BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERASELATAN

•• I l j

Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR gl TAHUN2020

TENTANG

PENGELOLAANAMBULANSDESA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sarna dalam

memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan

sesmu dengan amanat Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 5 ayat (1);

b. bahwa dalam rangka tertibnya pengelolaan ambulans

Desa yang diperoleh Pemerintah Desa baik bantuan dari

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten

dan sumbangan dari pihak ketiga serta yang dianggarkan

dalam APBDesa, yang secara khusus dipergunakan

untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan

masyarakat desa setempat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ambulans Desa.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Se1atan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1821);

..

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4436);


Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor

1138/Menkes/PB/Vlll/2005 tentang Penyelenggaraan

Kabupaten/Kota Sehat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2016

ten tang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);


tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);


tentang Administras Pemerintahan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

2

Menetapkan


tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan

Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1455);

12. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);

13. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan dan Kodefikasi Aset Desa (Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG

PENGELOLAANAMBULANSDESA.

BAB I

KETENTUANUMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin;

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

4. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati dan Perangkat

daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi

Banyuasin;

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi

Banyuasin;

3

, .

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa;

11.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis;

12.Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya

disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan desa;

13.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari

kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau

perolehan Hak lainnya yang sah;

14. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan

mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa;

15. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis

untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang

milik Desa;

4 J

'.

16. Pengadaan adalah kegiatan untuk me1akukan pemenuhan

kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan Desa;

17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna

Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan

tugas dan fungsi;

18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak

1angsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan

tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status

kepemilikan;

19. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa oleh

Pemerintah Desa yang diperoleh dari Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam

jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan;

20. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua

aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan Desa;

21. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan

meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

22. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi

terkait dengan keadaan objektif aset Desa;

23. lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,

pencatatan, dan pe1aporan hasil pendataan aset Desa;

24. Petugas Kesehatan di desa adalah petugas yang

ditempatkan serta bertugas melayani masyarakat di desa

baik di Puskesmas Pembantu (Pustu) dan di Pos Kesehatan

Desa (Poskesdes);

25. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya

5

kesehatan perseorangan tingkat pertarna, dengan lebih

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk

meneapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya di wilayah keIjanya;

27. Gawat Darurat/ Emergency adalah suatu keadaan gangguan

kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan

apabila terlambat keadaan menjadi memburuk,

menyebabkan keeelakaan atau meninggal yang dilayani di

unit gawat darurat;

28. Ambulans Desa adalah kendaraan ambulans milik

pemerintah desa yang dilengkapi dengan peralatan medis

untuk mengangkut orang sakit atau korban keeelakaan

yang disiapkan atau disiagakan di desa;

29. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya

disingkat FKTPadalah fasilitas kesehatan yang melakukan

pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non

spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif,

diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan

kesehatan lainnya;

30. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang

selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan

yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang

bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi

rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan

dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

Bagian Kedua

Tujuan dan FungsiPasal2

Tujuan penyediaan Ambulans Desa ini adalah mendekatkan

akses masyarakat ke FKTPdan FKRTL.

Pasal3

Fungsi Ambulans Desa adalah :

a. sarana transportasi untuk merujuk pasien dari desa ke

Puskesmas dan atau FKTPlainnya;

6

b. sarana transportasi untuk merujuk pasien dari desa ke

Rumah Sakit dan/atau FKRTLlainnya untuk kasus-kasus

tertentu;

c. sarana penunjang pelayanan kesehatan di desa; dan

d. saran a transportasi bagi masyarakat ke Puskesmas untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal4

(I) Ambulans Desa yang diterima Pemerintah Desa dari

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan

sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat,

penyerahannya bersifat pinjam pakai tidak dicatat sebagai Aset

Desa;

(2) Ambulans Desa dapat dicatat sebagai Aset Desa apabila dalam

Berita Acara Penyerahan menyebutkan bahwa Ambulans

tersebut diserahkan langsung ke Pemerintah Desa untuk

dikelola secara penuh dan menjadi milik Pemerintah Desa

dengan dilampirkan berupa Dokumen Surat Administrasi

Kendaraan;

(3) Kepala Desa wajib melaporkan Ambulans Desa yang diperoleh

Pemerintah Desa baik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak

ketiga yang tidak mengikat ke Bupati melalui Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(4) Pengelolaan ambulans Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(I) dibentuk Tim Penge10laAmbulans Desa dengan Kepala Desa

sebagai Penanggung Jawab;

(5) Tim pengelola ambulans desa dibentuk berdasarkan hasil

musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa terdiri dari Penanggung Jawab, Kepala Puskesdes

dan atau Puskesmas Pembantu sebagai Ketua, Sekretaris

Desa sebagai Sekretaris, Kepala Urusan Keuangan sebagai

7

Bendahara, Kasi Pelayanan dan atau Kasi Kesejahteraan

sebagai Pelaksana Kegiatan dalam APB Desa dan sopir sebagai

anggota dan penanggung jawab operasional Ambulans Desa

maksimal 3 (tiga) orang anggota;

(6) Kalau Keuangan Desa tidak mencukupi maka Honor Tim

Pengelola Ambulans Desa hanya dianggarkan untuk sopir

Ambulans Desa dalam APB Desa dan dibayarkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Tim Pengelola Ambulans Desa mempunyai tugas dan fungsi

untuk memelihara, menjaga dan mengatur operasional

pemakaian Ambulans Desa.

Pasal6

Petugas kesehatan di Desa bertanggung jawab mendampingi

rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan.

BABIII

PENGANGGARANDANPEMBlAYAAN

Pasal 7

(1) Pengadaan Ambulans Desa dapat dianggarkan dalam

APBDesa berdasarkan pagu anggaran yang diterima oleh

Pemerintah Desa dari Bantuan Keuangan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai

kebutuhan Desa dan aturan yang berlaku;

(2) Pengadaan Ambulans Desa yang dianggarkan dalam

APBDesa wajib dibahas dalam Musyawarah Desa dan

dimasukkan dalam RKP Desa sebelum ditetapkan dalam

Peraturan Desa tentang APBDesa.

8

Pasa! 8

(1)Ambulans Desa yang tercatat sebagai Aset Desa, maka biaya

untuk Pemanfaatan dan Pemeliharaan dialokasikan dalam

APBDesa sesuai dengan ketentuan yang ber1aku;

(2)Apabila Pemerintah Desa menerima dana dari pihak lain

yang sifatnya tidak mengikat untuk Pemanfaatan dan

Pemeliharaan Ambulans Desa, maka dana tersebut wajib

disetor ke Rekening Desa dan dimasukkan APBDesa;

(3)Ambulans Desa yang belum tercatat sebagai Aset Desa yang

sifatnya pinjam pakai, dana untuk Pemanfaatan dan

Pemeliharaannya dapat diajukan dan berkoordinasi dengan

Pihak Yang Menyerahkan agar tidak teIjadi tumpang tindih

anggaran, apabila tidak dianggarkan oleh Pihak Yang

Menyerahkan maka Pemerintah Desa dapat menganggarkan

dalam APBDesa.

Pasa!9

Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur diatur dalam

Peraturan Bupati ini dengan Peraturan Desa

BAB 1lI

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan operasional ambulans

Desa dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(2) Monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan ambulans

Desa dilakukan oleh Camat.

9

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berIaku pada tanggaI di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayupada tanggal I~ Okwb...r ~fOj BUPATI MUSI BANYUASIN'f ~

\'H. DOD! REZA ALEX NOERD!N

Diundangkan di Sekayupada tanggaI ,,, aHa b"r 2020

TARIS DAERAHATEN MUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN 2020 NOMOR 81

IO

Documents

BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERASELATAN