BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR

  • View
    230

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR rg TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah

yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka pembiayaan

pemerintah dan pembangunan yang berasal dari

pendapatan asli daerah khusus bersumber dari retribusi

pelayanan kesehatan;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

maka perlu diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3495);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang

penyerahan sebagaimana Urusan Pemerintah dalam Bidang

Kesehatan kepada daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

dalam otonomi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang

berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah

Daerah.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi

Banyuasin.

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Banyuasin.

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin dan Rumah Sakit

Umum Daerah Bayung Lencir adalah Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

yang bertanggung jawab Menyelenggarakan Pembangunan

Kesehatan disuatu Wilayah kerja yang terdiri dari Rawat

Jalan dan Rawat Inap.

10. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu

adalah Unit Pelaksana Teknis Pembantu Puskesmas yang

bertanggung jawab Menyelenggarakan Pembangunan

Kesehatan di Desa.

11. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes

adalah Upaya Kesehatan bersumber Masyarakat yang

Menyelenggarakan Pelayanan Kebidanan bagi wanita hamil,

bersalin, dan masa nifas fisiologik, termasuk pelayanan

keluarga berencana, perawatan bayi baru lahir serta

pelayanan kesehatan dasar.

12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau

Institusi (Rumah Tangga, Tempat-tempat Umum termasuk

Tempat Kerja, Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan dan

Kesehatan) dalam rangka Observasi, Diagnosis,

Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan lainya.

13. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah pelayanan

kesehatan kepada Pasien tanpa tinggal di Rawat Inap.

14. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah pelayanan

kesehatan kepada Pasien dengan tinggal Rawat Inap.

15. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD

adalah tempat Pelayanan Kedokteran yang dibutuhkan oleh

Pasien dalam waktu segera untuk menyelamatkan

kehidupannya atau jiwanya.

16. Tempat-tempat Umum adalah segala Usaha dan Kegiatan

baik Industri Rumah Tangga dimana tempat berkumpulnya

orang-orang untuk kegiatan tertentu sehingga

memungkinkan terjadinya penularan penyakit, keracunan,

kecelakaan, dan gangguan pencemaran.

17. Tempat Pembuatan Makanan adalah Seeala usaha dan

dimana tempat berkumpulnya orang-orang untuk

membuat, mengelola, dan menyajikan makanan dan

minuman.

18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut

Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di

RSUD Sungai Lilin, RSUD Bayung Lencir, Puskesmas,

Pustu dan Puskesdes.

19. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Institusi yang

menurut peraturan perundang - undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.

20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh

Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan

Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan

pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan

dan perundang - undangan Retribusi Daerah.

21. Surat Ketetapan Retribusi daerah Kurang bayar Tambahan

yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat

Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah

Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi

karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada

Retribusi Daerah yang terutang atau tidak seharusnya

terutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan

atau Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang

dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan olehWajib Retribusi.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainya

kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan

perundang - undangan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA OBJEK SUBJEK RETRIBUSI

Pasal2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut

Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di

RSUD Sungai Lilin, RSUD Bayung Lencir, Puskesmas, Pustu,

Poskesdes dan Institusi.

Pasal3

Objek Retribusi Meliputi:

a. pelayanan kesehatan di RSUD Sungai Lilin;

b. pelayanan kesehatan di RSUD Bayung Lencir;

c. pelayanan kesehatan di Puskesmas;

d. pelayanan kesehatan di Pustu;

e. pelayanan kesehatan di Poskesdes;

f. pelayanan kesehatan di Institusi;

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi

atau Badan yang mengunakan/menikmati pelayanan

kesehatan dari RSUD Sungai Lilin, RSUD Bayung Lencir,

Puskesmas, Pustu dan Poskesdes;

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi

atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau

pemotongan retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di golongkan sebagai Retribusi

Jasa U