. Dermaga Tanjung

Redeb Teluk Bayur Batu Bara

21 PT. Mega Alam Sejahtera Job Site Lamin Teluk

Bayur

Teluk Bayur dan

Sambaliung Batu Bara

22 PT. Pelita Makmur Sejahtera Jl. M. R. Iswahyudi

Balikpapan Teluk Bayur Batu Bara


23 PT. Rantau Panjang Utama Bakti

Wisma Nugra

Santana Lantai 10 Jl.

Jend. Sudirman

Jakarta

Kamp. Tumbit

Melayu, Pegat

Bukur, Inaran dan

Bena Baru

Batu Bara

24 PT. Supra Bara Energy

Jl. Poros Teluk Bayur

Labanan KM 7 Teluk

bayur

Teluk Bayur Batu Bara

25 PT. Sungai Berlian Bakti Jl. M. Iswahyudi

Teluk Bayur

Labanan Teluk

Bayur Batu Bara

26 PT. Tekukur Indah

Jl. Tekukur Indah

Labanan Makmur

Teluk Bayur

Kamp. Labanan

Jaya, Makmur dan

Mekarti

Perkebunan Buah Kelapa Sawit

27 PT. Berkat Jaya Sukses

Jl. A. Yani Kec.

Kertak Hanyar Banjar

Kalsel

Jl. Raya Labanan

Teluk Bayur

Pengumpul dan Transportir Limbah

B3

28 PT. Satu Sembilan Delapan Jl. M. Iswahyudi

Teluk Bayur Kamp. Sambarata




29 PT. Zen Jaya Indonesia

Gedung Cyber 2

Tower Lantai 7 Jl.

HR. Rasuna Said

Jakarta

Kamp. Sambarata Jasa Pertambangan

30 PT. Berau Bara Energi Jl. Mayjen Sutoyo

Balikpapan Kamp. Tasuk Batu Bara

31 PT. Lati Tanjung Harapan Jl. Durian III Tanjung

Redeb Kamp. Batu - Batu Batu Bara

32 PT. Cahaya Berlian Jl. Jend. Sudirman

Tanjung Redeb

Jl. Raja Alam RT.

9 Konstruksi

33 PT. Lesan Wahana Lestari Jl.P. Diponegoro Gn.

Panjang Tg. Redeb

Kamp. Muara

Lesan Industri Penggergajian Kayu

34 PT. Mahkota Prima Jaya Pratama Jl. Kr. Ambon

Tanjung Redeb Jl. Trans Bangun Konstruksi

35 PT. Berau Usaha Mandiri Jl. Pembangunan

Teluk Bayur

Kamp. Sukan

Tengah Batu Bara

36 PT. Kaltim Jaya Bara Jl. Manimbora

Tanjung Redeb Kamp. Merasa Batu Bara

37 PT. Maratua Paradise Maratua RT. 3 Kamp.

Teluk Harapan

Jl. Longan Kamp.

Teluk Harapan

Pariwisata Bahari (Hotel Berbintang

Tiga)

38 PT. Maratua Island Diving Resort Maratua RT. 1 Kamp.

Bohe Silian

Pulau Pabahanan

Kamp. Teluk Alulu Penyedia Akomodasi

39 PT. Internasional Nabucco Resort Maratua RT. 1 Kamp.

Bohe Silian

Maratua RT. 1

Kamp. Bohe Silian

Jasa Akomodasi (Resort) dan

Rekreasi (Wisata)

40 PT. Maratua Sea View Resort Jl. Rukun RT. 29

Tarakan Maratua Penyedia Akomodasi

41 PT. Maratua Nusa Sentosa Kamp. Teluk Alulu Teluk Alulu Penyedia Akomodasi


Maratua

42 PT. DB. Bara Indonesia Kamp. Teluk


43 PT. Sangalaki Dive and Tours Kamp. Pl. Derawan Kamp. Pulau


44 PT. Manimbora Interbhuana Jl. AKB Sanipah II

Tanjung Redeb

Kamp. Pulau


45 PT. Sentosa Kalimantan Jaya Jl. A. Yani 44

Tanjung Redeb

Kamp. Tanjung

Batu



46 PT. Global Primatama Mandiri Jl. M. Iswahyudi Gg.

III Teluk Bayur

Kamp. Merapun

Kelay Perkebunan Buah Kelapa Sawit

47 PT. Indo Alam Sarana Kamp. Teluk


Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah penyampaian LKPM oleh perusahaan

PMA/PMDN dan pelaksanaan kegiatan investasinya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan target kinerja yang

diharapkan.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan

Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar Rp. 738.488.000,00

dan dapat direalisasi sebesar Rp. 727.037.500,00 atau 98,45%,

adapun rincian realisasi masing-masing kegiatan adalah :

Tebel 3.4 Realisasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



1 Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu

120.660.000

104.491.500

86,60 1 sistem 1 sistem 100

2 Peningkatan pelayanan perijinan bidang pelayanan umum dan perekonomian (perizinan dan non perizinan)

479.868.000

463.222.500

96,53 2650 ijin 3252 ijin 123

3 Penertiban dan pengawasan pelayanan perizinan

137.960.000

134.300.000

97,35 13 titik 30 titik 231


1. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu

Keluaran :

Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 100% sesuai target dimana

diperoleh 1 sistem aplikasi yang dipelihara serta pengembangan

aplikasi lebih baik tentang informsi pelayanan perizinan di wilayah

kerja DPMPTSP Kab. Berau.

Sistem aplikasi perizinan terbarukan sebanyak 1 sistem yang

terpelihara, dengan nama aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu atau

SIP ( Sistem Informasi Perizinan ). SIP merupakan suatu sistem

informasi yang mengintegrasikan seluruh kegiatan perizinan yang

dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Berau, kegiatan perizinan dimaksudkan ini adalah

yang dilakukan keseluruhan Business Process yang terjadi, yakni

mulai diterimanya berkas di front office hingga ke Back Office dan

kembali lagi ke pemohon dalam bentuk Surat Keputusan (SK)

Kepala DPMPTSP Kabupaten Berau.

Hasil :

Tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan yang baik dalam

mengolah data perijinan.

2. Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Umum &

Perekonomian (Perizinan dan Non Perizinan)

Keluaran :

Diterbitkannya perizinan dan non perizinan sebanyak 3.252 ijin lebih

dari target 2.650 izin dengan demikian capaian kinerja adalah 123%,

dapat dilihat pada tabel sebagi berikut :


Tabel 3.5

Penerbitan Izin Tahun 2018

No Jenis Perizinan Jumlah Izin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Spanduk, Reklame, Baleho I M B S I T U I U J K Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan S I U P T D P TDI IUI Izin Angkut Sarang Burung Walet Izin Jagal Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Usaha Budidaya Perikanan Izin Usaha Angkutan Izin Usaha Perkebunan Izin Usaha Pembukaan Lahan Perkebunan

108 977 806 84 22 668 528 8 2 0 10 24 8 1 5 1

T o t a l 3252

Hasil :

Persentase penerbitan izin untuk perizinan dan non perizinan yang

diterbitkan dengan capaian kinerja penerbitan izin khusus perizinan

dan non perizinan 100%.

3. Penertiban dan Pengawasan Pelayanan Perizinan

Keluaran :

Terlaksananya penertiban dan pengawasan terhadap pelayanan

perizinan IMB, Ijin SBW dll serta melakukan penimbangan SBW goa

maupun rumahan dari target 13 titik didapat 30 tiitik, dengan capaian

kinerja 231%, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6

Data Pengawasan Perizinan

No Jenis Pengawasan Lokasi


Ranggasan



2 Pengawasan Penimbangan SBW Goa Gantung Kamp. Inaran Kecamatan

Sambaliung

3 Pengawasan Penimbangan SBW Goa Kilayak Kamp. Birang Kecamatan

Gunung Tabur

4 Pengawasan Penimbangan SBW Goa Kimanis Kamp. Birang Kecamatan

Gunung Tabur


Ranggasan


6 Pengawasan Penimbangan SBW Goa Tiga

Sehati


Sambaliung


Gunung Tabur

8 Pengawasan Penimbangan SBW Goa Rinjani Kamp. Suaran Kecamatan

Sambaliung

9 Pengawasan Penimbangan SBW Goa Puttalak Kamp. Suaran Kecamatan

Sambaliung


Susun



Gunung Tabur

12 Pengawasan Penimbangan SBW Goa Rinjani Kamp. Suaran Kecamatan

Sambaliung


Gunung Tabur


Sambaliung


Ranggasan


16 Pengawasan Perizinan SBW Non Habitat Alami Kelurahan Gayam

17 Pengawasan Perizinan SBW Non Habitat Alami Kamp. Kasay Kecamatan

Pulau Derawan



20 Pengawasan Perizinan SBW Non Habitat Alami Kecamatan Talisayan

21 Pengawasan Perizinan SBW Non Habitat Alami Kecamatan Batu Putih


22 Pengawasan Perizinan SBW Non Habitat Alami Kecamatan Biduk – Biduk


Sambaliung


Gunung Tabur




Susun


27 Pengawasan Perizinan THM Kecamatan Teluk Bayur



29 Pengawasan Karaoke Kamp. Labanan Makarti

30 Pengawasan Perizinan SBW Non Habitat Alami Kelurahan Karang Ambun

Catatan :

- untuk pengawasan peningbangan SBW dalam satu tahun 4 kali masa panen

- Pengawasan juga dilaksanakan rutin dan jika ada aduan dari masyarakat

Hasil :

Terpantau dan terawasinya pelaksanaan pelayanan perizinan guna

peningkatan realisasi investasi.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan tahun anggaran 2018 berjalan dengan baik tanpa

adanya permasalahan yang berarti dan menghambat

pelaksanaan program dan kegiatan. hal ini terlihat dari realisasi

fisik keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai

96,87%. Meskipun ada beberapa permasalahan yang dihadapi

pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas


Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Berau dapat dijabarkan sebagai berikut :


Permasalahan program dan kegiatan yang dihadapi yaitu :

a. Perusahan yang dipantau kebanyakan kantor

perwakilannya tidak sesuai dengan data yang ada di

dalam ijin prinsip yang dibuat dan kantornya pun sering

berpindah pindah.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

Permasalahan program dan kegiatan yang dihadapi yaitu :

a. Sarana komputer yang ada masih kurang

b. Sarana Pendukung operasional (mobil dan motor) masih

terbatas

c. Jaringan internet masih lemah

d. Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan

dari Bupati kepada DPMPTSP belum seluruhnya

e. SDM bidang perizinan dan non perizinan masih sangat

terbatas

f. Anggaran setiap tahunnya masih sangat terbatas

g. Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan belum

maksimal.

2. Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang

dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Berau dapat dijabarkan solusinya sebagai

berikut :


Solusi program dan kegiatan yang dihadapi yaitu :


a. Melakukan pengawasan langsung dcan pemberitahuan

melalui email terkait kewajiban perusahaan untuk

melaporkan investasinya setiap bulan.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

Solusi program dan kegiatan yang dihadapi yaitu :

a. Perlu ada penambahan komputer minimal 4 unit lagi.

b. Perlu ada penambahan sarana operasional mobil dan

motor.

c. Perlu adanya penambahan benvit yang memadai untuk

menunjang kelancaran pelayanan.

d. Perlu adanya pelimpahan kewenangan perizinan dan

non perizinan menyeluruh kepada DPMPTSP.

e. Penambahan tenaga SDM bidang perizinan dan non

perizinan.

f. Perlu adanya penambahan anggaran setiap tahunnya.

g. Perlu adanya pengadaan Mobil Inovasi Pelayanan

perizinan dan non perizinan.


BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat

kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari

Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Propinsi. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya bersumber dana dari APBN

Kementerian. Pada tahun 2018 di Dinas Penanaman Modal dan PTSP

tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.


BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

Perjanjian Kerjsama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau dengan DPMPTSP Propinsi

Kaltim berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Thun 2017

tentang percepatan Pelaksanaan Berusaha yang menyatakan bahwa

Satuan Tugas Propinsi yang berfungsi sebagai pendukung

(Supporting) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian

hambatan atas Perijinan Berusaha yang menjadi kewenangan

Gubernur yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan

Bupati/Walikota yang berfungsi sebagai utama (leading); dan

b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan

Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas

Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai utama (leading).

A. Daerah yang diajak kerjasama


Propinsi Kalimantan Timur.

B. Dasar Hukum

(1). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

(2). Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(3). Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang

Percepatan Pelaksanaan Berusaha:

(4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009

tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjsama Daerah;

(5). Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;


(6). Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(7). MoU antara DPMPTSP Propinsi Kaltim dengan DPMPTSP

Kab. Berau Nomor 119/2687/DPMPTSP-II/2018 dan Nomor

503/535/DPMPTSP-I/X/2018 tentang tata laksana perizinan

usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan

(galian C termasuk pasir) pada areal dibawah atau sampai

dengan 5 (lima) hektar di Kab. Berau

C. Bidang Kerjasama

(1). Objek Kerjasama ini adalah proses penerbitan Izin Mineral

Bukan Logam dan Batuan (Galian C termasuk Pasir) pada

areal di bawah atau sampai dengan 5 (lima) hektar di

Kabupaten Berau.

(2). Ruang Lingkup kerjasama perizinan usaha pertambangan

mineral bukan logam dan batuan (Galian C termasuk

Pasir)pada areal di bawah atau sampai dengan 5 (lima)

hektar di Kabupaten Berau, meliputi :

a. Pemberian Rekomendasi Teknis kepada pemohon

perorangan atau badan usaha/koperasi oleh Pihak

Kedua.

b. Penerbitan izin Mineral Bukan Logam dan Batuan

(Galian C termasuk Pasir)pada areal di bawah atau

sampai dengan 5 (lima) hektar di Kabupaten Berau oleh

Pihak Pertama.

D. Nama Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama perizinan tentang Tata Laksana

Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan

Batuan (Galian C termasuk Pasir)pada areal di bawah atau

sampai dengan 5 (lima) hektar di Kabupaten Berau.


E. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama

antar Daerah

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kerjasama adalah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu.

F. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan

Data Pegawai pelaksanaan kerjasama dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 5.1

No Nama Jabatan Pangkat/Gol

1 Drs. H. Datu Kesuma

Kepala DPMPTSP

Kab. Berau

Pembina Utama

Muda /IV c

2 H.Abdullah Sani, SH, M. Hum Kepala DPMPTSP

Prop. Kaltim

Pembina Utama

Madya /IV d

Tabel 5.2


Pelaksana Kerjasama (MOU) Tahun 2018

(BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN)


1 SLTP

2 SLTA 5 41,67%

3 DIPLOMA II/III (D-2 / D-3) 5 62,50%

4 STRATA 1 6 45,54%

5 STRATA 2

6 STRATA 3

JUMLAH 16 37,21%


Tabel 5.3

Daftar Pangkat dan Golongan Pegawai DPMPTSPKabupaten Berau




1 Juru Muda/IA

2 Juru Muda TK. I/IB

3 Juru/IC

4 Juru TK. I/ID

5 Pengatur Muda/IIA


7 Pengatur/IIC 2




11 Penata /IIIC 1


13 Pembina /IVA

14 Pembina TK I/IVB

15 Pembina Utama Muda/IVC

16 Pembina Utama Madya/IVD

17 Pembina Utama/IVE

JUMLAH 16

G. Sumber dan Jumlah Anggaran

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kaltim

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Berau

3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.


H. Jangka Waktu Kerjasama

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangja waktu 2 (dua) tahun,

terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

2. Para Pihak sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap

Perjanjian Kerjasama ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun

sekali dan apabila dipandang perlu untuk dilakukan

perubahan akan dituangkan dalam suatu adendum tersendiri

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian

ini.

3. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas

kesepakatan Para Pihak dengan memberitahukan secara

tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu

Perjanjian ini berakhir.

I. Hasil (output) dari Kerjasama

Hasil dari kerjasama ini adalah Pertambangan Mineral buka

Logan dan Batuan (Galian C termasuk Pasir) pada areal dibawah

atau sampai dengan 5 (lima) hektar di Kabupaten Berau.

J. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9

Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka izin usaha

pertambangan mineral bukan logam dan batuan (galian C

termasuk pasir) menjadi urusan Propinsi.

2. Bagi pengusaha pertambangan mineral bukan logam dan

batuan (galian C termasuk pasir) dalam pengurusan

izinnya ke propinsi memerlukan waktu berbulan-bulan

bahkan tahunan belum bisa keluar.

3. Yang menjadi masalah adalah lokasi usaha pertambangan

yang ada di Kabupaten Berau tidak sesuai dengan


Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten

Berau ( lokasi pertambangan tersebut masuk dalam

wilayah pemgembangan perumahan dan perkebunan).

b. Solusi

1. Perlu adanya pelimpahan kewenangan izin usaha

pertambangan mineral bukan logam dan batuan (galian C

termasuk pasir) dari Propinsi ke Kabupaten Berau yang

luasnya 5 (lima) hektar kebawah.

2. Membuat perjanjian kerjasama antara DPMPTSP Propinsi

dengan DPMPTSP Kabupaten Berau tentang pelimpahan

kewenangan perizinan berusaha pertambangan mineral

bukan logam dan batuan (galian C termasuk pasir) pada

areal dibawah atau sampai dengan 5 (lima) hektar, untuk

memberikan kemudahan perizinan kepada pengusaha

pertambangan mineral bukan logam dan batuan di

Kabupaten Berau, sambil menyusun draft pelimpahan

kewenangan peraturan Gubernur (Pergub).

3. Melakukan review terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Berau ( Perda Nomor 9 Tahun 2016)

agar pertambangan mineral bukan logam dan batuan

(galian C termasuk pasir) pada areal dibawah atau sampai

dengan 5 (lima) hektar sesuai dengan peruntukannya.

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Kerjsama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau dengan BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Berau dan Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tanjung Redeb.


A. BPJS KETENAGAKERJAAN

1. Mitra yang diajak kerjasama

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau

2. Dasar Hukum

(a). Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional.

(b). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik.

(c). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(d). Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang

tata cara hubungan antar lembaga penyelenggara

jaminan sosial.

(e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009

tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah.

(f). MoU antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan

BPJS Ketenagakerjaan Nomor 197 / 04 / MoU / BKPW /

2018, Nomor MoU/03/032018 tentang pelaksanaan

program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kab. Berau.

(g). MoU antara DPMPTSP Kab. Berau dengan BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Berau Nomor

503/414/DPMPTSP-I/VIII/2018, Nomor MoU/05/082018

tentang pengintegrasian program jaminan sosial

ketenagakerjaan melalui DPMPTSP Kab. Berau.

3. Nama Kegiatan

Kerjasama tentang Pengintegrasian Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan melalui Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Berau.


4. Satuan Perangkat Daerah Penyelenggaran Kerjasama

Daerah dengan Pihak Ketiga

Perangkat daerah yang menyelenggarakan kerjasama

adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

satu Pintu Kabupaten Berau.

5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan

Data Pegawai pelaksanaan kerjasama dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4



NIP. 19610306 198501 1 002

Kepala Dinas Pembina Utama Muda

/IV c

2 Rudi Susanto Kepala Kantor

BPJS

Ketenagakerjaan

Cabang Berau

-

Tabel 5.5





1 SLTP

2 SLTA 5 41,67%

3 DIPLOMA II/III (D-2 / D-3) 5 62,50%

4 STRATA 1 6 45,54%

5 STRATA 2

6 STRATA 3

JUMLAH 16 37,21%


Tabel 5.6

Daftar Pangkat dan Golongan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Berau




1 Juru Muda/IA


3 Juru/IC

4 Juru TK. I/ID

5 Pengatur Muda/IIA


7 Pengatur/IIC 2




11 Penata /IIIC 1


13 Pembina /IVA

14 Pembina TK I/IVB




JUMLAH 16

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

1). Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat bahwa biaya

yang diperlukan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban

masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini adalah

beban dan tanggung jawab dari Pihak Kedua.

2). Segala beban pajak yang timbul akibat dari pelaksanaan

Perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua


sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

7. Jangka Waktu Kerjasama

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini yaitu

pada tanggal 7 Agustus 2018 di DPMPTSP Kab. Berau.

B. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

1. Mitra yang diajak kerjasama

Kantor Pelayanan Pajak PratamaTanjung Redeb

2. Dasar Hukum

(a). Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan

umum dan tata cara perpajakan (lembaran negara RI

Tahun 1983 nomor 49, tambahan lembaran negara RI

nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

(lembaran negara RI tahun 2009 nomor 62).

(b). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

(c). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang

tata cara pelaksanaan kerja sama daerah.

(d). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang

pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang

berkaitan dengan perpajakan.

(e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009

tentang petunjuk teknis tata cara kerja sama daerah.

(f). Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-

43/PJ/2015 tentang tata cara pemberian konfirmasi

status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada

instansi pemerintah.


(g). Nota Kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Berau

dan Kantor Wilayah DJP Kaltimtara Nomor 180/30/MoU

– HUK/V/2017 dan MoU -04WPJ.14/2017 Optimalisasi

Penerimaan Pajak.

(h). Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kab. Berau

dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung

Redeb Nomor 503/410/DPMPTSP/I/VIII/2018 dan Nomor

PKS-01/WPJ.14/KP.07/2018 tentang Optimalisasi

penyelenggaraan konfirmasi status wajib pajak di Kab.

Berau.

3. Nama Kegiatan

Kerjasama tentang Optimalisasi penyelenggaraan konfirmasi

status wajib pajak di Kabupaten Berau.

4. Satuan Perangkat Daerah Penyelenggaran Kerjasama

Daerah dengan Pihak Ketiga

Perangkat daerah yang menyelenggarakan kerjasama

adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

satu Pintu Kabupaten Berau.

5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

Golongan

Data Pegawai pelaksanaan kerjasama dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:

Tabel 5.7



NIP. 19610306 198501 1 002

Kepala Dinas Pembina Utama

Muda /IV c

2 G.A Yudha Hadiyanto, S.E.,M.Sc Kepala Kantor

Pelayanan Pajak

Pratama Tanjung

Redeb

-


Tabel 5.8





1 SLTP

2 SLTA 5 41,67%

3 DIPLOMA II/III (D-2 / D-3) 5 62,50%

4 STRATA 1 6 45,54%

5 STRATA 2

6 STRATA 3

JUMLAH 16 37,21%

Tabel 5.9

Daftar Pangkat dan Golongan Pegawai DPMPTSPKabupaten Berau




1 Juru Muda/IA


3 Juru/IC

4 Juru TK. I/ID

5 Pengatur Muda/IIA


7 Pengatur/IIC 2




11 Penata /IIIC 1


13 Pembina /IVA


14 Pembina TK I/IVB




JUMLAH 16

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada :

1. Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada anggaran

pendapatan dan belanja Pihak Pertama dan/atau

anggaran Pihak Kedua serta sumber lain yang sah dan

tidak mengikat.

2. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat 1

merupakan tanggung jawab Para Pihak sesuai dengan

aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

7. Jangka Waktu Kerjasama

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini yaitu

pada tanggal 7 Agustus 2018 di DPMPTSP Kab. Berau.

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak

melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah dalam

bidang urusan Penanaman Modal.


BAB VI

PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROPINSI

A. Penghargaan Tingkat Nasional

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Berau menerima penghargaan tingkat

nasional berupa Penghargaan Standar Pelayanan Publik Kategori

Hijau dari Ombudsman Republik Indonesia.

B. Penghargaan Tingkat Propinsi

Penghargaan tingkat propinsi yang diterima tahun 2018 atas

penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan terbaik III Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dari Gubernur Kalimantan Timur.

2. Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Daya Saing Daerah.


BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau

adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh

Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau

Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan pelaksanaan program

dan kegiatan selama tahun 2018 dengan mengacu pada

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, pelaksanaan

asas desentralisasi, pengelolaan keuangan serta tugas umum

pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau Tahun

Anggaran 2018, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan

yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta

pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada

umum dinilai berjalan dengan baik dan lancar

B. Saran

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2018,

tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang

menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang


dalam RPJMD Kab. Berau Tahun 2016 – 2021 dapat dicapai dan

dilaksanaka. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan

permasalahan yang ada dalan pelaksanaan pembangunan tahun

2018 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi

perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada

tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Berau ini dapat menjadi bahan bagi pemerintah pusat dan

pemerintah propinsi untuk memberikan catatan sebagai bahan

penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan.

Kepala Dinas

Drs. H. Datu Kesuma

Pembina Utama Muda

NIP. 19610306 198501 1 002

Documents

Pengantar - PPID Berau