• Home

  • Documents

  • oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara...
6

oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Perwakilan RI di

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Perwakilan RI di
Page 2: oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Perwakilan RI di
Page 3: oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Perwakilan RI di
Page 4: oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Perwakilan RI di
Page 5: oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Perwakilan RI di
Page 6: oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Perwakilan RI di

Pengelolaan BA BUN TA 2019 dan 2020 BUN... · 2019-09-10 · 3 1.1. Pentingnya SMART BUN sebagai penunjang Monev BA BUN PMK 193/PMK.02/2017 : proses penyusunan anggaran belanja negara,

Pengelolaan BA BUN TA 2019 dan 2020 BUN... · 2019-09-10 · 3 1.1. Pentingnya SMART BUN sebagai penunjang Monev BA BUN PMK 193/PMK.02/2017 : proses penyusunan anggaran belanja negara,

Documents
PMK NOMOR 177/PMK.04/2013 (PERUBAHAN PMK NOMOR 253/PMK.04/2013 TENTANG KITE PENGEMBALIAN)

PMK NOMOR 177/PMK.04/2013 (PERUBAHAN PMK NOMOR 253/PMK.04/2013 TENTANG KITE PENGEMBALIAN)

Documents
 · Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data Perkiraan Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, (b) Laporan Posisi

 · Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data Perkiraan Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, (b) Laporan Posisi

Documents
oygabusmi.files.wordpress.com · a. bahwa untuk mekaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 15/ PMK.05/2013 tentang Menteri Keuangan Nomor Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

oygabusmi.files.wordpress.com · a. bahwa untuk mekaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 15/ PMK.05/2013 tentang Menteri Keuangan Nomor Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Documents
BUPATI KENDAL · Web viewbelanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan penerimaan

BUPATI KENDAL · Web viewbelanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan penerimaan

Documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … No. 67 ttg JUKNIS... · kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ... Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 ... Pendataan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … No. 67 ttg JUKNIS... · kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ... Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 ... Pendataan

Documents
BAGIAN ANGGARAN 089 - bpkp.go.id KEUANGAN... · Utara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK .05/2007 ... Negara Tahun 2010 ... anggarannya dan belanja pinjaman luar

BAGIAN ANGGARAN 089 - bpkp.go.id KEUANGAN... · Utara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK .05/2007 ... Negara Tahun 2010 ... anggarannya dan belanja pinjaman luar

Documents
S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI filedalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan belanja Negara 4. PMK No ... pemotongan 60 menit Terselesainya daftar perubahan

S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI filedalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan belanja Negara 4. PMK No ... pemotongan 60 menit Terselesainya daftar perubahan

Documents
p2m.stainkepri.ac.id...Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

p2m.stainkepri.ac.id...Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Documents
PMK No. 76/PMK.05/2008 Pedoman Akuntansi dan · PDF file6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit

PMK No. 76/PMK.05/2008 Pedoman Akuntansi dan · PDF file6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit

Documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 50 ttg Anggaran Belanja... · pegawai pada satuan kerja terkait pembayaran belanja

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 50 ttg Anggaran Belanja... · pegawai pada satuan kerja terkait pembayaran belanja

Documents
PMK 48~PMK.07~2016

PMK 48~PMK.07~2016

Documents
dinkes.temanggungkab.go.iddinkes.temanggungkab.go.id/cppid/files/24/laporan-keuangan-2016.pdf · Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal ... Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah

dinkes.temanggungkab.go.iddinkes.temanggungkab.go.id/cppid/files/24/laporan-keuangan-2016.pdf · Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal ... Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah

Documents
MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA …PMK.02...Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (3) Untuk penggunaan anggaran BA 999.08 Jen1s belanja pegawai dan belanja lain-lain pos cadangan

MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA …PMK.02...Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (3) Untuk penggunaan anggaran BA 999.08 Jen1s belanja pegawai dan belanja lain-lain pos cadangan

Documents
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …PMK.010~2018Per.pdfDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk ... Amino

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …PMK.010~2018Per.pdfDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk ... Amino

Documents
Pmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

Pmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

Government & Nonprofit
PMK 139/PMK.02/2015

PMK 139/PMK.02/2015

Education
MENTERIKEUANGAN - oygabusmi.files.wordpress.com · -3 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2013 ... Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang

MENTERIKEUANGAN - oygabusmi.files.wordpress.com · -3 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2013 ... Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang

Documents
ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - oygabusmi.files.wordpress.com · menterikeuangan repubuk !ndonesia salin an peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 54/pmk. 05/2016 tentang perubahan

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - oygabusmi.files.wordpress.com · menterikeuangan repubuk !ndonesia salin an peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 54/pmk. 05/2016 tentang perubahan

Documents
galihendradita.files.wordpress.com · 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran ... Belanja Negara (APBN) Kernenterian Kesehatan melalui DIPA Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan,

galihendradita.files.wordpress.com · 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran ... Belanja Negara (APBN) Kernenterian Kesehatan melalui DIPA Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan,

Documents
BAGIAN III - anggaran.depkeu.go.id · PMK No 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga PMK

BAGIAN III - anggaran.depkeu.go.id · PMK No 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga PMK

Documents
jdih.lipi.go.id · 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011

jdih.lipi.go.id · 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011

Documents
bpkad.batam.go.id · Kode Rekening 5.1.1. 5.1.2. 5.1.5. 5.2.2. 5.2.3. BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan

bpkad.batam.go.id · Kode Rekening 5.1.1. 5.1.2. 5.1.5. 5.2.2. 5.2.3. BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan

Documents
gowakab.go.id · BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanjšl Alat Tulis Kantor ATK Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transportasi Belanja Transportasi Belanja Cetak

gowakab.go.id · BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanjšl Alat Tulis Kantor ATK Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transportasi Belanja Transportasi Belanja Cetak

Documents
Download PMK No. 102/PMK.02/2018 - jdih.kemenkeu.go.idPMK.02~2018Per.pdf · Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 3

Download PMK No. 102/PMK.02/2018 - jdih.kemenkeu.go.idPMK.02~2018Per.pdf · Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 3

Documents
MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONES!A SALINAN …PMK.05~2016Per.pdf · 28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan tanggung jawab belanja

MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONES!A SALINAN …PMK.05~2016Per.pdf · 28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan tanggung jawab belanja

Documents
KLASIFIKASI PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM BAGAN AKUN STANDAR (BAS ) SESUAI PMK NO. 97/PMK.05/2007

KLASIFIKASI PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM BAGAN AKUN STANDAR (BAS ) SESUAI PMK NO. 97/PMK.05/2007

Documents
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...€¦ · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...€¦ · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Documents
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN …...Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN …...Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal

Documents
ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - oygabusmi.files.wordpress.com · menterikeuangan republ!k indonesia salin an peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 17 3/pmk. 07 /2017 tent

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - oygabusmi.files.wordpress.com · menterikeuangan republ!k indonesia salin an peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 17 3/pmk. 07 /2017 tent

Documents